PAPUA - Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menepis TNI memaksa Yasinta Moiwend atau Mama Sinta berangkat ke Jakarta. Berkembangnya isu tersebut tidak lepas dari kurangnya konfirmasi langsung kepada pihak terkait, sehingga memunculkan asumsi yang berpotensi menyesatkan publik.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Mayjen Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mayjen TNI Frits, klarifikasi utama justru datang dari Mama Yasinta sebagai pihak yang mengalami langsung kejadian tersebut. Frits menyebut, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, tidak pernah ada pemaksaan ataupun tindakan penculikan.

“Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat, termasuk penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan. Mayjen TNI Frits menilai narasi tersebut tidak berdasar dan perlu diluruskan. “Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta,” tegasnya.

Lihat video: Mama Sinta Buka Suara, Bantah Isu Intimidasi Aparat dalam Film Pesta Babi



Mayjen TNI Frits menambahkan, hingga saat ini tidak ada laporan dari jajaran TNI di lapangan terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus Mama Yasinta. "Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan,” ujarnya.

Mayjen TNI Frits juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi. "Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi,” katanya.

Dengan penegasan ini, TNI berharap polemik terkait Mama Sinta tidak berkembang menjadi disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas, khususnya di wilayah Papua Selatan.

PAPUA - Pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tidak hanya fokus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan lewat kebijakan rekrutmen yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP) serta penerapan standar pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup setempat.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan PSN yang sedang berjalan di wilayahnya memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Pada puncak operasional yang diproyeksikan terjadi pada 2029, proyek tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 15.000 tenaga kerja.

"Saat ini perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut telah merekrut sekitar 3.500 tenaga kerja untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan yang sedang berlangsung," katanya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Apolo, angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring perkembangan proyek dan dimulainya fase produksi yang dijadwalkan pada 2027. Kehadiran PSN di Papua Selatan dinilai menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memastikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Karena itu, koordinasi dengan perusahaan dan pelaksana proyek terus dilakukan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya OAP, dalam proses rekrutmen.

Lihat video: PAPUA BANGKIT! Mengenal 3 Pilar Utama Pembangunan: Cerdas, Sehat, dan Produktif!



Selain membuka akses pekerjaan, pemerintah daerah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

"Kami juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program vokasi agar tenaga kerja asli Papua memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri," katanya.

Di sisi lain, pelaksanaan PSN juga diarahkan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan proyek. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan hidup.

Apolo menegaskan dukungan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat proyek menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

JAKARTA - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin diharapkan segera mengambil langkah cepat untuk melaksanakan proyek Pengolahan Sampahmenjadi Energi Listrik (PSEL) Makassar. Langkah ini mengacu pada hasil kesepakatan sidang debottlenecking yang dipimpin langsung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa 7 Mei 2026. Hal ini demi mengakhiri hambatan birokrasi yang telah lama menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Pengamat Ketahanan Energi dari Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak mengatakan, wali kota tidak perlu lagi menunda serta mencari alasan baru yang berakibat mundurnya pembangunan PSEL Kota Makassar. Menurut Ali, keputusan Menkeu Purbaya yang meminta proyek tetap berjalan di lokasi awal dengan memanfaatkan lahan yang sudah disiapkan investor adalah jalan keluar terbaik agar proyek ramah lingkungan ini segera terwujud. Menteri LH Jumhur Tegaskan Komitmen Atasi Pengelolaan Sampah

Ali menekankan percepatan pembangunan PSEL Makassar merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menghendaki penanganan sampah perkotaan berbasis energi (waste to energy) ini segera tuntas. “Saat itu wali kota Makassar pun sudah setuju dan menyanggupi di depan Menkeu, yang juga diperintah Presiden agar proyek PSEL ini segera jalan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Ali mengatakan, Presiden Prabowo menegaskan agar proyek infrastruktur strategis seperti PSEL ini segera berjalan tanpa hambatan ego sektoral atau kerumitan birokrasi di daerah. “Keputusan Menkeu Purbaya untuk melanjutkan proyek menggunakan skema Perpres No 109/2025 sudah tepat, karena tidak akan membebani APBD Kota Makassar untuk pengadaan lahan baru," ujarnya.

Selain itu, wali kota perlu bergerak cepat menjawab masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menolak pemindahan lokasi proyek ke Kecamatan Tamanlanre, yang telah disediakan investor. Sebab kekhawatiran masyarakat tentang dampak sosial seperti bau, boleh jadi tidak berdasar. “Sebab teknologi PSEL yang akan digunakan merupakan teknologi ramah lingkungan, seperti diterapkan di Singapura, Jepang dan kota besar lainnya,” tambahnya. Purbaya Beberkan Capaian Satgas Debottlenecking: Percepat Investasi Rp525 Triliun

Ali juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara jujur dan terbuka. Bukan dijadikan alat permainan politik yang justru merugikan kepentingan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking bentukan pemerintah telah berhasil mengurai hambatan investasi senilai lebih dari USD30 miliar atau setara Rp525 triliun dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam memangkas birokrasi dan memfasilitasi proyek-proyek besar yang selama ini tersendat.

Purbaya merinci bahwa sebagian besar dari nilai tersebut telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. "Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari USD30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar USD22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Selain capaian tersebut, pemerintah kini membidik percepatan proyek raksasa di wilayah Sumatera dengan nilai investasi mencapai USD40 miliar atau sekitar Rp700 triliun. Proyek ini diketahui telah mengalami stagnasi selama bertahun-tahun dan akan menjadi prioritas penanganan satgas agar segera berjalan.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



"Ada proyek di sekitar Sumatera yang nilainya sampai USD40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," kata Purbaya.

Purbaya mengakui bahwa salah satu kendala utama investor global, seperti dari Swiss, adalah ketidaktahuan mengenai saluran pengaduan yang resmi saat menghadapi kendala birokrasi di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri serta jaringan kedutaan besar guna memasifkan informasi mengenai Satgas Debottlenecking.

Pemerintah juga berencana meluncurkan situs pengaduan khusus sebagai kanal langsung bagi para pelaku usaha. "Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," tambahnya.

Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking



Terkait mekanisme penyelesaian masalah, Purbaya menekankan pentingnya transparansi meskipun terdapat beberapa pelaku usaha yang meminta keluhannya ditangani secara tertutup demi menjaga reputasi bisnis. Menurutnya, publikasi proses penyelesaian hambatan investasi justru akan menunjukkan keseriusan Indonesia di mata dunia.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," tegas Purbaya.

JAKARTA - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero) telah ditetapkan sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) pada April 2026 lalu, setelah memenangkan tender pemilihan mitra yang dilakukan Kementerian ESDM RI melalui LEMIGAS. Adapun pipa ini merupakan bagian dari Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) dimana pada tahap sebelumnya telah terbangun dan beroperasi untuk ruas Semarang-Batang (Cisem I).

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring mengatakan bahwa Pertagas telah memiliki pengalaman sebagai operator Pipa Cisem I sejak tahun 2023. Sehingga Perusahaan meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman yang dimiliki menunjukan kesiapan untuk mengoperasikan seluruh jaringan pipa tersebut dalam menyalurkan gas ke berbagai sektor pengguna gas bumi nasional.

“Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi. Energi yang disalurkan melalui pipa Cisem ini akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lainnya atas energi yang bersih, lalu juga memberikan nilai tambah sektor hulu migas, dan yang terpenting adalah mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” ujar Indra.

Pipa Cisem 2, imbuh Indra, merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia. Keberadaan lokasi sumur gas bumi yang berbeda dengan pasar pengguna gas bumi utama, saat ini telah terhubung melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

“Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di Infrastruktur energi di Pulau Jawa,” imbuh Indra.

Direktur Teknik & Operasi Pertagas, Agung Indri Pramantyo menambahkan jaringan Pipa Cisem II saat ini sudah teintegrasi dengan Ruas Pipa CISEM I di Kawasan Industri Batang (KITB) di Jawa Tengah yang dioperasikan Pertagas dan Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Operation West Java Area milik Pertagas.

“Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan,” ujar Agung.

Ia menambahkan, terintegrasinya Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas tidak hanya memperkuat pasokan energi bagi sektor strategis seperti kilang, pupuk, dan pembangkit listrik, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan Gas untuk Rumah Tangga dan UMKM di sepanjang jalur pipa. Upaya ini diharapkan memperluas akses energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pertagas sebagai Perusahaan infrastruktur energi terus berperan aktif mendukung program integrasi infrastruktur transmisi gas bumi nasional guna meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertagas berkomitmen terus memperkuat optimalisasi penggunaan gas bumi sebagai energi yang bersih dan handal dalam transisi energi di Indonesia. Pertagas juga sekaligus mendukung target Asta Cita Presiden yaitu mewujudkan swasembada energi di Indonesia.

CILEGON - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk/Krakatau Steel Group (KRAS) ambil bagian dalamProyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang baru saja diresmikan olehPresiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.KRAS) hadir sebagai pilar utama dalam agenda ini melalui dua proyek investasi yang berlokasi di Cilegon untuk carbon steel dan Morowali untuk stainless steel bersama mitra strategis.

Proyek pertama adalah pembangunan fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun dengan investasi sebesar USD 200 juta. Proyek kedua, di bawah koordinasi Danantara, adalah fasilitas produksi slab stainless steel berkapasitas 1,2 juta ton per tahun dengan investasi USD 320 juta.

Sebelumnya PresidenPrabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Hilirisasi Nasional Fase 2 yang dipusatkan di kawasan Kilang Pertamina RU IV Cilacap. Proyek ini merupakan satu dari sembilan proyek strategis nasional yang diluncurkan serentak untuk memperkuat ketahanan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Perkuat Masa Depan Industri Baja Nasional, Danantara Bersama DPR Kawal Kinerja KRAS

Benteng Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Inisiatif hilirisasi ini merupakan langkah taktis Pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu jalur logistik strategis seperti Selat Hormuz. Gangguan pada jalur tersebut berpotensi menekan pasokan bahan baku industri seperti bijih besi (iron ore) dan memicu lonjakan biaya produksi global.

Dalam pidatonya, Presiden RI menekankan, bahwa bangsa Indonesia perlu keberanian dan kemampuan untuk mengelola kekayaan alam untuk dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. “Hilirisasi adalah jalan utama menuju kemakmuran rakyat. Juga inovasi teknologi, efisiensi, serta kolaborasi lintas sektor demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan nasional,” tegas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Adopsi Teknologi Terkini dan Optimalisasi Sumber Daya Lokal

Kedua proyek ini mengintegrasikan teknologi manufaktur terbaru yang lebih efisien dan hemat energi. Kolaborasi dengan mitra strategis memungkinkan Krakatau Steel mengadopsi proses produksi yang sangat efisien untuk meningkatkan kapasitas nasional.

Selain peningkatan kapasitas, fokus utama proyek ini adalah pemanfaatan bijih besi lokal sebagai campuran bahan baku utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya, tetapi juga mengoptimalkan utilisasi produksi baja domestik dan memperkuat rantai pasok nasional agar lebih mandiri dan resilien.

KRAS Reborn: Jurus Baru Krakatau Steel Tinggalkan Masa Sulit, Incar Pendapatan Rp26,8 T



Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Dr. Akbar Djohan, menyatakan, “Kolaborasi bersama mitra strategis ini melalui penguatan teknologi mutakhir dan optimalisasi sumber daya lokal akan memperkuat ketahanan industri baja nasional. Pemanfaatan bahan baku domestik adalah kunci utama membangun industri yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA).

Sejalan dengan itu, Managing Director Non-Financial Holding Operasional di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Febriany Eddy, menambahkan bahwa sinergi ini akan memberikan nilai tambah tinggi bagi ekosistem industri hulu hingga hilir, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penciptaan Nilai Tambah Strategis

Optimalisasi proyek dilakukan di lahan Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon, yang telah terintegrasi dengan ekosistem industri lengkap, termasuk pelabuhan internasional, pembangkit listrik, industri pengolahan air, dan konektivitas jalur kereta api. Integrasi ini memastikan efisiensi logistik yang terpadu.

Secara strategis, proyek ini diarahkan untuk mengurangi importasi secara bertahap, mengantisipasi risiko keterbatasan pasokan global, serta mengoptimalkan aset Krakatau Steel, termasuk pemanfaatan kembali fasilitas idle agar lebih produktif.

Melalui langkah ini, Krakatau Steel terus bertransformasi membangun ekosistem industri baja yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global untuk masa depan hijau yang berkelanjutan.

JAKARTA - Pelaksanaan Program Tol Laut masih banyak terdapat masalah. Salah satunya terkait dengan penerbitan pakta integritas oleh Dinas Perdagangan di sejumlah daerah.

Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan menilai ada diskriminasi dalam penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut pada 2026. Kondisi ini membuat Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Perdagangan, (Kemendag) Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

“Setop diskriminasi penerbitan pakta integritas consignee pengguna jasa tol laut 2026. Kami meminta Kementerian Perdagangan mempertegas fungsi dan wewenang Dinas Perdagangan di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap harga penjualan barang yang diangkut melalui kapal tol laut bukan melakukan praktik diskriminasi terhadap consignee pengguna jasa tol laut,” kata Perwakilan Asosiasi Pegiat Logistik Tol Laut Indonesia, Hasan Renyan, Jumat (13/2/2026).

Pihaknya meminta Kemendag menunda penonaktifan akun consignee sampai pakta integritas consignee 2026 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan secara menyeluruh.

Lihat video: Keberlanjutan Program Tol Laut di Pemerintahan Prabowo - Gibran



“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk bersikap tegas kepada oknum Dinas Perdagangan di daerah yang menghambat pelaksanaan Program Tol Laut 2026 karena lambat dalam menerbitkan dokumen pakta integritas consignee sebagai syarat untuk membuat dan memperpanjang akun consignee pengguna jasa tol laut,” tegas Hasan.

Program Tol Laut merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan sejak 2015 hingga saat ini dengan tujuan untuk melakukan pemeratan ekonomi nasional antara wilayah indonesia timur dan wilayah indonesia barat, membangun dan mempercepat konektivitas logistik dan menekan biaya logistik untuk menurunkan disparitas harga khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

MERAUKE - Pembangunan Dermaga Jetty Multipurpose di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, KabupatenMerauke, Papua Selatan, telah mencapai progres 93%. Dermaga berkapasitas 50.000 deadweight tonnage (DWT) ini ditargetkan mulai beroperasi secara fungsional pada Maret 2026.

Dermaga tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan kawasan pangan di Wanam. Infrastruktur ini disiapkan sebagai pintu masuk utama logistik alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare di wilayah Merauke.

Anggota Tim Project Wanam, Gawang Kurniawan, mengatakan secara teknis pembangunan dermaga berjalan sesuai rencana. Namun, faktor cuaca pesisir yang tidak menentu menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Alhamdulillah untuk saat ini progres dermaga kita sudah di angka 93%. Pekerjaan tidak ada kendala berarti, hanya memang cuaca di sini sangat tidak menentu,” ujar Gawang, Kamis (5/2/2026).

Gawang mengatakan, ketidakpastian cuaca membuat jadwal operasional fungsional dermaga baru dapat dipastikan pada pekan keempat Maret 2026. “Satu-satunya musuh kami di sini adalah cuaca,” katanya.

Untuk menopang beban alat berat, struktur dermaga menggunakan sebanyak 3.484 ton pipa baja berkualitas tinggi yang ditanam sebagai tiang pancang. Dermaga tersebut dirancang untuk menahan beban ribuan ton, termasuk ekskavator yang akan digunakan dalam pembukaan lahan pertanian.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Selain dermaga, pembangunan infrastruktur pendukung lainnya juga dilakukan di kawasan Wanam. Salah satunya adalah pembangunan tangki High Speed Diesel (HSD) berkapasitas 5.000 meter kubik. Tangki tersebut akan terhubung langsung dengan dermaga melalui jaringan pipa untuk memasok bahan bakar bagi operasional alat berat di kawasan food estate.

Di kawasan yang sama, dua unit gudang multipurpose dengan total luas 5.000 meter persegi tengah dibangun. Gudang tersebut akan difungsikan sebagai tempat penyimpanan pupuk, benih, dan logistik pertanian lainnya sebelum didistribusikan ke area cetak sawah melalui jaringan jalan sepanjang 135 kilometer.

Gawang menegaskan bahwa pembangunan PSN Wanam juga memperhatikan aspek sosial dengan melibatkan masyarakat setempat, khususnya pemilik hak ulayat dari marga-marga suku Malind Anim di Kampung Wanam.

“Kami harus bersinergi. Pekerja lokal pasti ada karena kita tahu harus menghargai masyarakat dan marga-marga yang ada di sini,” ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat lokal menjadi bagian penting agar pengembangan PSN Wanam dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga setempat.

Namun, pembangunan kawasan pangan berskala besar di wilayah terpencil seperti Wanam tidak hanya bertumpu pada dukungan sosial dan teknis di lapangan. Proyek ini juga membutuhkan percepatan penyediaan infrastruktur dan alat berat dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya melibatkan dukungan mitra swasta melalui skema penugasan negara.

Dalam kerangka itulah, pemerintah menggandeng sejumlah pihak untuk memastikan target pengembangan kawasan pangan nasional dapat berjalan sesuai rencana. Salah satu mitra yang terlibat dalam proyek PSN Wanam adalah Jhonlin Group milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam menyebut keterlibatannya berangkat dari upaya mendukung realisasi agenda nasional pengembangan kawasan pangan. Ia mengatakan fokus utamanya adalah memastikan target pembukaan lahan seluas 1 juta hektare dapat tercapai.

"Bagaimanapun caranya, agar satu juta hektare bisa terealisasi, dan berhasil dalam tiga tahun tanpa berpikir untung rugi,” ujar Haji Isam, beberapa waktu lalu.

Haji Isam menegaskan keterlibatannya dalam proyek PSN Wanam merupakan bentuk pelaksanaan penugasan negara. “Ini adalah tugas negara yang diberikan kepada saya,” katanya.

Nugroho Habibi

Peneliti di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (LPPM Unusia)

Mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia

PROYEK Strategis Nasional (PSN) terjebak dalam perdebatan dua kutub ekstrem. Disanjung bak mesin penggerak perekonomian atau ditolak lantaran memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Dikotomi ini tak banyak membantu penentuan kebijakan. Perlu diingat, bahwa tantangan kebijakan paling nyata bukan lagi perdebatan PSN perlu dijalankan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonominya terdistribusi secara adil sekaligus meminimalkan risiko sosial dan lingkungan.

Maret 2025, terbit Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang menandai percepatan industrialisasi di Pantura Jawa. (KEK) Industropolis Batang menutup pembukuan dengan capaian investasi Rp4,87 triliun dengan total pemanfaatan lahan sebesar 93,67 hektare dan menyerap 9.000 tenaga kerja. Torehan tersebut menjadi bukti bahwa PSN Batang menghasilkan aktivitas ekonomi riil dan memberi justifikasi ekonomi bagi strategi industrialisasi nasional.

Sayangnya, manfaat industrialisasi tidak terdistribusi secara otomatis di level desa. Desa yang lebih dekat dengan kawasan industri, memiliki akses infrastruktur yang lebih baik, serta tenaga kerja yang relatif siap terserap oleh pabrik, cenderung lebih cepat merasakan dampak ekonomi.

Sebaliknya, desa yang lebih jauh atau masih bergantung pada sektor tradisional tertinggal. Kita ambil contoh desa di Kecamatan Gringsing yang jauh dengan kawasan industry yakni, Desa Mdugowongjati dengan tingkat kemiskinanya 21,19%.

Sebaliknya, Desa Ketangan hanya 8,25 % penduduk miskinnya per tahun 2023. Fenomena ini mencerminkan backwash effect, yang mana pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di pusat industri tanpa efek pengganda yang merata ke wilayah sekitarnya.

Menjaga Pertumbuhan Tanpa Mengorbankan Lingkungan

Harus diakui, kehadiran PSN di Batang tidak hanya mengubah struktur ekonomi lokal, tetapi juga membentuk dinamika sosial dan ekologis baru. Oleh karena itu, dampak lingkungan PSN perlu dipahami secara proporsional, bukan semata sebagai persoalan pencemaran insidental, melainkan sebagai proses transformasi lingkungan yang bersifat bertahap, spasial, dan kelembagaan.

Sebelum ditetapkan sebagai PSN, wilayah (KEK) Industropolis Batang didominasi oleh perkebunan karet dan sawah milik negara yang dikelola PTPN. Kawasan ini bukan wilayah permukiman padat, melainkan area produksi agraris dengan aktivitas manusia yang relatif terbatas.

Lanskap perkebunan tersebut memang bukan ekosistem alami murni, tetapi tetap menjalankan fungsi penting seperti penyerapan air hujan, penyangga mikroklimat, dan habitat bagi sejumlah spesies lokal. Aksesibilitas wilayah juga masih rendah, sehingga kawasan ini belum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sebelum intervensi negara melalui skema PSN.

Alih fungsi lahan dari perkebunan menjadi kawasan industri dan infrastruktur pendukung membawa konsekuensi ekologis yang tidak dapat diabaikan. Berkurangnya ruang hidup flora dan fauna serta perubahan struktur mikro-ekosistem merupakan dampak yang inheren dalam proses ini. Meskipun, belum tercatat gangguan ekologis besar seperti, banjir atau longsor, tetapi ketiadaan kejadian ekstrim tidak serta-merta meniadakan resiko lingkungan yang bersifat kumulatif dan jangka panjang.

KEK Industropolis Batang menunjukkan upaya serius membangun sistem pengelolaan limbah terpadu dalam urusan pengelolaan lingkungan. Kawasan ini didukung instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat disebut berkapasitas 18.000 meter kubik per hari, serta fasilitas tempat pemrosesan sampah terpadu (TPST) dengan kapasitas 140 ton per hari.

Sepanjang 2024, tidak tercatat insiden tumpahan limbah cair maupun limbah B3. Sebagian air hasil olahan IPAL bahkan dimanfaatkan kembali untuk irigasi lanskap dan cadangan air bersih. Fakta ini menunjukkan bahwa industrialisasi di Batang berjalan bukan tanpa kontrol lingkungan, mereka juga mengutamakan pengelolaan lingkungan.

Tata Kelola Menjadi Kunci

Mol & Spaargaren (2000) dalam Ecological modernisation theory in debate: A review, menekankan bahwa modernisasi industri harus berjalan seiring dengan modernisasi kelembagaan. Namun di KEK Industropolis Batang, percepatan industrialisasi berlangsung lebih cepat dibanding peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Menelisik ke belakang, sebelum KEK Industropolis Batang, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah beroperasi sejak 2020, tetapi program pelatihan tenaga kerja baru berjalan intensif dalam satu hingga dua tahun terakhir.

Keterlambatan ini memunculkan beberapa persoalan, seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri (mismatch). Kemudian tidak tercapainya target penyerapan 70% tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Batang No 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta ketimpangan spasial penyerapan tenaga kerja antara desa yang dekat dan jauh dari kawasan.

Dalam situasi ini, pemerintah daerah belum sepenuhnya siap mengantisipasi perubahan struktur ketenagakerjaan akibat industrialisasi yang cepat. Karena itu, dukungan terhadap KEK Industropolis Batang harus kritis dan bersyarat. Artinya, percepatan investasi perlu diiringi percepatan pelatihan tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri, pemerataan manfaat antar desa, pemantauan lingkungan preventif dan transparan, serta pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah yang lebih seimbang.

Mendukung PSN berarti menuntut negara hadir lebih kuat dalam mengelola risikonya, agar industrialisasi menjadi jalan menuju kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek.

JAKARTA - Komisi I DPR RI mendukung penyelesaian proyek Pusat Data Nasional (PDN) . Komisi I menilai proyek yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dieksekusi secara serius demi kepentingan publik.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) periode 2020-2024, pembangunan dua PDN seharusnya sudah selesai dan beroperasi pada tahun 2024.

Namun, hingga saat ini PDN belum juga beroperasi dan pembangunannya baru 97 persen untuk PDN 1 dan PDN 2 baru 2,4 persen. Dalam Renstra terbaru yang saat ini dalam tahap konsultasi publik, Komdigi kembali menargetkan tiga PDN dapat beroperasi seluruhnya pada tahun 2029 atau hingga akhir periode pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai pembangunan PDN merupakan hal urgen untuk diselesaikan sesegera mungkin. Jika target operasional semakin menjauh dari batas ambang waktu, maka akan menimbulkan beberapa dampak yang signifikan, terutama terganggunya layanan publik seperti imigrasi, pendidikan, dan perekonomian. Contoh nyata adalah serangan ransomware yang terjadi pada Juni 2024.

Harapannya, dengan PDN yang tengah dibangun ini dapat lebih kuat dan meminimalisir dampak serangan sejenis jika terjadi lagi.

“PDN yang saat ini sedang dibangun direncanakan memiliki standar keamanan Tier IV, yang mana satu kegagalan tunggal tidak akan menyebabkan kegagalan pada keseluruhan sistem, sehingga PDN sangat penting untuk segera beroperasi. Molornya operasional PDN akan menghambat konsolidasi data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia,” ujar Hasanuddin, Kamis (6/11/2025).

Apabila kian berlarut, anggaran pembangunan PDN juga akan semakin membengkak. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan Komdigi untuk memastikan operasional Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tetap berjalan lancar di saat PDN belum bisa beroperasi.

Sebab, anggaran operasional PDNS menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus diselesaikan sesuai dengan kontraknya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi memiliki kesamaan pandangan dengan Hasanuddin. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membangun satu paket pusat data beserta pusat data cadangan.

Praktik semacam ini sudah jamak dilakukan oleh banyak negara sehingga memitigasi risiko ketika pusat data mengalami masalah baik serangan siber maupun bencana alam seperti gempa dan banjir. PDNS dapat memainkan perannya sebagai pusat data cadangan.

“Saat pusat data cadangan belum dibangun, pemerintah bisa menggunakan PDNS. Cuma, kita tunggu langkah pemerintah seperti apa, apakah akan membangun pusat data cadangan sendiri atau menggunakan PDNS. Menurut saya PDN sebaiknya segera diselesaikan dan PDNS dimaksimalkan sebagai pusat data cadangan,” ungkapnya.

Menurut Heru, saat ini PDNS masih sangat dibutuhkan guna menunjang kebutuhan pemerintah mengingat proyek PDN belum rampung. Terlebih mayoritas penggunanya merupakan institusi pemerintahan.

Selain itu, agar layanan PDNS tetap maksimal di saat PDN belum beroperasi, kapasitas PDNS perlu ditambah. “Yang disimpan begitu banyak data layanan publik yang dilakukan pemerintah, kementerian maupun lembaga, termasuk juga pemerintah daerah. Jika ada tambahan pengguna dari kementerian atau tambahan data ya kapasitas PDNS harus ditingkatkan,” kata Heru.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masih enggan membeberkan perkembangan proyek mobil nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Presiden mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana khusus untuk produksi mobil buatan Indonesia ini.

"Sabar dulu. Sabar dulu, nanti ada waktunya," kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, pada Kamis (30/10).

Namun, Prasetyo mengisyaratkan akan ada kejutan terkait progres mobil buatan dalam negeri tersebut. "Biar ada kejutan lagi," ujarnya.

Ketidakpastian Hukum Tantangan Purbaya

Sebelumnya, Istana memberikan sinyal bahwa mobil nasional bakal masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) . Sinyal positif itu pun disampaikan Mensesneg. Bahkan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga sudah mengusulkan agar mobil nasional masuk daftar PSN.

"Nanti kita lihat, rasa-rasanya masuk PSN," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Prasetyo pun menyampaikan pihaknya telah menggelar rapat terkait mobil nasional, termasuk usulan memasukan proyek tersebut ke daftar PSN.

Sementara, Prasetyo masih enggan membocorkan konsep proyek mobil nasional, apakah akan dijalankan melalui Danantara. "Nanti pada waktunya kita sampaikan. Mohon doanya aja, kita tetapkan dulu, cita-cita dan target bahwa kita harus bisa dan mampu memproduksi mobil buatan anak bangsa sendiri," paparnya.



Target 3 Tahun Lagi

Presiden Prabowo Subianto sempat menekankan, bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri dalam waktu 3 tahun mendatang."Saudara-saudara, belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan lahan dan anggaran untuk mendukung pembangunan industri otomotif nasional. Tim teknis disebut sudah mulai bekerja dan telah menghasilkan kendaraan taktis jenis jeep Maung buatan Indonesia.

“Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan jeep buatan Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, para pejabat negara dan perwira TNI kini telah mulai menggunakan jeep produksi nasional sebagai bentuk kebanggaan atas karya anak bangsa.“Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga kita tidak pakai jeep buatan negara lain. Kita pakai jeep buatan Indonesia sendiri,” tuturnya. “Komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan pimpin pasukan, dia bangga dia pakai jeep buatan Indonesia.

Presidenmu pakai jeep buatan Indonesia,” sambungnya.

Prabowo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih untuk juga dapat menggunakan mobil Maung sebagaimana yang dia pakai sebagai kendaraan produksian dalam negeri. “Saya enggak mau tahu, yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya, pada saat saya enggak panggil kau bolehlah kau pakai mobil itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan pemerintah yang mencoret proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Airlangga menegaskan status PSN yang sebelumnya diberikan hanya mencakup program pengembangan pariwisata bukan proyek propertinya.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga kepada wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025). "Sudah ada kajian," lanjutnya.

Airlangga memastikan, pencabutan status PSN tersebut tidak berdampak terhadap keberlanjutan investasi PIK 2. "Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya," tegasnya.

Sebelumnya, proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar PSN. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Regulasi tersebut mulai berlaku sejak 24 September 2025. Dalam beleid terbaru itu, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional.