BOGOR - Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari merespons positif atas terpilihnya Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari Kepala BGN.

Ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Qodari menaruh harapan besar agar estafet kepemimpinan ini membawa perubahan signifikan bagi program unggulan pemerintah.

Menurut dia, kehadiran pimpinan baru di BGN harus dibarengi dengan penguatan tata kelola, khususnya dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kita harapkan agar pimpinan baru membuat tata kelola MBG menjadi semakin baik," ujar Qodari.

Fokus utama ke depan bukan sekadar membagikan makanan melainkan memastikan standar gizi yang diterima masyarakat, terutama anak-anak benar-benar terjaga. "(Harapannya) kualitas gizi makin baik," ucapnya.

Dampak program MBG ini memiliki efek domino bagi masyarakat. Selain kesehatan, BGN mampu menggerakkan roda ekonomi nasional secara optimal.

Qodari memberikan ucapan selamat bertugas kepada Nanik S Deyang yang kini memikul tanggung jawab besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pemenuhan gizi.

Diketahui, Rapat Konsolidasi Badan Gizi Nasional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihadiri oleh sejumlah pejabat. Mereka di antaranya Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman, Kepala Bakom RI M Qodari, Kepala Badan Karantina Abdul Kadir Karding, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Desa Tertinggal Yandri Susanto, Kepala BPS Amalia, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Rapat konsolidasi kali ini juga dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi seluruh Indonesia, Koordinator regional seluruh Indonesia, dan 38 Kepala SPPG yang berada di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dan para petinggi BGN juga dijadwalkan hadir untuk membuka langsung kegiatan. Sayangnya, rapat digelar secara tertutup.

JAKARTA - Istana melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menjelaskan soal lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, Prancis, selama empat hari pada 26-29 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa sejak awal agenda kunjungan Prabowo hanya ke Prancis. Tidak ada rencana ke negara-negara lainnya, termasuk Italia.

“Sejak awal, tidak ada statement pemerintah RI bahwa Presiden akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang hanya ke Prancis. Yang ketiga, bila di perjalanan ada rencana akan ke tujuan yang lain, itu sebatas rencana sampai ada penyampaian resmi dari pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Qodari juga menyebut kunjungan Prabowo ke Prancis pada Mei ini sudah disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono sebulan sebelumnya. Dengan demikian, agenda pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah direncanakan sejak lama.

“Kunjungan kenegaraan Presiden ke Prancis sudah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, bahkan semenjak tanggal 22 April 2026,” katanya.

Pada kesempatan ini, Qodari juga mengatakan kunjungan kenegaraan tersebut dilakukan Prabowo sebagai kunjungan balasan Macron yang ke Indonesia pada tahun 2025. Selain itu, sesuai pernyataan Sugiono, Indonesia dan Prancis tengah membahas sejumlah target kerja sama bilateral.

“Yang pertama adalah di bidang pertahanan. Karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu, diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut,” ujar Qodari.

Kedua, yaitu kerja sama di bidang pendidikan khususnya terkait Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Ketiga, kerja sama di bidang energi dan pemanfaatan mineral kritis.

Di luar hal-hal tersebut, Qodari menyebut Prabowo memang memiliki hubungan personal yang dekat dengan Macron. Menurutnya, ini merupakan modal sosial yang penting bagi relasi Indonesia dan Prancis.

“Kita tahu bahwa modal sosial itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal-modal yang lain, baik itu modal ekonomi maupun modal politik dalam hal membangun hubungan baik dan kerja sama antarnegara. Bapak Presiden Prabowo adalah figur yang unik. Mungkin satu-satunya di dunia yang bisa memiliki hubungan yang sangat baik dengan kekuatan-kekuatan besar, adidaya,” katanya.

Tak hanya dengan Macron, Prabowo juga berhubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, hingga Presiden China Xi Jinping.

“Semua ini tentu kita rasakan manfaatnya dalam konteks situasi dan kondisi pada hari ini maupun pada konteks masa depan,” tegasnya.

JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan implementasi langsung dari amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari .

Qodari menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah komprehensif pemerintah untuk menjaga kekayaan alam Indonesia sekaligus memastikan pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyat, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir," kata Qodari dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5/2026).

Di sektor hulu, pemerintah telah menjalankan penertiban dan penegakan hukum, termasuk melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang disebut telah mengambil alih kembali hampir 6 juta hektare lahan kebun sawit. Selain itu, nilai penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah mencapai sekitar Rp45 triliun.

Sementara di sektor hilir, pemerintah kini memperkuat pengawasan perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy. "Jadi, jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden," ucap Qodari.

Langkah itu diambil setelah Presiden menemukan adanya praktik misinvoicing, under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, dan praktik lainnya yang dinilai merugikan bangsa Indonesia.

Menurut Qodari, seluruh kebijakan tersebut merupakan turunan langsung dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang pada hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Qodari.

Qodari juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional oleh negara.

"Adapun Pasal 33 yang langsung terkait adalah Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan seterusnya," ujar Qodari.

JAKARTA - Pemerintah melaporkan perkembangan terkait progres pemulihan pascabencana Sumatera. Salah satunya progres terkait pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Progres pembangunan ini dilaporkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari saat menyampaikan data Satgas Percepatan Rehabilitasi, dan Rekonstruksi pascabencana atau Satgas PRR per tanggal 12 Mei 2026 kemarin.

"Hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit sebanyak 19.312 telah selesai dibangun," kata Qodari, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Qodari juga melaporkan terkait pembangunan huntap di tiga provinsi. Dimana, dari total komitmen akan dibangun 39.335 unit yang bersumber dari berbagai pihak.

Pihak-pihak yang terlibat seperti BNPB, Kementerian PKP, Kadin, Polri, Baznas, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kemenko Polkam, dan Danatara.

"Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari menyebut 1.738 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberhentikan sementara operasionalnya karena tidak memenuhi standar. Hal itu merupakan bagian dari komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas SPPG.

Menurut Qodari BGN sudah melakukan inspeksi terhadap SPPG sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Berdasarkan data pada 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar," kata Qodari dalam konferensi persnya di kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, kata Qodari, BGN juga mengoperasikan Call Center SAGI 127 sebagai kanal pengaduan publik. Tercatat, sepanjang 2026, total pengaduan yang masuk tercatat 3.615 aduan.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perkembangan perbaikan tata kelola ini secara berkala kepada publik sebagai wujud akuntabilitas atas program yang dibiayai oleh anggaran negara," ujarnya.

Lihat video; NASIB PROGRAM MBG! 1.700 SPPG Kena Sanksi Berhenti Beroperasi Sementara

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 61,9 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut berdasarkan data pada tanggal 12 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari dalam konferensi pers update PHTC di Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2026).

“Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8% dari total target 82,9 juta penerima,” kata Qodari.

Dia menyebutkan, jumlah dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 28.390. "Dengan 15.735 SPPG atau 55,42 persen di antaranya telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS," ujarnya.

Qodari menegaskan MBG merupakan program prioritas nasional yang dijalankan dalam skala besar dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Karena itu, penguatan tata kelola menjadi kunci agar program berjalan aman, konsisten, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut dia, terus melakukan penyempurnaan program ini mulai perencanaan menu hingga pengawasan distribusi makanan.

“Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden,” jelasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat buka suara terkait langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Komaruddin berharap ada regulasi yang mengatur homeless media ini.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Komaruddin ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Komarudin berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

Lihat video: Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Media Bantah Terlibat



"Iini loh ada fenomena-fenomena yang kurang sehat, maka pemerintah terima kasih pada pers dengan catatan pers itu juga jangan ngaco. Ibarat dokter kalau ngaco ya pasien tidak mau, tapi kalau profesional kan terima kasih, kalau perlu kita kan bayar pada dokter," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Tujuannya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membangun tim komunikasi pemerintahan yang solid atau dream team di lingkaran Istana. Ini dapat memperkuat orkestrasi komunikasi publik di tengah tantangan derasnya arus informasi dan disinformasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik yang terintegrasi dan efektif.

“Ini keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo. Penempatan Pak Qodari menunjukkan pemerintah ingin membangun orkestrasi komunikasi yang lebih kuat, terintegrasi, dan efektif,” ujar Iwan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, rekam jejak Qodari selama memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi modal penting dalam mengemban tugas barunya sebagai Kepala Bakom. “Pak Qodari selama menjadi Kepala Staf Kepresidenan sukses mengelola berbagai isu strategis nasional dan mengawal narasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo. Itu menjadi modal penting untuk memimpin Bakom,” katanya.

Selama berada di KSP, Qodari dinilai mampu menghadirkan komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika isu publik, khususnya dalam pengelolaan isu strategis nasional.

Selain memiliki pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, Qodari juga dinilai memiliki keunggulan dalam membaca opini publik didukung latar belakangnya sebagai peneliti politik dan pendiri lembaga survei.

Menurut Iwan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan program, tetapi juga memastikan publik memahami substansi kebijakan secara utuh, terutama di tengah meningkatnya penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di ruang digital.

Karena itu, pengalaman Qodari dalam mengelola komunikasi strategis di KSP diyakini akan memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Bakom.

“Harapannya di bawah kepemimpinan Pak Qodari komunikasi pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, cepat merespons isu, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program prioritas presiden,” kata Iwan.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Qodari pun menegaskan bahwa sikap agresif harus dikeluarkan pemerintan kadang diperlukan agar informasi berimbang. “Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya? Enak aja, sorry ye,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Pasalnya, saat ini muncul media sosial. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif. Dibutuhkan komunikasi yang aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini mungkin era di mana ‘your words against my words, gitu loh. Dan saya sudah pengalaman, saya percaya bahwa dengan satu niat baik Bapak Presiden,” ujarnya.

“Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Qodari meyakini bahwa dengan niat baik Presiden Prabowo serta kebermanfaatan program yang sudah dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan tetap memberikan dukungan meski ruang publik riuh dengan perdebatan.

“Saya juga berharap seluruh tenaga profesional di Bakom akan bekerja dengan apa yang saya sebut sebagai erudisi. Apa itu erudisi? Yaitu ketajaman dan kedalaman berpikir. Jadi ada data, ada teori ya, ada artikulasi, semuanya harus lengkap ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan keyakinan baik keputusan maupun juga komunikasi dengan publik baik ke dalam maupun ke luar,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Jabatan baru Qodari ini menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sedangkan, posisi KSP yang ditinggalkan Qodari diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikelola KPK, Qodari tercatat memiliki kekayaan Rp261 miliar (Rp261.937.383.652).

Jumlah tersebut di laporkan pada 19 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat Wakil Kepala KSP. Harta Qodari ini didominasi berupa tanah dan bangunan sebanyak 176 bidang.

Jumlah tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangkaraya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, Jakarta Pusat, dan Lampung Utara yang nilai totalnya Rp182.792.200.000.

Dalam laporan tersebut, Qodari tercatat memiliki tiga mobil dan satu motor yang nilainya Rp933.000.000. Adapun, mobil itu terdiri dari Kijang Innova 2018, Neta V-II 2024, Wuling Air EV Long Range 2022 dan motor Honda Rebel 2022.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp9.864.000.000, surat berharga Rp475.000.000, kas dan setara kas Rp70.718.520.875, serta harta lainnya Rp11.109.280.

Dalam laporan kekayaan itu, Qodari juga mencantumkan utang sebesar Rp2.856.446.503. Dengan demikian, kekayaan Qodari di angka Rp261.937.383.652.

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari diisukan bakal kena reshuffle kabinet atau dirotasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang saat ini masih diemban oleh Angga Raka Prabowo. Dikabarkan, Presiden Prabowo bakal melakukan perombakan kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

Reshuffle tersebut bakal dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. “Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” kata Qodari saat dihubungi awak media.

Sementara itu, kursi KSP yang ditinggalkan Qodari diisukan akan diisi oleh Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Selain itu, menurut informasi juga beredar sejumlah nama-nama yang dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet. Di antaranya, Jumhur Hidayat yang dikabarkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Kemudian, nama yang dikabarkan juga masuk dalam kabinet adalah Hasan Nasbi yang merupakan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Dia digadang-gadang akan mengemban jabatan Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan beberapa kali dipanggil oleh Presiden Prabowo yakni pada 9 Maret 2026 dan 12 Maret 2026. Namun, kala itu Hasan enggan membeberkan kapasitasnya dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dirinya pun belum membalas pesan yang dikirimkan oleh iNews Media Group mengenai kabar dirinya menjadi Utusan Khusus.

Hasan saat itu pun enggan membeberkan spekulasi kembali ke jajaran kursi Kabinet Merah Putih. “Belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada bicara soal itu. Nanti kita lihatlah ya.”

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan taklimat kepada kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026), pukul 14.00 WIB.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo mengungkapkan agenda ini tidak hanya dihadiri oleh para menteri dan wakil menteri, tetapi juga mencakup seluruh jajaran pimpinan tertinggi birokrasi, mulai dari kepala dan wakil kepala lembaga/badan, hingga seluruh pejabat eselon 1.

“Ya, seperti yang sudah teman-teman dan publik tahu, kan hari ini akan ada acara di Istana sekitar siang nanti jam 14.00 WIB. Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian, lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” kata Angga Raka kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon satu karena kita semua ini kan kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon satu dan jajaran di bawahnya,” tambahnya.

Angga Raka juga mengatakan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga akan mencakup pembaruan (update) situasi terkini, termasuk persoalan geopolitik global yang dinilai perlu dipahami oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Lihat video: Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet, Bahas Mudik dan Ketahanan Pagan

“Ya, Presiden pastinya akan menyampaikan taklimat hal-hal strategis ya, tentang kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara, update situasi terkini,” ujar Angga Raka.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” pungkasnya.