Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mendorong agar Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak hanya mengatur perlindungan pekerja, tetapi juga diarahkan untuk memperbesar penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

Ketua Komite Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Subchan Gatot mengatakan pembahasan regulasi ketenagakerjaan kini dilakukan bersama kalangan serikat pekerja dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan investasi.

“Bahwa kita bukan hanya membuat regulasi yang hanya berfokus pada perlindungan kerja saja, tetapi kita ingin ini membangun employment baru,” kata Subchan dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Subchan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan dukungan terhadap dunia usaha, agar mampu membuka kesempatan kerja secara masif.

Dia menilai terdapat tiga faktor utama yang perlu dibangun dalam reformasi tersebut. Pertama, regulasi yang adaptif terhadap perubahan industri dan kebutuhan investasi.

Kedua, fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja besar. Ketiga, percepatan transformasi pekerja informal menjadi formal agar memperoleh perlindungan dan akses pengembangan kompetensi.

Menurutnya, transformasi sektor informal menjadi formal menjadi salah satu tantangan utama ketenagakerjaan nasional. Padahal, pekerja formal dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh perlindungan kerja dan peningkatan kompetensi.

“Transformasi informal ke formal itu perlu didorong agar mendapatkan perlindungan dan juga akses pengembangan kompetensi yang baik nantinya,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya dukungan pendanaan untuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan kompetensi tenaga kerja kerah biru.

Subchan menilai penguatan dialog sosial antara pelaku usaha dan pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas industri.

“Nanti harus ada pendanaan, artinya penguatan pendanaan untuk penciptaan pekerjaan dan juga penciptaan kompetensi dari pekerja blue collar dan penguatan dialog sosial,” katanya.

Di samping itu, pengusaha juga menilai fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan memiliki hubungan erat dengan peningkatan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Subchan, sejumlah negara yang menerapkan regulasi ketenagakerjaan lebih fleksibel menunjukkan peningkatan investasi serta penurunan tingkat pengangguran dan pekerja informal. Oleh karenanya, pihaknya berharap agar RUU Ketenagakerjaan dapat menjawab tantangan tersebut.

“Fleksibilitas regulasi ini menurunkan tingkat pengangguran dan juga informal worker,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) memproyeksikan kebijakan hilirisasi dan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton) yang didorong pemerintah bakal memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun.

Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyatakan langkah strategis ini menjadi salah satu upaya konkret pemerintah menuju kemandirian material konstruksi. Sekaligus, menekan ketergantungan impor aspal yang selama ini mendominasi pasar.

Adapun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan penggunaan Asbuton dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4% menjadi 30% dari total konsumsi nasional melalui skema A30.

"Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat devisa hingga sekitar Rp4,08 triliun per tahun dan memberikan efek ekonomi hingga Rp22,67 triliun," ujar Andi kepada Bisnis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia menilai keputusan mendorong hilirisasi Asbuton menjadi langkah visioner. Pasalnya, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran negara, tetapi juga memacu penciptaan lapangan kerja secara masif di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Meski demikian, Gapensi memberi catatan bahwa kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan teknologi pengolahan dan konsistensi kualitas material yang didistribusikan ke proyek.

“Dari sisi Gapensi, kami melihat ini sebagai peluang besar, namun implementasinya tetap perlu memperhatikan kesiapan di lapangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku tengah memacu penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait kewajiban penggunaan aspal Buton (Asbuton) guna memangkas dominasi impor aspal nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan payung hukum tersebut rampung dalam 2 pekan ke depan. Regulasi ini akan menjadi basis legal agar implementasi aspal lokal dapat dilakukan secara masif di lapangan.

"Penyusunan Permen ini kita percepat dan ditargetkan dalam 1–2 minggu ke depan sudah selesai sehingga bisa segera kita launching," tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Pemerintah secara spesifik akan menerapkan skema A30, yakni penggunaan campuran Asbuton sebesar 30%. Kebijakan ini mengadopsi kesuksesan hilirisasi energi seperti program biodiesel B30.

Melalui mandat ini, komposisi penggunaan aspal minyak impor ditargetkan menyusut dari level 78% menjadi sekitar 52%. Sebaliknya, serapan Asbuton diproyeksikan melonjak dari posisi saat ini yang hanya sebesar 4%.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penciptaan lapangan kerja harus tumbuh sejalan dengan investasi yang masuk ke Indonesia.

Pesan ini disampaikan Prabowo saat rapat terbatas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar, dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden," kata Rosan usai bertemu Prabowo.

Rosan menegaskan arahan tersebut sangat penting dan harus segera diakselerasi. Prabowo, kata Rosan, juga meminta agar jangan sampai ada regulasi yang menghambat investasi.

"Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat. Peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Persetujuan Teknis (Pertek) itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga kalau menghambat tidak perlu ada," ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga meminta Rosan agar terus meningkatkan iklim investasi yang ada di Indonesia.

"Kita lihat benchmarking-nya dengan negara-negara ASEAN, dengan peraturan-peraturan OECD dan yang lain-lainnya. Jadi itu sih arah Bapak Presiden," kata Rosan.

Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga melaporkan realisasi investasi di kuartal pertama pada 2026 yang melebihi target.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen year on year-nya," kata dia.

Sementara, di sektor tenaga kerja juga pencapaiannya mencapai 706.569 orang atau 18,93 persen.

"Dan itu juga pencapaian terhadap tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 orang atau 18,93 persen untuk year on year-nya" ujar Rosan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia sedang bergerak dalam tegangan yang keras, cepat, dan sulit ditebak. Perang di Timur Tengah, ancaman pada jalur energi, dan tekanan pada rantai pasok global menunjukkan bahwa konflik hari ini tidak lagi berhenti di medan perang.

Ia segera menjalar menjadi persoalan harga energi, biaya logistik, inflasi, dan ketidakpastian investasi. IMF bahkan memperingatkan perang di kawasan itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi.

Gangguan di Selat Hormuz pun kembali mengingatkan betapa rapuhnya ekonomi dunia, karena jalur itu selama ini dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Indonesia tentu tidak berada di luar pusaran itu. Benar, ekonomi nasional pada 2025 masih tumbuh 5,11%. Namun angka itu tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa kita aman dari tekanan global. Bank Indonesia pada Maret 2026 mempertahankan BI-Rate di 4,75% sambil menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah di tengah memburuknya kondisi global.

Pada saat yang sama, tantangan domestik kita tetap nyata: produktivitas yang harus ditingkatkan, pekerjaan bermutu yang harus diciptakan, dan struktur ekonomi yang harus diperkuat agar tidak mudah goyah oleh gejolak dari luar.

World Bank menegaskan bahwa Indonesia perlu berlari lebih cepat dalam transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Dalam konteks seperti inilah pembicaraan tentang pemimpin menjadi sangat penting.

Pada masa yang tenang, kelemahan pemimpin kadang masih tertutupi oleh sistem dan pertumbuhan. Namun pada masa penuh tekanan, kualitas kepemimpinan segera terlihat. Bangsa, perusahaan, dan institusi tidak cukup dipimpin oleh orang yang pandai berbicara.

Mereka membutuhkan orang yang mampu menimbang, menjaga arah, dan bertindak jernih saat keadaan mendorong banyak orang larut dalam kepanikan.

Keberanian yang Tidak Gaduh

Masalahnya, zaman ini bukan hanya zaman ketegangan, tetapi juga zaman kebisingan. Kita hidup di tengah banjir opini, reaksi cepat, pencitraan, dan kemarahan yang mudah dipertontonkan. Semua orang dapat terdengar seperti pemimpin.

Semua orang tampak memiliki jawaban. Tetapi tidak semua yang lantang itu jernih, dan tidak semua yang cepat bereaksi itu baik dan tepat. Justru dalam suasana seperti ini, kita perlu kembali bertanya: seperti apa pemimpin yang sungguh dibutuhkan zaman ini?

Bill Hybels dalam Courageous Leadership menyebut keberanian sebagai salah satu inti terdalam kepemimpinan. Namun keberanian yang dimaksud bukan gaya keras, bukan kemarahan yang dibungkus ketegasan, dan bukan keberanian yang haus tepuk tangan.

Keberanian sejati adalah kesanggupan mengambil sikap benar ketika sikap itu mahal, membuat keputusan ketika menunda terasa lebih aman, dan memikul konsekuensi ketika orang lain memilih bersembunyi. Pemimpin yang berani bukan yang gemar membesarkan suasana, melainkan yang mampu berdiri tenang di tengah tekanan.

Pada titik ini, gagasan Robert K. Greenleaf tentang servant leadership juga penting. Greenleaf mengingatkan bahwa pemimpin yang sehat bukanlah orang yang menjadikan kuasa sebagai pusat dirinya, melainkan orang yang lebih dahulu memahami makna melayani.

Ukuran pemimpin bukan seberapa tinggi ia berdiri, tetapi apakah orang-orang yang dipimpinnya bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan lebih berdaya. Dalam dunia yang makin mudah terjebak pada citra, dominasi, dan personal branding, pelajaran ini terasa semakin relevan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak figur yang hanya tampak kuat. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang sungguh memperkuat orang lain.

Dalam dunia usaha, keberanian dan pelayanan bertemu ketika seorang pemimpin berani mengoreksi strategi yang salah, menahan ekspansi semu, memperbaiki budaya kerja, dan tetap memikirkan manusia di balik angka.

Dalam pemerintahan, keduanya bertemu ketika pemimpin menjaga kredibilitas kebijakan, bukan sekadar mengejar tepuk tangan jangka pendek. Pada akhirnya, kepemimpinan tidak boleh berhenti pada citra. Ia harus menjadi tanggung jawab moral.

Budaya, Teladan, dan Masa Depan

Edgar H. Schein menekankan bahwa budaya organisasi dibentuk terutama oleh apa yang diperhatikan, dihargai, diukur, dibiarkan, dan dikoreksi oleh pemimpin. Itu sebabnya budaya tidak lahir dari slogan. Budaya lahir dari keputusan yang berulang. Dari kompromi kecil yang terus dibiarkan. Dari kejujuran yang dihargai atau justru dihukum.

Dengan kata lain, budaya sebuah institusi pada akhirnya adalah jejak moral para pemimpinnya. Jika sebuah lembaga menjadi defensif, oportunistis, dan kehilangan nurani, masalahnya sering kali bukan pertama-tama pada sistem, melainkan pada kepemimpinan yang membentuk atmosfer moralnya dari hari ke hari.

Indonesia sangat memerlukan pemimpin yang memahami hal ini. Banyak persoalan kita bukan hanya teknis, melainkan juga kultural: budaya sungkan yang berlebihan, toleransi terhadap mediokritas, kecenderungan menutup masalah, dan lemahnya meritokrasi.

Pada masa normal, kelemahan seperti ini mungkin belum terasa fatal. Namun pada masa penuh tekanan, semuanya menjadi biaya mahal. Organisasi yang lambat belajar akan tertinggal. Institusi yang takut kepada kebenaran akan rapuh. Bangsa yang pemimpinnya lebih sibuk mengelola persepsi daripada memperbaiki fondasi akan kehilangan momentum.

Jim Collins melalui konsep Level 5 Leadership memberi penguatan penting: pemimpin besar justru sering memadukan kerendahan hati pribadi dengan kemauan profesional yang kuat. Mereka tidak sibuk membesarkan ego, tetapi membesarkan institusi.

Pelajaran ini makin penting ketika dunia kerja juga sedang diguncang percepatan kecerdasan artifisial (AI). Harvard Business Publishing menekankan bahwa kepemimpinan era AI menuntut kemampuan membayangkan ulang kolaborasi manusia dan mesin. Itu berarti pemimpin masa depan tidak cukup hanya paham teknologi. Ia harus matang secara moral, tajam secara strategis, dan rendah hati secara intelektual.

Pada akhirnya, krisis zaman ini bukan hanya krisis geopolitik, ekonomi, atau teknologi. Ini juga krisis teladan dalam kepemimpinan. Kita tidak kekurangan orang yang ingin memimpin.

Kita justru kekurangan figur pemimpin yang cukup tenang untuk berpikir jernih, cukup berani untuk mengambil sikap benar, cukup rendah hati untuk mendengar, dan cukup bersih untuk tidak menjadikan kepemimpinan sebagai panggung diri.

Karena itu, kebutuhan terbesar kita hari ini barangkali bukan pemimpin yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tertib nuraninya; bukan yang paling cepat bereaksi, melainkan yang paling jernih menimbang; bukan yang sekadar memenangi hari ini, melainkan yang sanggup menjaga masa depan. Di tengah ketegangan dan kebisingan zaman, itulah pemimpin yang patut dicari, dibentuk, dan diteladani.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasar tenaga kerja Indonesia dinilai masih menghadapi kendala struktural dalam memperluas penciptaan lapangan kerja formal.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan utama dalam menjaga pertumbuhan produktivitas serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

“Pasar tenaga kerja secara struktural terkendala dalam memperluas penciptaan lapangan kerja formal,” tulis Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) April 2026, dikutip pada Senin (13/4/2026).

ANTARA FOTO/Nirza Pencari kerja antre memasuki aula saat Job Fair Kudus 2025 di Gedung Hraha Mustika, Desa Getas Pejaten, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (10/10/2025). Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar bursa kerja yang menghadirkan 20 perusahaan dengan total 1.401 lowongan pekerjaan bagi penyandang disibilitas, lulusan perguruan tinggi dan SMA sebagai upaya penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Ini menunjukkan adanya hambatan mendasar dalam memperluas pekerjaan formal di dalam perekonomian.

Salah satu indikasi utama dari persoalan tersebut adalah tingginya tingkat pekerjaan informal yang bertahan dalam satu dekade terakhir.

Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesempatan kerja formal.

“Pekerjaan informal tetap tinggi selama dekade terakhir, menunjukkan bahwa pertumbuhan belum diterjemahkan menjadi peluang kerja formal yang memadai,” tulis ADB dalam laporannya.

Dominasi sektor informal dan dampaknya terhadap produktivitas

Struktur ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan bahwa sektor-sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar masih didominasi oleh pekerjaan informal.

Sementara itu, sektor yang lebih formal justru menyumbang porsi kecil terhadap total lapangan kerja.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Pasar tenaga kerja Indonesia dinilai masih menghadapi kendala struktural dalam memperluas penciptaan lapangan kerja formal.

Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Laporan ADB menegaskan, dominasi sektor informal membatasi peningkatan produktivitas dan melemahkan perubahan struktural menuju kualitas pekerjaan yang lebih baik.

Dengan kata lain, meskipun tenaga kerja terserap, kualitas pekerjaan yang tersedia belum mampu mendorong peningkatan produktivitas secara signifikan.

Selain itu, distribusi pekerjaan formal juga cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu yang memiliki produktivitas tinggi.

Namun demikian, sektor-sektor ini mensyaratkan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi.

“Permintaan akan pekerjaan formal terkonsentrasi pada sejumlah sektor berproduktivitas tinggi yang membutuhkan tingkat keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi,” ungkap ADB dalam laporannya.

Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja masih terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah, terutama di sektor informal.

Kesenjangan pendidikan dan struktur pekerjaan

Laporan tersebut juga menyoroti keterkaitan erat antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Sektor dengan tingkat informalitas tinggi cenderung menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah.

“Sektor-sektor dengan tingkat pekerjaan informal yang tinggi cenderung menyerap pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah, sehingga memperburuk tantangan terhadap lapangan kerja formal,” tulis ADB.

Di sisi lain, pekerjaan formal lebih banyak diisi oleh tenaga kerja berpendidikan tinggi, terutama di sektor jasa modern dan sektor berbasis pengetahuan.

ANTARA FOTO/Ika Maryani Pengunjung mencari informasi tentang lowongan kerja pada Jakarta Utara Job Festival 2025 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Utara menggelar bursa kerja dengan menghadirkan 38 perusahaan dari beragam sektor industri untuk memperluas akses lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.

Perubahan struktur pekerjaan juga ditandai oleh penurunan permintaan terhadap pekerjaan rutin, baik manual maupun kognitif. Sebaliknya, permintaan terhadap pekerjaan non-rutin, terutama yang bersifat analitis dan interpersonal, semakin meningkat.

“Permintaan untuk tugas-tugas rutin telah menurun, seiring dengan pergeseran bertahap menuju tugas-tugas kognitif dan interpersonal yang tidak rutin,” demikian disebutkan dalam laporan ADB.

Namun demikian, pergeseran menuju pekerjaan bernilai tambah tinggi tersebut dinilai masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pengembangan keterampilan, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

ADB mencatat, perluasan peran kognitif bernilai lebih tinggi masih terbatas, yang mencerminkan keterbatasan dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Transformasi struktural belum optimal

Struktur ekonomi Indonesia juga menunjukkan proses transformasi struktural belum berjalan optimal. Tenaga kerja masih banyak terserap di sektor dengan produktivitas rendah, seperti pertanian dan perdagangan informal.

“Meskipun sektor pertanian terus menyerap sebagian besar lapangan kerja, sektor ini tetap dicirikan oleh produktivitas yang rendah dan informalitas yang tinggi,” terang ADB dalam laporannya.

Pola serupa juga terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi, serta berbagai layanan lainnya yang masih didominasi oleh pekerjaan informal.

Sebaliknya, sektor dengan produktivitas tinggi dan kebutuhan keterampilan tinggi hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran tenaga kerja ke sektor yang lebih produktif berjalan lambat.

“Hal ini menunjukkan bahwa alokasi ulang tenaga kerja tertinggal, dengan pekerja lebih banyak beralih ke sektor jasa berproduktivitas rendah daripada ke sektor berproduktivitas tinggi,” tulis ADB.

Akibatnya, peningkatan produktivitas ekonomi secara keseluruhan menjadi terbatas.

FREEPIK/LIFESTYLE MEMORY Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

Peran sektor manufaktur dalam penciptaan pekerjaan formal

Dalam konteks transformasi struktural, sektor manufaktur dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja formal secara inklusif.

“Pertumbuhan lapangan kerja formal yang lebih kuat di sektor manufaktur sangat penting untuk mendukung transformasi struktural yang inklusif,” ungkap ADB.

Sektor manufaktur memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menawarkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding sektor informal tradisional.

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong ekspansi sektor-sektor produktif serta mempercepat peralihan tenaga kerja dari sektor informal ke formal.

Arah kebijakan: pendidikan, pelatihan, dan iklim investasi

ADB menekankan pentingnya kebijakan pasar tenaga kerja yang terkoordinasi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pemerintah harus terus mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan pasar tenaga kerja yang terkoordinasi,” tulis ADB dalam laporan tersebut.

Salah satu prioritas utama adalah memperbaiki sistem pencocokan kerja (job matching) dan sertifikasi tenaga kerja agar lebih efektif dalam menghubungkan pekerja dengan peluang kerja formal.

Selain itu, pekerja juga perlu didorong untuk bertransisi dari pekerjaan rutin yang menurun ke pekerjaan non-rutin yang lebih produktif.

Cakeio Ilustrasi STEM, ilustrasi sains

ADB juga menekankan pentingnya peningkatan akses terhadap pendidikan menengah dan vokasi, termasuk penguatan pendidikan STEM.

“Memperluas akses ke pendidikan menengah dan kejuruan berkualitas, serta pendidikan STEM, disambut baik karena hal ini akan mengembangkan tenaga kerja yang adaptif,” tulis ADB dalam laporannya.

Program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) juga dinilai penting untuk mendukung mobilitas tenaga kerja antar sektor.

Di sisi lain, kebijakan industri dan investasi perlu diarahkan untuk mendorong ekspansi sektor manufaktur dan sektor produktif lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja secara formal.

ADB menyebutkan, hal ini membutuhkan penguatan iklim investasi, kepastian regulasi, dan kinerja logistik untuk menurunkan biaya, meningkatkan daya saing, dan memberi insentif kepada perusahaan untuk berekspansi dan meformalkan lapangan kerja.

Tantangan menuju pekerjaan formal yang lebih luas

Secara keseluruhan, laporan ADB menunjukkan tantangan penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga struktur ekonomi dan kualitas tenaga kerja.

Kombinasi antara tingginya informalitas, keterbatasan keterampilan, serta lambatnya transformasi struktural menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan.

Dengan demikian, upaya memperluas pekerjaan formal membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari reformasi pendidikan dan pelatihan hingga perbaikan iklim investasi dan penguatan sektor industri.

Semua faktor tersebut saling terkait dalam mendorong transformasi struktural yang mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan formal dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja melalui penciptaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Prabowo, 1,5 juta lapangan kerja itu bisa diciptakan melalui pembukaan sampai dengan 30.000 SPPG atau lebih dikenal dengan dapur MBG. Setiap dapur kemudian nantinya diperkirakan bisa mempekerjakan hingga 50 orang karyawan.

"Itu sudah 1,5 juta kerja. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” klaim Prabowo pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3/2026).

Selain MBG, pemerintah turut mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan target 80.000 koperasi yang masing-masing mempekerjakan sekitar 18 orang, program ini diklaim berpotensi menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru.

Di sektor kelautan, Kampung Nelayan Merah Putih difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.100 kampung nelayan pada 2026. “Kami bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%,” kata Presiden ke-8 itu.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, program pembangunan satu juta rumah disebut menjadi salah satu motor terbesar penciptaan lapangan kerja.

Setiap unit rumah diperkirakan melibatkan lima pekerja, sehingga totalnya bisa menyerap hingga 5 juta tenaga kerja, belum termasuk efek berantai dari industri pendukung seperti bahan bangunan dan utilitas.

Prabowo optimistis, kombinasi dari seluruh program tersebut akan menjadi lokomotif ekonomi nasional. “Saya yakin ketika ini berjalan, [pertumbuhan ekonomi] itu akan lebih dari 8%,” pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal menggunakan hasil penerbitan obligasi sosial tersebut untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek sosial yang memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

BRI sebelumnya menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 senilai Rp5 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target penghimpunan dana hingga Rp20 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan pada 27 Februari 2026, BRI menyebutkan bahwa dana hasil penawaran umum, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan secara eksklusif untuk mendukung kategori layanan infrastruktur dasar yang terjangkau.

Selain itu dana juga digunakan untuk akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, program pencegahan dan/atau pengurangan pengangguran.

Hal ini termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, serta peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

BRI merinci, sekitar 50% dari dana obligasi sosial tersebut direncanakan dialokasikan untuk kategori penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran.

Cakupan ini termasuk pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pembiayaan mikro. Sementara itu, sisa dana akan difokuskan pada peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial merupakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial serta memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.

Adapun, kelompok sasaran mencakup individu dan komunitas yang hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok, pengangguran, perempuan dalam konteks kesetaraan gender, serta kelompok rentan termasuk yang terdampak bencana alam.

Adapun, obligasi sosial ini terbagi dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap berkisar 4,85% hingga 5,95% per tahun. Seluruh obligasi ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal, dengan pembayaran pertama pada 17 Juni 2026. Pelunasan pokok obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo masing-masing seri, yakni 27 Maret 2027 untuk Seri A, 17 Maret 2029 untuk Seri B, dan 17 Maret 2031 untuk Seri C.

Berikut jadwal terkait obligasi

- Tanggal Efektif : 20 Juni 2025

- Masa Penawaran Umum : 11 – 12 Maret 2026

- Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2026

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 17 Maret 2026

- Tanggal Distribusi Obligasi Berwawasan Sosial : 17 Maret 2026

- Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 25 Maret 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara perihal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) hingga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelar beberapa kali pertemuan terkait pembentukan dua elemen ketenagakerjaan tersebut.

“Sampai dengan saat ini sudah ada beberapa kali pertemuan dan masih akan digelar beberapa kali lagi,” kata Dasco usai pembukaan Rakornas II & Rakernas IV KSPSI di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, pertemuan tersebut digelar baik bersama perwakilan serikat buruh maupun dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dasco lantas menyebut bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjadi inisiator berjalannya perundingan tersebut.

Namun, dia tak menjelaskan kapan pertemuan lanjutan akan dilaksanakan kembali, maupun terkait dengan target rampungnya pembentukan DKBN dan Satgas PHK.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas PHK akan mempermudah penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

“Terkait dengan Satgas [PHK], yang utama dari pencegahan PHK adalah penciptaan lapangan kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Pemerintah disebutnya juga menyiapkan sistem online yang memungkinkan setiap perusahaan melaporkan secara langsung permasalahan yang menyangkut tenaga kerja, PHK, maupun isu lain.

“Jadi company per company, jadi kami sudah menyelesaikan dan membahas persoalan sektoral tetapi detail, ini yang kami akan dorong ke depan,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan gambaran susunan DKBN hingga Satgas PHK yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa pertemuan terbatas dengan pimpinan serikat buruh telah dilakukan sebanyak 2-3 kali terkait pembentukan DKBN. DKBN disebutnya akan dipimpin kepala organisasi setingkat menteri, meskipun keputusan akhir ada di tangan presiden.

“Sudah ada pertemuan, dua atau tiga kali pertemuan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo akan mengumumkan susunan komposisi personalia DKBN,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Terkait Satgas PHK, dia menyatakan bahwa satu orang menteri akan ditugaskan sebagai ketua. Meskipun demikian, dia enggan membocorkan namanya. Menurutnya, Satgas PHK akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Sementara itu, rencana pembentukan Satgas PHK dan DKBN mencuat saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada Kamis (1/5/2025) yang dihadiri oleh ribuan buruh. Saat menghadiri aksi May Day, Prabowo melontarkan sejumlah janji di hadapan para buruh.

Prabowo menyebut sejumlah rencana kebijakan yang akan diterapkan pemerintah sebagai kado bagi buruh. Dia memerinci kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri May Day di kawasa Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

“Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan sederet pengusaha mulai dari Prajogo Pangestu hingga Sugianto Kusumo atau Aguan di Hambalang, Bogor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha mencurahkan keluhannya ke Presiden.

Dalam sepekan ini, Prabowo menggelar dua kali pertemuan dengan sederet pengusaha. Pada Selasa (10/2/2026), Prabowo menggelar pertemuan dengan lima konglomerat Tanah Air antara lain Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), hingga Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Sehari sebelumnya, Prabowo pun menggelar audiensi dengan 22 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Bogor. Pertemuan yang digelar pada Senin (9/2/2026) dihadiri deretan pengusaha Apindo mulai dari Sofjan Wanandi, Sudhamek, Suryadi Sasmita, Haryanto Adikoesoemo, Mucki Tan, Harijanto, Johny Darmawan, Shinta W. Kamdani, Sanny Iskandar, Eddy Hussy, Soegianto Nagaria, Lindrawati Widjojo, hingga Hendra Widjaja.

Airlangga menjelaskan bahwa dalam pertemuan, Presiden Prabowo meminta agar pelaku usaha yang berada di sektor riil terus mendorong peningkatan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, deretan pengusaha pun mencurahkan keluhannya.

"Ya tentu mereka seperti biasa sudah melaporkan sebelumnya karena mereka sangat khawatir terhadap barang impor yang bisa mengganggu kelancaran produksi daripada industri nasional," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Airlangga menambahkan bahwa sebetulnya Pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah, di antaranya melalui berbagai safeguard.

Dalam keterangan tertulis, pertemuan antara Prabowo dan deretan pengusaha itu di antaranya membahas terkait kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Prabowo menyerap berbagai masukan dari deretan pengusaha nasional terkait tantangan dan peluang ekonomi. Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporated untuk memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan.

“Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Prabowo dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/2/2026).

Prabowo kemudian mengajak deretan pengusaha berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Di sisi lain, pengusaha pun menyatakan komitmennya mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri.

Semangat Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kolaborasi dunia usaha lintas sektor dan daerah. Keberagaman justru memperkuat kerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Arahan Presiden untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja menjadi dorongan kuat bagi dunia usaha. APINDO siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penciptaan lapangan kerja membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha," ujar Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Shinta menambahkan, APINDO siap berkolaborasi untuk mendorong investasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja di seluruh Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan semangat Indonesia Incorporated yang digaungkan APINDO dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi peran dunia usaha yang terus menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai fundamental dalam membangun iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.

Keberagaman dinilai sebagai kekuatan strategis yang mampu mendorong inovasi, produktivitas, serta persatuan dalam menghadapi tantangan global.

“Semangat Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam kolaborasi dunia usaha lintas sektor dan daerah. Keberagaman justru memperkuat kerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Shinta.

Presiden Prabowo berdiskusi dengan para pengusaha dan perwakilan asosiasi mengenai arah dan prospek dunia usaha ke depan, serta meminta agar APINDO secara rutin memberikan masukan dan data riil dari lapangan kepada pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.

Presiden mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di sektor-sektor tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta APINDO untuk memberikan masukan dan rekomendasi konkret terkait upaya mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, sebagai salah satu sektor strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional.

Selain itu, Presiden dan APINDO juga memiliki pandangan yang sejalan mengenai upaya peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak tanpa membebani pelaku usaha yang telah patuh.

Sementara itu, APINDO berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan, agar tetap menciptakan kepastian hukum dan investasi.

Dunia usaha juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tidak hanya berfokus pada aspek pengupahan, sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong iklim investasi yang sehat, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Danantara akan kembali melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek hilirisasi fase II pada tahun ini. Rosan menyampaikan groundbreaking enam proyek hilirisasi hari ini merupakan langkah awal dalam merampungkan total rencana 18 proyek hilirisasi.

"Kita melihat akan ada total 18 proyek realisasi yang kami canangkan akan kami selesaikan dalam waktu sesegera mungkin," ujar Rosan usai groundbreaking proyek hilirisasi fase I di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Rosan menyampaikan proyek-proyek hilirisasi berikutnya harus melalui proses feasibility study yang komprehensif. Rosan mengatakan Danantara telah memetakan sejumlah proyek hilirisasi yang akan diluncurkan tahun ini.

"Kita tetap akan bekerja semaksimal mungkin, kami harapkan nanti pada Maret sudah ada, April juga ada, jadi ini secara berkesenambungan kami lakukan secara terus-terusan," sambung Rosan.

Rosan memastikan pendanaan seluruh investasi terhadap proyek hilirisasi berasal dari Danantara. Kendati begitu, Rosan membuka diri keterlibatan sektor swasta untuk ikut mendukung proyek hilirisasi tahap berikutnya.

"Semuanya pada saat ini didanai langsung oleh Danantara, tapi kita nantinya juga terbuka untuk ini dari dunia usaha atau private sector yang ingin berpartisipasi, kita sangat terbuka," ucap Rosan.

Rosan menyampaikan groundbreaking enam proyek hilirisasi fase I senilai tujuh miliar dolar AS merupakan hal penting dalam peningkatan investasi penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan daerah yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Rosan mengatakan enam proyek hilirisasi akan membuka sekitar 3.000 lapangan pekerjaan.

"Prinsipnya kita tidak mau hanya groundbreaking tapi kemudian seperti dulu-dulu, ada problem penyelesaiannya. Jadi kita evaluasi yang sangat mendalam, termasuk juga dari teknologinya yang benar, yang up to date dan juga kita memastikan financial closingnya dari kami juga benar," kata Rosan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kredibilitas kebijakan negara sangat vital bagi upaya pembukaan lapangan kerja di Indonesia.

Esther, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam, menilai kredibilitas yang dicerminkan melalui pembuatan kebijakan (policy making) oleh pemerintah dapat memengaruhi sentimen dari investor dan calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kredibilitas negara itu dicerminkan dari policy making. Jika decision-nya tidak dijalankan dengan baik, nanti investor bisa bertanya-tanya, apakah (investasinya) aman atau tidak di Indonesia," kata Esther.

"Itu nanti berpengaruh ke investasi yang masuk, penciptaan lapangan pekerjaan, dan seterusnya," ujarnya menambahkan.

Mengutip riset dari Mandiri Institute, konsumsi masyarakat pulih di akhir 2025, tapi pemulihannya tidak merata. Pola konsumsi antarkelas mengarah pada k-shaped pattern, di mana kelompok atas makin kuat, sementara kelompok menengah makin terbatas.

Secara struktural, pola ini terjadi dan menguat pascapandemi. Keterbatasan konsumsi kelompok menengah terutama bersumber dari menurunnya kualitas pekerjaan, yang kemudian berimplikasi pada semakin terbatasnya pendapatan.

Hingga akhir 2025, tren incoming fund kelompok menengah belum membaik. Jika ini berlanjut, diprakirakan pola ini masih akan terjadi di 2026.

Jika berkaca dari tren pasar kerja tahun 2025, Esther memperkirakan tahun ini pun tidak banyak berubah menyusul dinamika geopolitik dunia hingga kondisi fundamental ekonomi di dalam dan luar negeri.

Lebih lanjut, ia menilai perluasan lapangan kerja bisa didorong pula melalui industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.

Namun, dalam hal ini, Esther mengatakan bahwa pemerintah dapat ikut andil seperti melalui pemberian insentif khusus yang langsung berdampak kepada industri dan tenaga kerja di dalamnya.

"Kalau misalnya (pemerintah) mau bantu industri tekstil, bisa beri insentif atau subsidi, misalnya subsidi bahan baku, harga bahan baku, subsidi transportasi dan logistik untuk mengurangi biaya logistik dan transportasi, seperti itu," kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026