Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan respons terhadap pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Kepala Negara mengumumkan antara lain Keputusan Presiden (Keppres) No. 10/2026 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh, hingga penerbitan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol).

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot menyampaikan, dunia usaha pada prinsipnya mengapresiasi langkah pemerintah yang responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan melalui kebijakan tersebut.

“Dari perspektif Kadin, ini dapat menjadi peluang positif jika diimplementasikan dengan tepat,” kata Subchan kepada Bisnis, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, keberadaan Satgas PHK dan Kesejahteraan Buruh dapat memberikan peringatan dini alias early warning system mengenai potensi PHK.

Dengan demikian, perusahaan akan dapat melakukan penyesuaian lebih dini. Dia juga menyoroti peluang terbangunnya keberlanjutan dan stabilitas hubungan industrial atas keberadaan entitas tersebut.

Selain itu, dia menilai bahwa terbitnya Perpres Ojol akan mendorong kepastian regulasi di sektor ekonomi digital, khususnya transportasi online.

Namun, pihaknya berharap agar pemerintah tetap menjaga fleksibilitas model bisnis, khususnya di sektor digital dan gig economy.

“Kami menekankan bahwa implementasi kebijakan harus tidak menambah beban biaya baru yang signifikan bagi pelaku usaha,” ujar Subchan.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Jumat (1/5/2026) bersama sejumlah pimpinan konfederasi buruh dan pejabat negara lainnya.

Selain mengumumkan Satgas PHK dan Perpres Ojol, Prabowo juga menyampaikan kebijakan Perpres No. 25/2026 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 yang berfokus terhadap perlindungan awak kapal perikanan, percepatan penyelesaian RUU Ketenagakerjaan, hingga kebijakan perumahan dan transportasi buruh yang terintegrasi dalam program prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan 11 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut masih terdapat sejumlah agenda krusial yang perlu segera dituntaskan pemerintah.

Secara terperinci, Said mengungkapkan, tuntutanpertamaburuh adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai krusial untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan mengingat sisa waktu pembahasan yang semakin terbatas, yakni sekitar lima bulan ke depan.

“Biasanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tarikan ideologisnya terlalu kuat dan bahkan bisa 3 kali Presiden, UU itu tidak disahkan. Oleh karena itu, kami memohon dengan segala hormat melalui MayDay ini, mudah-mudahan di MayDay tahun depan UU Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal dalam peringatan MayDay 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Tuntutankedua, buruh juga menyoroti praktik outsourcing yang masih jauh dari harapan meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan terbaru, sehingga perlu perbaikan lebih lanjut untuk mencegah perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja alih daya.

Di tengah meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), KSPI juga mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) PHK. Menurut Said, ancaman PHK semakin nyata, terutama dipicu oleh dinamika global, termasuk perang di Timur Tengah. Hal ini sekaligus menjadi tuntutanketigaKSPI.

Lebih lanjut, buruh juga meminta reformasi pajak, khususnya agar pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan pensiun tidak dikenakan pajak karena dianggap sebagai jaring pengaman terakhir bagi pekerja.

“Kami minta pesangon, tunjangan hari raya, dan pensiun tidak dikenakan pajak karena pesangon adalah pertahanan terakhir kaum buruh. THR juga tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, kami meminta reformasi pajak dilakukan,” jelasnya.

Selain itu, KSPI turut mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Adapun tuntutan lainnya mencakup penurunan potongan bagi pengemudi ojek online (ojol) menjadi 10% dari sebelumnya 20%, serta perlindungan terhadap sejumlah sektor industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), nikel, dan semen.

Di samping itu, buruh juga meminta moratorium industri semen lantaran telah mengalami kelebihan pasokan (oversupply) di tengah ancaman PHK dalam waktu dekat.

“Sekarang PHK di industri semen, nikel, dan industri TPT itu mendapat ancaman PHK, dalam 3 bulan ke depan mereka menyampaikan itu,” imbuhnya.

KSPI juga membawa aspirasi tenaga honorer, khususnya guru paruh waktu, agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) mengingat rendahnya tingkat penghasilan yang diterima saat ini, yakni senilai Rp300.000.

Selain itu, buruh mendesak revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

“Dan yang terakhir kami mengharapkan apa yg menjadi perjuangan yang lalu bisa diselesaikan di tahun ini. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Said juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga berbagai program pro-rakyat seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan perumahan. Dia juga mengapresiasi dukungan DPR dan aparat penegak hukum terkait pembentukan desk ketenagakerjaan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan menghadiri peringatan May Day atau Hari Buruh yang digelar di Kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), pada Jumat (1/5/2026) pagi.

Prabowo pada kesempatan akan mendengarkan sebanyak 11 tuntutan buruh diantaranya pengesahan RUU Ketenagakerjaan; HOSTUM (Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah); ancaman PHK akibat perang; reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun.

Kemudian, pengesahan RUU Perampasan Aset; penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel; moratorium industri semen akibat over supply; ratifikasi Konvensi ILO 90; perjuangan tarif ojol 10%; revisi UU Nomor 2 Tahun 2024; serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah berdialog dengan jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh selama 1,5 jam.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal berpandangan bahwa perayaan May Day tidak boleh sekadar seremonial. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, May Day adalah momentum untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan buruh secara langsung kepada pemangku kebijakan.

Selain itu, dari 11 isu yang dibawa KSPI, terdapat sejumlah isu krusial yang telah dijawab dan ditegaskan oleh Presiden Prabowo sebagai tindak lanjut atas harapan buruh.

“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” tegasnya.

Lihat video: Prabowo Rombak Kabinet Lagi, Inilah Daftar Pejabat yang Baru Dilantik



Presiden Prabowo, kata Said Iqbal, menyampaikan pandangannya bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumber daya alam, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Ia mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan buruh hidup sejahtera dengan upah yang layak. Pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi dinilai sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.

“Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” katanya.

Terkait 11 isu yang disampaikan, Said Iqbal menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.

Mengenai ancaman PHK, Said Iqbal mengatakan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. “Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.”

“Untuk RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,” jelasnya.

Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Said Iqbal mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.

Dalam isu pekerja ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.

“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said Iqbal.

Ia menambahkan bahwa terdapat keberpihakan negara terhadap pekerja ojol, dan pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan tersebut. Menutup pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — ‘Kado’ kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh alias May Day 2026 kembali dinanti di tengah tekanan terhadap kelangsungan dan tenaga kerja industri Tanah Air. Tuntutan buruh pun terbentang dari perlindungan tenaga kerja hingga penyelamatan industri yang beriringan dengan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ tersebut dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang. Menurutnya, kepala negara akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan kepada massa buruh yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa buruh dari berbagai konfederasi akan berkumpul sejak pagi hari di kawasan Monas. Dia juga menyebut bahwa Prabowo akan berdiri bersama pimpinan konfederasi buruh sebagai cerminan keberpihakan terhadap tenaga kerja.

Andi Gani lantas mengeklaim bahwa secara garis besar, Kepala Negara juga akan segera mengumumkan kebijakan yang mengatur terkait praktik kerja alih daya alias outsourcing, hingga susunan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Namun, dia mengaku enggan mendahului pengumuman Presiden.

PHK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa di samping peningkatan perlindungan dan kesejahteraan buruh, ketahanan industri dinilai juga menjadi kunci untuk mencegah gelombang PHK di tengah gejolak global. Dengan demikian, produktivitas industri dapat tetap terjaga.

“Sehingga apa pun situasi yang terkait gejolak, entah itu ekonomi, entah itu politik secara global, industri dalam negeri tidak akan terlalu banyak terpengaruh,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Dia lantas menyoroti praktik impor yang dinilai menekan produk domestik. Pembatasan impor barang sejenis dan pemberantasan impor ilegal menjadi tuntutan utama untuk menjaga daya saing industri nasional.

Selain itu, buruh juga meminta insentif modernisasi teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta perlindungan pasar domestik. Hal ini dinilai menjadi langkah yang perlu dilakukan agar industri dalam negeri lebih resilien.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya membawa sejumlah isu dalam May Day tahun ini. Pertama, pihaknya menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan, lalu yang kedua adalah penghapusan outsourcing serta penolakan terhadap upah murah.

Selanjutnya, Said juga memperingatkan eskalasi konflik geopolitik global, yang berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran. Terdapat pula reformasi pajak perburuhan, seperti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dituntut naik menjadi Rp7,5 juta dari sebelumnya Rp4,5 juta, hingga pajak untuk Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan hari tua, pesangon serta jaminan pensiun.

Selain itu, terdapat tuntutan agar potongan aplikator ojek daring diturunkan, revisi UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hingga pengangkatan guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN).

STABILITAS KEBIJAKAN

Dari kalangan dunia usaha, peringatan Hari Buruh dinilai menjadi momentum untuk menciptakan stabilitas kebijakan bagi industri dan tenaga kerja. Dialog yang produktif juga dipandang dapat mendorong industri dalam negeri untuk menghadapi sejumlah tantangan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan bahwa terciptanya stabilitas kebijakan ketenagakerjaan dan kepastian hukum menjadi harapan dunia usaha terhadap pemerintah, seiring peringatan May Day setiap tahunnya.

“Salah satunya terkait kepastian formula upah minimum dan aturan ketenagakerjaan, tentu merujuk pada kondisi terkini," kata Diana saat dikonfirmasi Bisnis.

Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong adanya stimulus untuk industri yang terdampak gejolak global, baik dari segi ekspor maupun impor. Harapannya, PHK massal dapat dicegah, sebagaimana pasar domestik dan daya beli masyarakat yang terjaga lantaran konsumsi rumah tangga tetap stabil.

Diana juga menjelaskan pentingnya penyederhanaan birokrasi yang dapat memudahkan aliran investasi masuk, sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. Teruntuk pekerja, dia berharap akan terciptanya dialog yang produktif guna mengatasi tantangan bisnis.

"Juga fleksibilitas kerja, di mana di tengah tekanan ekonomi, kami berharap para buruh dapat memahami perlunya efisiensi operasional perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun melaporkan kesiapannya dan akan menjadi kejutan di Hari Buruh 1 Mei 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan pengumuman pembentukan Satgas PHK itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Prabowo sendiri memang dijadwalkan akan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas).

"Kami sudah siapkan semuanya, nanti gong-nya di 1 Mei. Tunggu saja," kata Cris usai konferensi pers di Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (29/4/2026).

Cris juga mengatakan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari struktur kepengurusan hingga urusan administrasi.

"Intinya semua sudah disiapkan," katanya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea juga telah mengatakan bahwa Prabowo bakal mengumumkan struktur lengkap Satgas PHK dalam waktu dekat.

Posisi ketua disebutnya akan diisi oleh seorang tokoh bangsa, meskipun Andi tak membocorkan sosoknya.

Selain itu, terdapat pula jajaran penasihat, pengurus harian, hingga komite eksekutif. Komite ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK hingga membentuk kelompok kerja (pokja) terkait.

"Seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK, supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Andi juga mengatakan bahwa satgas ini akan mengadvokasi isu peningkatan kesejahteraan pekerja, yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, hingga perumahan untuk buruh. Menurutnya, satgas ini ke depan akan memiliki daya tawar tinggi karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Bisa lintas sektoral, bisa menyampaikan suatu program, dan bisa mengeksekusi. Ini juga akan melibatkan desk ketenagakerjaan Polri untuk terlibat dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh.

"Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Di samping itu, dia menyebut bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut giat Hari Buruh mendatang.

Salah satunya terkait jumlah buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi di Jakarta yang berjumlah lebih dari 200.000 orang hingga panitia pelaksana yang berasal dari unsur buruh dan serikat pekerja itu sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani (AGN) menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengumumkan struktur Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan Kesejahteraan Pekerja.

Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea mengatakan entitas tersebut akan menggantikan gagasan yang disampaikan Prabowo sebelumnya, yakni Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Satgas PHK mulanya juga digagas sebagai entitas terpisah.

Dia menyebut kalangan buruh sendiri yang mengusulkan bahwa agar penanganan PHK dan kesejahteraan buruh dapat ditangani melalui satu saluran yang lebih efisien.

“Kami pimpinan buruh yang malah meminta kepada pemerintah agar diganti dengan organisasi yang lebih ramping, karena ternyata Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu berbentuk selevel dengan kementerian. Artinya tidak akan sangat lincah,” kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 bersama sejumlah konfederasi buruh di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, Prabowo bakal mengumumkan struktur lengkap satgas ini dalam waktu dekat. Posisi ketua disebutnya akan diisi oleh seorang tokoh bangsa, meskipun Andi tak membocorkan sosoknya.

Selain itu, terdapat pula jajaran penasihat, pengurus harian, hingga komite eksekutif. Komite ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK hingga membentuk kelompok kerja (pokja) terkait.

“Seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK, supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Sargas PHK,” ujarnya.

Andi lantas melanjutkan bahwa satgas ini juga akan mengadvokasi isu peningkatan kesejahteraan pekerja, yang mencakup jaminan sosial, kesehatan, hingga perumahan untuk buruh.

Menurutnya, satgas ini ke depan akan memiliki daya tawar tinggi karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Bisa lintas sektoral, bisa menyampaikan suatu program, dan bisa mengeksekusi. Ini juga akan melibatkan desk ketenagakerjaan Polri untuk terlibat dalam Satgas PHK,” ujarnya.

Menurut Andi, perincian terkait Satgas PHK dan Kesejahteraan Pekerja ini akan disampaikan langsung oleh Prabowo dalam peringatan Hari Buruh atau May Day, Jumat (1/5/2026) mendatang. Ratusan ribu buruh diperkirakan akan memenuhi kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat dalam giat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) hingga Satgas PHK yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 masih belum ada kejelasan.

Kalangan pekerja hingga pengusaha menantikan terobosan pemerintah dalam mewujudkan upaya peningkatan kesejahteraan buruh dan pencegahan PHK besar-besaran tersebut, kendati masih terjadi tarik ulur menjelang Hari Buruh tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa struktur DKBN akan diumumkan dalam waktu dekat, begitu pula dengan kepastian pembentukan Satgas PHK. Ditemui usai rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI, Senin (20/4/2026), dia meminta seluruh pihak menunggu pernyataan resmi mengenai pembentukan dua kelembagaan tersebut.

"Tunggu saja, ya. Ditunggu saja sampai nanti pemerintah mengumumkan pada waktunya," kata Yassierli.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan bahwa perayaan May Day tahun ini disinyalir menjadi momentum pengumuman struktur resmi DKBN oleh pemerintah. Dia menyebut bahwa unsur DKBN sejatinya telah disepakati dalam forum musyawarah antara pemerintah, DPR RI, serta sejumlah konfederasi serikat pekerja sekitar 1 bulan lalu.

Selain KSPI, dia menyebut, unsur buruh yang hadir dalam persamuhan itu mencakup Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), serta beberapa faksi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yakni KSPSI Andi Gani, KSPSI Jumhur Hidayat, dan KSPSI Yorrys Raweyai.

Said mengeklaim bahwa pertemuan tersebut sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur DKBN, yakni posisi ketua diisi oleh perwakilan KSPI, sekretaris jenderal dari KSBSI, serta posisi penasihat dari unsur KSPSI. Namun, dia menyebut bahwa dalam perkembangan berikutnya, keputusan tersebut tak dijalankan.

Maka dari itu, dia menyatakan bahwa KSPI memutuskan untuk tidak terlibat dalam struktur DKBN usai menggelar konsolidasi internal. Dia lantas mempertanyakan efektivitas kelembagaan tersebut apabila proses awal pembentukannya tidak berjalan sesuai kesepakatan.

“Atas dasar itulah, maka KSPI mengadakan rapat internal dan keputusannya tidak akan ikut serta di dalam DKBN,” kata Said dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, sikap serupa juga diambil atas pembentukan Satgas PHK. Namun, Said menyatakan siap bilamana KSPI dimintai pandangan atau bantuan di luar dua struktur tersebut.

Dari kacamata pengusaha, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memandang bahwa pembentukan DKBN perlu diiringi kepastian adanya harmonisasi peran antarlembaga agar tidak terjadi duplikasi fungsi dengan entitas yang sudah ada. Dia mengacu pada keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional maupun Dewan Pengupahan Nasional.

“Kami memandang penting agar DKBN diarahkan untuk memperkuat kualitas dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha sehingga proses perumusan kebijakan ketenagakerjaan menjadi lebih inklusif dan berbasis data,” kata Shinta kepadaBisnis, dikutip Rabu (22/4/2006).

Lebih jauh, dia menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan Tanah Air saat ini tidak hanya pada aspek hubungan industrial, tetapi juga pada isu yang lebih struktural seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan menghadapi transformasi ekonomi ke depan. Oleh karena itu, Apindo melihat peran DKBN perlu dioptimalkan sebagai ruang strategis untuk membahas solusi yang komprehensif terhadap isu-isu tersebut.

Terkait Satgas PHK, Shinta menyampaikan bahwa dunia usaha memahami langkah ini sebagai respons terhadap kekhawatiran meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja, serta upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi dan menghadirkan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara lebih cepat dan solutif.

Namun, dia menekankan bahwa PHK kerap dipicu tekanan ekonomi yang lebih luas, mulai dari pelemahan permintaan hingga kenaikan biaya produksi. Menurutnya, pendekatan yang diambil tidak dapat semata bersifat administratif, tetapi juga perlu menyentuh akar persoalan melalui penguatan iklim usaha, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan sektor-sektor padat karya.

Pihaknya pun berharap bahwa Satgas PHK nantinya dapat berfungsi sebagai forum yang mendorong dialog bipartit yang konstruktif, membantu mediasi yang adil dan tepat waktu, serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

“Penting juga untuk memastikan bahwa dalam implementasinya, keberadaan Satgas ini tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen yang menghambat operasional dunia usaha dalam melakukan penyesuaian bisnis yang sah dan diperlukan,” imbuhnya.

Shinta pun menjelaskan bahwa Apindo juga akan berperan aktif sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan masukan berbasis kondisi riil di lapangan, mendukung upaya pencegahan PHK melalui penguatan sektor-sektor yang terdampak, maupun dalam mendorong penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif.

Tak Menjawab Persoalan Buruh

Sementara itu, kalangan akademisi menilai pembentukan DKBN tidak serta-merta menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati menilai bahwa masalah utama bukan terletak pada tidak adanya wadah untuk menyampaikan kepentingan buruh, melainkan lemahnya fungsi lembaga yang sudah ada.

Menurutnya, saat ini telah terdapat LKS Tripnas dan Dewan Pengupahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Namun, efektivitas keduanya dinilai belum optimal.

“Pembentukan dewan baru tidak akan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara substantif, karena masalahnya bukan di representasi dewan,” kata Nabiyla kepadaBisnis.

Apabila tidak ada kejelasan fungsi dasar yang membedakan antara LKS Tripnas, Dewan Pengupahan, dan DKBN kelak, dia mengkhawatirkan potensi terjadinya tumpang tindih. Kondisi ini dinilai berisiko memperburuk koordinasi dan efektivitas kebijakan ketenagakerjaan.

Selain itu, dia juga menyoroti unsur buruh yang akan menjadi representasi di DKBN. Nabiyla menilai bahwa lembaga tripartit yang telah ada cenderung direpresentasikan oleh pekerja sektor formal, sedangkan pekerja informal yang jumlahnya besar justru kurang terwakili.

“Sementara kalau kita lihat dari kondisi pasar kerja Indonesia sekarang, justru ada banyak isu yang dialami oleh teman-teman pekerja informal yang jarang sekali kemudian bisa terdengar representasinya,” ujarnya.

Dia juga memiliki pandangan serupa terkait Satgas PHK. Menurutnya, pencegahan dampak PHK massal dan sepihak merupakan tujuan mulia, tetapi celah justru terbuka dari ketentuan PHK dalam perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air saat ini.

Nabiyla menyebut bahwa yang menjadi krusial untuk dilakukan saat ini adalah mengevaluasi ketentuan PHK dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja, alih-alih sebatas membentuk satuan tugas. Program yang mampu mendorong penciptaan lapangan kerja juga dinilai patut menjadi prioritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan tidak akan masuk dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, mengklaim bahwa gagasan pembentukan Satgas PHK sejatinya berasal dari usulan mereka yang disampaikan dalam forum sarasehan ekonomi yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun lalu.

Dalam forum tersebut, yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, KSPI menyampaikan perlunya pembentukan Satgas PHK sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja, khususnya dalam konteks dinamika perdagangan global dan tekanan eksternal.

“Satgas PHK adalah usulan KSPI yang kami sampaikan langsung dalam sarasehan ekonomi. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak kebijakan perdagangan internasional dan situasi global,” jelas Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (17/4/2026).

Namun, KSPI menilai usulan tersebut tidak ditindaklanjuti secara konsisten. Said menyebut pembahasan lanjutan justru dilakukan secara terbatas tanpa melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KSPI.

Menurutnya, pembentukan kembali Satgas PHK diputuskan dalam pertemuan di Istana yang hanya melibatkan sebagian serikat pekerja. Alhasil, pembentukannya memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan mekanisme kerja lembaga tersebut.

“Tanpa melibatkan KSPI, tiba-tiba diputuskan Satgas PHK akan dihidupkan kembali. Kami mempertanyakan bagaimana mekanisme kerja, tugas, serta sejauh mana keputusan Satgas tersebut bersifat mengikat,” ujarnya.

Kendati begitu, Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI tetap memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak pada rakyat dan buruh, termasuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sepanjang dilakukan dengan cara yang transparan dan melibatkan semua pihak.

Sama dengan Satgas PHK, KSPI juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam struktur dan kepengurusan DKBN.

Menurut Said, pembentukan DKBN sejatinya telah lebih dahulu dibahas dan bahkan disepakati dalam forum bersama sekitar satu bulan lalu.

“Kesepakatan itu sudah diputuskan melalui musyawarah yang dihadiri unsur pemerintah dan pimpinan DPR. Namun dalam perjalanannya, hasil tersebut tidak dijalankan,” kata Said.

Sebagai catatan, pembentukan DKBN merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan langsung dalam peringatan May Day 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyatakan akan kembali menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada peringatan May Day yang jatuh pada 1 Mei 2026.

Presiden FSPMI Suparno menyatakan bahwa rencana aksi ini terpisah dari peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang menurut rencana dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan pihaknya bersama federasi serikat pekerja lain di bawah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bersepakat untuk menagih komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada May Day tahun lalu.

“KSPI sudah memutuskan [tuntutan] May Day tahun 2026 itu adalah meminta kepada Presiden Prabowo agar menepati janjinya. Sehingga, KSPI memutuskan bukan ikut yang di Monas, tetapi melakukan aksi di depan DPR RI,” kata Suparno kepada wartawan di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Dia menyebut bahwa Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sejumlah komitmen kebijakan terkait kesejahteraan buruh, antara lain pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), Satgas PHK, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), serta penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Khusus RUU Ketenagakerjaan, dia menyebut belum ada progres signifikan dari pembahasan di DPR yang berlangsung saat ini. Hal ini ditandai dengan ketiadaan naskah akademik dalam pembahasan RUU.

Suparno menggarisbawahi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja pada Oktober 2024 telah mengamanatkan pembentukan regulasi baru dalam tenggat waktu 2 tahun. Artinya, tersisa kurang dari 6 bulan lagi sebelum batas waktu tersebut berakhir.

Di samping itu, terdapat pula tuntutan lainnya seperti penghapusan sistem kerja alih daya alias outsourcing dan penolakan upah murah. Isu ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Tanah Air.

Terkait perkiraan jumlah massa aksi di DPR RI pada 1 Mei mendatang, Suparno memperkirakan akan terdapat puluhan ribu buruh dari KSPI, sementara FSPMI akan mengerahkan sekitar 25.000 orang.

Tak hanya di Jakarta, dia juga menyebut bahwa aksi digelar di sejumlah provinsi di kawasan Pulau Jawa, Sumatra, Riau, Sulawesi Selatan dan sebagainya dengan tuntutan serupa.

PEKANBARU - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan renovasi Masjid Al-Adzim Polda Riau dalam rangkaian kunjungan kerja dan Safari Ramadan di Pekanbaru, Selasa (17/3/2026). Kapolri didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Turut mendampingi jajaran Pejabat Utama Mabes Polri antara lain Kabaintelkam Polri Komjen Pol Yuda Gustawan, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono, Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, serta Kadivhumas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolri, yang kemudian dilanjutkan peninjauan langsung hasil renovasi masjid. Masjid Al-Adzim kini tampil lebih representatif sebagai pusat ibadah sekaligus ruang kebersamaan bagi personel kepolisian dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengukuhkan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Provinsi Riau serta Ojol Kamtibmas Presisi. Pengukuhan ini menjadi bagian dari penguatan strategi community policing, di mana Polri tidak hanya bertumpu pada pendekatan penegakan hukum, tetapi juga membangun kemitraan dengan masyarakat.

Keterlibatan komunitas ojek online sebagai bagian dari sabuk kamtibmas dinilai sebagai langkah konkret dalam memperluas jejaring deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan silaturahmi Ramadan dan penyerahan santunan kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Amanah dan Panti Asuhan Anugerah Pekanbaru. Kapolri bersama Titiek Soeharto menyerahkan bantuan secara langsung sebagai wujud kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

“Kita harus bersatu untuk mengawal Indonesia menjadi negara maju. Momentum bonus demografi harus dimanfaatkan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam mengelola kekayaan alam bagi generasi mendatang,” ujar Sigit.

Kapolri juga memastikan pemerintah terus melakukan langkah mitigasi terhadap dampak krisis global agar stabilitas nasional tetap terjaga. Berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini merupakan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Secara khusus, Kapolri mengapresiasi Kapolda Riau atas berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk pembentukan Satgas PHK dan inisiatif Ojol Kamtibmas Presisi. Langkah tersebut bentuk nyata kehadiran Polri yang adaptif dan responsif terhadap tantangan daerah.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan bahwa seluruh program yang dijalankan Polda Riau berangkat dari semangat menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat. Pengukuhan Ojol Kamtibmas Presisi dan Satgas PHK bukan sekadar program, tetapi bentuk kehadiran negara yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat.

“Seluruh kegiatan ini pada dasarnya mengharapkan agar masyarakat merasa aman, merasa didengar, dan merasa negara benar-benar hadir di tengah kehidupan mereka,” ujarnya.

Inisiatif tersebut lahir dari interaksi langsung dengan masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online dan kelompok buruh yang selama ini menjadi bagian penting dalam denyut ekonomi daerah.

“Kami mendengar langsung perjuangan mereka di jalan, tentang keluarga yang mereka nafkahi, serta harapan agar kehidupan menjadi lebih aman, lebih tenang, dan penuh harapan. Polda Riau bertekad untuk mewujudkan harapan tersebut,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, serta jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Riau.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menarik denda Rp613,65 miliar dari tujuh perusahaan tambang yang kedapatan melakukan pelanggaran di kawasan hutan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan, sejauh ini, terdapat 59 perusahaan tambang yang teridentifikasi melanggar aturan pemanfaatan hutan dan lahan. Sebanyak 40 perusahaan bersedia memenuhi panggilan dari Satgas PKH, tujuh di antaranya telah membayar denda, empat menyatakan siap membayar., dan 29 menyatakan keberatan.

“Yang keberatan belum setuju dengan luasan yang dikenakan denda, karena ada yang beralasan di luar IUP-nya, bukaan jalan masyarakat, ada bekas penambangan liar, dan seterusnya,” kata , dalam konferensi pers pada Senin (2/3).

Dari total denda yang sudah diterima Satgas PKH, sebanyak Rp500 miliar telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Sementara sisa Rp113 miliar akan diserahkan bersama dengan capaian penarikan denda berikutnya, diperkirakan mencapai Rp5,6 triliun.

Daftar Perusahaan yang Sudah Membayar Denda

1. PT Tonia Mitra Sejahtera - Rp500 miliar dari total denda Rp2,09 triliun
2. PT Mahakam Sumber Jaya - Rp13,2 miliar
3. PT Adhi Kartiko Pratama - Rp10 miliar dari total denda Rp175 miliar
4. PT Indra Bhakti Mustika - Rp182,1 juta
5. PT Bumi Konawe Mineral - Rp10,1 miliar
6. PT Bukit Makmur Istindo Nikel Tama - Rp55 miliar dari total denda Rp219 miliar
7. PT Singlurus Pratama - Rp25 miliar dari total denda Rp122 miliar

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan perkembangan terkini terkait penertiban perusahaan sawit. Hingga awal Maret, Satgas PKH telah menarik denda sebesar Rp7,4 triliun dari 51 perusahaan sawit yang melanggar aturan di kawasan hutan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak memerinci, total ada 109 perusahaan sawit yang kedapatan melanggar aturan kawasan hutan. Sebanyak 90 perusahaan telah memenuhi panggilan dan 51 di antaranya sudah melunasi denda administratif.

“Denda sawit ini telah diserahkan ke Kementerian Keuangan itu senilai Rp1,84 triliun, telah diserahkan ke Kementerian Kehutanan senilai Rp8,89 miliar,” kata dia dalam Konferensi Pers pada Senin (2/3). Sisanya, sebesar Rp5,54 triliun akan direahkan segera.

Menurut dia, masih ada 34 perusahaan yang keberatan atas pengenaan sanksi denda administratif. “Alasan keberatannya tidak setuju dengan penghitungan luas, tidak memiliki kemampuan membayar, ada tumpang tindih antara HGU (hak guna usaha) dengan kawasan hutan. Tentu akan kami lakukan pengecekan,” ucapnya.

Selain perolehan denda, terdapat juga penambahan penerimaan pajak sebagai dampak kegiatan penertiban, yakni sebesar Rp2,3 triliun hingga Desember 2025. “Dalam dua bulan itu (bertambah) Rp242,59 miliar,” ujar Barita.

Sejauh ini, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali atas lahan sawit ilegal seluas 5,07 juta hektare. Sebanyak 1,7 juta hektare diserahkan ke perusahaan plat merah PT Agrinas Palma untuk kembali dikelola, sedangkan 770 ribu hektare lahan telah dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola menjadi kawasan taman nasional.

“Sisa penguasaan yang belum diserahkan ini dalam proses verifikasi, supaya seluruh aspek legalitas dokumen-dokumennya terkonfirmasi, itu seluas 2,5 juta hektare,” ujar Barita.