Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai sektor perbankan Indonesia tetap berada dalam kondisi sehat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan kredit yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta permodalan yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum (Ketum) Perbanas sekaligus Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyatakan perbankan nasional masih mampu menjalankan perannya sebagai penggerak perekonomian melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang terus tumbuh.

"Berdasarkan data OJK, hingga akhir April 2026 penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tumbuh 11,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetap terjaga dan fungsi intermediasi berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat sebesar 86,88%, angka yang menunjukkan kapasitas pembiayaan masih tersedia. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) berada pada level 2,17%, mengindikasikan kualitas aset industri perbankan masih terjaga dengan baik.

Kinerja tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus mendukung aktivitas ekonomi dan berbagai program pembangunan nasional. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat ketidakpastian global masih cukup tinggi.

Ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara berpotensi memengaruhi aktivitas usaha dan sentimen pasar keuangan domestik. Industri perbankan dituntut untuk tetap disiplin dalam mengelola risiko di tengah kondisi tersebut.

"Karena itu, pengelolaan risiko yang prudent, kecukupan likuiditas, serta kualitas pertumbuhan kredit harus terus menjadi perhatian utama agar ketahanan industri tetap terjaga," jelas Hery.

Untuk memperkuat ketahanan industri, perbankan perlu terus meningkatkan langkah mitigasi risiko secara menyeluruh. Penguatan manajemen risiko mencakup pelaksanaan stress test sektoral pada portofolio yang sensitif terhadap kenaikan biaya energi, serta penguatan sistem peringatan dini terhadap potensi pemburukan kualitas kredit.

Penerapan disiplin kredit yang lebih ketat sesuai profil risiko masing-masing debitur juga menjadi prioritas yang perlu dijaga. Selain itu, perbankan perlu memastikan kecukupan likuiditas melalui penguatan indikator seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR).

Pengelolaan risiko nilai tukar turut menjadi perhatian, termasuk melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara prudent dan penguatan strategi lindung nilai. Manajemen jatuh tempo aset serta kewajiban valuta asing juga perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga stabilitas likuiditas valas.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan dukungan pembiayaan bagi dunia usaha dan sektor-sektor strategis tetap berjalan dengan baik. Perbanas menegaskan bahwa ketahanan industri bukan hanya soal angka, melainkan juga soal kesiapan menghadapi berbagai skenario risiko.

Di sisi lain, Perbanas menyambut positif hasil Survei Perbankan Bank Indonesia yang menunjukkan ekspektasi peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026. Perkembangan ini menjadi sinyal bahwa momentum aktivitas ekonomi domestik masih terjaga.

Ke depan, Perbanas meyakini sektor perbankan akan tetap menjadi pilar utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembiayaan sektor produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri, serta berbagai program prioritas pemerintah menjadi bidang yang akan terus didukung oleh industri perbankan.

"Perbankan nasional berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi intermediasi secara sehat dan berkelanjutan. Dengan kondisi industri yang tetap kuat dan didukung pengelolaan risiko yang baik, kami optimistis perbankan dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Hery.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pertambangan Indonesia tengah mengalami perubahan mendasar. Dalam kurun waktu hanya tiga tahun—dari 2023 hingga kuartal I/2026—perannya bergeser dari motor pertumbuhan menjadi sumber tekanan bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pergeseran ini bukan sekadar siklus jangka pendek, melainkan indikasi perubahan struktural yang perlu diwaspadai.

Dari Boom Komoditas ke Normalisasi (2023–2024), tahun 2023 dan 2024 merupakan periode keemasan sektor pertambangan. Lonjakan harga komoditas global, terutama batu bara dan logam, mendorong ekspansi yang kuat.

Pada 2024, sektor ini masih tumbuh sekitar 4,9% dan menghasilkan nilai ekonomi di atas Rp2.000 triliun, menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan nasional.

Kemudian, pada 2025 mulai menjadi beban pertumbuhan, sektor pertambangan mulai kehilangan momentumnya. Pada kuartal I/2025, sektor ini sudah terkontraksi sebesar -1,23 secara tahunan. Pelemahan berlanjut hingga kuartal III/2025 dengan kontraksi -1,98%, menjadikannya satu-satunya sektor yang tumbuh negatif.

Sepanjang 2025, sektor pertambangan tercatat menyusut -0,66% sekaligus menjadi “pemberat” pertumbuhan ekonomi nasional. Turunnya permintaan batu bara global, iklim geopolitik dunia menyebabkan bahan baku mahal, volatility kebijakan minerba termasuk tarif royalti baru dan penurunan produksi logam karena rencana kerja anggaran belanja seperti nikel, bauksit, timah, tembaga dan emas, menjadi faktor utama pelemahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB pun menurun, memperkuat indikasi bahwa pelemahan tidak hanya cyclical, tetapi juga struktural.

Selanjutnya pada kuartal I/2026 tekanan justru semakin dalam. Pada kuartal I/2026, sektor pertambangan kembali terkontraksi sebesar 2,14% secara tahunan, secara kuartalan kontraksinya mencapai -8,20%, menjadi yang terdalam dibandingkan dengan sektor lain.

Penurunan produksi pada komoditas utama—bijih logam, batu bara, dan migas—menjadi pemicu utama. Pada saat yang sama, kontribusi sektor ini terhadap PDB menyusut hingga sekitar 6,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa boom sebelumnya.

Sempat terjadi kerumitan karena perubahan rencana kerja anggaran belanja dari 3 tahun menjadi kembali 1 tahun dan penurunan persetujuan produksi dalih harga rendah. Kemudian, bulan Maret sempat ada pemikiran royalti naik kembali serta kuartal dua muncul lagi pemikiran tersebut. Kenaikan harga patokan mineral (HPM) sangat memukul produsen nikel karena bahan pokok HPAL berupa bijih nikel kadar rendah atau limonit naik signifikan.

Dampak Nyata: Ancaman PHK Massal di Daerah Tambang

Di balik angka makro tersebut, terdapat konsekuensi serius terhadap tenaga kerja. Sektor pertambangan secara langsung menyerap sekitar 1,5 juta–2 juta pekerja, belum termasuk jutaan pekerja tidak langsung di sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik, dan jasa penunjang.

Kontraksi pada 2025 yang mencapai -0,66% diperkirakan telah berdampak pada 10.000 hingga 20.000 pekerja, baik dalam bentuk pengurangan tenaga kerja langsung, efisiensi operasional, maupun penurunan aktivitas kontraktor.

Situasi ini berpotensi memburuk pada 2026. Dengan kontraksi yang mencapai -2,14% pada kuartal I/2026, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan meningkat menjadi sekitar 25.000 orang—50.000 orang, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada aktivitas tambang utamanya nikel dan batu bara.

Angka tersebut belum memperhitungkan dampak tidak langsung. Ketika aktivitas tambang menurun, sektor pendukung seperti transportasi batu bara, operator alat berat, serta usaha mikro di sekitar tambang akan ikut terpukul. Efek domino ini dapat melipatgandakan jumlah masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor berbasis komoditas mentah membawa risiko besar dengan vulnarability geopolitik yang tinggi ditambah uncertainty kebijakan di tahun 2025 dan awal 2026.

Ketika harga global tinggi, ekonomi melonjak. Namun ketika harga turun, dampaknya langsung terasa hingga ke lapangan kerja.

Transformasi ekonomi menjadi keharusan. Hilirisasi mineral, penguatan industri pengolahan, serta diversifikasi ekonomi di daerah tambang perlu dipercepat. Tanpa itu, sektor pertambangan akan terus menjadi sumber volatilitas, bukan stabilitas.

Yang kini dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan keberlanjutan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja Indonesia. Jika tren ini berlanjut, maka tantangan terbesar Indonesia bukan lagi bagaimana memaksimalkan booming komoditas, tetapi bagaimana melindungi tenaga kerja dari dampak kemerosotan sektor yang selama ini menjadi andalan.

Awal Juni 2026 juga hampir terjadi perubahan kebijakan terkait dengan gross split untuk minerba yang pada akhirnya tidak dilanjutkan. Perlunya tata kelola jangka panjang dan certainty sektor ini agar dapat mengembalikan pertumbuhan secara sustainable dan juga menyerap kembali tenaga kerja yang terkena dampak.

Arahan Presiden Prabowo untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan sehingga dapat membuat ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam kondisi geopolitik saat ini.

*Penulis yang merupakan Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik Tbk., saat ini dipercaya sebagai Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ade Jona Prasetyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2026-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Lampung, Kamis (11/6/2026). Usai terpilih, Jona menegaskan proses pemilihan telah selesai dan saatnya seluruh kader Hipmi bersatu menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

"Ini adalah kemenangan bersama. Karena di Hipmi kita semua adalah sahabat, kita semua bersaudara," ujar Jona, Kamis (11/6/2026).

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipengaruhi faktor geopolitik dan geoekonomi, Jona mengajak para pengusaha muda tetap optimistis dan mampu melihat peluang di tengah tantangan.

Menurut dia, Hipmi harus mampu memperkuat perannya sebagai organisasi yang mendorong lahirnya pengusaha baru sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kontestasi telah usai. Dengan semangat bertanding untuk bersanding, saya mengajak seluruh kader Hipmi untuk bersama-sama memajukan Hipmi dari pusat hingga daerah," kata Jona dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Jona menilai pengusaha yang mampu bertahan dalam situasi sulit justru memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Karena itu, ia meminta kader Hipmi terus meningkatkan kualitas usaha dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

"Saya mengajak kita semua untuk tidak takut menghadapi masa depan. Setiap tantangan selalu membawa peluang. Ketika pasar berubah, kita harus beradaptasi. Ketika persaingan meningkat, kita harus meningkatkan kualitas," ujarnya.

Jona mengatakan kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan peran Hipmi di daerah dengan mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Menurut dia, setiap daerah memiliki sektor unggulan yang berbeda, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga industri kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan agar mampu menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Potensi tersebut harus menjadi fokus utama pengembangan ekonomi agar memiliki nilai tambah yang tinggi. Saya juga akan mewujudkan visi misi saya agar Hipmi lebih maju," kata mantan Ketua Umum BPD Hipmi Sumatera Utara itu.

Jona menambahkan penguatan ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai Hipmi dapat berkontribusi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.

"Ketika daerah maju, maka provinsi akan kuat. Ketika provinsi kuat, maka Indonesia akan semakin maju dan berdaya saing. Sehingga, kita sebagai kader Hipmi ikut andil dalam mewujudkan target ekonomi 8 persen," ujar Jona.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meluruskan informasi yang beredar terkait bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menegaskan besaran bansos tunai tersebut bukan merupakan program bantuan baru, angkanya hanya ilustrasi.

"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, besaran tersebut disusun sebagai gambaran akumulasi besaran bansos yang bisa diterima rumah tangga penerima dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada.

"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujar Jodi.

Jodi menjelaskan manfaat yang diterima setiap rumah tangga tidak akan sama, karena bergantung pada kondisi masing-masing penerima.

"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Jodi menyampaikan pemerintah saat ini tengah fokus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

Jodi juga menegaskan reformasi yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Jodi.

Saat ini, pemerintah masih melakukan transformasi kebijakan ini secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

Jodi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

Skema tersebut akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer) lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Ia mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membentuk ekosistem UMKM baru. Setidaknya 87 persen dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap pasokan dari supplier kecil di sekitarnya.

Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan hal tersebut berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan pihaknya dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan survei dilakukan secara acak terhadap 800 titik SPPG untuk melihat apakah terdapat ekosistem rantai pasok (supply chain) baru yang terbentuk saat MBG berjalan. Adapun lokasi sampel tersebar di berbagai daerah, seperti Nias Selatan, Halmahera, sampai Papua agar dapat dianggap merepresentasikan kondisi keseluruhan SPPG.

"Survei MBG yang kami lakukan secara independen kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG ini dijalankan," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Seto membeberkan dari hasil kajiannya berdampak positif, yakni sekitar 86,9 persen SPPG tidak hanya mempunyai satu supplier kecil. Namun, secara rata-rata setiap SPPG dapat menggandeng setidaknya tiga UMKM yang terdapat di sekitar lokasi SPPG.

"Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, ia menjelaskan sekitar 65 persen sektor UMKM pemasok MBG berada di daerah yang sama dengan lokasi SPPG tersebut. Seto menilai penemuan tersebut membuktikan bahwa justru UMKM di sekitar SPPG yang menjadi pemasok, bukan supplier besar.

Kemudian, Seto juga mengatakan hampir 99 persen tenaga kerja SPPG merupakan masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG tersebut.

"Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan (ekonomi) kita mencapai 5,61 persen ya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan skema manfaat bantuan sosial (bansos) yang sedang disempurnakan pemerintah tak mengurangi program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah berjalan.

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Jodi Mahardi, menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlinsos yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

“Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Jodi.

Dengan begitu, dia meluruskan, angka Rp5,4 juta yang beredar sebelumnya bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.

Menurut Jodi, angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada.

“Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama,” katanya menambahkan.

Jodi menyatakan transformasi kebijakan penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan family office di Pusat Keuangan Internasional (International Financial Center/IFC) Bali berpotensi menarik ratusan miliar dolar AS masuk ke Indonesia.

Adapun hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6). Luhut menyebut dalam pertemuan tersebut mendapatkan arahan dari Prabowo soal pengembangan family office.

Luhut menyampaikan akan ada pertemuan lebih lanjut terkait pengembangan family office tersebut pada Juli mendatang. Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih detail siapa saja yang akan membahas hal tersebut.

"Tadi juga Presiden memberi arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan di sekitar bulan Juli di Bali. Dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia," ujar Luhut dalam konferensi pers.

Lebih lanjut, ia mengatakan peluang masuknya dana tersebut harus dijaga melalui penciptaan sentimen positif bagi investor global. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberitaan yang baik.

"Ini potensi harus kita jaga dengan berita bagus dari Indonesia," kata Luhut.

Pada Mei 2024, rencana pembentukan family office pertama kali diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Luhut mengatakan sejumlah negara, seperti Singapura, Hong Kong, hingga Abu Dhabi, bahkan Singapura sudah memiliki 1.500 family office. Karenanya, negara itu bisa menjadi rujukan Indonesia dalam membentuk family office.

Kala itu, pemerintah memproyeksikan investasi dari family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai US$500 miliar atau setara Rp8.151,95 triliun dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar US$11,7 triliun.

Family office biasanya menyediakan berbagai layanan, seperti manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan perencanaan pajak. Di family office, menurut Luhut, investor asing dapat menaruh uang mereka tanpa dikenakan pajak dan hanya akan dikenakan pajak apabila terdapat penciptaan lapangan kerja dari investasi tersebut.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti isu efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu masukan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Anggota DEN yang juga mantan Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, turut hadir dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Selasa (9/6/2026).

Chatib mengatakan, isu penting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah risiko kenaikan harga barang dan produk yang dapat terjadi akibat pelemahan rupiah.

"Ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah ke bawah dan apa yang harus dilakukan, termasuk untuk menumbuhkan confidence atau trust kepada pemerintah. Salah satunya melalui langkah-langkah efisiensi anggaran, termasuk dalam kaitannya dengan MBG," ujar Chatib dalam konferensi pers di Istana.

Sementara itu, Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik. Ia membandingkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika krisis moneter 1998. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan inflasi yang stabil.

"Salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang masih dalam posisi sangat sehat. Salah satunya, utang perusahaan dalam dolar AS jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 1998," ujar Firman.

Firman mengatakan posisi kas yang dimiliki perusahaan juga relatif tinggi sehingga dapat digunakan untuk memitigasi ketidakpastian. Dari sisi perbankan, Firman menilai rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) masih berada di atas 25 persen.

"Sehingga ini menunjukkan sistem perbankan juga cukup kuat," kata Firman.

Akan tetapi, Firman menyampaikan Indonesia perlu mewaspadai ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya adalah dampak perang yang diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain itu, terdapat faktor pelemahan rupiah.

"Dampak perang terhadap harga energi global dan pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi," ungkap Firman.

Menurut Firman, jika dicermati, Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi berada pada level sekitar 3 persen, sedangkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) berada pada kisaran 5 hingga 7 persen. Kondisi tersebut perlu diantisipasi pada semester II 2026.

Firman mengatakan, di tengah ketidakpastian global, tingkat kepercayaan terhadap Indonesia perlu diperkuat. Ia menyebut Presiden Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk mematuhi target defisit fiskal dan akan menjelaskannya secara lebih rinci kepada publik.

Komitmen Presiden tersebut, kata Firman, juga mencakup efisiensi anggaran yang di dalamnya termasuk program prioritas seperti MBG.

"Jadi angkanya cukup besar yang bisa dihemat dari efisiensi MBG. Bahkan, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk juga meningkatkan penerimaan," kata Firman.

Firman menekankan pelemahan rupiah harus dilihat secara komprehensif. Dari sisi neraca pembayaran, terdapat sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat devisa.

Salah satu potensi yang dapat ditingkatkan adalah pendapatan sekunder melalui peningkatan remitansi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

"Kalau dibandingkan Filipina, jumlah remitansi kita jauh lebih rendah. Artinya, program Presiden untuk meningkatkan pekerja terampil dan berkualitas seperti perawat, ahli kelistrikan, dan profesi lainnya dapat membantu meningkatkan devisa," ujar Firman.

Selain itu, Firman mengatakan kunjungan wisatawan juga dapat menjadi sumber devisa. Karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memaparkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat dari pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjadikannya sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional.

Isi dari pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo serta Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto dan segenap jajaran manajerial.

Qodari menekankan bahwa selama ini kebijakan dari orang nomor satu di Indonesia selalu berpegang melalui dua buah pemikiran yang telah dibukukan oleh Prabowo.

“Kalau mau memahami Pak Prabowo itu saya selalu bilang bacalah dua buku, pertama Kepemimpinan Militer 1 dan 2 untuk kenal pribadinya beliau, yang kedua baca Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa bagaimana beliau melihat permasalahan bangsa dan solusinya. [Kebijakan] yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah implementasi dari buku-buku itu,” ujar Qodari.

Dia menilai bahwa apabila masyarakat tidak membaca buah pikiran tersebut, maka tentunya mereka akan kesulitan dalam melihat orientasi atau mahzab dari arah kebijakan Kepala negara.

Meski begitu, Qodari menekankan bahwa kendala tersebut menjadi salah satu dasar lahirnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang memiliki pekerjaan rumah dalam menjelaskan buah pikir Presiden Prabowo.

“Itu memang salah satu PR kita untuk menyampaikan. Karena kalau enggak melihat dasar pemikiran Pak Prabowo, cara Pak Prabowo melihat persoalan bangsa, itu maka apa yang dia kerjakan itu bisa dinilai salah. Karena yang berjalan selama ini berbeda paradigma dengan yang beliau pikirkan atau beliau anut gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bahwa ada banyak salah persepsi di masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Dalam meluruskan informasi dan maksud serta tujuan dari Presiden Ke-8 RI itu, dia menilai maka Bakom yang bertugas yang terus melakukan sosialisasi.

Qodari menjelaskan bahwa secara bertahun-tahun praktik ekonomi Tanah Air berjalan dari dua sektor besar, yaitu pertambangan batu bara dan perkebungan kebun sawit yang dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan negara.

Sayangnya, dia melanjutkan bahwa dalam praktik di lapangan kekayaan negara banyak sekali disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengelola kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

“Istilah saya itu ya 7 dari 10 konglomerat Indonesia tuh lahirnya di sana. Nah, mereka punya lahan yang sangat luas, ribuan bahkan jutaan hektar. Apa mereka punya? Enggak Pak, salah Pak, yang punya negara Pak. Itu gak pernah menjadi hak milik mereka tuh gak pernah. Itu bukan SHM. Itu HGU. Jadi pemiliknya masih negara. Dan memang de facto kalau kembali kepada Pasal 33 [UUD 1945], Pak Prabowo itu membawa kita kepada pemahaman yang fundamental bahwa sebetulnya yang selama ini dianggap milik konglomerat itu adalah milik negara,” ujar Qodari.

Oleh sebab itu, Qodari pun menekankan bahwa dalam melahirkan kebijakan Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepada pemahaman yang fundamental bahwa kekayaan negara adalah milik negara.

Selain itu, dia juga memaparkan soal adanya fenomena under-invoicing dan transfer-pricing yang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, khususnya terkait ekspor sumber daya alam (SDA).

“Jadi di hulu Pak Prabowo melakukan penertiban, di hilir beliau bikin yang satu pintu itu, badan ekspor itu, satu pintu. Nah, Badan Ekspor ini satu pintu, tapi lewat situ nanti akan dicatat volume yang sesungguhnya. Lalu, kemudian dicegah under-invoicing, dicegah juga transfer-pricing,” ucap Qodari.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan implementasi Government Technology (GovTech) berpotensi mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia.

Luhut menjelaskan integrasi data antarkementerian dan lembaga yang sedang dilakukan pemerintah bakal memudahkan identifikasi UMKM yang selama ini belum tercatat dalam ekosistem perpajakan.

Ia menilai sistem tersebut dapat menarik jutaan pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal. Adapun jumlah UMKM saat ini diprediksi mencapai 64 juta.

"Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak itu terlibat," ujar Luhut dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menuturkan GovTech bisa memperluas basis pajak yang akan meningkatkan rasio pajak Indonesia yang kini masih berada di sekitar 9 persen. Luhut pun berharap tax ratio bisa menyentuh 12 persen hingga 13 persen.

"Kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persen-an sekarang mungkin ke 12 persen atau 13 persen. Dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan," terangnya.

Kemudian, Luhut juga menyebutkan data GovTech yang semakin lengkap juga dapat mendorong pembentukan UMKM sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

"Juga ada peluang lagi untuk menciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM-UMKM baru bisa akan dibentuk," ujar Luhut.

Ia pun mengatakan kini GovTech telah menghubungkan sekitar 80 persen sistem data pemerintah. Bahkan, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi dalam satu sistem sejak 1 Juni lalu untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka.

"Sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami. Karena datanya menjadi satu, berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Provinsi Lampung dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan serta pengembangan dunia usaha nasional.

Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.30 WIB. Keberangkatan Presiden menandai dimulainya rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Lampung.

Setibanya di Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Muhammad Thohir Krui yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat. Peresmian rumah sakit tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah.

Selain agenda di sektor kesehatan, Presiden Prabowo juga akan menghadiri dan meresmikan pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII.

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi para pengusaha muda Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, serta mendukung agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian agenda di Provinsi Lampung, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung kembali ke Jakarta pada hari yang sama.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Lampung yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi global.

Salah satu poin yang disorot adalah peluang memperkuat cadangan devisa Indonesia melalui peningkatan remitansi pekerja migran, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan Filipina.

Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan pelemahan rupiah perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak semata-mata dari pergerakan nilai tukar. Menurut dia, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk memperkuat neraca pembayaran dan pasokan devisa nasional.

"Kami juga menyampaikan terkait dengan pelemahan rupiah, kita juga harus melihatnya secara komprehensif dari sisi neraca pembayaran. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan untuk memperkuat devisa," kata Firman di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Firman menjelaskan salah satu sumber devisa yang masih berpotensi ditingkatkan adalah pendapatan sekunder atau remitansi dari pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Menurut dia, kontribusi remitansi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan, terutama Filipina yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan penerimaan remitansi terbesar di Asia.

[Gambas:Youtube]

"Kalau kita bandingkan dengan Filipina jumlahnya masih lebih rendah Indonesianya. Artinya program-program Bapak Presiden (Prabowo) untuk meningkatkan pekerja migran berkualitas seperti perawat, electrician, dan segala macam itu bisa membantu meningkatkan devisa ke depan," ujarnya.

Selain remitansi, Firman juga menyoroti sektor pariwisata sebagai sumber devisa yang masih dapat didorong lebih jauh. Ia mencatat jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara tetangga.

Menurut Firman, Indonesia menerima sekitar 15 juta wisatawan asing sepanjang tahun lalu. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mencapai sekitar 20 juta wisatawan, Thailand 30 juta wisatawan, dan Malaysia sekitar 40 juta wisatawan.

"Kalau kita bisa meningkatkan wisman lebih tinggi dalam waktu ke depan ini, ini tentu akan bisa membantu meningkatkan devisa kita," katanya.

Ia menambahkan salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong kunjungan wisatawan asing adalah pemberian bebas visa bagi negara-negara tertentu yang memiliki tingkat pendapatan tinggi dan minat besar untuk berkunjung ke Indonesia.

Firman juga menyampaikan kepada Sang Kepala Negara fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi yang relatif kuat. Ia menilai kondisi tersebut berbeda jauh dibandingkan krisis ekonomi 1998.

Menurut dia, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan ketahanan ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, inflasi yang terkendali, hingga kondisi korporasi dan perbankan yang dinilai sehat.

Firman menyebut utang korporasi dalam denominasi dolar AS saat ini jauh lebih rendah dibandingkan masa krisis 1998. Selain itu, posisi kas perusahaan juga relatif kuat sehingga dinilai mampu membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global.

Di sektor perbankan, ia menyoroti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada di atas 25 persen sebagai indikator bahwa sistem keuangan nasional masih memiliki bantalan yang memadai.

Meski demikian, DEN mengingatkan pemerintah tetap perlu mewaspadai dampak perang dan ketegangan global yang berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Menurut Firman, kenaikan harga energi dunia dan pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi serta distribusi di dalam negeri pada semester kedua tahun ini.

Karena itu, DEN juga meminta pemerintah terus menjaga kepercayaan pasar, termasuk dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai komitmen menjaga defisit fiskal dan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.