JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan ketahanan ekonomi terbaik dalam menghadapi potensi krisis global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi Indonesia dinilai lebih kuat dibanding sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat (AS), China, hingga Australia.

Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil analisis JP Morgan.

“Walau krisis global, kita nomor dua paling kuat dibanding negara-negara lain. Bahkan di atas Amerika, China, Australia dan lain-lain. Ini dari JP Morgan,” ujar Purbaya dalam acara APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, hasil analisis tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih berada dalam fase ekspansi dan belum mengarah pada tekanan berat seperti krisis 1998.

Purbaya juga mengatakan, Asian Development Bank (ADB) memiliki penilaian serupa terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

Namun, hasil analisis ADB disebut tidak dipublikasikan secara resmi karena dikhawatirkan memicu gejolak di negara lain yang memiliki posisi ketahanan ekonomi lebih rendah.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya mengaku mendapat informasi langsung dari pejabat ADB terkait posisi Indonesia yang berada di jajaran teratas.

“Cuma mereka nggak bisa publish, karena kalau mereka publish nanti negara-negara yang di bawah goncang, jadi minta jangan di-publish. Tapi official ADB bilang sama saya kita di atas, mungkin di top dua juga,” paparnya.

Ia juga membantah pandangan yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini mirip dengan situasi menjelang krisis 1998.

Menurut dia, perbandingan tersebut tidak didukung data ekonomi yang memadai dan mengabaikan kondisi fundamental ekonomi saat ini.

Purbaya menjelaskan, Indonesia mengalami resesi berkepanjangan selama sekitar satu tahun penuh sebelum krisis ekonomi dan politik 1998 terjadi.

Kondisi sekarang dinilai berbeda karena ekonomi Indonesia masih tumbuh dan belum memasuki fase resesi.

“Anda perhatikan, 98 jatuh pemerintahan setelah ekonomi resesi selama satu tahun penuh. Kita sekarang boro-boro resesi, masih ekspansi, masih akselerasi," beber Purbaya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Capaian tersebut menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Pemerintah menilai pertumbuhan itu didorong percepatan belanja negara sejak awal tahun.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp 6.187,2 triliun.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 juga lebih tinggi dibanding kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen yoy dan kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen yoy.

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih bergejolak, capaian tersebut dinilai menunjukkan daya tahan ekonomi domestik masih terjaga.

Pemerintah juga melihat peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak menuju kisaran 6 persen.

IDXChannel - Bank Pembangunan Asia (ADB) akan memobilisasi USD30 miliar atau sekitar Rp520 triliun hingga 2030 untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan jangka panjang di kawasan ASEAN, serta mengatasi guncangan eksternal.

Presiden ADB Masato Kanda mengumumkan komitmen tersebut saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pekan ini.

"ASEAN memiliki prioritas yang jelas dan ambisi yang kuat, tetapi tantangannya sekarang adalah implementasi, terutama karena kawasan ini menghadapi periode krisis yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga guncangan ekonomi," kata Kanda, dilansir dari Xinhua pada Sabtu (9/5/2026).

"Sebagai bank utama di kawasan ini, ADB menyalurkan pembiayaan, keahlian, dan serangkaian investasi sektor publik dan swasta untuk secara langsung mendukung prioritas ASEAN dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di seluruh kawasan," ujarnya.

Komitmen ADB ini akan menargetkan sejumlah proyek unggulan regional. Paket keuangan tersebut mencakup USD6 miliar untuk memperdalam pasar modal dan USD5 miliar untuk mempercepat ASEAN Power Grid.

Paket ini juga memobilisasi investasi untuk memajukan kecerdasan buatan (AI), mendukung ekonomi biru, dan memperkuat pemeliharaan sungai. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengumumkan rencana Inisiatif Jaringan Listrik Pan-Asia senilai US$ 50 miliar atau Rp 869,45 triliun (kurs Rp 17.390 per dolar AS) untuk memperluas jaringan dan akses listrik di kawasan Asia-Pasifik. Proyek ini mencakup penambahan kapasitas energi listrik dari sumber terbarukan.

Program ini akan menghubungkan sistem tenaga nasional dan subregional sehingga energi terbarukan dapat mengalir hingga lintas perbatasan negara-negara Asia-Pasifik.

Untuk menjalankan program ini, ADB akan menggandeng pemerintah, perusahaan utilitas, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk memobilisasi Rp 869,45 triliun hingga 2035. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur listrik lintas batas, yang dapat membuka potensi energi terbarukan dalam skala besar.

Inisiatif akan fokus pada transmisi dan integrasi jaringan, termasuk integrasi jalur lintas batas, gardu induk, penyimpanan, dan digitalisasi jaringan.

Inisiatif ini sekaligus mendukung pembangkit listrik yang terkait dengan perdagangan listrik, misalnya proyek ekspor energi terbarukan, pusat energi terbarukan regional, serta fasilitas pembangkitan-penyimpanan hibrida.

Pada 2035, ADB akan mengintegrasikan sekitar 20 gigawatt (GW) energi terbarukan lintas batas, menghubungkan 22 ribu km sirkuit jalur transmisi. Proyek itu akan meningkatkan akses energi 200 juta orang, menciptakan 840 ribu lowongan pekerjaan, serta mengurangi emisi sektor listrik regional hingga 15%.

Namun, hanya setengah dari total pendanaan yang akan ditanggung langsung oleh ADB. Sisanya, akan diperoleh melalui pembiayaan bersama, termasuk dari sektor swasta.

Inisiatif Jaringan Pan-Asia menandai pergeseran dari hubungan energi antarnegara ke pendekatan regional untuk perdagangan listrik. Program dibangun di atas inisiatif kerja sama subregional yang sudah ada, termasuk the South Asia Subregional Economic Cooperation, perencanaan interkoneksi jaringan the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, the ASEAN Power Grid, and the Central Asia Regional Economic Cooperation Energy Strategy 2030.

Bangun ‘Jalan Raya Digital’ di Kawasan Asia-Pasifik

Bersamaan dengan program tersebut, ADB juga mengumumkan adanya program Asia-Pacific Digital Highway yang akan memobilisasi US$20 miliar pada 2035 untuk biayai koridor digital, infrastruktur data, dan ekonomi yang siap menghadapi era kecerdasan buatan (AI).

Presiden ADB Masato Kanda mengatakan, energi dan akses digital akan menentukan masa depan kawasan. Keduanya dibutuhkan agar kawasan ini tumbuh, mampu bersaing, dan saling terhubung.

“Dengan menghubungkan jaringan listrik dan jaringan digital lintas batas, kita dapat menurunkan biaya, memperluas peluang, dan menghadirkan listrik dan akses digital yang andal kepada ratusan juta orang,” kata Kanda, dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (4/5).

Investasi fokus pada infrastruktur yang terhubung, termasuk jaringan serat optik di darat dan bawah laut, tautan satelit dan pusat data regional.

ADB turut memberi dukungan berupa kebijakan dan regulasi, termasuk manajemen risiko keamanan siber, serta berinvestasi dalam program keterampilan untuk perkuat kesiapan digital dan AI.

Pada 2035, inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan akses broadband pertama kali ke 200 juta orang dan konektivitas digital yang lebih cepat dan lebih andal untuk 450 juta orang lainnya di Asia-Pasifik.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya konektivitas di daerah terpencil dan terisolasi hingga 40% dan membantu menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan.

Rencananya, ADB akan membiayai US$ 15 miliar atau Rp 260,8 triliun untuk inisiatif tersebut dan mengumpulkan US$5 miliar atau Rp 86,9 triliun melalui pembiayaan bersama, termasuk dari sektor swasta. Pusat Inovasi dan Pengembangan AI akan didirikan di Seoul, Korea Selatan dan sudah mendapat kontribusi US$ 20 juta atau Rp 347,8 miliar dari Pemerintah Korea Selatan.

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengumumkan rencana Inisiatif Jaringan Listrik Pan-Asia senilai US$ 50 miliar atau Rp 869,45 triliun (kurs Rp 17.390 per dolar AS) untuk memperluas jaringan dan akses listrik di kawasan Asia-Pasifik. Proyek ini mencakup penambahan kapasitas energi listrik dari sumber terbarukan.

Program ini akan menghubungkan sistem tenaga nasional dan subregional sehingga energi terbarukan dapat mengalir hingga lintas perbatasan negara-negara Asia-Pasifik.

Untuk menjalankan program ini, ADB akan menggandeng pemerintah, perusahaan utilitas, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk memobilisasi Rp 869,45 triliun hingga 2035. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur listrik lintas batas, yang dapat membuka potensi energi terbarukan dalam skala besar.

Inisiatif akan fokus pada transmisi dan integrasi jaringan, termasuk integrasi jalur lintas batas, gardu induk, penyimpanan, dan digitalisasi jaringan.

Inisiatif ini sekaligus mendukung pembangkit listrik yang terkait dengan perdagangan listrik, misalnya proyek ekspor energi terbarukan, pusat energi terbarukan regional, serta fasilitas pembangkitan-penyimpanan hibrida.

Pada 2035, ADB akan mengintegrasikan sekitar 20 gigawatt (GW) energi terbarukan lintas batas, menghubungkan 22 ribu km sirkuit jalur transmisi. Proyek itu akan meningkatkan akses energi 200 juta orang, menciptakan 840 ribu lowongan pekerjaan, serta mengurangi emisi sektor listrik regional hingga 15%.

Namun, hanya setengah dari total pendanaan yang akan ditanggung langsung oleh ADB. Sisanya, akan diperoleh melalui pembiayaan bersama, termasuk dari sektor swasta.

Inisiatif Jaringan Pan-Asia menandai pergeseran dari hubungan energi antarnegara ke pendekatan regional untuk perdagangan listrik. Program dibangun di atas inisiatif kerja sama subregional yang sudah ada, termasuk the South Asia Subregional Economic Cooperation, perencanaan interkoneksi jaringan the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, the ASEAN Power Grid, and the Central Asia Regional Economic Cooperation Energy Strategy 2030.

Bangun ‘Jalan Raya Digital’ di Kawasan Asia-Pasifik

Bersamaan dengan program tersebut, ADB juga mengumumkan adanya program Asia-Pacific Digital Highway yang akan memobilisasi US$20 miliar pada 2035 untuk biayai koridor digital, infrastruktur data, dan ekonomi yang siap menghadapi era kecerdasan buatan (AI).

Presiden ADB Masato Kanda mengatakan, energi dan akses digital akan menentukan masa depan kawasan. Keduanya dibutuhkan agar kawasan ini tumbuh, mampu bersaing, dan saling terhubung.

“Dengan menghubungkan jaringan listrik dan jaringan digital lintas batas, kita dapat menurunkan biaya, memperluas peluang, dan menghadirkan listrik dan akses digital yang andal kepada ratusan juta orang,” kata Kanda, dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (4/5).

Investasi fokus pada infrastruktur yang terhubung, termasuk jaringan serat optik di darat dan bawah laut, tautan satelit dan pusat data regional.

ADB turut memberi dukungan berupa kebijakan dan regulasi, termasuk manajemen risiko keamanan siber, serta berinvestasi dalam program keterampilan untuk perkuat kesiapan digital dan AI.

Pada 2035, inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan akses broadband pertama kali ke 200 juta orang dan konektivitas digital yang lebih cepat dan lebih andal untuk 450 juta orang lainnya di Asia-Pasifik.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi biaya konektivitas di daerah terpencil dan terisolasi hingga 40% dan membantu menciptakan 4 juta lapangan pekerjaan.

Rencananya, ADB akan membiayai US$ 15 miliar atau Rp 260,8 triliun untuk inisiatif tersebut dan mengumpulkan US$5 miliar atau Rp 86,9 triliun melalui pembiayaan bersama, termasuk dari sektor swasta. Pusat Inovasi dan Pengembangan AI akan didirikan di Seoul, Korea Selatan dan sudah mendapat kontribusi US$ 20 juta atau Rp 347,8 miliar dari Pemerintah Korea Selatan.

IDXChannel- Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan di kawasan Asia dan Pasifik akan melambat menjadi 4,7 persen tahun ini dari 5,4 persen tahun lalu.

Sementara inflasi diperkirakan meningkat menjadi 5,2 persen dari 3,0 persen. Hal tersebut dikarenakan gangguan berkepanjangan akibat konflik tersebut menyebabkan kenaikan harga energi, pengetatan kondisi keuangan, dan membebani aktivitas ekonomi di seluruh kawasan.

Dalam skenario buruk yang lebih parah, yakni jika konflik kembali memanas sehingga harga minyak melonjak pada Mei 2026 dan tetap berada pada level yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang dapat melambat menjadi 4,2 persen tahun ini dan 4,0 persen tahun depan, sementara inflasi dapat mencapai 7,4 persen pada 2026.

Presiden Asian Development Bank (ADB) Masato Kanda menggambarkan ADB sebagai “penopang stabilitas” yang memiliki posisi unik untuk membantu mengarahkan kawasan ini melewati masa-masa fragmentasi geopolitik, dampak konflik yang menghancurkan, gangguan ekonomi yang mendalam, serta tekanan lingkungan yang semakin meningkat.

ADB akan memanfaatkan mandat regionalnya yang tak tertandingi, kemampuan operasional yang unik, serta kemampuannya untuk bertindak sebagai penyandang dana, penasihat, dan penggerak guna mengatasi tantangan seperti menggalang dana dari sektor swasta untuk pembangunan dan menghentikan degradasi lingkungan.

“Tugas yang menanti di depan sangatlah berat, tetapi tujuan kita jelas. Kita memiliki strateginya. Kita memiliki sumber dayanya. Kita memiliki tekad bersama untuk melaksanakannya,” ujarnya dikutip Senin (4/5/2026).

Sebelumnya, Presiden ADB membuka Pertemuan Tahunan ke-59 ADB dengan menyerukan kepada kawasan Asia dan Pasifik untuk “bekerja sama demi berkembang bersama” melalui hubungan lintas batas yang lebih kuat yang mendorong ketahanan dan pertumbuhan inklusif.

“Keputusan yang kita ambil di persimpangan jalan baru ini akan menjamin masa depan bagi generasi mendatang,” ujar Kanda dalam sesi pembukaan pertemuan tersebut.

Di dunia yang terfragmentasi ini, pendekatan pembangunan yang konvensional dan terisolasi tidak akan berhasil. "Untuk bertahan dan berkembang di era baru ini, kita harus membangun sistem yang saling terhubung erat dan tangguh," tuturnya.

Pertemuan Tahunan ke-59 Dewan Gubernur ADB diselenggarakan pada tanggal 3 hingga 6 Mei 2026 di Samarkand, Uzbekistan, dengan tema

“Persimpangan Kemajuan: Memajukan Masa Depan Kawasan yang Terhubung.” Pertemuan ini mempertemukan para pembuat kebijakan, pemimpin sektor swasta, mitra pembangunan, dan para inovator untuk mengembangkan solusi praktis di bidang konektivitas kawasan, inovasi digital, dan pembiayaan pembangunan.

Dalam sambutannya, Presiden Kanda menekankan bagaimana guncangan-guncangan yang terjadi saat ini menyebar dengan cepat melintasi batas-batas negara—melalui pasar energi, rantai pasokan, dan jaringan digital—dan berdampak paling berat pada komunitas-komunitas yang paling rentan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan solusi regional yang terkoordinasi dan melampaui batas-batas negara, ujarnya.

Tahun lalu, ADB memberikan dukungan keuangan sebesar USD29,3 miliar kepada kawasan Asia dan Pasifik, sekaligus melaksanakan reformasi yang memungkinkannya memberikan bantuan dengan lebih cepat dan dalam skala besar.

Pada hari Minggu, ADB meluncurkan program senilai USD70 miliar untuk membangun sistem regional yang akan memperkuat keamanan bersama dan ketahanan di Asia dan Pasifik.

Program ini mencakup inisiatif senilai USD50 miliar untuk membangun Jaringan Listrik Pan-Asia yang bertujuan mengintegrasikan energi terbarukan lintas batas, meningkatkan keamanan energi, dan mengurangi emisi; serta inisiatif senilai USD20 miliar yang dirancang untuk memperluas konektivitas digital lintas batas dan mengatasi kesenjangan digital di kawasan tersebut.

ADB telah mengambil langkah tegas untuk memberikan respons krisis bagi para anggotanya di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, sehingga menjadi mitra pembangunan pertama yang menawarkan dukungan keuangan bagi negara-negara yang terdampak, yang diperkirakan akan menghadapi tekanan ekonomi yang semakin meningkat.

(Kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Asia Development Bank (ADB) mengumumkan program senilai USD70 miliar atau sekitar Rp1.197 triliun (asumsi kurs Rp17.100 per USD) untuk memperluas infrastruktur energi dan digital di kawasan Asia-Pasifik hingga 2035.

Program ini bertujuan memperkuat koneksi jaringan listrik, meningkatkan perdagangan listrik lintas negara, serta memperluas akses broadband.

Presiden ADB, Masato Kanda, mengatakan konektivitas energi dan digital akan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang kawasan, seiring meningkatnya permintaan dan percepatan perubahan teknologi.

“Dengan menghubungkan jaringan listrik dan jaringan digital lintas negara, kita dapat menurunkan biaya, memperluas peluang, serta menghadirkan akses listrik yang andal dan konektivitas digital bagi ratusan juta orang,” kata Kanda dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (3/5/2026).

Rencana ini mencakup USD50 miliar untuk inisiatif baru Pan-Asia Power Grid Initiative (PAGI) dan USD20 miliar untuk proyek teknologi serta konektivitas digital.

Melalui PAGI, ADB menargetkan integrasi sekitar 20 gigawatt energi terbarukan lintas negara, pembangunan 22.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi, serta peningkatan akses listrik bagi 200 juta orang hingga 2035. Inisiatif ini diperkirakan dapat mengurangi emisi sektor listrik regional sekitar 15 persen.

ADB berencana membiayai sekitar setengah dari proyek jaringan listrik tersebut dari sumber dananya sendiri, sementara sisanya akan berasal dari pembiayaan bersama, termasuk investasi swasta.

Sementara itu, sisa dana sebesar USD20 miliar akan dihimpun melalui Asia-Pacific Digital Highway untuk mendukung jaringan serat optik, kabel bawah laut, koneksi satelit, serta pusat data regional.

Program digital ini bertujuan memberikan akses broadband pertama bagi 200 juta orang dan meningkatkan konektivitas bagi 450 juta lainnya hingga 2035, sekaligus menurunkan biaya di daerah terpencil sekitar 40 persen dan menciptakan hingga 4 juta lapangan kerja.

ADB memperkirakan dapat membiayai sekitar USD15 miliar inisiatif digital tersebut dengan dananya sendiri.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan berkembang Asia dan Pasifik seiring dampak konflik di Timur Tengah yang lebih panjang dari perkiraan awal.

Gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi dan jalur perdagangan dinilai mulai menekan aktivitas ekonomi, sekaligus memicu lonjakan inflasi di kawasan.

Dalam pembaruan khusus proyeksi ekonomi yang dirilis pada Rabu (29/4/2026), ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi kawasan hanya mencapai 4,7 persen pada 2026 dan 4,8 persen pada 2027.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Angka ini lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya dalam Asian Development Outlook (ADO) April 2026 yang masing-masing dipatok 5,1 persen untuk dua tahun tersebut.

Presiden ADB Masato Kanda mengatakan revisi ini mencerminkan perubahan besar dalam lanskap ekonomi regional akibat dampak konflik yang meluas.

“Revisi prospek kami merupakan revisi penurunan yang signifikan untuk pertumbuhan dan peningkatan inflasi yang tajam menyusul pembaruan khusus untuk mencerminkan krisis yang semakin dalam,” ujar Kanda, dikutip dari laman resmi ADB.

Menurut dia, kawasan kini menghadapi gangguan sistemik yang berpotensi berlangsung lama terhadap jaringan energi dan perdagangan global, bukan sekadar gejolak sementara.

“Kita sedang menghadapi gangguan sistemik dan jangka panjang terhadap jaringan energi dan perdagangan global, bukan hanya volatilitas sementara,” kata dia.

ADB, lanjut Kanda, akan terus memantau risiko yang bergerak cepat dan mempercepat dukungan untuk membantu ekonomi kawasan menghadapi tekanan yang meningkat.

THINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi harga minyak, harga minyak mentah.

Harga energi jadi sumber tekanan baru

Revisi proyeksi ADB terutama dipicu lonjakan harga energi yang terus bertahan tinggi.

Dalam skenario dasar terbaru, ADB memperkirakan harga minyak rata-rata berada di level 96 dollar AS per barrel sepanjang 2026, jauh lebih tinggi dibanding rata-rata 69 dollar AS per barrel pada Januari dan Februari 2026 sebelum konflik meningkat.

Harga minyak diperkirakan baru melandai ke sekitar 80 dollar AS per barel pada 2027.

Kenaikan harga energi itu menjadi sumber tekanan baru bagi banyak negara berkembang di Asia yang bergantung pada impor bahan bakar.

Biaya energi yang lebih tinggi mendorong tekanan harga domestik, mempersempit ruang fiskal pemerintah, dan memperburuk risiko terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya operasional.

ADB memperkirakan inflasi kawasan melonjak menjadi 5,2 persen pada tahun ini, dibanding 3 persen tahun lalu.

Meski diperkirakan turun menjadi 4,1 persen pada 2027, level tersebut tetap lebih tinggi dari tren sebelum krisis.

Tekanan inflasi dinilai paling terasa di negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi, remitansi, pariwisata, maupun pembiayaan eksternal.

Dalam pembaruannya, ADB menyebut dampak ekonomi konflik berlangsung lebih lama dari yang semula diantisipasi.

Risiko berlanjut terhadap produksi energi dan jalur transportasi, disertai tekanan berkepanjangan terhadap harga minyak dan gas, memperlemah prospek pertumbuhan sekaligus mendorong inflasi.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Risiko skenario lebih buruk

Selain skenario dasar, ADB juga menyusun skenario penurunan (downside scenario) bila konflik kembali meningkat dan harga minyak melonjak lebih tinggi pada Mei 2026 serta bertahan di level tersebut.

Dalam kondisi itu, pertumbuhan ekonomi kawasan berkembang Asia dan Pasifik berpotensi melambat ke 4,2 persen pada tahun ini dan turun lagi menjadi 4 persen pada 2027.

Pada saat yang sama, inflasi bisa melonjak hingga 7,4 persen pada 2026.

Proyeksi tersebut menunjukkan risiko guncangan energi terhadap ekonomi Asia belum sepenuhnya tercermin dalam skenario dasar.

Lonjakan biaya impor energi berpotensi menekan konsumsi, memperburuk neraca berjalan sejumlah negara, serta memperketat kondisi pembiayaan di tengah volatilitas pasar global.

ADB juga menyoroti pengetatan kondisi keuangan sebagai salah satu transmisi utama dampak konflik terhadap ekonomi kawasan.

Ketika harga energi meningkat dan risiko global membesar, tekanan terhadap pasar keuangan dapat memperburuk biaya pinjaman dan menghambat investasi.

Situasi itu menjadi tantangan tambahan bagi negara berkembang yang masih berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus menahan tekanan harga.

Fokus kebijakan pada stabilitas

Menghadapi tekanan tersebut, ADB menekankan respons kebijakan sebaiknya berfokus pada stabilisasi, bukan menekan sinyal harga secara artifisial.

Menurut ADB, membiarkan sebagian kenaikan harga energi diteruskan ke pasar dapat mendorong penghematan energi, peralihan bahan bakar, serta investasi ke sumber energi alternatif.

PIXABAY/IADE-MICHOKO Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM).

Sebaliknya, kontrol harga yang luas atau subsidi umum dinilai berisiko mendistorsi insentif, menunda penyesuaian, dan salah alokasi sumber daya.

“Kebijakan seharusnya berfokus pada stabilisasi daripada penekanan sinyal harga,” tulis ADB dalam laporannya.

Lembaga itu juga menilai dukungan fiskal, bila diperlukan, harus bersifat terarah dan sementara.

Prioritas, menurut ADB, perlu diberikan untuk melindungi rumah tangga rentan dan industri yang paling terdampak kenaikan harga.

“Prioritas harus diberikan untuk mendukung rumah tangga yang rentan dan industri yang paling terdampak,” ungkap ADB.

Pendekatan yang terarah dinilai dapat meredam dampak sosial kenaikan harga sekaligus menjaga biaya fiskal tetap terkendali.

Peran bank sentral dan risiko volatilitas

Selain kebijakan fiskal, ADB memberi perhatian besar pada respons otoritas moneter.

Menurut ADB, bank sentral perlu fokus membatasi volatilitas pasar yang berlebihan sambil tetap mengawasi ekspektasi inflasi.

Prioritas utama, menurut lembaga itu, adalah menyediakan dukungan likuiditas yang terarah untuk menjaga fungsi pasar tetap berjalan tertib.

ADB memperingatkan pengetatan kebijakan yang terlalu agresif justru berisiko memperdalam perlambatan pertumbuhan dan memperburuk volatilitas keuangan.

“Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif berisiko memperbesar hambatan pertumbuhan dan memperburuk volatilitas keuangan,” tulis ADB.

Meski sebagian pengetatan mungkin diperlukan, komunikasi bank sentral yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkar disebut akan menjadi faktor penting.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Rekomendasi ini mencerminkan dilema yang dihadapi banyak bank sentral di kawasan: menjaga inflasi tanpa memperbesar tekanan terhadap pertumbuhan.

Pengendalian permintaan energi

Selain kebijakan fiskal dan moneter, ADB juga mendorong langkah pengelolaan permintaan energi.

Pemerintah dinilai perlu menekan konsumsi energi bila memungkinkan melalui langkah-langkah praktis, mulai dari pengaturan suhu pendingin ruangan, pengurangan penerangan non-esensial, hingga kampanye penghematan listrik saat beban puncak.

ADB juga menyebut pengaturan kerja dari rumah (work from home/WFH) atau jadwal kerja bergilir dapat menjadi opsi untuk mengurangi penggunaan energi dan bahan bakar transportasi.

Di kawasan perkotaan, insentif penggunaan transportasi publik dan penerapan hari bebas kendaraan pada hari libur juga disebut dapat membantu menekan konsumsi bahan bakar.

“Pemerintah harus mengekang permintaan energi jika memungkinkan,” demikian salah satu rekomendasi ADB.

Dorongan penghematan energi ini diposisikan bukan hanya sebagai respons jangka pendek terhadap lonjakan harga, tetapi juga bagian dari penyesuaian menghadapi guncangan pasokan berkepanjangan.

Ujian baru

Pembaruan proyeksi ADB menunjukkan konflik Timur Tengah kini telah berubah dari risiko eksternal menjadi tekanan nyata bagi prospek ekonomi kawasan.

Setelah sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan relatif solid, ADB kini melihat tekanan harga energi, gangguan perdagangan, dan pengetatan keuangan mulai mengikis daya tahan ekonomi regional.

Revisi inflasi yang melonjak dari proyeksi sebelumnya juga menandakan tantangan yang dihadapi pemerintah dan bank sentral tidak hanya soal menjaga pertumbuhan, tetapi juga mengendalikan dampak sosial dari kenaikan harga.

ADB menegaskan akan terus memperkuat dukungan untuk membantu negara-negara anggota menghadapi tekanan yang berkembang cepat.

“ADB akan tetap menjadi mitra yang tanggap dalam melindungi perekonomian kawasan; melacak risiko yang berkembang pesat, dan bertindak dengan cepat untuk meningkatkan dukungan kami,” kata Kanda.

IDXChannel– Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mengguncang fondasi ekonomi global, mendorong harga minyak mentah. Bank Dunia pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026, dari 5,0 persen menjadi 4,7 persen.

Namun, sinyal yang diberikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) justru berbeda.

Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai ketahanan ekonomi nasional kini berada pada titik uji yang krusial. “Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal yang kian tajam," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Dalam laporan terbarunya yang bertajuk "Sinyal Daya Tahan Ekonomi Indonesia", NEXT Indonesia Center membedah arah pertumbuhan melalui instrument Composite Leading Indicator (CLI). Laporan tersebut juga menyoroti adanya perbedaan proyeksi yang cukup tajam antara lembaga internasional, yakni Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

ADB memberikan pandangan yang lebih optimistis, ekonomi Indonesia diproyeksikan mampu menguat hingga mencapai pertumbuhan 5,2 persen, sebuah angka yang melampaui capaian tahun sebelumnya meskipun dibayangi ketidakpastian global.

Herry Gunawan menekankan bahwa adanya gap proyeksi antara 4,7 persen dan 5,2 persen ini menunjukkan betapa dinamisnya penilaian terhadap daya tahan Indonesia. "Adanya perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi persepsi lembaga internasional terhadap fundamental ekonomi kita di tahun 2026," katanya.

Sinyal CLI: Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja

Untuk membaca arah momentum secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan data Composite Leading Indicator (CLI) yang dikeluarkan oleh OECD sebagai instrumen navigasi utama.

CLI dirancang sebagai sistem peringatan dini yang mengolah komponen pesanan industri hingga kepercayaan konsumen untuk menangkap titik balik siklus ekonomi sebelum data Produk Domestik Bruto (PDB) resmi dirilis.

Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, CLI Indonesia tercatat masih konsisten berada di atas level 100, yakni di angka 100,52. Dalam interpretasi ekonomi, posisi di atas ambang 100 menandakan bahwa fundamental nasional sebenarnya masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya, atau tetap terjaga di atas 5 persen.

Herry Gunawan menjelaskan bahwa angka CLI Indonesia yang berada di atas ambang 100 menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan nasional sebenarnya masih cukup terjaga. Jika dibandingkan dengan rata-rata ekonomi utama Asia lainnya, posisi Indonesia bahkan terlihat jauh lebih kokoh dibandingkan China yang CLI-nya terus merosot di bawah level 100.

"Data CLI kita memang masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya. Sinyal ini menjadi kompas yang menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kita masih di wilayah positif di tengah volatilitas energi dunia," kata Herry Gunawan.

Namun, terdapat catatan waspada terhadap penurunan tipis angka CLI dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 di bulan Maret 2026. Penurunan momentum ini, walaupun masih berada di wilayah ekspansif, harus dibaca sebagai peringatan dini akan mulai munculnya titik jenuh pada mesin utama pertumbuhan nasional, yaitu sektor konsumsi.

Moderasi momentum ini sangat krusial karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada satu mesin utama, yakni konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53,9 persen terhadap PDB. Penurunan tipis di awal tahun ini kemungkinan besar mencerminkan kecemasan konsumen domestik terhadap potensi inflasi dan lonjakan harga energi dunia.

"Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Pelemahan tipis pada Februari dan Maret adalah alarm dini bahwa motor utama pertumbuhan kita, yaitu konsumsi rumah tangga, mulai mengalami kelelahan. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset," tutur dia.

Analisis historis selama 32 tahun terakhir membuktikan bahwa CLI memiliki akurasi yang tinggi dalam membaca titik balik siklus ekonomi Indonesia, termasuk saat krisis 1998 dan 2008. Oleh karena itu, NEXT Indonesia Center mendesak pemerintah untuk segera memperkuat porsi investasi dan ekspor yang saat ini masih berada di level 28,8 persen dan 22,8 persen dari PDB.

"Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi. Saat ini kompas kita masih menunjuk ke arah pertumbuhan positif, namun pemerintah harus segera memperkuat kontribusi investasi dan ekspor agar daya tahan ekonomi tidak hanya bertumpu sendirian pada pundak konsumsi masyarakat," kata Herry Gunawan.

Melalui hasil analisis ini, NEXT Indonesia Center berharap para pemangku kebijakan dapat lebih waspada terhadap sinyal penurunan momentum ini. Kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi ini tidak berlanjut menjadi perlambatan yang lebih dalam.

(kunthi fahmar sandy)

Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas, Pemerintah Indonesia bersama Jepang dan negara-negara mitra Asia Zero Emission Community (AZEC) mengambil langkah proaktif dengan menggelar AZEC Plus Online Summit Meeting pada Rabu (15/04).

Pertemuan daring yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Takaichi Sanae, ini menjadi sangat strategis karena melibatkan cakupan yang lebih luas. Selain negara mitra inti, Jepang turut mengundang Bangladesh, Timor-Leste, India, Korea Selatan (Korsel), Sri Lanka, hingga lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Asian Development Bank (ADB).

Merespons krisis energi yang tengah berlangsung, pertemuan ini meluncurkan "assistance package plan". Inisiatif yang dirancang untuk menyepakati berbagi langkah strategis di berbagai aspek, mulai dari mitigasi darurat jangka pendek guna mengamankan pasokan minyak mentah dan produk energi, hingga penguatan struktur ketahanan energi kawasan dalam jangka menengah dan panjang melalui transformasi AZEC menjadi AZEC 2.0, serta peluncuran paket pembiayaan sebesar 1,5 triliun yen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Jepang dalam menyelenggarakan pertemuan ini di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kerja sama dalam AZEC harus terus berlandaskan prinsip "One Goal, Various Pathways" guna menangkap keunggulan ekonomi unik di setiap negara. Airlangga juga menyampaikan langkah nyata Indonesia dalam memitigasi situasi di Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, yakni rencana implementasi program biodiesel B50 pada pertengahan 2026, serta penyelesaian roadmap PLTS Atap 100GW tahun ini sebagai pilar utama peningkatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa kerja sama melalui platform AZEC kini menjadi semakin krusial. Semangat kolaborasi ini sebenarnya telah diperkuat pada KTT ke-3 AZEC di Kuala Lumpur pada 26 Oktober 2025, di mana Indonesia dan Jepang menyepakati 21 MoU kerja sama baru di sektor energi dan pembangunan berkelanjutan.

Kesepakatan tersebut antara lain mencakup energi terbarukan, dekarbonisasi, serta penguatan rantai pasok yang melibatkan berbagai institusi dan perusahaan kedua negara.

Dua pengakuan internasional yang dirilis dalam rentang kurang dari sepekan menegaskan pandangan pelaku pasar global dan lembaga multilateral

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan investor global masih mengakui ketangguhan fundamental ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Dua pengakuan internasional yang dirilis dalam rentang kurang dari sepekan menegaskan pandangan pelaku pasar global dan lembaga multilateral terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Salah satu proyeksi disampaikan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027, naik dari realisasi 5,1 persen pada 2025.

Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan ADB April 2026 bertajuk The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.

Pada periode yang hampir bersamaan, lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.

Menurut Airlangga, kedua sinyal tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, serta ketegangan perdagangan internasional yang menekan sejumlah negara di kawasan.

ADB memproyeksikan pertumbuhan Indonesia berada di atas rata-rata subkawasan Asia Tenggara yang diperkirakan sebesar 4,7 persen pada 2026. Hal ini mencerminkan kekuatan struktural ekonomi domestik dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Lembaga tersebut menilai permintaan domestik yang tetap kuat, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi menjadi pilar utama yang menopang kinerja ekonomi Indonesia.

Dari sisi pendorong pertumbuhan, ADB mencatat konsumsi rumah tangga masih menjadi faktor utama, didukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dan momentum musiman Ramadan serta Idul Fitri.

Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang berlanjut serta meningkatnya investasi sektor swasta, khususnya di sektor hilirisasi, turut memperkuat pertumbuhan.

Arus masuk penanaman modal asing yang tetap solid juga dinilai membantu pembiayaan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.

Sementara itu, kebijakan fiskal yang terarah berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung investasi.

Di sisi lain, pengakuan FTSE Russell dinilai mencerminkan kemajuan reformasi struktural di pasar modal Indonesia.

Lembaga itu menyoroti implementasi delapan rencana aksi percepatan reformasi, antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme peringatan dini High Shareholding Concentration (HSC).

Lebih lanjut, Menko menerangkan status Indonesia yang sejajar dengan China dan India dalam klasifikasi FTSE semakin menegaskan posisi pasar modal nasional yang terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi global.

Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif penilaian tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang sedang berjalan 'menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider'

Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten yakni dengan memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.

"Di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan, Indonesia membuktikan bahwa kestabilan fundamental domestik merupakan jangkar yang efektif dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang," ujar Menko Airlangga.

Dalam hal ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell yang dijadwalkan pada Juni 2026, serta review MSCI di Mei 2026, demi memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua roadmap strategis, yaitu Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030 dan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030.

Hal ini sebagai langkah untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan, meningkatkan pelindungan investor, serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, penerbitan kedua roadmap ini menegaskan komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.

Roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:

Pilar I: Penguatan Pelindungan Investor, meliputi pengembangan kerangka klasifikasi investor ritel dan profesional yang terintegrasi dengan single investor identification, harmonisasi standar know your customer, pembatasan leverage bagi investor ritel, penerapan negative balance protection, penguatan pemisahan aset nasabah, serta pengembangan dana pelindungan investor.

Pilar II: Harmonisasi dan Pengawasan Intermediari, diarahkan pada penyelarasan perizinan, standar tata kelola, dan persyaratan permodalan bagi seluruh intermediari dalam kerangka OJK, disertai penguatan manajemen risiko, kewajiban pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Pilar III: Pengembangan Pasar, dalam rangka memperluas variasi produk derivatif dan meningkatkan partisipasi pasar, khususnya dari investor institusi, melalui pengembangan kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun over-the-counter yang terstandardisasi, serta penguatan likuiditas pasar melalui kerangka liquidity provider dan fasilitasi partisipasi lintas pasar.

Pilar IV: Efisiensi Infrastruktur, untuk mendorong penguatan struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional, termasuk melalui implementasi standar IOSCO/PFMI, penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP, serta pengembangan kerangka pengelolaan agunan lintas aset yang terintegrasi sesuai standar internasional.

"Seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang," tutur dia.

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 20262030, OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

Dia memaparkan, roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:

Pilar I: Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, melalui perumusan dasar kebijakan dan regulasi pasar modal berkelanjutan.

Pilar II: Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, dengan upaya percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk dan aktivitas pasar modal berkelanjutan.

Pilar III: Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, melalui penyediaan perangkat pendukung dan insentif yang tepat dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk berpartisipasi aktif dalam pasar modal berkelanjutan.

Pilar IV: Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan, melalui koordinasi dan kerja sama baik domestik maupun internasional guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan pasar modal berkelanjutan di Indonesia secara berkesinambungan.

"Pasar modal Indonesia telah memiliki berbagai produk pendanaan dan investasi berkelanjutan," katanya.

Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp74,14 triliun (USD4,43 miliar), dengan komposisi tema Lingkungan (green) sebesar 42,72 persen, Sosial (social) sebesar 28,82 persen, Keberlanjutan (sustainability) sebesar 26,44 persen, dan Terkait Keberlanjutan (sustainability-linked) sebesar 2,02 persen.

Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11 persen per tahun.

Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai Assets Under Management (AUM) mencapai Rp9,98 triliun (USD596,96 juta) per Desember 2025, didominasi oleh reksa dana indeks sebesar 52,88 persen, diikuti reksa dana pendapatan tetap sebesar 18,21 persen dan exchange traded fund (ETF) sebesar 17,46 persen.

Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.

Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara lain SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan aspek ESG.

"OJK mengapresisasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan Roadmap ini termasuk Kementerian dan Lembaga, SRO, asosiasi industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan, Asian Development Bank (ADB)," tutur dia.

Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyanjung Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memanfaatkan dana hibah dari luar negeri senilai Rp650 miliar guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga usaha untuk mewujudkan hilirisasi inovasi dan riset.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan bahwa ITS telah menerima dana hibah dari Asian Development Bank (ADB) melalui program Higher Education for Technology and Innovation (HETI) sejak 2022 dengan alokasi bantuan mencapai Rp650 miliar.

"Ternyata itu digunakan dengan amat baik sekali. Hasilnya bukan hanya bangunan gedung, bukan hanya pengembangan SDM berupa peningkatan kualitas dosen, tapi juga menghasilkan mahasiswa yang bisa menghasilkan produk inovasi, dan yang paling menarik adalah inovasinya sangat nyata," ungkap Rachmat di Surabaya, Senin (13/4/2026).

Seperti diketahui, pemerintah saat ini juga mendorong pembentukan National Technology Transfer Office (NTTO) atau Badan Transfer Teknologi Nasional guna mengawasi proses hilirisasi dan komersialisasi inovasi, termasuk yang ditelurkan oleh segenap perguruan tinggi, agar dapat lebih terarah dan memiliki daya saing.

Rachmat pun merinci berbagai inovasi yang telah dilahirkan oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa ITS yang memiliki potensi besar. Di antaranya pengembangan bensin berbahan dasar minyak kelapa sawit (Benwit), baterai, sepeda motor listrik, alat penangkap emisi karbon dioksida (CO2) dan metana, hingga teknologi kelautan, yakni peralatan untuk menjaga keseimbangan kapal, serta sonar presisi.

"Banyak sekali [inovasi] yang dihasilkan, dan yang paling penting, saya juga sempat mencatat ternyata ITS bisa menghemat, dan dari penghematan itu nantinya akan membuat semacam laboratorium untuk menghasilkan semikonduktor.

Lagi-lagi, ITS mempelopori. Tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menghasilkan tambahan produk yang bernilai ekonomi dan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa kita," paparnya.

Oleh sebab itu, Rachmat pun menegaskan bahwa pemerintah tetap senantiasa berkomitmen mendampingi perguruan tinggi dalam upaya mewujudkan hilirisasi inovasi maupun riset maupun target-target swasembada di berbagai sektor, yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan menuju tujuan Indonesia Emas 2045.

Dia menegaskan berbagai sumber daya alam (SDA) lokal yang terkandung menjadi salah satu modal berharga sebagai kunci kekuatan bangsa di masa mendatang.

"Pasti kami akan mendukung, di mana sekarang ini ada program kerja prioritas nasional. Jadi, program kerja yang diarahkan untuk untuk pengembangan sumber daya manusia, diarahkan untuk mulai dari swasembada energi, pangan, hingga air. Nah, ITS menjadi bagian dari itu," pungkasnya.