REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M Panggabean, meninjau langsung persiapan ekspor durian Indonesia dari Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), ke China melalui jalur laut. Kunjungan ini menegaskan posisi Sulteng sebagai salah satu daerah unggulan dalam ekspor komoditas durian nasional.

“Sulteng menjadi daerah dengan jumlah ekspor terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia,” ujar Sahat saat meninjau lokasi persiapan ekspor di Palu, Rabu.

Target ekspor durian Montong dari Sulteng pada 2026 mencapai 8.100 ton dengan nilai sekitar Rp750 miliar. Hingga periode Januari–April 2026, nilai ekspor telah mencapai Rp377,5 miliar dengan volume 4.077 ton.

Dalam waktu dekat, pelepasan ekspor durian ke China dijadwalkan berlangsung pada 16 April dengan nilai Rp42,5 miliar dan volume 459 ton. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di rumah kemas PT Duco Food Indonesia di Kota Palu.

Sahat berharap peningkatan ekspor ini dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan petani. “Kami harap meningkatnya nilai ekspor akan berdampak pada masyarakat, khususnya para petani,” katanya.

Permintaan durian di pasar China mencapai 8 miliar dolar AS atau setara Rp137 triliun per tahun. Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk merebut pangsa pasar tersebut, terutama dengan varietas unggulan seperti Bawor, Super Tembaga, dan Namlung.

“Indonesia optimistis mampu merebut 5 hingga 10 persen pangsa pasar di sana, dengan potensi devisa Rp6,4 hingga Rp12,8 triliun per tahun,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng tahun 2025, jumlah pohon durian di provinsi tersebut mencapai sekitar 3,7 juta pohon. Dari jumlah itu, sebanyak 1,2 juta pohon telah produktif, sementara 2,2 juta lainnya masih dalam tahap belum produktif.

Potensi produksi durian di Sulteng diperkirakan mencapai 95.140 ton yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan sentra produksi terbesar berada di Kabupaten Poso dan Parigi Moutong.

Sahat menambahkan, ekspor langsung melalui jalur laut memberikan efisiensi signifikan dalam rantai distribusi. Waktu pengiriman dapat dipangkas dari sebelumnya 56 hari menjadi hanya 22 hingga 26 hari, sekaligus menekan biaya logistik hingga dua kali lipat.

Efisiensi tersebut turut berdampak pada peningkatan harga beli di tingkat petani. Selain itu, harga jual durian Indonesia di pasar China disebut lebih tinggi dibandingkan Thailand, dengan selisih mencapai 10 hingga 20 persen di setiap grade buah.

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp5,7 triliun, tumbuh 13,2 persen secara tahunan

Jakarta (ANTARA) - PT Blue Bird Tbk (BIRD) mencatat pendapatan Rp5,7 triliun pada 2025, didorong kinerja solid lintas lini serta adaptasi berkelanjutan menghadapi disrupsi teknologi industri transportasi nasional.

"Pada tahun buku 2025, kami mencatatkan kinerja keuangan tertinggi sejak disrupsi teknologi. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp5,7 triliun, tumbuh 13,2 persen secara tahunan (yoy)," kata Direktur Utama Blue Bird Andre Djokosoetono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan kinerja yang solid di seluruh lini bisnis, baik taksi maupun non-taksi, yang secara kolektif berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan.

Dari sisi profitabilitas, perusahaan itu mencatat EBITDA sebesar Rp1,34 triliun dan laba bersih sebesar Rp643,4 miliar, masing-masing tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dia tidak menyebutkan jumlah EBITDA maupun laba bersih di tahun sebelumnya.

Hanya saja, dia menegaskan kinerja tersebut menunjukkan perseroan tidak hanya berhasil beradaptasi di tengah disrupsi industri, tetapi juga mampu tumbuh melampaui capaian pada era sebelum kehadiran ride-hailing, melalui konsistensi kualitas layanan sebagai fondasi utama bisnis.

Menurut dia, pencapaian itu mencerminkan konsistensi kinerja di tengah investasi berkelanjutan untuk peremajaan armada, peningkatan kesiapan layanan, serta pengembangan kapabilitas digital.

"Saat ini, kami secara kontinyu melakukan akselerasi untuk memperkuat posisi sebagai perusahaan mobility-as-a-service yang menghadirkan solusi mobilitas multimoda," ujarnya.

Perusahaan itu juga mengoptimalkan kapasitas layanan melalui penambahan sekitar 1.800 armada sepanjang 2025, sehingga total armada mencapai lebih dari 26.000 unit termasuk armada listrik.

Ekspansi jaringan operasional turut dilakukan melalui peningkatan jumlah pool menjadi 58 lokasi serta perluasan pangkalan yang kini telah mencapai lebih dari 1.300 titik strategis di berbagai kota.

Lebih lanjut dia mengatakan penguatan kanal digital menjadi salah satu pendorong pertumbuhan pendapatan. Aplikasi MyBluebird mencatatkan peningkatan pengguna lebih dari 30 persen dengan kontribusi pemesanan melalui aplikasi mencapai sekitar 40 persen dari total transaksi.

"Selain itu, fitur Fixed Price juga menunjukkan pertumbuhan penggunaan hingga dua kali lipat, mencerminkan preferensi pelanggan terhadap kepastian tarif," katanya.

Ia menegaskan komitmen Bluebird terhadap keberlanjutan juga masih terus dijalankan.

Sepanjang 2025, Perseroan menambah armada kendaraan listrik yang dioperasikan melalui layanan Bluebird dan Goldenbird di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

Di sisi sosial, berbagai inisiatif secara konsisten dilakukan, mulai dari pemberdayaan melalui program Kartini Bluebird bagi istri dan anak wanita pengemudi, Beasiswa Bluebird Peduli bagi anak- anak pengemudi dan karyawan, hingga program umrah bagi mitra pengemudi dan karyawan, yang secara keseluruhan telah menjangkau lebih dari 70.000 penerima manfaat.

"Memasuki 2026, Bluebird menetapkan arah strategi perusahaan untuk Gerak Cepat, Layan Tepat, Tumbuh Pesat sebagai respons terhadap dinamika industri dan ekspektasi pelanggan yang terus berkembang," terangnya.

Perseroan akan fokus mempercepat pengembangan bisnis melalui ekspansi yang lebih adaptif ke kota-kota strategis, sekaligus memperkuat ekosistem layanan sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

Bluebird juga akan mengembangkan model layanan yang lebih fleksibel untuk menjangkau spektrum kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, dengan tetap mempertahankan standar keamanan dan kenyamanan.

"Strategi ini tidak berfokus pada kompetisi harga, melainkan pada perluasan relevansi layanan," ucapnya.

Dengan kapabilitas yang telah dibangun, Bluebird juga akan mendorong penciptaan permintaan baru melalui optimalisasi berbagai saluran distribusi, baik melalui kanal digital milik sendiri maupun kemitraan yang diperluas melalui platform digital dan titik layanan di lokasi strategis.

Seluruh upaya ini ditopang oleh peran para garda terdepan, termasuk pengemudi dan tim customer response, yang menghadirkan pengalaman layanan berbasis human connection dan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pelanggan.

“Dengan strategi yang disiplin dan adaptif, kami optimis terus hadir sebagai pilihan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan mobilitas masyarakat,” kata Andre.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten emas Grup Rajawali Corpora milik Peter Sondakh, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) mengantongi lonjakan laba bersih pada 2025 sejalan dengan moncernya pendapatan perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025, ARCI membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar US$496,23 juta. Capaian itu lebih tinggi 72,53% year-on-year (YoY) dari pendapatan US$287,61 juta pada Januari-Desember 2024.

Pendapatan ARCI sepanjang 9 bulan 2025 berasal dari pasar domestik US$390,86 juta dan luar negeri US$96,37 juta. Pelanggan ARCI dengan nilai pembelian terbesar a.l. PT Suka Jadi Logam US$153,06 juta, PT Swarnim Murni Mulia US$95,02 juta, PT Lotus Lingga Pratama US$61,97 juta, PT Indo Prosperity International US$60,2 juta, dan PT Untung Bersama Sejahtera US$4,09 juta.

Di tengah lonjakan pendapatan, beban pokok penjualan ARCI hanya tumbuh tipis dari US$227,09 juta pada 2024 menjadi US$286,18 juta pada 2025. Pada saat yang sama, ARCI mencatat beban penjualan US$476.634, beban umum dan administrasi US$11,81 juta, beban operasi lain US$1,88 juta, beban keuangan US$4024 juta, serta beban pajak penghasilan US$63,42 juta.

Moncernya top line emiten tambang emas itu berimbas positif terhadap profitabilitas perusahaan. Pada 2025, ARCI mencatat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar US$101,82 juta. Capaian melonjak 873,71% YoY dari laba bersih US$10,45 juta pada 2024 atau tumbuh hampir 10 kali lipat.

Dengan asumsi kurs 2025 sesuai laporan keuangan ARCI sebesar Rp16.778 per dolar AS, laba bersih perseroan pada 2025 itu setara dengan Rp1,7 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama ARCI Rudy Suhendra menyampaikan ARCI berpotensi meningkatkan produksi/ penjualan emas menjadi 70.000 ounce pada semester II/2025. Dengan potensi harga emas mencapai US$3.500—US$3.600 per ounce, perusahaan dapat membukukan laba sekitar US$50 juta pada paruh kedua 2025.

“Kami harapkan kinerja semester II/2025 naik, selain dari sisi produksi juga didukung harga emas yang bullish,” imbuhnya pada awal September lalu.

Sampai akhir 2025, sambung Rudy Suhendra, ARCI setidaknya dapat mengerek volume produksi/ penjualan emas sekitar 25% dari realisasi tahun lalu. Pada 2024, penjualan emas ARCI mencapai 97.100 ounce, dengan volume produksi 93.400 ounce.

Dia menambahkan dengan estimasi laba yang naik 10 kali lipat hingga akhir 2025, manajemen membuka peluang adanya pembagian dividen bagi pemegang saham. Namun, keputusan tersebut bergantung pada hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) nantinya untuk menentukan apakah alokasi dana kas dipakai untuk percepatan ekspansi, atau pembagian dividen.

“Ada peluang profit 2025 tumbuh 10 kali lipat sehingga ada peluang dividen. Tapi tentunya sesuai mekanisme RUPS, sesuai putusan pemegang saham. Mungkin nanti dari performa 2026,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan rencana untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan atau buyback. Aksi korporasi ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi buyback direncanakan sebesar-besarnya Rp1,17 triliun yang berasal dari kas internal perseroan. Nilai tersebut sudah termasuk biaya transaksi pembelian kembali, dalam hal ini biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

“Total nilai buyback diperkirakan sebesar-besarnya Rp1,17 triliun termasuk biaya transaksi pembelian kembali,” tulis manajemen Bank Mandiri, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Perseroan menuturkan, pelaksanaan buyback akan memerhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen menyebut, perseroan tidak akan melakukan Buyback apabila akan mengakibatkan pengurangan jumlah saham pada tingkat tertentu yang dapat mengurangi likuiditas saham di Bursa Efek secara signifikan.

Lebih lanjut, bank berlogo pita emas itu menuturkan bahwa aksi buyback diambil sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam usaha Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Selain itu, tujuan lain dari Buyback adalah pengalihan saham hasil Buyback untuk pelaksanaan program kepemilikan saham bagi pegawai dalam rangka mendorong engagement terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang dan/atau program kepemilikan saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang dilakukan sebagai penerapan kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja dan risiko.

Hal ini berpedoman pada Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Adapun dengan asumsi Bank Mandiri menggunakan arus kas bebas atas nilai transaksi buyback sebesar-besarnya Rp1,17 triliun termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan terkait buyback, maka aset dan ekuitas akan berkurang sebesar-besarnya Rp1,17 triliun.

“Terkait dengan transaksi tersebut, dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga laba rugi diharapkan tetap sesuai dengan target Perseroan,” jelas perseroan.

Berikut perkiraan jadwal waktu pelaksanaan buyback saham BMRI:

• Keterbukaan Informasi atas Rencana Buyback dan Pengalihan saham hasil Buyback: 17 Maret 2026
• Persetujuan RUPS terkait Buyback dan pengalihan saham hasil Buyback: 29 April 2026
• Perkiraan Jadwal Periode Buyback: 30 April 2026—29 April 2027 atau dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal RUPS

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten komponen baterai kendaraan listrik, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham senilai maksimal Rp1,7 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (16/3/2026), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) ini berencana melakukan buyback dengan jumlah maksimum 1,8 miliar lembar saham.

Adapun, periode pelaksanaan aksi korporasi tersebut akan berlangsung selama 3 bulan, terhitung mulai 17 Maret 2026 sampai dengan 16 Juni 2026.

Direktur Utama Merdeka Battery Materials, Teddy Oetomo, menyampaikan bahwa aksi korporasi ini mencerminkan keyakinan manajemen terhadap fundamental dan prospek pertumbuhan jangka panjang perseroan.

“Perseroan optimistis terhadap prospek pertumbuhan ke depan. Target produksi yang lebih tinggi di segmen pertambangan maupun hilirisasi nikel pada 2026 mencerminkan momentum pengembangan operasional yang terus berlanjut,” ujar Teddy dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Optimisme itu didorong oleh target produksi High Grade Nickel Matte yang diproyeksikan naik ke level 44.000 hingga 48.000 ton pada 2026. Angka ini meningkat dari realisasi produksi 2025 yang tercatat sebesar 19.998 ton.

Selain peningkatan volume, MBMA juga fokus memperkuat struktur biaya operasional. Sepanjang tahun lalu, perseroan berhasil menurunkan biaya tunai Nickel Pig Iron (NPI) sebesar 9% secara tahunan (year on year/YoY).

Dari sisi infrastruktur, MBMA juga telah mengoperasikan Feed Preparation Plant (FPP) untuk menyalurkan slurry limonit melalui jalur pipa dari tambang SCM. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pada HPAL PT ESG New Energy Material di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Ke depan, Teddy juga menyampaikan bahwa proyek HPAL PT Sulawesi Nickel Cobalt (SLNC) dengan kapasitas target 90.000 ton per tahun diharapkan mulai mengoperasikan train pertamanya pada semester II/2026.

“Dengan fondasi operasional yang semakin kuat dan berbagai proyek yang mulai memasuki tahap produksi, Perseroan optimistis kinerja pada 2026,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pengelola investasi Danantara Indonesia bakal melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking serentak untuk 6 proyek hilirisasi strategis pada besok, Jumat (6/2/2026).

Langkah itu merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi yang dikawal Danantara guna menggeser basis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dari ketergantungan pada sumber daya alam mentah menuju negara berbasis industri.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan bahwa nilai investasi dari enam proyek hilirisasi yang groundbreaking besok mencapai US$5,8 miliar.

Nilai investasi tersebut setara dengan Rp97,29 triliun jika menggunakan asumsi kurs Jisdor Rp16.775 per dolar Amerika Serikat (AS), Rabu (4/2/2026).

“[Groundbreaking] rencana besok sore. Untuk 6 proyek itu nilai investasinya kurang lebih sekitar US$5,8 miliar,” ungkap Rosan selepas acara CNA Summit 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (5/2).

Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, menyatakan seluruh pendanaan untuk enam proyek ini bersumber dari internal Danantara.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun.

Presiden menyatakan agenda hilirisasi industri akan dijalankan secara agresif dengan dukungan instrumen pembiayaan nasional, salah satunya melalui Danantara. Skema ini memungkinkan Indonesia mengundang mitra investasi dengan posisi setara, tanpa bergantung pada pencarian modal ke luar negeri.

“Kita tidak keluar negeri minta-minta investasi. Kita mengajak, dan kita punya kemampuan sekarang,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Adapun 18 proyek mencakup berbagai sektor. Di antaranya pembangunan smelter aluminium, stainless steel slab, oleoresin, fillet ikan tilapia, modul surya terintegrasi, gasifikasi batu bara, serta industri copper rod, wire, and tube.

Pemerintah juga akan mengembangkan industri oleofood kelapa sawit, karaginan berbasis rumput laut, avtur dari jelantah kelapa sawit, aspal, besi baja, nata de coco MCT, hingga tepung kelapa.

Di sektor energi dan kimia, proyek yang digarap adalah kilang minyak, mangan sulfat, chemical grade alumina, chlor-alkali plant, serta fasilitas oil storage tanks.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap masih memerlukan suntikan tambahan anggaran mencapai Rp37 triliun guna mengakomodasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun anggaran 2026.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa postur Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan lima Inpres strategis.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh instruksi presiden tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar hampir Rp37 triliun," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, dikutip Rabu (4/2/2026).

Perinciannya, pada sektor ketahanan pangan, Inpres No. 2/2025 tentang Irigasi membutuhkan alokasi sebesar Rp15 triliun untuk menangani lahan seluas 500.000 hektare. Hingga saat ini, anggaran tersebut sama sekali belum teralokasi di DIPA 2026 lantaran penentuan titik lokasi proyek masih dalam pembahasan bersama Bappenas.

Selain itu, percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Wanam, Papua Selatan melalui Inpres No. 14/2025 membutuhkan total Rp4,78 triliun.

Akan tetapi, saat ini baru tersedia Rp3,25 triliun, sehingga Kementerian PU masih kekurangan Rp1,53 triliun untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan akses jalan sepanjang 138,5 km.

"Kemudian, Inpres 11 tahun 2025 terkait jalan daerah kebutuhan alokasinya sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan 2.191 km, pembangunan jalan 231 km, dan jembatan 580 km. Saat ini telah teralokasi Rp1,2 triliun namun kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun." tambahnya.

Kemudian, Inpres No. 8/2025 untuk pembangunan 204 unit Sekolah Rakyat membutuhkan dana Rp25 triliun. Saat ini, alokasi yang tersedia di DIPA baru menyentuh angka Rp20 triliun, menyisakan kekurangan sebesar Rp5 triliun.

Pada saat yang sama, Kementerian PU juga tengah mengusulkan sisa kekurangan untuk rehabilitasi 1.000 unit sekolah keagamaan melalui Inpres No. 7/2025. Dari kebutuhan total Rp2,72 triliun, pemerintah baru menyediakan Rp2,5 triliun, sehingga diperlukan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Sejalan dengan hal itu, akumulasi kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis sepanjang 2026 tembus di angka Rp37 triliun.

Samarinda (ANTARA) - Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini tercatat menembus Rp87,78 triliun atau berhasil melampaui target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Realisasi investasi hingga Desember 2025, kami mencatat Rp87,78 triliun, angka ini melampaui target nasional yang dipasang Rp79,86 triliun untuk Kaltim atau tercapai 109 persen," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim Fahmi Prima Laksana di Samarinda, Jumat.

Dia menjelaskan capaian surplus ini merupakan hasil dari berbagai upaya agresif pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi Benua Etam ke kancah global.

Salah satu strategi kunci yang dilakukan adalah menjalin kerja sama bilateral yang intensif, termasuk ajang Mahakam Investment Forum hingga kemitraan strategis dengan Provinsi Anhui, Tiongkok.

"Pemerintah daerah juga tidak henti-hentinya melakukan jemput bola melalui kunjungan lapangan langsung untuk meyakinkan calon pemodal mengenai iklim usaha yang kondusif," kata Fahmi.

Menurut dia, partisipasi aktif dalam berbagai pameran investasi bertaraf internasional juga terus digalakkan guna memperluas jangkauan promosi kepada investor asing.

Penyelenggaraan Mahakam Investment Forum secara rutin telah menjadi etalase efektif untuk memaparkan peluang bisnis di berbagai sektor unggulan.

Upaya promosi tersebut menghasilkan komposisi investasi yang solid, terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp70,92 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp16,86 triliun.

Kinerja dari sektor PMDN tersebut bahkan sukses mengantarkan Kalimantan Timur masuk dalam jajaran lima besar peringkat nasional.

Terdapat tiga negara yang tercatat menanamkan modal terbesar pada tahun belakangan, yakni Singapura dengan Rp4,9 triliun, disusul Mauritius Rp3,44 triliun, dan Malaysia senilai Rp1,85 triliun.

Dilihat dari sektor usahanya, bidang pertambangan masih menjadi magnet utama yang paling mendominasi, diikuti oleh industri kimia dan sektor pangan.

"Aliran modal tersebut terkonsentrasi di tiga wilayah utama, yakni Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai destinasi favorit investor," papar Fahmi.

Ia melanjutkan, dampak berganda dari realisasi investasi ini terasa pada sektor ketenagakerjaan dengan adanya penyerapan 92.133 tenaga kerja baru hingga akhir 2025.

Meskipun target resmi investasi tahun 2026 belum ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Kaltim optimistis sektor pertambangan dan perkebunan tetap menjadi primadona.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ini dengan mempertahankan strategi promosi yang terukur dan pelayanan perizinan yang prima," demikian Fahmi.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Kenaikan target tersebut menempatkan kebijakan perpajakan sebagai instrumen utama untuk menjaga kesinambungan fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Arah kebijakan dan outlook ekonomi serta perpajakan 2026 tersebut dipaparkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, dalam Seminar Nasional “Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata Kelola dan Implikasi bagi Dunia Usaha” yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/1).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa pencapaian target penerimaan pajak 2026 diarahkan melalui kebijakan yang menekankan kepastian hukum, pemanfaatan data yang lebih berkualitas, serta pengelolaan risiko yang lebih presisi seiring berkembangnya kompleksitas aktivitas ekonomi dan model bisnis.

"Sejumlah tantangan utama penerimaan pajak turut disoroti, antara lain jumlah Wajib Pajak yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir, masih adanya pelaku ekonomi yang seharusnya terdaftar namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan, serta pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor digital yang menuntut penyesuaian kebijakan dan administrasi perpajakan," ujar Bimo dalam Seminar Nasional “Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata Kelola dan Implikasi bagi Dunia Usaha” yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mendorong pergeseran pendekatan pengelolaan perpajakan dari pola enforcement reaktif menuju Cooperative Compliance, yakni kemitraan antara otoritas pajak dan Wajib Pajak dalam mengelola risiko perpajakan secara transparan dan berbasis kepercayaan.

Pemerintah juga melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan melalui penguatan sistem Coretax dan integrasi data lintas instansi, termasuk dengan Customs–Excise Information System and Automation (CEISA) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas pengawasan berbasis risiko.

Dalam forum tersebut, Dirjen Pajak mengungkap temuan praktik penyalahgunaan sistem perpajakan yang berdampak langsung pada penerimaan negara. DJP mencatat kerugian negara hampir Rp180 miliar akibat penerbitan faktur pajak fiktif, termasuk temuan yang terpusat di satu desa pada salah satu provinsi yang secara sistematis memproduksi faktur pajak palsu. Dalam konteks ini, IAI menegaskan peran akuntan sebagai garda terdepan dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas perpajakan.

Bimo juga memaparkan lima agenda penyusunan regulasi perpajakan 2026, yakni kepastian regulasi bagi sektor strategis, penyederhanaan administrasi yang selaras dengan Standar Akuntansi Keuangan, penguatan keadilan pajak lintas negara dan pencegahan penghindaran pajak, penguatan data dan kepatuhan ekonomi digital, serta peningkatan kepastian proses dan perlindungan hak Wajib Pajak.

Ketua Kompartemen Akuntan Perpajakan IAI, John Hutagaol, menilai arah kebijakan perpajakan 2026 menunjukkan penguatan pendekatan berbasis data dan manajemen risiko. Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan integritas kepatuhan agar peningkatan target penerimaan pajak dapat dicapai tanpa mengorbankan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Sementara itu, Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Bisnis IAI, I Gede Nyoman Yetna, menekankan perlunya kesiapan tata kelola perusahaan seiring peningkatan target pajak. Ia menyoroti peran pimpinan perusahaan dan akuntan profesional dalam menerjemahkan kebijakan perpajakan ke dalam proses bisnis dan sistem pengambilan keputusan.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, menyatakan sertifikasi Chartered Accountant (CA) Indonesia merupakan implementasi PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan Nasional yang menegaskan kompetensi dan integritas sebagai syarat utama penyusun laporan keuangan.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Memasuki akhir tahun 2025, kinerja ekonomi Kota Batam tercatat tetap solid di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat pertumbuhan ekonomi Batam hingga Triwulan III 2025 mencapai 6,89% secara tahunan (year-on-year).

Capaian tersebut menunjukkan performa ekonomi Batam yang positif, ditopang oleh arus investasi yang tetap terjaga serta aktivitas industri dan logistik yang terus berjalan stabil.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran BP Batam serta sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat Batam.

“Sepanjang 2025, Batam mencatat realisasi investasi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Ini menunjukkan Batam tetap dipercaya dan mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujarnya dikutip Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Batam hingga Triwulan III 2025 didorong oleh sektor investasi sebagai motor utama, disusul sektor industri pengolahan, perdagangan, serta logistik. Menurutnya, capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi riil yang terus bergerak di Batam.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal di Batam hingga Triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp54,7 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Batam sebagai salah satu daerah dengan capaian investasi tertinggi secara nasional.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menilai struktur investasi yang masuk ke Batam menunjukkan tren yang semakin sehat, khususnya dari penanaman modal dalam negeri.

“Meningkatnya investasi dalam negeri menunjukkan bahwa ekosistem Batam semakin dipercaya oleh pelaku usaha nasional. Rantai pasok lokal tumbuh, industri pendukung menguat, dan nilai tambah semakin tinggal di dalam negeri. Ini menjadi fondasi penting bagi daya saing jangka panjang Batam,” ujar Li Claudia.

Kinerja positif Batam sepanjang 2025 juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan agar Batam diperkuat sebagai destinasi investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota sekaligus Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menyampaikan bahwa arahan Presiden tersebut menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan.

“Presiden menegaskan bahwa Batam harus berperan nyata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi. Arahan ini kami terjemahkan dengan memastikan investasi yang masuk bersifat produktif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Fary.

Ke depan, BP Batam akan fokus mempercepat layanan investasi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat ekosistem usaha agar Batam semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan capaian sepanjang 2025 tersebut, BP Batam optimistis Batam mampu melanjutkan momentum pertumbuhan pada 2026 dan memperkuat perannya sebagai kawasan strategis nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Memasuki akhir tahun 2025, kinerja ekonomi Kota Batam tercatat tetap solid di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat pertumbuhan ekonomi Batam hingga Triwulan III 2025 mencapai 6,89% secara tahunan (year-on-year).

Capaian tersebut menunjukkan performa ekonomi Batam yang positif, ditopang oleh arus investasi yang tetap terjaga serta aktivitas industri dan logistik yang terus berjalan stabil.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran BP Batam serta sinergi yang kuat dengan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat Batam.

“Sepanjang 2025, Batam mencatat realisasi investasi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Ini menunjukkan Batam tetap dipercaya dan mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global,” ujarnya dikutip Jumat (2/1/2026).

Dia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Batam hingga Triwulan III 2025 didorong oleh sektor investasi sebagai motor utama, disusul sektor industri pengolahan, perdagangan, serta logistik. Menurutnya, capaian ini mencerminkan aktivitas ekonomi riil yang terus bergerak di Batam.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal di Batam hingga Triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp54,7 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Batam sebagai salah satu daerah dengan capaian investasi tertinggi secara nasional.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menilai struktur investasi yang masuk ke Batam menunjukkan tren yang semakin sehat, khususnya dari penanaman modal dalam negeri.

“Meningkatnya investasi dalam negeri menunjukkan bahwa ekosistem Batam semakin dipercaya oleh pelaku usaha nasional. Rantai pasok lokal tumbuh, industri pendukung menguat, dan nilai tambah semakin tinggal di dalam negeri. Ini menjadi fondasi penting bagi daya saing jangka panjang Batam,” ujar Li Claudia.

Kinerja positif Batam sepanjang 2025 juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah pusat. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan agar Batam diperkuat sebagai destinasi investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Anggota sekaligus Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, menyampaikan bahwa arahan Presiden tersebut menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan ke depan.

“Presiden menegaskan bahwa Batam harus berperan nyata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat posisinya sebagai destinasi investasi. Arahan ini kami terjemahkan dengan memastikan investasi yang masuk bersifat produktif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Fary.

Ke depan, BP Batam akan fokus mempercepat layanan investasi, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat ekosistem usaha agar Batam semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan capaian sepanjang 2025 tersebut, BP Batam optimistis Batam mampu melanjutkan momentum pertumbuhan pada 2026 dan memperkuat perannya sebagai kawasan strategis nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Samarinda (ANTARA) - Realisasi transfer pemerintah pusat berupa transfer ke daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2025 ke Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp37,43 triliun, didominasi oleh penyaluran dana bagi hasil (DBH) yang mencapai sebesar Rp29,1 triliun.

"Sisanya yang senilai Rp8,33 triliun berupa dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan dana desa," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Edih Mulyadi di Samarinda, Kaltim, Kamis.

Ia menjelaskan, rinciannya adalah besaran DAU mencapai Rp5,25 triliun, DAK sebesar Rp2,39 triliun, DID senilai Rp59,48 miliar, dan dana desa sebesar Rp626,55 miliar.

Dana desa sebesar Rp626,55 miliar ini untuk 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten di Kaltim. Sedangkan total dana desa untuk Kaltim tahun ini mencapai Rp809,7 miliar, sehingga sisanya diharapkan tuntas tahun ini.

Rincian dana desa per kabupaten adalah untuk 193 desa di Kutai Kartanegara dengan total senilai Rp200,5 miliar, untuk 139 desa di Kabupaten Paser dengan total senilai Rp124,5 miliar, Kabupaten Berau terdapat 100 desa dengan total anggaran Rp101,5 miliar.

Berikutnya untuk 190 desa di Kabupaten Kutai Barat dengan total senilai Rp151,3 miliar, di Kabupaten Kutai Timur terdapat 139 desa dengan total Rp150,3 miliar, Kabupaten Penajam Paser Utara ada 30 desa dengan anggaran Rp29,4 miliar, dan Kabupaten Mahakam Ulu ada 50 desa dengan nilai Rp52,2 miliar.

"Dana desa untuk tujuh kabupaten di Kaltim dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, seperti pada 2023 senilai Rp777,27 miliar, pada 2024 naik menjadi Rp787,18 miliar atau naik Rp9,9 miliar, dan pada 2025 kembali naik menjadi Rp809,7 miliar," kata Edih.

Menurutnya, penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai (BLT) desa paling tinggi 15 persen, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk konvergensi stunting.

Kemudian untuk program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen.

Ia juga mengatakan, sebagai upaya meningkatkan peran dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kaltim, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sedangkan realisasi penyaluran UMi di Kaltim sejak 1 Januari hingga 30 November 2025 mencapai Rp73,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 13.649 penerima manfaat.

Sementara untuk realisasi penyaluran KUR sejak 1 Januari hingga 30 November 2025 senilai Rp3,78 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 49.046 penerima manfaat.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025