JAKARTA - LG Electronics membantah klaim bahwa mereka akan keluar dari bisnis TV dan menjualnya ke Hisense.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan kemarin malam, LG mengatakan, “LG Electronics ingin menyatakan bahwa berita mengenai potensi penjualan bisnis TV-nya sama sekali tidak berdasar dan oleh karena itu bersifat spekulatif dan menyesatkan”. Laporan asli dari EBN kemarin telah dihapus.

Menurut LG, perusahaan tetap berkomitmen pada pengembangan dan produksi produk layar premium meskipun menghadapi persaingan ketat di pasar global.

LG ELECTRONICS membantah klaim bahwa perusahaan akan keluar dari pasar televisi (TV) dan menjual bisnisnya kepada produsen Tiongkok, Hisense.

Dalam pernyataan resmi, LG menekankan bahwa laporan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, seperti yang dilaporkan Amanz.

Klarifikasi tersebut dibuat menyusul laporan dari situs berita ekonomi internasional yang mengklaim bahwa LG sedang bernegosiasi dengan perwakilan Hisense di Beijing untuk menjual operasi bisnis TV mereka.

Namun, laporan tersebut dilaporkan dihapus tak lama setelah dipublikasikan.

Menurut LG, perusahaan tetap berkomitmen pada pengembangan dan produksi produk layar premium meskipun menghadapi persaingan ketat di pasar global.

Para analis sebelumnya mengaitkan spekulasi penjualan tersebut dengan tekanan margin keuntungan dan persaingan harga dari produsen Tiongkok seperti TCL dan Hisense.

Pasar TV global saat ini sedang mengalami perubahan signifikan karena beberapa produsen besar menyesuaikan strategi untuk tetap kompetitif.

Sony dilaporkan sedang merestrukturisasi bisnis TV-nya melalui entitas baru, sementara Samsung Electronics mengurangi kehadirannya di pasar Tiongkok karena persaingan harga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menggelar pertemuan dengan para penjual dan perwakilan platform marketplace untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce).

“Tentu masalah yang disampaikan hari ini tidak langsung kita bisa selesaikan. Semua masukan sudah ditampung dan kami harapkan komitmen bersama untuk membesarkan ekosistem niaga elektronik yang berkeadilan bagi platform, penjual, dan konsumen,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Budi menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi penjual di platform e-commerce nantinya akan menjadi bahan tindak lanjut dalam revisi Permendag 31/2023. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan penyusunan rencana aksi bersama untuk memastikan implementasi aturan baru dapat berjalan efektif.

“Kami harapkan sinergi para pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang rencana aksi implementasi revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023,” ujarnya.

Adapun, Budi mengungkapkan revisi Permendag 31/2023 saat ini telah memasuki tahap harmonisasi peraturan. Dalam proses penyusunannya, pemerintah melibatkan perwakilan platform marketplace dan para penjual untuk memastikan aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Budi menambahkan, revisi beleid tersebut akan memuat sejumlah pengaturan terkait perlindungan produk lokal serta peningkatan transparansi di dalam platform digital.

“Kami ingin produk lokal maju. Kalau produk lokal maju dan produknya bagus, kita jadi bisa mengendalikan impor. Sistem kita harus mendukung produk-produk lokal,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kebijakan Publik TikTok Hilmi Adrianto mengatakan salah satu isu yang menjadi perhatian adalah peningkatan visibilitas produk lokal serta transparansi biaya yang dikenakan kepada seller.

“Ada beberapa catatan terkait cara meningkatkan visibilitas merek lokal, menciptakan transparansi terhadap biaya yang dikenakan, juga sosialisasi dan simulasi pengenaan biaya. Kami akan evaluasi kembali,” kata Hilmi.

Senada, Deputy Director of Government Relations Shopee Balques Manisang menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang diterima dari para penjual.

“Kami sudah catat dengan baik dan sudah disampaikan ke tim. Kami langsung mengevaluasi,” tandas Balques.

Bisnis.com, JAKARTA — Semesta Grey's Anatomy kembali meluas. ABC resmi mengembangkan spin-off terbaru dari franchise medis paling ikonik di televisi Amerika, kali ini dengan latar yang jauh berbeda dari rumah sakit megah Seattle yang selama ini menjadi rumah Meredith Grey.

Proyek baru ini akan membawa penonton ke pelosok West Texas, di mana sebuah rumah sakit pedesaan menjadi satu-satunya harapan bagi pasien yang hidup jauh dari fasilitas kesehatan modern.

Berbeda dari Grey's Anatomy induk yang identik dengan dunia bedah sibuk di kota besar, spin-off ini sengaja dirancang dengan nuansa lebih edgy dan terasa lebih berat secara emosional. Rumah sakit di West Texas yang menjadi latar cerita bukan sekadar tempat pengobatan biasa, melainkan digambarkan sebagai "harapan terakhir" bagi pasien yang tidak punya pilihan lain.

Jarak geografis dan keterbatasan akses kesehatan di daerah terpencil menjadi inti konflik yang menggerakkan cerita, sebuah realita yang sangat berbeda dari drama-drama medis yang biasa menampilkan rumah sakit canggih di pusat kota.

Pendekatan ini memberikan ruang bagi cerita yang lebih personal dan penuh tekanan, di mana setiap keputusan medis terasa jauh lebih berat karena tidak ada alternatif lain di sekitarnya.

Proyek ini dikembangkan langsung oleh dua nama besar di balik kesuksesan Grey's Anatomy selama ini. Shonda Rhimes, pencipta serial aslinya, dan Meg Marinis bertindak bersama sebagai co-creator, penulis sekaligus eksekutif produser. Keterlibatan keduanya menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini bukan sekadar cabang sampingan, melainkan bagian serius dari perluasan semesta Grey's yang direncanakan secara matang.

Tak hanya itu, Ellen Pompeo yang selama bertahun-tahun memerankan Meredith Grey juga turut bergabung sebagai eksekutif produser. Sementara itu, Meg Marinis menegaskan bahwa meski membawa karakter dan cerita baru, proyek ini tetap akan menghadirkan heart, emotion, and connection yang selama ini menjadi ciri khas franchise tersebut.

Spin-off ini menjadi ekspansi besar berikutnya dari franchise Grey's Anatomy setelah dua pendahulunya yang cukup dikenal luas, yaitu Private Practice dan Station 19. Variety dan Deadline menempatkannya sebagai salah satu pickup terbesar ABC untuk musim 2026–2027, menandakan kepercayaan besar dari jaringan televisi tersebut terhadap potensi serial ini.

Namun hingga laporan ini diterbitkan, sejumlah detail penting masih belum diumumkan secara resmi, termasuk judul resmi serial, susunan pemeran, serta tanggal tayang perdana.

Menariknya, proyek ini adalah ambisinya untuk membangun identitas tersendiri sambil tetap berada dalam semesta yang sudah dicintai jutaan penonton selama lebih dari dua dekade.

West Texas bukan hanya sekadar latar baru, ia adalah karakter tersendiri yang akan membentuk tone, konflik, dan jiwa dari serial ini.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bakal mewajibkan platform e-commerce seperti Shopee hingga TikTok Shop lebih transparan terkait biaya admin dan biaya layanan lain yang dibebankan kepada penjual.

Kewajiban itu akan diatur dalam revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang saat ini tengah digodok pemerintah.

Selain itu, platform digital juga bakal diwajibkan menyediakan layanan pengaduan dengan standar waktu penanganan atau service level agreement (SLA) yang jelas untuk melindungi penjual maupun konsumen.

"Platform harus transparan di dalam pengenaan biaya, biaya admin, atau biaya apa pun. Itu harus transparan dan harus ada perjanjian yang bisa diunduh di platform itu," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia mengatakan revisi aturan tersebut merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Budi, revisi beleid PMSE itu kini sudah memasuki tahap finalisasi dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

"Sekarang Kemendag sedang revisi Permendag mengenai PMSE. Sekarang sudah finalisasi. Mudah-mudahan minggu depan selesai," katanya.

Budi menjelaskan revisi aturan itu akan mengatur keseluruhan ekosistem e-commerce, mulai dari penjual (seller), platform digital, hingga perlindungan konsumen.

"Jadi kita mengatur tata laksana PMSE atau ekosistem e-commerce. Tentu kita ada melihat tiga hal yang harus kita lihat di dalam ekosistem itu. Pertama adalah seller-nya, kemudian platform-nya, dan yang ketiga adalah konsumen," ujarnya.

Selain mewajibkan transparansi biaya, Kemendag juga akan meminta platform digital memprioritaskan promosi produk dalam negeri dan UMKM.

Ia menambahkan platform juga diwajibkan menyediakan layanan pengaduan yang jelas bagi konsumen maupun penjual apabila terjadi sengketa atau persoalan transaksi.

"Platform juga harus menyediakan layanan aduan. Layanan aduan dengan SLA yang jelas. Jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga," ujarnya.

Menurutnya, layanan pengaduan tersebut penting agar setiap persoalan di platform bisa diselesaikan secara terbuka dan setara antara penjual, platform, maupun konsumen.

"Kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga. Semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen. Jadi semuanya harus setara. Seller dan platform itu harus setara. Dia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, demikian juga konsumen juga harus dilindungi," katanya.

Budi juga memastikan aturan yang sedang digodok Kemendag akan saling melengkapi dengan regulasi yang tengah disiapkan Kementerian UMKM terkait perlindungan pelaku usaha di platform digital.

"Kita selalu koordinasi dengan Pak Menteri UMKM (Maman Abdurrahman)," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, PALEMBANG — Bank Sumsel Babel mencatat permintaan Kredit Serbaguna (KSG) terus meningkat seiring bertambahnya jumlah aparatur pemerintah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir.

Peningkatan tersebut mendorong Bank Sumsel Babel memperkuat layanan pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, melalui skema kredit dengan proses cepat dan tanpa biaya provisi.

Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Palembang Tian Kedaumpu Yamin mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap Kredit KSG menunjukkan kebutuhan layanan pembiayaan yang mudah diakses dan kompetitif semakin besar.

“Kredit KSG kami hadir untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pegawai PPPK dan aparatur pemerintah. Antusias masyarakat yang terus meningkat menunjukkan layanan keuangan yang cepat, praktis, dan terpercaya semakin dibutuhkan,” ujar Tian, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan, pemanfaatan Kredit KSG kini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga mulai diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif, seperti pengembangan usaha sampingan dan penambahan modal usaha keluarga.

Sebagai bank pembangunan daerah, lanjut dia, Bank Sumsel Babel terus menyesuaikan layanan pembiayaan dengan kebutuhan masyarakat melalui inovasi produk dan kemudahan akses, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

“Melalui penguatan layanan dan inovasi produk, kami berharap Kredit KSG dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi masyarakat di Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merevisi ketentuan terkait produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) atau unit-linked dalam rangka mengurangi hambatan implementasi, khususnya pada aspek pemasaran dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi.

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Kapler pun menyoroti sampai saat ini masih ada perusahaan asuransi jiwa yang melanggar ketentuan aturan investasi. Pelanggaran ini dilakukan melalui kesalahan dalam pilihan jenis investasi sehingga merugikan tertanggung.

Kemudian, lanjutnya, aturan tentang pengelolaan subdana juga penting diperhatikan. Hal ini penting supaya aset dan liabilitas perusahaan bisa diketahui dengan pasti.

“Juga kabarnya masih ada perusahaan asuransi menjual PAYDI yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang diajukan atau yang diberikan izin oleh OJK. Janganlah terjadi lagi upaya-upaya yang menjurus merugikan nasabah,” tegas Kapler.

Lebih lanjut, dia menyarankan sebaiknya pemasaran unit-linkedyang underlying asset-nya saham untuk saat ini jangan dipasarkan terlebih dahulu karena risikonya tinggi.

“Kita ini kan masa pembenahan semua aspek dalam produk PAYDI. Jadi menahan dirilah semua agar jangan fokus meraih premi yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang kurang baik,” tuturnya.

Adapun, masalah lain yang menurutnya juga penting adalah evaluasi mengenai mekanisme laporan atau pengaduan oleh masyarakat tertanggung. Menurut pantauannya, banyak masyarakat yang kecewa karena perusahaan asuransi dinilai kurang tanggap.

“Jangan lagi ada kesan nasabah yang datang mengadu ke perusahaan asuransi atau bahkan ke OJK dianggap mereka sebagai pengemis minta dikasihani,” singgungnya.

Kendati begitu, Kapler tetap optimis bahwa PAYDI atau unit link adalah salah satu alternatif investasi yang bagus karena ada proteksinya. Namun, saat ini perlu ada tata ulang supaya produk yang dipasarkan benar-benar menjadi suatu produk asuransi dan investasi yang aman serta menguntungkan bagi tertanggung.

Untuk diketahui, OJK menyampaikan langkah penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI bertujuan memastikan produk dipasarkan secara lebih transparan, sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022.

Namun, imbuhnya, OJK memandang perlu untuk meningkatkan pengaturannya ke dalam POJK agar memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

“Substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama perwakilan serikat buruh telah menyepakati komitmen bersama saat Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin kesepakatan sentral terkait pembahasan aspirasi yang disuarakan kaum pekerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti serentetan tuntutan yang disuarakan oleh buruh, termasuk mengajukan usulan peninjauan kebijakan kepada pemerintah pusat melalui kepada sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Pertama, Khofifah telah bersepakat untuk mengusulkan percepatan penyelesaian pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Jadi, ada yang diungkapkan ke pemerintah pusat seperti percepatan untuk membahas undang-undang ketenagakerjaan. Karena 'kan putusan MK diberi batas waktu dua tahun, sedangkan ini sudah 1,5 tahun," ungkapnya.

Pada jaminan kesehatan, Khofifah sepakat untuk bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai usulan perubahan Perpres 82/2018 agar jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) BPJS Kesehatan tetap diberikan meskipun iuran tidak dibayarkan oleh pemberi kerja, di mana negara nantinya akan melakukan penagihan biaya tersebut kepada masing-masing perusahaan.

Lalu pada sektor perpajakan, Gubernur Jawa Timur akan bersurat pada Kementerian Keuangan untuk mengusulkan reformasi pajak perburuhan, evaluasi sistem pajak tarif efektif rata-rata (TER), peninjauan ulang pajak THR, JHT, dan pesangon pensiun. Khofifah juga sepakat untuk mengusulkan agar besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) naik menjadi Rp10 juta.

Lebih lanjut, untuk kebijakan cukai, mantan Menteri Sosial RI itu merespons tuntutan serikat buruh dengan meneruskan usulan mereka terkait penolakan kenaikan cukai rokok selama tiga tahun, penolakan pembatasan kadar maksimal tar dan nikotin, serta larangan tambahan bahan lainnya lewat surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga akan memfasilitasi perwakilan GASPER untuk beraudiensi dengan DPR RI, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, dan Kantor Pusat BPJS Kesehatan," jelasnya.

Sementara itu di tingkat daerah, Khofifah sepakat atas sejumlah tuntutan serikat buruh dengan merumuskan sederet kebijakan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan segenap pekerja di wilayah kerjanya.

Pertama, terkait pemberian insentif pajak kendaraan. Khofifah sepakat merancang program keringanan pajak kendaraan bermotor roda dua sebesar 20% bagi anggota serikat pekerja/buruh untuk nilai pajak di bawah Rp500 ribu pada masa pajak 2025 ke bawah.

"Saya ingin menyampaikan apa yang sebetulnya bisa menjadi penguat untuk PKB dan BBNKB. Dari kendaraan bermotor panjenengan, kita sudah diskusikan untuk dilakukan pemotongan 20%. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban panjenengan semua," ungkapnya.

Selanjutnya kebijakan penyusunan regulasi ketenagakerjaan, Khofifah berkomitmen untuk segera menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Jaminan Pesangon dengan DPRD Provinsi Jatim dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) terkait optimalisasi jaminan sosial serta sanksi administratif bagi pemberi kerja.

Selain itu, dia juga menjanjikan kemudahan dan kelancaran terhadap proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di tingkat SMA/SMK Negeri se-Jawa Timur lewat jalur afirmasi bagi seluruh anak pekerja atau buruh di wilayah setempat.

"Jadi pada dasarnya itu sudah menjadi keputusan Pemprov enam tahun yang lalu, tapi pemenuhannya memang tidak merata. Itu yang menjadi masalah untuk bisa memenuhi target 5%, Tahun 2025 itu yang terpenuhi 1,33%. Nah, dari 1,33% itu hanya sembilan sekolah yang terpenuhi 5%. Selain itu, ada yang sama sekali tidak ada yang mendaftar dari putra-putri buruh dan seterusnya," paparnya.

Khofifah juga menyebut pihaknya akan berusaha mempermudah akses program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi buruh. Terkait hal tersebut, ia beserta perwakilan serikat buruh Jatim akan mengupayakan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Kita ingin bahwa perwakilan buruh dan pekerja di Jawa Timur sudah mendapatkan alokasi untuk bantuan subsidi rumah, dan area memang sudah agak susah dengan harga yang ada. Persoalannya adalah bahwa area yang sebetulnya mereka harapkan area yang dekat dengan tempat kerja mereka," ungkapnya.

Tak hanya itu, Khofifah akan segera membentuk Satgas Pencegahan PHK lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 serta menerbitkan surat edaran bagi dinas tenaga kerja di 38 kabupaten/kota dan pengusaha terkait kewajiban pelaksanaan ketentuan UMK/UMSK.

Lebih lanjut, gubernur juga menginstruksikan Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk segera memperluas jangkauan layanan Trans Jatim bagi para buruh, dengan prioritas terdekat pada Koridor 8 yang menghubungkan perusahaan manufaktur di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

"Saya sudah menyampaikan kalau untuk membuka koridor tidak bisa 'bim salabim'. Maka, tahun depan mudah-mudahan sudah bisa kita buka koridor Pasuruan. Kita harus koordinasi titik-titik pemberhentian dari Trans Jatim, dan koordinasi dengan para supir angkot setempat, dan tentu adalah support dari kepala daerah setempat," ucapnya.

Terakhir, Khofifah menyatakan jajarannya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk memperbaiki sistem OSS mengenai izin usaha alih daya agar menyertakan syarat wajib memiliki kantor di Jawa Timur bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP).

RIYADH - Arab Saudi merilis laporan tahunannya yang merinci kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan Visi 2030 pada tahun 2025. Riyadh menggarisbawahi momentum berkelanjutan dalam strategi transformasi jangka panjang Kerajaan.

Melansir Al Arabiya, dipimpin oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Visi 2030 diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak, mendiversifikasi ekonominya, dan mengembangkan sektor layanan publik utama termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, rekreasi, dan pariwisata.

Meskipun Diganggu Perang Iran, Ini 4 Kemajuan Nyata Visi 2030 Arab Saudi

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Cepat

Menurut laporan tahunan, perekonomian Arab Saudi antara tahun 2016 dan 2025 mengalami pertumbuhan yang dipercepat dan ketahanan yang lebih besar yang didorong oleh Visi 2030, dengan reformasi yang memperkuat institusi, meningkatkan partisipasi sektor swasta, dan memperluas aktivitas non-minyak. Sektor non-minyak kini menyumbang lebih dari setengah PDB, sementara pertumbuhan PDB riil mencapai 4,5 persen pada tahun 2025, didukung oleh ekspansi yang luas di seluruh perekonomian.

Laporan tersebut menyoroti pencapaian ekonomi utama, mencatat bahwa PDB Arab Saudi mencapai SAR 4,9 triliun (USD1,3 triliun) pada akhir tahun 2025, melebihi target sementara. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 700 perusahaan internasional telah mendirikan kantor pusat regional di Kerajaan, sementara lokalisasi industri militer telah mencapai 24,89 persen, naik dari 7,7 persen pada tahun 2016.

2. Kontribusi Sektor Swasta Menguat

Kontribusi sektor swasta terhadap PDB meningkat menjadi 51 persen, sementara PDB non-minyak berkembang menjadi USD892 miliar, mencerminkan diversifikasi yang berkelanjutan. Ekspor non-minyak mencapai rekor tertinggi, dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah meningkat menjadi 11,3 persen dari total pinjaman bank, melampaui target, seiring Kerajaan terus memperkuat ekosistem sektor swasta.

Laporan tersebut juga mencatat inflasi yang stabil di sekitar 2 persen dan penurunan pengangguran di Arab Saudi menjadi 7,2 persen, menandai level terendah hingga saat ini, didukung oleh penciptaan lapangan kerja dan reformasi pasar tenaga kerja.

3. Kualitas Hidup Rakyat Saudi Membaik

Di bidang sosial, laporan tersebut menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam perumahan dan kualitas hidup. Tingkat kepemilikan rumah di antara rumah tangga Saudi meningkat dari 47 persen pada tahun 2016 menjadi lebih dari 66 persen pada akhir tahun 2025, melampaui target tahunan dan didukung oleh perluasan akses hipotek dan pasokan perumahan.

Akses dan kualitas layanan kesehatan juga meningkat, dengan cakupan layanan kesehatan mencapai 97,5 persen, melampaui target dan mendekati cakupan nasional penuh.

Indeks Kualitas Layanan Kesehatan meningkat menjadi 70,4 persen, mencerminkan peningkatan dalam penyampaian layanan, efisiensi, dan hasil.

4. Visi MBS Jadi Kenyataan

Putra Mahkota mengatakan Kerajaan telah menghadirkan “model luar biasa dengan mengubah visi menjadi kenyataan,” menyoroti kemajuan yang dicapai di bawah inisiatif tersebut.

Sementara itu, Raja Salman bin Abdulaziz mengatakan Kerajaan sedang bergerak “menuju masa depan yang lebih baik” berkat apa yang telah dicapai Visi 2030 sejak diluncurkan 10 tahun lalu.

Dunia penyiaran kita hari ini telah mengalami pergeseran sistemik dalam cara mereka menyusun agenda publik. Jika dulu agenda setting media menjadi kompas moral dan intelektual untuk menentukan apa yang penting dan tidak penting bagi masyarakat, kini fungsi tersebut telah tereduksi dan menjadi sebuah mesin pengejar angka.

Dalam sebuah panggung gelar wicara, kita tidak lagi hanya melihat pertukaran ide, melainkan orkestrasi drama yang dirancang mempunyai tujuan untuk menaikan rating dan efek viralitas sebuah program.

Dalam cengkeraman logika industri media dan sistem konglomerasi antarmedia yang sangat kompetitif, terkadang pemilihan narasumber tidak lagi murni didasarkan pada kompetensi atau keilmuan. Media secara tidak sadar cenderung mengkategorikan narasumber menjadi dua kutub ekstrem yang bersifat teatrikal, yaitu “the hero” dan “the zero”.

The hero adalah mereka yang mampu memberikan pernyataan bombastis, konfrontatif, dan berani melawan arus, meskipun kadang mengabaikan substansi. Sedangkan, the zero adalah sosok retoris yang umumnya sering dihadirkan sebagai “kambing hitam”. Mereka sengaja dipasang untuk dikuliti dan dipermalukan di depan kamera demi memuaskan dahaga emosi penonton.

Fenomena ini merupakan representasi nyata dari apa yang digambarkan oleh Vincent Mosco sebagai bentuk komodifikasi. Informasi dari media sengaja diolah menjadi sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan demi nilai ekonomi. Di tengah gempuran arus informasi digital, media terjebak dalam pusaran “attention economy”. Dalam logika ini, perhatian audiens adalah aset paling berharga dalam mendulang kapital.

Akibatnya, diskusi dalam sebuah gelar wicara tidak lagi bertujuan menghadirkan solusi yang utuh di tengah dari isu yang diangkat. Ruang debat seringkali dimanipulasi hanya untuk menciptakan momen singkat yang nantinya dapat dipotong menjadi sebuah klip pendek berdurasi 30 detik lalu disebar di media sosial. Pada akhirnya, aspek viralitas menjadi faktor penting indikator kesuksesan sebuah program dari pada edukasi yang diberikan.

Matinya Kepakaran

Tren ini telah membawa kita pada suatu titik yang mengkhawatirkan, yaitu matinya kepakaran (the death of expertise). Di dalam sebuah tayangan talkshow, suara seorang profesor atau pakar akademisi yang berbicara menggunakan data valid dan metodologi yang berbasis keilmuan sering tenggelam oleh suara retoris kosong yang hanya bermodal nada tinggi namun minim isinya.

Akibatnya, kepakaran seseorang sering dianggap sebagai bentuk elitisme yang membosankan. Sementara kedangkalan berpikir yang dibalut rasa percaya diri yang tinggi justru dipuja secara luas sebagai sebuah kejujuran yang autentik.

Sering kali, melalui logika komodifikasi, media juga terjebak pada praktik objektivitas semu. Media dengan sengaja membenturkan pakar dengan sosok yang sama sekali tidak kompeten di bidangnya hanya untuk menanti sebuah drama.

Penting untuk disadari, ketika kredibilitas seorang pakar dipaksa sejajar dengan opini dangkal demi memaksakan simulasi keberimbangan, media telah gagal dalam tugasnya. Alih-alih mencerahkan publik, sebaliknya media justru berubah jadi alat produksi kegaduhan yang menyesatkan opini masyarakat.

Abai Agenda Publik

Situasi ini kian diperparah dengan munculnya fenomena “presenter politisi” yang merambah layar kaca. Ketika sebuah program gelar wicara dipandu oleh individu yang memiliki afiliasi politik dengan kekuasaan–atau bahkan pernah tercatat sebagai mantan anggota DPR atau calon legislatif partai politik dalam pemilu–maka garis batas antara jurnalisme profesional yang independen dan ambisi politik praktis menjadi kabur yang sulit dibedakan.

Implikasinya, agenda setting media tidak lagi bersifat netral. Peran jurnalis sebagai anjing penjaga “watchdog” mengalami degradasi moral menjadi sekedar pelayan kepentingan politik tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tajam yang dilontarkan tidak lagi memiliki tidak semangat untuk menggali kebenaran demi kepentingan publik. Sebaliknya, instrumen pertanyaan diarahkan secara tendensius untuk membingkai narasumber agar selaras dengan kepentingan politiknya sang pemandu acara.

Penting untuk diingat bahwa media mengudara menggunakan frekuensi publik. Sangat disayangkan jika sumber daya terbatas tersebut digunakan untuk meracuni ruang publik dengan kegaduhan yang tidak produktif. Jika gelar wicara hanya menjadi ajang mengejar rating melalui pertunjukan narasumber hero-zero dan pengabaian terhadap pakar, maka sebenarnya media sedang melakukan bunuh diri intelektual.

Sudah saatnya kini media kembali ke khitahnya: menjadikan ruang diskusi yang mencerahkan dan mendidik publik, bukan sekadar panggung sandiwara yang mengejar angka rating semata.

Dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) dilaporkan masih berada di Teluk Arab dan belum bisa melewati Selat Hormuz setelah sehari sebelumnya disebut siap kembali ke Tanah Air.

Kedua kapal yang dimaksud yakni, Kapal Pertamina Pride dan Kapal Pertamina Gamsunoro. Keduanya telah tertahan sekitar dua bulan sejak Maret lalu.

"Kedua kapal PIS yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz," ujar Pjs. Corporate Secretary Pertamina International Shipping, Vega Pita dalam keterangannya, Minggu (19/4).

Pertamina tak mengungkap alasan persia kedua kapal tersebut gagal berlayar. Padahal sehari sebelumnya, Pride dan Gamsunoro disebut siap melanjutkan pelayarannya ke Tanah Air.

Pertamina, lanjut Vega, masih terus memonitor perkembangan kemanaan di Selat Hormuz usai ketegangan antara AS dan Iran kembali meningkat.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian dan otoritas berwenang, sambil tetap menyiapkan perencanaan pelayaran (passage plan) yang aman," ujar Vega.

Dia mengatakan pihaknya akan terus memprioritaskan keselamatan seluruh awak kapal dan muatannya. Pertamina juga berharap kondisi di Selar Hormuz kembali membaik dan kondusif.

"Kami berharap kondisi di jalur tersebut segera membaik dan kondusif agar kapal Pertamina Pride serta Gamsunoro dapat segera melanjutkan pelayaran dengan aman," ujarnya.

Sementara, per Sabtu (18/4), Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang telah mengalami kemajuan. Namun, kedua pihak masih jauh dari kata kesepakatan.

Menurut dia, sejumlah poin mendasar belum terselesaikan, sehingga kesepakatan belum dapat dicapai.

"Kami masih jauh dari pembahasan final," ujar Ghalibaf yang juga menjadi salah satu negosiator, dalam pidato yang disiarkan televisi nasional Iran, Sabtu (18/4) mengutip AFP.

"Kami membuat kemajuan dalam negosiasi, tetapi masih ada banyak kesenjangan dan beberapa poin mendasar yang belum terselesaikan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank BUMN maupun swasta buka suara soal rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merevisi aturan soal Rencana Bisnis Bank (RBB).

Untuk diketahui, rencana OJK untuk merevisi RBB ini dalam rangka mendorong industri perbankan agar bisa lebih mendukung program-program prioritas pemerintah.

PT KB Bukopin Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intermediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%—11%. Fokus penyaluran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu menyebut terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menuturkan bahwa lembaganya tengah menggodok RPOJK guna mendorong kepada bank agar lebih masuk ke program prioritas pemerintah.

Kiki, sapaan akrabnya, mengatakan dalam rancangan beleid tersebut OJK tidak hanya mendorong sektor jasa keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berperan terhadap pembangunan nasional.

"Kami sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Nah itu di dalamnya bagaimana juga kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," kata Kiki pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Kiki menambahkan bahwa rancangan aturan tersebut juga mendorong perbankan agar lebih berpihak kepada UMKM, tidak hanya dalam hal penyaluran pembiayaan tetapi juga secara kualitas.

Saat kondisi cuaca tak nyaman, menonton televisi menjadi salah satu alasan keluarga untuk berkumpul di dalam rumah. Memiliki TV berlangganan merupakan strategi cerdas agar kehangatan rumah tetap terjaga, antara lain lewat beragam pilihan tayangan di berbagai channel.

Yang istimewa, layanan Transvision saat ini menyediakan potongan harga sebesar 20 persen jika melakukan pembayaran menggunakan fitur Allo Paylater. Selain itu, terdapat tambahan cashback sebesar 5 persen bagi pengguna yang baru pertama kali terdaftar di layanan tersebut.

Selama ini, Transvision dikenal konsisten menghadirkan ragam tontonan berkualitas dengan standar gambar High Definition (HD). Saat ini, tersedia lebih dari 50 saluran HD serta 10 saluran in-house.

Layanan ini juga diperkuat dengan saluran eksklusif seperti CNN Indonesia, CNBC Indonesia, dan Golf+ yang menyiarkan turnamen PGA Tour secara lengkap. Fokus pada kualitas konten turut diimbangi dengan standar layanan pelanggan yang telah diakui melalui berbagai penghargaan industri, termasuk dalam kategori contact center dan pemasaran digital.

Detail Program dan Ketentuan

Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, program promosi berlaku cukup panjang, yakni mulai dari 6 April hingga 31 Desember 2026.

Berikut adalah poin-poin ketentuan program yang perlu diperhatikan:

Diskon 20%: Berlaku untuk transaksi menggunakan Allo Paylater.

Diskon 10%: Berlaku bagi pengguna Allo Prime.

Cashback 5%: Khusus untuk pengguna baru Allo Paylater.

Ketentuan: Berlaku tanpa minimum transaksi dan dapat digunakan satu kali per hari untuk setiap akun.

Kehadiran opsi pembayaran yang lebih fleksibel ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan hiburan berkelas dunia dengan lebih efisien. Informasi lebih lanjut serta pendaftaran layanan dapat dilakukan melalui kanal resmi Allo Bank dan Transvision.