Bisnis.com, JAKARTA — Dunia sedang bergerak dalam tegangan yang keras, cepat, dan sulit ditebak. Perang di Timur Tengah, ancaman pada jalur energi, dan tekanan pada rantai pasok global menunjukkan bahwa konflik hari ini tidak lagi berhenti di medan perang.

Ia segera menjalar menjadi persoalan harga energi, biaya logistik, inflasi, dan ketidakpastian investasi. IMF bahkan memperingatkan perang di kawasan itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global sekaligus mendorong inflasi lebih tinggi.

Gangguan di Selat Hormuz pun kembali mengingatkan betapa rapuhnya ekonomi dunia, karena jalur itu selama ini dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Indonesia tentu tidak berada di luar pusaran itu. Benar, ekonomi nasional pada 2025 masih tumbuh 5,11%. Namun angka itu tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa kita aman dari tekanan global. Bank Indonesia pada Maret 2026 mempertahankan BI-Rate di 4,75% sambil menegaskan pentingnya menjaga stabilitas rupiah di tengah memburuknya kondisi global.

Pada saat yang sama, tantangan domestik kita tetap nyata: produktivitas yang harus ditingkatkan, pekerjaan bermutu yang harus diciptakan, dan struktur ekonomi yang harus diperkuat agar tidak mudah goyah oleh gejolak dari luar.

World Bank menegaskan bahwa Indonesia perlu berlari lebih cepat dalam transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Dalam konteks seperti inilah pembicaraan tentang pemimpin menjadi sangat penting.

Pada masa yang tenang, kelemahan pemimpin kadang masih tertutupi oleh sistem dan pertumbuhan. Namun pada masa penuh tekanan, kualitas kepemimpinan segera terlihat. Bangsa, perusahaan, dan institusi tidak cukup dipimpin oleh orang yang pandai berbicara.

Mereka membutuhkan orang yang mampu menimbang, menjaga arah, dan bertindak jernih saat keadaan mendorong banyak orang larut dalam kepanikan.

Keberanian yang Tidak Gaduh

Masalahnya, zaman ini bukan hanya zaman ketegangan, tetapi juga zaman kebisingan. Kita hidup di tengah banjir opini, reaksi cepat, pencitraan, dan kemarahan yang mudah dipertontonkan. Semua orang dapat terdengar seperti pemimpin.

Semua orang tampak memiliki jawaban. Tetapi tidak semua yang lantang itu jernih, dan tidak semua yang cepat bereaksi itu baik dan tepat. Justru dalam suasana seperti ini, kita perlu kembali bertanya: seperti apa pemimpin yang sungguh dibutuhkan zaman ini?

Bill Hybels dalam Courageous Leadership menyebut keberanian sebagai salah satu inti terdalam kepemimpinan. Namun keberanian yang dimaksud bukan gaya keras, bukan kemarahan yang dibungkus ketegasan, dan bukan keberanian yang haus tepuk tangan.

Keberanian sejati adalah kesanggupan mengambil sikap benar ketika sikap itu mahal, membuat keputusan ketika menunda terasa lebih aman, dan memikul konsekuensi ketika orang lain memilih bersembunyi. Pemimpin yang berani bukan yang gemar membesarkan suasana, melainkan yang mampu berdiri tenang di tengah tekanan.

Pada titik ini, gagasan Robert K. Greenleaf tentang servant leadership juga penting. Greenleaf mengingatkan bahwa pemimpin yang sehat bukanlah orang yang menjadikan kuasa sebagai pusat dirinya, melainkan orang yang lebih dahulu memahami makna melayani.

Ukuran pemimpin bukan seberapa tinggi ia berdiri, tetapi apakah orang-orang yang dipimpinnya bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan lebih berdaya. Dalam dunia yang makin mudah terjebak pada citra, dominasi, dan personal branding, pelajaran ini terasa semakin relevan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak figur yang hanya tampak kuat. Kita membutuhkan lebih banyak pemimpin yang sungguh memperkuat orang lain.

Dalam dunia usaha, keberanian dan pelayanan bertemu ketika seorang pemimpin berani mengoreksi strategi yang salah, menahan ekspansi semu, memperbaiki budaya kerja, dan tetap memikirkan manusia di balik angka.

Dalam pemerintahan, keduanya bertemu ketika pemimpin menjaga kredibilitas kebijakan, bukan sekadar mengejar tepuk tangan jangka pendek. Pada akhirnya, kepemimpinan tidak boleh berhenti pada citra. Ia harus menjadi tanggung jawab moral.

Budaya, Teladan, dan Masa Depan

Edgar H. Schein menekankan bahwa budaya organisasi dibentuk terutama oleh apa yang diperhatikan, dihargai, diukur, dibiarkan, dan dikoreksi oleh pemimpin. Itu sebabnya budaya tidak lahir dari slogan. Budaya lahir dari keputusan yang berulang. Dari kompromi kecil yang terus dibiarkan. Dari kejujuran yang dihargai atau justru dihukum.

Dengan kata lain, budaya sebuah institusi pada akhirnya adalah jejak moral para pemimpinnya. Jika sebuah lembaga menjadi defensif, oportunistis, dan kehilangan nurani, masalahnya sering kali bukan pertama-tama pada sistem, melainkan pada kepemimpinan yang membentuk atmosfer moralnya dari hari ke hari.

Indonesia sangat memerlukan pemimpin yang memahami hal ini. Banyak persoalan kita bukan hanya teknis, melainkan juga kultural: budaya sungkan yang berlebihan, toleransi terhadap mediokritas, kecenderungan menutup masalah, dan lemahnya meritokrasi.

Pada masa normal, kelemahan seperti ini mungkin belum terasa fatal. Namun pada masa penuh tekanan, semuanya menjadi biaya mahal. Organisasi yang lambat belajar akan tertinggal. Institusi yang takut kepada kebenaran akan rapuh. Bangsa yang pemimpinnya lebih sibuk mengelola persepsi daripada memperbaiki fondasi akan kehilangan momentum.

Jim Collins melalui konsep Level 5 Leadership memberi penguatan penting: pemimpin besar justru sering memadukan kerendahan hati pribadi dengan kemauan profesional yang kuat. Mereka tidak sibuk membesarkan ego, tetapi membesarkan institusi.

Pelajaran ini makin penting ketika dunia kerja juga sedang diguncang percepatan kecerdasan artifisial (AI). Harvard Business Publishing menekankan bahwa kepemimpinan era AI menuntut kemampuan membayangkan ulang kolaborasi manusia dan mesin. Itu berarti pemimpin masa depan tidak cukup hanya paham teknologi. Ia harus matang secara moral, tajam secara strategis, dan rendah hati secara intelektual.

Pada akhirnya, krisis zaman ini bukan hanya krisis geopolitik, ekonomi, atau teknologi. Ini juga krisis teladan dalam kepemimpinan. Kita tidak kekurangan orang yang ingin memimpin.

Kita justru kekurangan figur pemimpin yang cukup tenang untuk berpikir jernih, cukup berani untuk mengambil sikap benar, cukup rendah hati untuk mendengar, dan cukup bersih untuk tidak menjadikan kepemimpinan sebagai panggung diri.

Karena itu, kebutuhan terbesar kita hari ini barangkali bukan pemimpin yang paling keras suaranya, melainkan yang paling tertib nuraninya; bukan yang paling cepat bereaksi, melainkan yang paling jernih menimbang; bukan yang sekadar memenangi hari ini, melainkan yang sanggup menjaga masa depan. Di tengah ketegangan dan kebisingan zaman, itulah pemimpin yang patut dicari, dibentuk, dan diteladani.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan penguatan hubungan ekonomi Indonesia–Jepang dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Tokyo. Penguatan ini ditandai dengan komitmen kerja sama bisnis bernilai sekitar US$22,6 miliar atau Rp384,2 triliun.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan, agenda hari pertama kunjungan Presiden di Jepang diawali dengan pertemuan empat mata bersama Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit itu dilanjutkan dengan jamuan makan siang kenegaraan.

“Presiden bertemu langsung dengan Kaisar Naruhito dan keduanya membahas hubungan Indonesia dan Jepang dalam suasana yang sangat baik,” ujar Sugiono dalam keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, Jepang tetap menjadi salah satu mitra paling strategis bagi Indonesia, baik dari sisi historis maupun ekonomi.

“Kita tahu Jepang adalah salah satu dari lima besar investor di Indonesia dan selama ini menjadi mitra penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

Sugiono menambahkan, pembahasan antara kedua pemimpin lebih menitikberatkan pada penguatan hubungan bilateral nonpolitis, termasuk kerja sama antarmasyarakat (people-to-people contact). Dalam kesempatan itu, Kaisar Jepang juga menyampaikan perhatian terhadap warga negara Indonesia di Jepang.

“Tadi Kaisar menyampaikan harapannya agar warga Indonesia di Jepang dapat diperlakukan dengan baik. Jika ada hal yang perlu menjadi perhatian, diminta untuk disampaikan agar hubungan masyarakat kedua negara semakin erat,” jelasnya.

Di sisi ekonomi, Presiden Prabowo turut menghadiri forum bisnis yang menghasilkan penandatanganan berbagai nota kesepahaman bernilai besar.

“Hari ini juga ditandatangani sekitar US$22 miliar kerja sama ekonomi. Ini menunjukkan hubungan ekonomi kedua negara makin intens,” ujar Sugiono.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang tengah berfokus pada transformasi struktural. Pemerintah, kata Sugiono, terus melakukan penyederhanaan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

“Presiden menekankan bahwa Indonesia sedang melakukan streamlining regulasi agar dunia usaha makin mudah dan menarik bagi investor,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat agenda transisi energi sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Indonesia saat ini dalam posisi full gear ahead untuk beralih ke energi terbarukan. Di tengah situasi global yang volatil, ketahanan energi menjadi sangat penting,” kata Sugiono.

Dia menambahkan, transformasi dari energi fosil menuju energi bersih menjadi salah satu prioritas utama yang akan dipercepat implementasinya.

Pada hari kedua kunjungan, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Agenda tersebut akan membahas isu-isu strategis yang lebih luas, termasuk kerja sama antarpemerintah di berbagai sektor.

Menurutnya, dengan rangkaian agenda tersebut, pemerintah menilai hubungan Indonesia–Jepang kian solid, tidak hanya dari sisi diplomatik, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan investasi di tengah dinamika global.

“Besok Presiden akan bertemu Perdana Menteri untuk membahas kerja sama yang lebih bersifat strategis dan antar pemerintah,” tandas Sugiono.

Jakarta (ANTARA) - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin terstruktur. Konsolidasi dilakukan, holding diperkuat, arsitektur pengawasan ditata ulang, dan kerangka hukum diperjelas. Secara kelembagaan, perubahan tersebut mencerminkan upaya membangun tata kelola yang lebih terintegrasi.

Pertanyaan mendasarnya tetap penting: sejauh mana transformasi tersebut mengubah desain sistem dan kualitas pengambilan keputusan, bukan sekadar mengganti struktur formal?

Dalam praktik tata kelola, setiap transformasi pada akhirnya memasuki fase krusial: fase ketika organisasi harus mengambil keputusan strategis yang menyentuh model bisnis, alokasi modal, dan disiplin risiko. Fase ini menentukan apakah perubahan bersifat substantif atau berhenti pada level administratif. Untuk memudahkan pemahaman, fase krusial tersebut dapat dipandang sebagai “aqabah”—titik pendakian yang menguji konsistensi pelaksanaan transformasi.

Peran strategis BUMN

Pembahasan mengenai transformasi BUMN tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Secara agregat, BUMN menyumbang sekitar 10–12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional melalui aktivitas usaha di sektor energi, keuangan, infrastruktur, pangan, telekomunikasi, serta berbagai sektor strategis lainnya.

Di sisi fiskal, BUMN juga memberikan setoran dividen kepada negara dalam kisaran puluhan, hingga lebih dari seratus triliun rupiah per tahun, bergantung pada kondisi ekonomi dan kinerja sektoral. Selain dividen, peran BUMN tampak pada pelaksanaan proyek-proyek strategis yang berpengaruh terhadap konektivitas, ketahanan energi, serta stabilitas pasokan pangan. Artinya, kesehatan BUMN bukan hanya isu korporasi, melainkan bagian dari isu stabilitas ekonomi nasional.

Dengan kontribusi sebesar itu, kualitas tata kelola BUMN memiliki implikasi langsung terhadap fiskal, pasar keuangan, dan persepsi investor. Keputusan investasi, ekspansi, atau restrukturisasi berdampak bukan hanya pada neraca perusahaan, tetapi juga pada daya tahan sistem ekonomi dalam menghadapi tekanan global. Karena itu, transformasi struktural BUMN perlu dibaca sebagai agenda ekonomi makro, sekaligus agenda tata kelola. Transformasi: Struktur dan Perubahan Sistem Penyederhanaan jumlah entitas dan penguatan holding bertujuan memperjelas garis akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi sistem. Konsolidasi diharapkan mengurangi duplikasi fungsi, memperkuat koordinasi antarentitas, dan meningkatkan kualitas pengawasan.

Sejumlah tantangan struktural masih terlihat. Beberapa entitas menghadapi tekanan profitabilitas dan beban utang yang signifikan, terutama di tengah dinamika ekonomi global. Potensi kerugian agregat yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat operasional, melainkan juga terkait desain model bisnis, struktur permodalan, serta kualitas pengambilan keputusan investasi.

Transformasi yang efektif memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap portofolio usaha.

Proyek yang tidak layak secara ekonomi perlu dihentikan lebih awal. Ekspansi harus berbasis analisis risiko yang terukur. Alokasi modal perlu diarahkan pada sektor yang memiliki nilai tambah jangka panjang dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu, penguatan neraca dan manajemen arus kas menjadi prasyarat penting agar entitas tidak bergantung pada dukungan jangka pendek yang berulang.

Tanpa langkah-langkah tersebut, perubahan struktur berisiko tidak menghasilkan perbaikan fundamental. Konsolidasi bisa berjalan di atas kertas, tetapi kesehatan sistem tetap rapuh.

Tantangan inersia

Perubahan struktural kerap menghadapi resistensi internal. Organisasi besar cenderung mempertahankan pola lama karena budaya kerja yang mengakar, kepentingan yang telah terbentuk, serta relasi organisasi yang sudah mapan. Dalam konteks BUMN, persepsi adanya dukungan negara sebagai penyangga risiko dapat memperkuat inersia tersebut. Jika tidak diimbangi dengan disiplin tata kelola yang kuat, ruang untuk penundaan koreksi akan terbuka. Selain itu, dalam hubungan antara negara sebagai pemegang mandat dan manajemen sebagai pengelola, terdapat potensi perbedaan orientasi kepentingan. Tanpa mekanisme pengawasan yang konsisten, keputusan strategis dapat lebih berorientasi pada stabilitas jangka pendek dibanding keberlanjutan jangka panjang. Di titik ini, konsistensi kepemimpinan menjadi faktor penentu: bukan hanya pada saat agenda transformasi diluncurkan, tetapi terutama ketika keputusan sulit harus diambil.

Disiplin tata kelola juga mencakup konsistensi dalam pengendalian biaya, transparansi pelaporan, dan penguatan pengukuran kinerja berbasis nilai tambah. Transformasi struktural memerlukan kemampuan untuk menata ulang insentif agar selaras dengan tujuan jangka panjang, bukan sekadar pencapaian target tahunan.

Transformasi

BUMN beroperasi di arena publik dengan ekspektasi yang kompleks. Selain mengejar kinerja keuangan, BUMN memikul mandat pelayanan dan stabilisasi sektor strategis. Di satu sisi, BUMN dituntut meningkatkan efisiensi dan memberikan dividen bagi negara.

Di sisi lain, BUMN harus menjaga aksesibilitas layanan dan stabilitas harga bagi masyarakat.

Keseimbangan antara mandat publik dan kesehatan finansial menjadi kunci keberlanjutan. Transformasi yang terlalu berorientasi pada laba dapat menimbulkan persepsi pengurangan fungsi sosial. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu longgar dalam aspek keuangan dapat meningkatkan tekanan fiskal dan melemahkan ketahanan jangka panjang. Karena itu, transformasi perlu dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang memadai.

Legitimasi publik menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem. Dukungan masyarakat terhadap arah transformasi akan lebih kuat apabila manfaatnya dapat dijelaskan secara jelas, termasuk dampaknya pada layanan, efisien ekonomi.

Risiko penundaan koreksi

Krisis korporasi umumnya tidak terjadi secara mendadak. Ia merupakan akumulasi dari risiko yang tidak ditangani tepat waktu. Leverage yang meningkat, proyek yang kurang produktif, serta tata kelola yang longgar dapat berkembang menjadi tekanan sistemik.

Penundaan koreksi mungkin memberikan stabilitas jangka pendek. Struktur terlihat tetap berjalan, proyek tetap berlangsung, dan persoalan dapat “ditahan” melalui berbagai penyesuaian sementara. Namun dalam jangka panjang, risiko tersebut dapat terakumulasi dalam bentuk pembengkakan subsidi, tekanan terhadap APBN, serta meningkatnya beban pembiayaan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh entitas tertentu, tetapi juga oleh perekonomian secara keseluruhan. Ketika tekanan meningkat, ruang fiskal menyempit, biaya pendanaan naik, dan kepercayaan publik dapat menurun. Karena itu, transformasi yang konsisten menuntut keberanian melakukan evaluasi berbasis data dan mengambil keputusan lebih awal sebelum risiko berkembang menjadi krisis.

Kerangka hukum

Penataan ulang kerangka hukum dan penguatan tata kelola merupakan fondasi penting dalam mendukung transformasi. Kejelasan relasi antara negara, entitas konsolidasi, dan manajemen operasional membantu mempertegas tanggung jawab serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan.

Namun regulasi dan struktur tidak secara otomatis mengubah perilaku organisasi. Implementasi menjadi faktor kunci. Budaya akuntabilitas, disiplin pelaporan, serta konsistensi pengawasan menentukan kualitas pengambilan keputusan. Sinergi antara kerangka hukum, struktur kelembagaan, dan komitmen kepemimpinan menjadi prasyarat keberhasilan transformasi.

Di titik ini, aqabah transformasi bukan lagi soal perumusan kebijakan, melainkan soal konsistensi pelaksanaan: apakah keputusan sulit benar-benar diambil, apakah disiplin kapital benar-benar dijalankan, dan apakah koreksi struktural dilakukan sebelum risiko menumpuk.

Kedalaman transformasi

Keberhasilan transformasi perlu dinilai melalui indikator substantif yang mencerminkan kesehatan sistem. Hal ini mencakup penguatan neraca dan perbaikan rasio keuangan, pengendalian leverage agar tetap dalam batas sehat, rasionalisasi portofolio usaha berbasis nilai tambah, konsistensi setoran dividen yang berkelanjutan, peningkatan transparansi pelaporan, serta stabilitas kontribusi terhadap PDB dan penerimaan negara.

Indikator tersebut penting karena transformasi yang hanya terlihat pada level struktur, tanpa memperbaiki kualitas keputusan dan hasil kinerja akan sulit bertahan.

Transformasi substantif ditandai oleh perubahan disiplin: keputusan investasi lebih selektif, risiko dikelola lebih sistematis, serta ukuran kinerja lebih terhubung dengan nilai tambah jangka panjang.

Resiliensi institusional

Tujuan akhir transformasi struktural BUMN adalah membangun resiliensi institusional. Resiliensi berarti kemampuan menghadapi tekanan ekonomi global dan dinamika fiskal, tanpa kehilangan stabilitas serta legitimasi publik. Resiliensi juga mencakup kemampuan menjaga kontribusi terhadap PDB dan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Krisis jarang terjadi dalam satu malam. Ia merupakan akumulasi dari keputusan yang tertunda dan koreksi yang tidak dilakukan tepat waktu. Sebaliknya, transformasi yang konsisten membangun fondasi ketahanan sejak dini. Kerangka hukum menyediakan dasar, struktur konsolidasi membentuk tata kelola, dan pengawasan menjadi instrumen pengendalian.

Kualitas hasil transformasi ditentukan oleh konsistensi implementasi dan ketegasan dalam pengambilan keputusan strategis. Transformasi struktural memerlukan kesinambungan kebijakan dan disiplin tata kelola.

Dengan kontribusi BUMN yang signifikan terhadap PDB dan fiskal, kualitas keputusan hari ini akan menentukan ketahanan sistem ekonomi di masa depan.

*) Armendra adalah profesional di sektor jasa keuangan, dan saat ini bertugas di BP BUMN. Tulisan ini merupakan opini pribadi

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembadagaram pada 2027 dinilai sulit terealisasi tanpa konsistensi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai target swasembada garam 2027 bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan proses transformasi nasional yang kompleks.

Marcellus menyebut persoalan garam nasional jauh lebih besar daripada sekadar kebutuhan dapur. Meski begitu, dia menekankan, swasembada garam 2027 seharusnya dipahami sebagai proses transformasi struktural, bukan sekadar target nol impor.

“Jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian politik, ia bisa menjadi tonggak kedaulatan pangan maritim Indonesia. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai ambisi yang mengendap, seperti kristal garam yang tak pernah benar-benar matang,” kata Marcellus kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan sertifikasi garam petambak untuk mencapai kadar NaCl 97% agar mendukung garam industri. Menurut Marcellus, langkah ini cukup efektif asalkan pemerintah konsisten menjadi offtaker.

Dengan standar yang jelas dan kepastian pasar, petambak tahu target kualitas yang harus dicapai dan siapa yang menyerap hasil produksi mereka. “Karena demand jelas mengejar angka tersebut, jika petani tidak mampu memenuhinya, pastinya industri akan mencari yang sesuai,” ujarnya.

Meski begitu, Marcellus menegaskan swasembada garam bukan sekadar target nol impor, melainkan proses transformasi struktural dalam industri garam nasional.

Transformasi tersebut mencakup pembangunan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim, penerapan teknologi yang memadai, dan sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Kualitas Garam RI

Menurut Marcellus, masalah mendasar swasembada garam bukan hanya soal volume, melainkan terletak pada kualitas. Terlebih, produksi garam nasional masih didominasi garam rakyat dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada cuaca.

Akibatnya, kadar natrium klorida sering di bawah standar industri 97%. Banyak garam rakyat hanya mencapai 90–94%, sehingga tidak dapat diserap oleh industri strategis seperti farmasi, makanan olahan, dan kimia.

Di samping itu, perubahan iklim menambah kompleksitas, karena pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada kualitas dan volume produksi. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa membuka impor demi menjaga keberlangsungan industri.

Dia menambahkan, keterbatasan modal dan teknologi di tingkat petani juga menjadi hambatan signifikan. Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan untuk mengadopsi teknologi.

“Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan yang memadai untuk mengadopsi teknologi geomembran, sistem kristalisasi modern, atau proses pemurnian lanjutan,” terangnya.

Di samping itu, dia juga menyoroti masalah tata kelola yang dinilai krusial. Menurutnya, pengelolaan garam nasional melibatkan banyak aktor, baik dari kementerian teknis, BUMN, hingga pemerintah daerah, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras.

Dia menambahkan, kebijakan impor, meski rasional untuk menjaga pasokan industri, sering menekan harga garam rakyat di bawah biaya produksi, melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas.

Keterbatasan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan sistem logistik, juga menurunkan daya tawar petani dan meningkatkan risiko kerugian. Padahal, garam adalah komoditas musiman yang memerlukan manajemen stok dan cadangan nasional agar surplus di satu musim dapat menutup defisit di musim berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju pada usia 100 tahun kemerdekaan, yang dikenal dengan visi Indonesia Emas 2045.

Pendapatan per kapita ditarget US$23.000–30.300 pada 2045, setara dengan negara-negara maju, dengan kontribusi PDB manufaktur meningkat menjadi 28%. Sebagai pijakan, PDB per kapita pada 2038 ditargetkan US$15.700. Ini butuh pertumbuhan ekonomi 6%–7% per tahun, dengan penguatan produktivitas dan transformasi struktural di sektor-sektor bernilai tambah tinggi.

Sejalan dengan itu, Asta Cita Kabinet Merah Putih menekankan pentingnya penghiliran dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat fondasi industrialisasi dan memastikan nilai tambah dinikmati di dalam negeri.

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Pada 2024, PDB per kapita hanya US$4.810, dengan pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%. Kontribusi PDB manufaktur hanya 18%–19%. Adapun negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Jerman, berhasil melakukan lompatan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi selalu didukung kontribusi manufaktur kuat di level 30%–40% terhadap PDB.

Karena itu, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan manufaktur sebagai penggerak utama.

Pengalaman Jepang memberi pelajaran penting. Chalmers Johnson dalam bukunya MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925–1975 (1982), menunjukkan bahwa peran MITI (Ministry of International Trade and Industry) sangat menentukan dalam merumuskan arah industrialisasi.

MITI mendorong proteksi selektif, kredit murah, dan promosi ekspor, dengan fokus pada pengembangan industri strategis seperti otomotif dan elektronik yang padat karya. Prof. G.C. Allen, ekonom University of London, menulis faktor-faktor pemacu ekonomi Jepang, surplus pertanian dialihkan untuk membiayai industri baru, sementara ekspor sutra menjadi devisa penting untuk mengimpor mesin dan teknologi.

Hasilnya, ekonomi Jepang berhasil take-off. PDB per kapita meningkat dari US$860 (1950) menjadi US$2.000 (1970). Pada fase ini, ekonomi tumbuh 9%–10% per tahun, dan kontribusi manufaktur terhadap PDB mencapai 35%. Kini, dengan PDB per kapita US$33.950 (World Bank, 2023), Jepang tetap menjadi negara maju dengan kekuatan manufaktur yang bertransformasi ke sektor jasa berteknologi tinggi.

Korsel, yang awal 1960-an, tergolong negara agraris dan miskin, telah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan industri dan teknologi global.

Alice Amsden dalam bukunya Asia’s Next Giant (1989) menekankan, keberhasilan Korsel terletak pada peran pemerintah dalam membangun ekosistem industri sehingga manufakturnya tumbuh pesat dengan kontribusi PDB lebih dari 30% pada 1980-an, dan ekonomi bertumbuh 8%–10% per tahun. Kini, PDB perkapita-nya US$35.410 (2023).

China memulai reformasi ekonomi sejak 1978. Kebijakan Reform and Opening-Up menjadi tonggak perubahan struktur ekonomi yang didominasi pertanian menuju industrialisasi dan manufaktur modern. Pemerintah gencar membentuk zona ekonomi khusus untuk menarik investasi asing, mempercepat transfer teknologi, dan memperkuat infrastruktur skala besar.

Hasilnya, China bertransformasi menjadi “pabrik dunia”, dengan PDB manufaktur konsisten di atas 30%, dan pertumbuhan ekonomi melonjak 10% per tahun (1980–2010). GDP per kapita pun meningkat pesat dari US$195 (1980) menjadi US$4.500 (2010), dan kini mencapai US$12.720 (2023).

Transformasi ini tidak hanya mengangkat lebih dari 800 juta penduduk keluar dari kemiskinan, tetapi juga menjadikan China salah satu kekuatan manufaktur dan ekonomi terbesar di dunia.

Jerman telah menjadi nega-ra industri maju jauh sebelum Perang Dunia II. Jerman juga berhasil melakukan Wirtschaftswunder (Keajaiban Ekonomi), yakni mengubah negara yang hancur akibat perang menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia.

Awal 1950-an, PDB per kapita Jerman sekitar US$2.300 (1950), dan PDB manufakturnya lebih dari 40%. Pertumbuhan ekonomi 1950–1973 sangat tinggi, 7%–8% per tahun, didorong ekspor industri dan efisiensi produksi. Motor utamanya adalah sektor manufaktur teknologi tinggi, terutama otomotif, mesin, dan rekayasa teknik.

Keunikan Jerman terletak pada konsistensinya menjaga kualitas dan inovasi industri, didukung sistem pendidikan vokasi dual system yang menghubungkan sekolah kejuruan dengan industri, termasuk kolaborasi dalam penyusunan kurikulum. Dengan GDP per kapita US$52.820 (2023), Jerman menempati posisi ke-18 tertinggi dunia, dan ketiga di Eropa, setelah Swiss dan Norwegia.

Meski sektor jasa menyumbang lebih dari 70% terhadap GDP, kekuatan manufaktur berteknologi tinggi tetap menjadi fondasi utama.

Berdasarkan evidensi pengalaman negara-negara maju, Indonesia perlu segera menempuh langkah-langkah strategis untuk memperkuat kembali basis industrinya. Pertama, penerapan kebijakan industri kompetitif, proinvestasi, dan konsisten, yang memberi arah jelas bagi sektor prioritas.

Kedua, penciptaan iklim investasi yang sehat dan transparan, dengan kepastian regulasi dan penegakan hukum yang mendorong kepercayaan pelaku usaha.

Ketiga, pemberian insentif fiskal tepat sasaran untuk mendorong investasi baru, adopsi teknologi mutakhir, dan riset yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Keempat, pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang andal, efisien, dan kompetitif untuk daya saing industri.

Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keahlian yang terintegrasi dengan dunia industri dan penguasaan teknologi terkini yang berorien-tasi pada inovasi dan digitalisasi proses produksi.

Sinergi dari seluruh kebijakan tersebut menjadi fondasi utama dan kunci keber-hasilan agar reindustrialisasi Indonesia dapat berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat dasar bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.

Jakarta, CNBC Indonesia - Transformasi struktural untuk mencegah deindustrialisasi dini bisa menjadi kunci pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% selama periode kepemimpinannya.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, transformasi itu harus dilakukan secara efektif dengan memperbaiki lebih dulu tiga sektor industri yang selama ini menjadi kontributor utama pertumbuhan: industri pertanian, perkebunan, dan perikanan; makanan dan minuman; serta perdagangan.

"Saya rasa dari berbagai program yang ada oleh pemerintah saat ini, perlu dikaitkan juga kepada tiga sektor yang menjadi sektor yang akan menjadi dasar untuk transformasi struktural perekonomian Indonesia itu," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Andry menjelaskan, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki kontribusi hingga 14% terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Namun, selama satu dekade terakhir, belum mampu terurus dengan baik, sehingga pertumbuhannya hanya sekitar 2,2%, jauh di bawah laju pertumbuhan ekonomi yang di kisaran 5%.

"Jadi pemerintah harus memastikan bahwa program-program yang ada tadi kemudian berdampak kepada sektor pertanian, perkebunan dan fisheries. Misalnya apakah MBG (makan bergizi gratis) kemudian meningkatkan demand bagi sektor pertanian di sini, value chainnya seperti apa," paparnya.

Untuk sektor kedua, yakni makanan dan minuman, kontribusinya ke PDB kata Andry bisa mencapai kisaran 19%. Namun, lagi-lagi pertumbuhannya masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi, dengan besaran hanya di sekitar 4,7%.

"Jadi memang bagi saya adalah kemudian bagaimana memberikan linkage dari program unggulan tersebut bagi dua sektor utama di Indonesia ini. Karena ini menyumbangkan lebih dari 30% dari PDB Indonesia," ujarnya.

"Itu tentu saja yang akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Jadi tidak kemudian naik di tahun ini kemudian melandai di tahun berikutnya. Dan tentu saja akan bisa membuat ketahanan dari sisi stabilitas di sektor finansial juga karena sektor-sektor tersebut cukup kuat dan bisa diproduksi dari dalam negeri," tegas Andry.

Sektor terakhir, kata Andry, yang bisa menjadi penopang transformasi ekonomi Indonesia hingga tumbuh lebih kencang ialah perdagangan besar dan eceran. Kontribusinya ke PDB selama ini bisa mencapai kisaran 13% untuk bisa mendorong pertumbuhan lebih cepat dalam jangka pendek hingga menengah.

"Jadi kalau digabung tiga sektor tadi dan pemerintah fokus kemudian membuat linkage dari program unggulan tadi ke tiga sektor ini, itu sudah menyumbangkan lebih dari 40% gitu. Dan ini tentu saja akan tetap secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi," ucapnya.

Andry menjelaskan, pemerintah saat ini memang sangat berkepentingan untuk mempercepat pertumbuhan karena dalam satu dekade terakhir telah ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam mencapai angka pertumbuhan di atas 5%. Akibatnya, banyak investor yang lebih memilih menanamkan modalnya atau foreign direct investment ke negara-negara seperti Vietnam.

"Karena secara relatif negara-negara tetangga kita sudah mampu kemudian tumbuh lebih agresif lagi dan ini yang menjadi salah satu alasan dasar kenapa investasi asing langsung banyak masuk ke Vietnam misalnya, ke negara-negara yang lain. Karena mereka membaca narasi pertumbuhan yang relatif lebih baik dari negara-negara tersebut," tutur Andry.