REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai sektor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Adapun nilai tukar rupiah, pada Selasa (26/5/2026) pagi, bergerak melemah lima poin atau 0,03 persen menjadi Rp 17.749 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.744 per dolar AS.

“Kita terus dalam koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi kalau teman-teman lihat, sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta.

“Kemarin misalnya ada isu terkait keterbatasan gas, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait pajak dan seterusnya,” ujarnya menambahkan.

Ia mengatakan pemerintah terus berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik guna mencegah potensi PHK saat ini. “Jadi kita lintas kementerian, kita satu tim. Kita terus memonitor,” ujar Yassierli.

Terkait kapan Satuan Tugas (Satgas) PHK akan diluncurkan dan mulai mengatasi persoalan di sektor ketenagakerjaan, Yassierli enggan memberikan informasi lebih jauh. Ia mengatakan pihaknya masih menunggu peluncuran satgas tersebut.

“Satgas PHK, kita tunggu momen launching-nya. Ini masih menunggu momen launching-nya,” kata dia.

Di sisi lain, Menaker juga menanggapi kabar PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, dan baru-baru ini melakukan PHK terhadap sekitar 350 karyawan.

Ia mengaku masih menunggu hasil laporan terbaru dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor yang sedang menindaklanjuti laporan tersebut. “Belum, laporan itu masih diterima oleh Pak Wamen. Saya belum mendapat update laporannya seperti apa, nanti kita tunggu,” kata Yassierli singkat.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan telah terjadi PHK terhadap sekitar 350 karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.

Perusahaan tersebut juga dinyatakan tutup akibat tidak mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi dan lesunya pasar global. “KSPI menegaskan bahwa penyebab utama PHK dan penutupan perusahaan tersebut adalah tekanan ekonomi global akibat perang yang berkepanjangan, yang menyebabkan harga bahan baku industri melambung tinggi dan ongkos produksi meningkat tajam,” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan pembatasan untuk sektor yang dapat mempekerjakan pada pekerja alih daya alias outsourcing. 

Upaya pembatasan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Dalam aturan terbaru, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada enam bidang, sebagaimana dilansir dari detik.

Adapun keenam sektor tersebut yakni:

1. Layanan kebersihan2. Penyediaan makanan dan minuman3. Pengamanan4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja5. Layanan penunjang operasional,6. Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

Yassierli menyatakan regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

"Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," ucap Yassierli dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

[Gambas:Youtube]

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli menyatakan bahwa Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Melalui Permenaker ini, Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya," ucapnya.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pekerja/buruh dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kebijakan work from home (WFH) bagi ASN berlaku setiap hari Jumat jangan dianggap hari libur.

ASN tetap wajib melaporkan hasil kinerjanya termasuk berada dalam pengawasan pimpinan.

"WFH Bukan Hari Libur: ASN wajib melaporkan hasil kinerja dan tetap berada dalam pengawasan pemimpin," bunyi keterangan postingan akun resmi Instagram @kemenpanrb, Kamis (2/4/2026).

Menteri PANRB Rini Widyantini telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Pelaksanaan Tugas Kedinasan yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

SE mengatur mengenai kebijakan WFH ASN seminggu sekali setiap Jumat.

"Skema Kerja Baru: penerapan 4 hari work from office (Senin-Kamis) dan 1 hari work from home (Jumat)," jelas Kementerian PANRB.

Rini menegaskan jika kebijakan WFH berbasis digital mendorong pelaksanaan tugas ASN lebih efisien.

Sehingga, produktivitasnya terjaga meski tak berangkat ke kantor.

"Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan," ujar Rini.

Bukan hanya ASN, pegawai di sektor swasta pun terkena kebijakan WFH.

WFH pegawai swasta

Dalam imbauan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kami diminta untuk menindaklanjuti sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja," jelasnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (1/4/2026).

Yassierli melanjutkan, pada 1 April 2026 merupakan momentum agar imbauan ini dipatuhi lalu dilaksanakan.

"Sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Perekonomian tadi malam, kita ingin tanggal 1 April ini menjadi momentum nasional bersama. Jadi imbauan ini untuk bisa dipedomani untuk dilaksanakan efektif mulai hari ini," katanya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian PANRB: WFH ASN Bukan Hari Libur!" dan "Simak Ketentuan Lengkap WFH Sehari Dalam Sepekan Bagi Swasta, BUMN, dan BUMD"

Pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat beberapa hal transformasi budaya kerja nasional, termasuk kebijakan energi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika global geopolitik saat ini.

"Khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Berikut sederet jurus pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia:

Airlangga menerangkan Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," terangnya.

Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi untuk dihemat mencapai Rp59 triliun. Airlangga juga menyebutkan sebagai langkah adaptif dan preventif untuk menghadapi dinamika global, pemerintah mendorong perubahan perilaku kerja berbasis digital.

"Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," ungkapnya.

Pemerintah akan menerapkan efisiensi mobilitas dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik. Adapun efisiensi perjalan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, sedangkan luar negeri hingga 70 persen.

"Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong dalam penggunaan transportasi publik dalam menjalankan kebijakan ini.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," sambung Airlangga.

Airlangga menyampaikan pemerintah mengimbau adanya penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan ruas jalan untuk car free day (CFD) di daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Hal ini selanjutnya akan diatur oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

"Khusus untuk daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Hal ini selanjutnya akan diatur melalui SE dar Menteri Ketenagakerjaan.

"Penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," kata Airlangga.

Adapun sektor-sektor yang dikecualikan dapat bekerja dari kantor atau lapangan, yakni sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Selain itu, pengecualian juga diterapkan bagi sektor strategis, seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Airlangga menekankan untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selama 5 hari dalam seminggu bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

"Kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya," kata Airlangga.

Sementara, untuk pendidikan tinggi, khususnya semester 4 ke atas akan menyesuaikan dengan SE dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah juga menyampaikan sejumlah imbauan umum kepada masyarakat dalam hal efisiensi energi. Masyarakat didorong untuk mulai menerapkan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk menerapkan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat juga diminta tetap melakukan aktivitas produktif seperti biasa untuk menggerakan roda ekonomi.

"Masyarakat diminta tetap produktif, menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa," tekannya.

Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga. Hal ini dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial.

"Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Airlangga.

Airlangga memperkirakan potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," tambahnya.

[Gambas:Photo CNN]

Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter.

Selain itu, Airlangga menyebutkan penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan mencapai Rp48 triliun.

"Dan ini dalam satu tahun, tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," terang Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat bijak saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.

Adapun pengaturan mengenai 50 liter per hari ini akan memanfaatkan fitur barcode yang ada di MyPertamina.

"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," ujar Bahlil

Menurut Bahlil, di saat-saat seperti ini pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Salah satunya, warga bisa mendukung dengan mengisi BBM secara bijak.

Sementara itu, untuk angkutan umum, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan tidak akan ada pembatasan pengisian BBM sebesar 50 liter.

"Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk angkutan trayek, angkutan umum bus. Pasti lebih dari itu. Standar saja," ujar Bahlil.

Pemerintah sedang mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan mengatur penyalurannya menjadi lima hari dalam sepekan.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu," ujar Airlangga.

Ia mengatakan, ada pengecualian penyaluran MBG untuk asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Potensi penghematan anggaran dari rangkaian optimalisasi ini disebut Airlangga dapat mencapai Rp20 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan seremoni pelepasan peserta program mudik gratis menggunakan armada transportasi bus, dengan tujuan ke wilayah Jawa Tengah (Jateng) hingga Jawa Timur (Jatim).

Bersama mitra strategis, Kemnaker akan memberangkatkan sebanyak 38 bus yang mencakup lebih dari 1.000 peserta mudik, dengan sebanyak 11 bus diberangkatkan pada Selasa (17/03) pagi.

"Kita mengapresiasi kerja sama dari para mitra yang selama ini sudah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memfasilitasi pelaksanaan mudik. Dan, kita tentu berharap kerja sama ini akan terus berlangsung. Kita ingin bisa memberangkatkan sebanyak-banyaknya dalam program mudik gratis ini," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam sambutannya saat melepas peserta mudik gratis di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa.

Yassierli berharap program mudik gratis menggunakan armada transportasi bus pada tahun ini, dapat berjalan secara aman dan nyaman seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kita ingin mudiknya aman, mudiknya nyaman, mudiknya selamat, bagi para pekerja atau buruh," ujar Yassierli.

Program mudik gratis kali ini difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, yang berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis ketenagakerjaan.

"Secara total memberangkatkan 38 bus dan lebih dari 1.000 orang pemudik yang diberangkatkan," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri.

Indah menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan oleh para mitra terhadap program mudik gratis selama empat tahun terakhir.

"Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para mitra-mitra industri yang sudah men-support, dan terima kasih karena rutin mensupport sejak empat tahun lalu," ujar Indah.

Indah mengungkapkan, para mitra strategis itu, diantaranya PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Freeport.

Kemudian, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), Aqua-Danone, PT Taspen (Persero), PT Tirta Investama, PetroChina, BPJS Ketenagaamerjaan, serta para mitra sebagainya.

Ia menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan dalam program mudik gratis pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu bergabungnya mitra pengemudi ojek online (ojol) sebagai peserta mudik.

Di sisi lain, pihaknya bersama mitra memohon maaf karena belum dapat memberikan kuota mudik graitis yang banyak bagi para pengemudi ojol, karena keterbatasan armada.

"Nanti akan berangkat tiga bis untuk para pengemudi transportasi online dari Gojek, Grab, Maksim, dan InDriver, dengan total 150 orang pengemudi online dengan tujuan mudik yaitu Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur," ujar Indah.

Sementara itu, Ia melanjutkan, terdapat dua bus dengan kapasitas 100 peserta mudik yang diperuntukkan bagi para pekerja anggota Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI).

"Anggotanya terdiri dari pekerja buruh yang berada di perusahaan sekitar Jabodetabek, dengan tujuan destinasi mudik adalah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar Indah.

Selanjutnya, pihaknya juga menyediakan sebanyak dua bus dengan kapasitas sebanyak 100 peserta mudik, untuk para pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang akan mudik wilayah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Berita baiknya juga Pak Menteri (Yassierli), tahun ini kita tingkatkan jumlah bis untuk pegawai honorer, dulu sebutan honorer, sekarang menjadi alih daya di Kemnaker dan di sekitar kementerian di sini (Jl. Gatot Subroto), tahun lalu hanya dua bis, tahun ini empat bis, dengan jumlah 208 orang tenaga ahli daya," ujar Indah.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri 2026, atau jika memungkinkan dibayarkan lebih cepat.

Yassierli mengatakan, bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk uang tunai, dengan besaran paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.

"BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir." ujarnya kepada awak media di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Menaker juga meminta perusahaan aplikasi transparan dalam menghitung besaran BHR keagamaan yang diterima pengemudi dan kurir online.

Selain itu, ia menegaskan pemberian BHR keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan lain yang selama ini telah diberikan perusahaan aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pemerintah turut mengimbau para gubernur di seluruh daerah untuk mendorong perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing agar memberikan BHR keagamaan.

Para kepala dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan juga diminta mengupayakan serta memantau pelaksanaan surat edaran tersebut.

Terkait kenaikan besaran bantuan, Yassierli menyebut tahun lalu BHR diberikan sebesar 20 persen, sementara tahun ini meningkat menjadi 25 persen.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Gubernur dan pimpinan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi di seluruh Indonesia.

Sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi atau pengemudi dan kurir online dalam menyambut Hari Raya Keagamaan dan untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir online, sekali lagi pemerintah mengimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mengkaji aturan Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) pada Lebaran 2026. Regulasi tersebut rencananya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum diterbitkan secara resmi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menghadap Presiden setelah kunjungan kenegaraan selesai. Pertemuan tersebut juga untuk melaporkan hasil diskusi dengan pihak aplikator terkait skema BHR.

“Hari Senin mungkin kami bisa temui nanti, atau hari Selasa. Nanti dari situ akan kami laporkan semua terkait dengan pertemuan kami dengan aplikator,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Jumat (27/2/2026).

BHR 2026 Disebut Lebih Besar dan Lebih Luas

Yassierli menegaskan bahwa hasil pembahasan sementara dengan aplikator mengarah pada kesepahaman untuk memperluas penerima manfaat serta meningkatkan nilai BHR dibanding tahun sebelumnya.

“BHR yang jelas kan komitmen dari aplikator, maka kan kita selalu komunikasi, akan lebih baik. Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar,” tambahnya.

Meski demikian, besaran pasti BHR belum diumumkan. Menurutnya, setiap aplikator memiliki kategori dan kriteria berbeda, termasuk terkait tingkat keaktifan pengemudi. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Terkait status aturan, apakah nantinya akan bersifat wajib atau sekadar imbauan melalui surat edaran (SE), Yassierli menyebut hal itu masih menunggu konsultasi dengan Presiden.

“Ya kita tunggu, kan saya baru mau konsultasi dengan Pak Presiden dahulu,” tambahnya.

BHR Minimal 75 Persen dari Rata-rata Penghasilan?

Di sisi lain, buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik skema BHR tahun lalu yang dinilai tidak layak. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut realisasi di lapangan jauh dari harapan.

“Bantuan hari raya itu cuma Rp50.000, bahkan banyak yang tidak dapat. Jadi perusahaan Grab, Gojek itu hanya memberikan Rp50.000,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (24/2/2026).

Ia mengusulkan formula baru berbasis rerata pendapatan pengemudi selama satu tahun. “Jadi 75% dari rata-rata pendapatan pengemudi ojek selama setahun. Dibagi 12, dapat rata-rata sebulan, dikali 75%. Minimal itu formula yang harus diberikan, bukan Rp50.000. Itu basa-basi dan menghina,” ujarnya.

Menurut Said, skema 75 persen tersebut sejalan dengan komponen penyusun upah pada umumnya yang terdiri dari 75 persen gaji pokok dan 25 persen tunjangan tetap. Sejumlah perusahaan aplikator memastikan program BHR akan tetap berlanjut pada 2026, meski skema detailnya masih disusun bersama pemerintah.

CEO GoTo Hans Patuwo menyatakan bahwa pihaknya akan kembali memberikan bonus kepada mitra dengan kinerja baik.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” kata Hans dalam konferensi pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) lalu.

Sementara itu, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menegaskan bahwa BHR diberikan berdasarkan indikator tertentu.

“BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Polemik Status dan Kriteria

Di tengah pembahasan tersebut, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai kebijakan BHR masih bersifat imbauan, bukan kewajiban hukum bagi perusahaan aplikator. Ketua SPAI Lily Pujiati menilai sejumlah syarat seperti persentase penyelesaian order berpotensi diskriminatif.

"Platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Dengan demikian, arah kebijakan BHR Ojol 2026 kini berada di tahap finalisasi. Pemerintah memberi sinyal kenaikan nilai dan perluasan penerima, sementara kalangan buruh mendorong skema minimal 75 persen dari rata-rata penghasilan. Keputusan akhir akan ditentukan setelah konsultasi dengan Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 2026 masih dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai aturan yang berlaku.

"Sesuai peraturan," katanya usai konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menanggapi keluhan sejumlah buruh yang meminta agar THR tidak dikenakan pajak, Yassierli mengatakan usulan tersebut masih dalam tahap kajian.

"Usulan tersebut harus kita kaji lagi," ujar dia.

Adapun THR merupakan bagian dari penghasilan pegawai yang termasuk objek PPh Pasal 21.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, penghitungan pemotongan pajak atas THR menggunakan mekanisme tarif efektif rata-rata (tarif efektif rata-rata/TER) yang terbagi dalam tiga kategori, yakni TER bulanan A, TER bulanan B, dan TER bulanan C.

Pengelompokan didasarkan pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Tarif yang dikenakan pada masing-masing kategori berkisar antara 0 persen hingga 34 persen, bergantung pada besaran penghasilan bulanan yang diterima.

Aturan mengenai pajak THR tidak diatur dalam satu pasal tersendiri, melainkan mengikuti hierarki peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, terdapat ketentuan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta pembaruannya pada 2025 dan 2026, diatur bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian, ASN menerima THR secara penuh tanpa potongan pajak dari penghasilan pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah resmi meluncurkan program Pelatihan Vokasi Nasional pada Jumat (27/2/2026). Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi kerja lulusan SMA/SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program tersebut dikhususkan bagi alumni SMA/SMK yang lulus dalam tiga tahun terakhir. Pada batch pertama, kuota yang disiapkan sebanyak 20 ribu peserta.

“Batch 1 sedang kami buka, teman-teman nanti bisa lihat lebih detail di web Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan di situ juga ada fasilitas-fasilitas dan seterusnya,” kata dia saat konferensi pers di Kantor Kemenaker, Jumat (27/2/2026) sore.

Yassierli menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk mengelola program ini bagi 70 ribu orang. Namun pada tahap awal, program akan menyasar 20 ribu peserta terlebih dahulu. Jika hasil evaluasi menunjukkan antusiasme tinggi, jumlah peserta berpeluang ditambah.

“Semoga nanti hasil evaluasi batch 1, 20 ribu orang, kalau nanti antusiasmenya bagus, kita tentu berharap jumlahnya tidak cukup hanya 70 ribu orang ya. Jadi 70 ribu orang itu sudah ada anggaran dari APBN,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang berminat diminta segera mendaftar sesuai keahlian dan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, Kemenaker akan melakukan proses seleksi.

Para peserta akan mengikuti pelatihan di balai-balai vokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kemenaker juga menyiapkan asrama bagi peserta dari luar daerah serta uang transport sebesar Rp20 ribu per hari selama mengikuti pelatihan.

“Kalau untuk pelatihan kita sesuai dengan Kepmen ya, bahwa uang sakunya Rp20 ribu per hari. Itu untuk membantu mereka yang mengikuti pelatihan,” kata dia.

Durasi pelatihan bervariasi, tergantung jenis program yang diikuti, mulai dari dua pekan, satu bulan, hingga tiga bulan.

“Harapan kami tentu ini bisa dioptimalkan. Jadi selain ada program magang nasional untuk lulusan perguruan tinggi, kita juga memberikan alternatif program untuk lulusan SMA dan SMK,” ujar Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menyebut Bantuan Hari Raya (BHR) driverojek online (Ojol) tahun ini bakal naik dibanding 2025.

Yassierli mengatakan, para pengusaha platform angkutan digital atau aplikator menyatakan bakal menambah BHR.

“Kemarin yang hasil (pertemuan) kita ya mereka komitmen, ada yang menyampaikan kami lebih sekian dari tahun lalu dan itu kita apresiasilah,” kata Yassierli saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Yassierli menekankan, pemberian BHR itu bagaimanapun tetap harus mempertimbangkan kondisi finansial perusahaan.

Selain itu, masing-masing perusahaan juga memiliki kategori tersendiri terkait siapa saja mitra kerja yang berhak menerima BHR.

Pada tahun lalu misalnya, BHR atau THR itu disesuaikan dengan seberapa aktifdriverojol.

Sebab, bisnis angkutan digital itu memang fleksibel dan bergantung pada produktivitas mitra.

“Orang yang memang full dengan orang yang part-time tentu harusnya berbeda. Karena kan ini model bisnisnya beda dengan pekerja biasa,” tutur Yassierli.

Adapun jumlah driverojol dan pekerja gig yang diperkirakan akan menerima BHR itu sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta orang.

Mereka merupakan driverojolaktif, bukan part time atau waktu tertentu.

“Jumlah total itu sebenarnya yang aktif itu antara mungkin kasarnya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta orang. Ya, kemarin berdasarkan data yang kita ini kan,” ujar Yassierli.

Meski demikian, Yassierlie mengaku belum mengetahui apakah BHR itu nanti akan bersifat wajib atau imbauan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari Senin mungkin kita bisa temui nanti, atau hari Selasa. Nanti dari situ nanti kita akan laporkan semua terkait dengan pertemuan kami dengan aplikator,” ucap Yassierli.

Diketahui, pada Lebaran tahun lalu Prabowo meminta perusahaan layanan angkutan membayarkan bonus hari raya dalam bentuk tunai.

Bonus diberikan berdasarkan tingkat produktivitasdriverojol maupun kurir online.

Saat itu, terdapat 250.000 driverojol dan kurir online aktif dan 1 juta sampai 1,5 juta lainnya yang berstatus part time.

“(Bonus Hari Raya) Dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).