JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk tim untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan di antaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Tim tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mengontrol penggunaan anggaran.

Purbaya mengatakan rencana itu muncul setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.

Ia mengatakan tim tersebut akan memberi informasi mengenai kondisi di daerah apa adanya.

Mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan omongan Kepala BGN.

"Kita diskusikan seperti itu. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen.

"Yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Tim Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan.

Selain pengawasan, Purbaya mengungkapkan Kepala BGN juga telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan pada program MBG.

Menurut dia, besaran penghematan cukup signifikan, tetapi pengumumannya akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia ke sini melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya.

Saat ditanya mengenai besaran efisiensi, Purbaya enggan merincinya. Ia hanya menegaskan kalau pemangkasan anggaran ini datang langsung dari Kepala BGN.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi, tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. (Efisiensi) bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri," ujarnya.

Pertemuan antara Purbaya dan jajaran BGN berlangsung pada Kamis (25/6) kemarin. Pembahasan mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

Lebih lanjut, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).

Pertemuan itu dalam rangka membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam pertemuan tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

"Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia," tulis BGN dalam unggahan Instagram resminya.

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

[Gambas:Instagram]

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Pertemuan Nanik dengan Purbaya sebelumnya memang telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, agenda tersebut sempat tertunda setelah Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden (Prabowo)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Saat itu, Purbaya menyebut belum dapat memastikan materi yang akan dibahas bersama Kepala BGN Nanik. Ia juga mengatakan pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Sementara itu, pembahasan anggaran MBG untuk 2027 masih berlangsung bersama Kemenkeu. Pagu indikatif yang saat ini dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, menurut Agustina, angka tersebut masih akan dikaji ulang oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah menetapkan pagu definitif dalam RAPBN 2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya untuk membongkar keseluruhan kasus tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) gugur setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan justice collaborator (JC).

Sony mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku lantaran merasa dirinya disudutkan dalam praktik rasuah tersebut. Padahal, Sony mengklaim berada dalam tekanan saat melakukan perbuatan menyimpang dalam pelaksanaan program MBG.

Usut punya usut, Kejagung menyatakan Sony merupakan pelaku utama dalam kasus program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, dia merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Terlebih, Sony juga dinilai tidak mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut. Dua alasan itu menjadi dasar Korps Adhyaksa menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.

"Atas dasar hal tersebut, ya kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, di Kejagung, Selasa (24/6/2026).

Kelanjutan Kesaksian Sony

Namun demikian, Syarief menyatakan keterangan-keterangan Sony Sonjaya dalam kasus ini tidak serta-merta dikesampingkan. Pasalnya, kesaksian Sony tetap menjadi bahan yang akan didalami dalam proses penyidikan.

"Semua informasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada kami, kepada penyidik, itu sangat kami hargai. Semua informasi sangat kami hargai dan itu bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini," tutur Syarief.

Kejagung juga merespons kekhawatiran bahwa Sony akan enggan membongkar keseluruhan kasus setelah permohonan JC ditolak. Dalam hal ini, penyidik menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak akan memengaruhi proses penyidikan.

Pasalnya, Korps Adhyaksa tidak hanya bergantung pada keterangan Sony Sonjaya. Alat bukti juga dapat diperoleh dari pihak lain.

Misalnya, melalui barang bukti elektronik, dokumen, keterangan ahli, hingga kesaksian pihak lain untuk mengungkap perkara ini secara terang benderang.

"Jadi kami tidak tergantung kepada keterangan satu orang saja. Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi," pungkasnya.

Respons Kubu Sony

Di sisi lain, kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, mengaku kecewa karena permohonan justice collaborator kliennya ditolak Kejagung. Menurutnya, Sony memiliki andil besar dalam mengungkap perkara ini, khususnya terkait pengaturan SPPG.

Lebih jauh, Sony Sonjaya disebut telah siap membongkar 41 nama besar yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, Krisna menyayangkan sikap Kejagung yang menolak pengajuan JC kliennya.

"Tapi amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," ujar Krisna saat dihubungi Bisnis, Rabu (24/6/2026).

Terlepas dari itu, Krisna menyatakan pihaknya tetap menghormati keputusan penyidik Kejaksaan Agung.

Adapun, Krisna mengatakan harapan terakhir untuk membongkar kasus ini adalah menunggu dikabulkannya permohonan JC kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain terkait JC, Krisna menyatakan Sony perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK karena telah menyatakan kesediaannya membongkar kasus MBG, baik dalam proses penyidikan maupun saat persidangan nanti. Oleh karena itu, keselamatan Sony harus dijamin.

"Iya, siang ini. Cuma poinnya gini, karena demikian kan kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Sony Sonjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," imbuhnya.

Dia berharap LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami meminta dan mendorong LPSK untuk objektif dalam menilai kasus ini, segera memberikan JC kepada Pak Sony sebagaimana diamanatkan undang-undang supaya Pak Sony mempunyai perlindungan dan ketenangan untuk mengungkap peran-peran besar pejabat yang terlibat," pungkasnya.

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

Bisnis.com, BATAM - Muncul ratusan massa yang menyebut diri Relawan MBG di Alun-Alun Engku Putri Batam Center Sabtu 20 Juni 2026, menyuarakan tuntutan untuk meneruskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi demonstrasi yang mayoritas berisi emak-emak ini hanya berlangsung sebentar.

Pantauan awak media, massa berpakaian serbaputih bertuliskan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka di tiba di depan landmark Welcome to Batam (WTB) dan melakukan long march.

Aksi demonstrasi itu berlangsung kurang dari 1,5 jam. Mereka membawa poster tulisan tangan dan spanduk berisi dukungan untuk program MBG. Satu mobil pick-up pun diparkir di tengah massa sebagai mimbar orasi.

Massa mayoritas berisi ibu-ibu meski juga terdapat bapak-bapak dan muda-mudi di tengah rombongan. Sebagian besar dari massa demonstrasi terlihat menutupi wajahnya dengan masker. Perwakilan massa aksi secara bergantian menyuarakan dukungannya terhadap MBG.

Ketua Aliansi Relawan Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis Kota Batam Galih mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan moral dari para relawan yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program MBG.

"Kami mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan masa depan generasi Indonesia. Program ini harus terus berjalan dan diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," kata Wahyu.

Dalam deklarasi yang dibacakan di hadapan peserta aksi, aliansi relawan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan dan penguatan Program MBG.

Mereka juga mendorong pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan perbaikan, pengawasan, dan evaluasi guna memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

"Kami berharap pelaksanaan Program MBG terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga semakin efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengawasan yang baik akan membuat program ini semakin kuat dan dipercaya publik," ujarnya.

Selain itu, para relawan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk upaya yang dapat menghambat keberlangsungan Program MBG. Menurut mereka, program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas dan masa depan generasi bangsa.

"Kami menolak segala bentuk tindakan yang dapat menghambat Program Makan Bergizi Gratis. Ini adalah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan masa depan anak-anak Indonesia," kata Wahyu.

Melalui deklarasi tersebut, Aliansi Relawan Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis Kota Batam juga menyatakan komitmen untuk menjaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif serta menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan long march dan deklarasi itu berlangsung lancar dengan pengawalan aparat keamanan serta mendapat perhatian masyarakat yang berada di sekitar kawasan ikon wisata Welcome to Batam.

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah.

Penghentian itu diatur dalam SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Pelaksanaan MBG TA. 2026.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menilai kebijakan meliburkan MBG merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola program, sekaligus meningkatkan efisiensi APBN.

Menurutnya, penyesuaian operasional selama periode hari libur dapat membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

AMMSI pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan SPPG-SPPG yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum, padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky dikutip Antara, Sabtu (20/6).

Ia memandang praktik semacam itu bisa menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan MBG.

Karena itu, lanjutnya, AMMSI mendorong BGN dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi serta menertibkan SPPG yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.

Rizky menilai langkah tersebut penting agar pelaksanaan program MBG tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebagai organisasi yang mewadahi mitra pelaksana MBG di berbagai daerah, AMMSI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas."Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," punkasnya.

[Gambas:Youtube]

Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini

Semarang (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kesepakatan itu dituangkan dalam "Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis" yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Jumat.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

"Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di sela acara.

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut, yakni pertama, menu MBG di Jateng akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu.

Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jateng dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26.000 per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35.000 per kg atau setara Rp20.000 per kg berat hidup.

Skema tersebut, kata tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jateng agar berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

"SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan, dan pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.

"Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jateng. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jateng," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebutkan bahwa kesepakatan itu menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG.

Hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jateng, serta pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.

'Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam," katanya.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jateng Suwardi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak.

"Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka ke-6 yaitu Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS) dalam kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan Glory jadi tersangka.

"Penyidik menetapkan saudara GHS selaku pihak swasta sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, Glory merupakan pihak swasta yang diminta oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Dadan diduga secara melawan hukum memberikan akses kepada saudara Glory untuk memperoleh titik dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan yang dimilikinya.

"Selanjutnya setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Glory juga diberi akses oleh Dadan untuk berkomunikasi dengan tim verifikator dalam melakukan pengurusan terhadap SPPG dari yayasan miliknya.

Setelah mengatur titik SPPG itu, GHS pun diduga memberikan uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing ke Dadan Hindayana. Uang itu diperoleh dari pihak-pihak yang ingin menjadi mitra MBG.

"GHS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS," pungkasnya.

Berikut daftar enam tersangka kasus MBG per Kamis (18/6/2026) :

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH)

2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS)

3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP)

4. Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Sony Sonjaya, Asep Yusuf Somantri (AYS)

5.Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM)

6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing (GHS)

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian pemimpin imbas kasus korupsi yang menjerat tiga mantan petingginya. Sejumlah aspek menjadi fokus pembenahan agar program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

BGN saat ini dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang menggantikan Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Nanik memastikan akan melakukan efesiensi dan melakukan evaluasi besar-besaran agar program bisa berjalan dengan baik.

Berikut daftar evaluasi yang akan dijalankan yang sudah dirangkum CNN Indonesia, Selasa (16/6):

Tak lama setelah ditunjuk jadi orang nomor satu di BGN, Nanik mengatakan akan menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

Ia memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Nanik juga mengatakan akan memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Menurutnya BGN memutuskan untuk mensetop sementara program MBG saat libur sekolah. Selain menghemat anggaran juga untuk melakukan pembenahan di dapur-dapur yang sudah berjalan saat ini.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," kata Agustina.

BGN bakal melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agustina mengatakan tujuannya untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Audit akan dilakukan saat libur sekolah.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Arum.

Evaluasi juga dilakukan pada jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Agustina, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," jelasnya.

Langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

BGN berencana mengubah skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebesar Rp6 juta per hari.

Insentif itu selama ini diberikan secara merata kepada seluruh dapur tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Agustina mengatakan skema tersebut akan dievaluasi seiring penataan ulang program MBG dan refocusing penerima manfaat yang tengah dilakukan pemerintah.

"Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua," ujar Agustina.

Arum juga menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

"Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif setiap SPPG), diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 150 meter, kan karena konflik kepentingan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan sekitar 8 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi dicoret dari daftar penerima seiring rencana refocusing atau penataan ulang sasaran program agar lebih tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memastikan intervensi gizi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.

"Contoh gampang, SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang mungkin uang sakunya anak-anaknya saja sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut Arum, BGN saat ini tengah menyusun ulang skema penerima manfaat dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi para ahli terkait kelompok usia yang paling membutuhkan intervensi gizi.

Ia menjelaskan fokus utama program MBG ke depan akan diarahkan pada kelompok yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak.

Dari hasil simulasi awal yang dilakukan BGN, refocusing penerima manfaat dinilai dapat menekan kebutuhan anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program, yakni memperbaiki status gizi masyarakat.

Arum mengatakan perhitungan efisiensi masih terus dilakukan dan belum bersifat final karena masih harus dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

"Kami masih exercise lagi berapa yang bisa kita efisiensikan. Tapi tujuannya adalah bagaimana indikator dan tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," ujarnya.

Ia menambahkan upaya efisiensi juga dilakukan setelah pemerintah sebelumnya melakukan penyesuaian anggaran MBG. Dari pagu anggaran program yang semula sebesar Rp268 triliun, sebagian dana telah lebih dahulu ditarik ke pos anggaran lain oleh Kemenkeu.

Meski demikian, Arum menegaskan refocusing tidak bertujuan memangkas layanan gizi, melainkan memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar memerlukan intervensi pemerintah.

"Refocusing ini adalah kami perlukan supaya pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," ujarnya.

Selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Arum menegaskan penataan dapur merupakan dampak lanjutan dari perubahan sasaran program, bukan tujuan utama kebijakan tersebut.

Ia menyebut sejumlah dapur akan diaudit, termasuk aspek kualitas dan kelayakan operasionalnya. Menurut dia, kualitas makanan yang dihasilkan tidak dapat dipisahkan dari standar dapur yang digunakan.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik dan sebagainya," ujarnya.

Kemudian, BGN juga akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi saat ini.

"Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujar Agustina.

Selain audit dapur, BGN mengaku tengah membenahi tata kelola internal, termasuk sistem data penerima manfaat yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terintegrasi.

Arum mengatakan perbaikan data menjadi prioritas karena kebijakan yang tepat hanya bisa disusun berdasarkan basis data yang akurat. Untuk itu, BGN mulai memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang telah memiliki data terkait penerima manfaat.

Menurut dia, pembenahan sistem ditargetkan berlangsung bertahap dalam satu hingga tiga bulan ke depan sebagai bagian dari penataan menyeluruh program MBG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Agustina saat menjelaskan langkah penataan SPPG menyusul terungkapnya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pegawai BGN dalam pengelolaan yayasan mitra dapur MBG yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

"Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif setiap SPPG), diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 150 meter, kan karena konflik kepentingan," ujarnya.

Agustina menegaskan fokus utama BGN saat ini bukan memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan program MBG tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi.

Ia mengatakan pendekatan tersebut berbeda dengan pola sebelumnya yang dinilai lebih menitikberatkan pada penambahan jumlah dapur.

"Fokus kami adalah penerima manfaat. Baru ngomong dapur. Dibedakan lho. Kalau yang dulu mungkin ujungnya, 'pokoknya dapur, buat sebanyak-banyaknya dapur'. Kami enggak mau. Pokoknya penerima manfaat dulu," katanya.

Agustina menerangkan pihaknya sedang melakukan refocusing penerima manfaat agar program benar-benar menyasar kelompok yang menjadi prioritas pemerintah. Dalam proses tersebut, BGN akan melibatkan Kementerian Kesehatan, ahli gizi, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitas intervensi yang diberikan.

Setelah pemetaan penerima manfaat dilakukan, BGN akan mengevaluasi keberadaan dan kualitas SPPG yang saat ini beroperasi.

Ia memastikan dapur MBG yang secara teknis memenuhi standar tetap dapat beroperasi. Namun, BGN tengah menyiapkan indeks dan standar baru sebagai dasar evaluasi.

"Yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru. Memenuhi itu, ya sudah," ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penggabungan hingga penutupan sejumlah SPPG apabila hasil audit menunjukkan dapur tersebut tidak layak beroperasi.

"Pasti ada SPPG yang bisa jadi akan disatukan, mungkin bisa jadi ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami, audit itu tidak layak," kata Agustina.

Pernyataan itu muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi program MBG oleh Kejagung. Dalam perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi sebelumnya mengungkap sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG diduga terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN dan tidak memenuhi syarat sebagai mitra program.

Menurut Kejagung, yayasan-yayasan tersebut tetap mendapatkan penunjukan melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN dan memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Selain dugaan pengaturan mitra dapur, penyidik juga mengusut dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa pendukung pelaksanaan MBG, mulai dari motor listrik, sepatu, tablet hingga televisi yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur mark up harga.