Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah resmi berpindah kantor dari Kebayoran Baru ke Pancoran, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (5/5/2026).

Lokasi markas baru Kompolnas ini tepatnya berada di Gedung Graha Sentana, Jalan Hajjah Tutty Alawiyah, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Ketua Kompolnas, Djamari Chaniago mengatakan tujuan dipindahkan kantor lembaga yang dipimpinnya itu agar masyarakat bisa mudah melapor.

"Hari ini saya bersama Pak Kapolri meresmikan penggunaan kantor baru untuk Kompolnas. Yang semula Kompolnas ada di sekitar Mabes Polri di sana sekarang pindah ke mari," ujar Djamari di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kemudian, Djamari yang juga menjabat sebagai Menkopolkam ini meminta agar masyarakat tidak ragu untuk datang ke kantor teranyar ini apabila ingin melapor.

Sebab, dengan dipindahkannya kantor pengawasan eksternal Polri ini diharapkan juga dapat meminimalisir keengganan masyarakat untuk melapor. Sebab, kantor terdahulu Kompolnas berada di wilayah PTIK Mabes Polri.

"Masyarakat yang berkepentingan atau berhubungan dengan Kompolnas bisa datang dengan tidak perlu ragu-ragu datang ke tempat ini, karena ini ada tempat lalu-lalang masyarakat kita semua di sini," pungkasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa dengan berpindahnya kantor Kompolnas ini maka diharapkan bisa lebih independen. Alhasil, Kompolnas sebagai mitra strategis Polri bisa melaksanakan tugasnya secara profesional.

"Tentunya dengan keberadaan gedung yang baru ini akan membuat Kompolnas semakin independen sebagai mitra strategis Polri untuk bisa menjaga agar institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan tugasnya secara profesional," ujar Sigit.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan terpantau terus menunjukkan pertumbuhan pada kuartal I/2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan masih tumbuh 8,04% secara tahunan pada kuartal I/2026 dan berkontribusi 0,38% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang tumbuh 5,61% secara tahunan.

Pertumbuhan sektor tersebut ditopang meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan nasional (HBKN) pada kuartal pertama tahun ini.

“Ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang tercermin dari peningkatan jumlah penumpang pada semua moda transportasi,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2026).

Peningkatan mobilitas itu juga tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada komponen transportasi dan komunikasi sebesar 6,91%, serta naiknya aktivitas sektor hotel dan restoran sebesar 7,38%.

BPS juga mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat sepanjang kuartal I/2026, didorong momentum libur nasional dan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, maupun pekerja swasta.

Membandingkan dengan kuartal I/2025, sektor lapangan usaha ini berhasil tumbuh 9,01% year on year(YoY), setelah melemah pada periode yang sama 2024 dengan petumbuhan mencapai 8,65%.

Sementara pada kuartal I/2023, sektor ini tumbuh hingga 15,93% YoY setelah pada 2022 mampu tumbuh hingga 15,79%—sejalan dengan pemulihan pascacovid.

Namun, ekonom menilai khusus untuk pertumbuhan sektor transportasi pada awal tahun ini belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan yang kuat, terutama karena adanya faktor musiman Lebaran yang tahun ini jatuh pada akhir Maret dan masuk ke kuartal I/2026.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan perlu dicermati lebih dalam karena mencampurkan aktivitas transportasi dan logistik dalam satu kelompok.

Selain itu, menurutnya, ada pengaruh low base effect karena momentum mudik tahun lalu tercatat pada kuartal II/2025 akibat Lebaran jatuh pada April.

“Jadi memang ada faktor low base effect juga, terutama mobilitas mudik yang tahun lalu masuk kuartal kedua, tahun ini masuk kuartal satu,” ujar Faisal.

Di sisi lain, Faisal menilai kenaikan harga avtur dan tiket pesawat mulai menggeser pola mobilitas masyarakat, terutama untuk perjalanan jarak jauh antarkota.

Dia mengatakan tren pelemahan penumpang pesawat sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum harga tiket melonjak tajam.

“Dalam kondisi harga avtur belum naik saja, minat masyarakat menggunakan pesawat sudah makin berkurang. Sekarang harga tiket naik sampai 40%-50%, tentu makin menurunkan minat masyarakat,” katanya.

Menurut Faisal, tekanan tersebut membuat pertumbuhan mobilitas masyarakat lebih banyak ditopang moda transportasi yang lebih murah seperti kereta api dan kapal laut.

Dia menilai kelompok masyarakat yang masih menggunakan pesawat kemungkinan akan semakin terkonsentrasi pada maskapai berbiaya murah atau perjalanan bisnis yang dibiayai perusahaan.

Sementara itu, permintaan dari sektor pemerintah diperkirakan ikut melemah seiring kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas perjalanan dinas aparatur sipil negara.

“Jadi mungkin tinggal swasta dan BUMN yang masih bisa diharapkan untuk tetap menggunakan pesawat dalam perjalanan-perjalanan bisnisnya,” tuturnya.

Perusahaan farmasi global Novo Nordisk memperkuat langkah inovasi dalam penanganan obesitas di Indonesia, di tengah meningkatnya prevalensi kondisi tersebut yang kini menjadi salah satu tantangan kesehatan utama nasional.

Data menunjukkan sekitar satu dari empat orang dewasa di Indonesia hidup dengan obesitas, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini tak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga memicu lonjakan penyakit tidak menular seperti diabetes dan gangguan kardiovaskular, serta membebani sistem ekonomi kesehatan.

World Health Organization (WHO) menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani obesitas. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia juga telah memperkuat arah kebijakan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Obesitas Dewasa 2025, yang menjadi acuan standar penanganan berbasis medis.

Sebagai pemimpin global dalam obesitas dan diabetes, Novo Nordisk mengambil peran terdepan di Indonesia melalui kepemimpinan inovasi, pendekatan berbasis sains, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Novo Nordisk menghadirkan terapi berbasis GLP-1 khusus obesitas pada 2025, menjadi yang pertama di Indonesia.

Terapi ini dirancang untuk membantu penurunan berat badan secara signifikan dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan kepemimpinan Novo Nordisk dalam menghadirkan solusi inovatif berbasis bukti ilmiah.

General Manager Novo Nordisk Indonesia, Sreerekha Sreenivasan mengatakan obesitas bukan sekadar tentang gaya hidup, melainkan penyakit kronis yang membutuhkan pendekatan medis jangka panjang.

"Sebagai pemimpin di bidang perawatan obesitas, kami di Novo Nordisk berkomitmen untuk menghadirkan inovasi berbasis sains, sekaligus mendukung sistem kesehatan agar mampu memberikan perawatan obesitas yang komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya.

Sreerekha menambahkan, selain inovasi terapi GLP-1, Novo Nordisk juga memimpin upaya perubahan paradigma terhadap obesitas melalui edukasi berkelanjutan. Kepemimpinan Novo Nordisk juga tercermin melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Novo Nordisk menjalankan inisiatif "Cities for Better Health" guna mendorong gaya hidup sehat di perkotaan. Kolaborasi juga dilakukan dengan UNICEF dalam pencegahan obesitas anak, serta program "Changing Diabetes in Children" bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Kementerian Kesehatan RI.

"Novo Nordisk juga menghadirkan platform digital Novocare.id sebagai sumber informasi tepercaya dan sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan tenaga kesehatan," tuturnya.

Dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional, Novo Nordisk Indonesia juga menjalin kerja sama manufaktur lokal dengan Bio Farma untuk mendukung proses produksi insulin.

Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses terhadap terapi diabetes sekaligus memperkuat ketahanan perawatan kesehatan nasional dalam menghadapi beban penyakit kronis yang terus meningkat.

Selama lebih dari 20 tahun hadir di Indonesia, Novo Nordisk terus berkomitmen dalam pengembangan ekosistem kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Melalui kepemimpinan inovasi di bidang perawatan obesitas dan diabetes, Novo Nordisk menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk membantu lebih banyak masyarakat Indonesia hidup lebih sehat dan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp55 triliun untuk menjadi salah satu stimulus ekonomi kuartal II/2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja pemerintah pada kuartal II/2026 lantaran basis kuartal II/2025 yang masih rendah. Untuk itu, belanja pemerintah dalam bentuk pencairan gaji ke-13 ASN ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan April-Juni 2026.

"Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni, nah itu juga salah satu penopang," terangnya pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (5/5/2026).

Pemerintah juga menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah insentif untuk kuartal II/2026, salah satunya untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membahas rencana pemberian insentif ini, Selasa (5/5/2026).

"Ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Airlangga.

Optimalisasi APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depannya juga diharapkan berasal dari bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun, serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.

Selain itu, implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.

"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

JAKARTA - Secara statistik, narasi kelas menengah Indonesia memang sedang muram. Laporan terbaru dari Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 86 juta jiwa kini berada di ambang "rentan”. Sebuah posisi di mana satu kali guncangan ekonomi saja cukup untuk melempar mereka keluar dari zona nyaman. Biaya hidup, mulai dari harga pangan hingga cicilan rumah , terus merangkak naik, sementara pertumbuhan gaji bulanan sering kali terasa berjalan di tempat.

Jika rata-rata kenaikan gaji tahunan di sektor formal sering kali tertahan di kisaran 4-5%, harga bahan pangan pokok dan kebutuhan dasar justru melesat jauh di atasnya. Mengutip data dari pusat informasi harga pangan nasional, lonjakan harga komoditas utama sering kali menyentuh angka belasan persen dalam setahun, menciptakan anomali di mana kenaikan gaji seolah "habis di pasar" sebelum sampai ke tabungan. Kelas Menengah Terus Menyusut, Mampukah RI Jadi Negara Maju di 2045?

Ketimpangan inilah yang memicu perubahan perilaku yang drastis di dalam rumah tangga. Jika dahulu resep utama menghadapi kesulitan ekonomi adalah berhemat dengan memotong biaya langganan hiburan atau memilih transportasi murah, kini strateginya telah berubah.

Ketika pengeluaran sudah berada di titik paling dasar, tidak ada lagi yang bisa dipotong. Satu-satunya jalan adalah menambah apa yang masuk ke kantong. “Kita melihat pergeseran pola yang cukup jelas. Banyak keluarga tidak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan saja,” kata Business Strategic Jakmall.com, Odie Rakaditya dalam siaran tertulis, Selasa (5/5/2026)

Menurutnya, keluarga Indonesia kini berhenti sekadar bersikap defensif. Mereka mulai mengambil langkah aktif dengan menjadikan bisnis sampingan bukan lagi sebagai "pekerjaan remeh", melainkan bagian integral dari strategi pertahanan finansial rumah tangga.

Karakteristik bisnis yang dipilih pun kian spesifik: risiko terkontrol dan fleksibilitas tinggi. Mereka tidak lagi mencari bisnis yang menuntut sewa ruko mahal, melainkan model usaha digital yang bisa dikelola dari ruang tamu setelah jam kantor usai atau di sela-sela mengurus anak. Platform digital seperti Jakmall.com kemudian hadir menjadi "sekoci" bagi mereka yang ingin memulai usaha secara terstruktur tanpa beban operasional yang mencekik. 3 Tips Raih Penghasilan Tambahan Tanpa Ganggu Pekerjaan Utama

Fenomena ini diprediksi tidak akan bersifat sementara. Selama tekanan ekonomi belum mereda, strategi memiliki lebih dari satu sumber pendapatan akan menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang paling realistis. ”Pada akhirnya, bagi keluarga Indonesia, "Normal Baru" ini bukan tentang keserakahan untuk menumpuk harta, melainkan tentang ketahanan dan cara paling jujur untuk menjaga stabilitas jangka panjang di tengah badai ketidakpastian,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga maksimal 5% per tahun menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, di balik potensi dorongan akses pembiayaan, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru bagi perbankan, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi motor utama penyaluran.

Di tengah fungsi intermediasi yang belum sepenuhnya pulih, bank dihadapkan pada dilema antara memperluas kredit atau menjaga kualitas aset.

Skema bunga rendah berpotensi meningkatkan permintaan, tetapi di sisi lain dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban bunga yang selama ini dihadapi masyarakat kecil, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, dia mengarahkan bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun, meskipun waktu implementasinya belum dirinci.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/5/2026).

Mengenai hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan regulator terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit.

Namun demikian, Adhika menekankan pentingnya desain program yang tepat agar ekspansi kredit tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap akan menjadi landasan utama.

“Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis.

Seiring dengan hal tersebut, Head of Research LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ini masih dapat ditopang oleh kinerja bank, selama struktur biaya telah diperhitungkan dengan baik.

Menurutnya, selama kebijakan KUR 5% sudah memperhitungkan biaya dana atau ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti halnya kredit KUR harusnya kinerja bank masih akan tetap baik.

Dian juga menilai bila bunga rendah maka potensi permintaan kredit akan naik semakin tinggi tentu dengan catatan didukung juga dengan perbaikan daya beli sehingga dapat optimal.

"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa kepada Bisnis.

Artinya, ruang pertumbuhan masih terbuka, tetapi sangat bergantung pada dua faktor utama yakni struktur bunga dan kondisi daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan di sisi permintaan riil, ekspansi kredit berisiko tidak optimal.

Hati-Hati NPL

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Financial Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kualitas aset jika ekspansi dilakukan tanpa seleksi yang ketat.

Dia mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara historis berada di kisaran 2% sampai 3%.

Namun, tekanan dapat meningkat ketika ekspansi dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha. Dengan tenor yang relatif singkat, yakni satu tahun, sebagian UMKM dinilai berpotensi mengalami ketidaksesuaian arus kas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% sampai dengan 4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk itu, Rizal menilai pendekatan penyaluran KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume menjadi lebih berfokus pada kualitas intermediasi.

Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi, skema penjaminan yang adaptif, serta pengawasan pasca-penyaluran melalui sistem peringatan dini.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi KUR dengan ekosistem usaha, termasuk keterhubungan dengan offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026 akan diperketat untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas penyaluran KUR sebelumnya yang dinilai masih perlu perbaikan dalam hal ketepatan penerima dan efektivitas penggunaan dana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa program pembiayaan dengan bunga rendah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan, kebijakan baru ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran KUR sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konsumsi masyarakat tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 berdasarkan pengeluarannya. Namun, pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut adalah belanja pemerintah sebesar 21,81% (yoy).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan bahwa PDB kuartal I/2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun. Pertumbuhannya mencapai 5,61% dibandingkan kuartal I/2026, namun terkontraksi dari kuartal IV/2025 yaitu 0,77% (qtq).

Berdasarkan pengeluarannya, konsumsi rumah tangga atau masyarakat dan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing-masing berkontribusi terbesar ke PDB yaitu 54,36% dan 28,29%. Namun, pertumbuhan secara tahunan investasi sedikit lebih tinggi yaitu 5,96% (yoy) dibandingkan konsumsi masyarakat sebesar 5,52% (yoy).

"Kontribusi total kedua komponen ini, konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan kontribusi 82,65% terhadap total PDB," terang Amalia pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tertinggi adalah restoran dan hotel yakni 7,38% (yoy), sedangkan transportasi dan konsumsi tumbuh 6,91% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan PMTB terutama ditopang oleh beberapa subkomponen utama. Subkomponen kendaraan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 12,39% YoY. Selain itu, subkomponen mesin dan perlengkapan tumbuh sebesar 10,78% YoY.

Sejalan dengan itu, realisasi investasi yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga menunjukkan peningkatan sebesar 7,22 persen.

Adapun dari sisi pertumbuhannya, konsumsi pemerintah menjadi PDB menurut pengeluaran yang tumbuh tertinggi pada kuartal I/2026 yakni 21,81% (yoy).

Amalia menyebut pertumbuhan tinggi ini didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai utamanya yakni pembayaran gaji ke-14 atau THR ASN dan TNI-Polri. Belanja pemerintah juga tumbuh tinggi berkat belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat.

"Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan triwulan I/2026 adalah konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat karena memang jatuhnya momentum hari besar keagamaan dan berlanjutnya program prioritas pembangunan pemerintah di triwulan I," pungkas Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa geliat ekonomi selama kuartal I/2026 telah terlihat dari transaksi online dan marketplace maupun dari kartu debit maupun kredit.

Untuk diketahui, BPS hari ini melaporkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% (year on year/YoY). Industri manufaktur dan konsumsi masyarakat masing-masing masih menjadi lapangan usaha dan pengeluaran dengan kontribusi terbesar ke PDB.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa performa konsumsi masyarakat selama Januari-Maret 2026 sudah terlihat berdasarkan Indeks Penjualan Eceran Riil sebesar 4,74% (yoy). Dari data BPS sendiri, konsumsi masyarakat juga tumbuh terlihat dari transaksi daring.

"Dari data yang dikumpulkan BPS, transaksi online, e-retail dan marketplace terlihat tumbuh 6,2% [6,19%, red] secara triwulanan," jelasnya pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, BPS turut mencatat nilai transaksi uang elektronik, kartu debit dan kredit tumbuh 4,2% (yoy) berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI).

Konsumsi masyarakat juga terlihat tidak hanya dari transaksi daring. Dampak kebijakan belanja pemerintah seperti pembayaran THR ASN dan TNi-Polri, pensiunan pada kuartal I/2026 turut berkontribusi.

Mobilitas masyarakat juga mengalami peningkatan, terlihat dari jumlah perjalanan wisata nusantara yang tumbuh 13,14% (yoy), serta jumlah kunjungan wisata mancanegara yaitu 8,62% (yoy).

Dari sisi kebijakan, Amalia turut menyampaikan bahwa pengendalian inflasi, kebijakan suku bunga acuan, paket stimulus dan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran mendukung aktivitas produksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan capaian tersebut berdasarkan besaran PDB pada kuartal I 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 bila dibandingkan kuartal I 2025 atau yoy (tahunan) tumbuh 5,61 persen," ujar Amalia dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 ditopang oleh sejumlah faktor. Antara lain, momen Ramadhan dan Idul Fitri serta sejumlah kebijakan pemerintah.

"Konsumsi masyarakat tumbuh. Konsumsi perkapita kelompok restoran dan hotel tumbuh 11,63 persen yoy," ucap Amalia.

Amalia mencatat tren peningkatan juga terjadi pada transaksi online selama kuartal I 2026. Pun dengan lonjakan perjalanan masyarakat saat periode Ramadan dan Idul Fitri.

"Pertumbuhan transaksi online dan marketplace sebesar 6,19 persen," kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 bisa mencapai target yakni minimal 5,5% (yoy).

Apabila target dan prakiraan ini terjadi, maka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini bisa menjadi pertumbuhan tertinggi sejak 2013 lalu, yang tumbuh hingga 6,02% (yoy) pada kuartal I/2013.

"Proyeksinya Q1 alhamdulillah. Masih sesuai [target]," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026) malam.

Pemerintah telah membidik pertumbuhan tinggi pada tiga bulan pertama 2026 dengan memanfaatkan momentum libur Idulfitri yang jatuh pada awal tahun. Efek libur akhir 2025 lalu juga diupayakan bertahan dengan strategi percepatan belanja guna mendorong konsumsi masyarakat.

Contohnya, dari belanja pemerintah saja, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau tumbuh hingga 31,4% (yoy). Belanja pemeirntah pusat tumbuh tinggi hingga 47,7% (yoy), sedangkan transfer ke daerah terkontraksi 1,1% (yoy).

Berbagai stimulus digelontorkan meliputi diskon transportasi Rp920 miliar, tunjangan hari raya Rp51,6 triliun untuk ASN serta TNI-Polri, serta bantuan pangan Rp13,37 triliun.

Pertumbuhan kuartal I (% yoy)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	4,87	5,11	5,03	5,01	(0,7)	2,97	5,07	5,06	5,01	4,92	4,72	5,21	6,02
Sumber: BPS

Meski demikian, sejumlah ekonom memprakirakan pertumbuhan akan berada di bawah target pemerintah di awal tahun. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 sebesar 5,3% atau masih di kisaran kuartal IV/2025.

"Pertumbuhan kurang lebih sama dibandingkan kuartal IV/2025. Net ekspor turun, seiring impor yang tumbuh kencang selama Q1 tanpa diimbangi ekspor," jelasnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, David menilai beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti intrabel serta penjualan mobil dan motor. Ini disebabkan lebih oleh hari kerja yang lebih sedikit.

Namun demikian, konsumsi selama Ramadan dan Lebaran dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Adapun komponen belanja pemerintah mengalami akselerasi, ditambah efek low base 2025 akibat efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Dari sisi komponen investasi, David memproyeksikan adanya akselerasi dengan indikasi belanja modal pemerintah serta impor barang modal yang meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan masih di atas 5%, bahkan berpotensi mencapai sekitar 5,44% (yoy).

Josua melihat penopangnya berasal dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sekitar 5,24% (yoy) didorong oleh seluruh siklus Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada kuartal I/026.

Akibatnya, belanja makanan, minuman, pakaian, transportasi, dan akomodasi meningkat. Hal ini turut diperlihatkan dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih kuat, kenaikan porsi konsumsi masyarakat pada Maret, serta pertumbuhan penjualan eceran.

Selain konsumsi, belanja pemerintah dan investasi turut menjadi kontributor besar dengan pertumbuhan sekitar 5,21% (yoy). Ini berbalik menguat dari kontraksi pada kuartal I/2025 karena akselerasi pencairan belanja sosial dan belanja operasional infrastruktur.

"Investasi diperkirakan tumbuh lebih kuat sekitar 7,23%, didorong oleh percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, belanja modal BUMN, dan pemulihan siklus investasi setelah tahun sebelumnya relatif tertahan," ujarnya kepada Bisnis.

Akan tetapi, dia mewanti-wanti pelemahan rupiah tetap menjadi risiko karena dapat menaikkan biaya impor barang modal dan menahan minat investasi asing apabila tekanan pasar keuangan global berlanjut.

Secara keseluruhan, gambaran ekonomi makro dinilai cukup seimbang di mana inflasi April mereda setelah puncak musiman Ramadan dan Idulfitri, surplus dagang Maret masih terjaga, dan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 tetap solid di atas 5%.

Josua melihat tiga tantangan utama ke depan, yaitu kenaikan harga energi global, pelemahan rupiah, dan impor yang tumbuh lebih cepat daripada ekspor.

"Dengan demikian, ruang kebijakan moneter untuk menurunkan suku bunga menjadi lebih terbatas, sementara kebijakan fiskal perlu tetap menjaga daya beli masyarakat tanpa memperlebar tekanan subsidi dan defisit secara berlebihan," pungkasnya.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro memprakirakan ekonomi bisa tumbuh sedikit lebih tinggi dari proyeksi Josu, yakni hingga 5,47% (yoy). Namun, faktor pendorongnya juga dinilai tetap sama, yaitu permintaan domestik yang lebih tinggi berkat belanja pemerintah, investasi dan konsumsi selama Ramadan.

Andry memproyeksikan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,2% (yoy), sedangkan belanja pemerintah mengalami rebound dari periode yang sama tahun lalu ke 5,5% (YoY).

Investasi atau PMTB diprakirakan menguat ke 6,5% pada kuartal I/2026. Namun, ekspor dinilai bakal mengalami moderasi sebagaimana proyeksi ekonom lainnya.

"Ekspor diprakirakan mengalami moderasi ke 2,8% (yoy) (dibandingkan 3,25% pada kuartal IV/2025) sedangkan impor tumbuh lebih cepat yaitu 7,63% (yoy) (dibandingkan 3,96% di kuartal IV/2025), merefleksikan permintaan domestik yang lebih kuat dan impor terkait investasi," ujar Andry melalui keterangan tertulis.

Bisnis.com, MEDAN – Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) resmi mengukuhkan Jimmy Ardianto sebagai Kepala Kantor Perwakilan (KPw) LPS Wilayah I Medan, Senin (4/5/2026).

Eks Sekretaris Lembaga di LPS pusat tersebut menggantikan Muhamad Yusron yang menjabat sejak LPS berkantor di Medan pada Mei 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan bahwa LPS terus memperkuat perannya untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan fondasi utama dalam industri keuangan. Hal ini tampak dari cakupan perlindungan LPS bagi nasabah di Medan yang mencapai 99,9% dari total 28,78 juta rekening.

Kepada Kepala KPw LPS I Medan yang baru dikukuhkan, Farid berpesan agar menjadikan sinergi sebagai landasan utama kerja. Apalagi melihat peran strategis Sumut dalam perekonomian nasional yang berkontribusi hingga 5,19% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, tertinggi di Pulau Sumatra. Apalagi, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di Sumut hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp340,68 triliun.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, di samping meningkatkan edukasi terkait syarat penjaminan simpanan, memahami dinamika wilayah Sumatera yang luas, dan menjaga standar pelayanan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat,” jelas Farid.

Senada, Gubernur Sumut yang hadir dalam pengukuhan Jimmy Ardianto sebagai Kepala KPw LPS I Medan menekankan pentingnya peran LPS dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sehingga masyarakat merasa aman menyimpan uangnya di bank.

Bobby juga menegaskan perlu kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Sumut, termasuk dengan memperhatikan kearifan lokal dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut.

“Tugas LPS bukan hanya soal teknis penjaminan saat ada bank yang tidak sanggup lagi, tapi bagaimana memperkenalkan diri melalui program-program yang edukatif. Masyarakat harus tahu bahwa uang mereka aman karena ada LPS yang menjamin,” kata Bobby.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mobilitas masyarakat meningkat pada kuartal I-2026, tercermin dari lonjakan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus). Kenaikan aktivitas ini turut mendorong perputaran ekonomi domestik di awal tahun.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan peningkatan mobilitas terlihat dari jumlah perjalanan wisnus yang tumbuh signifikan. “Kita bisa melihat meningkatnya mobilitas warga tersebut dari angka perjalanan wisatawan nusantara, yang sepanjang kuartal pertama tumbuh 13,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2025,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnus pada Januari–Maret 2026 mencapai 319,51 juta perjalanan, meningkat 13,14% secara tahunan (year on year/yoy). Khusus Maret 2026, jumlah perjalanan mencapai 126,34 juta atau melonjak 42,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain wisata domestik, BPS juga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Maret 2026 sebanyak 1,09 juta atau naik 10,5% yoy. Sementara itu, perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri (wisnas) tercatat 793.160 perjalanan, tumbuh 36,36% yoy.

Tingginya mobilitas masyarakat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama konsumsi. Hal ini tercermin dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp55 triliun sepanjang kuartal I 2026, meningkat 57,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan pada tiga bulan pertama tahun ini mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy. Peningkatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal pemerintah.

Seiring dengan itu, belanja negara hingga Maret 2026 tercatat Rp815 triliun atau naik 31% dibandingkan triwulan I 2025. Akselerasi belanja, terutama pada program prioritas, dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian.

Kombinasi antara meningkatnya mobilitas masyarakat dan ekspansi fiskal pemerintah di awal tahun menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tekanan geoekonomi global.