KOMPAS.com-Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026 di kisaran 5,7 persen. Target ini didorong melalui stimulus, percepatan belanja negara, serta penguatan pembiayaan industri padat karya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai peluang tersebut masih terbuka. Pemerintah memiliki waktu hingga akhir Juni untuk menjaga momentum.

"Kita akan dorong ke sana (5,7%). Masih ada Mei dan Juni, nanti kita lihat data dan kasih dorongan lagi ke ekonomi," ujar Purbaya, Jumat (25/4/2026).

Pemerintah akan mencermati data ekonomi secara berkala. Langkah lanjutan akan ditentukan berdasarkan perkembangan tersebut, termasuk opsi tambahan stimulus jika terjadi perlambatan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga. Upaya ini diharapkan mempercepat aliran likuiditas ke perekonomian.

Pemerintah juga menyiapkan instrumen lain. Bantuan tunai dan kebijakan pendukung lain diarahkan untuk menjaga daya beli dan aktivitas ekonomi.

Purbaya menilai kenaikan harga komoditas tidak selalu berdampak negatif. Harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi contoh.

Kenaikan harga global dapat mendorong penyesuaian domestik. Dampaknya bergantung pada besaran kenaikan dan respons kebijakan. Koordinasi lintas kementerian akan diperkuat untuk menjaga stabilitas harga.

Fokus lain diarahkan ke sektor riil, terutama industri padat karya. Pemerintah tidak menambah stimulus fiskal baru, tetapi mengoptimalkan program yang sudah berjalan.

"Yang utama kita adalah memaksimalkan semua program di perekonomian berjalan dengan baik, bukan menambah stimulus baru," terang Purbaya.

Pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha. Tujuannya mengidentifikasi kebutuhan di lapangan, terutama terkait pembiayaan.

Industri tekstil dan produk turunannya seperti alas kaki menjadi prioritas. Sektor ini masih memiliki potensi ekspor, meski menghadapi kendala akses kredit.

Pemerintah akan mengoptimalkan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pembiayaan berbunga rendah akan disiapkan untuk proyek yang dinilai prospektif.

Dukungan juga diperkuat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Kalau memang menjanjikan, kita ingin menghidupkan semua industri yang bisa dihidupkan di dalam negeri," ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Bidik Pertumbuhan Ekonomi 5,7% di Kuartal II, Purbaya Beberkan Strategi Pemerintah

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com — Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai ambisius dan menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Ekonom menilai, dalam kondisi ekonomi saat ini, laju pertumbuhan tersebut sulit dicapai dalam waktu dekat.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto, menyebutkan bahwa meskipun semua pihak menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, target 8 persen masih cukup jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini.

“Kita semua tentu menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun secara realistis, target 8 persen masih sangat jauh dari kondisi struktural ekonomi Indonesia saat ini,” ujar Akbar, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, perekonomian Indonesia memang menunjukkan ketahanan di tengah berbagai dinamika global.

Namun, sejumlah faktor struktural masih menahan laju pertumbuhan sehingga sulit melonjak secara signifikan dalam waktu singkat.

Target ambisius pemerintah

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh hingga 8 persen.

Kepala Negara bahkan menyampaikan optimisme bahwa angka tersebut bisa dicapai atau bahkan dilampaui seiring dengan potensi ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mendorong percepatan pertumbuhan melalui peningkatan investasi, konsumsi domestik, serta penguatan sektor industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menyampaikan, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai dengan memanfaatkan berbagai mesin pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, serta peningkatan ekspor.

Selain itu, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi dalam jumlah besar untuk mendukung target tersebut.

Dalam berbagai perhitungan kebijakan ekonomi nasional, realisasi investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan 8 persen diperkirakan mencapai sekitar Rp 13.032,8 triliun pada periode 2025–2029.

Investasi tersebut diharapkan berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Rekam jejak pertumbuhan ekonomi Indonesia

Meski target pertumbuhan ekonomi tinggi kerap menjadi aspirasi dalam perencanaan pembangunan, capaian historis Indonesia menunjukkan bahwa angka tersebut tidak mudah diraih.

Akbar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen hanya terjadi beberapa kali sepanjang sejarah perekonomian Indonesia.

“Dalam 30 tahun terakhir, Indonesia tak pernah lagi mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lompatan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan perubahan besar pada struktur ekonomi nasional, termasuk peningkatan produktivitas, efisiensi sektor industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ia juga menilai, meskipun perekonomian Indonesia relatif stabil, pertumbuhan masih berada dalam kisaran moderat.

Sejumlah lembaga internasional maupun lembaga riset dalam negeri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada di sekitar 5 persen.

“Perekonomian Indonesia tahun 2026 diperkirakan tumbuh di angka normal 5 persen,” kata Akbar.

Proyeksi tersebut menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak dalam pola yang relatif stabil, tetapi belum cukup cepat untuk mencapai target 8 persen dalam waktu dekat.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang

Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB).

Akbar menjelaskan, konsumsi domestik diperkirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Selain konsumsi, investasi juga menjadi komponen penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuasi. Oleh karena itu, peningkatan investasi yang konsisten menjadi salah satu faktor penting jika Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam berbagai proyeksi ekonomi, konsumsi rumah tangga tetap diperkirakan menjadi mesin utama pertumbuhan, sementara investasi dan ekspor menjadi faktor pelengkap yang dapat mempercepat ekspansi ekonomi.

Tantangan struktural ekonomi

Sejumlah tantangan struktural masih mempengaruhi kemampuan ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih cepat.

Akbar menilai, kebijakan ekonomi yang ada saat ini masih belum cukup kuat untuk mendorong akselerasi pertumbuhan secara signifikan.

Di sisi lain, dinamika ekonomi global juga turut mempengaruhi prospek pertumbuhan nasional. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan harga komoditas, serta ketegangan geopolitik dapat berdampak pada kinerja ekspor maupun investasi.

Selain faktor eksternal, struktur ekonomi domestik juga memiliki sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, kualitas infrastruktur, serta daya saing industri nasional.

Tanpa perbaikan di berbagai sektor tersebut, percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen akan sulit tercapai dalam waktu singkat.

Peran investasi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi

Pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam berbagai rencana pembangunan, peningkatan investasi dipandang penting untuk memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah sektor industri.

Perhitungan pemerintah menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan realisasi investasi dalam jumlah besar selama beberapa tahun ke depan.

Estimasi kebutuhan investasi mencapai lebih dari Rp 13.000 triliun selama periode 2025–2029.

Besarnya kebutuhan investasi tersebut menunjukkan, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada konsumsi domestik, tetapi juga pada peningkatan aktivitas investasi yang signifikan.

Investasi juga diharapkan dapat mendorong transformasi ekonomi menuju sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan

Meski target pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai sulit dicapai dalam waktu dekat, perekonomian Indonesia tetap diproyeksikan tumbuh stabil.

Sejumlah proyeksi ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan Indonesia masih berada di kisaran sekitar 5 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Stabilitas konsumsi domestik, aktivitas investasi, serta kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut.

Dalam konteks global, Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Namun untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, diperlukan peningkatan produktivitas serta transformasi struktural yang lebih kuat.

Momentum kebijakan ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu agenda besar dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah menilai potensi ekonomi Indonesia cukup besar, didukung oleh populasi yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta peluang pengembangan industri bernilai tambah.

Namun, ekonom menilai bahwa untuk mencapai target tersebut, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan konsisten.

Percepatan investasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan sektor industri menjadi beberapa faktor yang dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Di tengah berbagai peluang dan tantangan tersebut, perdebatan mengenai realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi 8 persen masih terus berlangsung di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Danantara Indonesia menegaskan komitmennya sebagai penggerak investasi strategis nasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen melalui pipeline proyek lintas sektor, penguatan kemitraan global, serta percepatan hilirisasi.

Hal ini disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia yang dihadiri para ekonom, lembaga keuangan, investor, dan pelaku industri. Presiden Prabowo Subianto menyorot capaian awal kinerja Danantara.

“Belum genap satu tahun, namun dari laporan sementara yang saya terima, hasil efisiensi dan reformasi yang Danantara jalankan sudah menunjukkan peningkatan hingga empat kali lipat dibandingkan 2024. Ini capaian yang luar biasa, tetapi tidak boleh membuat kita cepat puas. Justru harus terus dikejar,” ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan investasi yang dijalankan berorientasi pada dampak ekonomi nyata. “Danantara hadir untuk memastikan investasi tidak hanya menghasilkan return finansial, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri, dan mendorong transformasi ekonomi nasional,” ujar Rosan.

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi, Rosan menyatakan Indonesia diproyeksikan membutuhkan investasi PMA dan PMDN sekitar Rp13 ribu triliun pada periode 2025–2029. Realisasi investasi nasional pada 2025 sendiri mencapai Rp1.931,2 triliun dan menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja.

Rosan menambahkan hilirisasi menjadi motor utama. Sepanjang 2025, investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional, dengan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Danantara Indonesia menyiapkan pipeline investasi lintas sektor bernilai puluhan miliar dolar AS, termasuk proyek hilirisasi mineral, energi baru, agrikultur, infrastruktur digital, hingga pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy). Rosan memaparkan sejumlah proyek yang tengah disiapkan, antara lain:

1. Pengembangan fasilitas Waste-to-Energy di 33 kota;

2. Investasi agrikultur terintegrasi di dalam dan luar negeri;

3. Pengembangan data center platform bersama operator global;

4. Proyek hilirisasi energi seperti bioethanol, bioavtur, dan DME;

5. Penguatan industri pangan, termasuk poultry dan pengolahan garam.

“Secara keseluruhan, pipeline proyek hilirisasi lintas sektor memiliki potensi investasi sekitar 26 miliar dolar AS dan diperkirakan mampu menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja langsung maupun tidak langsung,” ucap Rosan.

Di level global, Danantara Indonesia memperluas kemitraan strategis melalui kerja sama dengan sovereign wealth fund dan lembaga keuangan internasional. Kepercayaan investor internasional juga tercermin dari peringkat kredit: Danantara Investment Management memperoleh rating BBB dengan outlook stabil, sejalan dengan sovereign rating Indonesia.

“Setiap investasi harus memiliki multiplier effect: industri tumbuh, teknologi berpindah, lapangan kerja tercipta, dan kapasitas nasional meningkat,” lanjut Rosan.

Rosan menilai momentum reformasi ekonomi harus dijaga agar investasi terus mengalir dan memberikan dampak nyata. “Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Tugas kita adalah memastikan momentum ini diterjemahkan menjadi investasi riil, pertumbuhan industri, dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Untuk mencapai target 5,4 persen maka koordinasi fiskal moneter harus intens dilakukan,

Kota Padang (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Andalas (UNAND), Sumatera Barat (Sumbar) Efa Yonnedi mengungkap, sejumlah strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026.

"Untuk mencapai target 5,4 persen maka koordinasi fiskal moneter harus intens dilakukan," kata Ekonom UNAND Efa Yonnedi di Kota Padang, Selasa.

Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada 2026 sebagai langkah strategis menuju visi pertumbuhan jangka panjang hingga delapan persen.

Selain fokus pada kebijakan fiskal moneter, eks Konsultan Bank Dunia tersebut menyebut pembenahan kendala struktural juga menjadi krusial agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat di awal tahun berjalan.

Salah satu perbaikan struktural yang harus diperhatikan ialah bagaimana membuat bisnis di Tanah Air mudah, menarik investor ke provinsi atau kabupaten dan kota yang potensial.

Efa yang juga Rektor UNAND tersebut mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pada sebesar 5,4 persen tidak boleh hanya sebatas tumbuh secara angka, tetapi juga harus merata dan memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat.

"Target pertumbuhan ekonomi harus bisa mengurangi angka kemiskinan dan menyediakan lapangan pekerjaan," katanya.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 bisa tercapai apabila pemerintah terutama pemangku kebijakan bisa memfokuskan pada kebijakan fiskal moneter, dan pembenahan kendala struktural.

"Target ini bisa saja tercapai asalkan semuanya bergerak dengan speed yang full serta koordinasi lintas fiskal dan moneter," ujarnya.

Optimisme pertumbuhan ekonomi 5,4 persen didukung oleh inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan serta konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2. Sementara, sektor manufaktur terus berada di zona ekspansi dengan purchasing managers index manufaktur November 2025 sebesar 53,3.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Filipina menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahun ini seiring ekspektasi dampak skandal korupsi besar-besaran masih akan terasa pada paruh pertama 2026.

Melansir Bloomberg pada Senin (5/1/2026), Sekretaris Perencanaan Ekonomi, Arsenio Balisacan menyebut, perekonomian Filipina kini diproyeksikan tumbuh antara 5% hingga 6% pada 2026, lebih rendah dibanding target sebelumnya sebesar 6%–7%.

“Perkembangan tahun lalu kemungkinan masih akan terasa tahun ini, meski efeknya mulai berkurang. Kami memperkirakan pertumbuhan kuartal pertama atau setidaknya paruh pertama tahun ini masih belum sebaik yang kami harapkan," ujar Balisacan dalam konferensi pers setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani undang-undang anggaran 2026.

Dia memprediksi perekonomian Filipina tumbuh antara 4,8% hingga 5% pada 2025, melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah target 5,5%–6,5%. Adapun, target pertumbuhan untuk 2027 juga diturunkan menjadi 5,5%–6,5% dari sebelumnya 6%–7%.

Penurunan target tersebut mengikuti perlambatan pertumbuhan yang tajam pada kuartal III/2025, yang sebagian disebabkan oleh pengeluaran infrastruktur yang lebih ketat menyusul tudingan kolusi antara pejabat pemerintah dan kontraktor swasta untuk meraup dana proyek mitigasi banjir.

Sentimen investor juga memburuk seiring menurunnya prospek ekonomi, padahal Filipina sebelumnya termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia.

Meski demikian, Balisacan optimistis ekonomi akan pulih pada paruh kedua tahun ini, dengan inflasi yang diproyeksikan terkendali dapat mendorong konsumsi, salah satu pilar utama perekonomian Filipina.

Pemerintah juga memperkirakan nilai tukar peso berada pada kisaran 58–60 terhadap dolar AS, setelah sempat menyentuh rekor terendah 59,26 pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada awal hingga sekitar September 2025. Tekanan terasa cukup kuat pada periode tersebut.

Memasuki kuartal IV 2025, kondisi mulai berubah. Pemulihan ekonomi terlihat lebih jelas seiring penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah dan langkah bank sentral.

“Ada nampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu gak seoptimal yang saya duga sebelumnya. Harusnya ekonominya lari lebih cepat karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya menjelaskan, perbaikan kinerja ekonomi terjadi setelah kebijakan pemerintah diselaraskan dan direspons otoritas moneter. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai semakin solid pada paruh akhir tahun.

Koordinasi tersebut menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Purbaya optimistis laju ekonomi akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 dinilai realistis. Purbaya menyebut capaian tersebut tidak sulit diraih dengan koordinasi kebijakan yang lebih intensif.

Untuk 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,2 persen secara tahunan. Pertumbuhan kuartal IV diperkirakan melampaui 5,5 persen.

Tren pemulihan di akhir tahun dinilai menjadi modal penting untuk akselerasi pada tahun berikutnya. Pemerintah berencana mempercepat realisasi belanja fiskal sejak awal 2026.

Koordinasi dengan Bank Indonesia juga terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif dengan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah menegaskan tetap menjaga batas kewenangan otoritas moneter.

Dari sisi struktural, pemerintah mulai mengintensifkan penyelesaian hambatan usaha melalui forum debottlenecking. Forum tersebut baru digelar satu kali dan sudah memetakan persoalan utama pelaku usaha.

“Ke depan, forum tersebut akan digelar rutin setiap pekan untuk menghapus berbagai regulasi dan hambatan yang mengganggu iklim bisnis,” ujar Purbaya.

Langkah ini mulai menarik perhatian investor asing. Minat investasi dari sejumlah negara, termasuk Singapura, disebut meningkat. Sejumlah investor telah merealisasikan penanaman modal.

Purbaya meyakini konsistensi kebijakan akan memperbaiki iklim investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dinilai lebih terbuka.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Tinggal menghitung hari, 2025 akan segera berakhir dan gerbang baru tahun 2026 bakal segera terbuka lebar.

Perjalanan waktu satu tahun terakhir, tentunya banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perekonomian nasional masih terlihat kokoh, walaupun banyak catatan yang mengiringi.

Tidak bisa dipungkiri, bencana alam yang terjadi di Sumatra, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, membuat fokus pemerintah terbagi dalam menuntaskan akhir tahun 2025. Pemerintah sendiri telah menyatakan siap untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 triliun, dalam rangka mendukung penanganan bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. Oleh sebab itu, pemanfaatan dana tersebut perlu segera dioptimalkan agar ada kepastian bagi masyarakat untuk keberlanjutan penanganan bencana hingga pembangunan kembali.

KINERJA 2025

Kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2025 masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,2%. Sampai dengan triwulan III/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,04%, setelah sebelumnya, triwulan I/2025 tumbuh sekitar 4,87% dan triwulan II/2025 tumbuh sekitar 5,12%. Pemerintah hingga akhir tahun 2025 perlu bekerja keras, untuk mencapai target pertumbuhan 5,20% tahun 2025 secara keseluruhan.

Artinya, pertumbuhan ekonomi triwulan IV/2025 harus mencapai 5,77%. Walaupun ada stimulus fiskal dan moneter ditambah libur Natal dan Tahun Baru, target pencapaian pertumbuhan ekonomi 2025 akan sangat sulit untuk dicapai.

Pemerintah perlu memastikan konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan tambahan bantuan sosial serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru. Adapun, Purchasing Managers’ Index (PMI) diharapkan tetap pada level ekspansif pada angka 5,12, menunjukkan optimisme dan pemulihan aktivitas ekonomi. Di samping itu, kinerja perdagangan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari realisasi perdagangan Indonesia yang mengalami surplus US$35,88 miliar sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025, naik US$10,98 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Surplus ditopang oleh komoditas nonmigas sebesar US$51,51 miliar, sementara komoditas migas mengalami defisit US$15,63 miliar.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor migas sudah memasuki masa sunset dan perlu segera mencari alternatif baru.

Catatan penting yang perlu diangkat adalah, terkait kinerja sektor pajak. Penerimaan pajak hingga Oktober 2025 menunjukkan kinerja yang belum menggembirakan. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir November baru mencapai Rp1.634,4 triliun atau sekitar 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun, terkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara pada saat yang sama mencapai Rp2.911,8 triliun, atau setara 82,5% dari proyeksi atau outlook belanja sampai akhir tahun senilai Rp3.527,5 triliun. Total belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook, dan transfer ke daerah sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook sebesar Rp864,1 triliun.

PERIODE PEMBUKTIAN

Tahun 2026 merupakan ujian yang sesungguhnya bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerja ekonominya. Delapan agenda prioritas akan menjadi penentu laju pertumbuhan ekonomi, di tengah tantangan global, yang memerlukan pelaksanaan program yang optimal untuk memperkuat fundamental ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desain kebijakan fiskal yang akan digunakan pada 2026, diharapkan memiliki pendekatan yang lebih implementatif terhadap belanja langsung ke masyarakat. kebijakan belanja langsung mendapat prioritas lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Dari Rp3.842,7 triliun anggaran belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran langsung sebesar Rp2.070 triliun atau setara dengan 53,87% dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.772,7 triliun atau setara dengan 46,13%.

Anggaran belanja langsung bersumber dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.377 triliun dan dari transfer ke daerah sebesar Rp693 triliun. Belanja lang-sung melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP), Program Keluarga Harapan (PKH), ketahanan pangan, kartu sembako, dll, diharapkan akan menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Selain itu, program prioritas pemerintah tersebut diharapkan akan memberikan dampak signifikan dan multiplier effect bagi perekonomian nasional dengan menggerakkan UMKM, mendorong pertumbuhan sektor pertanian, membuka lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak pendekatan fiskal APBN tahun 2026. Kebijakan belanja langsung memberikan dampak terhadap penyusutan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Dalam APBN 2026, alokasi TKD sebesar Rp693 triliun atau mengalami penyusutan sebesar 22,36% dari alokasi TKD 2025 yang mencapai Rp848 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran anggaran TKD ke belanja program prioritas nasional. Oleh sebab itu, perlu penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga proses pembangunan daerah tetap berjalan dengan baik.

Tantangan ekonomi 2026 masih cukup tinggi. Ketidakpastian kondisi global seperti ketegangan perdagangan, gejolak geopolitik, dan perlambatan ekonomi China serta stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, fluktuasi sejumlah harga komoditas utama Indonesia juga bisa menjadi risiko eksternal yang perlu terus kita waspadai.

Oleh sebab itu, menjaga stabilitas politik domestik dan bauran kebijakan fiskal-moneter yang pruden, inovatif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih baik.

Kebijakan menempatkan dana Rp200 triliun di Bank Himbara sebagai stimulus likuiditas untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan menggerakkan ekonomi diharapkan dapat menjadi landasan berkelanjutan untuk tahun 2026.

Pemerintah harus mengoptimalkan kebijakan tersebut untuk mendorong roda perekonomian. Namun, langkah ini jangan sampai menjadi masalah baru bagi perbankan. Sejauh ini, belum terlihat secara signifikan, terbukti pertumbuhan kredit sampai dengan Oktober tumbuh sekitar 7,36%. Tahun 2026 diharapkan bisa mencapai di atas 10%.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang diprediksi oleh sejumlah lembaga Internasional, baik IMF, World Bank, OECD dan ADB dalam bentang 4,8% hingga 5,0%. Dengan melihat sejumlah langkah dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan ekonomi 2026, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, akan sangat tergantung dari bagaimana cara Presiden Prabowo dan tim ekonominya mengoptimalkan program prioritas agar memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian, mampu mengantisipasi kondisi global yang masih tidak menentu serta menjadikan bauran kebijakan fiskal dan moneter sebagai penopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.

JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi sekitar 5%, di bawah angka 5,2% yang sebelumnya diharapkan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025, Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5% hingga 2026 sebelum meningkat menjadi 5,2% pada 2027, di tengah tantangan berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Dalam laporan bertajuk Digital Foundations for Growth tersebut, Bank Dunia mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada sembilan bulan pertama 2025, ditopang investasi yang kuat dan ekspor neto. Proyeksi ini merevisi naik perkiraan pertumbuhan 2025 dari 4,7% yang dirilis pada Juni 2025, seiring terjaganya stabilitas makroekonomi dan kebijakan yang relatif akomodatif.

"Reformasi struktural dapat membuka produktivitas dan mendorong penciptaan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik," kata Carolyn Turk, Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, saat peluncuran laporan di Jakarta.

Ia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, penguatan persaingan, serta perbaikan iklim usaha melalui digitalisasi untuk mendorong pekerjaan bernilai tambah tinggi. Meski inflasi terjaga dan disiplin fiskal tetap kuat, laporan itu menyoroti tekanan di pasar tenaga kerja.

Data Agustus 2024 hingga Agustus 2025 menunjukkan seluruh pekerjaan baru terkonsentrasi di sektor bergaji rendah, sementara upah riil rata-rata menurun 1,1% per tahun sepanjang 2018–2024, yang berpotensi menekan kesejahteraan rumah tangga.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih optimistis sebesar 5,4% pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan pertumbuhan dapat mencapai 6% dengan dukungan reformasi dan penguatan investasi.

Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9% hingga 5,7%. Perbedaan proyeksi tersebut mencerminkan ketidakpastian global dan domestik, terutama terkait kualitas penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah menyampaikan optimisme perekonomian Indonesia pada 2026 akan tumbuh solid seiring penguatan fundamental domestik serta keberlanjutan agenda transformasi ekonomi nasional . Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4% pada 2026, sebagai langkah strategis menuju visi pertumbuhan jangka panjang hingga 8%.

Optimisme ini didukung oleh inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2, sementara sektor manufaktur terus berada di zona ekspansi dengan PMI Manufaktur November 2025 sebesar 53,3.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah mencatat kinerja investasi yang semakin solid, dengan realisasi mencapai Rp1.434 triliun atau tumbuh 13,9 persen secara tahunan (YoY) serta menyerap 1,95 juta tenaga kerja sepanjang tahun berjalan.

Menilik Kekhawatiran di Balik Angka Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen



Pada kuartal III-2025, realisasi investasi juga meningkat signifikan hingga Rp434 triliun, melonjak 58 persen YoY. Pemerintah menilai pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi hilirisasi industri dan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

“Kita fokus pada pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, termasuk penguatan ekosistem kendaraan listrik,” ujar Haryo di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pemerintah mencatat sektor hilirisasi memberikan dampak nyata, terutama pada komoditas nikel. Ekspor nikel dan produk turunannya melonjak dari USD3,3 miliar menjadi USD33,9 miliar, atau naik sepuluh kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.

“Lonjakan ini membuktikan bahwa hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional,” kata dia.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 berada di kisaran 5,2%. Menurutnya, ketahanan ekonomi Indonesia relatif kuat karena ditopang konsumsi domestik yang dominan, sehingga risiko resesi tetap rendah.

Dia menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pemulihan, terutama di tengah potensi penurunan BI Rate yang dapat memberikan ruang lebih besar bagi peningkatan investasi.

Meski demikian, Josua mengingatkan risiko global tetap perlu diantisipasi, seperti fluktuasi harga komoditas, kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS), serta pelemahan permintaan dunia.

“Digitalisasi dan ekonomi hijau menjadi peluang ekspansi baru, tetapi pemerintah tetap harus menjaga konsumsi dan mempercepat investasi strategis,” katanya.

Purbaya Jaga Ekonomi Tetap di Atas 5,6%, Seberapa Besar Efek Banjir Sumatera?



Senada dengan Josua, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 akan berada di atas 5%. Namun dia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga kualitas pertumbuhan.

Dia menerangkan, hilirisasi disebut sebagai tahap awal dalam strategi pembangunan industri nasional. Setelah berhasil mendorong nilai tambah melalui hilirisasi berbasis komoditas, Indonesia perlu memasuki fase selanjutnya, yakni mengembangkan industrialisasi baik di sisi upstream maupun downstream.

Meskipun sektor tambang kerap menjadi low-hanging fruit karena cepat memberikan hasil, ketergantungan pada satu sektor tidak cukup untuk menciptakan fondasi ekonomi yang tangguh.

Untuk itu, kata dia, pemerintah dan pelaku industri dinilai perlu mulai melakukan diversifikasi sektor investasi sebagai bagian dari upaya staging away menuju transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Hilirisasi adalah titik mula, bukan tujuan akhir. Kita harus naik kelas dengan membangun industri upstream dan downstream secara seimbang agar ekonomi tidak hanya bergantung pada komoditas tambang,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya strategi diversifikasi investasi. “Kita perlu mulai bergeser ke sektor-sektor yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing, sehingga transformasi ekonomi tidak berhenti di hilirisasi saja,” kata Fithra.

Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 didukung oleh kombinasi fundamental ekonomi yang kuat, reformasi struktural jangka panjang, serta kesiapan menghadapi tantangan global. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja memastikan agar pertumbuhan tetap inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 dinilai berpotensi menghambat distribusi logistik nasional.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyatakan kebijakan tersebut seharusnya tidak diberlakukan pada periode akhir tahun.

Menurut Bambang, penghujung tahun merupakan masa seluruh kegiatan pembangunan dikebut untuk menyelesaikan target 2025. Pada periode tersebut, katanya, arus logistik justru harus dipercepat, bukan dibatasi.

"Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat," ujar Bambang dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

"Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas logistik. Salah satu solusinya adalah mengatur jalur distribusi, bukan membatasi," imbuhnya.

Ia menilai pemerintah dapat mengarahkan distribusi logistik melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan transportasi massal diarahkan ke jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan.

Jalur utara dinilai lebih ideal untuk logistik

Bambang menjelaskan, jalur utara menjadi rute paling strategis untuk angkutan logistik karena terhubung langsung dengan pelabuhan besar dan kawasan industri di wilayah utara Jawa.

"Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya. Sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik," kata dia.

Ia menambahkan, Indonesia berperan sebagai feeder untuk aktivitas transshipment di Singapura yang menjadi hub logistik regional. Karena itu, kelancaran arus truk logistik menjadi penting agar pengiriman tidak terlambat.

Risiko demurrage jika distribusi terhambat

Bambang mengingatkan bahwa hambatan pada pergerakan logistik dapat memicu risiko demurrage atau denda keterlambatan pengiriman barang.

Kondisi ini, katanya, akan membuat biaya logistik Indonesia tidak kompetitif dibandingkan negara lain.

"Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage. Ini tentu akan mengakibatkan harga logistik tidak bisa bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Ia menegaskan truk sumbu tiga memiliki peran penting dalam percepatan distribusi karena kapasitasnya yang besar dan efisiensi biaya.

"Truk atau angkutan logistik sumbu tiga itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain. Kapasitasnya lebih besar, lebih efisien, dan lebih ekonomis, tetapi jumlah truknya tidak terlalu banyak. Ini yang harus dipertimbangkan," ujar dia.

Dukung target pertumbuhan ekonomi 6 hingga 8 persen

BHS menyebut fokus pemerintah saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengutip target pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Presiden Prabowo Subianto, yakni pertumbuhan ekonomi 6 sampai 8 persen.

"Dengan arus logistik yang jalan terus, diharapkan ekonomi bisa tumbuh pesat. Maka itu, tidak boleh dihambat," katanya.

Ia menilai hambatan terhadap angkutan logistik dapat menyebabkan kelangkaan barang dan berpotensi memicu inflasi.

"Kalau truk logistik ini tidak bisa jalan, bisa menjadikan kelangkaan daripada barang itu. Kalau langka tentu harga logistik akan menjadi mahal, ini akan memicu inflasi yang tinggi bisa merugikan masyarakat," tegasnya.

Menurut Bambang, pandangan tersebut sejalan dengan arahan Kepala Negara dan Menkeu Purbaya, yang menekankan pentingnya kelancaran logistik sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi nasional.

Perlunya pengaturan jalur oleh Kemenhub dan Korlantas

Bambang yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyampaikan, langkah optimal yang dapat dilakukan adalah pengaturan jalur kendaraan, bukan pembatasan.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korlantas Polri dapat mengatur pemisahan jalur bagi logistik dan kendaraan pribadi sehingga keduanya tetap berjalan lancar.

"Logistik diarahkan melalui jalur utara Jawa, kendaraan pribadi dan publik massal diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa pun dapat menjadi alternatif," kata Bambang.

Ia menambahkan, jalur selatan dapat dipakai bus atau kendaraan pribadi dari Malang hingga Bandung lalu menuju Jakarta.

"Dengan pengaturan seperti ini, kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan," tuturnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengatakan sektor perumahan bisa menyumbang dua persen dari 8 persen target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun masa pemerintahannya.

“Bidang perumahan ini menurut hasil penelitian itu akan menyumbang 2 persen dari 8 persen, seandainya bidang perumahan ini bisa jalan,” kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Imran di Jakarta, Jumat.

Imran memaparkan terdapat 185 subsektor yang akan tumbuh bersama sektor perumahan, mulai dari tenaga kerja, baik tenaga kerja yang formal maupun informal; kemudian toko-toko bangunan, seperti toko pasir, batu bata, dan lain-lain.

Lebih lanjut, kegiatan ekonomi seperti pedagang makanan dan lain-lain juga akan menyertai pertumbuhan sektor perumahan.

“Program terkait bidang perumahan ini dampaknya luar biasa,” kata dia.

Oleh karena itu, Imran menyampaikan penting bagi sektor perumahan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Adapun pemangku kepentingan yang ia maksud berasal dari sektor pembiayaan, pengembang, profesi-profesi seperti arsitek, hingga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk bersinergi mendukung sektor perumahan.

“Perumahan ini harus kita lakukan secara kolaboratif, harus sinergi antarsektor sehingga ya dampaknya itu menjadi luar biasa,” ujar Imran.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan sektor perumahan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia juga menambahkan, program pembangunan 3 juta rumah yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional untuk periode 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.

Selain itu, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM sektor perumahan turut memperluas akses dana bagi pengembang, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ini secara lebih optimal.

Skema Kredit Program Perumahan (KPP) yang diatur secara jelas meliputi kriteria penerima, plafon kredit, tenor, bunga, agunan, serta penjaminan, dan diawasi secara berkala oleh berbagai instansi terkait.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan dampak langsung pada 110 sektor ekonomi dan tidak langsung pada 75 sektor lainnya.

Dengan demikian, hal tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain di Asean seperti Vietnam dan Malaysia.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2025 mencapai Rp6.060 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun.

"Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%," ujar Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pertumbuhan ekonomi ini berada di atas proyeksi analis sebelumnya. Sebelumnya, sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY.

Sementara jika dibandingkan maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 masih lebih rendah dari sejumlah negara sebanding dan negara mitra.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,04% pada kuartal III/2025 masih lebih rendah dari Vietnam (8,2%) dan Malaysia (5,2%). Kendati demikian, angka itu masih lebih tinggi dari Singapura (2,9%), China (4,8%), dan Korea Selatan (1,7%).

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Filipina juga diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dari Indonesia. Berdasarkan proyeksi yang dihimpun Reuters, pertumbuhan ekonomi Filipina diperkirakan capai 5,2% YoY pada kuartal III/2025. Adapun data resmi akan disampaikan otoritas Filipina pada Jumat (7/11/2025) waktu setempat.

Lebih lanjut, ekonomi Thailand diproyeksikan tumbuh lebih lambat dari Indonesia. Dilansir dari Reuters, sentral bank Thailand memproyeksikan ekonomi Negeri Gajah Putih itu tumbuh 1,5% YoY pada kuartal III/2025. Data resminya sendiri akan disampaikan otoritas Thailand pada 17 November nanti.

Target 5,2% Sulit Tercapai

Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya capai 5,04% pada kuartal III/2025 membuat target 5,2% sepanjang tahun semakin sulit tercapai.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% pada kuartal I/2025 dan 5,12% pada kuartal II/2025. Agar target 5,2% sepanjang tahun bisa tercapai, ekonomi pada kuartal IV/2025 harus tumbuh minimal 5,77%.

Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Faisal Rachman pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan capai target. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun masih bisa tetap berada di kisaran 5,0%–5,1% apabila pemerintah ekspansif pada akhir tahun ini.

"Kami masih melihat bahwa prospek pertumbuhan PDB Indonesia terus menghadapi sejumlah tantangan, sehingga menegaskan pentingnya mempertahankan kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi," ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025)

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah tangga hingga investasi kembali tumbuh lebih tinggi pada tiga bulan terakhir tahun ini alias kuartal IV/2025.

"Upaya perlu kita lakukan di kuartal IV/2025, kita harus tingkatkan lagi ekonomi supaya angka rata-rata 5,2% bisa tercapai," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Untuk meningkatkan daya beli, dia mengungkapkan pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai sementara sebesar Rp900 ribu selama tiga bulan dengan alokasi dana Rp31,5 triliun dan target 35,05 juta keluarga penerima manfaat (desil 1—4). Kemudian, sambungnya, Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih ada Rp50 triliun yang bisa disalurkan hingga akhir tahun.

Sementara untuk dorong investasi, pemerintah mendorong KUR perumahan. Menurut Airlangga, pemerintah menggelontorkan KUR Perumahan senilai Rp130 triliun, dengan Rp117 triliun di antaranya untuk pengembang hingga kontraktor.

"Dan yang dari Rp117 triliun itu kan plafonnya [batas tertinggi pinjaman] bisa sampai Rp20 miliar. Nah, dorongan dari sektor perumahan itu akan mendorong PMTB [pertumbuhan investasi]," ungkapnya.