JAKARTA - Secara statistik, narasi kelas menengah Indonesia memang sedang muram. Laporan terbaru dari Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 86 juta jiwa kini berada di ambang "rentan”. Sebuah posisi di mana satu kali guncangan ekonomi saja cukup untuk melempar mereka keluar dari zona nyaman. Biaya hidup, mulai dari harga pangan hingga cicilan rumah , terus merangkak naik, sementara pertumbuhan gaji bulanan sering kali terasa berjalan di tempat.

Jika rata-rata kenaikan gaji tahunan di sektor formal sering kali tertahan di kisaran 4-5%, harga bahan pangan pokok dan kebutuhan dasar justru melesat jauh di atasnya. Mengutip data dari pusat informasi harga pangan nasional, lonjakan harga komoditas utama sering kali menyentuh angka belasan persen dalam setahun, menciptakan anomali di mana kenaikan gaji seolah "habis di pasar" sebelum sampai ke tabungan. Kelas Menengah Terus Menyusut, Mampukah RI Jadi Negara Maju di 2045?

Ketimpangan inilah yang memicu perubahan perilaku yang drastis di dalam rumah tangga. Jika dahulu resep utama menghadapi kesulitan ekonomi adalah berhemat dengan memotong biaya langganan hiburan atau memilih transportasi murah, kini strateginya telah berubah.

Ketika pengeluaran sudah berada di titik paling dasar, tidak ada lagi yang bisa dipotong. Satu-satunya jalan adalah menambah apa yang masuk ke kantong. “Kita melihat pergeseran pola yang cukup jelas. Banyak keluarga tidak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan saja,” kata Business Strategic Jakmall.com, Odie Rakaditya dalam siaran tertulis, Selasa (5/5/2026)

Menurutnya, keluarga Indonesia kini berhenti sekadar bersikap defensif. Mereka mulai mengambil langkah aktif dengan menjadikan bisnis sampingan bukan lagi sebagai "pekerjaan remeh", melainkan bagian integral dari strategi pertahanan finansial rumah tangga.

Karakteristik bisnis yang dipilih pun kian spesifik: risiko terkontrol dan fleksibilitas tinggi. Mereka tidak lagi mencari bisnis yang menuntut sewa ruko mahal, melainkan model usaha digital yang bisa dikelola dari ruang tamu setelah jam kantor usai atau di sela-sela mengurus anak. Platform digital seperti Jakmall.com kemudian hadir menjadi "sekoci" bagi mereka yang ingin memulai usaha secara terstruktur tanpa beban operasional yang mencekik. 3 Tips Raih Penghasilan Tambahan Tanpa Ganggu Pekerjaan Utama

Fenomena ini diprediksi tidak akan bersifat sementara. Selama tekanan ekonomi belum mereda, strategi memiliki lebih dari satu sumber pendapatan akan menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang paling realistis. ”Pada akhirnya, bagi keluarga Indonesia, "Normal Baru" ini bukan tentang keserakahan untuk menumpuk harta, melainkan tentang ketahanan dan cara paling jujur untuk menjaga stabilitas jangka panjang di tengah badai ketidakpastian,” ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membidik carbon trading atau perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat yang baru.

Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menjelaskan di tengah isu global terkait degradasi lingkungan yang berdampak pada pemanasan global, ada kabar baik bahwa upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum atau kelompok masyarakat dalam rangka zero net emission membuka peluang ekonomi baru berupa perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan masyarakat.

"Ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan iklim melalui instrumen perdagangan karbon," kata Aryadi dikutip Senin (27/4/2026).

Menurut Aryadi, NTB memiliki keunggulan kompetitif di pasar karbon, baik sukarela maupun wajib. Semua potensi dapat disubstitusi untuk emisi karbon.

Menurutnya ada 5 langkah taktis untuk percepatan riset yakni pemetaan segera, pembangunan database karbon, eksekusi pilot project, perluasan jaringan, serta pengamanan pembiayaan.

"Kami memiliki kawasan hutan, mangrove, potensi pertanian, peternakan yang menghasilkan produksi dan limbah serta potensi kelautan, tambak dan pesisir seperti hutan mangrove dan lainnya" kata Aryadi.

Senior Provincial Coordinator LCDI Yofianus Toni Sakera menekankan bahwa fondasi utama perdagangan karbon adalah validasi data melalui 2 platform utama SIGN SMART untuk inventarisasi emisi GRK dan AKSARA untuk pencatatan capaian mitigasi.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sektor kehutanan di NTB merupakan "tabungan karbon" utama dengan status net sink sebesar -4,367 ribu ton CO2e pada tahun 2024.

Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa masih terdapat data gap pada sektor energi dan limbah pasca tahun 2017 yang perlu segera diperbaiki agar nilai emisi aktual tidak tampak rendah secara semu.

Terkait mekanisme pasar, Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia (BEI) NTB Gusti Bagus Ngurah Putra Sandiana memaparkan peran IDX Carbon. Melalui platform ini, perusahaan di NTB kini memiliki akses resmi untuk memperdagangkan unit karbon yang terdaftar di SRN PPI.

Mekanisme ini diharapkan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang efisien dalam emisi, sekaligus disinsentif bagi pihak yang melampaui ambang batas.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa masyarakat semakin tipis menyisihkan pendapatan untuk belanja dan semakin banyak yang menabung pada Februari 2026.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Februari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 71,6%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 72,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 71,6% itu merupakan rekor terendah baru sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk tabungan. Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Februari 2026 ada di level 17,7%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5%.

Menarik, sejalan dengan penurunan porsi uang belanja masyarakat, data historis pendapatan masyarakat untuk ditabung di level 17,7% itu menjadi yang tertinggi sejak Desember 2020. Saat itu, proporsi pendapatan untuk tabungan mencapai 20,8%.

Selain itu, masyarakat tampak mengurangi beban untuk pembayaran utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat turun menjadi 10,6% pada Februari 2026, dibandingkan 11,2% pada bulan sebelumnya.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 68,8% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan menjadi yang paling banyak mengeluarkan pendapatnya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 72,9%.

Purbaya Klaim Konsumsi Masih Baik

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyidak Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (9/3/2026) untuk memantau langsung daya beli masyarakat.

Purbaya mengaku tertarik mengecek langsung Pasar Tanah Abang karena banyak ekonom yang sebut ekonomi sedang resesi, daya beli menurun, hingga pasar-pasar sepi.

"Saya pengin cek karena kalau data-data kita, ekonomi lagi bagus. Harusnya kan di Tanah Abang, segala macam, ada pembelinya. Saya mau cek itu aja betul apa enggak. Ternyata betul, daya beli masih ada, orang masih belanja, itu pasar juga masih ramai," katanya ditemui usai keliling Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Oleh sebab itu, dia mengklaim daya beli sedang membaik. Purbaya membantah pernyataan sejumlah ekonom yang menyatakan ekonomi Indonesia menuju resesi, apalagi krisis.

"Teman-teman enggak usah takut. Nanti kalau harga minyak dunia naik pun kita akan coba absorb lewat APBN dan kita akan kendalikan semaksimal mungkin," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Transaksie-commercepada momentum Ramadan dan Lebaran berpotensi meningkat hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa.

Namun, jika dibandingkan secara tahunan, peningkatannya diperkirakan tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan kenaikan transaksie-commercepada periode Ramadan–Lebaran merupakan fenomena yang lazim terjadi karena adanya tambahan pendapatan masyarakat.

“Kenaikannya bisa mencapai 50% jika dibandingkan dengan hari biasa,” kata Huda saat dihubungiBisnis, Jumat (20/2/2025).

Meski demikian, Huda menilai apabila dibandingkan secara tahunan, lonjakan transaksi tersebut umumnya sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Dia menambahkan, pada tahun ini pola pertumbuhannya diperkirakan masih serupa.

Secara periodik, transaksie-commercetetap berpotensi meningkat lebih dari 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan, pertumbuhannya dinilai akan lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Menurut Huda, konsumsi rumah tangga tahun ini akan terdorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen. Oleh sebab itu, lanjut Huda, konsumsi rumah tangga seharusnya tetap tumbuh positif.

“Adanya THR dan kenaikan UMR juga mempengaruhi dari sisi pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Tantangan dari Harga Bahan Pangan

Namun, dia juga mengingatkan adanya potensi tekanan dari kenaikan harga bahan pangan yang dapat menahan belanja masyarakat die-commerce.

Menurutnya, harga bahan pangan cenderung meningkat pada periode Ramadan–Lebaran 2026. Dia mencontohkan harga telur yang telah mengalami kenaikan.

“Ditambah ada permintaan bahan pangan dari MBG yang tidak libur di bulan Ramadan-Lebaran. Alhasil inflasivolatile foodakan meningkat dan pendapatan yang tadinya bisa dibelanjakan die-commerceakan menurun proporsinya,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) memproyeksikan pendapatan industrie-commercepada momentum Ramadan dan Lebaran 2026 tumbuhdouble digitsecara tahunan.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, periode Ramadan–Lebaran secara konsisten menjadi musim puncak ataupeak seasonbagi industrie-commerce. Pola peningkatan kinerja relatif sama, dengan trafik dan transaksi mulai naik sejak awal Ramadan dan mencapai puncak pada rentang H-7 hingga H-3 Lebaran.

Meski laju pertumbuhan tidak lagi setinggi masa pandemi, Budi menilai tren industrie-commercetetap solid dan lebih sehat. Kondisi itu ditopang oleh perilaku belanjaonlinemasyarakat yang semakin matang, meningkatnya penetrasi pembayaran digital, serta penguatan integrasi kanalonlinedanoffline.

“Untuk Ramadan–Lebaran 2026, kami melihat prospeknya tetap positif dan optimistis industri masih bisa tumbuh double digit secara tahunan,” kata Budi kepadaBisnis, Jumat (20/2/2026).

Namun, Budi menegaskan proyeksi tersebut tetap bergantung pada terjaganya kondisi makroekonomi dan daya beli masyarakat. Dari sisi kategori, produk yang diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan antara lainfashiondanmodest wear, makanan dan minuman termasukhampersserta bahan pangan, produkbeauty and personal care, elektronik kecil dan gawai, serta produk rumah tangga.

Menurut Budi, pertumbuhan tersebut didorong oleh kombinasi faktor musiman, seperti meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran dan pencairan THR, serta strategi pelaku usaha melalui kampanye tematik Ramadan, promo dan bundling, hingga pemanfaatanlive commercedanshort videoyang semakin efektif mendorong konversi penjualan.

Adapun tantangan utama pada periode puncak meliputi kesiapan logistik dan layananlast mile delivery, pengelolaan stok dan rantai pasok, kepatuhan terhadap regulasi yang terus berkembang, serta dinamika daya beli dan kondisi makroekonomi.

Budi menambahkan, idEA berperan memfasilitasi koordinasi antara pelaku industri dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapan infrastruktur, kelancaran distribusi, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami juga terus mendorong literasi dan kesiapan UMKM agar dapat memanfaatkan momentum Ramadan secara optimal, baik dari sisi promosi, manajemen stok, maupun pelayanan konsumen,” kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang tergerusnya pendapatan riil masyarakat menjadi faktor utama yang berpotensi menekan mobilitas mudik Lebaran 2026. Alhasil, masyarakat lebih selektif merencanakan perjalanan ke kampung halaman tahun ini.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya memprediksi adanya penurunan jumlah masyarakat yang mudik atau melakukan mobilitas pada Lebaran tahun ini sebesar -1,7% terhadap survei 2025 dan -6,55% terhadap realisasi tahun lalu.

Ketua Institut Studi Transportasi sekaligus pengamat transportasi Ki Darmaningtyas sepakat dengan hasil survei dari Kemenhub. Menurutnya, penurunan memang terjadi akibat kondisi ekonomi riil yang masih lesu.

“Kalau terjadi penurunan saya sepakat. Saya prediksikan menurun karena ekonomi memang lesu,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, salah satu kelompok yang terdampak adalah pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi kelompok penyumbang mobilitas mudik, akibat efisiensi maupun pembatasan perjalanan dinas.

“ASN sekarang praktis hanya dari gaji dan tunjangan kinerja saja sehingga cenderung pas-pasan. Sebelumnya mereka memiliki pendapatan dari perjalanan dinas, dan itulah yang mereka tabung untuk mudik lebaran,” tambahnya.

Selain ASN, pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah juga disebut terdampak penurunan omzet akibat adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga ruang untuk menyisihkan tabungan mudik menjadi lebih terbatas.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan adanya potensi penurunan jumlah pemudik, termasuk pendapatan yang turun.

Pelemahan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2025, yang menunjukkan adanya penurunan upah riil buruh sebesar -0,06% dari periode Agustus 2025. Penurunan sebesar -5,29% juga terjadi pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024.

“Jadi terus melemah sebetulnya dari sisi pendapatan riil masyarakat dan saya rasa yang lebih banyak mengalami itu kalangan menengah ke bawah. Jadi ini yang menyebabkan juga saya pikir faktor penting kenapa ada potensi penurunan mobilitas orang pada lebaran 2026,” katanya.

Apalagi, lanjut Faisal, apabila sebagian perusahaan atau pemberi kerja yang menyicil ataupun tidak mampu memberikan THR sebesar yang diharapkan. Kondisi tersebut lantas berpengaruh terhadap rencana mudik.

Hal tersebut sejalan dengan daya beli masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menurut Faisal belum terlalu kuat.

Meskipun dari total permintaan dan total pengeluaran ada peningkatan dalam lima bulan terakhir menjelang Nataru diperkirakan akan berlangsung terus sampai dengan lebaran, tetapi indeks penjualan ritel masih terdorong oleh belanja dari kalangan menengah atas.

“Sehingga sebagian mereka terpaksa memilih untuk lebih selektif lagi dalam berbelanja, termasuk untuk keperluan mudik. Untuk mudik itu bukan hanya ongkos transportasi saja yang dihitung,” lanjut Faisal.

Selain itu, Faisal memandang masyarakat semakin selektif memilih waktu pulang kampung karena posisi lebaran atau liburan yang berdekatan dengan tahun baru maupun Imlek.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi, khususnya pelemahan pendapatan riil dan daya beli, menjadi penentu utama arah mobilitas masyarakat pada mudik Lebaran 2026—meski Menhub optimistis realisasi perjalanan pemudik akan lebih tinggi dari prediksi.

Tanpa penguatan (kedua) fondasi tersebut, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam berbelanja, yang berpotensi membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,

Jakarta (ANTARA) - Senior Analyst NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji menyatakan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan pendapatan riil yang lebih merata dan penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menuturkan, saat ini tantangan utama dalam meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia bukan lagi karena ketiadaan konsumsi, tapi pendapatan yang tidak merata dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

“Tanpa penguatan (kedua) fondasi tersebut, masyarakat akan semakin berhati-hati dalam berbelanja, yang berpotensi membatasi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depannya,” ujar Sandy Pramuji di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan, daya beli masyarakat memang masih tumbuh dan terjaga, tapi keinginan untuk berbelanja justru semakin tertahan akibat meningkatnya tekanan biaya hidup, ketidakpastian ekonomi, hingga kehati-hatian pascapandemi.

Ia menyatakan, masyarakat menahan konsumsi bukan karena tidak punya uang, tapi karena memprioritaskan keamanan finansial untuk mengantisipasi kondisi perekonomian di masa mendatang.

Sandy menjelaskan, kondisi tersebut tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil dan konsisten di kisaran 4,53 persen hingga 5,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada 2023-2024, serta bertahan pada level 4,98 persen pada 2025.

Angka tersebut mengindikasikan bahwa ekonomi domestik belum melemah dan permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, upah riil pekerja mulai tertekan pada paruh kedua tahun lalu. Data pada Agustus 2025 menunjukkan kenaikan upah hanya sebesar 1,94 persen yoy, lebih rendah dibandingkan laju inflasi yang mencapai 2,31 persen yoy.

“Kondisi ini menyebabkan upah riil terkontraksi sekitar 0,37 persen, sebuah sinyal tertekannya daya beli, karena pendapatan tidak lagi mampu mengimbangi kenaikan harga,” tutur Sandy.

Penurunan gairah ekonomi tersebut juga terlihat dari Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) yang menurun dari 120,2 pada Juni 2025 menjadi 112,9 pada September 2025, sebelum pulih terbatas di akhir tahun kembali ke level 120,2 pada Desember 2025.

Ia menyampaikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa penghasilan yang dirasakan rumah tangga mulai tergerus oleh kenaikan biaya hidup.

Sementara dari aspek ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja pada Agustus 2025 hanya bertambah 1,89 juta orang, jauh lebih rendah dibanding peningkatan pada Agustus 2024 sebesar 4,79 juta orang.

Sandy juga menyoroti kondisi keuangan rumah tangga yang semakin tersegmentasi dan tidak merata, terutama terkait tabungan.

Tabungan masyarakat secara total memang tumbuh hingga 12,1 persen yoy pada November 2025, tapi kenaikan tersebut didominasi oleh kelompok simpanan besar dengan saldo di atas Rp1 miliar.

Sebaliknya, kapasitas menabung kelompok menengah dan bawah justru mengalami stagnasi. Rata-rata tabungan per rekening untuk kelompok simpanan di bawah Rp100 juta cenderung menurun, dari sekitar Rp2 juta pada awal 2023 menjadi sekitar Rp1,7 juta pada 2024-2025.

“Fenomena precautionary saving ini mempertegas bahwa ruang finansial rumah tangga tidak membaik secara merata. Kelompok berpendapatan tinggi lebih memilih menabung dan berinvestasi, sementara kelompok menengah-bawah berjuang menjaga sisa bantalan keuangan mereka yang mulai tergerus inflasi,” imbuh Sandy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Konsumen yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Desember 2025 menunjukkan perubahan tipis pada pola pengelolaan pendapatan masyarakat, di tengah keyakinan konsumen yang tetap berada di level optimistis.

Rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 74,3 persen, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, pada saat yang sama, proporsi pembayaran cicilan atau utang terhadap pendapatan (debt to income ratio) juga turun menjadi 10,8 persen.

Sebaliknya, proporsi pendapatan yang disimpan (saving to income ratio) justru mengalami peningkatan.

Pada Desember 2025, porsi tabungan tercatat sebesar 14,9 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Data ini mengindikasikan adanya pergeseran perilaku keuangan rumah tangga, dengan kecenderungan menahan konsumsi dan meningkatkan simpanan.

Konsumsi dan tabungan per kelompok pengeluaran

Penurunan proporsi konsumsi terhadap pendapatan terindikasi terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Penurunan yang relatif menonjol tercatat pada kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta, dengan proporsi konsumsi sebesar 70,9 persen.

Di sisi lain, porsi pendapatan yang ditabung meningkat di seluruh kelompok pengeluaran.

Kenaikan tertinggi tercatat pada kelompok pengeluaran Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta dengan saving to income ratio sebesar 15,5 persen, disusul kelompok Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta yang mencapai 15,7 persen.

Keyakinan konsumen tetap optimistis

Survei Konsumen BI juga mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 berada pada level optimistis sebesar 123,5, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat 124,0.

Tetap kuatnya keyakinan konsumen tersebut bersumber dari persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ke depan yang sama-sama berada di zona optimistis.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat sebesar 111,4, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) mencapai 135,6.

IKK berdasarkan pengeluaran, usia, dan wilayah

Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Desember 2025 meningkat pada kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta sampai Rp 5 juta.

Peningkatan tertinggi IKK tercatat pada kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta dengan indeks sebesar 129,2.

Dari sisi usia, peningkatan IKK hanya terjadi pada kelompok usia 31 sampai 40 tahun dengan indeks 127,5. Kelompok usia lainnya tercatat relatif stabil atau mengalami penurunan tipis.

Secara spasial, IKK meningkat di mayoritas kota yang disurvei, terutama di Banten, Mataram, dan Ambon.

Sementara itu, penurunan IKK tercatat di sejumlah kota, terutama Medan dan Padang, yang dipengaruhi oleh dampak bencana di wilayah Sumatera.

Persepsi kondisi ekonomi saat ini

Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat, tercermin dari IKE Desember 2025 yang berada di level 111,4, relatif stabil dibandingkan 111,5 pada bulan sebelumnya.

Kuatnya IKE terutama didorong oleh kenaikan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang tercatat sebesar 106,5, meningkat dari 103,7 pada November 2025.

Sementara itu, Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (Durable Goods/IPDG) juga berada di level optimistis, masing-masing sebesar 120,2 dan 107,6.

Secara spasial, sebagian besar kota mencatatkan peningkatan IKE, terutama di Banten, Ambon, dan Manado. Adapun penurunan IKE terutama terjadi di Medan, Padang, dan Semarang.

Persepsi penghasilan, lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama

Secara umum, keyakinan konsumen terhadap penghasilan saat ini tetap berada di zona optimistis.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, indeks penghasilan meningkat pada responden dengan pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta yang mencapai 131,7, serta kelompok Rp 3,1 juta hingga Rp 4 juta sebesar 112,5.

Sementara itu, kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan persepsi terhadap penghasilan saat ini.

Dari sisi usia, seluruh kelompok usia mengalami penurunan indeks penghasilan, kecuali responden berusia 31 hingga 40 tahun yang mencatatkan indeks sebesar 126,9.

Persepsi terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini juga meningkat. Berdasarkan tingkat pendidikan, seluruh kelompok mencatatkan kenaikan indeks, dengan nilai tertinggi pada kelompok pendidikan pascasarjana sebesar 117,1.

IKLK juga meningkat pada sebagian besar kelompok usia, meskipun kelompok usia di atas 51 tahun masih berada di zona pesimis.

Untuk pembelian barang tahan lama, peningkatan hanya tercatat pada kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta dengan indeks 113,0.

Berdasarkan kelompok usia, IPDG meningkat pada responden usia 20 sampai 30 tahun yang mencapai 117,4, sementara mayoritas kelompok usia lainnya mengalami penurunan.

Ekspektasi enam bulan ke depan

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan diprakirakan tetap kuat. Hal ini tercermin dari IEK Desember 2025 sebesar 135,6, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 136,6.

Kuatnya IEK terutama bersumber dari Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) yang tercatat sebesar 140,8, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 140,6.

Sementara itu, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha (IEKU) masing-masing tercatat sebesar 135,1 dan 130,8, meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Secara spasial, sebagian kota mencatatkan peningkatan IEK, terutama di Banten, Mataram, dan Palembang. Adapun penurunan IEK tercatat di sejumlah kota lain, terutama Medan, Padang, dan Bandar Lampung.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap bencana alam, keprihatinan pertama publik tertuju pada direct impact seperti korban jiwa, warga yang kehilangan tempat tinggal, serta rumah dan infrastruktur yang rusak.

Hal ini wajar, karena dimensi kemanusiaan harus berada di garis depan. Namun di balik itu, terdapat indirect impact dalam bentuk konsekuensi ekonomi yang perlu kita pahami lebih dalam.

Bencana yang melanda pulau Sumatera belakangan ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari pola bencana alam yang terus berulang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah bencana alam di Indonesia terus meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Hal ini juga sejalan dengan publikasi dari INFORM risk index yang menyatakan bahwa risiko hazard and exposure Indonesia sangat tinggi yaitu 7.1 (dari skala 10), jauh melebihi risiko negara-negara di kawasan yang hanya sebesar 4.5. Menariknya, risiko tersebut tidak hanya disumbang oleh faktor alam namun juga karena disebabkan oleh faktor manusia.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada kurun waktu November dan Desember 2025 bukan bencana biasa. Hal itu terkait dengan intensitas dampak bencana yang luas.

Salah satu ukuran untuk menghitung besaran intensitas dampak bencana adalah jumlah orang yang terdampak, baik yang meninggal, mengungsi, maupun rumah yang terdampak, dibagi jumlah populasi daerah bencana. Perhitungan dengan menggunakan data BNPB sepanjang 11 November hingga 10 Desember 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 1% penduduk di tiga provinsi tersebut terdampak secara langsung oleh bencana.

Mengacu pada standar internasional yang dipakai secara luas, intensitas bencana alam sebesar ini dapat dikategorikan sebagai bencana yang parah atau severe disaster. Literatur terkait dampak ekonomi dari bencana menyimpulkan bahwa severe disaster akan secara signifikan dan lebih persisten dirasakan dampak secara ekonomi dan finansial.

Mengutip riset yang dilakukan penulis dengan judul Macro-financial Effects of Climate-related Disasters: Evidence from Indonesia, bencana merupakan gangguan pada sisi suplai (supply shock) yang dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, dan risiko bagi stabilitas sistem keuangan pada jangka pendek.

Dampak negatif ini dapat secara persisten berlanjut ke periode-periode selanjutnya bila tidak ada respons kebijakan yang cepat dari Pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Dampak makro tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa saluran yang saling berkaitan sebagai berikut: Pertama, pendapatan masyarakat menurun. Ketika aktivitas ekonomi terhenti akibat bencana, pekerja harian atau pelaku usaha kecil langsung kehilangan sumber pendapatan. Banyak dari kelompok rentan ini tidak memiliki bantalan keuangan sehingga dampak bencana secara cepat dirasakan dalam konsumsi sehari-hari.

Pelemahan pendapatan jika dibiarkan akan menjalar ke melemahnya daya beli dan turunnya permintaan agregat.Kedua, harga pangan dan barang kebutuhan lainnya meningkat.

Akses transportasi yang terputus, distribusi barang yang terhambat, dan menipisnya stok barang di daerah bencana, membuat harga-harga meningkat. Tekanan harga ini dirasakan baik pada level produsen maupun konsumen.

Ketiga, dampak sektoral yang lebih luas. Kerusakan peralatan atau lokasi usaha di tengah keterbatasan modal kerja serta melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan dunia usaha terganggu.

Riset empiris menyebutkan bahwa dampak secara sektoral terjadi secara luas, baik sektor pertanian, industri pengolahan, maupun jasa-jasa. Keempat, risiko kredit yang meningkat. Pada saat pendapatan masyarakat dan dunia usaha menurun, mereka akan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak dan besar kemungkinan akan menang-guhkan cicilan kredit.

Jika hal ini terjadi secara terus menerus, kualitas kredit akan menurun dan menjadi risiko bagi stabilitas sektor keuangan. Respons kebijakan Pemerintah yang cepat dan terorganisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak bencana tersebut.

Dalam jangka pendek, Pemerintah harus memprioritaskan pencairan dana bantuan bencana kepada rumah tangga, tidak hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat, namun juga untuk memulihkan kon-sumsi.

Pemulihan konsumsi menjadi langkah awal pemulihan dunia usaha. Selain itu, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan instansi terkait perlu segera memulihkan pasokan pangan untuk mengurangi tekanan inflasi. Lebih lanjut, dukungan likuiditas kepada UMKM dan relaksasi atau restrukturisasi kredit yang terukur dapat memitigasi penurunan kualitas kredit lebih lanjut.

Dalam jangka yang lebih panjang, pembangunan kembali infrastruktur dasar akan menjadi katalis pemulihan pertumbuhan ekonomi kawasan bencana.

Pada akhirnya, bencana alam bukan sekedar peristiwa lingkungan, namun juga kejadian ekonomi yang memiliki biaya nyata yang saling terkait. Kecepatan pemulihan dampak ekonomi dan finansial tersebut sangat tergantung pada cepat atau lambatnya pemulihan pascabencana oleh Pemerintah.

konsumen semakin optimistis, baik terhadap kondisi saat ini maupun arah perekonomian dalam beberapa bulan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Tim Strategi Makro Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) menyatakan stimulus kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata terhadap penguatan pasar dan daya beli masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia pada periode November 2025 yang kembali mencatatkan peningkatan signifikan menjadi 124 dari 121,2 pada bulan sebelumnya.

“Kenaikan ini menunjukkan konsumen semakin optimistis, baik terhadap kondisi saat ini maupun arah perekonomian dalam beberapa bulan ke depan,” kata Tim Strategi Makro SSI dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Angka tersebut menjadi level tertinggi yang dicatatkan sejak Februari tahun ini, menegaskan semakin solidnya optimisme rumah tangga di tengah pemulihan ekonomi nasional yang berjalan bertahap.

Tim riset tersebut menilai bahwa kenaikan IKK tidak lepas dari berbagai intervensi kebijakan pemerintah yang berfokus pada ekonomi kerakyatan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan pangan, hingga stimulus bagi UMKM dan industri padat karya.

Penguatan terjadi di seluruh enam subindeks pembentuk IKK, termasuk persepsi pendapatan masyarakat yang naik 4,4 poin ke level 121,5. Kenaikan tersebut menjadi indikasi positif bagi prospek konsumsi jangka pendek.

“Kenaikan ini menegaskan keyakinan rumah tangga terhadap stabilitas pendapatan, di tengah inflasi yang mulai mereda serta dukungan fiskal yang masih berlanjut,” ujar tim riset tersebut.

Selain itu, indeks ekspektasi ekonomi naik 3,2 poin menjadi 136,6, sementara penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini meningkat 2,4 poin menjadi 111,5.

Tim Strategi Makro SSI mengatakan optimisme tersebut juga mendorong minat belanja masyarakat untuk kebutuhan sekunder.

Indeks pembelian barang tahan lama (durable product) tercatat meningkat ke level 109,4, yang menandakan bahwa tekanan finansial rumah tangga mulai berkurang sehingga masyarakat mulai berani membelanjakan uangnya untuk barang non-esensial.

Kepercayaan terhadap pasar tenaga kerja juga membaik. Persepsi ketersediaan lapangan kerja saat ini meningkat ke 103,7, dan ekspektasi ketersediaan pekerjaan untuk enam bulan ke depan tumbuh 3,3 poin menjadi 135,3.

Meskipun risiko makro global seperti volatilitas keuangan internasional dan tensi geopolitik masih perlu diwaspadai, pencapaian pada November tersebut memberikan sinyal kuat bahwa fondasi permintaan domestik Indonesia kian kokoh.

“Dengan sentimen konsumen yang menguat, konsumsi diperkirakan akan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi menuju 2026,” tulis Tim Strategi Makro SSI.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Progam pemberdayaan masyarakat Empower Academy meraih penghargaan bergengsi Indonesia Corporate Sustainability (ICS) Awards 2025. Program yang diinisiasi Bangun Bangsa tersebut meraih predikat silver untuk kategori Best Education Development in Local Community dengan program pendampingan bisnis di empat kota di Indonesia.

Senior Manager Media and External Relations Bentoel Group Aan Prastya berterima kasih atas penerimaan positif dari masyarakat atas inisiatif yang dijalankan. Penghargaan ini menjadi semangat baru bagi perusahaan untuk memperluas dampak positif. Bangun Bangsa Bersama Pemkab Temanggung Kembangkan Wisata Tembakau

Termasuk dapat menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. ”Kami berharap Empower Academy dapat terus berkembang, membawa manfaat bagi masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip kami, no one should be left behind,” katanya, Rabu (3/12/2025).

Selain di Kota Malang yang menjadi lokasi prioritas pertama Bangun Bangsa, saat ini Empower Academy telah memperluas dampaknya di Jakarta, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Malang. Target penerima manfaat masing-masing adalah kelompok marginal (disabilitas dan pra-sejahtera), masyarakat rural, dan komunitas rantai pasok tembakau, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang lebih inklusif.

Dalam proses inkubasi bisnis selama 6-8 bulan, para peserta Empower Academy mendapatkan pelatihan dan pendampingan pengembangan bisnis dari para praktisi, akademisi dan mentor yang disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing. Kurikulum pelatihan meliputi pengetahuan dan dasar-dasar manajemen bisnis, legalitas usaha, branding dan promosi, manajemen keuangan, optimasi media sosial hingga pemberian fasilitas produksi dan pendampingan usaha lanjutan.

Hingga 2025, Empower Academy telah mendampingi 50 penyandang disabilitas pemilik usaha mikro di Kota Malang, 25 UMKM dari keluarga prasejahtera di Jakarta, pendampingan Badan Usaha Milik Desa di Kabutapen Malang. Kemudian pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas di Kabupaten Temanggung. Gus Imin: Pesantren Penopang Utama Pemberdayaan Masyarakat

ICS Awards adalah penghargaan bergengsi tingkat nasional yang dianugerahkan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mewujudkan komitmen dalam pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Organisasi dengan praktik keberlanjutan terbaik di seluruh Indonesia mendapatkan penghargaan dalam 17 bidang kategori.

Penghargaan dilakukan di Batang, Jawa Tengah yang turut dihadiri Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari. Penghargaan diterima langsung Aan Prastya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk mempermudah masyarakat Indonesia mencari penghasilan tinggi hingga makmur secara bersama-sama.

Kata Purbaya, cara ini dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi ke level potensialnya yang tak pernah tercapai dalam satu dekade terakhir, yakni di atas 6%. Dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi itu, maka penciptaan lapangan kerja formal akan terjadi besar-besaran membuat orang makin mudah dapat uang.

"Jadi anda enggak usah takut kita tumbuh terlalu cepat sekarang, justru kita harus tumbuh lebih cepat supaya kita semua bisa kaya bersama," papar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, seperti dikutip Rabu (29/10/2025).

"Nanti kan ke depan gampang cari duit lagi, kira-kira gitu. Jadi ini kan mendorong semuanya. Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya, memperbaiki juga tax ratio saya," tegasnya.

Purbaya menuturkan, target inilah yang membuat Presiden Prabowo Subianto selalu berambisi mendorong ekonomi RI tumbuh cepat. Sebagaimana diketahui, Prabowo kerap menyampaikan cita-citanya untuk membuat perekonomian Indonesia bisa tumbuh cepat di level 8%, dari yang selama satu dekade terakhir stagnan di kisaran 5%.

Purbaya menjelaskan ambisi itu disebabkan karena laju pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia sebetulnya jauh di atas 5%, karena laju pertumbuhan selama ini terbukti tak mampu menciptakan lapangan kerja formal yang memakmurkan rakyatnya.

Selain itu, tekanan inflasi yang terjadi selama ini juga bukan disebabkan ekonomi yang tumbuh cepat, hingga membuat pendapatan rakyat tinggi dan mengerek permintaan. Melainkan lebih disebabkan biaya ekonominya yang masih tinggi atau cost pull inflation.

"Demand pull inflation tidak akan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi anda di bawah laju pertumbuhan potensialnya, Indonesia berapa? kalau kata orang-orang 5%, kalau saya enggak," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

"Itu enggak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja tiap tahun dan sekarang 5% kenapa penganggurannya turun? karena pekerjanya informal kan, desain ekonomi enggak seperti itu," tegasnya.

Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, pemerintah saat ini betul-betul fokus menggerakkan seluruh instrumen perekonomian, baik fiskal, moneter, dan sektor swasta untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Tujuannya, supaya penciptaan lapangan kerja berkualitas atau formal betul-betul terjadi, sehingga pendapatan masyarakat yang bisa meningkatkan daya belinya terjadi.

"Kita enggak mau warga negara Indonesia kerja di informal. Kalau bisa semua kaya di sektor formal, jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang cepat," tegas Purbaya.

Untuk saat ini, Purbaya mengatakan, hitung-hitungan potential growth Indonesia sebetulnya di kisaran 6,7% untuk bisa menyerap tenaga kerja secara lebih efektif ke sektor-sektor formal, bukan lagi informal.

"Harus tumbuh di situ 6,7% minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja di sektor formal. Jadi saya bukan bicara tenaga kerja yang kurang terjamin masa depan kita ngomong yang sektor formal yang terjamin masa depannya kaya gitu," kata Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]