Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap berada di angka 6 persen per tahun.

Airlangga mengatakan bunga KUR ditetapkan melalui skema subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak mengikuti perubahan BI Rate secara langsung.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memastikan kenaikan suku bunga acuan Banl Indonesia menjadi 5,75% belum memberikan dampak signifikan terhadap akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan hingga pertengahan 2026, tren penyaluran kredit kepada sektor tersebut masih menunjukkan perkembangan yang positif.

“Saya katakan ya, sampai Juni ini, kami melihat trennya positif. Sisi yang kita monitor terus day by day adalah di KUR," kata dia kepada wartawan di Gedung Smesco Indonesia, Rabu (24/6/2026).

Ia menegaskan, hingga saat ini tidak ada perubahan pada bunga KUR yang diberikan kepada pelaku UMKM. Pemerintah juga sedang menindaklanjuti arahan Presiden untuk menurunkan bunga pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro yang disalurkan melalui PNM.

“KUR kita tetap tidak ada perubahan dari sisi bunga yang diberikan kepada UMKM. Bahkan sekarang sedang dipersiapkan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan pembiayaan bagi Ultramikro kita yang melalui PNM itu bisa bunganya pada angka 8%.”

Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjaga akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi UMKM agar dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan usaha.

“Jadi pada sisi bunga UMKM, pemerintah punya komitmen tinggi untuk bisa memastikan agar UMKM kita mendapatkan akses yang mudah dan murah sehingga nanti ini bisa menjadi modalitas untuk tumbuh dan kembang UMKM-UMKM kita.”

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum melihat adanya dampak berarti terhadap kondisi pembiayaan UMKM.

“Tapi sementara ini kalau untuk yang UMKM di pelan-pelan sekian waktu kami lihat tidak ada," ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi salah satu solusi pembiayaan yang banyak dicari pelaku UMKM pada Juni 2026.

Dengan suku bunga yang tetap rendah dan tenor yang fleksibel, KUR BRI memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal tanpa terbebani cicilan yang terlalu besar.

Pemerintah masih mempertahankan bunga KUR sebesar 6 persen efektif per tahun bagi debitur yang memenuhi persyaratan. Dukungan tersebut membuat KUR menjadi salah satu program pembiayaan paling diminati, terutama bagi usaha mikro dan kecil yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Salah satu plafon yang paling banyak diminati adalah pinjaman Rp50 juta. Nominal ini dinilai cukup untuk menambah modal usaha, membeli peralatan produksi, memperluas stok barang, hingga membuka cabang usaha baru.

Simulasi Cicilan KUR BRI Rp50 Juta Juni 2026

Berdasarkan tabel simulasi KUR BRI, berikut perkiraan angsuran bulanan untuk pinjaman Rp50 juta:

1. Tenor 12 bulan: Rp4.303.200 per bulan
2. Tenor 18 bulan: Rp2.911.800 per bulan
3. Tenor 24 bulan: Rp2.215.900 per bulan
4. Tenor 36 bulan: Rp1.520.900 per bulan

Simulasi tersebut dapat menjadi gambaran awal bagi calon debitur sebelum mengajukan pinjaman. Besaran angsuran akan menyesuaikan dengan tenor yang dipilih, sehingga pelaku usaha dapat mempertimbangkan kemampuan pembayaran sesuai kondisi keuangan bisnis.

Tenor 12 Bulan

Bagi pelaku usaha yang ingin melunasi pinjaman lebih cepat, tenor 12 bulan dapat menjadi pilihan. Dengan cicilan sekitar Rp4,3 juta per bulan, total kewajiban dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun sehingga beban utang tidak berlangsung terlalu lama.

Tenor 18 Bulan

Pilihan tenor 18 bulan menawarkan angsuran sekitar Rp2,91 juta per bulan. Opsi ini cocok bagi debitur yang menginginkan cicilan lebih ringan dibanding tenor satu tahun, namun tetap ingin melunasi pinjaman dalam waktu relatif singkat.

Tenor 24 Bulan

Untuk tenor dua tahun, cicilan yang perlu dibayarkan sekitar Rp2,22 juta per bulan. Skema ini banyak dipilih karena memberikan keseimbangan antara besaran angsuran dan jangka waktu pembayaran.

Tenor 36 Bulan

Sementara itu, tenor 36 bulan menjadi pilihan dengan cicilan paling ringan, yakni sekitar Rp1,52 juta per bulan. Jangka waktu tiga tahun memberikan ruang yang lebih longgar bagi pelaku usaha dalam mengatur arus kas dan mengembangkan bisnis.

Syarat Mengajukan KUR BRI 2026

Calon debitur yang ingin mengajukan KUR BRI perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Memiliki usaha produktif dan layak.
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain.
4. Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending.
5. Memiliki dokumen usaha seperti NIB, IUMK, atau dokumen sejenis.
6. Menyiapkan dokumen identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

Ketentuan KUR Mikro BRI

Pinjaman Rp50 juta masuk dalam kategori KUR Mikro BRI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafon pinjaman maksimal Rp50 juta.
2. Suku bunga 6 persen efektif per tahun.
3. Kredit Modal Kerja (KMK) maksimal 3 tahun.
4. Kredit Investasi (KI) maksimal 5 tahun.
5. Tanpa biaya administrasi dan provisi.

Cara Mengajukan KUR BRI

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang BRI terdekat.

Pengajuan Online

1. Masuk ke situs resmi KUR BRI.
2. Login atau membuat akun baru.
3. Pilih menu pengajuan KUR.
4. Isi data pribadi dan data usaha.
5. Unggah dokumen yang diperlukan.
6. Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi.

Pengajuan Offline

1. Datang ke kantor cabang BRI terdekat.
2. Membawa dokumen identitas dan dokumen usaha.
3. Mengisi formulir pengajuan.
4. Mengikuti wawancara dengan petugas.
5. Menunggu survei dan analisis kelayakan.
6. Dana dicairkan apabila pengajuan disetujui.

KUR BRI Rp50 juta masih menjadi pilihan menarik bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha pada 2026. Dengan cicilan mulai dari Rp1,5 juta per bulan untuk tenor 36 bulan, program ini memberikan alternatif pembiayaan yang relatif terjangkau.

Meski demikian, calon debitur tetap perlu menyesuaikan jumlah pinjaman dan tenor dengan kemampuan usaha agar pembayaran cicilan dapat berjalan lancar.

Bisnis.com, MATARAM – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditargetkan terus meningkat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan akan mendorong perbankan menggenjot pembiayaan ke UMKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM. Menurutnya, secara nasional penyaluran KUR ke UMKM hingga 2025 senilai Rp1.499 triliun atau baru 17,3% jika dibandingkan dengan penyaluran kredit secara keseluruhan yang mencapai Rp8.659 triliun.

Artinya 81,6% atau Rp6.652 triliun penyaluran kredit diterima oleh debitur non-UMKM. Padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai 56,14 juta, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,5%, kontribusi ekspor 15,7% dan kontribusi pembukaan lapangan kerja 97%.

"Hal ini yang mendorong agar perbankan, termasuk di NTB, bisa meningkatkan pembiayaan ke UMKM," jelas Rudi, Jumat (29/5/2026).

Hingga posisi Maret 2026, Kredit UMKM di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp22,22 T, turun sebesar Rp0,61 T (2,65% yoy) dibandingkan posisi yang sama pada tahun lalu dan turun Rp0,24 T (1,07% ytd) dibandingkan Desember 2025. Khusus penyalur KUR di NTB hingga 2025 mencapai Rp5,3 triliun, berada di posisi 12 secara nasional.

Rudi menjelaskan porsi kredit UMKM terhadap total kredit terus menurun dalam satu tahun terakhir dan tercatat sebesar 28,03% pada posisi Maret 2026 atau turun 2,68% dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya (Maret 2025) dan turun sebesar 0,41% dibandingkan Desember 2025 (ytd).

Rudi menjamin, penyaluran KUR di NTB tetap sesuai dengan aturan walaupun pemerintah menargetkan peningkatan, perbankan akan tetap melakukan kurasi secara cermat terhadap UMKM yang mengajukan pembiayaan KUR.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani menjelaskan sejumlah jenis KUR masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat NTB seperti KUR Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), kemudian KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang penyalurannya juga masih minim.

"NTB penyumbang PMI nomor 4 secara nasional, akan tetapi belum banyak yang memanfaatkan KUR PMI, termasuk juga KUR Alsintan," jelas Ratih.

Kurangnya informasi terhadap jenis KUR tersebut menjadi penyebab masih minimnya realisasi ke masyarakat. Ratih juga menegaskan jika penyaluran KUR tanpa agunan, jika perbankan menggunakan agunan maka pemerintah tidak akan menanggung subsidi bunga KUR.

Tentu saja ini sangat baik untuk mendukung masyarakat kita untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung kebijakan pemerintah yang berencana mengubah bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi maksimal 5 persen guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

“Tentu saja ini sangat baik untuk mendukung masyarakat kita untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi saat dijumpai media di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.

Friderica atau akrab disapa Kiki mengatakan bahwa pihaknya telah membahas kebijakan ini dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa OJK mendorong perusahaan-perusahaan BUMN selain perbankan yang memiliki kapasitas penyaluran kredit yang baik untuk turut menjadi penyalur KUR.

Kiki juga menyampaikan, kebijakan KUR terbaru juga selaras dengan penguatan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ditetapkan OJK.

Dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah, OJK telah memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung perubahan anggaran subsidi bunga KUR untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai catatan, bunga KUR saat ini ditetapkan sebesar flat 6 persen.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5), menjelaskan penurunan besaran subsidi bunga itu akan turut mengubah pagu anggaran.

“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” kata Sudarto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghitung perubahan anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menurunkan tingkat bunga KUR ke maksimal 5 persen.

Sebagai catatan, bunga KUR saat ini ditetapkan sebesar flat 6 persen. Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto menjelaskan penurunan besaran subsidi bunga itu akan turut mengubah pagu anggaran.

“Saat ini, pagu untuk subsidi bunga Rp36 triliun. Perubahan dari 6 persen ke 5 persen sudah kami hitung. Segera kami sampaikan,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencana untuk mengucurkan KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5).

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan bunga KUR dibuat flat 6 persen.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa gilanya. Orang kecil, pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun," ujar Prabowo.

Terkait kesejahteraan buruh, Prabowo juga mencanangkan program kepemilikan hunian guna mengurangi beban biaya kontrak rumah. Pemerintah berupaya agar biaya kontrak rumah yang dikeluarkan tiap bulan oleh buruh, bisa menjadi cicilan kepemilikan rumah dengan program perumahan yang akan dilakukan pemerintah.

Presiden turut memberikan perhatian pada tenor yang memudahkan bagi para buruh untuk mencicil KPR, agar lebih fleksibel dan jangka panjang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga maksimal 5% per tahun menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil.

Namun, di balik potensi dorongan akses pembiayaan, kebijakan ini juga memunculkan tantangan baru bagi perbankan, terutama bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan menjadi motor utama penyaluran.

Di tengah fungsi intermediasi yang belum sepenuhnya pulih, bank dihadapkan pada dilema antara memperluas kredit atau menjaga kualitas aset.

Skema bunga rendah berpotensi meningkatkan permintaan, tetapi di sisi lain dapat menekan margin jika tidak diimbangi dengan dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya beban bunga yang selama ini dihadapi masyarakat kecil, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, dia mengarahkan bank-bank milik negara agar menyalurkan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun, meskipun waktu implementasinya belum dirinci.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/5/2026).

Mengenai hal ini, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan regulator terkait skema dan mekanisme penyaluran kredit.

Namun demikian, Adhika menekankan pentingnya desain program yang tepat agar ekspansi kredit tetap berjalan seiring dengan stabilitas sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian tetap akan menjadi landasan utama.

“Sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis.

Seiring dengan hal tersebut, Head of Research LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) Trioksa Siahaan menilai kebijakan ini masih dapat ditopang oleh kinerja bank, selama struktur biaya telah diperhitungkan dengan baik.

Menurutnya, selama kebijakan KUR 5% sudah memperhitungkan biaya dana atau ada subsidi bunga dari pemerintah, seperti halnya kredit KUR harusnya kinerja bank masih akan tetap baik.

Dian juga menilai bila bunga rendah maka potensi permintaan kredit akan naik semakin tinggi tentu dengan catatan didukung juga dengan perbaikan daya beli sehingga dapat optimal.

"Harapannya volume kredit akan naik dan profit bank juga akan membaik, faktor yg menentukan adalah bunga dan daya beli masyarakat,” jelas Trioksa kepada Bisnis.

Artinya, ruang pertumbuhan masih terbuka, tetapi sangat bergantung pada dua faktor utama yakni struktur bunga dan kondisi daya beli masyarakat. Tanpa perbaikan di sisi permintaan riil, ekspansi kredit berisiko tidak optimal.

Hati-Hati NPL

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Financial Indef M Rizal Taufikurahman mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap kualitas aset jika ekspansi dilakukan tanpa seleksi yang ketat.

Dia mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR secara historis berada di kisaran 2% sampai 3%.

Namun, tekanan dapat meningkat ketika ekspansi dilakukan di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha. Dengan tenor yang relatif singkat, yakni satu tahun, sebagian UMKM dinilai berpotensi mengalami ketidaksesuaian arus kas.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan NPL ke kisaran 3% sampai dengan 4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk itu, Rizal menilai pendekatan penyaluran KUR perlu bergeser dari sekadar mengejar volume menjadi lebih berfokus pada kualitas intermediasi.

Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi, skema penjaminan yang adaptif, serta pengawasan pasca-penyaluran melalui sistem peringatan dini.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi KUR dengan ekosistem usaha, termasuk keterhubungan dengan offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mekanisme penyaluran KUR pada tahun 2026 akan diperketat untuk memastikan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif.

Langkah ini diambil menyusul evaluasi atas penyaluran KUR sebelumnya yang dinilai masih perlu perbaikan dalam hal ketepatan penerima dan efektivitas penggunaan dana.

Pemerintah ingin memastikan bahwa program pembiayaan dengan bunga rendah ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta mampu mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelaraskan kebijakan dan memastikan penyaluran KUR sesuai aturan yang berlaku.

Diharapkan, kebijakan baru ini dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran KUR sekaligus mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kemudahan akses pembiayaan masih menjadi kebutuhan utama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibandingkan penurunan tingkat suku bunga kredit.

"Kalau dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan untuk usaha kecil dan mikro, sebetulnya concern utamanya terkait pembiayaan adalah kemudahan untuk mendapatkannya dulu. Akses dan persyaratan, bukan tingkat suku bunga," kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Faisal merespons inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 5 persen per tahun, dari sebelumnya 6 persen.

Menurut Faisal, tingkat suku bunga tetap menjadi pertimbangan pelaku usaha, tapi bukan faktor utama dalam memperoleh pembiayaan.

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen.

Per 2026, pemerintah menetapkan suku bunga KUR tetap atau flat sebesar 6 persen.

Faisal menjelaskan banyak pelaku usaha kecil dan mikro kesulitan memenuhi syarat kredit perbankan, termasuk terkait agunan atau jaminan.

Pasalnya, lanjut dia, skema KUR yang disalurkan melalui perbankan juga umumnya masih mensyaratkan agunan tertentu, sehingga belum sepenuhnya mudah diakses seluruh pelaku UMKM.

Dia mengatakan keterbatasan akses pembiayaan formal selama ini membuat sebagian usaha kecil dan mikro terjebak pada pinjaman nonbank seperti rentenir maupun pinjaman daring ilegal yang menawarkan proses cepat dengan bunga tinggi.

Untuk itu, Faisal menilai keberadaan lembaga penjamin kredit menjadi penting untuk membantu memperluas akses pembiayaan murah bagi UMKM sekaligus mengurangi risiko yang ditanggung perbankan.

Meski demikian, ia menyebut perbankan tetap akan mempertimbangkan risiko kredit macet dalam menyalurkan pinjaman.

"Kalau diberi bunga yang rendah tapi persyaratannya juga mudah, itu bergantung pada si peminjamnya disiplin atau tidak, layak atau tidak, risiko kredit macet atau tidak," ujarnya.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi pelaku UMKM.

"Prinsipnya pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah kepada UMKM," kata Riza saat dihubungi terpisah.

Menurut dia, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, akses pembiayaan tetap merupakan elemen penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal, mulai dari status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), tingginya suku bunga kredit, keterbatasan jaminan, hingga adanya kesenjangan pembiayaan atau financial gap.

Menurut dia, tantangan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 persen per tahun masih relevan untuk membantu akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pernyataan itu disampaikan Nailul merespons inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan bunga KUR menjadi 5 persen per tahun, dari sebelumnya 6 persen.

Nailul, saat dihubungi di Jakarta, Senin, menilai dampak dari penurunan bunga KUR menjadi 5 persen tidak akan terlalu signifikan karena selisihnya hanya 1 persen dari bunga KUR saat ini.

Bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan suku bunga KUR tetap atau flat sebesar 6 persen.

“Sudah ada skema KUR dengan bunga saat ini sebesar 6 persen untuk semua usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini sudah tepat untuk membantu pelaku UMKM kita dalam mengakses modal,” katanya.

Menurut dia, penurunan bunga KUR juga akan meningkatkan beban subsidi pemerintah, karena selisih antara bunga komersial dan bunga KUR ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan kondisi saat ini, beban pemerintah meningkat karena bunga KUR menjadi 5 persen dan di ketidakpastian ekonomi biaya risiko menjadi naik,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, ia mengingatkan penyaluran KUR sebaiknya tetap difokuskan kepada badan usaha UMKM dan tidak diperluas kepada individu untuk menghindari potensi moral hazard.

Menurut dia, saat ini masih ditemukan penggunaan KUR untuk kebutuhan non usaha sehingga pengawasan penyaluran kredit tetap perlu diperkuat.

“Sekarang saja, banyak KUR yang digunakan untuk keperluan non usaha, apalagi diperbolehkan untuk individu. Moralhazard-nya akan semakin besar,” kata dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) maksimal 5 persen per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Yang disampaikan Presiden Prabowo kemarin, kredit yang 5 persen (bunga 5 persen), kita respon positif,” kata Fauzi saat dijumpai wartawan usai acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Ia meyakini, skema KUR dengan bunga maksimal 5 persen per tahun dapat diterapkan melalui koordinasi antara pemerintah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.

Di sisi lain, Fauzi juga meyakini perbankan nasional akan menyambut positif kebijakan tersebut serta menilai kebijakan itu tidak akan menekan kinerja bank.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan skema kredit perumahan FLPP dengan bunga per tahun yang relatif rendah dan dinilai tetap berjalan, sehingga skema serupa dianggap memungkinkan.

Secara umum, menurutnya, kebijakan KUR dengan bunga maksimal 5 persen tersebut menjadi sinyal perlunya konsolidasi kebijakan perbankan yang rencananya akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sehingga sejalan dengan arahan Presiden.

Ia mengatakan penguatan penyaluran kredit kepada UMKM akan dibahas dalam revisi UU P2SK bersama para pemangku kepentingan pada masa sidang mendatang.

“Tapi kita mau meaningful participation dulu, minta pendapat dari masyarakat. Sehingga target pemerintah terhadap pertumbuhan kredit, terutama UMKM, termasuk juga pertumbuhan kredit korporasi dan konsumsi itu jelas,” kata Fauzi.

Sebelumnya, dalam pidato pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 5 persen bisa menjaga akses pembiayaan di tengah pelemahan daya beli masyarakat.

“Bunga KUR 5 persen masih cukup efektif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena jauh di bawah bunga kredit komersial kisaran 10-14 persen, sehingga menjaga akses pembiayaan di tengah daya beli yang melemah,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebagai catatan, bunga KUR sebelumnya ditetapkan sebesar 6 persen untuk pengajuan pertama dan terus meningkat 1 persen untuk pengajuan berikutnya dengan maksimal bunga 9 persen. Per 2026, pemerintah menetapkan bunga KUR dibuat flat 6 persen.

Secara historis, KUR mendorong ekspansi kredit UMKM dengan risiko yang relatif terjaga, di mana rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) KUR umumnya di bawah level 2 persen.

Namun, Rizal menyoroti, efektivitas KUR kini lebih terbatas lantaran kendala utama UMKM bergeser dari akses kredit ke kondisi pasar dan produktivitas.

“Artinya, kredit murah saja tidak cukup mendorong skala usaha,” tambahnya.

Pada sisi perbankan, Rizal berpendapat skema bunga KUR 5 persen sangat bergantung pada subsidi pemerintah, mengingat bunga tidak mengikuti harga pasar.

Di tengah likuiditas yang mengetat dan biaya dana naik, di mana imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) berkisar 6,8 persen, kebijakan ini berpotensi menekan margin bank bila tidak diimbangi dengan kompensasi pemerintah yang optimal.

Kondisi itu dikhawatirkan membuat bank lebih selektif dalam menyalurkan KUR.

“Jadi, KUR 5 persen tetap penting sebagai instrumen inklusi dan stabilisasi, tetapi ke depan harus difokuskan pada kredit produktif berbasis peningkatan kapasitas usaha, bukan sekadar volume,” tutur Rizal.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah segera mengucurkan KUR dengan bunga maksimal lima persen per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Saya sudah perintahkan bank-bank milik RI sebentar lagi kita akan kucurkan KUR maksimal 5 persen satu tahun," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan, kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri menjadi salah satu penyalur utama dana bantuan pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki potensi dan kelayakan kredit, namun belum memiliki agunan yang cukup.

Pada tahun 2026, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mencatat penyaluran KUR sebesar Rp7,35 triliun hingga Februari 2026. Pembiayaan tersebut telah menjangkau 59.327 pelaku UMKM di seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan peran perseroan sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Capaian ini setara dengan 17,92% dari target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp41 triliun. Di tengah dorongan pemerintah untuk memperkuat ekonomi inklusif, realisasi awal ini menjadi sinyal kuat bahwa akselerasi pembiayaan sektor produktif terus berlanjut.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri, Saptari, menegaskan bahwa KUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya saing serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Dominasi Sektor Produksi

Secara sektoral, penyaluran KUR Bank Mandiri masih didominasi oleh sektor produksi dengan porsi 61,83% atau senilai Rp4,54 triliun. Rinciannya sebagai berikut:

• Sektor pertanian: Rp2,21 triliun
• Jasa produksi: Rp1,65 triliun
• Industri pengolahan: Rp568 miliar
• Perikanan: Rp107 miliar

Komposisi ini menunjukkan fokus kuat pada sektor strategis yang menopang ketahanan pangan serta aktivitas ekonomi riil.

Secara kumulatif, sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Februari 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total Rp310,59 triliun kepada 3,65 juta debitur. Pembiayaan berbunga rendah ini menjadi salah satu katalis utama dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar UMKM di Indonesia.

Jenis KUR Bank Mandiri 2026

1. KUR Super Mikro

Plafon kredit: Maksimal Rp10 juta

Tenor:

• Kredit Modal Kerja (KMK): maks. 3 tahun
• Kredit Investasi (KI): maks. 5 tahun
• Suku bunga: 3% efektif per tahun
• Jaminan: Usaha atau objek yang dibiayai

Syarat usaha:

• Usaha berjalan kurang dari 6 bulan
• Wajib mengikuti pendampingan/pelatihan
• Bergabung dengan kelompok usaha
• Memiliki keluarga dengan usaha produktif

Akumulasi plafon: Tidak dibatasi

2. KUR Mikro

Plafon kredit: Rp10 juta – Rp100 juta

Tenor:

• KMK: maks. 3 tahun
• KI: maks. 5 tahun
• Suku bunga efektif per tahun:
• 6% (penerima pertama)
• 7% (penerima kedua)
• 8% (penerima ketiga)
• 9% (penerima keempat)

Jaminan: Usaha atau objek yang dibiayai

Syarat usaha:

• Minimal telah berjalan 6 bulan
• Khusus korban PHK: wajib ikut pelatihan dan usaha min. 3 bulan

3. KUR Kecil

Plafon kredit: Rp100 juta – Rp500 juta

Tenor:

• KMK: maks. 4 tahun
• KI: maks. 5 tahun
• Suku bunga efektif per tahun:
• 6% (penerima pertama)
• 7% (penerima kedua)
• 8% (penerima ketiga)
• 9% (penerima keempat)

Jaminan: Usaha atau objek yang dibiayai
Akumulasi plafon: Tidak dibatasi

Syarat Pengajuan KUR Bank Mandiri

Berikut dokumen dan persyaratan yang perlu disiapkan:

• Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) / e-KTP
• NPWP (wajib untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Fotokopi surat/akta nikah atau cerai (jika ada)
• Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (wajib untuk KUR Kecil atau plafon di atas Rp100 juta)

Bagi calon debitur, khususnya yang mengajukan KUR Kecil dengan plafon di atas Rp100 juta, diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan sosial.

Tabel Simulasi Cicilan KUR Bank Mandiri

Dikutip dari data tahun 2025, simulasi cicilan KUR Bank Mandiri sebagai berikut:

Program KUR Bank Mandiri terus menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Dengan bunga rendah, persyaratan yang relatif mudah, serta dukungan pemerintah, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus memperkuat ekonomi nasional ke depan.

Berikut pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang saat mengajukan KUR

1. Apa itu KUR Bank Mandiri dan siapa yang bisa mengajukannya?

KUR Bank Mandiri adalah program kredit dari pemerintah yang disalurkan melalui Bank Mandiri untuk membantu pembiayaan pelaku UMKM. Program ini ditujukan bagi usaha yang layak dan produktif, namun memiliki keterbatasan agunan. Pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah yang telah menjalankan usaha dapat mengajukan KUR sesuai kategori yang tersedia.

2. Berapa bunga dan plafon pinjaman KUR Bank Mandiri 2026?

Bunga KUR Bank Mandiri tergolong rendah, mulai dari 3% per tahun untuk KUR Super Mikro dan 6%–9% per tahun untuk KUR Mikro dan KUR Kecil, tergantung jumlah pinjaman dan frekuensi penerimaan. Sementara itu, plafon pinjaman bervariasi, mulai dari maksimal Rp10 juta untuk KUR Super Mikro hingga Rp500 juta untuk KUR Kecil.

3. Apa saja syarat utama mengajukan KUR Bank Mandiri?

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain memiliki usaha aktif, melampirkan dokumen seperti e-KTP, NIB atau SKU, serta NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta. Selain itu, untuk pinjaman di atas Rp100 juta, calon debitur juga diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.