JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melaksanakan pemadaman lampu serentak di wilayah Ibu Kota pada Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bumi .

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Sadikin mengatakan, kegiatan bersifat partisipatif. Adapun kegiatan yang merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu ini akan dilakukan pada pukul 20.30-21.30 WIB.

"Kegiatan pemadaman lampu bertujuan mendorong penghematan energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan," ujar Dudi, dikutip Jumat (24/4/2026).

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pemadaman lampu dilakukan secara partisipatif oleh pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan, fasilitas, serta penerangan sesuai kewenangan masing-masing.

Adapun kegiatan serupa juga akan berlangsung pada 13 Juni 2026 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup dan 26 September 2026 dalam rangka Hari Ozon.

Berikut lokasi pemadaman lampu sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021:

1) Seluruh bangunan/gedung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain).

2) Jalan Protokol dan Jalan Arteri pada 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi sebagai berikut :

a) Jakarta Pusat: Jl. Sudirman (Dukuh Atas sampai dengan Gedung Sampoerna Strategic), dan Jalan MH. Thamrin; Seputaran Jalan Medan Merdeka (Kec. Medan Merdeka Utara depan Istana Presiden), Jalan Gerbang Pemuda – Jalan Asia Afrika, Halaman Kantor Balaikota, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

b) Jakarta Utara: Jl. Yos Sudarso, Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Perintis Kemerdekaan.

c) Jakarta Timur: Jl. Dr. Sumarno, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

d) Jakarta Barat: Jl. Daan Mogot dan Jl. Kembangan Raya (depan Kantor Wali Kota Jakarta Barat), dan Komplek Kantor Walikota Jakarta Barat.

e) Jakarta Selatan: Jl. Prapanca Raya, Jl. Gerbang Pemuda – Jl. Asia Afrika, Jl. Sudirman (Gedung Sampurna Strategic – Patung Pemuda), dan Jl. Rasuna Said.

3) Simbol Kota Jakarta, yaitu Gedung Balai Kota; Monumen Nasional dan air mancurnya; Patung Arjuna Wiwaha dan air mancurnya; Bundaran Hotel Indonesia dan air mancurnya; Patung Pemuda dan air mancurnya; Patung Pahlawan; dan Patung Jenderal Sudirman.

4) Beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan apartemen turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemadaman lampu tersebut.

Stasiun Jakarta Internasional Stadium (JIS) ditargetkan beroperasi melayani penumpang KRL pada Juni 2026. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengatakan pembangunan Stasiun JIS memasuki tahap akhir.

Perseroan menetapkan pembangunan Stasiun JIS rampung pada Mei mendatang. Stasiun ini akan melayani perjalanan dengan KRL rute Tanjung Priok-Jakarta Kota.

Kehadiran stasiun ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam mengakses kawasan olahraga dan permukiman secara langsung, sekaligus menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban kepadatan lalu lintas.

"KAI melalui KAI Commuter fokus pada penyediaan layanan transportasi yang memberikan manfaat bagi publik. Dengan kesiapan operasional Stasiun JIS serta penguatan prasarana di lintas utara yang didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan, kami memproyeksikan kontribusi kereta api terhadap kelancaran mobilitas warga akan semakin besar," kata VP Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Minggu (12/4).

Anne menyebut pembangunan Stasiun JIS merupakan hasil kolaborasi erat bersama para stakeholder, seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperluas aksesibilitas masyarakat.

Operasional Stasiun JIS juga diharapkan semakin memperkuat layanan di lintas Tanjung Priok, yang menunjukkan tren pertumbuhan volume pengguna KRL secara konsisten.

Pada 2022, jumlah penumpang sebesar 1.599.107 orang. Pada 2023, angkanya meningkat menjadi 2.676.363 orang, kemudian tumbuh mencapai 3.377.633 pengguna pada 2024.

Tren positif ini berlanjut pada 2025 dengan total 3.531.311 pengguna. Pada Januari hingga Maret 2026, volume penumpang telah mencapai 873.658 orang.

"Pertumbuhan angka pengguna layanan KRL yang signifikan ini membuktikan bahwa layanan kereta api semakin menjadi pilihan utama," ujar Anne.

Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) menyelenggarakan Festival Syawal Unity - Lebaran di Jakarta pada penghujung Ramadan hingga awal Syawal. Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari SCBD Weekland yang berlangsung pada 18-24 Maret 2026, sementara Festival Syawal Unity - Lebaran di Jakarta sendiri digelar pada 19-22 Maret 2026.

Sebagai wadah silaturahmi sekaligus destinasi wisata Lebaran bagi masyarakat yang merayakan Lebaran di Jakarta, festival ini menghadirkan perpaduan nilai budaya, kebersamaan, serta semangat toleransi dalam satu ruang yang terbuka bagi semua kalangan.

Direktur Utama PT Creative Event Entertainment, Roland Hutapea selaku perwakilan penyelenggara, menyampaikan bahwa Festival Syawal Unity merupakan hasil kolaborasi komunitas kreatif, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menghadirkan suasana Lebaran yang khidmat, damai, dan meriah.

"Kegiatan ini juga sejalan dengan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjadikan Jakarta sebagai destinasi yang hidup dan menyenangkan, termasuk bagi masyarakat yang merayakan Lebaran di ibu kota," ujar Roland.

Selain menjadi ruang perayaan, kegiatan ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku UMKM binaan Artha Graha Peduli dan SCBD Weekland. Kehadiran para pelaku usaha ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kreatif, dengan menyediakan pengalaman kuliner dan produk lokal.

Beragam pertunjukan budaya menjadi agenda festival, seperti pawai obor takbiran dan arakan budaya, tarian Gema Takbir, tari Muslim Nusantara, hingga berbagai tarian daerah dan akulturasi budaya. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan musik religi seperti gambang kromong, angklung, kolintang, hadroh, gambus, rampak bedug, marawis, hingga penampilan band religi.

Dari sisi fasilitas, kawasan SCBD memiliki akses transportasi terintegrasi seperti MRT dan TransJakarta, yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana Lebaran di pusat kota dengan mobilitas yang ramah lingkungan.

Acara ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik warga Jakarta maupun wisatawan yang menghabiskan libur Lebaran di ibu kota. Pengunjung diimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban demi kenyamanan bersama.

Melalui kegiatan ini, SCBD turut memperkuat posisi sebagai pusat akulturasi budaya yang merepresentasikan harmoni dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 bagi masyarakat yang menggunakan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta saat Lebaran 2026. Kebijakan tarif khusus berlaku dua hari, Hari H dan H+1 Idulfitri.

Informasi pemberlakuan tarif tersebut diumumkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi mereka @dishubdkijakarta, Rabu (17/3).

Dishub DKI menjelaskan tarif Rp1 dapat dinikmati pada seluruh layanan utama transportasi publik di Jakarta. Layanan tersebut meliputi Transjakarta (BRT, non-BRT, hingga rute Transjabodetabek), MRT Jakarta, serta LRT Jakarta untuk rute Velodrome-Pegangsaan Dua.

Tarif Rp1 ini berlaku bagi seluruh pengguna tanpa pengecualian.

Masyarakat dapat menggunakan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu uang elektronik (e-money, Flazz, TapCash, Brizzi), Kartu JakLingko, KMT, Jakcard, hingga aplikasi JakLingko dan MyMRTJ.

Sementara layanan lain, seperti Mikrotrans dan layanan Transjakarta gratis bagi kelompok tertentu tetap mengikuti ketentuan tarif sebelumnya.

"Layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares (Layanan penugasan Transportasi Jakarta lainnya), serta layanan gratis bagi Masyarakat berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.133 tahun 2018 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis Bagi Masyarakat tertentu yang sudah memiliki tarif Rp 0 tetap berlaku sesuai tarif awal," tulis Dishub.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026, pemerintah menetapkan dua hari libur nasional dan tiga hari cuti bersama untuk Lebaran.

• Sabtu, 21 Maret 2026

• Minggu, 22 Maret 2026

• Jumat, 20 Maret 2026

• Senin, 23 Maret 2026

• Selasa, 24 Maret 2026

Dengan rangkaian libur tersebut, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama periode Lebaran.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kenaikan UMP Jakarta 2026 6,17 persen menjadi Rp5.729.876 per bulan menggunakan indeks tertentu (alfa) 0,75.

Indeks tersebut di bawah tuntutan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendesak penggunaan alfa 0,9 dalam perhitungan UMP.

"Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfa 0,75," ucap Pramono dalam Konferensi Pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Pramono mengakui ada tarik-menarik dalam pembahasan UMP di Dewan Pengupahan mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 memberikan ruang kepada gubernur untuk memakai alfa 0,5-0,9.

Bahkan, Pramono mengungkapkan para pengusaha tetap ingin menggunakan alfa 0,55.

"Saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan. Untuk pengusaha, awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5, naik menjadi 0,55, dan mereka bertahan di angka itu. Sedangkan buruh, pekerja, mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," jelas Pramono.

Silang pendapat itu yang akhirnya membuat Pramono urung mengumumkan UMP 2026 sebelum 24 Desember 2025. Ia menegaskan beberapa hari lalu kesepakatan tersebut belum bulat.

Namun, dirinya kini menegaskan penetapan UMP 2026 sudah disepakati pihak-pihak terkait. Hal tersebut yang akhirnya dituangkan dalam keputusan gubernur.

"Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekadar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha," jelas sang gubernur.

"Untuk menjamin kenaikan UMP di DKI Jakarta di atas inflasi daerah, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal," imbuhnya.

Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.

Selain itu, Pramono menegaskan ada sejumlah layanan perlindungan sosial (perlinsos) dengan syarat ketentuan yang berlaku.

"Sedangkan untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," tegas Pramono.

Pramono meyakini seluruh pihak akan memberikan dukungan dan dapat memahami situasi dan kondisi yang ada.

"Kiranya keputusan yang diambil telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai hal, baik dari sisi buruh maupun pengusaha," pungkasnya.

Terpisah, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menghitung kenaikan UMP 2026 seharusnya 6,9 persen, jika memakai alfa 0,9. Dengan kenaikan 6,9 persen, semestinya upah buruh di DKI tahun depan menjadi Rp5.769.137.

Iqbal bahkan sempat mengancam bakal melakukan demonstrasi berjilid-jilid, jika kenaikan UMP 2026 tidak sesuai harapan buruh.

Pajak bukan merupakan satu-satunya penerimaan suatu daerah. Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Meski pajak dan retribusi merupakan pungutan dari masyarakat, keduanya ternyata memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan ini tentunya perlu dipahami oleh masyarakat.Pajak DaerahPajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha yang dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa adanya manfaat yang diberikan secara langsung kepada pembayarnya.Artinya, manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran pajak tidak diberikan secara spesifik kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk kebutuhan umum.Pendapatan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Jakarta, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.Jenis pajak daerah di Jakarta meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan lainnya.Dasar hukum pelaksanaan pajak daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).Retribusi DaerahBerbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa, pelayanan, atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat.Pembayaran retribusi memberikan manfaat langsung bagi pembayar, sesuai jenis layanan atau fasilitas yang digunakan.Contoh retribusi meliputi retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah.

Retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menjelaskan jenis retribusi berikut mekanisme pemungutannya.

Perbedaan Utama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut rangkuman perbedaan antara pajak dan retribusi daerah:Dari segi sifat pungutannya, pajak daerah bersifat wajib tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, sementara retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang disertai imbalan langsung sesuai layanan yang diterima.

Secara regulasi, keduanya berlandaskan aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Perbedaan tujuan juga menjadi pembeda utama. Pajak daerah dipungut untuk membiayai kebutuhan umum masyarakat, sedangkan retribusi daerah digunakan untuk menutup biaya penyediaan jasa, fasilitas, atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah.Contohnya, pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).Sementara itu, retribusi daerah meliputi retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Untuk Kepentingan Masyarakat Jakarta

Baik pajak maupun retribusi daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk taat membayar kewajiban daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, masyarakat turut berperan dalam pembangunan Jakarta.

Semua penerimaan ini pada akhirnya kembali kepada warga melalui fasilitas umum yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, dan pembangunan yang lebih merata.

Mutasi kendaraan antar daerah kini semakin mudah dilakukan, termasuk bagi pemilik kendaraan yang baru pindah domisili ke DKI Jakarta. Proses administrasi ini penting untuk memastikan data kendaraan tetap sesuai dengan alamat terbaru dan mempermudah layanan perpajakan maupun urusan di Samsat.

Mutasi kendaraan adalah proses pemindahan berkas administrasi kendaraan dari daerah asal ke daerah tujuan.

Saat kendaraan berpindah domisili, misalnya dari luar daerah ke Jakarta, data kepemilikan akan diperbarui sesuai alamat baru pemilik. Dengan begitu, pencatatan kendaraan tetap akurat dan tertib.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Agar proses berjalan lancar, pemilik kendaraan wajib menyiapkan beberapa dokumen berikut:

- STNK asli dan fotokopi

- BPKB asli dan fotokopi

- KTP pemilik dengan alamat domisili baru- Surat fiskal dari daerah asal

- Formulir permohonan mutasi keluar/masuk

Dokumen yang lengkap akan sangat membantu mempercepat proses mutasi.

Tahapan Mutasi Keluar dari Daerah Asal

Bagi kendaraan yang berasal dari luar Jakarta, pemilik harus mengurus mutasi keluar di Samsat awal dengan langkah-langkah:

- Mengunjungi Samsat tempat kendaraan terdaftar

- Melakukan cek fisik kendaraan

- Menyerahkan seluruh dokumen pendukung

- Membayar biaya PNBP sesuai ketentuan

- Menerima berkas mutasi keluar beserta surat fiskal

Berkas tersebut menjadi dasar untuk proses mutasi masuk di Jakarta.

Proses Mutasi Masuk ke Wilayah DKI Jakarta

Setelah tiba di Jakarta, pemilik dapat melanjutkan pengurusan mutasi di Samsat sesuai domisili dengan alur:

- Mendatangi Samsat sesuai domisili di Jakarta

- Menyerahkan berkas mutasi keluar dan dokumen kendaraan

- Melakukan cek fisik ulang apabila diperlukan

- Memproses penerbitan STNK baru

- Mendapatkan pelat nomor (TNKB) dengan kode Jakarta

- Menyelesaikan biaya administrasi

Setelah seluruh tahapan selesai, kendaraan sah terdaftar secara administratif di wilayah DKI Jakarta.

Manfaat Mutasi Kendaraan

Mutasi kendaraan memberikan sejumlah keuntungan, di antaranya:

- Data kepemilikan sesuai dengan alamat terbaru

- Kemudahan mengakses layanan Samsat di daerah domisili

- Administrasi kendaraan lebih tertib dan sesuai ketentuanPembebasan Sanksi, Permudah Warga

Untuk mendukung warga yang tengah menata ulang administrasi kendaraannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, Pemprov memberikan pembebasan bunga keterlambatan secara otomatis tanpa permohonan. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajaknya, dan sistem akan langsung menghapus sanksinya.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa beban tambahan, sekaligus mempermudah proses penyesuaian administrasi kendaraan di domisili baru.

Dengan mengikuti prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas keringanan yang tersedia, pemilik kendaraan kini bisa mengurus perpindahan administrasi dengan lebih ringan, cepat, dan efektif.

Jakarta bukan hanya jantung bisnis dan pemerintahan Indonesia, tetapi juga panggung besar bagi ragam kesenian dan hiburan. Dari konser musik bersala besar, pementasan teater, festival budaya, hingga acara kreatif di ruang publik, semuanya menjadi bagian dari identitas kota yang dinamis dan hidup.

Di balik gemerlap panggung dan sorotan lampu, terdapat kontribusi penting dari sektor ini terhadap pembangunan daerah, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan.

PBJT atas jasa kesenian dan hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti konser musik, pertunjukan drama, pementasan seni, hingga kegiatan serupa lainnya.

Pajak ini menjadi bentuk partisipasi nyata pelaku industri hiburan dalam mendukung pembangunan Jakarta.

"Setiap pembelian tiket pertunjukan, konser, bioskop, maupun wahana rekreasi, sebagian nilainya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas publik, peningkatan layanan umum, dan berbagai program kesejahteraan warga," tulis siaran pers Bapenda DKI Jakarta.

Dengan kata lain, menikmati hiburan di Jakarta bukan sekadar mencari kesenangan, tetapi juga ikut berkontribusi bagi keberlanjutan kota. Pajak dari sektor ini membantu pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menumbuhkan Ekosistem Seni Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menciptakan ekosistem seni dan hiburan yang transparan, sehat, dan berdaya saing. Kepatuhan pelaku usaha hiburan dalam membayar PBJT menjadi bagian penting dari komitmen ini.

Pendapatan pajak dari sektor hiburan turut dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas seni dan budaya, yang pada akhirnya kembali memberikan manfaat bagi dunia seni itu sendiri.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, sektor hiburan Jakarta diharapkan dapat terus tumbuh sebagai motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kreativitas untuk Jakarta Lebih Hidup

Di balik setiap alunan musik, tarian, dan gemerlap panggung hiburan, terdapat semangat kolektif untuk membangun Jakarta yang lebih hidup, kreatif, dan maju.

Melalui kepatuhan terhadap PBJT, seni bukan hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga bagian dari upaya bersama untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkembang lewat kreativitas dan gotong royong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk. merespons permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembongkaran tiang monorel yang sudah mangkrak lebih dari 20 tahun.

Corporate Secretary PT Adhi Karya (Persero) Tbk., Rozi Sparta menyampaikan Manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas langkah pendampingan hukum atas rencana pembersihan dan pembongkaran tiang eks monorail yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Skema final atas mekanisme pelaksanaan dan/atau kegiatan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya dalam keterangan keterbukaan informasi, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, Aset eks Tiang Monorel tercatat pada pos Aset Tidak Lancar Lainnya bagian Persediaan Jangka Panjang pada Laporan Keuangan ADHI. Terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini masih dalam proses kajian internal Perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

ADHI juga memastikan bahwa rencana pembongkaran yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha maupun harga saham Perseroan secara keseluruhan.

PT TransJakarta menyampaikan klarifikasi resmi menyusul viralnya pernyataan salah satu anggota Dewan Komisaris, Ainul Yakin Simatupang, saat berorasi memprotes tayangan Trans 7.

Pernyataan itu disampaikan Ainul saat berorasi dalam demonstrasi di depan kantor salah satu stasiun televisi swasta terkait tayangan program yang dinilai menyinggung kalangan pesantren dan ulama.

Komisaris Utama TransJakarta Untung Budiharto menegaskan pernyataan Ainul tidak mewakili sikap resmi perusahaan.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Ainul Yakin Simatupang merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi TransJakarta," ujar Untung dalam keterangan resminya, Senin (20/10).

Untung menyampaikan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TransJakarta berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Ia juga memastikan seluruh jajaran perusahaan akan tetap menjunjung tinggi etika, nilai kebhinekaan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

"Sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TransJakarta berkomitmen untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika, toleransi, dan kebhinekaan dalam setiap aspek kegiatan dan komunikasi publiknya," katanya.

Dewan komisaris bersama direksi disebut akan segera melakukan klarifikasi internal terkait pernyataan Ainul tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh pejabat dan karyawan mematuhi prinsip Good Corporate Governance dan menjaga reputasi perusahaan di mata publik.

Dalam kesempatan yang sama, TransJakarta juga menyampaikan penghormatan kepada para ulama, tokoh agama, dan komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kyai Pondok Pesantren Lirboyo, yang disebut sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa.

"Kami juga menyatakan penghormatan kepada seluruh ulama, tokoh agama, serta komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kyai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa," ujar Untung.

TransJakarta berharap klarifikasi ini dapat mencegah kesalahpahaman di masyarakat dan menegaskan perusahaan akan tetap fokus memberikan pelayanan transportasi terbaik bagi seluruh warga Jakarta tanpa memandang latar belakang apa pun.

Video demonstrasi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di depan kantor Trans7 viral di media sosial setelah salah satu orator menggunakan kata-kata kasar saat mengecam program yang dinilai menghina pesantren dan ulama.

Orator dalam video berdurasi dua menit lebih itu disebut sebagai Ainul Yakin, yang diketahui menjabat sebagai Ketua PW GP Ansor Jakarta sekaligus Komisaris TransJakarta.

Ainul juga tercatat sebagai Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Antar Kelembagaan. Hingga kini, pihak Ainul maupun GP Ansor belum memberikan tanggapan resmi atas kejadian tersebut.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat dan warganet menilai pernyataan kasar dalam orasi itu tidak mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung oleh Nahdlatul Ulama.