Gaji ke-13 ASN: Pemerintah Guyur Rp55 Triliun, Cek Jadwal Pencairannya
Pemerintah siapkan Rp55 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 guna mendukung pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.
(Bisnis.Com) 05/05/26 17:03 211950
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penyaluran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp55 triliun untuk menjadi salah satu stimulus ekonomi kuartal II/2026.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memacu belanja pemerintah pada kuartal II/2026 lantaran basis kuartal II/2025 yang masih rendah. Untuk itu, belanja pemerintah dalam bentuk pencairan gaji ke-13 ASN ini diharapkan bisa menopang pertumbuhan April-Juni 2026.
"Kuartal I/2026 kemarin belanja pemerintah menjadi penopang dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II, terutama juga kami menjaga daya beli daripada masyarakat dan gaji ASN ke-13. Itu diharapkan bisa diberikan di bulan Juni, nah itu juga salah satu penopang," terangnya pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (5/5/2026).
Pemerintah juga menyebut tengah mempertimbangkan sejumlah insentif untuk kuartal II/2026, salah satunya untuk kendaraan listrik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membahas rencana pemberian insentif ini, Selasa (5/5/2026).
"Ini akan kami laporkan kepada Bapak Presiden," ujar Airlangga.
Optimalisasi APBN sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depannya juga diharapkan berasal dari bantuan pangan April-Juni untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), belanja subsidi dan kompensasi 2026 Rp356,8 triliun, serta revitalisasi sekolah maupun satuan pendidikan Rp13,4 triliun.
Selain itu, implementasi program 3 Juta Rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp37,1 triliun, bantuan stimulan perumahan swadaya Rp8,9 triliun, serta kredit program perumahan dengan plafon kredit Rp34,8 triliun.
"Akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun," lanjut Airlangga.
Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menggulirkan sejumlah elkasasi seperti penurun bea masuk impor LPG dari 5% ke 0% serta untuk bahan baku plastik menjadi 0% selama enam bulan.
Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan regulasi berupa kemudahan ipor, penyesuaian pertimbangan teknis (pertek), peninjauan kembali penerapan standar nasional Indonesia (SNI) dan SLA terutama bahan baku impor, standarisais biaya konsultasi teknis perizinan bangunan gedung dan sertifikai laik fungsi, serta kemudahan pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan OSS di Kementerian Investasi/BKPM.
#gaji-ke-13-asn #pemerintah-siapkan-rp55-triliun #jadwal-gaji-ke-13 #stimulus-ekonomi-2026 #belanja-pemerintah-kuartal-ii #daya-beli-masyarakat #insentif-kendaraan-listrik #optimalisasi-apbn #bantuan-p