JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan performa keuangan yang impresif pada pembukaan tahun 2026. Bank bersandi saham BMRI ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp15,4 triliun sepanjang kuartal I 2026, atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,6% secara tahunan (year on year/yoy).

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menjelaskan, bahwa pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan bisnis yang sehat di berbagai lini, termasuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit . "Laba konsolidasi yang mencapai Rp15,4 triliun atau tumbuh 16,6 persen secara tahunan atau year on year," ungkap Riduan dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan total kredit sebesar Rp1.530 triliun. Meski melakukan ekspansi, perseroan tetap mampu menjaga kualitas aset dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bank only yang berada di level 0,98%.

Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp4,65 Triliun per Januari 2026, Naik 16,18%



Di sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh signifikan sebesar 21,1% menjadi Rp1.675 triliun. Kondisi fundamental perseroan juga terlihat kokoh dengan return on equity (ROE) di level 22,1% dan tingkat permodalan (CAR) yang solid di angka 19,7%.

Selain mencetak laba, Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Sepanjang kuartal I 2026, perseroan telah merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp11 triliun kepada 87 ribu pelaku UMKM.

Dalam mendukung sektor perumahan, Bank Mandiri juga ikut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah dengan menyalurkan pembiayaan untuk 2.300 hunian sepanjang tahun berjalan. Selain itu, digitalisasi layanan perseroan juga mencatat progres positif, di mana sebanyak 6.000 SPPG telah memanfaatkan layanan virtual account Bank Mandiri.

Naik 13,4%, Bank Mandiri Gelontorkan Kredit Rp1.895 Triliun di 2025



"Kinerja Bank Mandiri bukan hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis semata tetapi merupakan hasil nyata dari fokus sinergi yang melibatkan berbagai unsur perekonomian nasional sejalan dengan komitmen kami untuk terus menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," jelas Riduan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut rencana untuk mendorong pembiayaan perbankan dalam mendukung program pemerintah melalui rencana revisi aturan rencana bisnis bank (RBB) tidak bersifat wajib.

Untuk diketahui, rencana regulator ini sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Rencana untuk mendorong perbankan lebih mendukung program pemerintah ini turut mencakup dukungan kepada sektor UMKM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa ketentuan pemberian kredit untuk program pemerintah ditujukan agar bank memiliki perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan rencana bisnis.

Hal-hal yang tercantum dalam rencana bisnis, lanjutnya, termasuk poin pemberian kredit untuk program pemerintah pada dasarnya ditujukan guna memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar komprehensif dan forward-looking dalam mengidentifikasi peluang intermediasi yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, RBB yang dibayangkan OJK ini diharapkan bisa memberikan informasi menyeluruh atas perencanaan yang dilakukan bank, sehingga potensi penyaluran kredit ke sektor-sektor dengan dampak ke pertumbuhan ekonomi dapat teridentifikasi dengan lebih terstruktur. Akan tetapi, dia memastikan sifatnya tidak mandatory atau wajib.

"Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatory dan tidak disertai dengan penetapan kuota tertentu oleh OJK," ujar Dian kepada Bisnis, dikutip Minggu (19/4/2026).

Anggota Dewan Komisioner OJK ini menyampaikan bahwa bank tetap memiliki keleluasaan dalam menetapkan strategi penyaluran kredit dengan mempertimbangkan masing-masing risk appetite dan risk tolerance.

Bank juga diminta tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko yang memadai, dan penerapan tata kelola yang baik.

"Keputusan untuk menyalurkan kredit tetap merupakan business judgment dari bank, yang dilakukan berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar," ujar Dian.

Di samping itu, OJK disebut tetap memerhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik kendati diminta untuk semakin mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, penyaluran kredit oleh bank dalam rangka program pemerintah tersebut tetap mengacu pada pengaturan dalam POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Aturan itu mewajibkan bank untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal yang antara lain mencakup kebijakan persetujuan kredit, pemantauan kualitas kredit, dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan ini disesuaikan dengan risk appetite, strategi bisnis dan kecukupan likuiditas masing-masing bank.

Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank tetap diwajibkanmemiliki keyakinan atas kelayakan debitur berdasarkan analisis (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy), serta disertai pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

"Selanjutnya, OJK secara berkala melakukan pengawasan baik secara offsite melalui laporan kinerja keuangan bank maupun onsite atas pelaksanaan penyaluran kredit perbankan, yang antara lain mencakup penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit, kesesuaian penyaluran kredit, pemantauan kualitas kredit, dan kecukupan pembentukan Cadangan," pungkas mantan Kepala Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

TANGGAPAN BANK

Sejumlah bank BUMN (himbara) maupun swasta sebelumnya sudah buka suara soal rencana OJK merevisi aturan soal RBB. Contohnya, PT Bank KB Indonesia Tbk. atau KB Bank (BBKP) menyatakan perseroan menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif OJK dalam menyelaraskan strategi industri perbankan dengan agenda pembangunan nasional.

"Sinkronisasi antara kebijakan regulator dan program prioritas pemerintah memberikan kepastian arah bagi perbankan dalam menyusun strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," terang Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie melalui keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kunardy mengatakan bahwa KB Bank akan terus meningkatkan perannya sebagai intemediasi keuangan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia memproyeksikan target pertumbuhan kredit oleh perseroan pada 2026 berada pada kisaran 10%–11%. Fokus penyauran kredit dipastikan tetap selaras dengan profil risiko bank serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebelumnya, BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyatakan bahwa perseroan pada prinsipnya akan mengikuti seluruh ketentuan regulator yang berlaku terkait dengan rencana pengaturan RBB sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

"Bank Mandiri juga akan mencermati dan menyesuaikan langkah strategis sesuai dengan arahan serta petunjuk teknis dari regulator," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista kepada Bisnis melalui keterangan tertulis.

Salah satu himpunan bank milik negara (himbara) itu menyebut terus terus mendukung program-program prioritas pemerintah melalui pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), 3 Juta Rumah, serta penyaluran pembiayaan dan penguatan kapasitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Bank Mandiri menyampaikan bakal terus memperkuat sinergi dengan pemerintah maupun regulator guna mendukung implementasi program prioritas secara berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Pada pekan lalu, PT OCBC NISP Tbk. (NISP) juga secara umum akan berusaha berpartisipasi untuk mendukung pergerakan ekonomi. Perseroan menyebut sebelumnya pun sudah mendukung program strategis pemerintah dalam hal penghiliran mineral.

"Seperti contoh saat pemerintah men-encourage FDI masuk ke mineral processing supaya ada value added ke lapangan kerja Indonesia kami juga cukup aktif dan itu sekarang berlanjut. Kami sangat welcome untuk berpartisipasi tetapi semua harus dilakukan secara prudent," terang Direktur OCBC Martin Widjaja pada Paparan Publik RUPST OCBC, Kamis (9/4/2026).

Bisnis.com, MALANG—Realisasi kredit perbankan di Wilker OJK Malang mencapai Rp110,36 triliun, tumbuh sebesar 4,31% yoy pada Februari 2026

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 7,73%, diikuti oleh Kredit Investasi 4,80%, sedangkan Kredit Modal Kerja 1,72%.

“Berdasarkan jenis debitur, Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 1,03% yoy dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,70%,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 3,04% (Desember 2025: 2,62%) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,82% (Desember 2025: 10,11%).

Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, kata dia, masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama yaitu Rumah Tangga (Rp32,94 triliun; porsi: 29,85%), Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,61 triliun; porsi: 18,67%), dan Industri Pengolahan (Rp20,37 triliun; porsi: 18,45%).

“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, dia menegaskan, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran atas sebanyak 33.252 rekening (prev: sebanyak ±32.556 rekening) yang terindikasi judi online.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai peningkatan Penyaluran kredit menjadi sinyal positif dalam upaya memperkuat konsumsi, karena konsumsi pada ujungnya juga bermuara pada pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kata dia, kredit investasi dan modal kerja diharapkan menjadi pengungkit akselerasi berbagai sektor usaha sehingga di tengah tekanan global yang terus meningkat, ekonomi domestik menjadi bantalan yang kuat untuk ekonomi nasional terus bergeliat.

Menurutnya, hal ini tentunya tidak hanya dari sektor keuangan tetapi perlu didukung oleh kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya beli dan sektor produktif.

Dengan upaya kebijakan penanganan berbagai praktik ilegal seperti judi online, maka dapat mempersempit peluang masyarakat masuk ke jurang jebakan permainan tersebut maupun scamming pembiayaan. Hal ini merupakan bagian dari upaya OJK melindungi masyarakat dari bahaya transaksi keuangan yang merugikan.(K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) senilai Rp 530 triliun ke 6 juta unit sejak 1976 hingga awal April 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, dari penyaluran KPR tersebut maka perseroan telah membantu sekitar 24 juta orang untuk memiliki rumah.

Dengan asumsi 6 juta rumah itu diisi oleh 4 orang per rumah.

"Kami berterimakasih karena keberpihakan Pemerintah yang menempatkan sektor perumahan sebagai program prioritas nasional yang pro-rakyat menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujarnya saat konferensi pers di Menara I BTN, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia merincikan, sepanjang Kuartal I 2026 bank berkode emiten BBTN ini telah menyalurkan kredit perumahan senilai Rp 329,93 triliun atau meningkat 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Dari total tersebut, penyaluran khusus KPR mencapai Rp 306,1 triliun, tumbuh 6,8 persen (yoy). Angka ini mencapai 76,4 persen dari total kredit yang disalurkan BTN sepanjang Kuartal I 2026.

Adapun realisasi pembiayaan untuk KPR subsidi sebanyak Rp 193,55 triliun, meningkat 7,7 persen (yoy) dan KPR non-subsidi sebanyak Rp 112,56 triliun atau meningkat 5,4 persen.

Nixon mengatakan, keberpihakan perseroan kepada sektor perumahan memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar, tidak hanya bagi pemilik rumah tetapi juga bagi perekonomian nasional.

Seperti diketahui, sektor perumahan merupakan sektor padat modal yang membutuhkan tenaga kerja lokal baik dari pengembang hingga tukang.

Kemudian membutuhkan sekitar 90 persen bahan baku dari produk lokal untuk membangun rumah.

Selain itu, dari setiap rumah yang terjual, negara mendapatkan penerimaan berupa pajak.

Dari sektor perumahan nasional bisa membuka peluang pekerjaan terhadap 12,5 juta orang di seluruh sektor terkait dan setiap tambahan capital injection sebesar Rp 1 triliun di industri ini akan menambah keterlibatan tenaga kerja sebanyak 8.000 orang," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) membukukan laba bersih senilai Rp1,1 triliun pada kuartal I/2026. Raihan itu tumbuh 22,6% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp904 miliar.

Hal itu diungkapkan Direktur Finance & Strategy BTN Nofry Rony Poetra dalam konferensi pers Kinerja Keuangan Kuartal I/2026, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

“Laba bersih BTN mencapai Rp1,1 triliun, tumbuh 22,6% YoY,” ungkap Nofry, Rabu (15/4/2026).

Dari sisi intermediasi, perseroan mencatatkan penyaluran kredit senilai total Rp400,63 triliun atau naik 10,3% YoY dari Rp363,11 triliun pada kuartal I/2025.

Sedangkan total penyaluran kredit tersebut, di segmen KPR Subsidi, BTN mencatat telah menyalurkan kredit senilai Rp193,55 triliun per kuartal I/2026 atau naik 7,7% YoY dari Rp179,70 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk segmen KPR Non-Subsidi, posisi kredit telah mencapai Rp112,56 triliun per kuartal I/2026 atau naik 5,4% YoY dari posisi Rp106,81 triliun pada kuartal I/2025.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) BTN juga tumbuh positif. Pada kuartal I/2026, BTN mencatat pertumbuhan DPK sebesar 9,9% YoY menjadi Rp422,63 triliun per kuartal I/2026 dari Rp384,70 triliun di periode yang sama tahun lalu.

Current account and savings account (CASA) BTN juga terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan transformasi di segmen retail dan kehadiran bale by btn. Per kuartal I/2026, CASA BTN tercatat tumbuh 7,9% YoY menjadi Rp212,11 triliun atau menempati porsi 50,2% dari total DPK.

Nofry menambahkan, Cost of Fund (CoF) BTN pun membaik ke level 3,0% per kuartal I/2026 atau turun dari 4,0% di periode yang sama tahun lalu.

Dia menjelaskan, kinerja kredit dan DPK tersebut juga ikut menopang peningkatan aset BTN sebesar 10,5% yoy menjadi Rp517,54 triliun per kuartal I/2026 dari Rp468,53 triliun pada kuartal I/2025.

Pengguna bale by BTN juga tercatat meningkat. Per kuartal I/2026 pengguna bale by BTN melonjak sebesar 67,5% yoy menjadi 4 juta pengguna dari 2,4 juta pengguna di kuartal I/2025.

Adapun, peningkatan jumlah pengguna tersebut juga diikuti pertumbuhan positif rata-rata saldo tabungan, jumlah, dan nilai transaksi yang masing-masing melesat sebesar 18%, 8,1%, dan 48,2% YoY per kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sahabat Sampoerna atau Bank Sampoerna membukukan laba bersih Rp13,95 miliar pada 2025. Raihan tersebut menyusut 7,22% (year on year/YoY) dibandingkan laba 2024 senilai Rp15,03 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, menyusutnya laba bersih didorong oleh penurunan pendapatan bunga sebesar 13,04% (YoY) menjadi Rp1,52 triliun dari 2024 yang mencapai Rp1,75 triliun. Kendati begitu, perseroan berhasil menekan beban bunga sebesar 7,79% (YoY) menjadi sebesar Rp855,26 miliar.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan mencapai Rp671,86 miliar sepanjang 2025, turun 18,92% (YoY) dibandingkan raihan 2024 yang sebesar Rp828,60 miliar.

Kendati begitu, perseroan masih membukukan pertumbuhan pada pendapatan komisi. Tercatat, pendapatan komisi Bank Sampoerna tumbuh 6,34% (YoY) dari 2024 sebesar Rp85,62 miliar menjadi Rp91,04 miliar pada 2025.

Adapun, beban operasional non bunga perseroan sepanjang 2025 turun 15,31% (YoY) menjadi Rp637,08 miliar, dari realisasi 2024 yang mencapai Rp752,23 miliar.

Komponen non bunga yang menurun di antaranya impairment yang menyusut signifikan 60,54% (YoY) menjadi Rp110,78 miliar sepanjang 2025. Pada 2024, impairment perseroan tercatat di posisi Rp280,75 miliar.

Selain impairment, beban promosi juga mengalami penurunan. Bank Sampoerna mencatat, beban promosi mencapai Rp11,53 miliar, turun 42,73% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20,13 miliar.

Dari sisi laba operasional, perseroan juga mencatatkan penurunan sebesar 54,46% (YoY) menjadi Rp34,78 miliar sepanjang 2025. Pada saat yang sama, rugi non operasional Bank Sampoerna menyusut 62,54% (YoY) menjadi Rp12,09 miliar hingga akhir 2025.

Kemudian dari sisi intermediasi, penyaluran kredit perseroan turun 5,83% (YoY) dari 2024 yang sebesar Rp12,08 triliun menjadi Rp11,38 triliun pada 2025.

Bank Sampoerna senantiasa menitikberatkan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hingga akhir 2025, Bank berhasil menjaga rasio Non- Performing Loan/NPL Gross sebesar 3,79% dengan NPL Net sebesar 2,28%, lebih baik dari posisi akhir 2024.

Pada periode yang sama, aset Bank Sampoerna tumbuh 2,69% (YoY) menjadi Rp18,16 triliun usai pada 2024 mencatatkan aset sebesar Rp17,68 triliun. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan penguatan di sisi permodalan, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 29,72%.

Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh 1,08% (YoY) menjadi Rp13,44 triliun hingga akhir 2025. Pada tahun sebelumnya, total DPK yang berhasil dihimpun bank mencapai Rp13,29 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh dana murah (Current Account Savings Account/CASA) yang tumbuh 42,48% (YoY) dari 2024 yang sebesar Rp2,14 triliun menjadi Rp3,05 triliun pada 2025.

Dukung Pemberdayaan UMKM

Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra menyampaikan perseroan akan terus memperkuat penghimpunan DPK guna memastikan komitmen bank dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

Bank Sampoerna juga terus berupaya untuk memberikan dukungan melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan pada sektor UMKM. Komitmen ini tercermin dari komposisi penyaluran kredit UMKM yang mencapai 57,16% dari total kredit yang disalurkan per Desember 2025.

“Bank Sampoerna berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, baik melalui pembiayaan maupun pendampingan, serta berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” kata Henky dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Di sisi lain, perseroan mendukung penguatan digitalisasi sistem korporasi dengan menyediakan infrastruktur yang andal berbasis Bank as a Service (BaaS).

CEO Bank Sampoerna Ali Yong mengatakan, bank terus membuka peluang kolaborasi guna memberikan nilai tambah bagi nasabah hingga ke pelosok negeri.

“Melalui layanan BaaS, saat ini sudah lebih dari 50 perusahaan fintech, multifinance, koperasi, dan institusi keuangan lainnya yang terlibat untuk menjembatani nasabah masuk dalam ekosistem keuangan digital,” ungkapnya.

Seiring adanya layanan BaaS, perseroan mencatatkan peningkatan yang signifikan pada aktivitas transaksi digital sepanjang 2025. Hal tersebut tecermin dari volume transaksi yang tumbuh 21% (YoY), dari Rp144 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp174 triliun pada Desember 2025.

Sementara itu, frekuensi transaksi juga mengalami lonjakan lebih dari 1.000%, dari 42 juta transaksi menjadi 643 juta transaksi. Infrastruktur tersebut memberikan peluang bagi para mitra untuk mengembangkan potensi bisnis sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif.

Bank Sampoerna juga secara konsisten menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertajuk SampoernaFest. Dalam dua tahun penyelenggaraannya, acara ini telah memperkenalkan layanan digital Sampoerna Mobile Banking kepada ribuan nasabah baru dan melibatkan 79 mitra UMKM lokal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga lifestyle.

Melalui berbagai upaya ini, dia memastikan komitmen Bank Sampoerna dalam menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Selain itu, melalui kolaborasi dengan mitra strategis, kami berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan dinilai perlu lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus pada kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan di tengah laju pertumbuhan kredit perbankan yang melandai pada Februari 2026.

Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit tumbuh 8,9% secara tahunan pada Februari 2026, melanjutkan tren positif bulan sebelumnya meskipun dengan laju yang lebih moderat. Kondisi ini menunjukkan permintaan kredit masih bertahan di tengah penyesuaian ekonomi domestik.

Likuiditas perekonomian juga masih memadai. Uang beredar dalam arti luas atau M2 tercatat mencapai Rp10.089,9 triliun atau tumbuh 8,7% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas ekonomi dan ekspansi kredit perbankan.

Namun, perlambatan pertumbuhan baik pada kredit maupun uang beredar menandakan adanya normalisasi likuiditas. Perbankan mulai lebih selektif dalam ekspansi guna menjaga kualitas aset di tengah dinamika risiko yang masih berkembang.

Analis dari Panin Sekuritas, Sarkia Adelia menilai pertumbuhan kredit di kisaran 8% mencerminkan intermediasi yang tetap sehat di tengah normalisasi likuiditas.

“Perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan fokus pada kualitas aset dan keberlanjutan pertumbuhan, yang justru menjadi fondasi positif bagi industri ke depan,” kata Sarkia dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Dia menambahkan bahwa bank dengan basis nasabah stabil dan pendekatan penyaluran kredit yang terukur akan memiliki keunggulan di fase ini.

Menurutnya, bank yang memiliki akses ke segmen berpenghasilan tetap serta didukung kemitraan strategis di sektor riil cenderung lebih resilien dalam menjaga kualitas aset. Dalam konteks ini, perbankan perlu mempertahankan pertumbuhan yang sehat tanpa mengorbankan profil risiko.

Dalam lanskap tersebut, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. berupaya mempertahankan pertumbuhan kredit secara konsisten dengan pendekatan yang lebih terukur. Perseroan menekankan keseimbangan antara ekspansi dan kualitas sebagai strategi utama.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran kredit. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan tanpa meningkatkan risiko secara signifikan.

Selain itu, perseroan terus mengembangkan inovasi produk yang menyesuaikan kebutuhan nasabah. Perubahan perilaku konsumen mendorong kebutuhan akan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan adaptif.

Dari sisi profil risiko, basis nasabah yang didominasi segmen pegawai tetap dinilai mampu menjaga kualitas kredit dalam jangka panjang. Pada sektor pembiayaan perumahan, perseroan juga memperluas kerja sama dengan pengembang properti.

Bisnis.com, BANDUNG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan di Jawa Barat pada kuartal I/2026 tumbuh 2,57%, dengan sektor rumah tangga masih menjadi penopang utama di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menjelaskan, per Januari 2026 total aset perbankan tumbuh 5,27%, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 6,78%, dan kredit yang disalurkan mencapai Rp1.014,91 triliun atau tumbuh 2,57% secara tahunan (year on year/YoY).

“Kami melihat sektor jasa keuangan di Jawa Barat masih mampu menjaga stabilitas dan tumbuh secara positif, meskipun tekanan ekonomi global dan nasional cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap kuat,” ujar Darwisman dalam keterangan resminya, Rabu (8/4/2026).

Kualitas kredit pun dinilai masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) berada di angka 3,39%, atau masih di bawah ambang batas (threshold).

Menariknya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 138,65%, mengindikasikan porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat jauh lebih besar dibandingkan DPK yang dihimpun.

Secara nominal, penyaluran kredit perbankan Jawa Barat menjadi yang terbesar kedua secara nasional, berkontribusi sebesar 11,92% terhadap total kredit nasional yang mencapai Rp7.951 triliun.

Meski demikian, pertumbuhan kredit Jabar tercatat lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta (19,81%), Kalimantan Timur (6,26%), dan Sumatera Utara (4,85%).

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit terbesar mengalir ke sektor Rumah Tangga senilai Rp436,08 triliun (naik 5,30% YoY) dan Industri Pengolahan sebesar Rp168,63 triliun (naik 6,91% YoY). Di sisi lain, sektor Real Estate mencatatkan pertumbuhan fantastis sebesar 18,53% YoY dengan rasio NPL yang sangat rendah di angka 1,09%.

Darwisman mengungkapkan adanya perlambatan di beberapa sektor unggulan seperti Perdagangan Besar dan Eceran serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan akibat kenaikan risiko kredit.

“Kami tetap mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif dengan risiko yang terukur, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkesinambungan,” tambahnya.

Dari sisi struktur pasar, perbankan di Jawa Barat masih didominasi oleh Bank Umum dengan pangsa pasar aset sebesar 96,76% (Rp1.021 triliun).

Sementara itu, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) mencatatkan total aset Rp34,24 triliun dengan pertumbuhan 4,92% YoY. Namun, sektor BPR/BPRS menghadapi tantangan berupa kenaikan rasio NPL gross menjadi 13,63% dan penurunan laba yang signifikan.

Sementara itu pada kinerja pasar modal, inklusi masyarakat Jawa Barat menunjukkan lonjakan tajam.

Jumlah Single Investor Identification (SID) tumbuh 36,85% YoY menjadi 4.031.296 investor, didominasi oleh instrumen reksa dana dan saham. Nilai transaksi saham di Jawa Barat bahkan meroket 146,06% YoY dengan nilai mencapai Rp61,45 triliun.

Kinerja positif juga terlihat pada sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Fintech.

Penyaluran pembiayaan melalui Fintech Peer to Peer (P2P) Lending di Jawa Barat menembus Rp23,94 triliun atau melonjak 22,39% YoY per Desember 2025. Perusahaan Modal Ventura juga mencatatkan pertumbuhan penyaluran sebesar 8,29% YoY menjadi Rp3,20 triliun.

“OJK Jawa Barat akan terus memperkuat pengawasan dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, agar sektor jasa keuangan tetap tangguh, inklusif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkas Darwisman.

Bisnis.com, BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat tren positif penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga awal 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengungkapkan hingga Januari 2026, Jawa Barat tetap mempertahankan posisi sebagai salah satu kontributor utama penyaluran kredit UMKM di level nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh dinamika aktivitas ekonomi dan besarnya basis pelaku usaha di wilayah tersebut.

"Total kredit UMKM di Jawa Barat mencapai Rp186 triliun atau 12,51% dari total nasional. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa Timur," kata Darwisman belum lama ini.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, jumlah rekening kredit UMKM di Jawa Barat per Januari 2026 telah menyentuh angka 3,5 juta rekening.

Secara spasial, Kota Bandung memimpin penyaluran terbesar dengan nilai Rp25,05 triliun, disusul Kabupaten Bekasi senilai Rp16,80 triliun dan Kabupaten Bogor sebesar Rp15,45 triliun.

Selain itu, Kabupaten Bandung mencatatkan penyaluran sebesar Rp13,54 triliun, sementara Kota Bekasi berada di posisi kelima dengan Rp12,41 triliun.

Dominasi wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh kepadatan populasi serta statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan motor penggerak aktivitas bisnis di Jawa Barat.

Sektor Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan tren positif . Per Januari 2026, sebanyak 48.342 pelaku usaha telah mengakses pembiayaan KUR dengan total penyaluran mencapai Rp3,04 triliun dan outstanding sebesar Rp2,94 triliun.

Dari jumlah tersebut, skema KUR Mikro menjadi penopang utama dengan porsi 60,28% dari total outstanding.

"Penyaluran KUR di Jawa Barat menempati posisi ketiga terbesar secara nasional setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menunjukkan tingginya pemanfaatan fasilitas pembiayaan produktif oleh pelaku usaha di Jawa Barat untuk mendukung pengembangan usahanya," ujar Darwisman.

Secara geografis, Kabupaten Bogor mencatatkan outstanding KUR terbesar senilai Rp266,87 miliar, diikuti Kabupaten Bekasi Rp235,04 miliar, dan Kabupaten Bandung Rp220,02 miliar. Sementara itu, Kabupaten Garut dan Kota Bandung masing-masing mencatatkan Rp181,37 miliar dan Rp166,67 miliar.

Darwisman menambahkan Jawa Barat memiliki keunggulan berupa letak strategis yang berdekatan dengan pusat ekonomi nasional, Jakarta.

Dukungan infrastruktur seperti bandara internasional, pelabuhan utama, hingga jaringan transportasi darat yang terintegrasi diyakini akan terus memacu daya tarik investasi dan memperluas jangkauan kredit perbankan ke depannya.

Dia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penyaluran kredit UMKM dan KUR.

"Selain fokus pada akselerasi pertumbuhan, OJK juga memperketat pengawasan guna memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga demi menjaga stabilitas sistem keuangan daerah," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sulselbar membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp571,10 miliar sepanjang 2025, setelah pada tahun sebelumnya membukukan laba sebesar Rp657,66 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, pendapatan laba perseroan didorong oleh pendapatan bunga yang sebesar Rp2,69 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan tercatat sebesar Rp1,05 triliun.

Dengan demikian, perseroan membukukan pendapatan bunga bersih senilai Rp1,64 triliun pada 2025, meningkat 2,99% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,59 triliun.

Selain pendapatan bunga bersih, raihan laba bersih turut ditopang oleh pendapatan lainnya yang meningkat 14,80% YoY dari Rp151,82 miliar pada 2024 menjadi Rp174,29 miliar hingga akhir 2025.

Kendati demikian, beban operasional lainnya tercatat menanjak. Hingga akhir 2025, beban operasional lainnya Bank Sulselbar meningkat 10,55% YoY menjadi Rp884,98 miliar dari 2024 yang sebesar Rp800,52 miliar. Salah satu komponen beban operasional yang membengkak yakni impairment yang menanjak 14,18% YoY menjadi Rp299,46 miliar.

Adapun laba operasional Bank Sulselbar tercatat mencapai Rp755,17 miliar pada periode yang sama. Sementara itu, perseroan membukukan laba non operasional senilai Rp12,29 miliar hingga akhir 2025.

Dari sisi intermediasi, Bank Sulselbar membukukan penyaluran kredit senilai Rp21,58 triliun sepanjang 2025. Aset perseroan tercatat tumbuh 2,32% YoY menjadi Rp33,26 triliun, dari 2024 yang sebesar Rp32,50 triliun.

Pada saat yang sama, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sulselbar mengalami pertumbuhan sebesar 15,65% YoY, dari 2024 sebesar Rp19,11 triliun menjadi Rp22,10 triliun pada 2026. DPK yang menanjak pada periode ini utamanya didorong oleh pertumbuhan simpanan giro sebesar 76,12% YoY dari 2024 yang sebesar Rp2,72 triliun menjadi Rp4,79 triliun pada 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sulselbar sebesar 29,23%. Untuk kualitas kredit, NPL gross perseroan tercatat 2,86% dan NPL net 1,01%.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 sebesar 9,37% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 yang mencapai 9,96% (yoy). Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, meski mengalami perlambatan, OJK menegaskan bahwa kinerja intermediasi perbankan masih berada dalam tren positif dengan risiko yang tetap terjaga.

Ia mengatakan total penyaluran kredit perbankan telah mencapai Rp8.559 triliun. Dari sisi penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,72% (yoy), menunjukkan masih kuatnya ekspansi sektor produktif. Sementara itu berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi sebesar 14,74% (yoy).

"Kinerja intermediasi perbankan masih tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang tetap terjaga pada Februari 2026. Kredit tumbuh sebesar 9,37 persen secara year on year menjadi sebesar Rp8.559 triliun, meningkat dibandingkan dengan posisi Januari 2026 yang tumbuh 9,96 persen," ujarnya dalam RDKB OJK secara virtual, Senin (6/4/2026).

Kredit Tahun Depan Diprediksi Tumbuh 9-11%, Perbanas: Artinya Bank Punya Uang



Adapun dari sisi kepemilikan bank, kredit yang disalurkan bank BUMN menjadi yang paling dominan dengan pertumbuhan mencapai 12,78% (yoy).

Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tetap tumbuh solid sebesar 13,18% (yoy) menjadi Rp10.102 triliun, meskipun sedikit melambat dibandingkan Januari yang tumbuh 13,48% (yoy). Pertumbuhan DPK ditopang oleh giro, deposito, dan tabungan.

Likuiditas perbankan pun masih sangat memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,29%, sementara alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%, jauh di atas ambang batas masing-masing.

Permintaan Kredit Pelaku Usaha Masih Lemas, BI: Dana Belum Cair Rp2.374,8 Triliun



Selain itu, Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 195,64%, mencerminkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL gross) sebesar 2,17%, serta NPL net di level 0,83%.

Dari sisi profitabilitas, industri perbankan membukukan Return on Assets (ROA) sebesar 2,37%, sementara permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,83%.

Dian menambahkan, ketahanan perbankan yang solid ini menjadi penopang penting di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut juga tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) OJK Triwulan I 2026 yang menunjukkan indeks tetap berada di zona optimistis.

“OJK melihat kinerja perbankan tetap solid dengan risiko yang terjaga,” pungkas Dian.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,37 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.559 triliun pada Februari 2026.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37 persen (yoy),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Maret 2026 di Jakarta, Senin.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 20,72 persen (yoy).

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi, yaitu sebesar 14,74 persen (yoy).

Dari segi kepemilikan, kredit bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh tertinggi yakni sebesar 12,78 persen (yoy).

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,18 persen (yoy) menjadi Rp10.102 triliun. Giro, deposito, dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 18,56 persen, 13 persen, dan 8,12 persen (yoy).

OJK menyebut likuiditas industri perbankan tetap memadai yang tecermin pada rasio alat likuid/non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,29 persen dan 27,4 persen. Keduanya masih berada di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Ketahanan likuiditas turut didukung oleh liquidity coverage ratio (LCR) yang berada pada level 195,64 persen.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen serta NPL net sebesar 0,83 persen.

Loan at risk (LaR) tercatat sebesar 9,24 persen. Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,37 persen.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 25,83 persen.

Berdasarkan Survei Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2026, kinerja perbankan pun tercatat tetap solid dengan risiko yang terjaga. Indeks keyakinan perbankan juga masih berada di zona optimistis.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026