TANGERANG - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (FH UMT) Auliya Khasanofa menilai penguatan Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) sebagai lembaga independen tidak tepat apabila hanya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU Polri ). Menurutnya, Kompolnas justru perlu diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri.

Auliya menyampaikan, keberadaan Kompolnas memiliki fungsi strategis dalam sistem pengawasan kepolisian nasional sehingga membutuhkan landasan hukum yang kuat, independen, dan terpisah dari regulasi institusi Polri .

"Kompolnas merupakan lembaga pengawas eksternal yang memiliki posisi penting dalam mendorong profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian. Karena itu, pengaturannya sebaiknya tidak dicantumkan secara parsial dalam revisi UU Polri, melainkan dibentuk melalui Undang-Undang tentang Kompolnas," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, apabila pengaturan Kompolnas tetap dilekatkan dalam UU Polri, maka independensi kelembagaan dikhawatirkan tidak akan optimal. Padahal, dalam negara demokrasi modern, lembaga pengawas eksternal harus memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga menilai pembentukan UU tersendiri akan memberikan kepastian mengenai kewenangan, mekanisme pengawasan, hingga hubungan kelembagaan Kompolnas dengan Presiden, DPR, dan institusi Polri.

Auliya pun menyarankan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk mempertimbangkan pembentukan regulasi khusus mengenai Kompolnas dalam agenda reformasi hukum nasional.

"Momentum pembahasan revisi UU Polri seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperkuat sistem pengawasan kepolisian yang independen. Salah satunya dengan mendorong lahirnya UU tentang Kompolnas," katanya.

Auliya berharap pemerintah dan DPR dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan akademisi, masyarakat sipil, dan pakar hukum tata negara agar desain kelembagaan Kompolnas ke depan benar-benar mampu menjawab tuntutan reformasi kepolisian dan prinsip checks and balances dalam negara hukum.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) menyarankan kepolisian menggunakan teknik cell dump untuk mengungkap pelaku teror terhadap rumah influencer DJ Donny . Komisioner Kompolnas Choirul Anam , mengungkapkan bahwa ada petunjuk penting yang dapat dimanfaatkan jajaran kepolisian, mulai dari rekaman CCTV hingga jejak digital di sekitar lokasi kejadian.

"Saya kira yang paling kelihatan di publik itu kan adanya CCTV ya. CCTV yang kelihatan dua orang tersebut. Yang kedua yang enggak kalah pentingnya adalah background, substansi dari para korban ini, orang-orang yang diteror," kata Anam dalam jumpa pers di Kantor Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Anam menuturkan, selain rekaman visual, polisi juga memiliki peluang besar untuk menelusuri identitas pelaku melalui jejak digital nomor telepon seluler atau cell dump yang berada di sekitar lokasi kejadian.

"Pasti ada rekam jejak, nomor digital di seputaran itu. Sehingga bisa di-cell dump. Sehingga kita bisa tahu orang itu siapa, alamatnya di mana," ujar Anam.

Dengan menggunakan teknik itu, Anam menyebut, meskipun pelaku menutupi identitas dengan mengenakan masker atau topi sehingga sulit dikenali lewat CCTV, teknologi cell dump tetap bisa menjadi solusi.

"Walaupun dia pakai masker, pakai topi, kan enggak kelihatan itu. Enggak pakai topi, pakai masker, kan biar tahu kalau kena CCTV dia bisa kelihatan wajahnya, bisa dicek NIK-nya," ucapnya.

Diketahui, DJ Donny menerima dua kali teror ke rumahnya dalam kurun waktu tiga hari. Di antaranya bangkai ayam dan pelemparan bom molotov.

DJ Donny sudah melapor peristiwa itu ke Mapolda Metro Jaya dengan registrasi perkara nomor STTLP/B/ 9545 / XII /2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Polisi akan melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan harapannya dalam menyongsong tahun 2026. Salah satunya adalah pindah kantor dari kompleks PTIK/STIK, Jakarta Selatan. Anggota Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan, di tahun 2025 lalu, salah satu harapan dan kritik masyarakat terhadap Kompolnas adalah soal independensi.

"Jadi pindah kantor itu salah satunya memang, kritiknya masyarakat begitu. Jadi kalau Kompolnas mau independen, gimana wong kantornya di kantor polisi, walaupun ya tidak serta-merta seperti itu," kata Anam dalam jumpa pers rilis akhir tahun di Gedung Kompolnas, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Di sisi lain, Anam mengklaim, tanpa adanya desakan dari masyarakat pun, Kompolnas memang berharap hendak mendapatkan gedung baru untuk menjadi kantor.

"Sebenarnya sejak awal kami kepingin memang punya kantor sendiri, apalagi disini juga secara representasi jumlah seluruh staff kami sama jumlah kami ini juga gak memenuhi, sesak gitu," ujar Anam.

Sebab itu, pada tahun 2026 nanti, kata Anam, Kompolnas bakal berkantor di Gedung Graha Santana Jl. Warung Buncit Raya No 2, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Bekerja juga tidak bisa maksimal oleh karena kemarin kita diskusi ada anggaran, kita sewa di Gedung Graha Santana. Nah, itu juga menjawab harapan kami agar kami bisa bekerja jauh lebih maksimal," pungkas Anam.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengawasi penanganan laporan Mantan Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Roy Suryo Cs. Kompolnas memberikan atensi dalam gelar perkara penanganan laporan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu tersebut.

"Bid Propam dan Itwasum (juga hadir), artinya pengawas internal dan pengawas eksternal untuk memberikan asistensi penanganan kasus berkenaan laporan Bapak Joko Widodo, terhadap Pak Roy Suryo dkk. Tadi kami dimintakan pendapat mengenai penanganan kasus ini," ujar Komisioner Kompolnas Ida Oetari Poernamasasi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (6/11/2025).

Selain Kompolnas, hadir pula pengawas internal kepolisian. Namun, dia tak merincikan apa saja pendapat yang disampaikan Kompolnas dalam kasus itu lantaran menjadi kewenangan penyidik.

"Bicara teknisnya nanti disampaikan penyidik, bicara terkait pengawasan yang kami lakukan sebagai tugas Kompolnas, kami memberikan asistensi berkenaan pengaduan mereka kepada Kompolnas dan bagaimana nanti pendapat penyidik tentang itu, bagaimana langkah-langkah penyidik," tuturnya.

"Terpenting Kompolnas membatasi prosedur yang dilakukan berpegang pada scientifik criminal investigation, dan karena ini berkenaan dengan keaslian dan tidak keaslian, maka setidaknya harus bersifat SCI," jelas Ida lagi.

Dia menerangkan, Kompolnas berpegang pada prinsip agar kepolisian melakukan penyidikan berdasarkan scientifik crime investigation. Pihaknya juga menyarankan agar pihak institusi terkait legitimasi keontetikan ijazah dilibatkan lantaran kasus itu berbicara tentang keaslian ijazah.

"Karena ini berkenaan dengan otentik atau tidak otentiknya ijazah, maka pembuktiannya harus melalui proses yang benar dan dilakukan oleh institusi yang legitimate, dengan metode yang sesuai. Saya pikir karena ini sudah berbentuk laporan polisi, maka menjadi kewajiban penyidik untuk menindaklanjutinya," paparnya.

Dia menambahkan, soal hasil gelar perkara kasus dugaan fitnah yang dilaporkan Jokowi ke polisi itu nantinya bakal diumumkan secara resmi. Khususnya kaitannya dengan dihentikan tidaknya kasus tersebut dan ada tidaknya penetapan tersangka dalam kasus itu.

"Apakah nanti dihentikan atau diteruskan, itu nanti penyidik yang menjelaskan. Kami dan para ahli sudah memberikan masukan, langkah selanjutnya kita tunggu besok," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) mengapresiasi Polri yang mengungkap 38.943 kasus narkoba dengan menahan 51.763 tersangka serta menyita 197,71 ton narkotika selama periode Januari-Oktober 2025. Pengungkapan tersebut menujukkan narkoba masih menjadi problem serius di Indonesia.

Juga hal ini terlihat pula komitmen Polri berperang terhadap barang haram itu. "Yang gak kalah penting adalah angka-angka itu dan prosesnya menunjukkan satu sikap akuntabilitas dalam pemberantasan narkoba. Karena akuntabilitas jadi kata kunci di sini. Ya, akuntabilitas menjadi kata kunci karena ya akan menimbulkan efek partisipasi kepercayaan publik yang melahirkan partisipasi yang besar dari masyarakat," kata kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam , Minggu (26/10/2026).

Tanpa partisipasi yang besar dari masyarakat, kata Anam, pemberantasan narkoba dengan berbagai dimensinya juga tidak akan maksimal. Oleh karenanya, Kompolnas juga mengapresiasi bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.

"Nah, tantangannya memang jangan pernah berhenti ya dalam jaringan-jaringan yang lebih besar, jaringan-jaringan yang lebih utama, ya siapa balik dalam dibalik peredaran narkoba yang begitu besar itu. Nah, itu tantangan bagi Kepolisian," ujarnya.

"Nah, ayo kita dukung Kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Ini tidak hanya untuk kepentingan Kepolisian, tidak hanya untuk kepentingan penegakan hukum, tapi untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masa depan kita. Dan yang paling penting, ayo kita jaga akuntabilitasnya dan transparansi kerja-kerja Kepolisian," tambah Anam menekankan.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menegaskan, pengungkapan ini merupakan wujud komitmen dari Korps Bhayangkara memberantas dan mencegah peredaran narkoba. Pemberantasan dan pencegahan narkoba merupakan program Presiden Prabowo-Gibran adanya Asta Cita ke tujuh harus dilakukan terus menerus.

“Pak Kapolri juga menegaskan untuk terus kita perang enuntaskan narkoba dari hulu ke hilir, harus dilakukan tanpa henti," kata Syahar dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).