Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyambut positif penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dunia industri berharap kebijakan lingkungan ke depan lebih selaras dengan kebutuhan pertumbuhan sektor manufaktur.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai pengalaman Jumhur di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri.

“Dunia industri berharap kebijakan lingkungan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan bahan baku dan mempermudah perizinan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ujar Salehn dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, pemahaman Jumhur terhadap dinamika manufaktur diharapkan mampu menjawab tantangan pelaku usaha, khususnya dalam menjaga produktivitas dan efisiensi di tengah tekanan global.

Kadin juga mendorong pengelolaan limbah industri dan bahan baku daur ulang sebagai peluang ekonomi melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pemanfaatan limbah dinilai sejalan dengan tren global menuju target net zero emission melalui pendekatan reduce, reuse, recycle (3R).

“Tidak boleh ada material yang terbuang sia-sia. Semua harus bisa didaur ulang menjadi sumber daya bernilai tambah,” kata Saleh.

Ia menambahkan, konsistensi kebijakan tersebut akan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

Kadin optimistis sinergi antara kebijakan lingkungan dan kebutuhan industri dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Selamat kepada Pak Jumhur. Kami berharap beliau sukses menjalankan tugas di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Total luas hutan primer tropis yang hilang pada 2025 turun 36,3% dibandingkan 2024 berdasarkan data terbaru GLAD Lab University of Maryland dan World Resources Institute (WRI). Meski demikian, tren kontras terjadi di Indonesia dengan angka kehilangan hutan primer tropis yang naik 14,2% sepanjang tahun lalu.

Pada 2025, dunia kehilangan 4,28 juta hektare hutan hujan primer tropis, atau setara dengan luas negara Denmark. Meski turun dibandingkan 6,73 juta hektare pada 2024, angka tersebut masih 46% lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu. Hutan primer menghilang dengan laju setara 11 lapangan sepak bola per menit.

Co-Director Global Forest Watch WRI Elizabeth Goldman mengatakan penurunan sebesar ini dalam satu tahun merupakan sinyal positif yang mencerminkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang tegas.

Meski demikian, dia turut menyoroti bahwa penurunan ini terjadi setelah fenomena kebakaran ekstrem pada tahun sebelumnya. Dengan risiko perkembangan El Niño pada 2026, dia menyebutkan upaya pencegahan perlu diambil untuk menghindari dampak yang lebih masif.

"Kebakaran dan perubahan iklim saling memperburuk satu sama lain, dan dengan El Niño yang diperkirakan terjadi pada 2026, investasi dalam pencegahan dan respons akan sangat krusial seiring kondisi kebakaran ekstrem yang makin menjadi norma," katanya dalam paparan perilisan data, Rabu (29/4/2026).

Meski ada kemajuan, angka kehilangan hutan global juga masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen 2030 untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan hutan. Level saat ini masih setidaknya 70% lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.

Sebagian besar penurunan global didorong oleh Brasil, rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia. Pada 2025, Brasil memangkas kehilangan hutan primer nonkebakaran sebesar 41% dibandingkan 2024, sehingga mencapai level terendah yang pernah tercatat.

Penurunan ini sejalan dengan penguatan kebijakan lingkungan di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, termasuk peluncuran kembali rencana antideforestasi federal PPCDAm dan peningkatan sanksi terhadap kejahatan lingkungan.

Meski Brasil masih mencatat kehilangan hutan primer terluas secara absolut, tingkat kehilangan relatif terhadap luas hutannya kini hanya 0,5% atau lebih rendah dari sejumlah negara tropis lainnya.

Di Indonesia, Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya mengatakan kehilangan hutan sebagian besar masih terkendali dalam beberapa tahun terakhir, didukung kebijakan yang membatasi pembukaan hutan baru dan memberikan hak lebih besar kepada komunitas untuk mengelola hutan.

"Itu menunjukkan komitmen kuat terhadap penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Namun tekanan ekonomi yang meningkat bisa menguji kemajuan tersebut—dan apakah kemajuan itu bisa bertahan akan bergantung pada seberapa baik pertumbuhan diseimbangkan dengan iklim dan alam," katanya.

Terlepas dari kemajuan itu, data memperlihatkan total kehilangan hutan primer tropis Indonesia mencapai 295.595 hektare pada 2025, naik 14,2% dibandingkan 258.812 hektare pada 2024.

Sebagian besar kehilangan dipicu perluasan lahan pertanian dan kegiatan pertambangan. Ekspansi pertanian memicu kehilangan hutan primer tropis seluas 127.079 hektare, sementara aktivitasloggingmenyebabkan 89.588 hektare hilang dan komoditas tambang 15.220 hektare.

Kebakaran lahan memicu hilangnya hutan primer tropis seluas 13.149 hektare, lebih tinggi dibandingkan 9.011 hektare pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah jumlah polisi kehutanan dari sekitar 5.000 personel menjadi 70.000. Kebijakan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Hashim menerangkan, penambahan personel dilakukan untuk memperkuat penjagaan kawasan konservasi dan taman nasional di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pengamanan sekitar 57 taman nasional yang selama ini dinilai masih dijaga secara terbatas.

“Forest rangers ini nanti akan ditambah dari 5.000 menjadi 70.000. Itu langsung keputusan Presiden,” ujar Hashim di Jakarta, dikutip pada Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, penguatan aparat kehutanan menjadi kunci perlindungan hutan, satwa liar, serta ekosistem strategis nasional yang terus menghadapi tekanan aktivitas ilegal. Penambahan personel juga akan dibarengi dukungan anggaran dari APBN dengan pelaksanaan teknis berada di bawah koordinasi Kementerian Kehutanan.

Presiden, kata Hashim, menempatkan kebijakan tersebut sebagai langkah tegas negara dalam menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan dan memastikan kehadiran negara di kawasan konservasi. Langkah penguatan polisi kehutanan juga terkait agenda konservasi prioritas pemerintah. Hashim menyinggung alokasi anggaran khusus untuk pemulihan kawasan strategis, termasuk Taman Nasional Way Kambas, serta perlindungan habitat satwa kunci seperti gajah Sumatra.

“Berarti kehendak dan niat dari pemerintah untuk betul-betul menjaga lingkungan hidup kita dan melestarikan satwa liar akan terwujud dan ditegakkan,” ujarnya.

Selain pengamanan kawasan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum lingkungan berjalan konsisten. Presiden memberikan arahan agar undang-undang lingkungan hidup diterapkan secara tegas, termasuk dalam pengelolaan sampah dan pencegahan kerusakan hutan, dengan konsekuensi hukum bagi para pelanggar.

Penguatan aparat kehutanan tersebut ditopang kebijakan iklim lainnya, termasuk pengembangan pasar karbon berbasis solusi alam. Pemerintah menilai perlindungan hutan dan ekosistem menjadi fondasi pembiayaan berkelanjutan sekaligus bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global.

Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor scrap pasca-insiden kontaminasi Cesium-137 dinilai berisiko menimbulkan tekanan besar terhadap industri besi baja, maupun pengecoran logam secara nasional yang selama ini sangat bergantung pada pasokan scrap impor.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan kebijakan tersebut memang didorong oleh pendekatan kehati-hatian lingkungan dan keselamatan publik.

“Namun, kebijakan ini bersifat blunt instrument risiko kesehatan yang spesifik ditangani dengan larangan menyeluruh, sehingga menimbulkan supply shock serius bagi industri,” kata Ariyo kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026)

Ariyo mengingatkan, gangguan pasokan scrap berpotensi langsung memukul sektor hilir, khususnya industri foundry serta produsen baja daur ulang. Kondisi ini dinilai paling berisiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan baku selain scrap impor.

Selain gangguan produksi, pembatasan impor scrap juga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga baja. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat merembet ke sektor konstruksi, manufaktur, hingga proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.

Dari sisi keberlanjutan, Ariyo menilai kebijakan tersebut justru dapat melemahkan daya saing industri hijau nasional.

“Scrap merupakan input utama baja rendah emisi. Jika pasokannya terganggu, industri bisa terdorong kembali menggunakan bahan baku primer yang lebih karbon-intensif,” terangnya.

Dalam hal ini, dia juga menyoroti potensi relokasi industri apabila ketidakpastian pasokan berlangsung lama dan kebijakan dinilai tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu hilangnya investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor logam nasional.

Untuk itu, Ariyo mendorong pemerintah mengalihkan pendekatan dari larangan total menuju manajemen risiko. Menurutnya, impor scrap dapat dibuka kembali secara selektif melalui skemapre-shipment inspection, sertifikasi radiasi di negara asal, serta pemeriksaan acak di pelabuhan domestik.

“Keselamatan publik harus tetap dijaga, tetapi respons kebijakan perlu presisi dan berbasis risiko. Tanpa transisi yang jelas, krisis scrap ini berpotensi berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan industri dan ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas generasi muda yang berada pada struktur demografi Generasi Z atau Gen Z meyakini kerusakan alam yang terjadi di Indonesia dapat mengancam ketahanan negara. Untuk itu, mereka menyimpulkan bahwa upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia merupakan bentuk nyata dari Program Bela Negara non militer.

Hal ini tertuang dalam survei yang dilakukan Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA) pada 12 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dijelaskan, 82,3% Gen Z merasa peduli terhadap upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia. Menariknya, 83,7% responden menyatakan siap berkontribusi dan terlibat di dalam upaya pelestarian alam yang berbasiskan budaya.

"Dari perspektif Gen Z ini, saya rasa para pengambil kebijakan harus dapat memprioritaskan upaya perlindungan alam dan budaya sebagai dasar kebijakannya ke depan. Mulai dari kebijakan di sektor politik, hukum, ekonomi, hingga teknologi dan pertahanan negara," ujar Ketua Umum RIMBA, Eko Wiwid dalam keterangan tertulis, Kamis (15/01/2026).

Selain perspektif bela negara non militer, lanjut Eko, upaya perlindungan alam dan budaya Indonesia juga dipilih oleh 84,1% responden sebagai bentuk rasa tanggungjawab (bangga) dan menjadi karakter dari Gen Z.

Bahkan, tak kurang dari 79,3% responden mengaku pernah terlibat langsung di dalam upaya perlindungan alam dan budaya.

"Mereka mengaku sering terlibat jika di lingkungan rumahnya seperti kerja bakti, hingga kampanye pelestarian lingkungan lainnya di media sosial. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang saat ini memungkinkan para Gen Z untuk berekspresi," imbuh Eko.

Adapun survei RIMBA diikuti oleh 434 responden yang berada di 8 kota besar, mencakup: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Bali.

Penelitian ini menggunakan teknik stratified purposive sampling, dengan dipilihnya 8 kota tersebut sebagai dasar stratifikasi untuk mengendalikan komposisi sampel dan menjamin validitas desain penelitian..

Dari Survei RIMBA ini didapati simpulan bahwasannya 84,8 persen responden meyakini upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia menjadi bagian dari kepentingan nasional. Eko menambahkan, adanya survei ini bisa memberi gambaran atau potret awal tentang preferensi anak muda Indonesia di dalam upaya perlindungan dan budaya kepada pengambil kebijakan.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan kebijakan moratorium pertambangan sebagai langkah pengendalian risiko bencana banjir, menyusul hasil evaluasi terhadap sejumlah kejadian banjir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Banten Andra Soni mengakui aktivitas pertambangan, khususnya yang ilegal, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan meningkatnya potensi banjir, termasuk banjir bandang.

“Jadi begini, beberapa kejadian banjir, beberapa kejadian di masa lalu di wilayah Banten, salah satunya banjir bandang, itu dampaknya salah satunya terkait pertambangan, terutama pertambangan ilegal,” kata Andra Soni kepada wartawan di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov Banten menyiapkan moratorium pertambangan yang dibarengi dengan penertiban dan penutupan tambang-tambang ilegal. Kebijakan ini diarahkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin baru sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang telah ada.

“Tadi sudah kita perintahkan. Jadi izin-izin tersebut betul-betul dievaluasi, terutama yang sudah lama. Kemarin saya minta daftar, ada sekitar 200 sekian izin yang saat ini masih aktif di Provinsi Banten,” ujar Andra.

Ia menyebutkan, evaluasi perizinan dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Selain fokus pada tambang ilegal, Andra menegaskan pengawasan juga diperketat terhadap pertambangan yang telah mengantongi izin resmi.

Pemerintah memastikan seluruh perusahaan tambang memenuhi kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kemudian pertambangan yang legal pun harus kita monitoring, apakah pelaksanaannya sesuai, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, dan sebagainya. Ini semua kita lakukan dalam rangka bagaimana kita menjaga alam kita dan keselamatan warga kita,” katanya.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy menjelaskan, saat ini terdapat 241 izin pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Jumlah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian dan tata kelola sektor pertambangan.

“Kenapa ada moratorium karena izin yang sudah kita keluarkan ada 241 tambang sekarang se-Provinsi Banten. Kita akan melihat (tugas) satgas itu terkait dengan tata kelola tambangnya masing-masing,” kata Ari.

Menurut dia, dari total izin tersebut, 156 perusahaan tambang telah memasuki tahap operasi produksi. Satgas yang dibentuk pemerintah tidak hanya bertugas melakukan penindakan, tetapi juga pembinaan terhadap perusahaan tambang yang beroperasi secara legal.

“Yang keduanya kita membina tata kelola tambang yang sudah ada. Apakah sudah mengikuti ketentuan belum, terkait lingkungannya kita periksa dari empat aspek: kewilayahan, administrasi, teknik dan lingkungan, dan finansial terkait bayar pajak,” ujarnya.

Melalui kebijakan moratorium dan pengawasan terpadu tersebut, Pemprov Banten berharap aktivitas pertambangan dapat dikendalikan secara lebih ketat, kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan keselamatan masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi dapat lebih terjamin.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim telah mencabut izin jutaan hektare perkebunan sawit sebagai langkah pencegahan agar bencana banjir dan longsor tidak kembali terulang. Penegasan ini disampaikan sebulan setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam press update penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (25/12/2025), di Banda Aceh, usai meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak.

Pratikno mengatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan sumber daya alam di Pulau Sumatra. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana.

“Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit serta izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem, terutama di wilayah yang rawan bencana.

Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak tegas aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan. Pratikno menyebut Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah perusahaan tambang.

Langkah penegakan hukum tersebut, lanjut Pratikno, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Dia menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata, tetapi juga menyentuh akar persoalan, termasuk perbaikan tata kelola SDA demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan warga di masa depan.

“Sebanyak lima perusahaan tambang telah disegel karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Pulau Sumatra menyisakan luka menganga terkait kebijakan pelestarian hutan. Gelondongan kayu dan air bah menelanjangi kesalahan kebijakan ekstraktif.

Meski secara gamblang problem lingkungan itu merenggut nyawa dan harta masyarakat Sumatra, sedari awal pemerintah terkesan mengabaikan. Awal-awal, bahkan pemerintah menampik adanya penggundulan hutan sebagai musabab longsor dan banjir bandang.

Baru kemudian klarifikasi diusung. Seiring tekanan publik tersebut, barulah faktor penggundulan hutan dianggap sebagai aktor utama selain cuaca ekstrem.

Kini beberapa instansi pemerintah menyatakan terjun langsung melakukan investigasi terkait kasus penggundulan hutan di Sumatra. Kementerian Kehutanan bahkan telah menyusun daftar 20 perusahaan yang bakal dicabut perizinan pemanfaatan hutan.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH [perizinan berusaha pemanfaatan hutan], mencakup luasan 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk tiga provinsi terdampak,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Pernyataan itupun disusul Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang bakal mengusut kerusakan hutan Sumatra. Satgas PKH ini merupakan bentukan Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan mengejar lahan perkebunan sawit yang dianggap melanggar peraturan.

Satgas PKH melibatkan beberapa instansi, di antaranya TNI, Kejaksaan Agung selain Kementerian Kehutanan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan Satgas PKH telah bergerak ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Ini sedang bergerak, dari kemarins udah bergerak di tiga wilayah itu,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

Dia mengungkapkan tim Satgas akan mengusut tuntas dugaan pembabatan hutan Sumatra, baik dilakukan perorangan maupun perusahaan. Satgas PKH akan memeriksa kembali gelondongan kayu yang diseret arus banjir kemarin.

Di lain sisi, baik Satgas PKH maupun Kementerian Kehutanan belum mau menjelaskan secara detail terkait rencana penindakan.

Bahkan, Kementerian Kehutanan yang mengklaim telah mencabut 20 PBPH, tidak mengungkap secara jelas pihak-pihak terkait.

Sebaliknya, publik mengharapkan lebih dari pencabutan izin, melainkan pula penegakkan hukum serta evaluasi menyeluruh terkait eksploitasi alam Sumatra.

Jaringan Anti Tambang (Jatam), misalnya, menilai banjir dahsyat dan longsor Sumatra ini berakar dari kegiatan usaha ekstraktif. Alam Sumatra telah dikorbankan, untuk obral izin tambang.

Jatam mencatat saat ini saja terdapat 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif, total luas lahan mencapai 2,4 juta hektare.

“Luasan dan sebaran konsesi ini berarti jutaan hektare jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian, infrastruktur tambang, dan jalur angkut, yang melemahkan kemampuan DAS untuk menahan dan mengalirkan air secara perlahan,” tulis Jatam.

Lebih jauh, Jatam mencatat adanya modus pelepasan fungsi lindung hutan menjadi ruang ekstraksi. Lewat Persetujuan Pnggunaan Kawasan Hutan (PPKH), hutan-hutan Sumatra pun beralih fungsi.

Sedikitnya terdapat 271 PPKH dengan luasan 53.769,48 hektare di Sumatra. Mayoritas izin diperuntukan untuk tambang, Migas, serta panas bumi.

Atas persoalan tersebut, publik pun mendorong adanya kebijakan pemerintah mengembalikan kawasan hutan, tidak memaksakan orientasi keuntungan dari sektor ekstraktif. Hal itupun sangat berat dilakukan, mengingat tugas ringan mengungkap siapa perusak hutan saja belum kesampaian.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai salah satu faktor yang memperparah bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah MPR menerima aspirasi publik terkait maraknya dugaan pembalakan liar, Muzani menyebutkan bahwa indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumentasi yang beredar.

Hal ini dia sampaikan dalam keterangan pers usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

“Kalau dari lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatra Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan itu, yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai,” kata Muzani

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika temuan visual tersebut benar adanya, maka praktik pembalakan liar yang tidak terkendali sangat mungkin turut memperparah dampak bencana.

Muzani menyampaikan bahwa jika dugaan itu benar, maka terdapat pembalakan liar yang tidak terkendali dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana.

Dia menekankan bahwa para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan persoalan ini karena berpotensi menimbulkan dampak bagi generasi mendatang apabila diabaikan. Dia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran terakhir.

“Karena itu, saya kira, para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak-cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” katanya

Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo sudah mendapatkan laporan mengenai penyebab bencana, Muzani menjawab singkat kepala negara telah mendapatkan laporan itu.

Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ucapnya

Namun ketika wartawan berusaha mengonfirmasi apakah laporan tersebut menyimpulkan adanya pembalakan liar, Muzani tidak memberikan jawaban rinci mengenai hasil laporan tersebut.

Begitu pula saat ditanya kemungkinan adanya langkah tegas dari Presiden, termasuk isu reshuffle sebagai respons atas bencana dan dugaan kerusakan lingkungan.

“Saya balik ke mobil dulu, ya. Cukup, cukup.” ujar Muzani sebelum mengakhiri sesi wawancara.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Ahmad Muzani menilai kerusakan lingkungan turut andil terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

Dia mengatakan terdapat sejumlah kebijakan yang mengakibatkan rusaknya hutan sehingga menganggu ekosistem lingkungan.

"Kalau dilihat dari gambar-gambar memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

Muzani menegaskan pemerintah pusat diminta segera melakukan evaluasi untuk membenahi persoalan tersebut, khususnya membenahi kebijakan di bidang lingkungan.

Kendati demikian, Muzani menyampaikan belasungkawa bagi korban di tiga provinsi tersebut. Apalagi banyak korban jiwa, hilang, dan rusaknya berbagai infrastruktur.

Dia berharap pemerintah bersama stakeholder terkait dapat mengevakuasi dan memulihkan kondisi wilayah yang terdampak.

Muzani turut menyoroti mengenai penetapan bencana nasional. Menurutnya, bencana ini sudah mampu diatangani oleh pemerintah, tetapi keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani, tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden," ujarnya.

Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

Bisnis.com, DENPASAR – Bank Indonesia mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan hijau untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan penyaluran kredit ke sektor produktif tidak hanya memperhatikan kelayakan calon debitur dari sisi kemampuan pembayaran, potensi bisnis yang dimiliki, namun juga perbankan harus selaras dengan prinsip ekonomi hijau.

Artinya usaha atau bisnis calon debitur sudah menerapkan prinsip–prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.

Hal tersebut menurut Destry merupakan sebuah paradigma baru dalam penyaluran pembiayaan yang mulai diterapkan industri perbankan.

Upaya ini dilakukan karena alam yang semakin rusak, yang sebagian merupakan andil pembangunan dan eksploitasi manusia secara berlebihan, sehingga alam akan marah dan terjadi berbagai bencana.

"Alam semakin rusak, sehingga perlu pembuatan kebijakan memperhatikan keberlanjutan lingkungan," kata Destry usai melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove dikutip Selasa (25/11/2025)

Destry juga menjelaskan penyaluran ke sektor perumahan, pembiayaan kendaraan listrik merupakan salah satu contoh realisasi kredit hijau yang sudah diterapkan perbankan.

Bank Indonesia juga sudah mulai menerapkan kompensasi emisi dari kegiatan yang dilakukan dengan melakukan penanaman 1.000 pohon mangrove di kawasan mangrove Teluk Benoa, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung pada Minggu (25/11/2025).

Penanaman pohon tersebut bagian dari kompensasi dari kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang telah menghasilkan emisi sebesar 126 ton.

"Kegiatan KKI yang berlangsung pada 7-10 Agustus 2025 menghasilkan 126 ton emisi, yang harus kami kompensasi dengan menanam 31.000 pohon di 25 kantor perwakilan," kata Destry dikutip Selasa (25/11/2025)

Penanaman mangrove di Bali merupakan upaya Bank Indonesia menjaga alam, merawat bumi secara berkelanjutan.

Apalagi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengungkap tahun 2024 merupakan tahun terpanas di bumi dengan suhu global melewati ambang 1,5℃dari masa pra industri di tahun 1850.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti proyek pengembangan energi berbasis sampah yang saat ini digencarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, sebenarnya proyek ini sudah muncul setidaknya 1 dekade lalu, namun tidak berjalan baik.

Sampai akhirnya, ungkap Zulhas, Presiden Prabowo menggelar rapat kabinet terbatas untuk membahas bagaimana mengatasi tumpukan sampah yang sudah menggunung. Dalam rapat itu, Zulhas mengaku mengajukan diri untuk mengatasi persoalan sampah menggunung itu.

Dalam rapat itu, Zulhas juga mengajukan kepada Presiden Prabowo agar menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagia payung hukum untuk mengatasi persoalan sampah yang menggunung di Indonesia.

"Bapak Presiden tanya bagaimana caranya, saya jawab, "Bapak terbitkan saja Perpres." "Siapa yang bertanggung jawab, tanya Presiden." Saya bilang "saya, pak." Karena Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu di bawah koordinasi saya," kata Zulhas dalam Waste to Energy Investment Forum 2025 "Economic Gains, Environment WIns" di Audiotorium Bank Mega, Jakarta, Rabu (19/11/2025)

"Bagaimana cara mengatasinya?, kata Presiden. Saya jawab, Bapak kasih saja Kepres kepada kami. Insyaallah 2 tahun selesai. Maka lahirlah Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan," bebernya.

Zulhas pun menuturkan alasan kenapa proyek waste to energy atau pengembangan energi berbasis sampah di Indonesia tidak berhasil meski sudah dimulai sejak 11 tahun lalu.

"Waste to energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun. Dalam 11 tahun itu, kalau saya tidak salah saya cek, hanya ada 3 izin atau 3 kesepakatan yang bisa berjalan. Ada 1 di Surabaya, 1 lagi di Solo, Solo sekarang gak jalan. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi 11 tahun cuma 3," kata Zulhas.

"Kenapa 11 tahun tidak berhasil? Karena prosesnya rumit, ruwet, dan berputar-putar. Kita sebut dengan kerja sama Pemda, Pusat, dan PLN. Pemda nanti ikut membayar, dikenal tipping fee. Itu harus ada persetujuan bupati atau walikota setiap tahun. Kalau DPRD-nya berubah, bisa berubah lagi. Belum lagi pengusahanya masih berharap tipping fee-nya disetujui, yang tidak sedikit jumlahnya. Jawa Timur itu kalau nggak salah Rp110 miliar lebih," sambungnya.

"Sehingga 11 tahun itu melahirkan 3, satu jalan, dua tidak jalan, yang satu jalan juga setengah mati, karena anggaran setiap tahun harus disetujui DPRD," kata Zulhas.