Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru dari London School of Economics and Political Science (LSE) menunjukkan bahwa penurunan kualitas ekologi suatu negara dapat meningkatkan biaya pinjaman pemerintah di pasar keuangan.

Dalam studi tersebut, para peneliti menganalisis data dari 53 negara maju dan berkembang sepanjang 2000—2020. Hasilnya menunjukkan bahwa degradasi alam dapat meningkatkan imbal hasil obligasi pemerintah sekitar 25 hingga 70 basis poin untuk tenor dua hingga lima tahun.

Kenaikan imbal hasil obligasi biasanya berkorelasi dengan peningkatan biaya pinjaman atau suku bunga. Dampak degradasi alam juga ditemukan lebih besar pada obligasi jangka pendek dibandingkan obligasi jangka panjang dengan tenor 10 tahun.

Penelitian tersebut juga menemukan bahwa sejumlah negara yang paling terdampak berada di pasar negara berkembang, terutama di kawasan Afrika dan Asia. Di negara-negara tersebut, kerusakan alam memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap biaya pembiayaan pemerintah.

Penulis utama riset sekaligus peneliti di University of Oxford dan LSE, Alexander Wollenweber, mengatakan bahwa degradasi alam tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.

“Degradasi alam bukan lagi sekadar isu lingkungan. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hal ini juga merupakan isu fiskal, ekonomi, dan stabilitas keuangan karena berkaitan langsung dengan imbal hasil obligasi pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, Senin (9/3/2026).

Secara global, utang pemerintah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Besaran utang yang dapat ditanggung suatu negara serta biaya pinjamannya akan memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik, membangun infrastruktur, hingga melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Para peneliti menggunakan metode statistik lanjutan untuk mengembangkan indikator kerentanan finansial yang berkaitan dengan kondisi alam. Salah satu penulis studi sekaligus peneliti tamu di University of Oxford, Dieter Wang, mengatakan pengukuran hubungan antara kerusakan alam dan biaya pendanaan pemerintah masih menjadi tantangan.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat Fitch Ratings baru-baru ini menilai bahwa risiko iklim akan makin memengaruhi peringkat kredit negara. Lembaga tersebut memperkenalkan alat analisis bernama Climate Vulnerability Signals yang menilai kerentanan iklim terhadap profil kredit negara.

Dari 119 negara yang dianalisis, puluhan di antaranya dinilai memiliki risiko penurunan peringkat kredit hingga 2050 akibat kerentanan terhadap perubahan iklim.

Meski demikian, risiko ekonomi akibat perubahan iklim tidak selalu identik dengan risiko dari kerusakan alam, meskipun keduanya saling berkaitan. Wollenweber menilai perubahan iklim dan kerusakan alam merupakan tantangan yang saling terhubung dan sulit dipisahkan.

Sementara itu, Direktur Pengelola Sovereign Ratings di Fitch Ratings, Ed Parker, mengatakan tekanan terhadap ekosistem juga dapat dipicu oleh faktor lain, seperti pertumbuhan populasi atau perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Penurunan kualitas alam sendiri terjadi makin cepat dalam beberapa dekade terakhir. Studi 2024 dari World Wildlife Fund (WWF) menunjukkan bahwa populasi satwa liar global menurun rata-rata 73% sepanjang 1970 hingga 2020.

Meski demikian, para peneliti menilai masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak ekonomi dari degradasi alam, mengingat hubungan tersebut relatif kompleks dan sulit diukur secara langsung.

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas generasi muda yang berada pada struktur demografi Generasi Z atau Gen Z meyakini kerusakan alam yang terjadi di Indonesia dapat mengancam ketahanan negara. Untuk itu, mereka menyimpulkan bahwa upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia merupakan bentuk nyata dari Program Bela Negara non militer.

Hal ini tertuang dalam survei yang dilakukan Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA) pada 12 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dijelaskan, 82,3% Gen Z merasa peduli terhadap upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia. Menariknya, 83,7% responden menyatakan siap berkontribusi dan terlibat di dalam upaya pelestarian alam yang berbasiskan budaya.

"Dari perspektif Gen Z ini, saya rasa para pengambil kebijakan harus dapat memprioritaskan upaya perlindungan alam dan budaya sebagai dasar kebijakannya ke depan. Mulai dari kebijakan di sektor politik, hukum, ekonomi, hingga teknologi dan pertahanan negara," ujar Ketua Umum RIMBA, Eko Wiwid dalam keterangan tertulis, Kamis (15/01/2026).

Selain perspektif bela negara non militer, lanjut Eko, upaya perlindungan alam dan budaya Indonesia juga dipilih oleh 84,1% responden sebagai bentuk rasa tanggungjawab (bangga) dan menjadi karakter dari Gen Z.

Bahkan, tak kurang dari 79,3% responden mengaku pernah terlibat langsung di dalam upaya perlindungan alam dan budaya.

"Mereka mengaku sering terlibat jika di lingkungan rumahnya seperti kerja bakti, hingga kampanye pelestarian lingkungan lainnya di media sosial. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang saat ini memungkinkan para Gen Z untuk berekspresi," imbuh Eko.

Adapun survei RIMBA diikuti oleh 434 responden yang berada di 8 kota besar, mencakup: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Bali.

Penelitian ini menggunakan teknik stratified purposive sampling, dengan dipilihnya 8 kota tersebut sebagai dasar stratifikasi untuk mengendalikan komposisi sampel dan menjamin validitas desain penelitian..

Dari Survei RIMBA ini didapati simpulan bahwasannya 84,8 persen responden meyakini upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia menjadi bagian dari kepentingan nasional. Eko menambahkan, adanya survei ini bisa memberi gambaran atau potret awal tentang preferensi anak muda Indonesia di dalam upaya perlindungan dan budaya kepada pengambil kebijakan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh kembali dihadapkan pada rangkaian bencana alam yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem. Di tengah situasi tersebut, manuskrip Bustan al Salatin karya Nuruddin ar-Raniry menawarkan cara pandang historis dan filosofis dalam memaknai kebencanaan di Tanah Rencong.

Karya yang ditulis pada abad ke-17 ini tidak hanya dikenal sebagai kitab sejarah dan nasihat politik Kesultanan Aceh, tetapi juga memuat pemahaman tentang hubungan manusia, alam, dan kekuasaan Tuhan.

Dalam konteks kebencanaan, Bustan al Salatin merekam bagaimana peristiwa alam dipahami sebagai bagian dari tatanan moral dan sosial masyarakat Aceh masa lalu.

Dikutip dari situs Museum Aceh (11/01/2026), bencana seperti gempa bumi, angin besar, dan kerusakan negeri dipandang sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Ilahi. Peristiwa alam tidak dianggap sebagai kejadian acak semata, melainkan peringatan agar manusia kembali kepada nilai keimanan dan ketaatan.

Ar-Raniry juga mengaitkan musibah dengan etika sosial dan kepemimpinan. Kerusakan alam dan kehancuran suatu negeri digambarkan sebagai konsekuensi dari ketidakadilan sosial, kelalaian manusia, serta kegagalan pemimpin dalam mengelola wilayah dan menyejahterakan rakyat.

Dalam Bustan al Salatin, musibah menjadi sarana pembentukan kesabaran, keteguhan, dan tawakal, sekaligus fondasi ketahanan sosial. Nilai-nilai tersebut membentuk kesadaran masyarakat dalam menghadapi musibah dan bangkit kembali setelahnya.

Dalam konteks kebencanaan modern, pandangan dalam manuskrip ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB memandang kebencanaan sebagai hasil interaksi antara ancaman, kerentanan, dan kemampuan penanggulangan, termasuk kesiapsiagaan, tata kelola, serta ketahanan sosial.

Kondisi Aceh saat ini yang masih sering dilanda bencana hidrometeorologi, menunjukkan pentingnya pendekatan kebencanaan.

Pendekatan ilmiah juga perlu dilengkapi dengan pemahaman sosial, budaya, dan nilai lokal yang telah hidup lama dalam masyarakat Aceh.

Bustan al Salatin tidak hanya bernilai sebagai warisan sastra dan sejarah, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan lokal untuk memperkaya perspektif kebencanaan Aceh masa kini.

(Arief Budi Mulia)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara perihal izin hutan di kawasan Pulau Sumatra hingga wawancara dengan aktor Amerika Serikat (AS) Harrison Ford saat dirinya menjabat Menteri Kehutanan 2009–2014.

Usai menyampaikan duka cita atas bencana Sumatra, dia berujar bahwa bencana itu berlangsung di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, Zulhas mengaku dipermasalahkan perihal kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.

“Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun, tetapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya enggak apa-apa saya maafkan,” kata Zulhas dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, status Tesso Nilo sebagai taman nasional menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak boleh diberi izin apa pun. Zulhas berujar bahwa tidak ada menteri kehutanan era kapan pun yang memberikan izin pengelolaan hutan di Tesso Nilo, karena akan berujung penjara akibat pelanggaran pidana.

Terkait kerusakan alam yang terjadi di Tesso Nilo, dia berujar bahwa kawasan tersebut diserbu oleh sekitar 50.000 masyarakat pada era reformasi.

Dirinya lantas menyinggung perihal wawancara dengan Harrison Ford pada 2013. Zulhas mengaku ditanya Ford perihal mengapa dirinya tidak menindaklanjuti ulah masyarakat tersebut.

“Waktu orang Amerika itu datang, kamu kok enggak tangkap itu 50.000 orang? Saya bilang itu perambah pidana, itu ranah hukum,” ujarnya.

Dia kemudian menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan saat ini telah berhasil mengamankan 4 juta hektar lahan hutan yang dikelola secara ilegal.

Menurutnya, jumlah tersebut didominasi kawasan hutan di Sumatra Utara hingga Riau, dan berpotensi bertambah hingga 6 juta hektar seiring sejumlah elemen seperti TNI hingga pemerintah daerah yang turun tangan.

Terakhir, Zulhas menyinggung perihal pemberian izin terhadap 1,6 juta hektar lahan saat dirinya menjabat Menhut. Menurutnya, hal tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang kawasan setempat yang diselaraskan dengan pembangunan.

“Jadi harus ada kepastian [hukum] bagi masyarakat, tetapi tidak ada izin baru sama sekali,” ujarnya.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak banjir Sumatra yang begitu dahsyat disinyalir disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan yang tidak sesuai aturan.

Di samping faktor cuaca ekstrem, dampak dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab turut memperparah banjir yang terjadi di Sumatra. Setidaknya, pemerintah telah mengendus adanya 8 perusahaan kayu yang turut andil terhadap kerusakaan alam di Sumatra.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dan Aceh.

Kedelapan perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar sehingga banyaknya kayu gelondongan terseret banjir, serta menyebabkan ketahanan lahan hutan kian terkikis.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi memperburuk kondisi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pada Senin pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemantauan citra satelit.

Dia menyebutkan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana, jika perusahaan tersebut terbukti menjadi penyebab bencana di Sumatra dan Aceh.

Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pembabatan lahan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian. Alhasil, katanya, sekitar 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering.

Dia menyampaikan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda lahan kering, maka memperburuk suatu wilayah yang diterpa bencana alam.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan mitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Polisi Turun Tangan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki soal illegal logging alias penebangan liar yang muncul saat bencana banjir di Sumatra.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni menyatakan penyelidikan ini dilakukan untuk membuat terang persoalan dugaan penebangan liar tersebut.

"Sedang penyelidikan," ujar Irhamni kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

Dia menambahkan sebagai awalan penyelidikan Dittipidter Bareskrim Polri bakal mencari asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatra.

"Belum tahu asalnya, ya [sedang diselidiki]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah, jika dinilai mengeluarkan kebijakan yang berkontribusi terhadap kerusakan alam di Sumatra dan Aceh.

Pasalnya, kerusakan lingkungan di provinsi tersebut memperburuk bencana alam hidrometeorologi, di mana banyak gelonggongan kayu yang tersapu banjir dan mengakibatkan kerentanan terhadap ketahanan tanah.

"Kami tidak ragu-ragu memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah bilamana berdasarkan kajian saintifik, kebijakannya memperburuk landscape [bencana hidrometeorologi]," katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu (3/12/2025).

Hanif menjelaskan, akan menempuh berbagai cara untuk memperbaiki wilayah yang terdampak bencana. Dia menyebutkan, bagi pihak-pihak yang diduga merusak lingkungan hidup akan diseret ke ranah pidana.

Terlebih, saat ini bencana tersebut telah mengakibatkan lebih dari 600 korban jiwa, ratusan orang hilang, dan kerusakan infrastruktur.

Upaya ditempuh untuk memberikan efek jera dan keadilan agar kedepannya pihak terkait mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dia mengatakan telah menarik izin pengelolaan lingkungan di 8 perusahaan yang diduga merusak sejumlah kawasan hutan sehingga memperburuk bencana alam.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," jelasnya.

Senin pekan depan, kata Hanif, akan memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit terdapat sejumlah lahan hutan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian.

Dia menyebutkan bahwa terdapat 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering. Pasalnya, lahan kering tidak mampu menampung air hujan dengan intensitas tinggi.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan memitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detail terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.