Bisnis.com, JAKARTA — Total luas hutan primer tropis yang hilang pada 2025 turun 36,3% dibandingkan 2024 berdasarkan data terbaru GLAD Lab University of Maryland dan World Resources Institute (WRI). Meski demikian, tren kontras terjadi di Indonesia dengan angka kehilangan hutan primer tropis yang naik 14,2% sepanjang tahun lalu.

Pada 2025, dunia kehilangan 4,28 juta hektare hutan hujan primer tropis, atau setara dengan luas negara Denmark. Meski turun dibandingkan 6,73 juta hektare pada 2024, angka tersebut masih 46% lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu. Hutan primer menghilang dengan laju setara 11 lapangan sepak bola per menit.

Co-Director Global Forest Watch WRI Elizabeth Goldman mengatakan penurunan sebesar ini dalam satu tahun merupakan sinyal positif yang mencerminkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang tegas.

Meski demikian, dia turut menyoroti bahwa penurunan ini terjadi setelah fenomena kebakaran ekstrem pada tahun sebelumnya. Dengan risiko perkembangan El Niño pada 2026, dia menyebutkan upaya pencegahan perlu diambil untuk menghindari dampak yang lebih masif.

"Kebakaran dan perubahan iklim saling memperburuk satu sama lain, dan dengan El Niño yang diperkirakan terjadi pada 2026, investasi dalam pencegahan dan respons akan sangat krusial seiring kondisi kebakaran ekstrem yang makin menjadi norma," katanya dalam paparan perilisan data, Rabu (29/4/2026).

Meski ada kemajuan, angka kehilangan hutan global juga masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen 2030 untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan hutan. Level saat ini masih setidaknya 70% lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.

Sebagian besar penurunan global didorong oleh Brasil, rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia. Pada 2025, Brasil memangkas kehilangan hutan primer nonkebakaran sebesar 41% dibandingkan 2024, sehingga mencapai level terendah yang pernah tercatat.

Penurunan ini sejalan dengan penguatan kebijakan lingkungan di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, termasuk peluncuran kembali rencana antideforestasi federal PPCDAm dan peningkatan sanksi terhadap kejahatan lingkungan.

Meski Brasil masih mencatat kehilangan hutan primer terluas secara absolut, tingkat kehilangan relatif terhadap luas hutannya kini hanya 0,5% atau lebih rendah dari sejumlah negara tropis lainnya.

Di Indonesia, Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya mengatakan kehilangan hutan sebagian besar masih terkendali dalam beberapa tahun terakhir, didukung kebijakan yang membatasi pembukaan hutan baru dan memberikan hak lebih besar kepada komunitas untuk mengelola hutan.

"Itu menunjukkan komitmen kuat terhadap penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Namun tekanan ekonomi yang meningkat bisa menguji kemajuan tersebut—dan apakah kemajuan itu bisa bertahan akan bergantung pada seberapa baik pertumbuhan diseimbangkan dengan iklim dan alam," katanya.

Terlepas dari kemajuan itu, data memperlihatkan total kehilangan hutan primer tropis Indonesia mencapai 295.595 hektare pada 2025, naik 14,2% dibandingkan 258.812 hektare pada 2024.

Sebagian besar kehilangan dipicu perluasan lahan pertanian dan kegiatan pertambangan. Ekspansi pertanian memicu kehilangan hutan primer tropis seluas 127.079 hektare, sementara aktivitasloggingmenyebabkan 89.588 hektare hilang dan komoditas tambang 15.220 hektare.

Kebakaran lahan memicu hilangnya hutan primer tropis seluas 13.149 hektare, lebih tinggi dibandingkan 9.011 hektare pada 2024.

Dr. Ir. Aswin Usup, MSc

Guru Besar Universitas Palangka Raya

PAGI itu, kabut tipis masih menggantung di atas hamparan rawa gambut di Kalimantan Tengah. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti fenomena alam biasa. Namun untuk masyarakat Kalteng yang telah lama bergelut dengan ekosistem gambut, kabut tersebut adalah sinyal peringatan—bahwa api mungkin telah bergerak dalam sunyi di bawah permukaan tanah. Beberapa tahun lalu, bencana kebakaran hutan di Kalimantan mencapai puncaknya.

Pada musim panas 2015 (Juni sampai Oktober), tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan terkepung asap. Bahkan beberapa media asing menyebut kebakaran itu sebagai salah satu bencana kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Dampaknya, asap tidak hanya “memutihkan” Kalimantan, melainkan juga “menutup” langit Malaysia dan Singapura. Diprediksi lebih dari 28 juta orang terdampak dengan ratusan ribu kasus gangguan pernapasan. Empat tahun berselang, Juni 2019, api kembali melahap Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya. Bila dibuat skala bencana, saat itu terdapat ribuan titik api (hotspot)dalam sehari hingga mengakibatkan penutupan sekolah dan penundaan penerbangan.

Salah satu tantangan kebakaran lahan gambut di Kalimantan adalah, api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, melainkan juga merambat perlahan di bawah tanah. Ia seperti ular yang hidup, bergerak maju, menghanguskan lapisan gambut yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Inilah karakter unik sekaligus berbahaya dari kebakaran gambut. Sepintas ancaman tidak kasat mata, lalu setelah muncul, spot api sulit dipadamkanhingga berbulan-bulan.

Berdasarkan penelitian Hooijer bertajuk Current and future CO₂Emissions from Drained Peatlands in Southeast Asia, 2010, ditemukan fakta bahwa kebakaran lahan gambut bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah hasil interaksi kompleks antara faktor ekologis dan aktivitas manusia. Drainase lahan untuk pertanian dan perkebunan telah menurunkan muka air tanah gambut, sehingga mempercepat kering lalu mudah terbakar.

Muka Air Tanah

Akibatnya, saat musim kemarau datang, sedikit percikan saja dapat memicu kebakaran besar. Meski begitu, menyederhanakan masalah ini hanya sebagai akibat dari pembukaan lahan adalah pendekatan yang tidak memadai. Kita harus melihat gambut sebagai sistem hidrologi yang utuh. Ketika keseimbangan air terganggu, seluruh ekosistem menjadi rentan.

Dalam sejumlah penelitian yang penulis lakukan di Universitas Palangka Raya, ditemukan fakta menarik bahwa stabilitas muka air tanah merupakan kunci utama dalam pencegahan kebakaran. Dengan kata lain, gambut yang tetap basah hampir mustahil terbakar.

Di sinilah anomali terjadi, dimana pemerintah selama ini melihat gambut sebagai “api yang harus dipadamkan”. Maka respons pertama ketika api muncul, tim atau Satgas dikerahkan, lalu air dipompa, dan sumber daya difokuskan untuk mematikan api. Sepintas, metode ini tidak salah, namun hanya bersifat reaktif, dengan skala terbatas dan sering kali terlambat. Padahal sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Dayak di Kalimantan sudah memiliki “mekanisme pengendalian” api di lahan garapan yang dikuasai secara tradisional.

Di samping itu, strategi yang lebih efektif adalah pencegahan berbasis ekosistem. Artinya, kita harus memastikan bahwa kondisi gambut tidak memungkinkan terjadinya kebakaran sejak awal.

Salah satu konsep yang penulis kembangkan bersama tim adalah metode rewetting atau pembasahan kembali lahan gambut. Dengan membangun sekat kanal dan mengembalikan fungsi hidrologi alami, kita dapat menjaga kelembapan gambut sepanjang tahun.

Ini bukan solusi instan, tetapi terbukti efektif dalam jangka panjang. Semua upaya itu tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat lokal. Oleh karenanya, dalam setiap riset gambut, kami menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan subjek. Dari mereka kami juga belajar mengenai kearifan lokal dan tradisi. Bila semua itu didukung dengan teknologi, akan menghasilkan inovasi dan perubahan.

Sebaliknya, bila mereka “dilupakan” dalam program ini, maka yang terjadi bukan hanya ancaman api, melainkan juga penurunan kemampuan ekonomi komunitas. Dalam banyak temuan, akibat adanya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,mereka dipaksa (kembali) melakukan pembakaransebagai cara termurah untuk membuka lahan.

Oleh karena itu, sisi teknis harus diiringi dengan pendekatan sosial-ekonomi. Sebagaimana ditulis oleh Luca Tacconi, program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan pertanian tanpa bakar dan diversifikasi mata pencaharian, menjadi elemen penting dalam strategi pengendalian kebakaran. Pasalnya, tanpa alternatif yang layak, larangan semata tidak akan efektif.

Peta Risiko Kebakaran

Faktor berikutnya setelah pelibatan masyarakat, adalah pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi memberikan kita alat yang sebelumnya tidak tersedia. Sistem pemantauan berbasis satelit, sensor kelembapan tanah, dan model prediksi kebakaran memungkinkan deteksi dini potensi kebakaran.

Namun, teknologi hanyalah alat. Efektivitasnya bergantung pada integrasi dengan kebijakan dan kesiapsiagaan di tingkat lokal. Sistem peringatan dini harus diikuti dengan respons cepat di lapangan. Dalam beberapa proyek kolaboratif, kami mengembangkan model indeks kerentanan kebakaran gambut yang menggabungkan data hidrologi, cuaca, dan penggunaan lahan. Model ini membantu menentukan wilayah prioritas untuk intervensi.

Upaya pengendalian kebakaran gambut tidak dapat dilepaskan dari aspek kebijakan. Fragmentasi kewenangan, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan sering kali menjadi hambatan utama.Kita membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.

Pengelolaan gambut harus melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat secara simultan. Selain itu, restorasi gambut harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar proyek jangka pendek. Dampaknya tidak hanya pada pencegahan kebakaran, tetapi juga pada mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon.

Berikut beberapa langkah teknis yang perlu menjadi prioritas memasuki musim kemarau 2026, Juni-Oktober. Pertama, penajaman peta risiko kebakaran, yaitu dengan memastikan wilayah rawan terbakar pada setiap desa. Termasuk menentukan zona rawan tinggi, sedang, dan rendah. Setelah itu menyusun peta kerja untuk tim lapangan.

Kedua, penganggaran yang berfokus pada pencegahan (bukan pemadaman). Pengalaman penulis melakukan riset gambut bertahun-tahun, sering kali anggaran dihabiskan untuk program pemadaman, padahal opsi pencegahan jauh lebih murah. Pencegahan dimaksud dapat dilakukan dengan pembuatan sekat kanal dan sumur bor,embung dan tandon air, peralatan pemadam desa, operasional patroli, pelatihan masyarakat, hingga insentif relawan desa.

Pelibatan Masyarakat Lokal

Ketiga, pembentukan atau penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dalam konteks ini, warga desa harus menjadi garda terdepan pencegahan kebakaran melalui jaringanMPA. Beberapa job desk yang dilakukan MPA di antaranya patroli rutin di kawasan desa masing-masing. Selain itu mereka juga melakukan deteksi dini potensi kebakaran, dan memadamkan api kecil yang tidak diharapkan. Ini langkah yang paling efektif karena mereka tinggal di lokasi kejadian kebakaran.

Keempat, pelatihan MPA dalam mengidentifikasi, membuat peta rawan kebakaran, tata kelola dan teknik patroli, serta teknik pemadaman dini. Kelima, pengadaan sarana dan prasarana desa, dengan menyediakan berbagai peralatan dasar (mesin pompa air, selang, tangki air, sepeda motor patroli, alat komunikasi, menara pantau sederhana, sekat kanal dan sumur bor).

Keenam, patroli rutin MPA dan penjagaan posko desa pada saat musim kemarau. Ketujuh, insentif dan biaya operasional MPA diserahkan ke kepala desa masing-masing, minimal empat bulan selama musim kemarau dalam satu tahun, agar warga yang menjaga hutan dapat manfaat ekonomi secara langsung. Dari semua langkah tersebut, kita sampai pada kesimpulan bahwa musim hujan bukanlah waktu untuk berdiam, melainkan saat krusial membangun sistem pencegahan sebelum munculnya hotspot.

Kita percaya, menghentikan kebakaran lahan gambut bukanlah hal yang mustahil. Kita telah memiliki pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang cukup. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan semua elemen tersebut secara konsisten. Sekali lagi, kita harus beralih dari paradigma “memadamkan api” menjadi “mencegah api”. Ini membutuhkan perubahan cara berpikir, komitmen jangka panjang, dan kolaborasi yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan dua spesies ngengat baru yang berasal dari Papua dan Sulawesi. Temuan ini menambah daftar panjang kekayaan serangga Indonesia yang masih terus terungkap melalui riset ilmiah.

Penemuan dua spesies baru ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN, Hari Sutrisno dan Rosichon Ubaidillah. Riset dilakukan melalui survei lapangan di Papua dan Sulawesi pada periode 2002–2017 serta kajian koleksi spesimen di Museum Zoologicum Bogoriense (MZB), Bogor.

Dalam publikasinya, tim peneliti melaporkan adanya dua spesies baru dari famili Crambidae yang memiliki karakter unik. Kedua spesies tersebut ditetapkan sebagai spesies baru berdasarkan perbedaan morfologi yang jelas dibandingkan kerabat terdekatnya.

Berikut dua spesies yang ditemukan oleh BRIN:

- Glyphodella fojaensis Sutrisno & Ubaidillah
Spesies ini merupakan satu-satunya anggota genus Glyphodella yang ditemukan di Indonesia dan bersifat endemik Papua, khususnya di Pegunungan Foja. Ngengat ini hidup di hutan tropis primer dan aktif pada malam hari atau nokturnal.

- Chabulina celebesensis Sutrisno & Ubaidillah
Spesies ini endemik Sulawesi dan ditemukan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Utara. Habitatnya berada di hutan sekunder tropis dan juga memiliki aktivitas nokturnal.

Peneliti BRIN, Rosichon Ubaidillah, menjelaskan bahwa identifikasi spesies dilakukan melalui pengamatan detail terhadap ciri fisik, terutama pada pola sayap dan struktur organ reproduksi. Karakter tersebut menjadi penanda penting dalam klasifikasi ngengat.

“Glyphodella fojaensis memiliki ciri berupa bercak kuning berbentuk bulat pada sayap depan, serta struktur genitalia jantan yang berbeda dari spesies kerabatnya. Sementara Chabulina celebesensis dapat dikenali dari pola garis pada sayap dan bentuk genitalia yang khas,” ujarnya dikutip dalam laman resmi BRIN, Rabu (4/3/2026).

Dia menambahkan bahwa perbedaan karakter tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan spesies baru dalam kajian taksonomi. Menurutnya, perbedaan morfologi yang ditemukan memperlihatkan proses evolusi dan kemampuan adaptasi masing-masing spesies terhadap kondisi habitatnya.

“Karakter morfologi ini menunjukkan adanya keunikan evolusi dan adaptasi pada masing-masing habitat, baik di Papua maupun Sulawesi,” ungkapnya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode perangkap cahaya untuk mengoleksi spesimen di alam. Spesimen yang diperoleh kemudian diamati menggunakan mikroskop dan seluruhnya disimpan serta didokumentasikan sebagai koleksi nasional di MZB.

Penemuan ini menambah data keanekaragaman serangga Indonesia, khususnya kelompok ngengat famili Crambidae. Temuan tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia.

Menurut Rosichon, spesies endemik yang hanya hidup di wilayah tertentu memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan lingkungan. Deforestasi dan degradasi habitat dapat mengancam kelangsungan hidup kedua spesies tersebut.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan ekosistem hutan di Papua dan Sulawesi agar spesies-spesies endemik ini dapat terus lestari,” jelasnya.

Kedepannya, tim peneliti BRIN akan melanjutkan eksplorasi dan kajian biodiversitas serangga di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pendataan, pelestarian, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Deforestasi terbukti memicu pemanasan lokal yang meningkatkan risiko kesehatan. Di negara tropis seperti Indonesia, bukaan lahan untuk pertambangan, perkebunan, maupun pembangunan infrastruktur turut mempercepat kenaikan suhu dan memperbesar dampak bagi manusia.

Riset yang dipublikasikan jurnal Nature Climate Change pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa deforestasi berkontribusi signifikan terhadap pemanasan lokal, meningkatkan tekanan panas, serta memperbesar risiko kesehatan bagi jutaan orang di wilayah terdampak.

Penelitian yang dipimpin Carly Reddington bersama Profesor Dominick Spracklen dari Fakultas Bumi dan Lingkungan Universitas Leeds menegaskan bahwa risiko kesehatan akibat deforestasi paling tinggi terjadi di Asia Tenggara.

“Tingkat kematian terkait panas akibat pemanasan yang berkaitan dengan deforestasi paling tinggi di Asia Tenggara, sekitar 8 hingga 11 kematian per 100.000 orang yang tinggal di wilayah yang kehilangan hutan, disusul kawasan tropis Afrika dan Amerika,” ujar Reddington.

Bagi Indonesia, temuan ini memiliki relevansi kuat. Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas dan laju bukaan lahan yang masih berlangsung, pemanasan lokal akibat deforestasi berpotensi memengaruhi jutaan penduduk yang hidup di sekitar dan bergantung pada kawasan hutan.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa hingga 2024, luas kumulatif persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mencapai sekitar 366.000 hektare. Wilayah Sumatra menyumbang sekitar 68.000 hektare, dengan Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan luasan terbesar, yakni sekitar 32.000 hektare.

Pemerintah menilai sektor pertambangan tetap memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan tambang, menurut pemerintah, telah melalui mekanisme perizinan serta disertai kewajiban reklamasi dan pascatambang untuk menekan dampak lingkungan.

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia. Menurut dia, menjaga hutan dengan metode lama namun berharap hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar.

“Kita ingin menjaga hutan dengan baik, tetapi masih menggunakan metode dan struktur lama sambil berharap hasil yang berbeda. Itu keliru. Kita harus berubah, dengan kelapangan hati,” ujar Raja Juli dalam Lokakarya Nasional Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat. .

Namun, di luar klaim pemerintah, kritik tajam datang dari masyarakat sipil. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga, menilai persoalan utama deforestasi bukan semata pembalakan liar, melainkan deforestasi yang secara sadar direncanakan oleh negara.

Menurut dia, dalam kerangka kebijakan kehutanan saat ini, deforestasi dianggap sah sepanjang memiliki izin. “Kementerian Kehutanan sendiri mengakui adanya deforestasi terencana sekitar lima juta hektare dalam dokumen Voluntary 2030,” kata Anggi.

Deforestasi terencana tersebut, lanjut dia, telah menjadi arus utama pembangunan kehutanan nasional. Dalam praktiknya, izin-izin justru diberikan dengan asumsi hutan akan ditebang dan ditanam kembali secara bertahap, meskipun di lapangan skema tersebut kerap berujung pada kehilangan hutan alam secara permanen.

Salah satu persoalan krusial, kata Anggi, adalah penyamaan definisi antara hutan alam dan hutan tanaman dalam kebijakan kehutanan. Padahal, secara fungsi ekologis, hutan alam memiliki peran jauh lebih besar dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta melindungi tanah dan sumber air.

“Hutan tanaman sebagian besar lahir dari konversi hutan alam,” ujarnya. Penyamaan definisi ini, menurut dia, membuka ruang legalisasi deforestasi atas nama pembangunan.

Anggi juga menilai orientasi kebijakan kehutanan terdistorsi oleh target penerimaan negara bukan pajak. Sebagian pemasukan negara masih bergantung pada sektor kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sehingga penerbitan izin eksploitasi kerap menjadi jalan pintas yang terus dipertahankan.

Ironisnya, kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto nasional tergolong sangat kecil. Anggi menyebut angkanya hanya sekitar 0,6 hingga 0,7 persen, capaian yang dinilainya tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Dalam konteks pengendalian deforestasi, Greenpeace juga mengkritik strategi pemerintah yang menjadikan pembangunan hutan tanaman baru sebagai bagian dari target penurunan emisi. Hingga 2030, pemerintah justru menargetkan penerbitan izin baru hingga enam juta hektare.

“Penyebab utama deforestasi itu izin-izin baru,” tegas Anggi.

JAKARTA - Tropical Forest Forever Facility (TFFF) menjadi terobosan baru yang tengah diusulkan sebagai terobosan baru dalam pembiayaan konservasi hutan tropis . Indonesia dan sejumlah negara telah berkomitmen melakukan TFFF bersama seperti Brasil, Norwegia, Prancis, dan Jerman.

Skema blended finance ini dirancang untuk menghimpun basis modal sebesar USD125 miliar dengan menggabungkan pendanaan publik dan swasta untuk memperkuat upaya pelestarian hutan sekaligus memberikan dukungan langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs).

Melalui portofolio pendapatan tetap, TFFF menargetkan menghasilkan imbal hasil tahunan sebesar USD3-4 miliar yang digunakan sebagai pembayaran berkala kepada negara-negara pemilik hutan tropis. Pembayaran tersebut berbasis kinerja, di mana kondisi hutan dipantau secara ketat melalui sistem penginderaan jauh dan teknologi satelit.

Selanjutnya, negara penerima wajib mengalokasikan minimal 20% dana tersebut untuk mendukung IPLCs, sementara sisanya ditujukan bagi kebijakan dan program konservasi di tingkat lokal.

TFFF menargetkan USD25 miliar pembiayaan publik yang akan membuka tambahan USD100 miliar pendanaan dari sektor swasta. Hingga kini, Brasil, Indonesia, Prancis, Jerman, dan Norwegia telah berkomitmen memberikan total USD6,7 miliar sebagai modal awal fasilitas ini.

Dari perspektif kebutuhan nasional, Peneliti WRI Indonesia Sita Primadevi mengungkapkan kebutuhan pembiayaan konservasi hutan di Indonesia mencapai IDR25-33 triliun per tahun.

"Sementara itu, pembiayaan publik yang tersedia baru sekitar IDR2,6 triliun per tahun, sehingga terdapat kesenjangan pendanaan sebesar IDR22,4-30,6 triliun per tahun. Melalui TFFF, Indonesia berpotensi memperoleh sekitar IDR6,3 triliun per tahun sebagai pembayaran berbasis kinerja apabila menjadi negara penerima manfaat," ujar Sita, Rabu (10/12/2025).

Untuk dapat menerima pembayaran TFFF, negara penerima diharuskan memenuhi sejumlah persyaratan antara lain:

- Mempertahankan laju deforestasi tahunan di bawah 0,5%.

- Memiliki mekanisme Public Financial Management (PFM) yang memadai.

- Mengalokasikan sedikitnya 20% dari pembayaran kepada IPLCs.

- Memastikan dana TFFF bersifat tambahan dan tidak menggantikan alokasi anggaran yang sudah ada.

"Kesiapan nasional mencakup beberapa aspek krusial seperti penguatan kapasitas pengelolaan keuangan publik, penerapan standar pemantauan hutan yang ketat dan konsisten, pengakuan dan pendataan hak-hak masyarakat adat, serta penetapan prioritas kebijakan yang jelas dan terarah," ungkapnya.

TFFF diharapkan dapat menjadi katalis penting untuk mempercepat aksi iklim, melindungi hutan tropis yang tersisa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat serta komunitas lokal yang selama ini menjadi penjaga utama ekosistem hutan. Dengan dukungan internasional yang kuat dan komitmen nyata dari negara-negara pemilik hutan, fasilitas ini diyakini mampu mendorong transformasi besar dalam pembiayaan konservasi global.

BELEM - Forestry Interim Secretariat of the International Tropical Peatlands Centre (ITPC) dan Greifswald Mire Centre (GMC) menandatangani Deklarasi Bersama untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tropis. Kerja sama dilakukan di sela-sela penyelenggaraan Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30) UNFCCC, Belem, Brasil, Jumat (21/11/2025).

Kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi kawasan gambut terhadap target iklim global, termasuk pencapaian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia. Penandatanganan deklarasi berlangsung pada di Paviliun Indonesiadan ditandatangani oleh Direktur Greifswald Mire Centre Franziska Tanneberger dan Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat of ITPC Bambang Supriyanto.

Acara penandatanganan ini disaksikan langsung Penasihat Senior Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan Haruni Krisnawati. Haruni menegaskan ekosistem gambut memiliki posisi strategis dalam aksi iklim Indonesia.

“Dengan luas sekitar 24 juta hektare, di mana 74% di antaranya berada di kawasan hutan negara, hutan gambut tropis Indonesia menyimpan sekitar 89 gigaton karbon, setara dengan kurang lebih 20 tahun emisi bahan bakar fosil global. Restorasi yang efektif dan pengelolaan berkelanjutan dapat menurunkan emisi sebesar 1,3–2,6 GtCO₂e per tahun,” katanya.

Dalam sambutannya, Franziska Tanneberger menekankan pentingnya kerja sama yang berbasis sains. “Deklarasi bersama ini mencerminkan komitmen kami untuk membekali pengambil kebijakan, praktisi, dan komunitas lokal dengan informasi yang kredibel, analisis yang kuat, serta perangkat praktis guna mendukung konservasi dan pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Bambang Supriyanto mengatakan, Forestry Interim Secretariat ITPC akan terus menjalankan peran sebagai pusat kolaborasi internasional untuk pengelolaan gambut tropis di Asia Tenggara, Cekungan Kongo, dan Amazon. Kolaborasi dengan Greifswald Mire Centre akan membawa kerja sama internasional ke tingkat yang lebih tinggi. ”Khususnya dalam pemetaan, pemantauan, pengembangan riset, pertukaran pembelajaran, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, webinar, dan konferensi,” ujarnya.

Ia menambahkan ITPC juga siap memperluas kemitraan dengan pemerintah negara-negara sahabat, lembaga penelitian, sektor swasta, perguruan tinggi, dan organisasi internasional. Hal ini seiring dengan agenda penguatan aksi kolaborasi pada 2026 dan seterusnya.

Deklarasi ini juga mengakui kontribusi serta dukungan mitra global seperti UNEP, FAO, CIFOR, dan lembaga riset nasional. Juga menegaskan pentingnya ekosistem gambut dalam berbagai konvensi dan agenda internasional, antara lain UNCBD, UNCCD, UNFCCC, Konvensi Ramsar, Perjanjian Paris, Deklarasi Brazzaville, Global Peatlands Initiative, dan Peatland Breakthrough.

BELEM - Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, dan Ekonomi Iklim Baru Republik Demokratik Kongo, Marie Nyange Ndambo. Pertemuan digelar di sela-sela rangkaian kegiatan KTT Iklim COP 30 di Belem, Brasil, Selasa (11/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memuji Republik Demokratik Kongo dalam pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi dan pengelolaan hutan tropis secara berkelanjutan. Indonesia mengapresiasi pembentukan Autorité de Régulation des Marchés du Carbone (ARMCA) yang menjadi tonggak penting dalam tata kelola pasar karbon nasional negara tersebut. 10 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

“Ini merupakan langkah maju yang luar biasa dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi dan memperkuat tata kelola hutan. Indonesia menghargai kepemimpinan DRC di kawasan Basin Kongo,” kata Wamen Rohmat Marzuki.

Lebih lanjut Wamenhut menjelaskan, Indonesia terus memperkuat kebijakan pasar karbon melalui Perpres No 110/2025, yang menempatkan perdagangan karbon sebagai instrumen utama menuju pertumbuhan hijau dan ekonomi rendah karbon. Dalam kerangka tersebut, unit karbon yang dihasilkan dari solusi berbasis alam seperti reboisasi , restorasi mangrove, dan agroforestri dapat diperdagangkan secara domestik maupun internasional.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Indonesia tengah menyempurnakan sejumlah regulasi sektoral. Termasuk di antaranya, Revisi Peraturan No 7/2023 tentang Perdagangan Karbon di Sektor Kehutanan; Peraturan No 8/2021 tentang Zonasi dan Pengelolaan Hutan; Peraturan No 9/2021 tentang Kehutanan Sosial; serta Peraturan baru tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Reformasi ini mengubah nilai ekonomi karbon hutan menjadi mesin baru pertumbuhan hijau dan inklusif.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk merehabilitasi 10 juta hektare lahan terdegradasi dan kritis. Hal ini sebagai bagian dari agenda nasional FOLU Net Sink 2030, di mana sektor kehutanan diharapkan menjadi penyerap bersih emisi karbon pada tahun 2030. Indonesia juga mengembangkan bioenergi berbasis kelapa sawit dengan potensi hingga 24 juta kiloliter bioethanol, yang dapat menurunkan ketergantungan impor bahan bakar hingga 50%.

Selain itu, program perhutanan sosial menjadi salah satu prioritas dalam pemberdayaan masyarakat. Hingga kini, lebih dari 8,4 juta hektare hutan sosial telah diberikan akses kelola kepada masyarakat, menciptakan 5,6 juta lapangan kerja hijau bagi 1,4 juta rumah tangga di seluruh Indonesia. Komitmen terhadap pengakuan hutan adat juga diperkuat melalui pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang telah memfasilitasi pengakuan atas 70.688 hektare, dengan target 1,4 juta hektare pada tahun 2029.

Melalui semua upaya ini, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai pusat global untuk pengembangan pasar karbon berkelanjutan. Terbuka bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan integritas dan keselarasan dengan standar global.

"Baru-baru ini Indonesia menandatangani MoU dengan Asosiasi Perdagangan Emisi Internasional (IETA) dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (ICVCM). Kemitraan ini berfokus pada pembangunan kapasitas, kolaborasi teknis, dan keterlibatan sektor swasta — elemen-elemen penting untuk pasar karbon yang kredibel dan terhubung secara global," jelas Wamenhut.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhut juga menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama Selatan-Selatan di bidang kehutanan. Indonesia dan Kongo sebelumnya telah berkolaborasi melalui Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (ITPC) dan Inisiatif Lahan Gambut Global, yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan penelitian antarnegara tropis. Indonesia Tegaskan Komitmen Iklim dan Dukung Penuh Inisiatif Brasil untuk Konservasi Hutan Tropis

“Berlandaskan fondasi ini, Indonesia siap berkolaborasi dengan Republik Demokratik Kongo dalam memperkuat pasar karbon di sektor kehutanan. Kami berbagi komitmen yang sama: melindungi hutan tropis sambil mendorong kemakmuran ekonomi dan sosial,” tandasnya.

Republik Demokratik Kongo juga ingin menindaklanjuti koalisi yang dulu pernah dimulai sejak COP Glasgow, yaitu koalisi antara Brazil, Indonesia dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, Republik Demokratik Kongo juga ingin menindaklanjuti kerjasama di dalam International Tropical Peatland Center (ITPC). Untuk itu, akan dilakukan komunikasi lebih intensif antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo terkait kedua hal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Bentang alam hutan sangat diperlukan, untuk membentuk iklim, menyerap karbon, dan mendukung kehidupan jutaan spesies.

Beberapa negara masih memiliki hutan terluas, dan berikut ini adalah negara-negara dengan hutan terluas pada tahun 2025, yang menunjukkan bagaimana hutan tersebar di seluruh planet.

Data ini berasal dari Penilaian Sumber Daya Hutan Global 2025 oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), yang dirilis Oktober ini.

Lima Negara Memiliki Separuh Hutan Dunia

Rusia berada di puncak daftar dengan luas hutan 833 juta hektar (ha), seperlima dari tutupan pohon global.

Bersama Brasil (486 juta ha) dan Kanada (369 juta ha), tiga negara teratas ini menguasai lebih dari 40% hutan dunia.

Jika digabungkan dengan AS (309 juta ha) dan China (227 juta ha), pangsanya meningkat menjadi 50%.

Konsentrasi ini menggarisbawahi bagaimana keputusan kebijakan di beberapa ibu kota dapat memengaruhi nasib hutan dunia.

Adapun, berikut ini 10 negara dengan hutan terbesar di dunia

1. Rusia: 833 hektare/20,11%

2. Brasil: 486 hektare/11,74%

3. Kanada: 369 hektare/8,91%

4. AS: 309 hektare/7,46%

5. China: 227 hektare/5,49%

6. Republik Demokratik Kongo: 139 hektare/3,36%

7. Australia: 133,5 hektare/3,23%

8. Indonesia: 96 hektare/2,32%

9. India: 73 hektare/1,76%

10. Peru: 67,1 hektare/1,62%

Hutan Tropis Menjaga Planet Tetap Sejuk

Hutan hujan Amazon di Brasil sendiri menyerap sekitar seperempat dari seluruh karbon daratan, menjadikan pelestariannya sebagai prioritas iklim.

Negara-negara khatulistiwa lainnya, termasuk Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Peru, juga masuk dalam 10 besar. Hutan negara-negara ini lembap dan kaya akan keanekaragaman hayati berperan sebagai "paru-paru" vital, mendaur ulang air, dan menstabilkan pola curah hujan hingga jauh melampaui batas wilayah mereka.

Namun, negara-negara ini sekaligus merupakan pusat penebangan, pertanian, dan pertambangan, yang menyoroti ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi.

Reboisasi Berdampak Besar di Asia dan Eropa

China menduduki peringkat kelima didukung oleh inisiatif penanaman pohon berskala besar selama beberapa dekade, seperti "Tembok Hijau Besar".

Di seluruh Eropa, Swedia dan Finlandia menunjukkan bagaimana kehutanan berkelanjutan dapat hidup berdampingan dengan industri kayu yang dinamis, masing-masing memelihara sekitar 28 juta hektar hutan yang dikelola.

Turki dan Spanyol, yang berada di posisi lebih bawah dalam daftar, juga berutang jejak hutan mereka yang cukup besar kepada program reboisasi ambisius yang membalikkan penurunan di abad ke-20.

Contoh-contoh ini menyoroti perangkat kebijakan, seperti insentif aforestasi dan batas panen yang ketat, yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain.

Terlepas dari inisiatif-inisiatif ini, melestarikan hutan primer (yaitu, yang tidak ditanam oleh manusia) tetap menjadi tujuan lingkungan yang penting dalam memerangi perubahan iklim.

JAKARTA - Ancaman yang dihadapi masyarakat adat di berbagai daerah saat ini semakin besar. Padahal, masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga pelestarian alam. Hal itu terungkap dalam laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bekerja sama dengan Global Alliance of Territorial Communities (GATC) sejumlah federasi regional masyarakat adat, dan Earth Insight bertajuk “Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Garis Depan: Pemetaan Ancaman dan Solusi di Hutan Tropis Terbesar di Dunia.”

Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 11,7 juta hektare wilayah adat telah dirampas dan memicu hampir 700 konflik lahan di berbagai daerah. Hal itu akibat berkembangnya industri ekstraktif seperti pertambangan, minyak dan gas, serta penguasaan hutan terhadap wilayah adat yang selama ini menjadi benteng penting bagi keanekaragaman hayati dan kestabilan iklim.

Ada empat wilayah hutan tropis utama dunia seperti Amazonia, Kongo, Indonesia, dan Mesoamerika menghadapi ancaman serius. Secara keseluruhan, kawasan tersebut mencakup 958 juta hektar hutan tropis yang dikelola oleh 35 juta penduduk lokal.

Di Indonesia, laporan menemukan aktivitas industri telah mengganggu tata kelola adat di lebih dari 33,6 juta hektare wilayah yang selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem nasional.

Temuan yang dipublikasikan menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil ini dimaksudkan untuk menegaskan urgensi pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari upaya global mencapai target iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Ada tiga poin utama yang menggambarkan situasi krisis di Indonesia. Antara lain, tanah masyarakat adat terkepung. Sebanyak enam juta hektare lahan tumpang tindih dengan izin pengusahaan hutan, 1,6 juta hektare dengan blok minyak dan gas, serta hampir satu juta hektare dengan wilayah pertambangan.

Sejak 2014 hingga 2024, masyarakat adat kehilangan 11 juta hektare wilayahnya, sementara pemerintah baru mengakui kurang dari 1% dari total 25 juta hektare lahan adat yang ada.

“Perluasan tambang, sawit, dan berbagai proyek pembangunan lainnya telah merampas lebih dari 11,7 juta hektar wilayah adat dalam satu dekade terakhir. Dunia harus tahu keberlanjutan hanya bisa tercapai melalui kedaulatan masyarakat adat,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi, Senin (10/11/2025).

Rukka Sombolinggi menegaskan kembali, dunia perlu melihat masyarakat adat bukan sebagai penghalang pembangunan, tetapi sebagai penjaga utama bumi. “Dunia harus tahu keberlanjutan hanya bisa tercapai melalui kedaulatan masyarakat adat,” ucapnya.

Di sisi lain, masyarakat adat berhasil mengembalikan tanah adat. Pulau Flores misalnya, masyarakat Gendang Ngkiong berhasil mengklaim kembali hampir 900 hektare tanah adat melalui pemetaan partisipatif dan dukungan regulasi terbaru tentang masyarakat hukum adat. Sementara di Sumatera Utara, masyarakat Ompu Umbak Siallagan akhirnya memperoleh pengakuan hukum setelah berjuang puluhan tahun melawan perusahaan hutan tanaman industri.

“Tanpa adanya tindakan tegas untuk menegakkan hak dan mendukung pengelolaan yang dipimpin masyarakat adat, maka umat manusia tidak akan mampu mencapai tujuannya mengenai iklim dan keanekaragaman hayati,” ujar Sekretaris Eksekutif GATC Juan Carlos Jintiach.

“Bukti sudah jelas tanpa adanya pengakuan atas hak teritorial, penghormatan terhadap prinsip FPIC, maupun perlindungan terhadap ekosistem yang menopang kehidupan, tujuan global tentang iklim dan keanekaragaman hayati tidak dapat tercapai,” ujar Wakil Direktur Earth Insight M. Florencia Librizzi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu motor utama perlindungan hutan tropis dunia.

Menurutnya, komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif global yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk melindungi hutan tropis di lebih dari 70 negara.

Dalam forum Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025), sikap tegas Presiden Prabowo Subianto disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

“Pidato Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim dan Energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama multilateral untuk melindungi bumi kita,” ujar Menhut Raja Antoni di Belem.

Raja Antoni menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar US$1 miliar, setara dengan kontribusi awal Brasil.

Langkah ini, kata Raja Antoni, menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.

“Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga siap chip in membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil,” tutur Raja Antoni.

Menurutnya, langkah itu menunjukkan keberanian Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia untuk berperan aktif dalam perlindungan iklim global.

“Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita,” tambahnya.

Raja Antoni menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, dengan aksi mitigasi nyata terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sendiri menjadi penggagas utama TFFF, sebuah mekanisme pendanaan global yang menyalurkan sebagian dananya langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.

Dalam forum pra-COP30 di Belem, Lula mengumumkan investasi awal sebesar US$1 miliar dari Brasil, menjadikannya negara pertama yang berkontribusi pada fasilitas tersebut.

Sebagai bagian dari delegasi Indonesia di forum tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendampingi Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.

Dalam COP30 UNFCCC, Kementerian Kehutanan mengusung kampanye bertema “Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace” — sejalan dengan terobosan kebijakan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Kebijakan tersebut mempertegas kesiapan Indonesia dalam perdagangan karbon internasional dan memperkuat perannya sebagai pusat solusi iklim dunia.

JAKARTA - Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap aksi iklim global dan menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF) yang diluncurkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva di Belem, Brasil. Dukungan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo yang mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam dua kesempatan penting di sela-sela KTT Iklim Belem (Belem Climate Summit) dan Leaders Forum peluncuran TFFF.

Dukungan terhadap Tropical Forests Forever Facility

Dalam pidatonya di forum para pemimpin dunia, Indonesia memuji kepemimpinan Presiden Lula da Silva dalam mendorong mekanisme pembiayaan inovatif untuk konservasi hutan tropis dunia.

“Inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kolaborasi global lintas pemangku kepentingan dalam menjaga hutan tropis – paru-paru bumi – yang sangat vital bagi pencapaian target suhu 1,5°C dan tujuan bersama di bawah Perjanjian Paris,” ujar Hashim selaku Utusan Khusus Presiden RI dalam siaran pers dikutip Jumat (7/11/2025).

Sebagai negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, Indonesia menyambut TFFF sebagai skema pembiayaan berkelanjutan yang memberi insentif langsung bagi upaya konservasi, khususnya yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh komunitas adat.

Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmen Indonesia untuk menyamai kontribusi Brasil terhadap TFFF, sebagai wujud nyata solidaritas di antara negara-negara berhutan tropis. Usai sesi pemimpin tersebut, Presiden Lula da Silva menghampiri Utusan Khusus Presiden Indonesia dan menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kehadiran Indonesia.

Dalam suasana hangat penuh persahabatan, Presiden Lula memberikan pelukan erat kepada Hashim dan menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia memiliki seorang sahabat di Brasil.

Indonesia mendorong negara maju dan para mitra global untuk berpartisipasi aktif mendukung TFFF — tidak hanya melalui pendanaan, tetapi juga dengan transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan berbagi pengetahuan, agar hutan tropis dunia dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Komitmen Indonesia terhadap Aksi Iklim dan Transisi Energi Bersih

Dalam pernyataannya di Belem Climate Summit, Utusan Khusus Presiden RI menegaskan bahwa Indonesia datang ke Belem dengan pesan yang jelas: “Indonesia tetap berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional, dan siap bekerja sama dengan semua negara untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius.”

Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen Indonesia di Sidang Umum PBB untuk mencapai net-zero emission paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat, serta menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8%.

Komitmen ini tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, yang menargetkan pengurangan emisi hingga 1,2–1,5 gigaton CO₂ pada tahun 2035. Pilar utama komitmen tersebut adalah program Forestry and Other Land Uses (FoLU) Net Sink 2030, yang menargetkan pengurangan bersih 92–118 juta ton CO₂ pada 2030.

Pemerintah juga terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi terbarukan, biofuel, serta teknologi rendah karbon seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Presiden Prabowo baru-baru ini menetapkan Peraturan Presiden No. 109 tentang Waste-to-Energy dan Perpres No. 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon sebagai instrumen pembiayaan dekarbonisasi nasional.

Indonesia mencatat kemajuan signifikan dalam pengendalian deforestasi, dengan tingkat deforestasi tahunan rata-rata turun 75% sejak 2019, terendah dalam dua dekade terakhir. Indonesia juga berkomitmen memperkuat konservasi keanekaragaman hayati melalui pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat.

Selain hutan daratan, Indonesia menjaga sekitar 17% cadangan karbon biru dunia (setara 3,4 gigaton CO₂) yang penting untuk mitigasi iklim dan ketahanan pesisir.

Keadilan Iklim dan Pengakuan Hutan Adat

Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Presiden Prabowo telah mengumumkan komitmen nasional untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat kepada masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan.

Langkah ini menunjukkan tekad Indonesia untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian integral dari kebijakan iklim dan lingkungan.

Penutup

Indonesia datang ke Belem sebagai mitra konstruktif yang berorientasi pada konsensus. Tema besar konferensi ini, hutan, mineral kritis, pembiayaan, keanekaragaman hayati, dan adaptasi, sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

“Indonesia siap memimpin, bekerja sama, dan berkontribusi untuk membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, dunia di mana tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkas Hashim selaku Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia bidang Iklim dan Energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federasi Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin tersebut menandai penguatan hubungan strategis antara dua negara besar di kawasan tropis yang sama-sama berperan penting dalam poros Global South atau negara-negara Selatan dunia.

Dalam sambutan pembukanya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Lula da Silva serta mengenang pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk saat dirinya berkunjung ke Brasilia dan dalam forum BRICS di Rio de Janeiro.

“Yang Mulia, sekali lagi terima kasih banyak atas kehormatan besar yang Anda berikan dengan berkunjung ke Indonesia. Saya ingat saat Anda menerima saya di Brasilia dalam kunjungan sebelumnya, dan juga saat kita bertemu di forum BRICS di Rio. Jadi saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Anda,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan kesamaan latar belakang antara Indonesia dan Brasil sebagai dua negara berkembang yang sama-sama memiliki kekayaan alam luar biasa, terutama hutan tropis terbesar di dunia.

Dia menyebut Brasil sebagai pemimpin penting bagi negara-negara Selatan dan mitra strategis bagi Indonesia di berbagai bidang.

“Brasil merupakan pemimpin penting dari negara-negara Selatan, dari negara-negara berkembang. Kita memiliki latar belakang yang sama dua negara besar dengan hutan tropis terbesar di dunia,” ucapnya.

Prabowo juga menyinggung keberhasilan Brasil dalam sektor pertanian yang dianggapnya sebagai inspirasi bagi Indonesia. Dengan nada bersahabat, dia mengaku banyak meniru kebijakan sosial yang diterapkan Presiden Lula da Silva, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Brasil sangat kuat dan berhasil di bidang pertanian. Hubungan kita juga berjalan baik, dan secara pribadi, dalam kapasitas saya yang baru ini, saya banyak meniru kebijakan Anda, karena Anda memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Prioritas tertinggi saya juga adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutur Prabowo yang disambut senyum hangat.

Mengakhiri sambutannya, Prabowo kembali menyampaikan ucapan selamat datang serta harapan agar pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kerja sama bilateral di bidang perdagangan, pertanian, lingkungan, dan transisi energi.

“Sekali lagi, selamat datang, dan saya menantikan hasil pertemuan kita hari ini,” pungkas Prabowo.

Sebelumnya, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi saat kunjungan kenegaraan Prabowo pada Juli 2025 lalu. Salah satunya, agar segera menyelesaikan Perjanjian Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Mercosur (IM-CEPA). Mercosur adalah blok perdagangan di Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.

Saat itu, Kepala Negara juga mendorong kerja sama bilateral melalui peran dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dia menambahkan, Indonesia terbuka untuk berdiskusi terkait dengan sektor peternakan, pengembangan agrikultur, serta industri pangan.

Hubungan antara Indonesia dan Brasil memiliki sejarah panjang di dalam hubungan diplomatik yang telah berjalan sejak 1953, kedua negara secara konsisten mempererat kerja sama yang komprehensif di berbagai sektor untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Brasil merupakan mitra strategis Indonesia di kawasan Amerika Latin.

Peningkatan ekspor Indonesia ke Brasil pun sebesar 9,31% pada 2024 yang menjadi salah satu indikator positif dalam kerja sama yang dapat terus dikembangkan ke depan. Indonesia juga berupaya menjalin kerja sama ekonomi komprehensif dengan blok pasar dagang di Amerika Selatan yang dipimpin Brasil.

Setelah pembicaraan bilateral, kedua kepala negara menyampaikan pernyataan pers bersama kepada media, menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama bilateral dan mendorong kemitraan.

Brasil dan Indonesia saat ini juga merupakan anggota aktif dari forum strategis global seperti BRICS, yang menjadi wadah penting dalam kerja sama multilateral negara-negara berkembang.