#30 tag 24jam
Truk Dilarang Melintas saat Lebaran, Begini Respons Pengusaha Besi Baja
Pengusaha besi baja menanggapi kebijakan pembatasan angkutan barang saat arus mudik dan lebaran 2026. [350] url asal
#pembatasan-angkutan-barang #industri-besi-baja #angkutan-lebaran-2026 #pembatasan-truk-lebaran #pengusaha-besi-baja #pembatasan-jalan-tol #pembatasan-jalan-arteri #distribusi-barang-lebaran #pembatasa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 12/02/26 19:30
v/135043/
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) mengaku tak khawatir dengan adanya pembatasan angkutan barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.
Executive Director IISIA Harry Warganegara menyampaikan, pembatasan yang memaksa truk pembawa bahan bangunan, termasuk besi dan baja, dilarang melintas jalan tol dan arteri tersebut, bukanlah masalah besar.
“Ini siklus tahunan yang sudah diprediksi, [berlangsungnya] dua minggu ya [pembatasan]. Pelaku usaha sudah memperhitungkan ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/2/2026).
Harry menuturkan, Hari Raya Idulfitri atau Lebaran yang menjadi libur nasional ini pun memang berdampak pada aktifitas usaha yang secara umum juga menurun. Sehingga pengusaha telah mengambil langkah antisipasi akan hal tersebut.
Terlebih, mayoritas karyawan juga libur pada momen tahunan ini sehingga Harry memandang pembatasan angkutan barang yang akan berlangsung selama 17 hari ini bukanlah kendala genting.
“Iya [Tidak ada kendala yang berarti] kalau menyangkut masa Lebaran,” tambahnya.
Adapun, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026. Termasuk di dalamnya pembatasan angkutan barang.
Pembatasan operasional angkutan barang pada masa angkutan lebaran diberlakukan secara kontinyu mulai tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun jalan nontol atau arteri.
Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.
Distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dengan dua sumbu terkecuali untuk barang - barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen dan kayu.
Sementara pembatasan dilakukan pada ruas tol Riau, Jambi, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.
Kemudian pada jalan arteri, pembatasan berlaku di jalan nasional Sumatra Utara dari batas Provinsi Aceh dan berlanjut di Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah.
Indef: Keterlambatan Impor Scrap ke Industri Logam Ganggu Rantai Pasok di Hilir
Larangan impor scrap pasca-kontaminasi Cesium-137 mengganggu industri logam, memicu kenaikan biaya dan risiko bagi UKM. Indef sarankan manajemen risiko. [306] url asal
#impor-scrap #industri-logam #rantai-pasok #industri-besi-baja #pengecoran-logam #kebijakan-lingkungan #supply-shock #industri-hilir #produsen-baja-daur-ulang #kenaikan-biaya-produksi #harga-baja #indu
(Bisnis.Com - Ekonomi) 21/01/26 11:08
v/109290/
Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor scrap pasca-insiden kontaminasi Cesium-137 dinilai berisiko menimbulkan tekanan besar terhadap industri besi baja, maupun pengecoran logam secara nasional yang selama ini sangat bergantung pada pasokan scrap impor.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan kebijakan tersebut memang didorong oleh pendekatan kehati-hatian lingkungan dan keselamatan publik.
“Namun, kebijakan ini bersifat blunt instrument risiko kesehatan yang spesifik ditangani dengan larangan menyeluruh, sehingga menimbulkan supply shock serius bagi industri,” kata Ariyo kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026)
Ariyo mengingatkan, gangguan pasokan scrap berpotensi langsung memukul sektor hilir, khususnya industri foundry serta produsen baja daur ulang. Kondisi ini dinilai paling berisiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan baku selain scrap impor.
Selain gangguan produksi, pembatasan impor scrap juga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga baja. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat merembet ke sektor konstruksi, manufaktur, hingga proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.
Dari sisi keberlanjutan, Ariyo menilai kebijakan tersebut justru dapat melemahkan daya saing industri hijau nasional.
“Scrap merupakan input utama baja rendah emisi. Jika pasokannya terganggu, industri bisa terdorong kembali menggunakan bahan baku primer yang lebih karbon-intensif,” terangnya.
Dalam hal ini, dia juga menyoroti potensi relokasi industri apabila ketidakpastian pasokan berlangsung lama dan kebijakan dinilai tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu hilangnya investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor logam nasional.
Untuk itu, Ariyo mendorong pemerintah mengalihkan pendekatan dari larangan total menuju manajemen risiko. Menurutnya, impor scrap dapat dibuka kembali secara selektif melalui skemapre-shipment inspection, sertifikasi radiasi di negara asal, serta pemeriksaan acak di pelabuhan domestik.
“Keselamatan publik harus tetap dijaga, tetapi respons kebijakan perlu presisi dan berbasis risiko. Tanpa transisi yang jelas, krisis scrap ini berpotensi berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan industri dan ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)