Bisnis.com, JAKARTA — Dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara (AU) telah melakukan uji coba lepas landas dan pendaratan di Tol Trans Sumatra, Lampung pada Rabu (11/2/2026).

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan dua pesawat tempur yang diuji coba adalah Super Tucano dan F-16.

Adapun, uji coba berlangsung di KM 228 hingga KM 231 jalur Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

"Pertama pesawat Super Tucano, kemudian yang kedua pesawat F-16, dan semuanya dilaporkan dalam kondisi aman. Jadi intinya apa yang kita rencanakan itu berhasil dengan aman dan lancar," ujar Donny kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan uji coba ini bertujuan untuk menguji fungsi Tol Trans Sumatra sebagai landasan pesawat sebagaimana roadmap pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Oleh sebab itu, kata Donny, nantinya jalan tol di Tanah Air yang sesuai kriteria bisa multifungsi sebagai landasan pacu alternatif apabila ada penyerangan.

"Sehingga kalau satu pangkalan diserang kita masih punya alternatif yang cukup banyak. Inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai runway," imbuhnya.

Di samping itu, dia juga menyinggung soal pertahanan di Indonesia menganut sistem semesta. Artinya, tanggung jawab bela negara tidak hanya dipikul oleh TNI.

Menurut Donny, uji coba ini merupakan wujud bela negara masyarakat karena rela untuk menggunakan jalan arteri saat uji coba berlangsung.

"Artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja tidak. Tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. Itu sesuai dengan Pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 45," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan esensi bela negara di era modern tidak lagi sekadar retorika, melainkan aksi nyata yang dimulai dari diri sendiri.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, pada pembukaan kegiatan Aksi Bela Negara Menyongsong 5 Abad Jakarta sebagai Kota Global yang Berbudaya, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Badan Kesbangpol DKI ini mengusung tema "Meningkatkan Ketahanan Pangan Tahun 2026". Dalam arahannya, Akmal Malik menggarisbawahi program strategis Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.

Akmal menekankan ketahanan pangan adalah tantangan global yang harus direspons dengan kesadaran ideologis sejak dini. "Program-program bagus yang sudah digagas oleh Bapak Presiden tidak akan berjalan optimal apabila kita tidak memulai dari diri kita sendiri. Jika bapak dan ibu ingin membela negara, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, mulailah dari rumah dan lingkungan sendiri," tegas Akmal sembari menunjukkan video dokumentasi aksi penanaman bibit mandiri di Gedung Polpum.

Akmal juga memberikan catatan kritis mengenai penurunan jumlah petani muda di Indonesia. Dari lebih dari 26 juta petani, hanya 2,1 juta yang tergolong petani pemula, dan angka ini terus menyusut. Akmal memperingatkan tanpa manpower yang cukup, kedaulatan pangan akan sulit dicapai di masa depan..

Lihat video: Beri Kuliah Umum di UBH, Mahfud: Kesadaran Bela Negara Dukung Pemilu Demokratis



"Di Negara lain di Asia Tenggara, anak-anak didoktrin ideologi untuk cinta terhadap tanam menanam, di sini kita lebih cenderung memberikan anak kita gadget. Mindset ini yang harus kita ubah, kita bentuk rasa cinta pangan sejak usia dini,” ucapnya.

Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesbangpol tanpa menggunakan Dana APBD ini murni bekerja sama dengan sektor swasta (CEOS), Srikandi Tani, pegiat seni, serta pengusaha menengah ke bawah ini direncanakan berlangsung dari 10 hingga 12 Februari 2026. Untuk meningkatkan awareness peserta terhadap ketahanan pangan, dalam kegiatan juga diisi oleh berbagai Bazar, baik Produk UMKM, Karya Seni Batik, hingga pupuk dan bibit tanaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas generasi muda yang berada pada struktur demografi Generasi Z atau Gen Z meyakini kerusakan alam yang terjadi di Indonesia dapat mengancam ketahanan negara. Untuk itu, mereka menyimpulkan bahwa upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia merupakan bentuk nyata dari Program Bela Negara non militer.

Hal ini tertuang dalam survei yang dilakukan Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA) pada 12 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Dijelaskan, 82,3% Gen Z merasa peduli terhadap upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia. Menariknya, 83,7% responden menyatakan siap berkontribusi dan terlibat di dalam upaya pelestarian alam yang berbasiskan budaya.

"Dari perspektif Gen Z ini, saya rasa para pengambil kebijakan harus dapat memprioritaskan upaya perlindungan alam dan budaya sebagai dasar kebijakannya ke depan. Mulai dari kebijakan di sektor politik, hukum, ekonomi, hingga teknologi dan pertahanan negara," ujar Ketua Umum RIMBA, Eko Wiwid dalam keterangan tertulis, Kamis (15/01/2026).

Selain perspektif bela negara non militer, lanjut Eko, upaya perlindungan alam dan budaya Indonesia juga dipilih oleh 84,1% responden sebagai bentuk rasa tanggungjawab (bangga) dan menjadi karakter dari Gen Z.

Bahkan, tak kurang dari 79,3% responden mengaku pernah terlibat langsung di dalam upaya perlindungan alam dan budaya.

"Mereka mengaku sering terlibat jika di lingkungan rumahnya seperti kerja bakti, hingga kampanye pelestarian lingkungan lainnya di media sosial. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang saat ini memungkinkan para Gen Z untuk berekspresi," imbuh Eko.

Adapun survei RIMBA diikuti oleh 434 responden yang berada di 8 kota besar, mencakup: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Bali.

Penelitian ini menggunakan teknik stratified purposive sampling, dengan dipilihnya 8 kota tersebut sebagai dasar stratifikasi untuk mengendalikan komposisi sampel dan menjamin validitas desain penelitian..

Dari Survei RIMBA ini didapati simpulan bahwasannya 84,8 persen responden meyakini upaya pelestarian alam dan budaya Indonesia menjadi bagian dari kepentingan nasional. Eko menambahkan, adanya survei ini bisa memberi gambaran atau potret awal tentang preferensi anak muda Indonesia di dalam upaya perlindungan dan budaya kepada pengambil kebijakan.

KOMPAS.com – Memasuki usia ke-87 pada 2025, Sinar Mas semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa yang adaptif.

Tahun ini menjadi momentum konsolidasi penting seiring transformasi bisnisSinar Mas yang berjalan selaras dengan agenda keberlanjutan dan penguatan karakter sumber daya manusia (SDM) untuk menjawab tantangan masa depan.

Melalui filosofi “Together we go far, fast, towards infinite future”, Sinar Mas menegaskan bahwa kemajuan korporasi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Mulai dari konsolidasi industri telekomunikasi hingga pengembangan energi terbarukan, dari pemberdayaan generasi muda hingga kontribusi terhadap ketahanan nasional, berbagai langkah strategis tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kemajuan sosial berjalan saling menguatkan.

Transformasi digital dan efisiensi konektivitas

Sinar Mas membuka 2025 dengan langkah strategis di sektor telekomunikasi. Pada Januari, merger antara XL Axiata dan Smartfren melahirkan entitas baru bernama XLSmart Telecom Sejahtera.

Konsolidasi ini menghadirkan jaringan yang lebih luas, efisiensi operasional yang lebih baik, serta membuka peluang inovasi yang lebih inklusif.

Merger tersebut tidak hanya menyatukan dua operator, tetapi juga menjadi langkah pemerataan akses digital, khususnya di luar Pulau Jawa.

Dengan kapasitas jaringan yang diperkuat dan dukungan investasi berkelanjutan, XLSmart diproyeksikan menjadi motor percepatan adopsi teknologi 5G dan pengembangan layanan digital berbasis industri 5.0.

Menuju kedaulatan energi terbarukan

Agenda energi bersih semakin menguat pada pertengahan tahun. Pada Juni 2025, Sinar Mas berkolaborasi dengan Trina Solar serta PT PLN Indonesia Power Renewable melalui Trina Mas.

Kolaborasi itu mendorong industrialisasi panel surya di dalam negeri, termasuk penguatan kapasitas produksi dan transfer teknologi guna mendukung pemanfaatan energi matahari skala industri.

Momentum berlanjut pada Agustus ketika pilar usaha Sinar Mas di sektor energi dan infrastruktur, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melalui Dian Solar, mendonasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di Museum & Galeri SBY*Ani, Pacitan, Jawa Timur.

Inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, tetapi juga mendorong efisiensi operasional melalui integrasi sistem pemantauan energi yang lebih modern.

Masih pada bulan yang sama, Dian Swastatika Sentosa (DSS) memperluas portofolio energi hijaunya melalui kerja sama panas bumi dengan First Gen, perusahaan energi terbarukan asal Filipina.

Aliansi itu membuka peluang pemanfaatan teknologi geotermal untuk mendukung target bauran energi bersih nasional.

Rangkaian inisiatif hijau berlanjut pada Oktober saat Sinar Mas berpartisipasi dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center.

Sejumlah pilar usaha Sinar Mas, seperti APP Group, Sinar Mas Agribusiness & Food, serta Sinar Mas Land, memaparkan langkah percepatan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta inovasi industri rendah karbon.

Partisipasi itu menegaskan komitmen Sinar Mas dalam mendukung agenda nasional menuju perekonomian hijau dan berketahanan.

Penguatan SDM melalui bela negara

Selain fokus pada bisnis dan energi, 2025 juga menjadi tahun penguatan komunitas dan karakter SDM. Bagi Sinar Mas, kemajuan bisnis harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia.

Pada Mei 2025, Sinar Mas mendukung program Komponen Cadangan dengan menugaskan karyawan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan dasar militer selama lebih dari satu bulan.

Sebagai wujud kontribusi terhadap pertahanan nasional, hingga November tercatat sebanyak 499 karyawan telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan.

Selain fungsi bela negara, para peserta diharapkan menjadi SDM yang lebih tangguh, adaptif, serta memiliki daya juang tinggi di lingkungan kerja masing-masing.

Memperkuat literasi digital

Upaya penguatan SDM juga dilakukan melalui peningkatan literasi digital. Melalui MyRepublic, Sinar Mas bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan program Roketin Generasi Tunas Digital pada November 2025 dalam rangkaian MyRepublic Rocket Week 2025.

Program tersebut menyasar pelajar, guru, orang tua, serta komunitas pendidikan secara nasional.

Roketin Generasi Tunas Digital dirancang untuk membekali generasi muda agar mampu menggunakan internet secara aman, produktif, dan bertanggung jawab.

Materi program mencakup literasi dasar internet, keamanan digital, hingga pemahaman etika bermedia digital.

Menutup 2025 dengan rangkaian inisiatif bisnis dan sosial, Sinar Mas menunjukkan bahwa transformasi tidak semata diukur dari inovasi teknologi, tetapi juga dari kemampuan berkolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Bertepatan dengan Hari Bela Negara, ormas Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia (GBN MI) resmi dilantik di Kementerian Pertahanan. Pelantikan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara elemen masyarakat sipil dan pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan menumbuhkan semangat bela negara , nasionalisme, dan pembangunan nasional.

Laksma TNI (Purn) M Faisal Manaf resmi dilantik sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Nasional GBN MI. Ia dilantik bersama jajaran pengurus lainnya yang akan menjalankan program organisasi secara terstruktur dan berkelanjutan di tingkat nasional maupun provinsi. Pelantikan dilakukan Laksamana TNI (Purn) Sumardjono selaku Ketua Dewan Pembina Gerbang Indonesia, dengan turut melantik Sekjen M Hanif Adriansyah dan Bendahara Umum GBN MI Ida Laniari.

Dalam struktur kepengurusan nasional, GBN MI di bawah Komando Faisal Manaf diharapkan mampu menjadi wadah strategis yang menjembatani nilai-nilai bela negara dengan peran aktif masyarakat dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan awal dari perjuangan dan gerakan kolektif yang berkelanjutan yang akan di deklarasikan dan dilantik segera di seluruh provinsi di Indonesia.

Melalui sinergi dengan Kementerian Pertahanan, GBN MI akan fokus pada program-program edukasi bela negara, penguatan wawasan kebangsaan, pemberdayaan pemuda, serta kontribusi sosial yang selaras dengan agenda pembangunan nasional . ”GBN MI hadir sebagai mitra strategis Kementerian Pertahanan untuk memperkuat kesadaran bela negara melalui aksi nyata, kolaborasi lintas sektor, dan pembangunan karakter kebangsaan yang berkelanjutan,” kata Faisal Manaf.

GBN MI mengusung visi sebagai gerakan nasional yang berperan aktif dalam menumbuhkan semangat bela negara dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Caranya melalui penguatan nilai kebangsaan, kolaborasi strategis dengan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Juga keterlibatan aktif masyarakat dan mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam program bela negara yang adaptif terhadap tantangan zaman generasi muda. Organisasi ini berkomitmen mendukung ketahanan nasional dan pembangunan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan.

Kementerian Pertahanan menyambut baik kehadiran dan terbentuknya GMN MI sebagai inisiatif yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di seluruh lapisan masyarakat. GBN MI atau yang disebut Gerbang Indonesia memiliki peran strategis memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.

Susunan Dewan Pimpinan Nasional Gerbang Indonesia Masa Bakti 2025 – 2030:

Dewan Pembina

Ketua: Laksamana. TNI (Purn) Sumardjono.

Anggota:

1. Letjen TNI (purn) Ediwan Prabowo

3. Laksda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo, dr.g., Sp.(BM)., FICD., FICCDE

4. Irjen Pol (Purn) Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, S.H., M.H

5. Rosmainitasari SE. Ak.

Dewan Penasehat:

Ketua: Dr.Tr. Agun Gunandjar Sudarsah, Bc.IP., M.SI.

Anggota:

1. Laksma TNI (Purn) Iswan Sutiswan, S.E., M.Pd

2. Hj. Sari Suryanti. S Tr. Par

3. Roosdinal Ramdhani Salim. BA.,MBA.

4. Hendra Sumiarsa, M.M., CMMA,CIPM

5. Laksda TNI (purn) Rachmat Hartoyo

Dewan Pakar

Ketua: Brigjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Muh Elia Wasono Mastoko, SH., MM., Adv.

Anggota

1. Mayor Jenderal TNI (purn.) Dadang Hendrayudha

2. Prof. Dr. Drs. Agung Ngurah Agung, SH., MH., CLA.

3. Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.

4. Dr. Ir. Dede Farhan Aulawi, SE., MM., CHT.

5. Dr. Robintan Sulaiman.SH,MH, MH, MM,CLA.,

6. Dr. dr. Achdiat Agoes

Staf Khusus

Ketua: Dr. Endang Purwaningsih, M.Si.

Anggota

1. Ir. Nilam CT Milani, MSI.

2. Drs. I Wayan Eka Sundawan, M.Si.

3. Iqbal Themi, S.I.P., M.I.P

Pimpinan Nasional

Ketua Umum: Laksma TNI (purn) Dr. Faisal Manaf, SE., MM., MCDO.

Wakil Ketua Umum

1. Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) : Sunan Kalijaga, S.H

2. Bidang Pembangunan : Muhammad Alianur, SE.,M.B,A

3. Bidang Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan : Yon Taufik Hidayat, S.H, S.E., M.M

4. Bidang Kesejahteraan Sosial: Shalimar Anwar Sani, S.E.,M.Sc.

5. Bidang Kepemudaan & Olahraga : Husnul Jamil., M.I.KOM., M.I.P., M.H.

Sekretaris Jenderal : Muhammad Hanif Adriansyah Alamsyah, S.E.,M.M

Wakil Sekretaris Jenderal

1. Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN): Letkol (K) (purn) Retno Sutrisny, EWB., S.E.,

2. Bidang Pembangunan : Aulia Yusuf, S.I.A.

3. Bidang Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan: Ervano Laras Wijanarko, S.E

4. Bidang Kesejahteraan Sosial: Andrew Gustaviano, S.T.

5. Bidang Kepemudaan & Olahraga : Jiki Ujung

Bendahara Umum : Ida Laniari, SE.

Wakil Bendahara Umum

1. Bidang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN): Yuni Indriani, SE.

2. Bidang Pembangunan: dr.Reno Yonora

3. Bidang Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan : Hendrico Septiano Febrianto

4. Bidang Kesejahteraan Sosial: Ikhsan Akbar, S.E

5. Bidang Kepemudaan & Olahraga : Muhammad Hafizh

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terlibat dalam inisiatif BUMN Peduli sebagai wadah koordinasi dan sinergi kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam merespons situasi darurat secara terintegrasi, yang dilaksanakan oleh Danantara Indonesia bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Melalui program ini, BUMN mengerahkan relawan lintas sektor, dukungan logistik, serta sumber daya operasional berupa 1.066 relawan serta dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan dikerahkan untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak, dengan Aceh sebagai salah satu prioritas penyaluran awal.

Apel pelepasan relawan dan armada bantuan diadakan di Medan dengan dipimpin oleh Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan BP BUMN, Dony Oskaria, sebagai bagian dari konsolidasi dukungan Keluarga Besar BUMN di wilayah Sumatra. Pelaksanaan apel yang bertepatan dengan Hari Bela Negara, dimaknai sebagai wujud kehadiran negara dalam konteks kemanusiaan.

Dalam arahannya, Dony Oskaria menegaskan bahwa peran BUMN dalam situasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan sebagai perusahaan milik negara.

"BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara," ujar Dony Oskaria.

Penyaluran bantuan tahap awal ini diprioritaskan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sementara itu, pemantauan dan kesiapsiagaan BUMN di wilayah terdampak lainnya tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.

Adapun bantuan yang disalurkan mencakup pakaian layak pakai, perlengkapan bayi dan anak-anak termasuk susu bayi, popok, serta kebutuhan gizi dasar; air bersih untuk kebutuhan sehari-hari; sembilan bahan pokok; obat obatan; hingga tenda komunal, selimut, alat salat.

Seluruh bantuan akan terus disalurkan dengan mengedepankan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, agar penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

Dony Oskaria juga menyampaikan apresiasi kepada para relawan dan insan BUMN yang terlibat langsung dalam penanganan bencana, serta kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang memastikan layanan dasar tetap berjalan di wilayah terdampak.

"Saya merasa bangga melihat lebih dari seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak," ujarnya.Sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana, Danantara Indonesia dan BP BUMN juga mempersiapkan dukungan lanjutan berupa pembangunan sekitar 15 ribu unit Huntara (hunian sementara) di sejumlah lokasi terdampak bencana, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelayakan huni, serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengerahkan 1.066 relawan serta dukungan 109 armada truk pembawa bantuan kemanusiaan.

Ini untuk mendukung penanganan tanggap darurat dan pemulihan bencana di sejumlah wilayah terdampak. Aceh jadi salah satu prioritas penyaluran awal bantuan ini.

Apel pelepasan relawan dan armada bantuan tersebut dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, dipimpin Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif BUMN Peduli. Melalui program ini, BUMN mengerahkan relawan lintas sektor, dukungan logistik, serta sumber daya operasional untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pelaksanaan apel pelepasan relawan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Bela Negara, yang dimaknai sebagai wujud kehadiran negara dalam konteks kemanusiaan.

Dony Oskaria mengatakan peran BUMN dalam situasi bencana merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan sebagai perusahaan milik negara.

"BUMN milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali rakyat membutuhkan, kehadiran kami bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan bahwa kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara," kata Dony.

Penyaluran bantuan tahap awal diprioritaskan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sementara itu, pemantauan dan kesiapsiagaan BUMN di wilayah terdampak lainnya tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan.

Bantuan yang disalurkan mencakup pakaian layak pakai, perlengkapan bayi dan anak-anak termasuk susu bayi, popok, serta kebutuhan gizi dasar.

Kebutuhan dasar yang disalurkan seperti air bersih, sembilan bahan pokok, obat-obatan, tenda komunal, selimut, alat salat, dan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan.

Sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana, Danantara Indonesia dan BP BUMN juga mempersiapkan dukungan lanjutan berupa pembangunan sekitar 15.000 unit huntara (hunian sementara) di sejumlah lokasi terdampak bencana.

Pembangunan huntara tersebut akan dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelayakan huni, serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Saya merasa bangga melihat lebih dari seribu karyawan BUMN yang bersedia turun langsung sebagai relawan untuk membantu masyarakat terdampak. Di saat yang sama, saya mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BUMN yang terus memastikan layanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat di wilayah terdampak," kata Dony.

Seluruh bantuan akan terus disalurkan dengan mengedepankan koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, agar penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

Bisnis.com - JAKARTA – Pada 19 Desember, Indonesia selalu memperingati Hari Bela Negara sebagai pengingat komitmen bersama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Pada 2025, peringatan ini memasuki usia ke-77 dan digelar serentak di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Bela Negara berakar dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Momentum ini merujuk pada Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada 19 Desember 1948.

Pembentukan PDRI menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan Republik Indonesia setelah ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda dalam Agresi Militer II.

Pada masa itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Namun, melalui pembentukan PDRI, dunia internasional tetap melihat bahwa Republik Indonesia masih berdiri dan pemerintahan tetap berjalan.

Peristiwa bersejarah inilah yang menjadi simbol keteguhan dan semangat bela negara, sehingga kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Seiring perkembangan zaman, makna bela negara tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik melawan penjajah. Dalam konteks kekinian, konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di persilangan dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sebagai jalur perlintasan strategis dunia. Kondisi tersebut membawa peluang sekaligus tantangan, terutama di tengah dinamika global, regional, dan nasional yang terus berubah.

Berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara pun semakin kompleks, mulai dari ancaman militer, nonmiliter, hingga hibrida, seperti serangan siber, disinformasi, radikalisme, hingga gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, bela negara dipandang sebagai karakter mental yang harus dimiliki setiap warga negara agar adaptif dan memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Pertahanan, Jumat (19/12/2025) dalam peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun 2025, pemerintah mengusung tema yang menekankan penguatan kesadaran bela negara sebagai sikap, perilaku, dan tindakan nyata seluruh warga negara.

Bela negara dimaknai sebagai tekad dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya bela negara merupakan kewajiban dasar sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara. Pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan semangat rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut diwujudkan tidak hanya melalui peran pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui kontribusi di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, serta penguatan persatuan nasional.

Peringatan Hari Bela Negara juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Dalam regulasi tersebut, Hari Bela Negara ditetapkan sebagai salah satu program Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RANBN) yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, serta Polri setiap tahun.

Dalam rangka pelaksanaan HBN ke-77 tahun 2025, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan berperan sebagai leading sector. Kementerian Pertahanan telah menyiapkan panduan peringatan Hari Bela Negara sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar dapat berlangsung secara serentak, massif, dan sinergis di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui peringatan Hari Bela Negara, pemerintah berharap nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman dapat terus tertanam kuat dalam diri setiap warga negara.

Momentum 19 Desember menjadi pengingat bahwa bela negara adalah tanggung jawab bersama, yang relevan sepanjang masa demi menjaga Indonesia tetap berdaulat, utuh, dan bermartabat di tengah dinamika global.

Anang Puji Utama

Dosen Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan

BELA negara yang merupakan sikap dan perilaku warga negara untuk mendukung keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut dijiwai oleh kecintaan kepada negara. Kesadaran bela negara merupakan fondasi utama yang diperlukan oleh negara untuk mempertahankan eksistensinya. Bela negara sebagai mekanisme pertahanan untuk memastikan dan menjamin negara tetap bediri kokoh dan tegak menghadapi berbagai tantangan.

Selain menjamin eksistensi negara, bela negara juga memiliki peran penting untuk mewujudkan pencapaian tujuan negara. Dalam konteks nasional, bela negara diarahkan pada sikap dan perilaku baik individu maupun kolektif yang mampu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sedangkan dalam konteks global, bela negara diejawantahkan dengan dukungan terhadap perdamaian global. Pencapaian tujuan negara dalam konsep bela negara ini dilakukan melalui upaya pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tantangan Kontemporer Bela Negara

Dinamika masyarakat yang berkembang pesat saat ini baik di tingkat global maupun nasional memberikan tantangan yang sangat dinamis. Kehidupan masyarakat yang semakin modern menyadarkan bahwa tantangan eksistensi negara tidak hanya tantangan atau ancaman dari dimensi militer (tradisional) baik dari luar maupun dari dalam.

Serangan yang mengancam eksistensi negara lebih didominasi dengan ancaman yang berdimensi nonmiliter (nontradisional). Terlebih lagi dalam kondisi kehidupan masyarakat teknokultur saat ini. Masyarakat dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi dapat berinteraksi dan menjalankan segala aktivitasnya dengan mudah. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berinteraksi dengan dunia luar.

Kondisi masyarakat di era teknokultur ini sangat memudahkan, namun di sisi lain juga menjadi tantangan dalam membangun pertahanan negara yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pelaksanaan bela negara yang merupakan jantung dari pertahanan negara dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer. Di antaranya disinformasi dan hoaks pada ruang digital, radikalisme dan intoleransi, ketergantungan pada teknologi asing dan ancaman siber, dan ancaman ketahanan ekonomi dan kemandirian nasional.

Selain itu, ancaman juga menyasar pada sendi-sendi utama bela negara yaitu melemahnya literasi kebangsaan dan degradasi nilai-nilai kebangsaan. Kesadaran bela negara direkatkan dengan adanya nilai-nilai kebangsaan yang dipegang teguh oleh warga negara. Namun tantangan interaksi pada aspek ideologi dan budaya global dapat melunturkan nilai-nilai kebangsaan.

Interaksi global tersebut, bukan untuk ditutup atau dihindari, akan tetapi menjadi tantangan untuk mempertebal semangat kebangsaan guna menumbuhkan kesadaran bela negara pada diri individu warga negara.

Pergeseran Ancaman Menuntut Pergeseran Pendekatan

Bela negara harus berjalan seiring dengan dinamika pergeseran ancaman eksistensi bangsa yang tidak lagi didominasi pada ancaman fisik namun juga pada ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Bela negara tidak lagi semata-mata identik dengan pendekatan militerisme atau fisik, namun mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Pergeseran ini menuntut pergeseran pendekatan bela negara dengan menitikberatkan pada kontribusi lapisan warga negara sesuai dengan peran dan profesinya.

Perluasan cakupan bela negara ini menuntut pemahaman atas bela negara yang juga harus semakin luas. Kelemahan pemahaman bela negara saat ini berada pada lingkup yang sempit dan formalistik. Peningkatan pemahaman atas bela negara perlu disesuaikan dengan perkembangan karakter generasi saat ini.

Interaksi secara global yang menumbuhkan daya kritis warga negara memiliki konsekuensi bahwa sendi-sendi utama bela negara seperti literasi ideologi berupa nilai-nilai Pancasila dan literasi kebangsaan dihadapkan pada ideologi dan tren global. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan pada pendekatan bela negara untuk menekankan pada pandekatan yang lebih dialogis, kontekstual, dan relevan dengan realitas generasi muda, bukan sekadar indoktrinatif.

Kerangka pengaturan tentang bela negara di Indonesia telah memberikan fondasi hukum yang kuat tentang bela negara. Bela negara memiliki dasar konstitusional yang jelas dalam UUD 1945 serta didukung oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah. Fondasi hukum tersebut memberikan legitimasi kuat bagi negara untuk mengintegrasikan bela negara ke dalam pendidikan, birokrasi, dan kebijakan publik.

Strategi Penguatan Bela Negara Nonmiliter

Perubahan kondisi masyarakat dan pergeseran ancaman atas eksistensi negara menuntut pemahaman kritis bahwa membela negara bukan hanya soal simbol dan retorika, tetapi praktik nyata dalam berpikir, bersikap, dan bertindak secara bertanggung jawab di tengah kompleksitas zaman.

Pemamahan tersebut memerlukan upaya perubahan atau rekonseptualisasi pendekatan dalam menumbuhkan dan mempertahankan kesadaran bela negara, terutama bagi generasi muda saat ini. Penguatan bela negara ke depan menuntut pendekatan yang inklusif, kritis, dan berorientasi pada keadilan sosial agar tidak berhenti pada simbolisme semata.

Penguatan kesadaran bela negara memerlukan penguatan bela negara nonmiliter. Penguatan ini sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat yang tumbuh dengan daya kritis tinggi serta kepedulian pada dimensi keadilan sosial yang juga tinggi.

Lingkup bela negara nonmiliter dapat diperluas dengan cakupan pada aspek ketahanan siber, bencana, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, kemandirian nasional, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan sebagainya. Perluasan lingkup ini membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat sesuai profesi dan kompetensi masing-masing.

Selain itu, pendekatan bela negara harus dikaitkan langsung dengan upaya mengurangi ketimpangan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui sinkronisasi program bela negara dengan kebijakan ekonomi nasional, UMKM, inovasi lokal, ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Untuk memperkuat perwujudan bela negara nonmiliter tersebut negara juga perlu melakukan serangkaian kebijakan yang memberikan pengakuan atas kontribusi sosial dan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu bentuk bela negara.

Perluasan cakupan pendekatan bela negara nonmiliter ini sejalan dengan konsepsi bela negara yang tidak hanya mempertahankan eksistensi negara semata namun juga sebagai upaya pencapaian tujuan negara. Realisasinya memerlukan kontribusi seluruh elemen bangsa.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) mengukuhkan pengurus Pergerakan Mahasiswa Moderasi Beragama dan Bela Negara (PMMBN) periode 2025–2027. Wadah kaderisasi mahasiswa Perguruan Tinggi Umum (PTU) ini untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan semangat bela negara di kalangan generasi muda.

Acara pengukuhan yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri langsung Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Kamaruddin Amin dan Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir, beserta jajaran pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Ditjen Pendis.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan moderasi beragama merupakan kebutuhan fundamental dan eksistensial bagi bangsa Indonesia yang majemuk.

“Moderasi beragama adalah keniscayaan bagi bangsa yang plural dan beragam seperti Indonesia. Tantangan kita bukan menyatukan perbedaan, melainkan mengelola keragaman agar menjadi kekuatan,” tegasnya, Kamis (30/10/2025).

Kamaruddin menekankan keberagaman Indonesia harus dikelola melalui instrumen agama yang membawa manfaat, bukan konflik. Kamaruddin mengutip Surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai landasan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa pun, termasuk yang berbeda keyakinan.

“Dalam konteks berbangsa, tidak ada mayoritas dan minoritas konstitusional. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama,” ujarnya.

Kamaruddin juga menegaskan, beragama seharusnya membawa kemaslahatan dan mendorong kemajuan. “Beragama harus mendatangkan manfaat bagi sesama (khairunnas anfa’uhum linnas), harus cerdas, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman,” katanya.

Kamaruddin menyebut tiga kunci kesuksesan alumni, prestasi akademik cukup (tidak harus terbaik),membangun jaringan (networking) yang luas, dan kemampuan komunikasi interpersonal yang baik.

“Organisasi seperti PMMBN adalah instrumen penting untuk membangun jaringan dan memperluas potensi di masa depan. Relasi dan komunikasi interpersonal sering kali lebih menentukan daripada nilai akademik semata,” ungkapnya.

Kamaruddin juga menyebut refleksi menarik tentang pentingnya integritas personal. “Faktor keempat yang ditemukan adalah: mereka yang sukses cenderung memiliki rumah tangga yang stabil. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan pribadi sering berbanding lurus dengan tanggung jawab dan amanah dalam kehidupan keluarga,” jelasnya.

Direktur Pendidikan Agama Islam M. Munir menjelaskan gerakan PMMBN lahir dari semangat aktivisme mahasiswa PTU yang peduli terhadap isu intoleransi dan radikalisme.

“Gerakan ini berawal dari 2022 ketika kami masih di Subdit Pendidikan Tinggi Umum. Kami menginisiasi forum diskusi dengan 16 kampus di Surabaya. Dari sana muncul ide untuk membentuk organisasi mahasiswa yang moderat dan nasionalis,” jelasnya.

Munir menuturkan, organisasi ini kini telah berkembang pesat dan menaungi lebih dari 225 Perguruan Tinggi Umum di seluruh Indonesia. “Anak-anak muda ini adalah calon pemimpin bangsa. Mereka ingin melepaskan baju-baju formalitas organisasi kampus dan menyatu dalam PMMBN sebagai gerakan kebangsaan yang baru,” tuturnya.

Munir menambahkan, inisiatif pembentukan PMMBN juga merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang menegaskan peran Kementerian Agama dalam memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan di lingkungan pendidikan tinggi.

Munir menyampaikan rasa bangga kepada seluruh pengurus terpilih, khususnya kepada Derida Ahmad Bilhaq (UNESA) yang terpilih sebagai Ketua Umum PMMBN periode 2025–2027 melalui proses voting dari 22 pimpinan wilayah.

“Kongres berlangsung hingga dini hari, dan terpilihlah Saudara Derida sebagai Ketua Umum. Semoga menjadi awal gerakan besar mahasiswa yang berjiwa moderat dan cinta tanah air,” ujarnya.

Kamaruddin dalam penutupnya berharap agar PMMBN menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menemukan versi terbaik diri mereka—mahasiswa yang berilmu, berkarakter, dan membawa manfaat bagi bangsa.

“Saya percaya, anak-anak muda ini adalah masa depan Indonesia. Jadikan organisasi ini kendaraan untuk menebar manfaat dan memperkuat moderasi beragama serta bela negara,” katanya.

PT Surveyor Indonesia (PTSI) mempertegas komitmennya dalam membangun karakter insan perusahaan yang tangguh, berintegritas, dan berjiwa nasionalis melalui penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara bertema "Leadership yang Menginspirasi, Melayani, dan Bertumbuh" di Aula Bela Negara, Bogor.

Kegiatan yang digelar dengan dukungan penuh Kementerian Pertahanan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPSDM) tersebut diikuti 95 peserta dari kantor pusat dan cabang di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, hadir sebagai narasumber utama dengan membawakan materi "Menjadi Pemimpin dari Dalam." Ia menekankan bahwa kepemimpinan sejati berawal dari kesadaran diri, bukan semata dari jabatan atau kekuasaan.

"Pemimpin bukanlah orang yang memiliki posisi tertinggi, melainkan orang yang membuat orang lain bertumbuh. Leadership dimulai dari tanggung jawab kecil yang kita ambil setiap hari," ujar Sandry dikutip Selasa (14/10).

Pelatihan ini menyoroti tiga pilar utama kepemimpinan, yakni purpose, integrity, dan empathy. Ketiganya diyakini sebagai fondasi insan Surveyor Indonesia untuk memimpin dengan hati, berpikir strategis, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Sandry juga menegaskan bahwa semangat Bela Negara tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian fisik, melainkan melalui sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas.

"Kita tidak hanya mengejar KPI, tetapi sedang membangun karakter dan reputasi. Kepemimpinan sejati dimulai dari diri sendiri , datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, dan menumbuhkan kepercayaan," tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (Ses BPSDM Han Kemhan) Yuniar bersama jajaran Kapusdiklat Bahasa dan Kapusdiklat Teknologi Fungsional Pertahanan.

Kehadiran jajaran Kemhan menjadi wujud kolaborasi strategis antara BUMN dan pemerintah dalam memperkuat semangat kebangsaan di lingkungan kerja.

Melalui kegiatan ini, PT Surveyor Indonesia menegaskan bahwa nilai-nilai Bela Negara, seperti integritas, disiplin, empati, dan pelayanan merupakan bagian integral dari budaya perusahaan.

"Kita mungkin tidak bisa memilih menjadi pemimpin besar, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi manusia yang memberi pengaruh baik," tutup Sandry Pasambuna.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PT Surveyor Indonesia mempertegas perannya sebagai The Guardian of Assurance dalam membangun sumber daya manusia unggul yang berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- PT Surveyor Indonesia (PTSI) menegaskan komitmennya membangun karakter insan perusahaan yang tangguh, berintegritas, dan berjiwa nasionalis melalui Pelatihan Bela Negara bertema “Leadership yang Menginspirasi, Melayani, dan Bertumbuh” di Aula Bela Negara, Bogor.

Kegiatan ini diikuti 95 peserta dari kantor pusat dan cabang di seluruh Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPSDM) Kementerian Pertahanan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Ir Sandry Pasambuna, ST. MT hadir sebagai narasumber utama dengan membawakan materi bertajuk “Menjadi Pemimpin dari Dalam.”

Dalam paparannya, ia menekankan kepemimpinan sejati berawal dari kesadaran diri, bukan dari kekuasaan atau jabatan.

“Pemimpin bukanlah orang yang memiliki posisi tertinggi, melainkan orang yang membuat orang lain bertumbuh. Leadership dimulai dari tanggung jawab kecil yang kita ambil setiap hari,” ujarnya dalam keterangan Selasa (14/10/2025).

Pelatihan ini menyoroti tiga pilar utama kepemimpinan, yaitu purpose, integrity, dan empathy yang menjadi fondasi bagi insan Surveyor Indonesia untuk memimpin dengan hati, berpikir strategis, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Sandry juga menegaskan, semangat Bela Negara tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian fisik, melainkan melalui sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas.

“Kita tidak hanya mengejar KPI, tetapi sedang membangun karakter dan reputasi. Kepemimpinan sejati dimulai dari diri sendiri , datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, dan menumbuhkan kepercayaan,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (Ses BPSDM Han Kemhan) Kementerian Pertahanan Dr Yuniar, SS., SH, M.Def Stud, selaku Kepala BPSDM Kementerian Pertahanan, bersama jajaran Kapusdiklat Bahasa dan Kapusdiklat Teknologi Fungsional Pertahanan.

Kehadiran jajaran Kemhan menjadi wujud kolaborasi strategis antara BUMN dan pemerintah dalam memperkuat semangat kebangsaan di lingkungan kerja.

Melalui kegiatan ini, PT Surveyor Indonesia menegaskan bahwa nilai-nilai Bela Negara, seperti integritas, disiplin, empati, dan pelayanan merupakan bagian integral dari budaya perusahaan.

“Kita mungkin tidak bisa memilih menjadi pemimpin besar, tetapi kita bisa memilih untuk menjadi manusia yang memberi pengaruh baik,” tutup Sandry Pasambuna.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, PT Surveyor Indonesia mempertegas perannya sebagai The Guardian of Assurance dalam membangun sumber daya manusia unggul yang berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi bangsa.