Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada industri baja nasional. Pasokan bahan baku PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) diketahui tertahan di jalur pelayaran internasional tersebut.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengungkapkan sekitar 300.000 ton bahan baku baja perseroan saat ini terdampak gangguan distribusi di jalur tersebut.

“Bahan baku kami masih impor dan ada 300.000 ton [bahan baku] kami masih bermasalah di Selat Hormuz,” ungkapnya dalam Coffee Morning with CEO di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Akbar menjelaskan Krakatau Steel seharusnya mampu memproduksi hingga 3 juta ton baja per tahun jika merujuk pada kapasitas terpasang. Namun, realisasi produksi masih terkendala pasokan bahan baku, sehingga target operasional domestik baru berada di kisaran 1,2 juta ton per tahun.

“Volumenya, seharusnya bisa mencapai tiga juta ton, cuma kami harus introspeksi mengenai bahan baku,” sebutnya.

Pengamat kebijakan industri dan Founder SMInsights Widodo Setiadharmaji mengatakan konflik di kawasan Iran memberikan dampak berlapis terhadap industri baja global, termasuk Indonesia.

Dia menerangkan konflik tersebut mengganggu pasokan baja global, lantaran Iran merupakan salah satu produsen utama bahan baku baja dunia yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 13 juta ton per tahun. Namun, kerusakan fasilitas produksi akibat serangan membuat kapasitas tersebut berpotensi hilang dalam jangka waktu panjang.

“Jadi disruption ini akan sangat mengganggu bahan baku yang tentu mengakibatkan pasokannya ketat dan harganya akan meningkat,” jelasnya.

Selain itu, risiko pelayaran akibat potensi blokade di Selat Hormuz yang mendorong kenaikan premi asuransi maritim global. Bahkan jalur yang tidak langsung melewati Hormuz pun ikut terdampak. Alhasil, biaya energi seperti minyak dan batu bara, yang merupakan komponen penting industri baja, ikut naik, dan berdampak terhadap biaya produksi.

Dia menambahkan tekanan dari sisi pasokan dan logistik telah mendorong kenaikan harga berbagai komoditas baja, mulai dari iron ore, batu bara kokas, hingga produk semi-finished seperti slab.

Kondisi tersebut berpotensi memperberat beban industri baja nasional, terutama bagi perusahaan yang masih mengandalkan bahan baku impor. Selain menghadapi kenaikan harga, pelaku industri juga harus menanggung ketidakpastian pasokan akibat gangguan geopolitik.

Lebih lanjut, Widodo menerangkan, dampak berikutnya akibat konflik geopolitik ini adalah sentimen pasar. “Sentimen pasar ini juga akan mendukung kenaikan harga baja. Secara umum harga baja memang akan naik dan diprediksi mungkin akan naik sampai dengan tahun 2027,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor scrap pasca-insiden kontaminasi Cesium-137 dinilai berisiko menimbulkan tekanan besar terhadap industri besi baja, maupun pengecoran logam secara nasional yang selama ini sangat bergantung pada pasokan scrap impor.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan kebijakan tersebut memang didorong oleh pendekatan kehati-hatian lingkungan dan keselamatan publik.

“Namun, kebijakan ini bersifat blunt instrument risiko kesehatan yang spesifik ditangani dengan larangan menyeluruh, sehingga menimbulkan supply shock serius bagi industri,” kata Ariyo kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026)

Ariyo mengingatkan, gangguan pasokan scrap berpotensi langsung memukul sektor hilir, khususnya industri foundry serta produsen baja daur ulang. Kondisi ini dinilai paling berisiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan baku selain scrap impor.

Selain gangguan produksi, pembatasan impor scrap juga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga baja. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat merembet ke sektor konstruksi, manufaktur, hingga proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.

Dari sisi keberlanjutan, Ariyo menilai kebijakan tersebut justru dapat melemahkan daya saing industri hijau nasional.

“Scrap merupakan input utama baja rendah emisi. Jika pasokannya terganggu, industri bisa terdorong kembali menggunakan bahan baku primer yang lebih karbon-intensif,” terangnya.

Dalam hal ini, dia juga menyoroti potensi relokasi industri apabila ketidakpastian pasokan berlangsung lama dan kebijakan dinilai tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu hilangnya investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor logam nasional.

Untuk itu, Ariyo mendorong pemerintah mengalihkan pendekatan dari larangan total menuju manajemen risiko. Menurutnya, impor scrap dapat dibuka kembali secara selektif melalui skemapre-shipment inspection, sertifikasi radiasi di negara asal, serta pemeriksaan acak di pelabuhan domestik.

“Keselamatan publik harus tetap dijaga, tetapi respons kebijakan perlu presisi dan berbasis risiko. Tanpa transisi yang jelas, krisis scrap ini berpotensi berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan industri dan ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Perusahaan produsen rolling mill plat baja, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (GDST) mencatatkan penurunan kinerja hingga kuartal III/2025, seiring dengan melemahnya harga baja global.

Meski begitu, perseroan menargetkan peningkatan volume ekspor serta optimalisasi pabrik Plate Mill 2 sebagai strategi untuk memperbaiki capaian pada 2026 mendatang.

Direktur GDST Hadi Sutjipto menjelaskan bahwa perseroan membukukan laba dan penghasilan komprehensif sebesar Rp64,84 miliar hingga 30 September 2025 (unaudited), yang tercatat turun 4,93% year-on-year (yoy), bila dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu senilai Rp68,20 miliar.

Penjualan bersih juga tercatat menurun 13,42% yoy menjadi Rp1,79 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp2,06 triliun per September 2024. Hadi menjelaskan, penurunan kinerja tersebut dipicu oleh koreksi harga baja internasional.

“Secara kuantitas produksi sebenarnya meningkat. Namun, penurunan harga global sangat dominan karena Indonesia bukan price leader, melainkan price follower dari pasar baja internasional, khususnya terhadap China,” ujar Hadi, Jumat (7/11/2025).

Meski angka penjualan domestik tercatat turun menjadi Rp1,68 triliun, Hadi menjelaskan bahwa penjualan ekspor justru meningkat signifikan.

Hingga September 2025, nilai transaksi ekspor tercatat mencapai Rp110,89 miliar, naik hampir 3,4 kali lipat bila dibandingkan Rp32,35 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kontribusi ekspor terhadap total penjualan naik dari 1,57% pada kuartal III/2024 menjadi 6,20% pada kuartal III/2025.

Hadi juga menjelaskan, pada Agustus dan Oktober 2025, GDST berhasil membukukan ekspor, masing-masing 8.000 ton ke Filipina dan 11.000 ton ke Korea Selatan. Sementara itu, realisasi ekspor sebanyak 13.000 ton pada 30 Oktober lalu belum tercatat dalam laporan per September 2025 sehingga angka kinerja berpotensi meningkat pada laporan tahunan.

“Jika ekspor Oktober masuk ke laporan akhir tahun, kinerja kemungkinan akan naik signifikan. Kami cukup optimistis target penjualan tahun ini dapat dikejar,” tegasnya.

Dari sisi target yang dipatok pada 2025, Hadi menjelaskan bahwa perseroan menargetkan penjualan pada akhir 2025 mencapai Rp2,4 triliun, dengan proyeksi laba bersih sekitar 4% dari penjualan atau setara Rp96 miliar. Margin diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2024, yang mencapai 9% akibat penurunan harga jual dan penguatan dolar AS.

"Untuk 2026, perseroan akan berfokus pada penguatan pasar ekspor dan peningkatan pemanfaatan Plate Mill 2, terutama untuk produksi baja lembaran berukuran lebar di atas 2,5 meter, yang banyak digunakan untuk pembuatan kapal dan tangki bertekanan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri baja konstruksi nasional semakin resah menghadapi derasnya arus produk impor dari China dan Vietnam yang membanjiri pasar domestik.

Kondisi ini dinilai telah menekan kinerja industri baja dalam negeri yang tengah berjuang menjaga keberlanjutan produksi di tengah harga baja global yang fluktuatif.

Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengatakan, masifnya impor baja dari kedua negara tersebut telah menciptakan distorsi pasar dan menurunkan daya saing produsen lokal.

Menurutnya, produk baja impor dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya produksi wajar sehingga memicu praktik predatory pricing di pasar domestik.

“Praktik ini telah menyebabkan distorsi pasar, menekan utilisasi pabrik domestik, mengganggu rantai nilai industri baja nasional, dan berpotensi menghapus kapasitas produksi strategis dalam negeri,” ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (23/10/2025).

Banjir Impor Baja Asal China dan Vietnam

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor besi dan baja dari China mencapai US$2,39 miliar dengan volume 3,81 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$2,16 miliar dengan volume 2,85 juta ton. Tren ini terus menanjak sejak 2023 ketika volume impor dari China masih berada di level 2,31 juta ton dengan nilai US$2 miliar.

Sementara itu, impor baja dari Vietnam tercatat mencapai US$246,75 juta dengan volume 404,34 ribu ton pada periode yang sama tahun ini. Meski nilainya sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya, Vietnam tetap menjadi salah satu negara dengan suplai baja konstruksi terbesar ke Indonesia.

Budi menegaskan, persoalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas produksi baja nasional, melainkan oleh perbedaan regulasi, lemahnya pengawasan jalur impor, dan praktik dumping dari negara eksportir. Jika situasi ini dibiarkan, ia menilai Indonesia berisiko kehilangan fondasi industrinya dan hanya menjadi pasar bagi kelebihan produksi negara lain.

“Industri baja adalah tulang punggung kemandirian konstruksi nasional. Negara yang kehilangan industrinya, kehilangan kendali atas masa depannya,” tegasnya.

Lima Tuntutan Industri Baja Nasional

Sebagai langkah antisipatif, ISSC mengajukan lima usulan kebijakan kepada pemerintah. Pertama, moratorium sementara impor baja konstruksi dari China dan Vietnam pada pos tarif tertentu yang terbukti mendistorsi pasar. Kedua, penerapan kebijakan anti-dumping dan safeguard sesuai dengan PP No. 34/2011 serta aturan World Trade Organization (WTO).

Selain itu, ISSC meminta pemerintah memperketat mekanisme perizinan impor seperti Pertek, PI, SNI, dan LS agar tidak disalahgunakan.

Pemerintah juga diminta memprioritaskan produk baja nasional untuk memenuhi kebutuhan proyek strategis nasional serta memastikan Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan kelebihan pasokan baja asing.

Menurut Budi, usulan tersebut bukan bentuk proteksionisme, melainkan langkah pertahanan industri yang sah secara hukum dan konstitusional.

“Tanpa kebijakan korektif, Indonesia hanya akan memiliki pasar baja, bukan industri baja. Dan pasar tidak pernah memiliki kedaulatan,” ujarnya.

Demonstrasi di Kantor Bea Cukai

Minimnya respons pemerintah atas berbagai usulan tersebut membuat ISSC turun ke jalan. Pada Selasa (28/10/2025), ratusan pelaku industri baja menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta Timur. Massa hadir sejak pagi mengenakan seragam khas kontraktor lengkap dengan helm proyek dan rompi oranye.

Dalam aksi tersebut, ISSC menuntut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera membatasi dan menghentikan impor baja konstruksi yang merugikan industri dalam negeri. Mereka juga meminta pemerintah menindak tegas praktik mafia impor yang dinilai mempermainkan pasar dengan memanfaatkan celah regulasi.

“Kami sampaikan kepada Bea Cukai bahwa impor konstruksi baja ini sangat merugikan profesi kami sebagai pengusaha baja dan pekerja konstruksi. Sudah saatnya pemerintah menertibkan semua produk baja yang masuk tanpa pengawasan ketat,” kata Budi kepada Bisnis.

Ia menuturkan, serbuan baja impor telah membuat banyak pabrik dan kontraktor lokal kehilangan proyek, bahkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah industri seperti Karawang, Cikarang, Subang, dan Batang.

“Dulu mal, pabrik, dan gudang dikerjakan oleh bangsa sendiri. Sekarang, proyek-proyek itu dengan mudahnya menggunakan baja impor,” ujarnya.

Dalam catatan ISSC, impor baja konstruksi dari China dan Vietnam telah terjadi sejak 2017 dengan volume mencapai 600.000 ton per tahun. Padahal, industri dalam negeri memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Namun, tekanan harga murah dari luar negeri membuat produk lokal sulit terserap pasar.

ISSC pun menegaskan kembali perlunya tindakan cepat dan tegas dari pemerintah agar industri baja nasional tetap bertahan. Tanpa perlindungan yang memadai, Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi pasar bagi baja murah dari luar negeri, sementara industri strategis nasional kehilangan daya hidupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga logam dasar terpantau sedikit menguat menjelang pertemuan antara pemimpin Amerika Serikat dan China pada pekan depan. Pelaku pasar berekspektasi ketegangan dagang antara kedua negara bakal mereda.

Berdasarkan data Bloomberg, harga tembaga di London Metal Exchange sempat naik 0,8% menjadi US$10.691,50 per ton. Selanjutnya, harga kontrak berjangka seng naik 0,4% menjadi US$2.991 per ton pada pukul 11:51 waktu Shanghai. Nikel menguat 0,2%.

Sedangkan kontrak berjangka bijih besi naik 1% menjadi US$104,55 per ton di Singapura. Kontrak berjangka dalam yuan di bursa Dalian juga naik, sementara kontrak baja di Shanghai bergerak bervariasi.

Tembaga, yang sering dianggap sebagai indikator ekonomi karena penggunaannya yang luas di sektor industri, mendapat dorongan harga dari pernyataan Presiden AS Donald Trump pada awal pekan ini bahwa dia melihat bakal tercapai kesepakatan dagang dari pembicaraan yang dijadwalkan pekan depan dengan Presiden China Xi Jinping. Meski begitu, Trump kembali menegaskan janjinya untuk menaikkan tarif jika kesepakatan tidak tercapai sebelum 1 November.

Beberapa hari sebelumnya, Trump sempat mengancam akan memberlakukan tarif impor 100% atas produk China setelah Beijing berjanji untuk memperketat pengendalian ekspor mineral strategis tersebut.

Trump juga menegaskan AS menginginkan China menghentikan ekspor fentanyl dan bahan kimia prekursornya, yang dituding berkontribusi terhadap krisis opioid di Amerika. Selain itu, dia menuntut agar ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut kembali membeli kedelai dari AS.

“Tiga hal ini sebenarnya sangat normal,” kata Trump.

Harga tembaga diperdagangkan mendekati rekor tertinggi yang dicapai awal bulan ini, akibat serangkaian gangguan di tambang yang memperparah lonjakan permintaan. BHP Group menyatakan pada hari Selasa bahwa mereka meningkatkan produksi tembaga pada kuartal pertama, dengan proyeksi internal menunjukkan permintaan global terhadap logam merah ini akan melonjak 70% pada tahun 2050.

Para pedagang, produsen, dan pembeli logam terlihat cukup optimistis dalam konferensi tahunan LME Week di London pekan lalu. Banyak pedagang global utama menikmati tahun paling menguntungkan sepanjang sejarah karena harga-harga diperdagangkan di level tertinggi atau mendekati rekor.