Bisnis.com, PADANG — Upaya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk melakukan percepatan pemulihan pascabencana turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat pada 2026 dengan jumlah mencapai Rp18,9 triliun.

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy mengatakan bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar telah menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya dampak sosial dan perekonomian, tapi kondisi infrastruktur juga turut mengalami kerusakan yang parah.

"Sesuai dari respons yang positif dari pemerintah pusat pada 2026 ini dana dari pusat akan masuk ke Sumbar dengan nilai yang sangat besar, untuk percepapatan pemulihan dampak bencana pada November 2025 lalu," katanya dari keterangan resmi, Senin (23/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut nantinya dibagi untuk berbagai alokasi perbaikan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, serta sejumlah infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Vasko pun meminta kepada pemerintah daerah yang bakal ikut mendapatkan alokasi pemulihan dampak bencana, harus dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran, terutama untuk pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Menurutnya, pemulihan infrastruktur akan menjadi salah satu fokus utama, yakni perbaiki jalan-jalan yang rusak, penerangan yang masih kurang, serta pengairan.

"Saya ingatkan kepada bupati dan wali kota, jangan buat program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat” tegasnya.

Selain adanya dana pusat yang akan masuk ke Sumbar, Pemprov juga menyampaikan bahwa dalam percepatan pemulihan dampak bencana ini, juga ada dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada tahun ini yang bisa dimaksimalkan untuk kabupaten dan kota. I

Oleh karena, itu Wagub meminta pemerintah daerah mengelola anggaran tersebut dengan serius, khususnya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Dengan adanya dukungan dana dari pusat ini, tahun 2026 Sumbar harus benar-benar berbenah,” sebutnya.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengakui target pemerintah agar korban bencana Sumut tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah di barak pengungsian tidak tercapai.

Hal itu lantaran sejumlah wilayah seperti halnya Kabupaten Tapanuli Tengah kembali dilanda banjir pasca banjir besar pertama pada akhir November 2025.

"Kami sebelumnya menargetkan agar saat Ramadan dan Idulfitri tahun ini bisa zero (nol) pengungsi. Namun, ternyata bencana kembali terjadi dan menambah dampak yang harus ditangani," ujar Bobby Nasution di sela kunjungannya ke lokasi terdampak bencana Kecamatan Tukka Tapteng, Rabu (18/2/2026).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejak bencana pertama pada November 2025, Tapteng telah berulang kali dilanda banjir akibat curah hujan tinggi.

Di bulan Februari 2026, tercatat ada dua kejadian banjir di Tapteng yakni pada tanggal 11 dan 16 Februari. Rumah-rumah warga yang belum sepenuhnya bersih, serta trauma yang belum hilang pascabanjir besar akhir November lalu datang kembali. Sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga dilaporkan kembali rusak, membuat upaya pemulihan terhambat.

"Kalau kemarin tidak terjadi dua kali kejadian [banjir], InsyaAllah target zero pengungsi bisa berhasil. Tapi, kita bersama tahu ada dua kali kejadian lagi," kata Bobby.

Merespon kondisi tersebut, Gubernur Sumut dan jajaran meninjau langsung kondisi wilayah terdampak bencana banjir bertubi-tubi di Tapteng pada Rabu (18/2/2026).

Bobby menemui warga korban bencana di Kecamatan Badiri Tapteng dan melihat proses evakuasi serta pembersihan lokasi terdampak banjir. Dia juga melihat langsung kondisi permukiman yang mengalami kerusakan berat bahkan bergeser sebagian akibat luapan air Sungai Lopian dari hulu.

Tak melewatkan kesempatan, masyarakat korban bencana langsung menyampaikan keluh kesah kepada Gubernur Sumut lantaran mereka kehilangan tempat tinggal.

Kepada para korban yang sebagian besar masih mengungsi Bobby menyampaikan pihaknya telah meninjau dan mendata rumah-rumah warga yang rusak.

"Karena ada kategori kerusakannya, ringan, sedang atau berat. Untuk beberapa titik yang terdampak, sudah kami tinjau,” ujarnya.

Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini juga meyakinkan warga terkait bantuan yang akan diberikan pemerintah bagi korban bencana, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk penanganan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap (huntap).

Dia meminta pemerintah dari tingkat dusun hingga kabupaten untuk segera menyiapkan data faktual warga terdampak untuk mempercepat penanganan.

“Kita minta supaya data masyarakat yang terdampak bencana, segera bisa kami terima dari kabupaten. Begitu juga proses penanganan bencana, sudah ada skema Rencana Rekonstruksi, Rehabilitasi Pascabencana (R3P),” tegasnya.

Adapun untuk menghibur para korban, Bobby memutuskan untuk menjalankan salat Tarawih pertama Ramadan 1447 Hijriah bersama masyarakat di Tapteng, tepatnya di Masjid Al-Huda Kecamatan Tukka.

"Kita tahu masyarakat di sini sudah berulang kali merasakan bencana dalam waktu berdekatan. Kami di sini di momen awal Ramadan bersama masyarakat agar masyarakat semakin tenang dan nyaman menjalankan ibadahnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena pasokan listrik di sebagian besar wilayah terdampak banjir Sumatra belum sepenuhnya menyala. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala akibat kondisi alam dan infrastruktur yang rusak.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menjelaskan masih terdapat wilayah yang terisolasi sehingga pemulihan listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, proses normalisasi aktivitas masyarakat di beberapa daerah diperkirakan membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.

“Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” tuturnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu menyebut pemulihan jaringan listrik dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Dia menekankan bahaya kabel listrik yang masih terendam banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila penanganannya tidak dilakukan secara hati-hati.

“Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya karena kabel-kabel kalau lewat air yang masih banjir, itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PT PLN (Persero) yang terus bekerja di lapangan dalam kondisi sulit.

Ia mengatakan para petugas telah berada di lokasi bencana selama lebih dari sepekan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus mendorong percepatan perbaikan jaringan listrik di wilayah terdampak, sembari memastikan seluruh proses dilakukan dengan standar keselamatan yang ketat demi melindungi masyarakat dan petugas di lapangan.

“Jadi, PU itu PLN bekerja dengan sangat [hati-hati] menghadapi kondisi yang sangat menantang dan mereka sudah di situ sudah belasan hari,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, BENER MERIAH – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan ganti terhadap rumah warga yang terdampak bencana di Sumatra sebagai bagian dari langkah percepatan penanganan bencana yang telah dipersiapkan pemerintah.

Hal ini dia sampaikan saat melanjutkan rangkaian kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mendatangi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, pada Jumat (12/12/2025).

Di hadapan para pengungsi, Prabowo menegaskan komitmen negara dalam memulihkan infrastruktur yang rusak dan membantu warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Kami sudah siapkan rencana semua jembatan akan kita perbaiki, jalan-jalan longsor akan kita tembus, listrik akan kita hidupkan semuanya, dan kalau masih ada kekurangan kita akan kejar atasi bersama ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan armada udara untuk mempercepat penanganan logistik serta akses ke wilayah-wilayah terisolasi.

“Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama,” kata Prabowo.

Selain itu, dia memastikan pemerintah akan mengganti rumah-rumah warga yang hanyut akibat bencana.

“Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Barat telah memberikan dampak memprihatinkan yang dirasakan bagi masyarakat, mulai dari korban jiwa hingga rusaknya sejumlah infrastruktur.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan dampak dari bencana alam ini juga turut melumpuhkan perekonomian di daerah. Makanya perlu adanya percepatan pemulihan, terutama soal infrastruktur dan penanganan keberlangsungan hidup masyarakat.

“Anggaran pemerintah daerah sangat sulit untuk digerakan melakukan pemulihan dampak bencana alam ini, karena kerugian dari bencana ini kami taksir lebih dari Rp1 triliun. Jadi kami berharap pemerintah pusat bisa membantu pemulihan ini,” katanya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (11/12/2025).

Dia menyampaikan dalam kondisi ini, pemerintah daerah menaruh harapan yang besar kepada DPR RI, agar bisa membantu daerah, supaya pemerintah pusat memberikan perhatian kepada kondisi dampak bencana alam ini.

“Butuh percepatan pemulihan infrastruktur vital daerah yang terdampak bencana alam, kami mencatat ada sejumlah infrastruktur yang benar-benar rusak parah, seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi, prasarana air bersih, serta bendungan,” ujarnya.

Menurutnya berdasarkan hasil pendataan sementara bencana telah merusak 73 prasarana air bersih rusak, 23 saluran irigasi, 154 ruas jalan, dan 124 jembatan, serta 18 bendungan di 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar.

"Itu semua tentu perlu penanganan segera agar bisa kembali berfungsi seperti sedia kala, sementara kami di daerah memiliki keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dari Komisi V DPR RI," sebutnya.

Gubernur menyampaikan apabila persoalan tersebut tidak tertangani segera, maka dampaknya berpotensi akan meluas ke sektor sosial ekonomi dan pangan. Apalagi mendekati momentum Ramadan dan kemudian datang Idulfitri, kebutuhan pangan masyarakat meningkat, kondisi ini diprediksi akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga pangan.

"Bencana ini telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, banyak lahan pertanian masyarakat yang rusak. Sehingga perlu percepatan penanganan agar bisa kembali produktif dan tidak berdampak terhadap stok dan harga di pasaran," jelas dia.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan kunjungannya ini merupakan bentuk perhatian Komisi V terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana di Sumbar. Bahkan, sebelum rapat dilakukan bersama pemerintah daerah itu, rombongan Komisi V telah melakukan peninjauan ke lokasi yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.

“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menegaskan pemerintah daerah perlu merampungkan pendataan dampak dan kerugian sembari terus melakukan penanganan tanggap darurat, agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilaksanakan.

"Untuk masuk ke tahap rehab rekon, kami tentu perlu data yang jelas, untuk dijadikan rujukan. Kami di Kementerian PU sudah melakukan itu, daerah tentu juga mesti punya, nanti data tersebut kita cocokkan," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara telah mencapai 78,69%.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa data hingga 9 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, tercatat sebanyak 72 ruas jalan nasional dan 30 jembatan nasional mengalami kerusakan.

"Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/3025).

Dia merinci, untuk Provinsi Sumatra Utara, tercatat sebanyak 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional terdampak bencana.

Penanganan darurat diprioritaskan pada sejumlah koridor utama yang masih terputus, di antaranya Tarutung–Sibolga, Tarutung–Sipirok, Sibolga–Batangtoru, dan Batangtoru–Singkuang.

Dody menuturkan, pada seluruh koridor tersebut telah dilakukan pembersihan material longsor, penimbunan badan jalan, dan rekayasa lalu lintas dari dua arah.

Akses sementara juga dibuka melalui jalur alternatif seperti Sidikalang–Barus–Sibolga serta ruas jalan provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok, sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

Ruas vital yang juga telah kembali dapat dilalui lainnya adalah koridor Sidikalang–Singkil–Barus–Sorkam–Sibolga, Padang Sidempuan–Panyabungan–batas Sumbar, Padang Sidempuan–Batangtoru.

Selanjutnya koridor pesisir Singkuang–Natal–Simpang Gambir–Batas Sumbar. Ruas Lintas Barat, Lintas Tengah, dan Lintas Timur Sumatera, termasuk Jalan Tol Medan–Pangkalan Brandan, Medan–Sinaksak, dan Tebing Tinggi–Kisaran.

Selain membuka akses, BPJN Sumatera Utara juga melakukan penanganan longsor besar di Angin Nauli, Kota Sibolga, serta pembersihan material pada Jalur Sibolga–Garoga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan.

Total sebanyak 40 titik ruas dan jembatan terdampak di Sumatera Utara telah tertangani dengan dukungan alat berat terdiri dari 72 excavator, 19 loader, 14 backhoe loader, grader, vibro, bulldozer, chainsaw, trado, dump truck, serta kendaraan ganda untuk mobilitas tim.

"Dukungan darurat lainnya berupa 7 mobil operasional, 9 pickup, 2.000 agregat, dan 770 geobag juga disalurkan untuk mempercepat stabilisasi jalan dan perlindungan lereng," ujar Dody.

Selain Sumut, progres penanganan di Provinsi Aceh hingga saat ini telah mencapai 51,14%, dan Sumatera Barat sebesar 76,14%.

Bisnis.com, JAKARTA – Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatra menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi peta kerawanan bencana nasional.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa korban akibat bencana tersebut mencapai 776 orang korban jiwa, 564 orang hilang serta 2.600 luka-luka. Data tersebut yang terekam per Kamis (4/12/2025) pagi.

Kerusakan infrastruktur juga meliputi 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan serta 2.400 rumah di Sumatra Utara. Kemudian, di Sumatra Barat, terdapat kerusakan 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 fasilitas pendidikan dan 2.800 rumah.

Adapun kerusakan infrastruktur di Aceh meliputi 204 jembatan, 75 fasilitas pendidikan, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah.

Bencana di akhir November ini, tidak hanya menelan korban jiwa dan merusak infrastruktur umum, tetapi juga berpotensi mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional.

Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bencana banjir dan longsor di Sumatra akan berdampak kepada target pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025, yang sebelumnya diperkirakan optimistis hingga 5,7% (yoy).

Melihat besarnya dampak bencana hidrometeorologi siklon tropis yang diperparah dengan kerusakan lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan untuk melakukan kajian dan penyusunan ulang peta kerawanan bencana di wilayah tersebut.

Ketua Gugus Tugas (Task Force) Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo, menjelaskan bahwa fenomena ekstrem seperti siklon tropis Senyar, yang meningkatkan curah hujan hingga 300 mm, perlu menjadi peringatan.

“Rekomendasi kami, perlu dilakukan kajian ulang terhadap peta kerawanan bencana yang ada,” tegas Joko, saat dihubungi Bisnis, Kamis (4/12/2025).

Rekomendasi penyusunan ulang peta kerawanan bencana ini dinilai penting sebagai langkah antisipatif.

Dengan peta risiko yang diperbarui sesuai dinamika iklim terkini dan kondisi DAS, pemerintah daerah dan pihak terkait dapat merancang strategi mitigasi, penataan ruang, dan sistem peringatan dini yang jauh lebih efektif untuk mencegah atau meminimalisir dampak bencana serupa di masa depan.

Menurutnya, dengan adanya siklon tropis yang terjadi di Sumatra, menjadi momentum untuk menyadarkan bahwa fenomena itu terjadi dan sangat mungkin berulang sebagai akibat pemanasan global.

Joko menjelaskan bahwa peran utama Gugus Tugas BRIN dalam tanggap darurat adalah memanfaatkan sains dan teknologi, khususnya data satelit radar dan optik, untuk memetakan area terdampak secara cepat dan akurat.

Pemetaan ini menjadi bahan penting bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam operasi tanggap darurat dan perencanaan rekonstruksi.

“Data-data satelit yang ada di BRIN selalu diintegrasikan dengan lembaga-lembaga lain. Yang utama, hasil analisis BRIN selalu diteruskan ke BNPB untuk tanggap darurat,” ujarnya.

Untuk mendukung kerja analisis data satelit yang masif, BRIN juga menjalin kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan. Sebut saja dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain itu, dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta IPB, khususnya dalam aspek mitigasi jangka panjang.

Pria yang akrab dipanggil Jecko ini, mencontohkan, kolaborasi BRIN dengan UGM diarahkan untuk membantu membuat Posko analisis data satelit di Jogja. Hal ini dilakukan untuk mendukung tim BRIN yang berada di KST Soekarno Cibinong.

Joko menekankan bahwa perubahan pola hidrometeorologi akibat pemanasan global telah mengubah ancaman bencana. Atmosfer yang lebih hangat mampu menyimpan lebih banyak uap air, yang berpotensi memicu siklon tropis dan curah hujan ekstrem.

“Pemanasan global telah mengakibatkan atmosfer semakin tinggi menyimpan uap air, yang dapat mengakibatkan siklon di area tropis dan curah hujan sangat besar sampai dengan 300 mm per hari. Ini yang harus kita waspadai, karena kejadian sejenis sangat mungkin untuk terulang,” paparnya.

Oleh karena itu, selain merevisi peta kerawanan bencana secara umum, BRIN juga merekomendasikan kajian mendalam terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra. Tidak hanya itu, Joko juga mendorong perlunya dilakukan kajian kembali untuk melihat kekritisan DAS, khususnya di Wilayah Sumatra.

Secara khusus, Joko memaparkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Gugus Tugas BRIN difokuskan untuk memberikan dukungan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada BNPB, terutama dalam fase tanggap darurat. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan tindakan di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung 3 provinsi yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Kamis (4/12/2025) pagi menggunakan pesawat Kepresidenan Boeing 737-800, Gibran langsung mendatangi provinsi pertama yakni Sumatra Barat.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres memulai peninjauan dari Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, salah satu daerah yang mengalami kerusakan paling parah setelah diterjang banjir bandang pada Kamis (27/11/2025). Akses menuju desa ini masih terbatas sehingga Wapres melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju lokasi permukiman warga.

Usai meninjau kondisi pemukiman, Wapres menuju lokasi dapur umum dan posko pengungsian yang dikelola Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol. Di tempat ini, dia memastikan distribusi bantuan berjalan baik serta fasilitas darurat telah memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak, mulai dari makanan, sanitasi, hingga layanan dasar lainnya.

Selain berdialog dengan para pengungsi, Wapres turut membagikan bantuan berupa paket sembako, selimut, perlengkapan kebersihan, mainan untuk anak-anak, serta kebutuhan logistik lainnya.

Kepada para pengungsi, Wapres menyampaikan salam dari Presiden Prabowo dan mengungkapkan turut berbelasungkawa mendalam atas musibah yang terjadi. Wapres memastikan bahwa pemerintah hadir dan selalu bersama masyarakat Sumatra yang terdampak bencana.

“Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo, duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya, Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatra tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” ungkapnya.

Wapres menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik akan terus dipercepat melalui jalur darat, udara, dan laut.

“Perbaikan-perbaikan akses komunikasi puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres menekankan pentingnya sinergi dan kecepatan kerja seluruh unsur pemerintah, TNI–Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan dalam menangani dampak bencana.

Wapres menuturkan bahwa dirinya telah mencatat seluruh masukan dari masyarakat dan akan segera menindaklanjutinya.

“Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan, anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan. Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan,” pungkasnya.

Usai mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming langsung bertolak ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara yang juga terdampak bencana banjir dan longsor, Kamis (04/12/2025).

Pada kesempatan ini, Wapres mengunjungi Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru yang porak poranda diterjang banjir bandang pada Selasa pagi (25/11/2025). Tampak rumah-rumah penduduk, kendaraan, sekolah, masjid, gereja, serta berbagai fasilitas umum lainnya hancur tertimbun lumpur dan puing-puing kayu yang terseret air bah.

Setelah meninjau area permukiman warga, Wapres melanjutkan kunjungannya ke Posko Penanggulangan Bencana di Desa Batu Hula untuk memastikan penyaluran logistik dan berbagai kebutuhan dasar bagi para pengungsi berjalan baik serta tepat sasaran.

Wapres menginstruksikan kepada para kepala daerah dan berbagai pihak terkait lainnya agar melakukan percepatan distribusi bantuan.

“Ini saya minta untuk segera melakukan percepatan penyaluran distribusi bantuan lewat jalur darat, udara, laut, dan pastikan di tempat-tempat yang terisolir ini bisa terjangkau juga,” pintanya.

Kemudian, Wapres juga meminta agar kebutuhan pangan, sanitasi, serta kesehatan para pengungsi diperhatikan dengan baik.

Lebih jauh, sesuai arahan Presiden Prabowo, Wapres memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak, termasuk rumah-rumah penduduk yang rusak, akses jalan, sekolah, jembatan, serta fasilitas publik dan jaringan pendukung logistik lainnya.

“Bapak-Ibu, ini sudah diperintah Pak Presiden juga untuk akses jalan, jembatan. Tadi ada adik yang sekolah, nanti akan dibangun kembali ya, tunggu dulu ya. Listrik, terus jalur untuk BBM nanti akan segera dipulihkan,” ujar Wapres.

Usai meninjau wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan rangkaian peninjauan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Kamis (04/12/2025).

Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang.

Wapres melakukan evaluasi kondisi infrastruktur serta mendengar laporan teknis dari pemerintah daerah dan tim penanganan bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal ada tiga kepala daerah terdampak bencana di Sumatra yang dikabarkan menyerah dalam menangani situasi darurat bencana akibat banjir dan longsor di Sumatra.

Menurutnya, para kepala daerah tersebut terus bekerja, tetapi menghadapi keterbatasan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Menjawab pertanyaan mengenai anggapan bahwa para kepala daerah tersebut menyerah, Tito menekankan bahwa kondisi sebenarnya jauh dari itu.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

“Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka tapi ada yang mereka gak mampu,” ujar Tito.

Lebih lanjut, dia mencontohkan kondisi kritis di Aceh Tengah yang terisolasi total akibat kerusakan parah pada infrastruktur.

“Tolong bagi bapak dan ibu yang ikut ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus. Dari utara dari Lhokseumawe putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” jelasnya.

Menurut Tito, beberapa kebutuhan mendesak memang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah karena keterbatasan logistik dan peralatan.

“Tapi ada hal yang mereka gak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM, dropping dari udara. Dia gak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia gak punya kemampuan. Nah di situ yang mereka minta itu,” katanya.

Dia melanjutkan Pemerintah pusat saat ini mengerahkan berbagai sumber daya lintas kementerian, TNI, Polri, BNPB, serta instansi lain untuk memastikan bantuan logistik, evakuasi, dan perbaikan akses dapat dilakukan segera di daerah yang terisolasi.

Tito memastikan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah mengambil langkah cepat untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah-wilayah terdampak tersebut.

“Dan dari pemerintah pusat mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya,” tegas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani membeberkan sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung setelah Presiden melakukan rangkaian kunjungan ke beberapa daerah terdampak bencana di Sumatera pada Senin (1/12/2025)

Muzani mengatakan diskusi dengan Presiden mencakup berbagai isu, mulai dari hal ringan hingga persoalan yang bersifat mendesak. Dia menjelaskan bahwa Presiden memaparkan hasil kunjungannya ke Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana Presiden menyaksikan langsung musibah yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut.

Menurutnya, Presiden melihat sendiri kerusakan akibat bencana, kerugian yang ditimbulkan, serta kondisi para pengungsi dan masyarakat terdampak.

“Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya,” kata Muzani kepada wartawan

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa seluruh temuan itu menjadi perhatian serius Kepala negara, sehingga fokus pemerintah saat ini, kata Muzani, adalah memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat, terutama karena banyak infrastruktur rusak yang menghambat aktivitas warga dan distribusi bantuan.

“Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ucapnya.

Terkait tindak lanjut pasca kunjungan Presiden ke wilayah terdampak, Muzani menyampaikan bahwa Prabowo terus meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dengan langkah tersebut, Muzani melanjutkan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pemulihan listrik, perbaikan jaringan jalan, dan kelancaran distribusi logistik untuk masyarakat yang masih mengungsi maupun tinggal di wilayah terisolasi.

“Ya, ini beliau terus berkoordinasi tadi dengan banyak menteri terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur. Bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina, sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Kira-kira seperti itu,” tandas Muzani.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Ahmad Muzani menilai kerusakan lingkungan turut andil terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

Dia mengatakan terdapat sejumlah kebijakan yang mengakibatkan rusaknya hutan sehingga menganggu ekosistem lingkungan.

"Kalau dilihat dari gambar-gambar memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

Muzani menegaskan pemerintah pusat diminta segera melakukan evaluasi untuk membenahi persoalan tersebut, khususnya membenahi kebijakan di bidang lingkungan.

Kendati demikian, Muzani menyampaikan belasungkawa bagi korban di tiga provinsi tersebut. Apalagi banyak korban jiwa, hilang, dan rusaknya berbagai infrastruktur.

Dia berharap pemerintah bersama stakeholder terkait dapat mengevakuasi dan memulihkan kondisi wilayah yang terdampak.

Muzani turut menyoroti mengenai penetapan bencana nasional. Menurutnya, bencana ini sudah mampu diatangani oleh pemerintah, tetapi keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari keberapa sudah bisa ditangani, tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden," ujarnya.

Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)menilai seharusnya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional usai banjir dan longsor melanda Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Direktur LBH Medan, Muhammad Irvan mengatakan alasan penetapan status bencana nasional berkaca dari banyaknya korban jiwa maupun luka yang terdampak.

"Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Ini sudah seyogyanya ditetapkan sebagai status bencana nasional karena terindikasi melihat dari indikator jumlah korban Sumatra Utara saja ratusan," katanya saat konferensi pers secara daring, Minggu (30/11/2025).

Selain itu, bencana ini juga mengakibatkan fasilitas sarana dan prasarana rusak tersapu banjir atau terhalang tanah longsor. Sehingga penyaluran logistik masyarakat terhambat.

Dia turut menyoroti imbas dari sulitnya kebutuhan pokok memaksa warga di sejumlah daerah menjarah supermarket.

Irvan mengatakan, masifnya kerusakan infrastruktur hingga dampak sosial ekonomi menjadi sinyal kuat bagi pemerintah meningkatkan status tanggap darurat menjadi bencana nasional.

Terlebih, kondisi ini menyangkut asas kemanusiaan dan keadilan yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat di Sumatra.

Irvan mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan logistik ke daerah-daerah yang terisolasi melalui jalur udara. Dia yakin penetapan bencana nasional mempermudah penyaluran bantuan ke setiap wilayah.

"Presiden menetapkan ini bencana nasional, maka akan pengerahan baik dari kementerian baik dari aparatur yang di pusat ataupun stakeholder lainnya, BNPB, dan seterusnya turun ke daerah-daerah tersebut, ke provinsi tersebut untuk mempercepat memberikan perlindungan kepada masyarakat," ujarnya.

Per Sabtu (29/11/2025), Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan korban jiwa mencapai 303 akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Sabtu (29/11/2025).

Suharyanto mengatakan, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang hilang sejak peristiwa pada 3 hari lalu. Di Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka.

Kemudian, Sumatra Barat tercatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang mengalami luka-luka. Kabupaten Agam mencatat jumlah korban tertinggi.