Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi nasional tahap kedua yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Belasan proyek senilai total Rp116 triliun itu mencakup sektor energi, mineral, hingga perkebunan.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Rabu 29 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan sangat bangga meluncurkan groundbreaking hilirisasi tahap kedua mencakup 13 proyek hilirisasi," ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Proyek hilirisasi fase kedua ini mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri. Adapun kelanjutan proyek bertujuan menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya peluang kerja dan aktivitas ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

"Bangsa yang mau merdeka, bangsa yang ingin tetap merdeka adalah bangsa yang mampu dan berani menguasai sumber daya bangsa itu. Hilirisasi adalah satu-satunya jalan agar kita bisa lebih makmur," kata Prabowo.

Peluncuran tersebut menjadi kelanjutan dari fase pertama proyek hilirisasi yang sebelumnya telah dimulai pada 6 Februari 2026 di 11 titik proyek.

Berikut adalah daftar lengkap proyek hilirisasifase kedua dengan nilai mencapai Rp116 triliun:

Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)Lokasi: Dumai (Riau), Cilacap (Jawa Tengah)

- Pengembangan kapasitas kilang gasoline pada fasilitas eksisting RU II Dumai dan RU IV Cilacap dengan total kapasitas 62 ribu barel per hari yang ditargetkan onstream pada kuartal IV 2030.

[Gambas:Youtube]

- Proyek ini mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta KL per tahun atau 9,47 persen gap penawaran-permintaan nasional, mendukung pemenuhan Pertamax Series dari produksi domestik, serta menurunkan impor produk sampingan termasuk propylene dan LPG.

- Proyek ini berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga energi, yang pada akhirnya mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan Tangki Operasional BBM

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)Lokasi: Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), Maumere (Nusa Tenggara Timur)

- Pengembangan tiga Terminal BBM di Palaran (37 ribu KL), Biak (46 ribu KL), dan Maumere (70 ribu KL) dengan total tambahan kapasitas 153 ribu KL, meningkatkan kapasitas penyimpanan nasional sebesar 3,1 persen.

- Dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan onstream bertahap pada 2027 (Maumere) dan 2028 (Palaran, Biak).

- Proyek ini memperkuat keandalan distribusi energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan harga antarwilayah.

Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi DME

BUMN Holding: PT Pertamina (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero)Lokasi: Tanjung Enim (Sumatera Selatan)

- Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, dengan PTBA sebagai operator dan Pertamina Patra Niaga sebagai offtaker.

- Proyek ini mensubstitusi impor LPG yang saat ini memenuhi 80 persen kebutuhan nasional.

- Selain memberikan efisiensi devisa, proyek ini memperkuat ketahanan energi domestik serta menciptakan peluang kerja baru dalam pengembangan industri hilir berbasis energi.

Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel

BUMN Holding dan mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan mitra strategis.Lokasi: Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah)

- Pengembangan fasilitas produksi stainless steel slab berkapasitas 1,2 juta ton per tahun berbasis nikel lokal melalui proses peleburan dan pemurnian modern.

- Inisiatif ini meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja industri serta pertumbuhan ekonomi kawasan industri secara berkelanjutan.

Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal

BUMN Holding dan mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan mitra strategis.Lokasi: Cilegon (Banten)

- Pengembangan fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun melalui peningkatan proses produksi dan modernisasi fasilitas existing untuk mencapai efisiensi operasional.

- Sebagai bagian dari industri dasar, proyek ini memperkuat fondasi industrialisasi nasional serta mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing industri domestik.

Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton

BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk.Lokasi: Karawang (Jawa Barat)

- Pengembangan Aspal Buton diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan dari 5 ribu ton pada 2025 menjadi 300 ribu ton pada 2030.

- Proyek ini mendorong optimalisasi sumber daya lokal sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi daerah penghasil serta membuka peluang kerja di sektor konstruksi dan material.

Hilirisasi Tembaga dan Emas

BUMN Holding: PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero)Lokasi: Gresik (Jawa Timur)

- Pengembangan fasilitas Brass Mill, Brass Cup, serta manufaktur logam mulia berbasis anode slime.

- Proyek ini memperkuat industri strategis nasional serta membuka peluang kerja bernilai tambah tinggi di sektor manufaktur logam.

Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel

BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Lokasi: Sei Mangkei (Sumatera Utara)

- Pengembangan klaster hilirisasi sawit melalui fasilitas oleofood dan biodiesel.

- Proyek ini meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan energi nasional. Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin. 

Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)

- Pengembangan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin.

- Proyek ini memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan serta meningkatkan pendapatan petani melalui produk bernilai tambah lebih tinggi.

Fasilitas Terpadu Kelapa

BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)

- Pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon.

- Proyek ini mendorong diversifikasi produk berbasis kelapa sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan memperluas akses ke pasar ekspor bernilai tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat dipastikan dalam taraf aman, salah satunya harga plastik yang mengalami kenaikan di beberapa wilayah imbas perang di Timur Tengah.

Pramono menegaskan bahwa inflasi di DKI Jakarta juga masih terkendali dan meminta warga di Jakarta tidak perlu panic buying atas fenomena tersebut.

"Di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik. Dan demikian tidak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Sebagai pembanding, berdasarkan catatan Bisnis, Pasar Pucang Anom Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan penjualan plastik hingga 40%. Kenaikan terjadi sejak Idulfitri 2026 pada akhir Maret lalu.

Diketahui, Banderol Brent yang tercatat bahkan sempat menyentuh lebih US$100 per barel hingga aktivitas logistik internasional yang terhambat dari kawasan Timur Tengah menuju Asia imbas pembatasan Selat Hormuz terjadi pula di tengah lonjakan harga bahan baku yang juga signifikan.

Salah satu komoditas utama, seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Bahkan lonjakan harga plastik menekan daya kerja industri yang berujung pada potensi PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memamerkan 18 proyek hilirisasi yang tengah dibangun pemerintah, sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional, kepada para pebisnis Amerika Serikat.

Dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) sore waktu setempat, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bergerak cepat memperkuat industri pengolahan di dalam negeri agar tidak bergantung lagi pada ekspor bahan mentah.

"Kami baru saja memulai 18 proyek hilirisasi tahun ini," kata Prabowo.

Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

Pemerintah juga sedang menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) senilai 3 miliar dolar AS untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, Presiden menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan menjadi motor utama dalam pembiayaan dan percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut.

Kepala Negara menilai penguatan industri pengolahan merupakan kunci agar Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global.

"Kami bergerak sangat cepat di semua sektor ini, dan saya pikir bagi perusahaan-perusahaan Amerika, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar yang menarik, tetapi juga kami berharap dapat dimanfaatkan sebagai basis produksi dan dipandang sebagai mitra strategis yang baik di kawasan," jelasnya.

Selain membangun sektor industri, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk memastikan efisiensi logistik.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hilirisasi juga terkait dengan agenda transisi energi. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri energi hijau dengan pendekatan pragmatis yang disesuaikan dengan kapasitas nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan industri hilir sebelum merealisasikan rencana penghentian ekspor timah, khususnya dalam bentuk ingot.
Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menegaskan, perlu ada pembedaan yang jelas antara bijih timah dan ingot timah dalam kebijakan ekspor. Menurutnya, ekspor bijih timah memang sudah dilarang, sementara ekspor ingot hingga kini masih berjalan.
Dia menjelaskan, serapan domestik terhadap produksi ingot timah nasional saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data AETI, penyerapan dalam negeri baru berkisar 5%–7% dari total produksi, sehingga sekitar 95% masih bergantung pada pasar ekspor.
“Tahun lalu produksi kita sekitar 52.000 ton. Yang diserap di dalam negeri itu di bawah 10%, sekitar 5% sampai 7%. Artinya hampir 95% masih ekspor,” kata Harwendro kepada Bisnis, Rabu (18/2/2026).
Harwendro mengaku mendukung cita-cita pemerintah untuk mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, target agar 100% produksi ingot timah terserap di pasar domestik belum realistis dalam waktu dekat.
Pasalnya, jumlah pelaku industri hilir timah di Indonesia masih sangat terbatas.
“Kalau kita data, perusahaan hilirisasi timah di Indonesia itu tidak sampai 10. Jadi bagaimana mungkin seluruh produksi bisa terserap kalau industrinya saja belum banyak,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya menilai langkah penghentian ekspor ingot timah seharusnya dilakukan setelah ada kepastian pasar dalam negeri mampu menyerap produksi secara signifikan.
Selain keterbatasan jumlah industri, pelaku usaha juga menghadapi kendala regulasi teknis. Harwendro mencontohkan aturan spesifikasi produk yang dinilai masih kaku, sehingga menyulitkan produsen hilir memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita punya produk, tapi tidak bisa dijual karena pembeli minta spesifikasi tertentu—kadar dan kandungan tertentu—sementara aturan masih belum fleksibel mengikuti kondisi pasar,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Harwendro menilai rencana penghentian ekspor ingot timah belum ideal untuk diterapkan tahun ini.

Dia pun mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih dulu memperkuat ekosistem hilir, memperbanyak pelaku industri, serta membenahi regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.
“Kalau melihat serapan industri di dalam negeri yang masih rendah, saya menilai tahun ini masih belum bisa. Harus dipastikan dulu industri hilirnya siap dan mampu menyerap,” kata Harwendro.
Dia menekankan, tanpa kesiapan industri hilir yang memadai, kebijakan setop ekspor berisiko menekan produsen dalam negeri dan mengganggu keberlanjutan usaha, alih-alih mempercepat hilirisasi.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen bahan bakar pesawat terbang (Aftur) berbasis energi terbarukan, sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar memproduksi aftur dari limbah kelapa sawit, termasuk minyak jelantah, yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pesawat terbang, Aftur. Kita nanti produsen Aftur. Bisa yang terbesar di dunia,” ujarnya dalam forum itu.

Menurut Prabowo, limbah kelapa sawit dan minyak jelantah merupakan bahan baku strategis untuk pengembangan Aftur ramah lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatannya bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

“Maaf bangsa-bangsa lain, saya tutup. Saya larang ekspor limbah kelapa sawit. Ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan.

Dia menilai, Indonesia tidak boleh terus menjadi pemasok bahan mentah sementara nilai tambah dan keuntungan ekonomi justru dinikmati pihak luar.

“Sudah ada swasembada energi, swasembada pangan. Sekarang ini kita harus merubah aliran,” kata Prabowo.

Kepala negara menegaskan bahwa penguatan industri hilir berbasis sumber daya alam, termasuk pengolahan limbah kelapa sawit menjadi bahan bakar strategis, merupakan bagian dari upaya besar membangun ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti perlunya membalik pola ekonomi nasional yang selama ini membuat arus uang bergerak dari desa ke kota, dari daerah ke ibu kota, bahkan ke luar negeri.

“Uang yang dari desa ke kota, ke ibu kota, dan ke luar negeri. Kita harus hentikan, membalikkan,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Larangan impor scrap pasca-insiden kontaminasi Cesium-137 dinilai berisiko menimbulkan tekanan besar terhadap industri besi baja, maupun pengecoran logam secara nasional yang selama ini sangat bergantung pada pasokan scrap impor.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan kebijakan tersebut memang didorong oleh pendekatan kehati-hatian lingkungan dan keselamatan publik.

“Namun, kebijakan ini bersifat blunt instrument risiko kesehatan yang spesifik ditangani dengan larangan menyeluruh, sehingga menimbulkan supply shock serius bagi industri,” kata Ariyo kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026)

Ariyo mengingatkan, gangguan pasokan scrap berpotensi langsung memukul sektor hilir, khususnya industri foundry serta produsen baja daur ulang. Kondisi ini dinilai paling berisiko bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki alternatif bahan baku selain scrap impor.

Selain gangguan produksi, pembatasan impor scrap juga mendorong kenaikan biaya produksi dan harga baja. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat merembet ke sektor konstruksi, manufaktur, hingga proyek-proyek strategis nasional yang membutuhkan pasokan baja dalam jumlah besar.

Dari sisi keberlanjutan, Ariyo menilai kebijakan tersebut justru dapat melemahkan daya saing industri hijau nasional.

“Scrap merupakan input utama baja rendah emisi. Jika pasokannya terganggu, industri bisa terdorong kembali menggunakan bahan baku primer yang lebih karbon-intensif,” terangnya.

Dalam hal ini, dia juga menyoroti potensi relokasi industri apabila ketidakpastian pasokan berlangsung lama dan kebijakan dinilai tidak proporsional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu hilangnya investasi serta penyerapan tenaga kerja di sektor logam nasional.

Untuk itu, Ariyo mendorong pemerintah mengalihkan pendekatan dari larangan total menuju manajemen risiko. Menurutnya, impor scrap dapat dibuka kembali secara selektif melalui skemapre-shipment inspection, sertifikasi radiasi di negara asal, serta pemeriksaan acak di pelabuhan domestik.

“Keselamatan publik harus tetap dijaga, tetapi respons kebijakan perlu presisi dan berbasis risiko. Tanpa transisi yang jelas, krisis scrap ini berpotensi berkembang dari isu lingkungan menjadi persoalan industri dan ketenagakerjaan yang lebih luas,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah bersama pelaku industri hulu dan hilir membahas kebijakan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) agar memperkuat industri plastik nasional. Sejumlah asosiasi industri menilai kebijakan tersebut perlu dikalibrasi berbasis data pasokan dan kebutuhan riil agar perlindungan industri tidak justru melemahkan daya saing manufaktur dalam negeri.

Pembahasan itu dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil kajian awal di Jakarta, Senin (19/1/2026). FGD digelar delapan asosiasi industri hilir, yaitu GAPMMI, Gabel, IPF, Aphindk, GIATPI, Asparminas, Rotokemas, dan Adupi.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir menilai instrumen perlindungan perdagangan tetap dibutuhkan, namun penerapannya harus selaras dengan kondisi industri di lapangan. Ketika pasokan domestik belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan volume dan spesifikasi teknis, kebijakan tarif dinilai berpotensi menekan industri hilir.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, evaluasi BMAD dan BMTP perlu mempertimbangkan dampak struktural terhadap ekosistem industri nasional. Menurutnya, ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi berisiko mendorong impor produk akhir dan melemahkan basis manufaktur dalam negeri.

“Kami mendorong kajian yang lebih komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” kata Adhi.

Perwakilan Asosiasi Industri Kemasan Fleksibe Indonesia (Rotokemas) Ferry Bunarjo menyoroti persoalan LLDPE C6 yang banyak digunakan industri kemasan. Ia menyebut belum adanya komunikasi pasar yang memadai antara produsen hulu dan industri pengguna, meskipun pasokan domestik disebut tersedia.

“Kami tidak pernah mendapat penawaran pasokan, tetapi kebijakan BMTP diajukan. Ini menunjukkan kebutuhan riil industri hilir belum dipetakan dengan baik,” ujar Ferry.

Ferry juga mengingatkan hampir seluruh bahan baku industri kemasan telah dikenakan instrumen trade remedies, sementara produk jadi impor tidak menghadapi perlakuan tarif yang setara. Kondisi tersebut menekan industri dari sisi biaya dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada harga pangan dan kebutuhan sehari-hari.

Dari sektor elektronik, Kepala Bidang Regulasi Asosiasi Gabungan Perusahaan Industri Elektronika dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga (Gabel) Harry Wibowo menegaskan industri pengguna pada prinsipnya mendukung penguatan industri dalam negeri. Namun ia mengingatkan kapasitas dan diversifikasi produk industri hulu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri hilir.

“Kami akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri ketika sudah sesuai kebutuhan industri. Selama belum tersedia, impor masih dibutuhkan,” kata Harry.

Perwakilan Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chavelier menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan perlindungan dan realisasi peningkatan kapasitas domestik. Ia menyebut rencana pengembangan kapasitas petrokimia nasional telah disampaikan sejak lama, namun belum terealisasi, sementara bea masuk impor bahan baku terus meningkat.

“Ketika pasokan dalam negeri belum bertambah, tetapi bea masuk terus naik, industri hilir yang menanggung tekanan,” ujarnya.

Sejumlah asosiasi mencatat bahan baku plastik menyumbang porsi signifikan dalam struktur biaya produksi, yakni 30–50 persen pada industri makanan dan minuman, 60–80 persen industri kemasan, 5–20 persen industri elektronik, serta 20–40 persen industri daur ulang plastik. Dengan komposisi tersebut, kenaikan harga bahan baku akan langsung menekan daya saing produk nasional.

Perwakilan pemerintah menegaskan BMAD dan BMTP merupakan instrumen sah dalam kerangka perdagangan internasional. Namun pemerintah juga membuka ruang evaluasi agar kebijakan tidak menimbulkan tekanan lanjutan terhadap sektor industri lain.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan kajian Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh.

“Hasil kajian ini menjadi masukan agar perlindungan industri hulu berjalan seiring dengan keberlanjutan industri hilir,” ujar Ekko.

Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden M Putra Hutama menegaskan kebijakan perdagangan harus dijalankan secara adil, terukur, dan berbasis data. Ia menilai kesiapan pasokan domestik perlu menjadi pertimbangan utama agar kebijakan tidak memicu distorsi rantai pasok.

Dari sisi pembina industri, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Alfita menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan harus selaras dengan penguatan struktur industri nasional. Menurutnya, kajian berbasis data diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir.

Gabungan asosiasi industri plastik hilir berharap pemerintah meninjau waktu dan skema penerapan BMAD atas PP copolymer dan PP homopolymer serta BMTP atas LLDPE hingga pasokan domestik mampu memenuhi kebutuhan industri secara signifikan. Asosiasi juga mendorong kebijakan berbasis data supply-demand, pemberian insentif terukur bagi industri hulu, serta penguatan mediasi hulu–hilir agar daya saing industri nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) tengah menancapkan taringnya sebagai simpul strategis hilirisasi kelapa sawit dengan investasi industri Oleofood senilai Rp3 triliun.

Langkah ambisius ini diproyeksikan akan menarik industri turunan seperti oleokimia, biodiesel, dan produk olahan lainnya, sekaligus menjadikan KEK MBTK sebagai magnet investasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Aji M. Abidharta W. Hakim menyatakan investor Oleofood akan diposisikan sebagai anchor tenant yang diharapkan memicu efek domino bagi pertumbuhan industri hilir di kawasan tersebut.

"Keberadaan investor besar diharapkan akan mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit dan mempercepat proses hilirisasi yang menjadi fokus utama pengembangan KEK MBTK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan sejumlah menterinya untuk mempercepat penghiliran di sektor strategis, menyusul pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun ini yang melambat serta kontribusi manufaktur terhadap PDB yang belum juga pulih ke level prapandemi.

KEK MBTK sendiri menjadi salah dari daftar 18 Proyek Hilirisasi yang bakal digarap BPI Danantara, dimana pendanaan Industri Oleofood (kelapa sawit) berlokasi di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) mencapai nilai investasi Rp3 triliun.

"Selain itu, proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja," imbuhanya.

Sebagai konsekuensi logis dari proyeksi penyerapan tenaga kerja tersebut, pengelola kawasan telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung operasional.

Abi menyebutkan fasilitas yang telah tersedia meliputi instalasi Water Treatment Plant (WTP) berkapasitas 200 liter/detik dari target total 400 liter/detik, kantor bersama, gedung workshop, dan gedung pemadam kebakaran.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan lokasi potensial untuk mess pekerja disiapkan di lahan Kementerian Transmigrasi yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan, meskipun masih memerlukan koordinasi intensif terkait alokasi pemanfaatannya.

Patut dicatat, KEK MBTK menawarkan sejumlah keunggulan kompetitif yang membedakannya dari kawasan industri lain di Indonesia.

Pertama, posisi geografisnya yang berada di jalur perdagangan internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) memberikan akses langsung ke pasar global.

Kedua, kelimpahan sumber daya alam berupa kelapa sawit, minyak, gas, mineral, dan batu bara yang menjadi tulang punggung industri pengolahan.

Ketiga, insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan badan, PPN, serta penangguhan bea masuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, pengelola kawasan memfasilitasi kelancaran rantai pasok Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) melalui optimalisasi pelabuhan internasional yang akan dilengkapi dermaga multipurpose.
Fasilitas ini diklaim mampu menangani kapal kargo hingga 10.000 DWT dan kapal tangker hingga 60.000 DWT guna memastikan distribusi bahan baku dari perkebunan sawit Kaltim berjalan efisien.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, khususnya Pasal 43, diatur bahwa kewajiban perusahaan perkebunan mengalokasikan minimal 70% produk olahan untuk memenuhi kebutuhan industri hilir lokal.

Dengan demikian, regulasi ini memperkuat jaminan pasokan bahan baku bagi industri di KEK MBTK.

Dalam perkembangannya, PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (PT MBTK) sebagai pengelola kawasan yang 99% sahamnya dimiliki PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ini tengah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Proses appraisal aset meliputi lahan milik Pemkab Kutai Timur serta bangunan dan instalasi WTP milik Pemprov Kaltim kini berlangsung di Kementerian Dalam Negeri.

"Pihak terkait masih melakukan proses perundingan mengenai persentase alokasi saham antara Pemprov Kaltim, Pemkab Kutim, dan PT KTMBS (Perseroda), serta penyertaan modal dalam bentuk aset dan uang tunai yang akan menjadi bagian dari pembentukan BUMD MBTK," terang Abi.

Adapun, KEK MBTK dinilai tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya nilai tambah produk kelapa sawit yang selama ini masih diekspor dalam bentuk mentah.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai proses hilirisasi komoditas tembaga masih mengalami sejumlah tantangan seiring dengan fenomena fasilitas operasional tambang dan smelter besar di Indonesia yang mengalami insiden kahar.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan selain kondisi tak terduga, dia melihat pemerintah masih belum memberikan arah jelas untuk penghiliran tembaga sehingga pasokan yang diproduksi juga dapat teroptimalkan dalam negeri.

“Menurut saya yang jelas perlu arah, supaya dia lebih terdorong hilirisasi tembaga ini, perlu arah yang jelaskan untuk hilirisasi nya ke produk-produk turunannya,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

Arah kebijakan hilirisasi dinilai perlu memperhatikan sinergi antara pengembangan industri turunan dengan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu. Banyak produk hilir memiliki karakter serupa, namun bergantung pada bahan tambang yang berbeda.

Menurutnya, kendaraan listrik (EV) misalnya, tidak hanya memerlukan nikel untuk baterai, tetapi juga membutuhkan tembaga sebagai komponen penting lainnya.

“Karena itu, pemerintah perlu menentukan terlebih dahulu fokus pengembangan produk hilir, apakah kendaraan listrik, pendingin udara, atau telepon seluler,” jelasnya.

Dia juga menilai, kejelasan arah pengembangan industri hilir perlu disertai dengan peta kebutuhan bahan baku yang spesifik, mencakup nikel, tembaga, aluminium, dan logam lainnya. Dengan begitu, kebijakan hilirisasi dapat memastikan industri hilir benar-benar menyerap bahan baku domestik.

“Harus ada keterkaitan antara industri hilir dan hulu agar arah pengembangan komoditas tambang seperti tembaga, nikel, aluminium, hingga timah saling bersinergi,” ujarnya.

Selain perencanaan, langkah berikutnya adalah memastikan realisasi melalui kebijakan yang mendukung. Faisal juga menekankan pentingnya pemberian insentif tambahan untuk mendorong industri hilir, khususnya sektor turunan tembaga, agar implementasinya berjalan optimal.

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau mengatakan defisit tembaga akan terjadi seiring dengan masifnya transisi energi dunia, sehingga penggunaan komoditas mineral, termasuk tembaga menjadi incaran berbagai negara.

"Kenapa Indonesia menjadi salah satu negara yang dibicarakan, karena kita di Indonesia saat ini memproduksi 3%-5% tembaga dunia," kata Rachmat di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Indonesia diprediksi akan memproduksi 15% tembaga dunia pada 2032-2035. Angka tersebut terbilang besar dan menjadi potensi bagi Indonesia untuk menguasai pasar produk tembaga. Namun, dia menyayangkan industrialisasi produk komoditas ini masih minim.

"Kita produksi sekitar 1 juta ton tembaga kita di Indonesia menyerap 200.000-250.000 ton, sisanya ekspor, bayangkan kalau kita di 2033 memproduksi 15% tembaga dan semuanya dieskpor?" ujarnya.

Indonesia saat ini tengah mendorong penghiliran dengan mengatur pelarangan ekspor konsentrat. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus agar proses industrialisasi produk tembaga makin bergairah.

Adapun, produksi konsentrat tembaga mencapai 1 juta ton, sedangkan konsumsi industri domestik hanya sekitar 200.000-250.000 ton dan sisanya diekspor.

"Ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia pengusaha dan negara harus memberikan regulasi terbaik untuk mengnyerap produksi-produksi tembaga di negara kita pada masa yang akan datang," pungkasnya.