BENER MERIAH - Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, Aceh. Huntara yang dibangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut didirikan di Desa Wonosobo, Wih Pesam, Aceh.

Didampingi Wakil Bupati (Wabup) Bener Meriah Armia, serta Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bener Meriah Safriadi ini, Safrizal meninjau lokasi yang ditempati 89 Kepala Keluarga (KK).

Rombongan Safrizal disambut langsung Reje atau Kepala Desa Wonosobo, Sugiman di bawah guyuran hujan. Dalam kesempatan itu, Safrizal menanyakan kondisi warga Jamur Ujung yang menghuni huntara di Wonosobo.

Sugiman mengatakan para pengungsi dalam kondisi sehat. Pihak desa ikut memberikan perhatian. Melihat tidak banyak penghuni huntara yang berada di tempat, Safrizal bertanya, kemana para penghuni huntara.

Sugiman mengatakan, umumnya mereka sedang bekerja sebagai pemetik kopi di kebun-kebun warga di sekitar Wonosobo, atau di tempat lain.

“Alhamdulillah. Saya acungi jempol atas etos kerja warga Bener Meriah. Mereka memang terkenal rajin, ramah, dan sabar, “ katanya, Sabtu (18/4/2026).

Safrizal kemudian melangkahkan kaki, menuju bilik-bilik huntara. Dia bercengkrama dengan seorang ibu rumah tangga yang sedang mengatur barang-barang keluarga.

Kemudian Safrizal bertandang ke tempat Fatmawati, perempuan berusia 66 tahun. Ibu tiga orang anak ini telah ditinggal oleh suaminya ke haribaan Ilahi beberapa waktu lalu karena sakit.

“Kenal Pak Sukarno? “ canda Safrizal sembari tersenyum ke arah Fatmawati.

“Saya yang jahit bendera Merah Putih, “ Jawab Fatmawati dengan tawa merekah.

Semua yang ada di situ pun ikut tertawa. Di balik penampilannya yang sangat bersahaja, ternyata Fatmawati paham sejarah kemerdekaan Indonesia.

Fatmawati mengucapkan Terima kasih kepada Safrizal yang telah menjenguk dirinya di huntara.

“Terima kasih, Bapak. Telah menjenguk kami di sini. Kami sangat bersyukur,“ kata Fatmawati sembari menerima bantuan peralatan dapur yang diserahkan Safrizal.

Usai beramah tamah dengan Fatmawati, Safrizal menyampaikan seluruh KK yang menghuni huntara mendapatkan bantuan peralatan dapur. Dia juga mengecek kepastian lahan untuk pembangunan hunian tetap.

Menurut data yang disajikan Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah yang diserahkan kepada Wakil Bupati Bener Meriah, di kabupaten tersebut terdapat empat lokasi pembangunan hunian tetap komunal.

Satu titik di Blang Rakal, Pintu Rime Gayo, akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Dinas Pertanian Aceh. Tiga titik lagi akan dibangun di atas tanah yang dihibahkan oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar.

Hasil verifikasi dan validasi tahap I, di Bener Meriah rumah dengan status rusak ringan berjumlah 118 unit. Rusak sedang 84 unit, rusak berat 807 unit.

Dari kategori rusak berat tersebut, 97 unit akan dibangun insitu, relokasi mandiri 617 unit, dan relokasi terpusat 93 unit. Untuk tahap II yang belum dilakukan verifikasi, sampai dengan saat ini data yang telah masuk berjumlah 522 unit.

"Saat ini status Aceh masih transisi darurat. Setelah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan huntap dan fasilitas publik lainnya akan dipacu sesuai dengan rencana induk (renduk) yang telah disusun," katanya.

JAKARTA - Upaya pemulihan Aceh pascabencana menunjukkan progres yang signifikan. Hal itu ditandai dengan berjalannya sejumlah pelayanan publik.

Kaposko Wilayah Aceh, Safrizal ZA mengatakan, roda pemerintahan di wilayah terdampak kini telah kembali stabil. Menurut Safrizal, layanan publik sudah beroperasi normal, dan aparatur negara telah kembali ke pos masing-masing untuk memastikan kebutuhan administratif masyarakat terpenuhi tanpa kendala.

“Pemerintah hadir dan bekerja. Konsistensi ini krusial untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Safrizal merinci berbagai indikator kemajuan yang mencakup aspek infrastruktur hingga lingkungan. Pemulihan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan konektivitas antarwilayah kini menjadi prioritas utama.

"Juga program pembersihan sisa material melalui skema cash for work bahkan dinilai memberikan dampak ganda, mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus menjadi stimulan ekonomi bagi masyarakat setempat," katanya.

Di saat yang sama, percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) terus dipacu guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak.

"Pada sektor sosial dan ekonomi, aktivitas belajar-mengajar dilaporkan telah kembali normal. Hal ini dibarengi dengan langkah penguatan ekonomi lokal serta distribusi bantuan yang diklaim semakin efektif dan tepat sasaran," ucapnya.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Tidak hanya pemulihan fisik, Safrizal juga menyoroti pentingnya stabilitas kepemimpinan dalam masa transisi. Sebagai sosok yang pernah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, ia dinilai berhasil menjaga kondusivitas daerah, mulai dari mengawal transisi politik dalam pilkada hingga mendukung integritas akademis di Universitas Syiah Kuala melalui perannya sebagai Ketua Majelis Wali Amanat.

"Sinergi antara pemerintah dan kalangan akademisi adalah kunci agar setiap kebijakan pemulihan berbasis pada data dan benar-benar tepat sasaran," katanya.

Safrizal mengakui tantangan yang dihadapi memang besar. Namun, kata "berat" bukan sebuah keluhan, melainkan pengingat akan besarnya tanggung jawab yang harus dijawab dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak.

"Ini bukan sekadar soal cepat atau lambat, tetapi soal memastikan setiap langkah pemulihan benar-benar mampu membawa masyarakat Aceh kembali bangkit dengan lebih kuat," ucapnya.

ACEH - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh menegaskan proses pembersihan dan penanganan lumpur pascabanjir masih terus berjalan secara intensif. Aksi ini menepis narasi di media sosial yang mengesankan pemerintah menyerah dalam penangananpascabanjir.

Hal itu ditegaskan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA di Banda Aceh, Sabtu (11/4/2026).

Safrizal menjelaskan maksud pernyataannya mengenai istilah "berat" yang sempat disalahartikan oleh sejumlah pihak. Menurut Safrizal, istilah tersebut adalah refleksi dari kerja keras tim di lapangan, bukan sebuah pengakuan ketidaksanggupan atau keputusasaan.

“Kami tegaskan, bagi kami berat itu bermakna kita harus kerja keras dan tidak pernah menyerah. Semua ini tidak bisa dilakukan secara instan. Jadi semangatnya adalah semangat positif untuk menuntaskan tanggung jawab, bukan bermakna menyerah. Berat itu adalah realita medan yang sedang kami taklukkan bersama,” ujar Safrizal.

Berdasarkan data operasional Satgas, dari total 519 lokasi yang menjadi sasaran di Aceh, sebanyak 480 lokasi telah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Sementara itu, sisa 39 lokasi lainnya saat ini dalam status on-going atau sedang terus dikerjakan. Lokasi sisa ini merupakan area pemukiman padat dan drainase sempit yang memerlukan penanganan manual yang teliti.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



“Guna mempercepat proses tersebut, dukungan personel terus dioptimalkan di titik-titik krusial. Di wilayah Aceh Tamiang, Satgas telah mengerahkan personel Praja IPDN untuk membantu percepatan pembersihan fasilitas publik dan lingkungan warga agar segera layak digunakan kembali,” katanya.

Selain pengerahan personel kedinasan, Safrizal juga memaparkan keberlanjutan Program Cash for Work (Padat Karya) Tahap II yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat terdampak. Di Pidie Jaya, tepatnya di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua, program ini sedang berjalan aktif dengan melibatkan total 392 peserta.

“Kekuatan di Pidie Jaya terdiri dari 300 warga lokal, 80 personel Satpol PP dan BPBD, serta didampingi 12 personel TNI/Polri. Pelaksanaan gelombang pertama sudah berjalan pada 6-8 April, dan akan dilanjutkan kembali pada 14-17 April mendatang. Ini adalah bukti bahwa pemerintah dan masyarakat bahu-membahu di lapangan,” jelasnya.

Safrizal ZA meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh di media sosial. Safrizal memastikan seluruh infrastruktur vital dan jalan nasional (Tahap I) sudah tuntas 100% sejak Januari lalu, dan kini Satgas fokus menuntaskan pembersihan lingkungan permukiman.

“Data adalah fakta, dan kerja kami adalah nyata. Kami tidak akan berhenti sampai lokasi terakhir benar-benar tuntas. Kami mengajak masyarakat untuk tetap optimistis menyongsong tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya,” ucapnya.

BANDA ACEH - Pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh Safrizal ZA dalam media gathering di Banda Aceh menegaskan bahwa capaian rehabilitasi terus dilakukan percepatan dengan sejumlah aspek layanan publik hampir pulih.

Safrizal menuturkan pada aspek pelayanan pemerintahan, dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 wilayah sudah kembali normal.

Upaya pembersihan lumpur juga dilaporkan menunjukkan hasil signifikan dengan 92% lokasi berhasil ditangani. Untuk lokasi yang masih membutuhkan penanganan terus dikoordinasikan dalam penyiapan alat berat dan sumber daya pendukung lainnya.

Untuk infrastruktur jembatan darurat, TNI telah menyelesaikan 97 unit, sementara Polri merampungkan 95 persen dari target yang ditetapkan.

Sektor kesehatan pun berangsur pulih dengan seluruh 23 RSUD dan 309 Puskesmas kembali berfungsi penuh, serta 99,6 persen Puskesmas Pembantu sudah beroperasi.

Begitu pula di sektor pendidikan, sebanyak 3.120 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal.

Sedangkan pada aspek hunian, pembangunan Huntara telah rampung 91 persen, sementara Huntap mulai direalisasikan dengan dukungan lintas lembaga.

Dia menekankan bahwa perkembangan pemulihan ini sangat dinamis. “Data progres selalu bergerak mengikuti dinamika lapangan. Ada jembatan yang baru dilaporkan selesai, namun karena keadaan tertentu bisa kembali rusak, dan pada waktu berikutnya sudah selesai dikerjakan lagi. Begitu pula dengan aspek lain, sehingga capaian persentase bisa berubah dari hari ke hari,” ujar Safrizal.

ACEH - Satuan Tugas Percepatan Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas PRR) terus melakukan pemutakhiran data terkait kebutuhan Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas bencana di Aceh. Perubahan angka yang terjadi secara dinamis di lapangan ditegaskan bukan sebagai bentuk ketidakkonsistenan administratif, melainkan upaya nyata dalam mengejar akurasi demi memastikan hak seluruh warga terpenuhi tanpa terkecuali.

Kepala Posko Wilayah Satgas PRR, Safrizal ZA, menjelaskan proses sinkronisasi data ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memegang teguh komitmen "No One Left Behind". Menurut Safrizal, salah satu pemicu utama perubahan data adalah kembalinya denyut kehidupan di lokasi-lokasi yang pada pendataan awal dianggap tidak berpenghuni.

“Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke desa asal mereka dan berharap pembangunan Huntara dapat dilakukan di tanah kelahiran tersebut,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Selain faktor kembalinya warga, Safrizal menekankan Satgas PRR menerapkan sistem pendataan yang fleksibel dan tidak kaku. Pihaknya terus menerima usulan baru dari para Bupati di wilayah terdampak melalui skema By Name By Address (BNBA) yang terus diperbarui.

“Langkah ini diambil agar pemerintah tidak terjebak dalam birokrasi data yang seringkali menghambat aksi nyata di lapangan. Pembangunan huntara sendiri dilakukan secara bertahap begitu data tahap awal tervalidasi,” katanya.

Lihat video: LEBARAN TANPA SUASANA! Warga Tak Rayakan Lebaran karena Kondisi Sulit Pasca Banjir Aceh



Safrizal menegaskan jika pihaknya harus menunggu pendataan BNBA selesai 100%, maka proses pembangunan justru akan terbengkalai. Oleh karena itu, pintu pendataan tetap dibuka selama masih ada warga yang membutuhkan bantuan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terputus hanya karena persoalan teknis administratif.

Sebagai bentuk transparansi dan keadilan, masyarakat juga diberikan pilihan untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Para penyintas dapat memilih antara pembangunan fisik Huntara atau menerima bantuan dalam bentuk Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh, sehingga warga segera memiliki tempat tinggal yang layak sembari menunggu proses rekonstruksi permanen selesai sepenuhnya,” katanya

ACEH - Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) melaksanakan program pembersihan lingkungan dengan mekanisme Padat Karya Tunai atau Cash for Work. Tahap pertama di akhir Maret ini, kegiatan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang .

Kegiatan tersebut dengan melibatkan ratusan personel gabungan dan elemen masyarakat setempat. Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap pertama melibatkan 375 orang yang terdiri dari personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum.

Aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) dari 28 Maret hingga 4 April 2026. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 400 warga lokal telah memulai aksi serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026.

Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi langsung bagi warga.

Kepala Posko Wilayah Aceh Safrizal ZA menegaskan pemilihan skema Cash for Work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali ini. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri ini ingin memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



“Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka usai Lebaran," ujar Safrizal ZA, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh, Sabtu (28/3/2026).

Safrizal menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan sebesar Rp45.000 per hari.

“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," katanya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memastikan seluruh wilayah terdampak di Aceh kembali pulih dengan standar yang lebih baik (build back better).

Badai siklon Senyar yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu lalu terasa seperti peristiwa yang datang dari dunia lain. Aceh bukan wilayah yang lazim disinggahi siklon tropis. Letaknya yang dekat garis khatulistiwa selama ini dianggap relatif aman dari fenomena cuaca ekstrem semacam itu. Namun, ketika Senyar muncul di Selat Malaka dan memicu hujan deras berkepanjangan, banjir dan longsor pun tak terelakkan.

Di beberapa wilayah, banjir datang seperti gelombang besar yang menyeret kayu, lumpur, dan batu dari hulu. Banyak pihak kemudian menyebut peristiwa ini sebagai salah satu bencana hidrometeorologi paling serius yang dialami Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ada yang menggambarkannya seperti “tsunami kedua,” karena skala kerusakan dan trauma yang ditinggalkan.

Namun badai sebenarnya hanya bagian dari cerita. Hujan ekstrem memang dapat memicu bencana, tetapi dampaknya sangat ditentukan oleh kondisi bentang alam tempat hujan itu jatuh. Hujan yang sama dapat menjadi berkah di satu wilayah, tetapi berubah menjadi bencana di wilayah lain. Bencana hidrometeorologi menjadi berlipat dampaknya ketika benteng alami berupa hutan terus melemah. Bencana yang tadinya langka pun dapat bisa berubah menjadi tragedi berulang.

Hutan selama berabad-abad telah menjadi penyangga ekologis Aceh. Lanskap hutan yang luas di provinsi ini berfungsi seperti spons raksasa yang menyerap air hujan, menjaga kestabilan tanah, sekaligus menahan laju aliran air ke wilayah hilir. Tanpa fungsi tersebut, setiap curah hujan tinggi akan langsung berubah menjadi aliran air yang tidak terkendali. Sungai meluap, tanah lereng kehilangan penopangnya, dan desa-desa di dataran rendah menjadi tempat terakhir yang menerima limpahan kerusakan. Dalam konteks ini, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan; ia adalah infrastruktur alam yang menopang keselamatan manusia.

Aceh sebenarnya merupakan wilayah yang paling luas hutannya dibandingkan provinsi lain di Sumatra. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Aceh masih memiliki sekitar 3,1 juta hektare hutan alam. Jumlah itu setara dengan sekitar 22% dari seluruh hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatra. Aceh memiliki hutan alam terluas di sumatra yaitu seluas 55% dari total daratannya.

Angka tersebut sering menjadi alasan untuk mengatakan bahwa kondisi hutan Aceh masih “cukup baik”. Namun narasi semacam ini sering menipu. Hutan memang masih luas, tetapi tren kehilangan tutupan hutan terus terjadi dari tahun ke tahun. Dalam banyak kasus kerusakan itu terjadi di lokasi-lokasi yang sangat menentukan bagi stabilitas ekologi, seperti wilayah hulu dan daerah aliran sungai.

Kehilangan tutupan hutan Aceh sepanjang 2025 mencapai 39.687 hektare, meningkat lebih dari 274% dibandingkan 2024, menurut hitungan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA). Lonjakan ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Pemantauan yang dilakukan oleh Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) menunjukkan bahwa kehilangan tutupan hutan di Aceh masih berlangsung dalam berbagai bentuk, baik akibat aktivitas manusia maupun gangguan alam. Dalam satu dekade terakhir, tren kehilangan hutan cenderung mengikuti dinamika pembangunan ekonomi dan ekspansi pemanfaatan lahan. Perkebunan kelapa sawit, pembukaan jalan, pertambangan, serta berbagai bentuk konversi lahan lainnya menjadi faktor yang terus menekan kawasan hutan.

Di beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, misalnya, ekspansi perkebunan sawit disebut sebagai salah satu pendorong utama deforestasi. Aceh Selatan menjadi kabupaten yang paling konsisten menjadi penyumbang angka kehilangan tutupan hutan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2022–2024, kabupaten Aceh Selatan tercatat sebagai wilayah dengan kehilangan tutupan hutan terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Diskusi para peneliti, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil yang membahas dinamika tutupan hutan di Aceh juga mengungkapkan fakta yang tidak kalah mengkhawatirkan. Dalam satu peristiwa bencana besar yang berkaitan dengan siklon Senyar, tercatat 39.602 hektare hutan rusak. Sekitar 24.372 hektare di antaranya disebabkan gangguan ekologis yang dipicu bencana, sementara 15.230 hektare lainnya terkait aktivitas manusia yang didominasi alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit (13 ribu hektare). Angka ini memperlihatkan hubungan yang saling memperkuat antara kerusakan lingkungan dan bencana. Ketika hutan sudah melemah akibat pembukaan lahan dan fragmentasi, tekanan cuaca ekstrem akan semakin mudah merobohkannya.

Masalahnya tidak berhenti pada hilangnya tutupan hutan semata. Ketika hutan rusak, rangkaian dampak ekologis langsung menyusul. Banjir menjadi lebih sering terjadi, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki perlindungan vegetasi yang baik. Tanah yang kehilangan akar penahan menjadi lebih rentan longsor. Sedimentasi di sungai meningkat karena erosi dari kawasan hulu.

Dalam beberapa kejadian banjir di Aceh, bahkan ditemukan ribuan meter kubik kayu gelondongan terbawa arus sungai hingga ke wilayah pemukiman. Fenomena ini bukan hanya menunjukkan kuatnya arus banjir, tetapi juga memberi petunjuk bahwa hutan di hulu telah kehilangan stabilitasnya.

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan iklim akan memperparah kondisi ini. Intensitas hujan ekstrem diperkirakan akan meningkat di banyak wilayah tropis, termasuk Sumatra. Ketika hujan dengan intensitas sangat tinggi terjadi dalam waktu lama, bahkan hutan primer pun dapat mengalami kerusakan.

Namun perbedaan pentingnya adalah kemampuan hutan yang sehat untuk meminimalkan dampak tersebut. Hutan yang utuh masih mampu menahan sebagian besar air, memperlambat aliran permukaan, dan menjaga kestabilan tanah. Sebaliknya, kawasan yang sudah terfragmentasi atau berubah menjadi lahan terbuka akan mempercepat proses bencana.

Dalam konteks ini, kehilangan hutan bukan sekadar isu lingkungan. Ia adalah persoalan keselamatan publik. Ketika hutan hilang di wilayah hulu, risiko bencana meningkat di wilayah hilir. Ironisnya, mereka yang tinggal di daerah hilir sering kali bukan pihak yang menikmati manfaat dari pembukaan lahan di kawasan hulu.

Petani kecil, nelayan, dan masyarakat desa menjadi kelompok yang paling sering menanggung dampak banjir dan longsor, sementara keuntungan ekonomi dari konversi lahan lebih banyak mengalir ke aktor-aktor yang berada jauh dari lokasi bencana.

Karena itu, persoalan hutan di Aceh juga berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam. Banyak kasus kerusakan hutan berakar pada persoalan perizinan yang tidak transparan, tumpang tindih kebijakan, atau lemahnya pengawasan. Sistem perizinan yang kompleks sering membuat pemerintah daerah kesulitan melacak siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas sebuah kawasan.

Dalam beberapa kasus, bahkan ditemukan aktivitas pemanfaatan lahan yang berjalan tanpa pengawasan memadai. Situasi seperti ini membuka ruang bagi praktik pembalakan liar, konversi lahan ilegal, dan berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan lingkungan.

Padahal Aceh memiliki sejarah panjang dalam upaya menjaga hutannya. Sejak moratorium izin konsesi kayu diberlakukan pada pertengahan 2000-an, tekanan terhadap hutan produksi relatif menurun dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Namun ancaman baru terus muncul, terutama dari ekspansi perkebunan dan pembangunan infrastruktur. Jika tidak diatur dengan hati-hati, pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru bisa menggerus fondasi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat.

Di sinilah pentingnya melihat hutan Aceh dalam perspektif jangka panjang. Hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan untuk investasi. Ia adalah sistem penyangga kehidupan yang menentukan masa depan provinsi ini.

Kehilangan satu kawasan hutan di hulu sungai mungkin tampak kecil dalam peta pembangunan, tetapi dampaknya bisa dirasakan puluhan kilometer jauhnya ketika banjir datang. Ketika hutan hilang sedikit demi sedikit, risiko bencana sebenarnya sedang dibangun secara perlahan.

Solusi untuk masalah ini tentu tidak sesederhana menutup semua aktivitas ekonomi di kawasan hutan. Hutan memang harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pemanfaatan tersebut harus dilakukan dalam batas yang memastikan fungsi ekologisnya tetap terjaga.

Artinya, perencanaan tata ruang harus benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kawasan dengan risiko ekologis tinggi—terutama daerah hulu dan wilayah yang memiliki fungsi hidrologis penting—seharusnya menjadi prioritas perlindungan.

Selain itu, transparansi perizinan menjadi langkah yang sangat mendesak. Seluruh izin yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perlu dibuka kepada publik agar dapat diawasi bersama.

Dengan sistem informasi yang transparan, masyarakat dapat mengetahui siapa pemegang izin, di mana lokasi konsesinya, dan apakah aktivitasnya sesuai dengan aturan. Keterbukaan semacam ini juga penting untuk mencegah praktik perubahan status kawasan hutan secara diam-diam yang sering memicu konflik dengan masyarakat lokal.

Penegakan hukum juga harus diperkuat, terutama terhadap kejahatan lingkungan yang melibatkan jaringan ekonomi besar. Pendekatan “follow the money” atau menelusuri aliran keuntungan dari kejahatan kehutanan dapat menjadi strategi efektif untuk menindak aktor utama di balik kerusakan hutan. Selama ini, banyak kasus yang hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pihak yang mendapatkan keuntungan terbesar tidak tersentuh hukum.

Di sisi lain, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh komunitas lokal cenderung memiliki tingkat kerusakan lebih rendah dibandingkan kawasan yang sepenuhnya dikelola oleh korporasi atau negara tanpa partisipasi masyarakat. Prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent) perlu diterapkan secara konsisten dalam setiap rencana pemanfaatan lahan.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah pemulihan hutan yang sudah rusak. Rehabilitasi hutan dan lahan harus menjadi agenda besar, bukan sekadar proyek tahunan yang berakhir pada penanaman simbolis. Pemulihan kawasan hutan, terutama di daerah aliran sungai, merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Tanpa upaya pemulihan yang serius, kehilangan tutupan hutan akan terus bertambah setiap tahun.

Badai siklon Senyar mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tetapi pesan yang ditinggalkannya jauh lebih panjang dari itu. Ia menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dapat menghadirkan kejadian yang sebelumnya dianggap mustahil. Jika hutan terus melemah, bukan tidak mungkin peristiwa ekstrem seperti ini akan lebih sering terjadi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat Aceh akan menghadapi masa depan yang semakin penuh ketidakpastian.

Karena itu, menjaga hutan Aceh bukan sekadar tugas para aktivis lingkungan atau lembaga pemerintah. Ia adalah kepentingan bersama seluruh masyarakat. Hutan yang tetap berdiri berarti sungai yang lebih aman, tanah yang lebih stabil, dan desa-desa yang lebih terlindungi dari bencana. Sebaliknya, setiap hektare hutan yang hilang sebenarnya adalah undangan terbuka bagi bencana berikutnya.

Siklon Senyar seharusnya menjadi peringatan bahwa alam memiliki cara untuk mengingatkan manusia ketika batas-batasnya dilanggar. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita mampu mendengar peringatan itu, tetapi apakah kita cukup berani untuk mengubah cara kita memperlakukan hutan sebelum bencana berikutnya datang.

Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun

Aceh Taming, Aceh (ANTARA) - Debu-debu tipis melayang di antara kendaraan yang melintasi lorong itu, menandai jejak malapetaka di Pasar Simpang Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Di tepi lorong aspal yang dilapisi sisa lumpur banjir yang mengendap sunyi, Fatima larut dalam kesibukan di lapak kayu kecilnya. Ia berdiri seperti para pedagang lain, menyuguhkan beragam hidangan bagi warga yang berburu takjil menjelang senja.

Satu per satu batang tebu dimasukkannya ke dalam mesin pemeras. Dari sela-sela roda besi yang berputar, mengalir cairan manis yang ditampung, lalu dijajakan seharga Rp5 ribu per bungkus plastik.

Mesin itu adalah satu-satunya harta benda Fatima yang tersisa dari peristiwa banjir pada November 2025, yang memporak-porandakan rumah serta kebun tebu seluas 400 meter persegi milik keluarganya di Desa Seuneubok Dalam Upah, Kecamatan Bendahara.

Perempuan berusia 38 tahun itu sempat merasa tenggelam semakin dalam ke palung penderitaan saat mendapati mesin pemeras itu tak lagi berfungsi karena terendam banjir.

Namun, ketika suara mesin itu kembali meraung dua bulan kemudian setelah diperbaiki, harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali seperti api kecil yang menolak untuk mati. Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun.

"Setidaknya dengan mesin ini, saya bisa kembali berusaha, sedikit demi sedikit memperbaiki semua yang hancur," ujar Fatima saat disambangi ANTARA.

Ia sadar, tragedi 110 hari lalu itubtak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Namun, meratapi nasib terlalu lama tak akan membangun kembali apa yang telah runtuh.

Fatima memilih beranjak ke pasar, seperti pedagang kecil lainnya, agar nadi ekonomi rumah tangganya tetap berdenyut. Sebab, ada tujuh anak yang harus dinafkahi. Tak hanya itu, sang suami yang belum bisa kembali berkebun masih terlilit utang yang harus dilunasi.

Bagi Fatima, menjalankan kembali usaha air tebu bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menambal luka kehidupan yang koyak oleh bencana.

Momentum Ramadhan

Selama dua bulan setelah bencana, keluarga Fatima bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya masih dapat terpenuhi.

Namun, Fatima tahu, bantuan selalu memiliki batas. Satu-satunya jalan yang paling nyata baginya untuk bangkit adalah membangun kembali usaha air tebu.

Pasokan bahan baku menjadi tantangan utama saat ia mencoba memulai kembali usahanya pada pertengahan Februari 2026. Lahan tebu madu milik keluarganya porak-poranda dan belum memungkinkan untuk digarap kembali.

Meski begitu, naluri bertahan hidup seorang ibu menggerakkannya. Ia mencari bahan baku dari desa lain yang tidak terdampak banjir agar usahanya bisa berjalan saat Ramadhan tiba.

Selain keterbatasan pasokan yang membuat harga naik menjadi Rp5 ribu per kantong dari harga normal Rp2 ribu, jenis tebu yang diperoleh pun berbeda. Ia menggunakan tebu bambu dengan kadar air lebih rendah dibandingkan tebu madu.

Namun, bagi Fatima, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan keberlangsungan. Selama roda kecil usahanya masih berputar, harapan tetap hidup.

Babak baru dimulai pada hari pertama Ramadhan. Bersama dua anaknya, Fatima membuka kembali lapaknya di Pasar Simpang Upah.

Bulan Ramadhan menjadi ruang harapan, saat manusia tak hanya menahan lapar, tetapi juga mencari keberkahan. Di antara hiruk-pikuk pemburu takjil, Fatima mengais rezeki dengan kesabaran seorang ibu.

Dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari, ia perlahan membangun kembali fondasi ekonomi keluarganya, tanpa tahu pasti kapan semuanya akan pulih sepenuhnya.

"Penghasilan ini bisa untuk pegangan keluarga saya saat ini," ujarnya pelan.

Sambil terus berjualan, keluarga Fatima berencana membersihkan kembali lahan kebun untuk menanam kembali tebu madu setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Ia tak ingin meninggalkan usaha yang telah menghidupi keluarganya selama lebih dari satu dekade. Fatima memahami, mempertahankan usaha membutuhkan ketahanan modal. Karena itu, jika ada dukungan dana untuk pemulihan usaha ekonomi di daerah terdampak bencana, Fatima berharap menjadi salah satu di antara penerima manfaat.

Dukungan pemerintah

Sekitar 130 kilometer dari Pasar Simpang Upah, Kementerian Sosial kembali baru saja menyalurkan lagi bantuan dana senilai Rp100,9 miliar bagi penyintas bencana alam di Aceh, dalam acara yang dipusatkan di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.

Bantuan pemerintah pusat tersebut mencakup santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, korban luka berat, bantuan perabotan hunian, jaminan hidup, serta stimulan untuk usaha ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan harapan pemerintah agar bantuan itu tidak hanya membantu masyarakat melewati masa sulit, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi.

"Karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak bencana melambat, bahkan di Aceh sempat minus," ujarnya.

Di Aceh, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia agar lebih cepat dan mudah diakses. Penyaluran dilakukan melalui tiga cara yaitu langsung di kantor pos, melalui komunitas desa, atau melalui tokoh masyarakat yang disepakati bersama.

Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Selain bantuan tunai, perbaikan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana seperti jalan, listrik, pendidikan, akses komunikasi dan lainnya juga terus dilakukan.

Saifullah berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk Aceh serta wilayah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal secara bertahap.

Harapan untuk kembali hidup normal itu pula yang terus menyala di hati para penyintas, termasuk Fatima yang setiap hari berdiri di tepi lorong Pasar Simpang Upah, memeras manisnya tebu, sambil perlahan menyembuhkan pahitnya kehidupan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan kehadiran negara dalam penanganan bencana banjir di Aceh, seiring penyaluran bantuan pemerintah senilai Rp100,9 miliar kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Timur. Hal itudisampaikan usai Kapolda Aceh mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam penyaluran bantuan di Pendopo Idi Rayeuk, Aceh Timur.

“Kehadiran sejumlah pejabat yang berulang kali ke Aceh menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat Aceh,” kata Irjen Marzuki, Selasa (17/3/2025). Bantuan tersebut diberikan secara simbolis kepada perwakilan korban banjir bandang yang terdampak, baik korban jiwa maupun masyarakat yang mengalami kerugian materiel.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh tidak hanya hadir secara seremonial, tetapi juga memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penanganan bencana dan percepatan pemulihan masyarakat.

Selain Kapolda Aceh, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.

Kapolda Marzuki menekankan bahwa bantuan yang disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri memiliki makna penting bagi masyarakat terdampak. “Pemerintah sangat memperhatikan momen-momen yang bermakna bagi masyarakat Aceh. Sehingga menjelang lebaran langsung diturunkan bantuan,” kata jenderal bintang dua tersebut.

Menurutnya, kehadiran bantuan di waktu yang tepat diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menghadirkan harapan baru. “Semoga dengan bantuan tersebut, masyarakat terdampak banjir dapat menyambut Idulfitri dengan baik dan penuh makna,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Aceh menegaskan bahwa Polri terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal, termasuk dalam aspek distribusi bantuan.

Kapolda Marzuki mengatakan bahwa Polri bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

PIDIE JAYA - PT Hexindo Adiperkasa Tbk bekerja sama dengan PT Berlian Amal Perkasa serta Morooka Co., Ltd menyerahkan bantuan penggunaan unit carrier dump Morooka MST800 kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan ( CSR ), Hexindo memadukan penyaluran donasi kemanusiaan dengan keahlian perusahaan di industri alat berat guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Hexindo mendonasikan penggunaan Morooka MST800 untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di area yang terdampak bencana di Pidie Jaya. Alat berat tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan material, pemindahan tanah, serta mendukung mobilitas logistik di wilayah yang memiliki kondisi medan sulit dijangkau oleh kendaraan konvensional. Mendikdasmen Pastikan Rehabilitasi Sekolah Pascabencana di Aceh Tuntas 2026

Presiden Direktur PT Hexindo Adiperkasa Tbk, Dwi Swasono menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi bagi masyarakat. Salah satunya pada saat terjadi situasi darurat serta pemulihan pascabencana.

Sebagai penyedia produk dan layanan alat berat di Indonesia, Hexindo tidak hanya berkomitmen sebagai one stop solutions bagi industri alat berat , tetapi juga terus berupaya berkontribusi bagi masyarakat. ”Kami berharap penggunaan unit carrier dump Morooka MST800 yang memang dirancang untuk bekerja di medan berat, dapat membantu mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh serta mendukung upaya penanganan di lapangan secara lebih efektif,” katanya dalam siaran pers, Rabu (11/3/2026).

Carrier dump Morooka cukup terkenal di Jepang dalam mendukung pemulihan pascabencana. Karena itu, Presiden Direktur PT Berlian Amal Perkasa Daisuke Hirata serta Managing Director Morooka Co., Ltd Noboru Morooka mencetuskan ide penggunaan carrier dump Morooka untuk mendukung pemulihan pascabencana. Hexindo telah menyediakan dukungan berupa truk pengangkut Morooka dengan dukungan dari Morooka Co., Ltd. dan PT Berlian Amal Perkasa.

Sebelumnya, Hexindo menyerahkan bantuan penggunaan sejumlah unit ekskavator ZX210F-5G di sejumlah wilayah Sumatera. Salah satunya, alat berat diserahkan kepada Pemkab Aceh Utara untuk digunakan pada perbaikan Desa Sawang, Dusun Lhok Pungki, Gampong Gunci dan wilayah lainnya. Perhapi: Banjir Garoga Dipicu Anomali Curah Hujan Ekstrem

Alat berat ini difungsikan untuk pembersihan material sisa banjir serta percepatan perbaikan akses jalan dan infrastruktur dasar yang rusak. Dukungan operasional serupa juga disiagakan untuk wilayah Sumatera Barat, sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu Hexindo bersama seluruh karyawan menghimpun dana kemanusiaan sebesar Rp104 juta. Donasi disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur untuk mendukung operasi tanggap darurat, termasuk penyediaan kebutuhan pokok dan medis.

Aceh Tamiang: Proyek pengerukan Muara Sungai Kuala Peunaga yang diinisiasi Jhonlin Group diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk memulihkan aktivitas nelayan di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pengerjaan dredging sepanjang 5 kilometer ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu hingga satu setengah tahun.

Manager Operasional PT Dua Samudra Perkasa, Aris Setiawan, menjelaskan pengerukan dilakukan secara bertahap dengan prioritas mengembalikan fungsi alur pelayaran nelayan.

“Pengerjaan dredging sepanjang 5 kilometer. Estimasi pengerjaan kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun. Kita usahakan secepat mungkin supaya alur ini bisa bermanfaat bagi para nelayan, khususnya nelayan Tamiang saat melaut, sehingga hasil tangkapan bisa dibawa sesuai waktunya dan kualitas ikan tetap terjaga,” kata Aris.

Pendangkalan muara yang terjadi akibat banjir sebelumnya telah memicu gangguan serius terhadap rantai ekonomi pesisir. Banyak kapal nelayan tidak dapat melintas karena kedalaman yang tidak memadai, sehingga aktivitas penangkapan ikan menurun drastis.

Melalui pengerukan ini, alur muara akan dinormalisasi dengan target kedalaman 6 meter dan lebar 70 meter. Standar ini dinilai cukup untuk memastikan kapal nelayan dapat beroperasi secara optimal tanpa bergantung pada kondisi pasang surut.

Selain berdampak langsung terhadap produktivitas nelayan, proyek dredging juga memiliki manfaat strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir. Normalisasi alur air akan membantu menjaga stabilitas ekosistem muara, serta mengurangi risiko sedimentasi berulang yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemulihan infrastruktur perairan ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi pesisir Aceh Tamiang. Dengan akses laut yang kembali normal, nelayan dapat meningkatkan frekuensi melaut, mempercepat distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Kehadiran proyek ini juga menjadi contoh konkret kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Dengan progres pengerjaan yang ditargetkan selesai maksimal 1,5 tahun, masyarakat pesisir kini memiliki harapan baru untuk kembali bangkit dan menggerakkan roda ekonomi secara berkelanjutan.

(SAW)

Aceh Tamiang: Tim relawan Solidarity for Humanity Jhonlin Group kembali melakukan aksi nyata pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Kali ini, fokus utama diarahkan pada pengerukan atau dredging di Muara Sungai Kuala Peunaga guna mengatasi pendangkalan parah akibat sedimentasi pascabanjir yang menghambat aktivitas nelayan.

Langkah normalisasi muara ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini terdampak serius akibat akses laut yang tertutup material sedimen.

Perwakilan Jhonlin Group, Vendy Umar, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Kita dalam rangka Solidarity for Humanity. Kita ke sini itu karena kita harus mengeruk atau dredging sedimen yang memang menumpuk pascabanjir Sumatra kemarin. Jadi, kita berharap dengan normalisasi alur ini dengan kedalaman 6 meter, lebar 70 meter, dan panjang sekitar 5 kilometer, masyarakat di pesisir sungai bisa keluar masuk untuk mencari ikan tanpa harus menunggu pasang surut,” ujar Vendy.

Pendangkalan muara akibat banjir besar sebelumnya menyebabkan kapal nelayan kesulitan keluar masuk laut, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Banyak nelayan terpaksa menunda melaut atau menunggu kondisi pasang, yang meningkatkan risiko kerusakan hasil tangkapan dan menurunkan produktivitas.

Program dredging ini ditargetkan mengembalikan fungsi strategis muara sebagai jalur transportasi utama nelayan sekaligus memperbaiki ekosistem perairan yang terganggu akibat sedimentasi berlebih.

Selain pemulihan ekonomi, normalisasi muara juga menjadi langkah mitigasi bencana jangka panjang. Dengan kedalaman yang memadai, aliran air dapat kembali stabil sehingga mengurangi potensi pendangkalan berulang dan meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak banjir di masa depan.

Program Solidarity for Humanity merupakan inisiatif kemanusiaan Jhonlin Group yang berfokus pada pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk perbaikan infrastruktur vital, pemulihan lingkungan, dan dukungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.

Dengan dimulainya proyek pengerukan ini, masyarakat Aceh Tamiang diharapkan dapat segera kembali beraktivitas secara normal. Upaya ini sekaligus menegaskan peran sektor swasta dalam mendukung pemulihan pascabencana dan mempercepat kebangkitan ekonomi daerah terdampak.

(SAW)