Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali mengumumkan 28 nama korporasi di sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang izin usahanya dicabut karena dugaan kuat pelanggaran aspek lingkungan yang memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatra. Beberapa yang terlibat merupakan nama-nama besar seperti emiten PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) dan entitas yang terkait dalam rantai pasok serat kayu April Group.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Selasa (20/1/2026) malam menyampaikan bahwa pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mempercepat proses audit di wilayah tersebut.

Pada Senin (19/1/2026), dia melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, dan Satgas PKH.

Dalam rapat tersebut, Satgas melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Sebanyak 22 perusahaan di antaranya merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare, termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) yang dalam beberapa bulan terakhir disorot karena indikasi pelanggaran yang memperburuk bencana banjir di wilayah operasionalnya. Sementara itu, enam perusahaan lainnya bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan.

Jejak Pelanggaran

Prasetyo Hadi mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah lewat penertiban kawasan hutan. Pelanggaran mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.

“Kemudian juga ada yang pelanggaran itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak,” katanya.

Jejak INRU dalam kerusakan lingkungan di Sumatra bukanlah hal baru. Setelah dikaitkan dengan deforestasi di daerah aliran sungai terdampak bencana dan sahamnya kemudian disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) karena operasional yang dihentikan, inisial TPL kembali mencuat dalam gugatan perdata senilai Rp4,84 triliun yang dilayangkan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap total enam perusahaan di Sumatra Utara.

KLH dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2026), mengumumkan bahwa gugatan diajukan atas kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Pemulihan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru menjadi fokus utama yang melatarbelakangi gugatan ini.

Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas enam korporasi yang menjadi objek gugatan, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS, mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.

Nama TPL yang kembali mengemuka dalam gugatan pemerintah seolah mempertegas riset yang dirilis Auriga Nusantara dan Earthsight baru-baru ini.

Analisis Auriga Nusantara dan Earthsight terhadap citra satelit untuk area berhutan di dataran tinggi DAS Batang Toru, DAS Sibundong, dan DAS Kolang pada tahun-tahun sebelum bencana mengidentifikasi tiga blok deforestasi besar atau penebangan terbaru. Salah satunya berada pada satu sektor konsesi TPL, yang mana perusahaan ini memiliki izin mengembangkan kebun kayu monokultur ekaliptus guna memasok pabrik pulp besarnya.

Analisis menguak bahwa 758 hektare hutan belantara dataran tinggi telah mengalami pembabatan dalam kurun Maret 2021 hingga Desember 2025. Wilayah tersebut berada di sektor Aek Raja yang masuk dalam konsesi TPL.

“Logging skala besar dan pembuldoseran hutan alam bahkan meluas hingga 125 hektare ke luar konsesi,” tulis Auriga Nusantara dan Earthsight.

Secara keseluruhan, area yang dibabat ini mencapai tiga kali luas kawasan Gelora Bung Karno. Setelah berlangsung dengan kecepatan stabil selama beberapa tahun, deforestasi melonjak pesat pada beberapa minggu menjelang terjadinya bencana November 2025 dengan laju luas terdampak mencapai satu lapangan bola setiap harinya.

INRU dalam keterbukaan informasi yang dirilis pada Rabu pagi (21/1/2026) menyatakan bahwa Perseroan belum menerima keputusan tertulis resmi tentang pencabutan PBPH yang diumumkan pemerintah. INRU pun kini tengah melakukan klarifikasi dan penjelasan ke Kementerian Kehutanan dan instansi terkait soal pencabutan izin ini.

Direksi Toba Pulp Lestari menyampaikan bahwa kegiatan industri pengolahan pulp Perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun demikian, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH yang dimiliki TPL sendiri.

“Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri Perseroan,” tulis manajemen.

Sementara itu, nama Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (April Group) turut terseret dalam pusaran daftar perusahaan yang dicabut izinnya pada 20 Januari 2026 melalui keterkaitan dengan PT Sumatera Riang Lestari dan PT Sumatera Sylva Lestari.

Laporan Keberlanjutan April untuk 2024 tidak secara spesifik menyebutkan afiliasi terhadap kedua perusahaan tersebut. Namun laporan sumber serat kayu April Group per 31 Desember 2025 memperlihatkan nama PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Sylva Lestari (SSL) dalam daftar mitra pemasok jangka panjang.

Pasokan dari PT SRL mencakup sejumlah blok usaha yang tersebar di Sumatra Utara dan Riau, yakni Blok I-Seikabaro, Blok II-Garingging, Blok IV-Pulau Rupat, Blok V-Pulau Rangsang dan Blok VI-Bayas. Pasokan serat kayu dari blok-blok ini tercatat telah mengantongi sertifikat legal pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), status keberlanjutan dari Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) dan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC).

Adapun untuk PT Sumatera Sylva Lestari, perusahaan tercatat berlokasi di Rokan Hulu, Riau dengan area konsesi seluas 42.530 hektare. Sebagaimana SRL, Sumatera Sylvia Lestari telah mengantongi sertifikasi dari Kementerian Kehutanan, PEFC dan IFCC.

Bisnis telah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada April Group mengenai pencabutan izin dua entitas tersebut. Namun sampai publikasi berita ini, manajemen April belum memberikan tanggapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Analisis terbaru dari World Weather Attribution (WWA) mengungkap bahwa perubahan iklim telah berkontribusi terhadap intensitas badai tropis di berbagai wilayah sepanjang 2025.

Dalam analisis bertajuk Unequal evidence and impacts, limits to adaptation: Extreme Weather in 2025 tersebut, kenaikan suhu rata-rata Bumi akibat aktivitas manusia juga disinyalir kuat memicu anomali fenomena iklim seperti Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan banjir dan longsor di Asia Tenggara, termasuk tiga provinsi di Sumatra.

WWA mencatat bahwa cekungan siklon tropis paling aktif di dunia, yakni kawasan Pasifik Barat Laut, sejumlah badai besar mewarnai 2025. Beberapa di antaranya adalah Topan Ragasa dan Kalmaegi, serta sistem badai tropis lain yang memengaruhi Filipina, Vietnam, dan Laos.

WWA tidak melakukan analisis atribusi baru untuk peristiwa tersebut karena kondisi iklimnya serupa dengan musim topan sangat aktif pada tahun sebelumnya. Studi terdahulu menunjukkan bahwa perubahan iklim antropogenik telah meningkatkan peluang sebesar 25% atas terjadinya tiga atau lebih topan besar yang mendarat di Filipina dalam satu tahun.

Sementara itu, jumlah badai relatif lebih sedikit di Samudra Atlantik. Namun, satu badai besar, yakni Badai Melissa, menimbulkan dampak parah di kawasan Karibia.

Analisis WWA bersama ilmuwan dari Kuba dan Jamaika menunjukkan bahwa intensitas curah hujan pada badai seperti Melissa telah meningkat lebih dari 9%. Selain itu, badai dengan kekuatan setara Melissa kini jauh lebih sering terjadi.

Dalam iklim yang 1,3 derajat Celsius lebih dingin, badai sekuat ini diperkirakan terjadi lima kali lebih jarang, dengan kecepatan angin puncak sekitar 7% lebih lemah.

Meskipun peringatan dini di Jamaika dan Kuba berhasil menyelamatkan banyak nyawa, WWA menegaskan bahwa badai dengan intensitas ekstrem tetap melampaui kapasitas infrastruktur dan upaya adaptasi yang ada.

Dampak paling mencolok perubahan iklim bagi kawasan Global South terlihat pada terbentuknya dua siklon tropis, Senyar dan Ditwah, yang terjadi secara tidak lazim di dekat garis khatulistiwa pada November 2025.

Siklon Senyar memicu hujan lebat di Indonesia, Malaysia, dan sebagian Thailand, sementara Ditwah berdampak di Sri Lanka. Fokus analisis WWA pada curah hujan yang menjadi penyebab utama kerusakan menunjukkan peningkatan hujan ekstrem akibat pemanasan global sebesar 9% hingga 50% di Sumatra dan Malaysia, serta 30% hingga 160% di Sri Lanka.

Meski keterbatasan kualitas model iklim regional menghambat penghitungan kuantitatif yang presisi, WWA menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan faktor pendorong penting.

Hal ini kembali menyoroti kenyataan bahwa bencana besar terkait cuaca dan iklim di negara berkembang, dengan lebih dari 1.000 korban jiwa dan jutaan orang terdampak, masih belum sepenuhnya terwakili dalam riset iklim global.

Kesenjangan kapasitas ilmiah dan kualitas data di wilayah rentan dinilai memperlemah pemahaman menyeluruh atas dampak perubahan iklim. WWA menekankan pentingnya penguatan kapasitas riset di negara-negara berkembang serta distribusi pendanaan penelitian global yang lebih adil sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah segera membentuk badan atau satuan tugas (Satgas) khusus untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Dia menjelaskan bahwa satgas tersebut akan fokus pada pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi warga terdampak.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan memulai pembangunan sekitar 2.000 unit rumah dalam waktu dekat.

Dia menyebut berdasarkan laporan Menteri Perumahan Maruara Sirait, pembangunan rumah tersebut ditargetkan sudah dimulai pada pekan ini dan memungkinkan langsung difungsikan sebagai rumah tetap.

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja secara terpadu tanpa terhambat persoalan teknis, termasuk ketersediaan lahan.

Dia juga menyebut relokasi memungkinkan dengan pemanfaatan lahan milik negara bagi korban bencana banjir besar Sumatra bagian Utara yang mencakup Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara.

Pemerintah, katanya, siap menggunakan berbagai aset negara mulai dari lahan PTPN hingga konsesi hutan, apabila dibutuhkan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra secara paralel dengan penanganan tanggap darurat.

Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengunci durasi pemulihan dalam hitungan bulan tertentu. Pasalnya, sejumlah proses masih berjalan secara bersamaan antara fase tanggap darurat dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Beberapa proses dilakukan secara paralel. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan, sementara pada saat yang sama kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pendataan rumah-rumah terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke lokasi tempat tinggal lama. Prasetyo menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk menyiapkan titik-titik relokasi tersebut.

Sebagai gambaran, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses Minggu (14/12/2025) pukul 11.25 WIB mencatat korban banjir besar Sumatra mencapai 1.006 jiwa meninggal, 217 dinyatakan hilang, dan 5.400 terluka. Bencana yang mencakup 52 kabupaten kota terdampak itu menyebabkan 158.000 rumah rusak. Tercatat 100.652 orang mengungsi pasca bencana yang melanda Sumatra bagian utara sejak akhir November 2025 lalu.

Menurut dia, relokasi akan ditempuh apabila kondisi wilayah asal dinilai tidak layak huni dan masyarakat bersedia untuk dipindahkan. Pemerintah telah menginventarisasi tanah negara maupun lahan yang berada dalam pengelolaan pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi.

“Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya berada pada pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai titik-titik relokasi bagi warga terdampak di sekitar 50 kabupaten/kota,” kata Prasetyo.

Terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut rehabilitasi total dapat memakan waktu hingga 3 tahun, Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut dia, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 tahun, terutama untuk memulihkan infrastruktur dan membangun kembali rumah warga.

Ia juga menyinggung pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004 yang memakan waktu hingga lima tahun. Meski dampak tsunami lebih terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh, bencana hidrometeorologi kali ini dinilai lebih meluas karena terjadi di banyak wilayah sekaligus.

“Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sementara sebesar Rp51,82 triliun untuk memulihkan kondisi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Bisnis.com, SURABAYA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memberikan bantuan berupa keringanan hingga pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Rektor ITS Bambang Pramujati menjelaskan bahwa terdapat 139 mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah terdampak bencana ekologis yang melanda pulau Sumatra itu.

“Kami ingin memastikan mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani kondisi keluarga yang sedang berduka," ungkap Bambang, Selasa (9/12/2025).

Dirinya juga mengungkapkan, sejumlah mahasiswa yang berasal dari wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tersebut dilanda kemalangan. Rumah mereka mengalami kerusakan hingga keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

"Setidaknya lima mahasiswa mengalami dampak berat sehingga membutuhkan pendampingan dan dukungan pembiayaan kuliah," ucapnya.

ITS pun menyatakan bahwa proses asesmen dilakukan menyeluruh melalui verifikasi data keluarga terdampak yang sedang disiapkan.

Selain bantuan keringanan hingga pembebasan biaya pendidikan, Bambang menegaskan bahwa pihak kampus juga memberikan pendampingan psikososial bagi mahasiswa yang masih dalam masa pemulihan.

"Tak hanya membantu mahasiswa terdampak, kami juga memberikan bantuan kepada dosen dan tenaga kependidikan (tendik) yang juga terdampak," sebutnya.

Seperti diketahui, ITS juga menerjunkan Satgas Kemanusiaan ke lokasi bencana di Sumatra untuk menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor.

Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS Fadlilatul Taufany menegaskan bahwa penyaluran bantuan diprioritaskan untuk warga terdampak bencana di daerah yang memiliki akses sulit dan masih minim bantuan, seperti di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Pameu di Aceh Tengah.

ITS bersama Yayasan Manarul Ilmi (YMI), Pengurus Pusat Ikatan Alumni (IKA) ITS, serta jejaring relawan juga berhasil menghimpun donasi, dengan total keseluruhan sekitar Rp300 juta.

Bantuan yang ditujukan kepada seluruh korban bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra tersebut diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok dan keperluan harian warga terdampak, yakni sekitar tujuh ton beras, ratusan kilogram minyak goreng dan gula, mi instan, pembalut wanita, garam, dan perlengkapan bayi telah disiapkan.

Sementara itu, donasi barang meliputi lima unit Starlink, genset, lampu penerangan, 10.000 tablet vitamin, ratusan pakaian jenis kaus, dan seribu mukena.

Satgas Kemanusiaan ITS juga membawa dukungan teknis seperti instalasi air dan listrik untuk kebutuhan vital masyarakat serta menyiapkan wakaf desain hunian bagi penyintas yang kehilangan tempat tinggal.

Bisnis.com, PADANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) memobilisasi pasokan LPG dari Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang, Sumatra Barat (Sumbar) untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah terdampak bencana banjir Sumatra yang masih terisolir di Sibolga dan Pulau Nias, Sumatra Utara (Sumut).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw menjelaskan IT Teluk Kabung dipilih karena memiliki jarak yang relatif dekat untuk menjangkau daerah yang terputus aksesnya pascabencana.

"Kami telah memberangkatkan sejumlah mobil tangki pengangkut LPG atau skid tank menuju Kota Sibolga yang berjarak 500 kilometer, serta Pulau Nias dimana kedua daerah tersebut terisolir, dan telah bergerak sejak 1 Desember 2025," katanya dalam keterangan resmi dikutip Senin (8/12/2025).

Ia menuturkan, proses distribusi dilakukan dengan menembus perjalanan malam menggunakan mobil skid tank untuk membawa bantuan LPG bagi masyarakat terdampak di kedua wilayah tersebut. Pria yang akrab disapa Ogi ini menyampaikan bahwa penyaluran itu merupakan bagian dari upaya Pertamina memperluas jangkauan bantuan tanggap darurat bencana hingga ke luar Sumbar.

Bantuan yang dikirim meliputi dua unit LPG Bulk bermuatan masing-masing 15 metrik ton (MT) serta tujuh unit LPG Bulk berisi 11 MT, dengan total 77 MT. Selain itu, Pertamina juga menyalurkan 648 tabung LPG 12 kilogram beserta isinya serta 5.040 tabung LPG 3 kilogram dan isinya.

Menurut Ogi, langkah tersebut menjadi bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga Sumbagut untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat yang paling membutuhkan. "Distribusi bantuan tersebut dilakukan secara bertahap melalui jalur aman dan jalur alternatif, bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat setempat, dan lembaga penanggulangan bencana di berbagai wilayah," ujarnya.

Di tengah situasi darurat, kebutuhan energi seperti LPG menjadi kebutuhan dasar yang mendesak. Karena itu, kata Ogi, jangkauan distribusi diperluas agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak di Sumbar maupun daerah lain.

“Kami terus berupaya mendistribusikan bantuan dengan aman dan tepat sasaran. Kolaborasi dengan berbagai pihak di lapangan juga sangat mendukung kelancaran penyaluran LPG ini,” sambungnya.

Pertamina Patra Niaga Sumbagut akan terus memantau kondisi di lapangan dan siap menambah suplai sesuai kebutuhan. Seluruh bantuan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh energi yang aman dan terjangkau selama masa krisis.

Bisnis.com, JAKARTA– PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) menyalurkan bantuan kepada para korban bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatra. Perseroan berharap uluran bantuan yang diberikan mampu meringankan penderitaan para korban serta mempercepat pemulihan area yang terdampak bencana.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Astra Agro Tingning Sukowignjo menyampaikan duka cita serta keprihatinan yang sedalam-dalamnya atas dampak bencana yang mengakibatkan korban jiwa, korban luka, dan kerugian material bagi yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

“Prioritas kami saat ini adalah mengutamakan kemanusiaan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran kepada para korban yang terdampak,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Pascabencana banjir, Perseroan melalui asosiasi ikut berpartisipasi dalam mengirimkan bantuan kepada para korban di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tidak hanya melalui asosiasi, Astra Agro mengambil inisiatif langsung, menembus akses yang terputus dan sulit untuk mendistribusikan logistik bantuan ke 10 desa di Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Barat. Langkah nyata ini adalah wujud kepedulian yang tidak berhenti pada kata-kata.

Atas upaya Perseroan yang dengan sigap mengulurkan bantuan kepada warga terdampak, Camat Singkil Utara Asnaldi pun mengapresiasi langkah heroik tersebut. Dia pun berterima kasih atas donasi yang diberikan entitas Astra Agro kepada warganya yang dengan cepat mengirimkan bantuan.

Begitu juga dengan Sekretaris Desa Ketapang Indah, Ali Nurdin yang mengucapkan terima kasih atas perhatian pihak Perseroan yang memahami kebutuhan warga yang menjadi korban banjir. Bantuan logistik seperti sembako, lanjutnya, telah menolong para warga yang aksesnya terputus untuk mendapatkan pasokan bahan makanan.

Sementara itu, Astra Agro senantiasa berpegang teguh pada praktik perkebunan berkelanjutan yang sesuai dengan regulasi dan standar sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO maupun RSPO yang secara ketat mengatur pengelolaan daerah penyangga (buffer zones), sempadan sungai, dan kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV).

Perseroan secara aktif melindungi kawasan High Conservation Value (HCV), memantau area sensitif terhadap keanekaragaman hayati, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Komitmen terhadap keberlanjutan juga diwujudkan melalui program edukasi dan pelibatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA- Banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Pulau Sumatra menyisakan luka menganga terkait kebijakan pelestarian hutan. Gelondongan kayu dan air bah menelanjangi kesalahan kebijakan ekstraktif.

Meski secara gamblang problem lingkungan itu merenggut nyawa dan harta masyarakat Sumatra, sedari awal pemerintah terkesan mengabaikan. Awal-awal, bahkan pemerintah menampik adanya penggundulan hutan sebagai musabab longsor dan banjir bandang.

Baru kemudian klarifikasi diusung. Seiring tekanan publik tersebut, barulah faktor penggundulan hutan dianggap sebagai aktor utama selain cuaca ekstrem.

Kini beberapa instansi pemerintah menyatakan terjun langsung melakukan investigasi terkait kasus penggundulan hutan di Sumatra. Kementerian Kehutanan bahkan telah menyusun daftar 20 perusahaan yang bakal dicabut perizinan pemanfaatan hutan.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH [perizinan berusaha pemanfaatan hutan], mencakup luasan 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk tiga provinsi terdampak,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Pernyataan itupun disusul Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang bakal mengusut kerusakan hutan Sumatra. Satgas PKH ini merupakan bentukan Presiden Prabowo Subianto, ditugaskan mengejar lahan perkebunan sawit yang dianggap melanggar peraturan.

Satgas PKH melibatkan beberapa instansi, di antaranya TNI, Kejaksaan Agung selain Kementerian Kehutanan.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan Satgas PKH telah bergerak ke Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Ini sedang bergerak, dari kemarins udah bergerak di tiga wilayah itu,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (5/12/2025).

Dia mengungkapkan tim Satgas akan mengusut tuntas dugaan pembabatan hutan Sumatra, baik dilakukan perorangan maupun perusahaan. Satgas PKH akan memeriksa kembali gelondongan kayu yang diseret arus banjir kemarin.

Di lain sisi, baik Satgas PKH maupun Kementerian Kehutanan belum mau menjelaskan secara detail terkait rencana penindakan.

Bahkan, Kementerian Kehutanan yang mengklaim telah mencabut 20 PBPH, tidak mengungkap secara jelas pihak-pihak terkait.

Sebaliknya, publik mengharapkan lebih dari pencabutan izin, melainkan pula penegakkan hukum serta evaluasi menyeluruh terkait eksploitasi alam Sumatra.

Jaringan Anti Tambang (Jatam), misalnya, menilai banjir dahsyat dan longsor Sumatra ini berakar dari kegiatan usaha ekstraktif. Alam Sumatra telah dikorbankan, untuk obral izin tambang.

Jatam mencatat saat ini saja terdapat 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif, total luas lahan mencapai 2,4 juta hektare.

“Luasan dan sebaran konsesi ini berarti jutaan hektare jaringan hutan, kebun rakyat, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian, infrastruktur tambang, dan jalur angkut, yang melemahkan kemampuan DAS untuk menahan dan mengalirkan air secara perlahan,” tulis Jatam.

Lebih jauh, Jatam mencatat adanya modus pelepasan fungsi lindung hutan menjadi ruang ekstraksi. Lewat Persetujuan Pnggunaan Kawasan Hutan (PPKH), hutan-hutan Sumatra pun beralih fungsi.

Sedikitnya terdapat 271 PPKH dengan luasan 53.769,48 hektare di Sumatra. Mayoritas izin diperuntukan untuk tambang, Migas, serta panas bumi.

Atas persoalan tersebut, publik pun mendorong adanya kebijakan pemerintah mengembalikan kawasan hutan, tidak memaksakan orientasi keuntungan dari sektor ekstraktif. Hal itupun sangat berat dilakukan, mengingat tugas ringan mengungkap siapa perusak hutan saja belum kesampaian.

Bisnis.com, BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Bandung telah didistribusikan meskipun, selaku kepala daerah provinsi tersebut, dirinya tengah berada di Sumatra.

Dedi Mulyadi mengatakan Pemprov Jabar sudah menyalurkan sembako dan makanan siap saji sebagai respons awal di sejumlah titik terdampak bencana.

"Untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya, saya sampaikan bahwa tim Provinsi Jawa Barat sejak tadi malam terus berjalan dan hari ini distribusi bantuan telah dilakukan sembako, kemudian makan siang," katanya, Jumat (5/12/2025).

Selain bantuan pihaknya memastikan ke depan perlu adanya penanganan struktural untuk mencegah banjir di Kabupaten Bandung berulang.

Dedi memaparkan empat langkah utama yang harus segera dijalankan. Pertama, memulihkan fungsi resapan di lereng Ciwidey dan Pangalengan

"Kebun sayurnya harus berubah kembali menjadi kebun teh atau tanaman keras. Tidak boleh terus-terusan terjadi penebangan dan alih fungsi lahan," katanya.

Kedua, memperlebar daerah aliran sungai yang mengalami penyempitan. Ketiga, membangun kawasan resapan baru seperti danau atau kanal.
Keempat, membangun bendungan di Kertasari sebagai pengendali air.

"Ini saran yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar. Saya ucapkan terima kasih pada para bupati, wali kota, terus memonitor masyarakatnya, lakukan hal-hal yang terbaik," tuturnya.

Selain Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi juga memastikan telah menyiapkan uang kontrakan sementara bagi warga Eretan, Indramayu yang terkena banjir rob.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa logistik senilai Rp5 miliar bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun rincian bantuan tersebut di antaranya meliputi bantuan permakanan, obat-obatan, sandang, perlengkapan keluarga serta perlengkapan kebersihan yang sangat diperlukan para pengungsi pascabencana.

"Kami datang membawa amanah dari masyarakat Jawa Timur. Mereka menitipkan kepedulian, doa, dan semangat untuk saudara-saudaranya di Sumatera. Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban dan mempercepat proses pemulihan,” ungkap Khofifah dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (3/12/2025).

Khofifah mengungkapkan, sebagian bantuan yang disalurkan Pemprov Jatim sebelumnya telah tiba di Posko Bencana Sumatera Utara melalui pengiriman gelombang pertama. Pengiriman ini berisi makanan siap saji, family kit, selimut, dan perlengkapan kebersihan yang langsung siap didistribusikan oleh Pemprov Sumut.

Sementara itu, untuk kloter kedua bantuan dari Pemprov Jatim telah dipersiapkan di gudang BPBD Jawa Timur di Sidoarjo, dengan estimasi muatan sekitar 15 ton.

"Bantuan ini terdiri dari obat-obatan tambahan, sandang, perlengkapan balita, hygiene kit, dan air mineral," ujarnya.

Khofifah menegaskan, pihaknya memastikan seluruh proses pengiriman bantuan dilakukan secara terukur, cepat, dan terkoordinasi. BPBD Jawa Timur terus memantau perkembangan situasi dan akan mengirimkan tambahan logistik sesuai kebutuhan daerah terdampak.

"Kami berharap kehadiran bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan darurat, tetapi juga memberikan dukungan moral bagi masyarakat Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat agar dapat segera pulih dan bangkit kembali," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Utara, Surya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas bantuan yang telah diberikan.

“Bantuan senilai Rp5 miliar ini Insya Allah akan membantu proses penanganan tanggap darurat bencana di sini. Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih pada Pemprov Jatim yang begitu perhatian serius memberikan atensi dan ketulusan bantuan kemanusiaan lewat Posko Darurat Bencana Sumut,” ungkap Surya.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyalurkan bantuan uang tunai buat korban bencana alam Sumatra yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan nilai total lebih dari Rp7,5 miliar. Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda Doa Kebangsaan di Dataran Engku Putri, Rabu (3/12/2025).

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa dukungan kepada tiga provinsi terdampak bukan sekadar simbolik, melainkan aksi solidaritas yang terukur. "Ketika saudara kita tertimpa musibah, kita hadir. Ini soal empati dan tanggung jawab moral," ujarnya.

Pemko Batam bersama Forkopimda menyepakati alokasi bantuan sebesar Rp2,5 miliar untuk masing-masing provinsi terdampak.

"Selain itu, pemerintah daerah telah membuka empat posko donasi serta rekening resmi guna memperluas partisipasi publik dan memastikan tata kelola bantuan berjalan transparan," ungkapnya.

Partisipasi masyarakat juga terlihat tinggi. Dalam penggalangan dana yang berlangsung di lokasi, warga berhasil mengumpulkan Rp21,59 juta donasi spontan. Dukungan tambahan datang dari Baznas Kota Batam yang menyerahkan bantuan tahap pertama senilai Rp128,73 juta kepada Pemko Batam untuk segera disalurkan.

Penguatan gerakan solidaritas ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan daerah terdampak sekaligus menunjukkan peran Batam sebagai kota dengan kepedulian sosial yang besar.

"Budaya gotong royong harus terus dijaga, terutama saat bencana melanda daerah lain," pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat penanganan bencana alam banjir besar yang diikuti longsor masih terus dilakukan penanganan menyeluruh.

Juru bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab, mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, jumlah korban meninggal dunia mencapai 132 jiwa di Sumatra Barat. Adapun korban yang masih dalam pencarian tim gabungan sebanyak 118 orang.

Proses pencarian tersebar di sejumlah wilayah yaitu Kabupaten Padang Pariaman (2 orang), Kabupaten Agam (76 orang), Kabupaten Tanah Datar (1 orang), Kabupaten Pesisir Selatan (1 orang), Kota Padang Panjang (32 orang), dan Kabupaten Pasaman Barat (6 orang).

“Total masih dilakukan proses pencaharian terhitung pagi tadi itu 118 orang. Cuaca hingga sore ini sangat cerah, dengan kondisi seperti ini diharapkan penanganan di lapangan bisa dilakukan secara maksimal,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Ilham menjelaskan, Kabupaten Agam menjadi daerah dengan jumlah korban hilang terbanyak, yakni 76 orang. Wilayah tersebut dilanda banjir bandang yang menyapu permukiman warga dan menimbulkan kerusakan parah.

Sementara di Kota Padang Panjang, tumpukan material di Jembatan Kembar mulai terurai sehingga mempermudah akses kendaraan operasional dalam proses pencarian 32 korban yang masih hilang.

Selain pencarian, BPBD Sumbar juga melakukan pendataan dan pendistribusian bantuan bagi warga terdampak. Sejak bencana terjadi, bantuan logistik terus mengalir dari berbagai pihak. “Bantuan logistik ini secara bertahap akan kami distribusikan ke posko-posko pengungsian,” kata Ilham.

Operasi SAR Diperluas

Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan tim SAR telah diberangkatkan ke sejumlah lokasi terdampak, terutama di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Ketiga daerah itu menjadi fokus pencarian korban hilang.

Di Kabupaten Agam, pencarian dilakukan di dua sektor, yaitu Palembayan dan Malalak Timur. Hal serupa dilakukan di Padang Panjang, dengan sektor pencarian di jembatan kembar dan Lembah Anai.

“Jadi selain berupaya pencarian korban, kami juga ikut membantu pendistribusian bantuan ke lokasi-lokasi terisolir melalui jalur udara yakni menggunakan helikopter. Tidak hanya menyalurkan bantuan logistik, kami juga ikut membantu dalam penanganan medis,” ujar Abdul Malik.

Menurut dia, sejumlah wilayah yang terisolasi hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Karena itu, helikopter SAR dikerahkan untuk mempercepat bantuan. “Seperti di Solok, kami sudah mendistribusikan bantuan logistik di sana bersama BPBD,” tutupnya.