Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan risiko munculnya wabah pes di Indonesia.

Melansir laman resmi BRIN, Indonesia pernah mengalami wabah pes pada awal abad ke-20, terutama di Pulau Jawa. Penyakit yang disebabkan bakteri Yersinia pestis ini dikenal sebagai salah satu wabah paling mematikan di dunia dan menular melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh tikus.

Meski dalam beberapa tahun terakhir tidak ditemukan kasus pada manusia, peneliti mengingatkan bahwa kondisi tersebut belum tentu menandakan Indonesia sepenuhnya bebas dari pes.

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ristiyanto, menyebutkan adanya fenomena silent period, yaitu masa ketika penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama namun masih berpotensi muncul kembali.

“Ada istilah silent period, yaitu masa ketika suatu penyakit tidak terdeteksi dalam waktu lama, tetapi sebenarnya masih berpotensi muncul kembali,” kata Ristiyanto.

Dia menjelaskan, pes diduga masih berada dalam fase tersebut. Hal ini didukung oleh temuan bahwa bakteri penyebab, serta vektor dan reservoirnya seperti pinjal dan tikus, masih ditemukan di sejumlah wilayah enzootik di Indonesia.

Menurutnya, perubahan lingkungan menjadi faktor penting yang meningkatkan risiko kemunculan kembali penyakit. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk telah mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga habitat tikus semakin mendekat ke permukiman manusia.

“Kondisi ini meningkatkan peluang penularan penyakit melalui gigitan pinjal yang membawa bakteri,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Periset BRIN lainnya, Muhammad Choirul Hidajat, bahwa perubahan iklim turut berkontribusi terhadap peningkatan populasi pinjal sebagai vektor penyakit.

“Kombinasi perubahan lingkungan, keberadaan vektor dan reservoir, serta meningkatnya interaksi dengan manusia menjadi faktor risiko utama yang perlu diwaspadai,” ujarnya.

Ia menegaskan, tikus sebagai reservoir utama bakteri Yersinia pestis masih banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penularan kepada manusia dapat terjadi melalui gigitan pinjal yang hidup pada tubuh hewan tersebut.

Meski tidak ada kasus pes pada manusia selama lebih dari satu dekade, beberapa daerah di Pulau Jawa masih dikategorikan sebagai wilayah fokus, antara lain Kabupaten Pasuruan, Boyolali, Sleman, dan Bandung.

Choirul mengingatkan agar kondisi ini tidak dianggap sepele. Menurutnya, ketiadaan kasus bukan berarti penyakit telah hilang sepenuhnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia merekomendasikan penguatan sistem surveilans terpadu yang mencakup pemantauan pada manusia, hewan, dan vektor penyakit. Selain itu, peningkatan sanitasi lingkungan dan pemantauan wilayah bekas endemis juga dinilai penting untuk mencegah potensi wabah.

“Pes di Indonesia saat ini mungkin sedang ‘tertidur’. Namun tanpa kewaspadaan dan pengelolaan lingkungan yang baik, penyakit ini berpotensi muncul kembali,” pungkasnya.

Penelitian bertajuk Environmental Changes and Risk of Plague Epidemics in Indonesia ini merupakan hasil kolaborasi antara BRIN, Kementerian Kesehatan, serta mitra internasional dari China dan Prancis.

Bisnis.com, PADANG - Persoalan deforestasi tidak dapat dipungkiri menyasar berbagai kawasan hutan di Indonesia dan Provinsi Sumatra Barat menegaskan komitmennya dalam melakukan pengendalian deforestasi itu dengan melakukan sejumlah langkah strategis.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan secara total kawasan hutan di Sumbar saat ini 2,3 juta hektare. Dari total luas itu, terdapat 8.595 hektare yang termasuk kategori deforestasi atau berkurangnya tutupan hutan.

"Jumlah hutan yang mengalami deforestasi pada 2025 itu menurun bila dibandingkan periode 2013-2024, di mana sebelumnya itu total kawasan hutan di Sumbar yang terjadi deforestasi 13.000 hektare," ujar Ferdinal Asmin, Kamis (9/4/2026).

Dia menyampaikan hal yang menjadi penyebab masih terjadinya deforestasi di wilayah Sumbar, karena adanya aktivitas masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian, baik itu pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, namun tidak dalam kondisi lahan yang terlalu luas.

"Betul ada hutan yang ditebang masyarakat untuk bertani, tapi bukan aktivitas pihak perusahaan, dan saya pastikan hal itu. Kalau aktivitas masyarakat, lahan yang dibukanya itu palingan 1 hingga 2 hektare saja," ujarnya.

Ferdinal menyebut dalam menjaga kawasan hutan ini pemerintah tidak akan membiarkan begitu saja adanya aktivitas deforestasi. Maka dari itu, perlu ada berbagai upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) bersama sejumlah pihak agar deforestasi bisa dikendalikan.

Perkuat Sosialisasi ke Masyarakat Sekitar Hutan

Pemprov Sumbar mencatat dari 5,7 juta lebih penduduk di Sumbar, 81% di antaranya penduduk tinggal di sekitar kawasan hutan.

Kemudian 54% dari luas kawasan hutan itu telah dikelola oleh masyarakat dan menjadi sumber ekonomi dari hasil pemanfaatan hutan.

Ferdinal mengatakan bahwa di satu sisi pemerintah daerah berharap hutan yang dikelola masyarakat tetap pada jalur pelestarian hutan. Namun tidak banyak masyarakat di sekitar hutan yang sepenuhnya memahami cara memanfaatkan dan menjaga hutan.

Dari sini, Dishut diperlukan turun ke masyarakat di berbagai desa di sekitar hutan. Cara ini dinilai penting untuk memberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak ada masyarakat yang melakukan pemanfaatan hutan masuk dalam kategori melanggar hukum.

"Tidak dapat dipungkiri di daerah-daerah pedalaman yang berdekatan dengan Bukit Barisan itu, masyarakat yang bertani ada yang menggarap lahan hutan. Ada yang berada pada hutan lindung, hutan konservasi, dan kawasan hutan lainnya," ujarnya.

Ferdinal menyampaikan, melihat dari pantauan dan data yang telah dirangkum Dishut, deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan baru di hutan yang dilakukan masyarakat masih kecil, sekitar 1 hingga 2 hektare saja.

Menurutnya selagi tujuan masyarakat untuk bertani dan hal itu menjadi mata pencaharian masyarakat di kawasan hutan, maka saat ini Dishut masih memberikan toleransi selagi petani melakukan cara yang masih aman.

"Kalau lahan hutan dimanfaatkan untuk penanaman lagi, mungkin seperti jadi kebun durian, manggis, atau tanaman lainnya, maka kondisi itu masih ada toleransinya. Karena hal ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Dishut cukup intens melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam bentuk formal atau secara pendekatan sosial yakni mendatangi desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan.

Dengan harapan masyarakat bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam mengelola lahan di hutan.

"Kami telah turun bahkan ke Kepulauan Mentawai belum lama ini, kami melihat kondisi hutan di sana. Perusahaan yang memanfaatkan hutan produksi itu telah berhenti beroperasi. Lalu apabila ada laporan dari masyarakat, juga langsung kami tindak lanjuti, serta turut memantau kondisi melalui citra satelit yang ada," jelasnya.

Peran Program Perhutanan Sosial

Keberadaan program Perhutanan Sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan ini dinilai memiliki peran yang besar dalam mengendalikan kondisi deforestasi.

Karena konsep dari perhutanan sosial ini, mewujudkan ekonomi hijau (green economy), yang artinya hasil hutan dan lahan hutan boleh dimanfaatkan, tanpa harus merusak.

Data Dishut hingga 2025 mencatat luas kawasan perhutanan sosial di Sumbar saat ini mencapai 340.000 hektar lebih. Dari total lahan itu, masyarakat telah dapat meningkatkan pendapatan petani hutan hingga Rp3,1 juta per bulan pada 2025.

Ferdinal mengatakan, dari satu sisi hasil hutan bisa dimanfaatkan untuk ekonomi masyarakat, dan di sisi lainnya perhutanan sosial telah memberikan pemahaman dan batasan-batasan dalam hal menikmati hasil hutan tanpa merusak hutan.

"Jadi kami berharap petani-petani yang selama ini telah memanfaatkan lahan hutan, agar bisa mengajukan kelompok untuk menjadi bagian dari perhutanan sosial. Dengan cara itu, petani bisa lebih aman dan optimis pada masa mendatang, karena lahan yang mereka kelola telah mendapat izin dari negara, sementara kondisi kini status lahan yang mereka kelola masih milik negara," sebut dia.

Ferdinal mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum dalam membuka lahan di kawasan hutan. Apalagi mengklaim menjadi hak milik dan kemudian menjualnya ke pihak lainnya. Menurut Ferdinal tindakan itu tidak bisa ditoleransi.

"Tindakan itu salah. Jadi terkait jual menjual lahan di kawasan hutan itu, memang jadi fokus kami saat ini. Karena hal itu bisa dipidana oknum masyarakatnya. Makanya sosialisasi terus kami lakukan, dan hal ini akan selalu dilakukan secara bertahap hingga menyentuh seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan di Sumbar," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan yang dirilis Auriga Nusantara dalam Status Deforestasi Indonesia 2025 mengungkap bahwa angka deforestasi Indonesia pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami kenaikan 66% menjadi 433.751 hektare, dibandingkan dengan 261.575 hektare pada 2024.

Kalimantan kembali menjadi pulau dengan deforestasi terluas secara nasional, melanjutkan tren yang telah terlihat sejak 2013. Pada tahun lalu, luas hutan yang beralih fungsi di Kalimantan mencapai 158.283 hektare atau naik 22% dari 2024 dengan luas 129.896 hektare.

Auriga Nusantara mencatat bahwa semua pulau besar di Indonesia mengalami perluasan deforestasi. Meski demikian, lonjakan terbesar terlihat di Papua dengan persentase kenaikan menembus 348% secara tahunan, dari 17.341 hektare pada 2024 menjadi 77.678 hektare pada 2025 atau bertambah 60.337 hektare. Pulau Jawa turut memperlihatkan kenaikan deforestasi yang signifikan sepanjang 2025, dari hanya 411 hektare pada 2024 menjadi 2.221 hektare di tahun berikutnya.

“Deforestasi terjadi di seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tulis Auriga Nusantara dalam laporan yang dirilis Selasa (31/3/2026).

Secara berurutan, provinsi dengan angka deforestasi terluas mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Riau, dan Papua Pegunungan.

Tiga provinsi yang mengalami bencana longsor-banjir dahsyat di Sumatra bagian utara pada pengujung 2025 tak luput dari lonjakan angka deforestasi. Auriga mencatat kenaikan deforestasi di Aceh mencapai 426% secara tahunan, kemudian Sumatra Utara naik 281% dan Sumatra Barat melonjak hingga 1.034% dari 2.606 hektare pada 2024 menjadi 26.940 hektare.

Deforestasi di Kawasan Hutan Mendominasi

Dari total deforestasi seluas 433.751 hektare pada 2025, Auriga Nusantara mencatat bahwa 307.861 hektare atau sebesar 71% pembabatan terjadi di kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan. Sementara itu, 125.890 hektare terjadi di area penggunaan lain (APL) yang dikelola pemerintah daerah atau pemilik lahan/konsesi.

Kawasan konservasi juga tak luput dari deforestasi. Data memperlihatkan alih fungsi hutan di kawasan ini mencapai 25.077 hektare sepanjang 2025.

Dari total luasan tersebut, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatra Barat mengalami deforestasi dengan area terluas, yakni sebesar 6.362 hektare. Suaka Margasatwa Pegunungan Jayawijaya menempati peringkat kedua dengan luas deforestasi 3.210 hektare.

Analisis Auriga Nusantara juga menunjukkan bahwa 18% deforestasi nasional pada 2025 yang setara dengan luas 78.123 hektare terjadi di kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah untuk cadangan pangan, energi, dan air. Adapun total kawasan hutan yang ditetapkan untuk pencadangan ini mencapai 20,6 juta hektare.

“Program populis seperti ini, termasuk berbagai proyek bernama Program Strategis Nasional, turut menjadi pemicu lonjakan deforestasi di Indonesia,” tulis Auriga Nusantara.

Terhadap situasi ini, Auriga Nusantara menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mencakup penerbitan regulasi yang memastikan perlindungan seluruh hutan alam tersisa di Indonesia. Kemudian pengadaan dan pemberlakuan instrumen pengendalian revisi tata ruang, percepatan perluasan area preservasi, terutama di luar kawasan hutan, redistribusi kelembagaan dan aparatur pengelola hutan sehingga seluruh tutupan hutan memiliki aparatus penjaganya.

Selain itu, korporasi yang mengelola area bertutupan hutan diminta untuk memegang komitmen dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik atau ESG Commitment. Auriga Nusantara juga meminta penyediaan insentif bagi pemerintah daerah, komunitas lokal, dan korporasi yang melakukan perlindungan hutan alam.

Bisnis.com, JAKARTA — Deforestasi terbukti memicu pemanasan lokal yang meningkatkan risiko kesehatan. Di negara tropis seperti Indonesia, bukaan lahan untuk pertambangan, perkebunan, maupun pembangunan infrastruktur turut mempercepat kenaikan suhu dan memperbesar dampak bagi manusia.

Riset yang dipublikasikan jurnal Nature Climate Change pada Agustus 2025 menunjukkan bahwa deforestasi berkontribusi signifikan terhadap pemanasan lokal, meningkatkan tekanan panas, serta memperbesar risiko kesehatan bagi jutaan orang di wilayah terdampak.

Penelitian yang dipimpin Carly Reddington bersama Profesor Dominick Spracklen dari Fakultas Bumi dan Lingkungan Universitas Leeds menegaskan bahwa risiko kesehatan akibat deforestasi paling tinggi terjadi di Asia Tenggara.

“Tingkat kematian terkait panas akibat pemanasan yang berkaitan dengan deforestasi paling tinggi di Asia Tenggara, sekitar 8 hingga 11 kematian per 100.000 orang yang tinggal di wilayah yang kehilangan hutan, disusul kawasan tropis Afrika dan Amerika,” ujar Reddington.

Bagi Indonesia, temuan ini memiliki relevansi kuat. Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas dan laju bukaan lahan yang masih berlangsung, pemanasan lokal akibat deforestasi berpotensi memengaruhi jutaan penduduk yang hidup di sekitar dan bergantung pada kawasan hutan.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa hingga 2024, luas kumulatif persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mencapai sekitar 366.000 hektare. Wilayah Sumatra menyumbang sekitar 68.000 hektare, dengan Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan luasan terbesar, yakni sekitar 32.000 hektare.

Pemerintah menilai sektor pertambangan tetap memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan tambang, menurut pemerintah, telah melalui mekanisme perizinan serta disertai kewajiban reklamasi dan pascatambang untuk menekan dampak lingkungan.

Di tengah tekanan tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia. Menurut dia, menjaga hutan dengan metode lama namun berharap hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar.

“Kita ingin menjaga hutan dengan baik, tetapi masih menggunakan metode dan struktur lama sambil berharap hasil yang berbeda. Itu keliru. Kita harus berubah, dengan kelapangan hati,” ujar Raja Juli dalam Lokakarya Nasional Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat. .

Namun, di luar klaim pemerintah, kritik tajam datang dari masyarakat sipil. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Anggi Putra Prayoga, menilai persoalan utama deforestasi bukan semata pembalakan liar, melainkan deforestasi yang secara sadar direncanakan oleh negara.

Menurut dia, dalam kerangka kebijakan kehutanan saat ini, deforestasi dianggap sah sepanjang memiliki izin. “Kementerian Kehutanan sendiri mengakui adanya deforestasi terencana sekitar lima juta hektare dalam dokumen Voluntary 2030,” kata Anggi.

Deforestasi terencana tersebut, lanjut dia, telah menjadi arus utama pembangunan kehutanan nasional. Dalam praktiknya, izin-izin justru diberikan dengan asumsi hutan akan ditebang dan ditanam kembali secara bertahap, meskipun di lapangan skema tersebut kerap berujung pada kehilangan hutan alam secara permanen.

Salah satu persoalan krusial, kata Anggi, adalah penyamaan definisi antara hutan alam dan hutan tanaman dalam kebijakan kehutanan. Padahal, secara fungsi ekologis, hutan alam memiliki peran jauh lebih besar dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyerap karbon, serta melindungi tanah dan sumber air.

“Hutan tanaman sebagian besar lahir dari konversi hutan alam,” ujarnya. Penyamaan definisi ini, menurut dia, membuka ruang legalisasi deforestasi atas nama pembangunan.

Anggi juga menilai orientasi kebijakan kehutanan terdistorsi oleh target penerimaan negara bukan pajak. Sebagian pemasukan negara masih bergantung pada sektor kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sehingga penerbitan izin eksploitasi kerap menjadi jalan pintas yang terus dipertahankan.

Ironisnya, kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto nasional tergolong sangat kecil. Anggi menyebut angkanya hanya sekitar 0,6 hingga 0,7 persen, capaian yang dinilainya tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.

Dalam konteks pengendalian deforestasi, Greenpeace juga mengkritik strategi pemerintah yang menjadikan pembangunan hutan tanaman baru sebagai bagian dari target penurunan emisi. Hingga 2030, pemerintah justru menargetkan penerbitan izin baru hingga enam juta hektare.

“Penyebab utama deforestasi itu izin-izin baru,” tegas Anggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melaporkan bahwa kawasan hutan yang dilepas untuk peruntukan lain mencapai 2,9 juta hektare dalam kurun 2005–2025 atau 20 tahun terakhir. Mayoritas area kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

“Berdasarkan data dari 2005 hingga 2025 atau 20 tahun terakhir, total perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial mencapai 2,9 juta hektare,” kata Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Senin (19/1/2026).

Rohmat memaparkan bahwa untuk 2025, terdapat dua lokasi berstatus kawasan hutan dengan luas 62,9 hektare yang dilepas. Perubahan sendiri didominasi oleh kegiatan perkebunan, di antaranya untuk komoditas sawit, tebu dan karet. Selain itu, kawasan hutan yang dilepas juga beralih fungsi untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur, kawasan pemukiman dan transmigrasi, serta fasilitas umum dan sosial.

“Kemudian kawasan industri, serta ketahanan pangan dan energi,” tambahnya.

Adapun luas daratan kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 119,67 juta hektare atau setara dengan 62,5% dari luas daratan wilayah Indonesia. Kawasan ini mencakup hutan konservasi seluas 22,06 juta hektare dan hutan lindung seluas 29,34 juta hektare yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, pelindung keanekaragaman hayati dan pencegah bencana hidrometeorologi.

Selanjutnya terdapat hutan produksi terbatas seluas 26,69 juta hektare, hutan produksi tetap seluas 29,08 juta hektare dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 12,45 juta hektare. Kawasan hutan produksi diarahkan untuk mendukung penyediaan bahan baku industri kehutanan, sekaligus menjadi pengembangan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Rohmat turut melaporkan bahwa upaya pengendalian deforestasi menunjukkan hasil positif. Deforestasi pada 2024 tercatat seluas 175.437 hektare dan turun menjadi 166.450 hektare hingga akhir kuartal III/2025.

Kemudian, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, Rohmat mengemukakan Kementerian Kehutanan mendorong optimalisasi Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029. Program ini menargetkan pengembangan sekitar 1,1 juta hektare di 36 provinsi dan lebih dari 3.000 desa, dengan pendekatan agroforestri dan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.

“Perhutanan Sosial tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan,” jelas Rohmat Marzuki.

Di bidang pengawasan dan penegakan hukum, Kemenhut bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus melakukan penguasaan kembali kawasan hutan dari aktivitas ilegal, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin. Hingga saat ini, pemerintah telah mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare serta menguasai kembali sebagian kawasan konservasi.

Bisnis.com, JAKARTA- Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra membuka tabir kerusakan parah hutan, aksi pembabatan jauh kebablasan. Kini korporat yang dituding jadi biang keladi mulai ditindak.

Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) harus jadi peringatan bagi semua pihak. Dalam laporannya, FWI merekam isu deforestasi Indonesia telah berlangsung selama lima dekade, sewaktu izin komersial hutan diberikan semasa Orde Baru.

Hingga kini, Indonesia terus kehilangan tutupan hutan. Di balik ekspansi industri yang membabat pohon-pohon hutan, FWI mencatat adanya tata kelola yang korup, obral perizinan, serta cara pandang terhadap hutan sebagai stok ekonomi ekstraktif.

Pada era awal komersialisasi hutan itu, Indonesia telah kehilangan sekitar 119 juta hektare tutupan hutan. Hampir 30% dari total tutupan hutan pada 1950.

Rezim Hak Pengusahaan Hutan/HPH mempercepat degradasi hutan. Data FWI dan GFW menyimpulkan hampir 30% konsesi HPH tidak diperbaiki, malah dibuka sebagai lahan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Sementara itu, Analisis Forest Watch Indonesia menunjukkan kehilangan tutupan hutan alam sekitar 4,50 juta hektare dalam 2009–2013, dengan laju 1,13 juta hektare per tahun. Provinsi dengan kehilangan terbesar adalah Riau (690.000 hektare), Kalimantan Tengah (619.000 hektare), Papua (490.000 hektare), Kalimantan Timur (448.000 hektare), dan Kalimantan Barat (426.000 hektare).

Sementara itu, Menteri Kehutanan mengklaim Raja Juli juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024.

Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare. "Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Raja Juli Antoni.

Untuk wilayah Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatra Utara yang mengalami penurunan 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatra Barat turun 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun pada saat bersamaan, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS. Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.

Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.

Sementara itu di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.

Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.

Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan. Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.

Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.

Belakangan, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) melakukan penindakan terhadap entitas usaha yang terindikasi melanggar pidana kehutanan dan berkontribusi pada banjir di Sumatra.

Terbaru, Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan penyegelan terhadap tiga subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terkait tata kelola kehutanan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Tiga perusahaan ini adalah pemegang hak atas tanah (PHAT) dan masing-masing berinisial JAS, AR, dan RHS. Selain itu, Tim Ditjen Gakkum Kehutanan juga melakukan verifikasi lapangan dan olah TKP di lokasi operasional PT Tri Bahtera Srikandi (TBS), anak perusahaan PT Sago Nauli Plantation (SNP) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru yang dikelola PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE).

“Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu empat korporasi yakni PT TPL, PT AR, PT TBS/PT SN dan PLTA BT/PT NSHE dan 7 PHAT yakni JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M,” kata Raja Juli Antoni dalam siaran pers, Kamis (11/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia menghadapi risiko bencana alam yang tinggi sepanjang tahun karena berada tepat di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.

Di sisi lain, kondisi atmosfer yang tidak menentu turut memperburuk potensi terjadinya bencana. Curah hujan ekstrem, angin kencang, dan perubahan suhu yang drastis semakin sering terjadi akibat dampak perubahan iklim.

Tidak hanya faktor alam, tindakan manusia juga memberikan kontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Deforestasi dan pembangunan tanpa perencanaan matang menjadikan banyak kawasan lebih rentan terhadap banjir maupun longsor.

Menjelang pergantian tahun, berbagai daerah di Indonesia kerap mengalami rangkaian bencana yang datang hampir bersamaan. Walaupun akhir tahun bukan penyebab munculnya bencana, tingginya aktivitas perjalanan masyarakat membuat dampaknya bisa jauh lebih besar.

Beberapa bencana yang terjadi pun sering kali diperparah oleh penebangan pohon yang merusak keseimbangan alam.

Berikut ini sejumlah bencana alam yang melanda Indonesia pada penghujung tahun 2025.

1. Banjir Bandang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh

Banjir bandang yang melanda wilayah Sumatra hingga Aceh sejak November 2025 menyebabkan sejumlah daerah terendam dan masyarakat harus menghadapi kondisi serba terbatas. Banyak warga kehilangan akses pangan dan kebutuhan dasar akibat tingginya genangan air.

Hingga Rabu (10/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai 969 orang. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak bencana tersebut terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat setempat.

2. Erupsi Gunung Semeru

Gunung Semeru mengalami erupsi pada Rabu (19/11/2025) dengan peningkatan aktivitas yang signifikan mulai pukul 14.13 WIB. Kondisi ini membuat status Semeru dinaikkan ke Level IV atau Awas sebagai bentuk kewaspadaan maksimal.

Awan panas tercatat berlangsung dari pukul 14.13 hingga 18.11 WIB dengan amplitudo maksimum 34 mm dan jarak luncur lebih dari 13 kilometer menuju kawasan Besuk Kobokan. Akibat erupsi ini, sebanyak 1.156 warga terpaksa mengungsi demi menjaga keselamatan mereka.

3. Gempa Bumi Nias Selatan

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Nias Selatan pada Selasa (2/12/2025) pukul 20.16 WIB. Meskipun guncangannya cukup kuat, gempa ini dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Getaran gempa turut dirasakan hingga ke wilayah Sibolga, Humbang Hasundutan, dan Nias Barat. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap gempa bumi di wilayah rawan.

4. Tanah Longsor di Bandung

Tanah longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Arjasari, Bandung, pada Jumat (5/12/2025) sekitar pukul 17.20 WIB. Intensitas hujan yang tinggi membuat struktur tanah di perbukitan melemah hingga akhirnya meluncur dan menimbun rumah serta area perkebunan warga.

Longsor tersebut melanda wilayah RT 06 dan 07, RW 09, Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Seorang warga bernama Herman turut membantu proses evakuasi tiga orang yang tertimbun material longsor. (Angel Rinella)

Bisnis.com, JAKARTA — Selama empat dekade terakhir, Indonesia memperlihatkan paradoks klasik negara berkembang yang menjadikan sumber daya alam sebagai tumpuan: pertumbuhan ekonomi yang impresif dibangun di atas erosi ekologis skala masif.

Deforestasi yang baru menjadi isu publik sejak awal 1970-an ketika penebangan komersial dibuka dalam skala besar telah berkembang menjadi proses struktural yang ditopang oleh konfigurasi politik, ekonomi, dan kelembagaan yang saling menguatkan.

Data historis menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan Indonesia bukan sekadar konsekuensi dari ekspansi industri. Laporan dalam beberapa dekade yang dirilis Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil dari tata kelola yang korup, perizinan yang permisif, dan model akumulasi yang melihat hutan sebagai stok untuk diekstraksi, bukan ekosistem untuk dijaga.

Lonjakan Deforestasi 1980–1997

Mengutip laporan FWI dan Global Forest Watch, tutupan hutan Indonesia pada 1985 yang mengacu pada survei RePPProT adalah sebesar 119 juta hektare. Luas ini merefleksikan penurunan sebesar 27% dibandingkan dengan 1950.

Laju deforestasi pada 1970-an hingga awal 1990-an diperkirakan antara 0,6–1,2 juta hektare per tahun. Namun pemetaan tutupan hutan 1999 oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia mengungkap gambaran yang jauh lebih suram, deforestasi pada 1985–1997 diperkirakan mencapai rata-rata 1,7 juta hektare per tahun, dengan total kehilangan lebih dari 20 juta hektare atau sekitar 17% hutan 1985. Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan kehilangan lebih dari 20% tutupan hutan mereka.

Jika klasifikasi hutan mengecualikan perkebunan, laju deforestasi periode ini bahkan dapat mencapai 2,2 juta hektare per tahun. Analisis Bank Dunia menunjukkan percepatan tajam setelah 1996, naik menjadi lebih dari 2 juta hektare per tahun.

Kebakaran masif 1997–1998, krisis ekonomi, serta runtuhnya kewenangan politik memperdalam laju kehilangan hutan dan memperlihatkan kerentanan struktural tata kelola kehutanan Indonesia saat itu.

Hilangnya tutupan hutan Indonesia selama periode ini tak terlepas dari pemberian konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) dalam skala luas selama Orde Baru. Meski izin diberikan untuk skema tebang pilih, lemahnya pengawasan membuat banyak perusahaan melanggar hak adat dan mengeksploitasi hutan hingga terdegradasi.

Data yang dihimpun FWI dan GFW menunjukkan hampir 30% konsesi HPH yang disurvei telah berada dalam kondisi terdegradasi, sehingga membuka pintu bagi konversi ke hutan tanaman industri (HTI) atau perkebunan melalui mekanisme legal yang direkayasa.

Sekitar 9 juta hektare dialokasikan untuk HTI, hanya 2 juta hektare yang benar-benar ditanami. Sisanya, 7 juta hektare, berubah menjadi lanskap terbuka yang rentan terbakar dan tidak produktif.

Bersamaan dengan itu, lonjakan perkebunan kelapa sawit menghasilkan pembukaan hampir 7 juta hektare hingga 1997, tetapi yang benar-benar dikonversi hanya 2,6 juta hektare. Sekitar 3 juta hektare bekas hutan kemudian dibiarkan terlantar.

Illegal logging turut memperburuk kerusakan. Antara 50–70% pasokan kayu ke industri dipenuhi dari pembalakan ilegal dengan jumlah hutan rusak diperkirakan sekitar 10 juta hektare. Dengan produksi legal yang tidak mencukupi kebutuhan industri, mekanisme ilegal ini berkembang menjadi komponen inti rantai pasok kehutanan nasional.

Kebakaran menjadi pemicu deforestasi paling destruktif selanjutnya. Pada 1994, lebih dari 5 juta hektare hutan terbakar, disusul 4,6 juta hektare pada 1997–1998. Sebagian lahan terbakar ini kemudian berubah menjadi semak belukar, sebagian kecil dikelola petani, dan hampir tidak ada upaya restorasi sistematis.

Periode 2000–2009: Intensifikasi dalam Izin dan Produksi Kayu

Pada 2009, tutupan hutan Indonesia tersisa 88,17 juta hektare atau 46,33% daratan nasional. Papua menyumbang 38,72% dari total tutupan hutan tersebut. Dalam satu dekade (2000–2009), deforestasi mencapai 15,16 juta hektare, dengan Kalimantan menyumbang hilangnya tutupan hutan terbesar di angka 36,32% atau 5,50 juta hektare.

Berdasarkan kategori, deforestasi terbesar terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), dengan luas mencapai 4,34 juta hektare. Hutan lindung menyusul dengan angka hilangnya tutupan hutan sebesar 2,01 juta hektare dan kawasan konservasi sebesar 1,27 juta hektare.

Sementara itu, konsesi HTI meningkat dari 9 unit pada 1995 menjadi 229 unit 2009. Kemudian luas areal kerja naik dari 1,13 juta hektare menjadi 9,97 juta hektare.

Seiring dengan perkembangan ini, produksi kayu hutan tanaman melonjak dari 7,32 juta meter kubik (m³) pada 2004 menjadi 22,32 juta m³ pada 2008.

Periode 2009–2013: Kerusakan Lahan Gambut

Analisis Forest Watch Indonesia menunjukkan kehilangan tutupan hutan alam sekitar 4,50 juta hektare dalam 2009–2013, dengan laju 1,13 juta hektare per tahun. Provinsi dengan kehilangan terbesar adalah Riau (690.000 hektare), Kalimantan Tengah (619.000 hektare), Papua (490.000 hektare), Kalimantan Timur (448.000 hektare), dan Kalimantan Barat (426.000 hektare).

Hilangnya tutupan di lahan gambut memperlihatkan tren yang lebih buruk selama periode ini. Dalam kurun empat tahun, 1,1 juta hektare hilang, di mana Provinsi Riau menyumbang kehilangan lahan gambut terbesar dengan luas 500.000 hektare.

Kawasan produksi menyumbang deforestasi tertinggi (1,28 juta hektare), diikuti APL dan HPK. Lebih dari 2,3 juta hektare kehilangan tutupan hutan terjadi di wilayah berizin, sementara 2,2 juta hektare terjadi di luar izin formal.

Sampai 2013, terdapat 22,8 juta hektare kawasan produksi berada di bawah 272 unit HPH berizin, tetapi hanya 115 yang aktif.

2014–kini, Nestapa Hilangnya Tutupan Hutan RI

Satu dekade terakhir memperlihatkan bagaimana akumulasi kehilangan tutupan hutan sejak 1980-an telah menciptakan risiko ekologis yang berulang dan makin intens.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi salah satu yang terburuk sepanjang sejarah, dengan total area terbakar mencapai lebih dari 2,61 juta hektare berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kajian World Bank menyatakan bahwa krisis asap 2015 tersebut menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari US$16,1 miliar. Angka ini lebih besar daripada kerugian gabungan akibat gempa Yogyakarta 2006 dan tsunami Mentawai 2010. Kebakaran kembali melonjak pada 2019 dengan area terbakar menembus lebih dari 1,6 juta hektare.

Efek akumulatif dari hilangnya hutan juga tampak dalam meningkatnya risiko banjir bandang dan longsor di Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Laporan BNPB dalam Data Informasi Bencana Indonesia yang dirilis pada 2024 memperlihatkan bahwa bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem selalu mendominasi kejadian bencana pada 2014–2023.

Sebagai contoh, banjir yang melanda Kalimantan Selatan pada 2021 dan menenggelamkan 11 kabupaten turut dikaitan oleh para peneliti dengan penurunan luas tutupan hutan lebih dari 62% dalam 30 tahun terakhir.

Fenomena serupa kembali terulang dalam bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada akhir November 2025.

Data yang dihimpun Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa total lahan kritis di areal daerah aliran sungai (DAS) terdampak di tiga provinsi menembus 464.598 hektare. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penanganan lahan kritis di kawasan hutan akan mengandalkan skema reboisasi, sementara skema Kebun Bibit Rakyat (KBR) dipakai pada areal penggunaan lain (APL).

Raja Juli juga menyebut bahwa tingkat deforestasi di ketiga provinsi terdampak banjir di Sumatra pada 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024.

Raja Juli mengatakan tingkat deforestasi nasional mencapai 166.450 hektare per September 2025, turun 23,01% dibandingkan dengan 2024 yang mencakup areal seluas 216.216 hektare.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," kata Raja Juli Antoni.

Untuk wilayah Aceh, terjadi penurunan 10,04% dari 11.228 hektare pada 2023–2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatra Utara yang mengalami penurunan 13,98% dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatra Barat turun 14% dari 6.634 menjadi 5.705 hektare.

Namun pada saat bersamaan, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi puluhan DAS.

Hasil identifikasi menunjukkan setidaknya terdapat 70 titik banjir masuk dalam 31 DAS di Provinsi Aceh dengan luas total 3,05 juta hektare dan menjangkau 15 kabupaten/kota.

Adapun perubahan tutupan lahan di provinsi ini mencapai 21.476 hektare dalam kurun 2019–2024, terdiri dari 12.159 hektare di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan hutan. Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan yang masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1% dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh.

Sementara itu di Sumatra Utara, areal terdampak banjir setidaknya mencakup 92 titik yang masuk dalam 13 DAS. Total luas 13 DAS tersebut mencapai 1,40 juta hektare dan meliputi 11 kabupaten/kota.

Dalam kurun 2019–2024, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi nonhutan di wilayah tersebut mencapai 9.424 hektare, di mana 3.427 hektare berada di dalam kawasan hutan dan sisanya 5.997 hektare berada di luar kawasan hutan.

Khusus di wilayah DAS terdampak di Sumatra Utara, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7% dari total luasan.

Di Sumbar, lanjut Raja Juli, terdapat kurang lebih 56 titik banjir yang masuk dalam 13 DAS. Area terdampak dan berstatus lahan kritis mencapai 39.818 hektare atau 7,0% dari total luas DAS yang mencapai 570.235 hektare.

Adapun perubahan tutupan lahan di area ini pada kurun 2019–2024 mencakup 1.444 hektare di dalam kawasan hutan dan 377 hektare di luar kawasan hutan.

Bisnis.com, MALANG — Banyaknya batang kayu yang terbawa arus banjir menunjukkan indikasi kuat dugaan adanya penebangan hutan yang perlu segera dievaluasi.

“Banyak kayu-kayu yang terhanyut banjir. Itu indikasinya ada penebangan hutan di situ,” ujar Guru Besar Bidang Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya (UB), Prof. Sukir Maryanto di Malang, Kamis (4/12/2025).

Dia menjelaskan, deforestasi masih menjadi persoalan krusial, terutama karena Indonesia berada “di bawah rata-rata dunia” dalam standar pengelolaan hutan berkelanjutan.

Menurutnya, beberapa program pemerintah di masa lalu, seperti ekspansi lahan transmigrasi, perkebunan karet, dan sawit, tidak sedikit yang mengorbankan tutupan hutan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Prof. Sukir mengingat masa ketika ia menjadi transmigran di Sumatera, melihat langsung pohon-pohon besar ditebang untuk pembukaan lahan. Ia menyebut kondisi serupa terjadi di berbagai hutan di Sumatera dan Kalimantan.

“Banyak kasus pemanfaatan hutan tidak sesuai desain lingkungan, sehingga banjir kerap muncul,” katanya.

Selain faktor deforestasi, cuaca ekstrem juga disebut menjadi pemicu utama terjadinya banjir.

Dia menjelaskan, periode September hingga Februari merupakan fase cuaca ekstrem tahunan di Indonesia. Saat ini kondisi cuaca ekstrem. Siklus ini terjadi tiap tahun.

Meski demikian, dia menilai, mitigasi bencana dapat dilakukan dengan lebih baik apabila sistem informasi cuaca di Indonesia bekerja secara optimal.

Dia membandingkan kemampuan peringatan dini Indonesia dengan Jepang yang dinilai jauh lebih presisi dan terstruktur.

“Di Jepang, ramalan cuaca tersedia per jam dan per wilayah kecil seperti kecamatan. Informasinya ada di TV publik, transportasi umum, hingga situs pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, sistem ini memungkinkan masyarakat mengantisipasi hujan, angin kencang, atau bencana lainnya lebih cepat dan akurat.

Dia mengatakan, BMKG perlu meningkatkan fungsi informasi dan sosialisasi, termasuk memperkuat kolaborasi dengan BRIN, badan geologi, serta perguruan tinggi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga masih lemah sehingga data dan peralatan pemantauan bencana belum terintegrasi dengan baik.

Dia mengungkap pula, temuan anomali sinyal MAGDAS (Magnetic Data Acquisition System) di Stasiun Cangar yang dikelola UB. Anomali tersebut muncul berdekatan dengan aktivitas erupsi Gunung Semeru.

“Ada sinyal besar di Cangar, sementara stasiun lain di Malaysia atau Australia tidak merekamnya,” ujarnya.

Meskipun demikian, dia menegaskan, akademisi tidak memiliki wewenang memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Kewenangan tersebut berada pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

“Kami hanya melakukan analisis. Peringatan resmi adalah kewenangan PVMBG,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa setiap gunung api memiliki karakteristik berbeda, sehingga penelitian khusus diperlukan untuk menentukan pola aktivitas dan ambang batas masing-masing gunung. “Gunung api punya napas berbeda-beda. Tidak bisa digeneralisasi,” katanya.

Prof. Sukir berharap pemerintah memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan akurasi informasi cuaca, serta menstandardisasi peralatan pemantauan bencana di seluruh lembaga.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia telah mendeklarasikan dukungan terhadap inisiatif pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang diusung Brasil. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang disampaikan pemerintah Indonesia dalam pembukaan Leader’s Summit COP30 di Belem, Brasil pada Kamis (6/11/2025).

Saat itu, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh inisiatif TFFF yang membidik total investasi US$125 miliar untuk mendukung konservasi hutan.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengemukakan bahwa operasionalisasi, kelembagaan, dan detail teknokratis dari TFFF masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama di antara negara tropis yang akan menanamkan dana tersebut. TFFF sendiri dirancang untuk memperkuat kemandirian pengelolaan hutan tropis global.

Ketika ditanya soal sumber pembiayaan untuk mendukung inisiatif tersebut, Hanif mengusulkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai solusi. Indonesia disebutnya telah mencapai reduksi emisi dengan volume mencapai 1 miliar ton CO₂ ekuivalen dalam kurun 2015–2024 yang telah diverifikasi UNFCCC, badan PBB yang menaungi perundingan iklim global.

“Dari kami, kami ingin menyarankan bahwa terdapat usulan agar kontribusi Indonesia di TFFF dihubungkan dengan capaian reduksi emisi yang telah diverifikasi UNFCCC,” kata Hanif dalam Komunikasi Hasil COP30 di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Indonesia memiliki catatan penurunan emisi sebesar 550 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2015–2020, serta hampir 400 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2020–2024. Jika ditotal, emisi yang direduksi mendekati 1 miliar ton CO₂ ekuivalen yang telah diakui secara internasional.

“Angka inilah yang menurut kami alangkah baiknya dipublikasikan di IDX [bursa karbon] untuk ditawarkan, sehingga angka ini yang harus kembali ke hutan dalam bentuk pendanaan TFFF, ini salah satu usulan dari kami,” kata Hanif.

Kementerian Lingkungan Hidup menilai bahwa capaian reduksi emisi tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa utilisasi, dan dapat diarahkan melalui mekanisme pasar karbon domestik sebagai salah satu instrumen pendanaan yang relevan.

Laju Deforestasi Indonesia jadi Sorotan

Namun di tengah hasil COP30 di Belem yang menjanjikan lonjakan pendanaan iklim dan penguatan pasar karbon berbasis hutan, laju deforestasi Indonesia justru menunjukkan arah yang berlawanan.

Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat bahwa sepanjang periode 2021–2024 atau ketika kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) masih diatur oleh Perpres No. 98/2021, rata-rata deforestasi Indonesia tetap berada di kisaran 675.000 per tahun. Angka ini jauh di atas jalur penurunan deforestasi yang konsisten dengan komitmen iklim minimum (NDC) Indonesia.

FWI juga mencatat bahwa dokumen perencanaan sektoral di forest and other land use (FOLU) yang diklaim selaras dengan jalur NDC–CM1 atau skenario mitigasi tanpa syarat memproyeksikan total deforestasi yang masih dapat terjadi pada periode 2020–2030 sekitar 2,46 juta hektare, atau rata-rata hanya ±220.000—230.000 hektare per tahun untuk tetap berada di jalur komitmen minimum tersebut.

“Kalau angka ini kita bandingkan dengan rata-rata deforestasi faktual sekitar 675.000 hektare per tahun sepanjang 2021–2024, artinya sektor kehutanan Indonesia sedang defisit integritas iklim. Alih-alih punya ‘stok’ penurunan emisi yang bisa dijual, kita bahkan belum mampu mengejar jalur penurunan emisi yang sudah dijanjikan dalam NDC,” ujar Tsabit Khairul Auni, Peneliti dan Pengkampanye Hutan Forest Watch Indonesia.

Sementara itu, laporan Auriga Nusantara pada Januari 2025 mengungkap bahwa Indonesia telah kehilangan hutan atau mengalami deforestasi seluas 261.575 hektare sepanjang 2024. Laju deforestasi ini mengalami kenaikan 4.191 hektare jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 257.384 hektare.

Dari jumlah hutan yang hilang sepanjang 2024, Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terparah, dengan luas 129.896 hektare. Adapun Kalimantan Timur menempati peringkat kedua dengan deforestasi terluas di angka 44.483 hektare.

Lalu Kalimantan Barat seluas 39.598 hektare, Kalimantan Tengah 33.389 hektare, Riau 20.812 hektare, Sumatra Selatan 20.184 hektare, Jambi 14.839 hektare, Aceh 8.962 hektare, Kalimantan Utara 8.767 hektare, Bangka Belitung 7.956 hektare, Sumatra Utara 7.303 hektare, dan 27 provinsi lainnya 55.282 hektare.

Auriga Nusantara mencatat Pulau Kalimantan menempati urutan pertama terjadinya deforestasi selama 11 tahun karena terdapat megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pemerintah memperbanyak izin pembukaan hutan kayu termasuk di Pulau Kalimantan. Bahkan, pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik raksasa baru di Kalimantan Utara tanpa kejelasan bahan bakunya.

Lebih dari separuh deforestasi di Indonesia sepanjang 2024 juga terjadi di area konsesi. Adapun dari total deforestasi di Indonesia, sebesar 59% atau 153.498 hektare terjadi di area konsesi. Hal ini mengindikasikan deforestasi legal karena penghilangan tutupan hutan alam di area konsesi diperbolehkan.

Adapun terdapat empat jenis konsesi yang menyumbang deforestasi terbesar yakni logging, kebun kayu, tambang, dan sawit. Sepanjang 2024, deforestasi di konsesi logging tercatat 36.068 hektare, kebun kayu 41.332 hektare, tambang 36.615 hektare, dan sawit 37.483 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berduka. Menjelang akhir tahun, tiga provinsi di Indonesia dilanda bencana yang meregang lebih dari 400 nyawa. Bencana banjir dan longsor ini tidak hanya memakan korban, tetapi juga membuktikan bahwa kerusakan lingkungan memberi dampak ekonomi yang dalam.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara membuktikan ada dua faktor utama yang menyebabkan bencana hidrometerologi tersebut.

Dia mengamini bahwa kerusakan akibat kegiatan ekstraktif besar-besaran, seperti tata guna lahan, aktivitas tambang, perkebunan, pertanian, pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur energi) dilakukan dengan tidak melihat daya dukung lingkungan.

“Alam itu memulihkan diri sendiri, tetapi biaya dari pemulihan dia itu harus ditanggung manusia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (1/12/2025).

Menurutnya, krisis iklim yang disebabkan gas rumah kaca didorong faktor dominan seperti deforestasi dan dampak pembakaran energi fosil. Di Indonesia, lanjut Fabby, keduanya memberikan kontribusi besar.

Hal itu pun dibuktikan dengan hilangnya 20% tutupan lahan dalam dua dekade terakhir. Merujuk Global Resource Institute, hutan primer tropis di Indonesia tersisa 260 ribu hektare (Ha) pada 2024 atau menurun 30.000 Ha dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Fabby mengatakan pemerintah dalam mengalokasikan lahan bagi korporasi tampak jor-joran dan tidak diikuti dengan penerapan jaring pengaman yang baik. Idealnya, untuk mencegah lingkungan, setiap aktivitas memiliki dokumen Amdal, yang sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.

“Yang kita sering ga tahu, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Nah karena ini akumulasi berbagai krisis, dan dugaan terjadinya pembiaran, maka akumulasinya seperti ini,” tambahnya.

Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin lahan sawit dan tambang di kawasan Sumatra, terutama di wilayah yang terdampak bencana.

Berdasarkan laporan Celios, luasan hutan Indonesia terus menyusut tajam dibandingkan luas daratan. Indikator forest rent terhadap PDB turun dari 0,81% pada 2000 menjadi 0,42% tahun berikutnya.

Celios mengungkapkan, bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah berdampak bagi ekonomi regional dan nasional. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88% atau setara Rp2,04 triliun.

“Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29%. Selain itu, secara nasional, dampak kepada provinsi lainnya terdapat pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang juga melemah, terlebih Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatra,” katanya.

Dampak ekonomi yang disebabkan bencana di Sumatra ini juga ikut berdampak pada bisnis dan operasional industri perbankan. Sejumlah bank pun menyiapkan langkah mitigasi untuk para nasabah yang terdampak bencana tersebut.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) misalnya, saat ini sedang melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana.

Adapun kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga sudah menyiapkan proses dan kebijakan internal terkait crisis management untuk berbagai kondisi kedaruratan. Saat ini bank tengah melakukan asesmen terhadap para debitur yang berpotensi terdampak bencana.

Adapun PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memperkirakan bahwa bencana di Sumatra berdampak cukup besar dan bahkan berpotensi dikategorikan sebagai bencana nasional. Sebagai bank digital dengan nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, Allo Bank kini tengah memetakan debitur mereka di wilayah yang terkena dampak.

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif dana konservasi hutan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) usungan tuan rumah COP30 Brasil tak luput dari sejumlah catatan. Pemerintah Indonesia perlu memastikan berjalannya aspek pelindungan lingkungan dan keadilan distribusi dana ketika inisiatif tersebut resmi bergulir.

Dalam pidato resmi di COP30 Leaders Summit, Kamis (6/11/2025), Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali janji pendanaan senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada akhir Oktober 2025.

“Indonesia akan berpartisipasi aktif dan telah berkomitmen untuk menyamai kontribusi Brasil dengan nilai US$1 miliar,” kata Hashim, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Hashim turut mengemukakan capaian Indonesia dalam menekan laju alih fungsi hutan atau deforestasi. Dia mengklaim bahwa tingkat deforestasi telah mencapai level terendah dalam dua dekade dengan penurunan sebesar 75% sejak 2019.

“Kami juga berinvestasi dalam perlindungan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan koridor gajah dan program konservasi berbasis komunitas lokal yang berkolaborasi dengan mitra internasional maupun lokal,” paparnya.

Hashim mengatakan serangkaian upaya dalam konservasi ini sejalan dengan seruan Indonesia untuk integrasi agenda iklim dan biodiversitas yang lebih lekat. Hal ini juga konsisten dengan keikutsertaan Indonesia dalam Joint Climate-Nature Declaration di COP28. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi 17% cadangan karbon biru dunia dan 3,4 gigaton karbon dioksida.

Perlindungan dan pemulihan ekosistem ini disebutnya penting. Peran ekosistem hutan dan pesisir tak sebatas sebagai penyimpan cadangan karbon, tetapi juga pendukung keberlangsungan hidup masyarakat lokal, peningkatan produksi perikanan, pelindung pesisir pantai dari erosi dan kenaikan muka laut, dan pelindung keanekaragam hayati laut.

“Indonesia menekankan bahwa aksi iklim harus adil, inklusif dan berpusat pada manusia. Kami mengakui bahwa perubahan iklim berdampak lebih besar ke kelompok-kelompok rentan, area pesisir, komunitas adat, perempuan dan orang-orang dengan disabilitas,” kata Hashim.

Merespons pidato tersebut, Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, mengatakan pemerintah Indonesia harus ingat bahwa TFFF mengharuskan alokasi pendanaan 20% langsung untuk Masyarakat Adat. Inisiatif ini secara jelas menerapkan syarat adanya pengakuan penuh dan efektif terhadap Masyarakat Adat di Indonesia.

“Jika pemerintah terus membiarkan atau bahkan menjadi pelaku yang merampas hak-hak Masyarakat Adat, sebesar apa pun kontribusi Indonesia di TFFF akan jadi performatif saja,” kata Rayhan yang hadir langsung di Belem, dikutip dari siaran pers.

Greenpeace turut mencatat sejumlah hal signifikan yang perlu diperbaiki dari skema TFFF, khususnya dari aspek pelindungan lingkungan dan aspek keadilan distribusi pendanaan. Pada aspek pelindungan lingkungan, ambang batas tutupan hutan masih cukup rendah yakni sebesar 20–30% dari tutupan kanopi. Secara sains, angka ini mestinya minimal 50%.

Catatan lainnya ialah tentang pemantauan degradasi hutan dengan indikator minimum. TFFF juga belum memiliki ketentuan jelas dalam mencegah keterlibatan investasi industri dengan risiko lingkungan dalam inisiatif ini. Selain itu, sistem dan mekanisme akuntabilitas yang kuat serta model distribusi pendanaan yang tidak hanya mengutamakan imbal hasil kepada investor perlu dibentuk.

Greenpeace menilai tujuan dibentuknya TFFF tak akan tercapai jika poin-poin krusial ini tak dibenahi. Perlu diingat pula bahwa TFFF merupakan inisiatif sukarela yang bukan berasal dari negosiasi COP.

“Jika pemimpin dunia tidak berkomitmen untuk menghentikan deforestasi sampai 2030 sebagaimana direncanakan dua tahun lalu dalam COP28, COP30 ini bisa dikatakan gagal,” tambah Rayhan.

Dengan laju kenaikan suhu Bumi yang disebut telah melewati batas 1,5 derajat Celsius secara temporer, negara-negara harus menghentikan deforestasi selambat-lambatnya pada 2030.

Namun, Greenpeace mencatat bahwa Indonesia belum memperlihatkan komitmen konkret untuk mencapai target nol deforestasi. Dalam satu dekade terakhir, luas deforestasi hampir mencapai 3,5 juta hektare atau setara enam kali luas Pulau Bali. Laju deforestasi tahunan juga kian meningkat sejak 2022 dan angkanya mencapai 216.200 hektare pada 2024.

“Pak Hashim bilang rata-rata deforestasi menurun hingga 75 persen dibanding 2019, tetapi naik-turun itu hanya bacaan statistik, apalagi jika dibandingkan angka tertinggi. Faktanya deforestasi masih terjadi, Masyarakat Adat kehilangan hutan tempat mereka hidup, dan kita kehilangan keanekaragaman hayati yang menjadi benteng iklim,” ujar Syahrul Fitra, Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia.

Syahrul mengemukakan bahwa jutaan masyarakat Indonesia telah mengalami langsung dampak dari krisis iklim. Kondisi ini berisiko berimbas ke lebih banyak orang pada masa mendatang seiring dengan memburuknya perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia didesak mengambil langkah nyata untuk mengatasi krisis dan tak hanya mengumbar janji dan aksi performatif.

Sejauh ini, TFFF telah memperoleh dukungan lebih dari 53 negara dan investor. Komitmen pendanaan senilai lebih dari US$5,5 miliar atau sekitar Rp92,34 triliun (asumsi kurs Rp16.790 per dolar AS) juga diumumkan dalam peresmian TFFF.

Mengutip siaran pers COP30, Norwegia menyatakan komitmen pembiayaan senilai US$3 miliar untuk 10 tahun ke depan. Kemudian Brasil dan Indonesia kembali menyatakan komitmen pendanaan masing-masing sebesar US$1 miliar dan Portugal memberi komitmen dukungan senilai US$1 juta.

Prancis mengindikasikan bahwa mereka akan mempertimbangkan komitmen hingga 500 juta euro hingga 2030 dengan syarat tertentu, sementara Belanda menjanjikan US$5 juta untuk mendukung sekretariat. Jerman menyatakan dukungan penuh terhadap TFFF, dengan rincian komitmen keuangan yang akan dibahas pada pertemuan antara Presiden Brasil Lula da Silva dan Kanselir Jerman Merz pada Jumat (7/11/2025).

Secara keseluruhan, 34 negara pemilik hutan tropis menandatangani Deklarasi TFFF, yang mencakup lebih dari 90% hutan tropis di negara berkembang, termasuk Indonesia, Republik Demokratik Kongo, dan China.