Bisnis.com, PALEMBANG — Minat investor asing terhadap sektor energi baru terbarukan di Sumatra Selatan (Sumsel) kembali menguat. Investor asal China, Sichuan Yoachuan Electric Power Development Co., Ltd., menjajaki investasi pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dengan kapasitas yang ditargetkan mencapai 200—500 megawatt (MW).

Rencana investasi tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sumsel Herman Deru dan jajaran investor China di Palembang, Rabu (24/6/2026) kemarin.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Sumsel memiliki potensi sumber daya air yang besar untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Menurutnya, investasi di sektor ketenagalistrikan menjadi salah satu kebutuhan strategis seiring meningkatnya kebutuhan energi dan aktivitas industri di wilayah tersebut.

"Pengembangan energi bersih seperti PLTA memiliki prospek yang baik karena didukung potensi sumber daya alam yang memadai dan keberlanjutan pasokan air," ujarnya, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menilai keberhasilan pengoperasian pembangkit listrik tenaga minihidro di Kota Pagar Alam menjadi bukti bahwa investasi energi terbarukan dapat berjalan optimal di Sumsel.

Dalam pertemuan tersebut, Deru juga menegaskan tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah bagi calon investor.

Pertama, percepatan proses perizinan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, pemanfaatan tenaga kerja lokal yang dibarengi dengan transfer teknologi dari tenaga ahli asing. Ketiga, komitmen terhadap aspek lingkungan, khususnya menjaga kawasan hulu dan tutupan hutan yang menjadi sumber keberlanjutan debit air.

"Kelestarian lingkungan menjadi syarat utama agar manfaat ekonomi dan energi yang dihasilkan dapat berlangsung dalam jangka panjang," kata Deru.

Proyek PLTA yang akan dikembangkan PT Midigio tersebut berlokasi di Desa Negeri Cahaya, Kecamatan Beringin, OKU Selatan. Groundbreaking proyek dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan target penyelesaian sekitar 15 bulan.

Menurutnya, tambahan pembangkit baru akan semakin memperkuat sistem kelistrikan Sumsel yang selama ini relatif stabil.

“Seperti saat terjadi gangguan sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Sumatra beberapa waktu lalu, pasokan listrik di Sumsel masih dapat terjaga dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Chairman Yoachuan Group Sun Mei mengatakan Indonesia, khususnya Sumsel, menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk pengembangan investasi energi baru terbarukan.

Perusahaannya memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan proyek ketenagalistrikan di China dan melihat peluang besar untuk memperluas investasi di Indonesia.

"Kami berharap mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan agar rencana investasi ini dapat berjalan lancar," ujarnya.

Selain proyek yang segera dibangun di OKU Selatan, Yoachuan Group juga menyiapkan rencana investasi jangka menengah selama lima hingga sepuluh tahun ke depan.Dalam periode tersebut, perusahaan membidik pengembangan PLTA berkapasitas 200 MW hingga 500 MW di Sumsel.

Jika terealisasi, investasi tersebut berpotensi menambah kapasitas energi bersih di Sumsel sekaligus memperkuat posisi provinsi tersebut sebagai salah satu pusat pengembangan energi terbarukan di Sumatra.

Transisi energi kerap identik dengan pembangunan pembangkit listrik, pengembangan teknologi rendah karbon, dan investasi infrastruktur berskala besar.

Namun di tingkat masyarakat, transisi energi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.Misalnya, bagaimana petani dapat mengurangi biaya operasional, pelaku usaha kecil memperoleh listrik yang lebih andal dan terjangkau, serta bagaimana komunitas dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.Perspektif tersebut menjadi salah satu landasan Schneider Electric dalam mendorong akses energi berkelanjutan di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.Melalui Schneider Electric Energy Access Asia (SEEAA), perusahaan mendorong investasi berdampak yang berfokus pada Perusahaan rintisan (starup) tahap awal di sektor energi bersih, akses energi, mobilitas rendah karbon, dan solusi iklim.SEEAA berperan sebagai jembatan antara ambisi global Schneider Electric dan dampak nyata di tingkat lokal. Di tingkat global, Schneider Electric menargetkan dukungan bagi 100 juta orang untuk memperoleh akses terhadap listrik berkelanjutan pada 2030.Namun, target tersebut membutuhkan eksekusi lokal melalui solusi yang relevan, terukur, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat."Kami berinvestasi pada perusahaan tahap awal yang secara langsung menyediakan akses energi dan layanan energi bersih kepada pengguna akhir," ujar SVP Corporate Citizenship & Institutional Affairs Schneider Electric Gilles Vermot Desroches dalam keterangan resmi, Selasa (23/6).Menurut Gilles, dampak tersebut diukur melalui indikator yang jelas di tingkat perusahaan, seperti jumlah penerima manfaat, emisi yang dihindari, dan lapangan kerja yang tercipta.Dengan demikian, dampak yang dihasilkan tidak hanya menjadi target abstrak, tetapi juga terhubung langsung dengan aktivitas perusahaan yang didukung, mulai dari pemasangan sistem tenaga surya, akses energi bersih, hingga elektrifikasi mobilitas.Di Indonesia, pendekatan ini memungkinkan SEEAA mendukung model bisnis yang relevan dengan kebutuhan lokal. Beberapa perusahaan yang didukung, seperti Agros, Xurya, SolarKita, dan Dash Electric, menunjukkan bahwa transisi energi dapat menjawab persoalan yang dekat dengan masyarakat dan pelaku usaha.Agros, misalnya, mendukung petani melalui solusi pertanian berkelanjutan, termasuk pemanfaatan energi surya untuk menggantikan irigasi berbasis diesel.Pendekatan ini dapat membantu menekan biaya bahan bakar, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan petani dalam menghadapi tantangan iklim maupun biaya operasional.

Di sisi lain, perusahaan energi surya seperti Xurya dan SolarKita membantu pelaku usaha maupun rumah tangga mengakses listrik yang lebih bersih, terjangkau, dan andal. Bagi pelaku usaha kecil, efisiensi biaya energi dapat berdampak langsung pada margin usaha dan keberlanjutan operasional.Sementara itu, Dash Electric mendukung peralihan menuju mobilitas listrik, terutama dalam ekosistem logistik dan layanan berbasis kendaraan roda dua.Selain membantu menurunkan emisi dan polusi udara perkotaan, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menekan biaya operasional pengemudi dan meningkatkan prediktabilitas pendapatan mereka."Perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal adopsi dan penyelesaian masalah sehari-hari bagi masyarakat dan bisnis," jelas Gilles.Inovasi energi bersih di Indonesia mulai menunjukkan hasil yang terukur. Hingga akhir Desember 2025, perusahaan yang didukung SEEAA dan beroperasi di Indonesia telah menjangkau lebih dari 38.000 penerima manfaat, menghindari lebih dari 407.000 ton CO2e emisi, serta mendukung lebih dari 280 lapangan kerja.Menurut Gilles, angka tersebut menunjukkan bahwa inovasi energi bersih tidak lagi hanya berada pada tahap uji coba, tetapi sudah menjangkau pengguna yang nyata.Jumlah penerima manfaat menunjukkan bahwa solusi tersebut mulai diadopsi lebih luas, sementara emisi yang dihindari menunjukkan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.Di sisi lain, lapangan kerja yang tercipta menegaskan bahwa transisi energi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal, termasuk melalui peran baru dalam instalasi, pemeliharaan, dan operasional."Angka-angka ini menunjukkan bahwa inovasi energi bersih di Indonesia tidak hanya layak secara komersial, tetapi juga telah memberikan dampak lingkungan, peluang ekonomi, serta meningkatkan akses terhadap layanan," katanya.Melalui SEEAA, Schneider Electric berfokus pada tiga hal:

Menghubungkan Aksi Iklim sampai Mata Pencaharian

Di luar SEEAA, komitmen Schneider Electric terhadap aksi iklim yang inklusif juga tercermin melalui keterlibatannya dalam Livelihoods Funds.

Apabila SEEAA berfokus pada investasi di perusahaan tahap awal yang menghadirkan solusi energi bersih dan akses energi, Livelihoods Funds menempatkan masyarakat pedesaan, petani, dan ekosistem lokal sebagai bagian penting dari upaya membangun ketahanan iklim jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, aksi iklim tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat mata pencaharian, memperbaiki kualitas ekosistem, dan menciptakan perubahan yang lebih berkelanjutan di tingkat komunitas.

Dalam kunjungannya ke Indonesia baru-baru ini, Gilles melihat secara langsung bahwa aksi iklim, restorasi ekosistem, dan kehidupan masyarakat pedesaan saling terkait erat.

Ia menilai, restorasi ekosistem melalui pendekatan seperti agroforestri bukan hanya intervensi lingkungan, tetapi juga berdampak pada pendapatan petani, kesehatan tanah, produktivitas jangka panjang, serta kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Namun, dampak tersebut tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, serta pemahaman terhadap realitas di lapangan.

Menurutnya, transformasi tidak bisa hanya dilakukan dengan menerapkan model yang sudah ditentukan sebelumnya, tetapi harus dimulai dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal dan membangun solusi yang praktis serta inklusif.

"Transisi ini sangat manusiawi. Ini tentang kepercayaan, hubungan, dan tujuan bersama dalam jangka panjang. Solusi iklim yang berhasil harus melampaui jawaban teknis. Solusi tersebut harus berakar pada ekosistem lokal, selaras dengan mata pencaharian masyarakat, dan dibangun melalui kemitraan," ujar Gilles.

Pada akhirnya, transisi energi berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi baru diterapkan, tetapi juga oleh seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Melalui SEEAA di sektor akses energi, serta Livelihoods Funds pada agenda restorasi ekosistem dan ketahanan mata pencaharian, Schneider Electric berupaya mendukung solusi yang memperluas akses energi, memperkuat ketahanan komunitas, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut klik di sini.

Jakarta: Persaingan industri energi kini tidak lagi hanya berlangsung di dalam negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih di berbagai belahan dunia, PLN Indonesia Power (PLN IP) mulai memperluas pasar internasional dengan membidik kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar) sebagai destinasi ekspansi bisnis berikutnya.

Langkah nyata tersebut ditegaskan melalui partisipasi dalam forum 2nd Ambassadors’ Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean. Kawasan Amerika Latin dan Karibia dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan investasi dan proyek energi berkelanjutan.

Selain itu, hubungan perdagangan yang terus berkembang antara Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut membuka peluang kolaborasi yang semakin luas.

Amerika Latin jadi pasar yang menjanjikan

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menegaskan pentingnya mempererat kerja sama investasi antarnegara di sektor energi bersama kawasan Amerika Latin dan Karibia.

"Indonesia berkomitmen memperluas jejak investasi di sektor energi ke kawasan Amerika Latin, menyusul keberhasilan kerja sama yang telah berjalan di Timur Tengah dan Afrika. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan (win-win situation), di mana Indonesia siap menjadi pintu masuk strategis (staging ground) bagi bisnis Anda untuk menembus pasar Asia, begitu pula sebaliknya," ujar Arief dilansir dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026.

Menanggapi peluang tersebut, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menegaskan bahwa kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu wilayah strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.

"Kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, dan kami siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas yang telah kami bangun di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional. Langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," ujar Bernadus.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Julita Indah memaparkan PLN Indonesia Power saat ini memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional berkapasitas mencapai 22,1 GW, serta pengalaman dalam mengembangkan berbagai proyek energi baru terbarukan dan solusi energi berkelanjutan.

"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia untuk mengoptimalkan potensi investasi yang saling menguntungkan," ujarnya.

Pengalaman dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan energi bersih menjadi modal penting untuk memperluas penetrasi di pasar energi hijau global.

"PLN Indonesia Power, melalui anak usaha kami PLN IP Renewables, berkomitmen untuk memperluas jejak energi bersih kami ke kawasan Amerika Latin dan Karibia. Dengan dukungan radiasi matahari yang tinggi di kawasan tersebut, kami sangat tertarik untuk mengeksplorasi proyek Solar PV berskala besar," jelasnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Kamar Dagang Provinsi Zhejiang, China, Nan Cunhui menemui Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama untuk membicarakan potensi investasi di Indonesia.

Pada pertemuan yang digelar Selasa siang (9/6/2026), Nan turut memboyong sejumlah pengusaha China termasuk CEO Chint Solar Lu Chuan. Nan juga diketahui merupakan pemilik dari grup konglomerasi Chint, yang bergerak di bidang manufaktur dan teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Chint Solar menyatakan akan mulai menjajaki investasi pada proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya. Menurut Lu, Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang besar.

"Dari perspektif kami, Indonesia sangat berpotensi dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara. Kemudian, dengan kebijakan energi terbarukan yang kami lihat dari pemberitaan, kami merasa nyaman," jelasnya kepada wartawan pada pertemuan yang digelar di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Lu juga menyatakan percaya berdasarkan pengalaman investor asal China lainnya. Dia lalu merasa yakin terhadap masa depan investasi Indonesia.

Meski demikian, Lu berharap agar kebijakan pemerintah ke depannya makin setara dan ramah terhadap investasi asing.

"Khususnya terkait kepabeanan dan pajak, serta stabilitas kebijakan. Jadi ketika kami masuk ke sektor energi terbarukan di sini, kami berharap kebijakan pemerintah bisa bertahan setidaknya 5 sampai 10 tahun agar kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami di sini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkeu Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama menyampaikan bahwa Chint Solar berencana untuk membangun Desa Industri dan EBT.

Michael kemudian menjelaskan bahwa perusahaan ini sudah berdiskusi dengan pemerintah selama dua tahun terkait dengan rencana investasi. Namun, pertemuan ini baru pertama kali digelar dengan kehadiran Nan Cunhui langsung selaku pemilik grup konglomerasi itu.

Rencananya, kunjungan ini juga akan langsung menghasilkan perjanjian guna langsung melaksanakan investasi di Indonesia.

"Timnya sudah dibawa ke sini, sembilan orang dibawa untuk langsung membawa action plan-nya. Jadi bukan MoU saja," tuturnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Michael turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintah termasuk kondisi fiskal terkini. Otoritas fiskal juga terbuka untuk menawarkan insentif fiskal guna meningkatkan daya saing investasi.

"Pasti, kalau dari rezim peraturan hari ini, kami sudah punya tax holiday dan suatu list yang begitu kondusif untuk investor. Saya rasa itu cukup memadai dan itu keputusan tax holiday di Kemenkeu juga," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) membidik peluang ekspansi bisnis energi bersih di kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar).
Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu wilayah strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.
PLN IP, kata dia, terus memperluas peran dan kontribusinya tidak hanya sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, tetapi juga sebagai perusahaan energi yang memiliki daya saing global.
"Kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, dan kami siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas yang telah kami bangun di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional," kata Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (6/6/2026).
Menurutnya, langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Rencana tersebut ditegaskan melalui partisipasi dalam forum 2nd Ambassadors’ Dialogue on Enhancing Trade and Investment Cooperation between Indonesia and Latin America and the Caribbean di Jakarta pekan lalu.
Bernadus menilai, keterlibatan PLN IP dalam forum ini mengusung misi penting untuk meningkatkan brand awareness korporasi di level global, sekaligus menjajaki peluang kerja sama investasi antar negara.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN IP Julita Indah memaparkan kesiapan perusahaan dalam menangkap peluang investasi dan kerja sama konkret di kawasan tersebut.
Dia menjelaskan, PLN IP saat ini memiliki kapabilitas end-to-end dalam mengelola pembangkit nasional berkapasitas mencapai 22,1 GW, serta pengalaman dalam mengembangkan berbagai proyek energi baru terbarukan dan solusi energi berkelanjutan.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi para mitra di kawasan Amerika Latin dan Karibia untuk mengoptimalkan potensi investasi yang saling menguntungkan," ujar Julita.
Dia menyebut, pengalaman dan kapabilitas perusahaan dalam pengembangan energi bersih menjadi modal penting untuk memperluas penetrasi di pasar energi hijau global.
Julita menuturkan bahwa PLN IP, melalui anak usaha kami PLN IP Renewables, berkomitmen untuk memperluas jejak energi bersih ke kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Menurutnya, dengan dukungan radiasi matahari yang tinggi di kawasan tersebut,pihaknya sangat tertarik untuk mengeksplorasi proyek Solar PV berskala besar. Selain itu, pihaknya juga melihat peluang besar pada pengembangan Mini Hydro dengan memanfaatkan keunggulan teknologi turbin yang perusahaan miliki.
"Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk studi kelayakan bersama, kemitraan operasional, hingga skema pendanaan strategis," kata Julita.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia dinilai semakin menegaskan pentingnya keseimbangan antara keterjangkauan harga energi, kepastian pasokan, dan keberlanjutan investasi di sektor energi nasional.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan kekhawatiran kalangan industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar mengingat gas bumi menjadi salah satu penopang utama aktivitas produksi nasional.

"Situasi ini perlu dibaca sebagai dilema kebijakan energi yang sangat nyata karena gas bumi bukan hanya komoditas, tetapi juga bahan bakar produksi industri," ujar Josua.

Menurutnya, isu harga LNG dan gas bumi tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan sektor energi. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan mayoritas pemanfaatan gas bumi nasional ditujukan untuk kebutuhan domestik dan digunakan oleh berbagai sektor industri.

"Ini menjelaskan mengapa isu harga LNG dan gas bumi tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan penyedia energi, tetapi juga sebagai persoalan industri nasional dan stabilitas ekonomi," katanya, Minggu (31/5/2026).

Namun demikian, Josua menilai kondisi saat ini perlu dilihat secara menyeluruh karena hampir seluruh negara menghadapi tekanan serupa akibat kenaikan biaya energi dan persaingan memperoleh pasokan energi global.

Beberapa negara di Asia bahkan semakin agresif mengamankan pasokan LNG guna menjaga kebutuhan energi domestik dan keberlangsungan sektor industrinya. Berdasarkan data PetroVietnam dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2026, harga gas di Vietnam yang semakin bergantung pada LNG telah mencapai sekitar US$27,81 per MMBtu.

Sementara itu, berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026, harga LNG di Filipina mencapai sekitar US$28,50 per MMBtu. Adapun Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang lebih tinggi, yakni sekitar US$40,12 per MMBtu untuk sektor bulk industri dan sekitar US$47,54 per MMBtu untuk sektor ritel.

Josua menilai kondisi yang dihadapi Filipina dan Vietnam mulai relevan bagi Indonesia, khususnya untuk pasokan energi berbasis LNG yang tidak memperoleh subsidi langsung.

"Di satu sisi, menjaga harga gas terlalu rendah membantu industri bertahan dan menjaga daya beli. Namun di sisi lain, jika harga jual dipaksa terlalu rendah maka penyedia energi menanggung kerugian, pasokan berisiko terganggu, dan investasi energi menjadi kurang menarik," ujarnya.

Di Indonesia, harga LNG domestik setelah penyesuaian diperkirakan berada pada kisaran US$21 hingga US$25 per MMBtu, yang dinilai masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan maupun beberapa sumber energi alternatif.

Josua memperingatkan bahwa risiko terbesar apabila LNG nonsubsidi tetap dipasarkan tanpa penyesuaian harga adalah munculnya tekanan terhadap penyedia energi yang pada akhirnya dapat mengganggu ketersediaan pasokan.

"Pada situasi seperti sekarang, yang terpenting adalah ketersediaan dan kepastian pasokan energi, bukan semata harga murah," katanya.

Menurutnya, kepastian pasokan dapat melemah karena penyedia energi akan lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak jangka panjang maupun membeli pasokan tambahan yang mengacu pada harga pasar global. Selain itu, investasi sektor hulu migas berpotensi tertahan apabila investor menilai harga domestik tidak mencerminkan keekonomian proyek.

Jika investasi hulu melemah, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi harga global.

Untuk itu, Josua menyarankan pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian harga yang lebih fleksibel. Ketika harga LNG global meningkat, penyesuaian harga ke sektor industri dapat dilakukan secara bertahap. Sebaliknya, saat harga global turun, manfaat penurunan harga juga perlu diteruskan kepada industri.

"Jalan tengahnya adalah penyesuaian harga yang bertahap, bantuan yang tepat sasaran, kontrak pasokan yang lebih panjang, efisiensi energi di industri, percepatan produksi gas domestik, dan kepastian investasi hulu migas. Dengan pendekatan itu, Indonesia bisa menjaga industri tetap hidup tanpa merusak fondasi ketahanan energi jangka panjang," jelasnya.

Senada, Guru Besar sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda, menilai penyesuaian harga energi, terutama LNG, merupakan langkah yang tidak dapat dihindari di tengah dinamika pasar global.

Menurutnya, prinsip dasar sektor energi adalah harga harus mampu menutup biaya produksi agar pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan.

"Dalam situasi seperti sekarang yang terpenting adalah ketersediaan energi. Bukan harga. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan energi tidak akan langka," ujarnya.

Candra menambahkan bahwa kondisi saat ini menjadi pelajaran penting bahwa penyesuaian harga seiring perubahan kondisi global perlu dilakukan agar sektor energi tidak selalu bergantung pada skema subsidi.

"Kalau mau jujur, subsidi tetap tidak menjadikan ekonomi efisien. Subsidi ibarat vitamin yang sebentar terasa sehat tapi sebenarnya rapuh," katanya.

Dia menilai ketergantungan pada subsidi juga berpotensi mengurangi daya tarik investasi di sektor energi. Padahal, keberlanjutan investasi menjadi faktor penting untuk menjaga kecukupan pasokan energi dalam jangka panjang.

Karena itu, menurutnya, kebijakan energi nasional perlu mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pengguna energi dan penyedia energi guna memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai investasi energi global diprediksi mencapai US$3,4 triliun pada 2026 di tengah krisis keamanan energi global yang dipicu penutupan Selat Hormuz.

Laporan International Energy Agency (IEA) bertajuk World Energy Investment 2026 menjelaskan, dari jumlah tersebut sebesar US$2,2 triliun di antaranya akan mengalir ke jaringan listrik, penyimpanan energi, bahan bakar rendah emisi, pembangkit nuklir, energi terbarukan, efisiensi energi, dan elektrifikasi.

"Sementara itu, investasi untuk sektor minyak, gas alam, dan batu bara diperkirakan mencapai sekitar US$1,2 triliun," demikian kutipan laporan tersebut, Sabtu (30/5/2026).

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol mengatakan, dunia tengah menghadapi krisis keamanan energi terbesar dalam sejarah modern yang berpotensi membentuk ulang strategi investasi energi global untuk jangka panjang.

"Kita saat ini berada di tengah krisis keamanan energi terbesar yang pernah dihadapi dunia dan saya yakin kondisi ini akan membentuk ulang strategi investasi global, dengan kemiripan terhadap perubahan besar yang terjadi di sektor energi setelah krisis minyak pada 1970-an," ujarnya.

Menurutnya, negara-negara produsen maupun konsumen mulai mempercepat pengembangan infrastruktur energi baru guna mengurangi ketergantungan terhadap jalur perdagangan yang rentan terganggu. Upaya tersebut mencakup pembangunan jaringan pipa, fasilitas pasokan energi, hingga penguatan sumber energi domestik.

Laporan IEA menjelaskan, krisis keamanan energi mendorong negara-negara pengimpor untuk memperbesar investasi pada sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Belanja proyek energi terbarukan diproyeksikan mencapai US$365 miliar untuk sektor surya.

Meski laju pertumbuhannya mulai melambat, energi rendah emisi masih menyumbang lebih dari 70% total investasi pembangkitan listrik global.

Sementara itu, investasi sektor minyak diproyeksikan turun untuk tahun ketiga berturut-turut menjadi di bawah US$500 miliar pada 2026 meski harga minyak melonjak akibat krisis pasokan.

IEA menilai ketidakpastian mengenai durasi lonjakan harga, panjangnya waktu pengembangan proyek, kendala rantai pasok, serta ketatnya pasar rig lepas pantai membatasi respons investasi minyak di luar Timur Tengah.

Sebaliknya, investasi sektor gas alam diperkirakan meningkat menjadi US$330 miliar atau tertinggi dalam 1 dekade. Lonjakan tersebut ditopang gelombang proyek ekspor gas alam cair atau LNG baru, terutama di Amerika Serikat dan Qatar.

Sementara itu, investasi pada sektor nuklir terus mengalami kebangkitan. Investasi tahunan kini telah melampaui US$80 miliar dengan hampir 80 gigawatt kapasitas baru yang sedang dibangun di 15 negara.

Laporan IEA juga menjelaskan, kekhawatiran terhadap keamanan pasokan energi memicu kebangkitan investasi batu bara. Belanja sektor tersebut diperkirakan meningkat menjadi US$180 miliar pada 2026 atau tertinggi sejak 2012. Cina menyumbang hampir 70% investasi global pada pasokan batu bara.

"Sejumlah negara Asia yang terdampak langsung oleh gangguan pasokan energi saat ini diperkirakan akan mempertahankan operasional pembangkit listrik tenaga uap batu bara lebih lama guna menjaga ketahanan energi nasional," demikian kutipan laporan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai implementasi program pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat atau quick wins yang terukur dan berkelanjutan agar target ambisius pemerintah dapat tercapai.

Fabby mengatakan keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

Menurutnya, pada tahap awal pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek energi bersih berskala besar.

"Quick wins penting untuk menunjukkan program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi strategi nyata transformasi sistem energi," kata Fabby dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan 100 GW PLTS sebagai bagian dari transisi energi dan agenda kemandirian energi nasional. Program tersebut ditargetkan selesai sebelum 2029 dan diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di ASEAN.

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas untuk tahap awal implementasi program tersebut, yakni percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui koperasi desa atau badan usaha milik desa (BUMDes).

Fabby menilai program dedieselisasi menjadi pintu masuk paling strategis karena Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mencatat terdapat sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dengan target pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi dinilai belum optimal. Lelang proyek pada 2022 minim peminat, sementara penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih terkendala persetujuan tarif. Hingga kini, keputusan Menteri ESDM mengenai harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS juga belum diterbitkan.

Bisnis.com, JAKARTA — HSBC China mengumumkan peluncuran fasilitas kredit senilai US$4 miliar atau setara Rp71,15 triliun (kurs Jisdor Rp17.789) untuk membantu perusahaan di Negeri Panda di sektor energi bersih dan rendah karbon untuk ekspansi di pasar internasional. Negara-negara Asean, termasuk Indonesia menjadi target fasilitas kredit ini.

Presiden Direktur HSBC Indonesia Stuart Rogers menyampaikan, transisi energi di Indonesia merupakan salah satu peluang investasi energi bersih terbesar di kawasan, dan skala pembiayaan yang dibutuhkan untuk memenuhi target 2030 sangat signifikan.

Menurutnya, HSBC berada pada posisi strategis untuk menghubungkan ambisi Indonesia dengan perusahaan energi bersih kelas dunia, termasuk dari China, yang memiliki teknologi, pengalaman, dan kapasitas untuk mewujudkannya.

“Fasilitas kredit ini memperkuat kemampuan kami untuk melakukan hal tersebut,” kata Stuart dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Fasilitas kredit keberlanjutan dan transisi (Sustainability and Transition Credit Facility) ini menyediakan pembiayaan bagi perusahaan China yang memenuhi syarat, dari berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, transportasi elektrik, pusat data, dan kecerdasan buatan (AI).

Sebagaimana diketahui, China merupakan rumah bagi sejumlah perusahaan rendah karbon paling dinamis di dunia. Negara ini menyumbang sekitar 47% dari ekspor teknologi bersih (cleantech) global, dan sekitar dua pertiga dari ekspor tenaga surya dan baterai global.

Selain itu, penjualan kendaraan listrik diperkirakan mencapai 26 juta unit di seluruh dunia pada tahun 2026, dan penggunaan tenaga listrik dari pusat data global diproyeksikan meningkat sekitar dua kali lipat dari sekitar 485 TWh pada 2025 menjadi 945 TWh pada 2030.

Adapun ekspansi pasar ini didukung oleh perjanjian dagang Asean-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2025. Perjanjian ini memperluas kerja sama perdagangan China-Asean ke sektor ekonomi hijau, ekonomi digital, dan konektivitas rantai pasok.

Indonesia-China juga sepakat memperdalam kerja sama transisi energi dalam beberapa tahun terakhir, dengan kemitraan yang melampaui perdagangan dan infrastruktur tradisional, yakni mencakup pengembangan energi terbarukan, rantai pasok baterai, produksi kendaraan listrik, dan sistem energi digital.

Keselarasan prioritas kebijakan ini mendukung fasilitas kredit terbaru HSBC yang dirancang untuk membantu menyalurkan pendanaan ekonomi hijau dari China ke pasar seperti Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan peluang investasi energi bersih paling signifikan di Asia Tenggara. Kebutuhan pendanaan diproyeksikan sekitar US$97 miliar untuk mencapai target iklim Indonesia tahun 2030. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Seiring ekspansi internasional perusahaan China untuk memenuhi permintaan dunia, fasilitas pembiayaan baru dari HSBC ini bertujuan menghadirkan teknologi dan solusi bersih ke pasar secara lebih efisien, sehingga turut berkontribusi pada upaya dekarbonisasi di seluruh dunia.

HSBC akan memberikan perluasan limit kredit bagi perusahaan yang memenuhi syarat, menyederhanakan proses persetujuan kredit, serta mengembangkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bisnis.

Global Head of Sustainable Finance and Transition HSBC Natalie Blyth mengatakan, perusahaan-perusahaan ini menetapkan tolok ukur baru dalam manufaktur kelas atas, sekaligus memainkan peran penting dalam mentransformasi ekosistem transisi energi.

Seiring perusahaan berkembang secara internasional, mereka membutuhkan mitra finansial dengan jangkauan global dan keahlian untuk mendukung mereka.

“Fasilitas kredit ini dirancang untuk menyediakan dukungan tersebut dan tidak ada bank selain HSBC yang mampu membantu nasabah untuk menemukan, mengakses, dan menavigasi peluang pertumbuhan di seluruh ekosistem global,” tutur Natalie.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawarkan 118 wilayah kerja (WK) migas potensial kepada investor untuk mempercepat eksplorasi dan pengembangan sektor hulu migas nasional. Langkah itu dilakukan guna mendukung target produksi minyak nasional mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada 2029-2030.

Hingga Mei 2026 pemerintah telah mengidentifikasi 118 WK migas potensial. Rinciannya terdiri atas 43 wilayah tahap studi bersama, 50 wilayah pada tahap penawaran studi dan akuisisi data baru, serta 25 wilayah yang telah ditandatangani kontraknya, termasuk delapan WK hasil lelang 2025.

“Ini saya buka secara umum, siapa saja boleh ikut. Tidak perlu nego-nego di belakang meja,” kata Bahlil saat membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition 2026 di Tangerang, Banten, dikutip Kamis (21/5/2026).

Pemerintah, jelas dia, membuka peluang investasi lebih luas bagi pelaku usaha yang memiliki teknologi, modal, dan keseriusan mengembangkan sektor hulu migas nasional. Investasi baru dinilai penting untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional serta dinamika geopolitik global.

Delapan WK yang kontraknya ditandatangani terdiri atas WK Gagah di Sumatera Selatan, WK Bintuni di Papua Barat, WK Karunia di Sumatera Utara dan Riau, WK Drawa di Papua Barat dan Papua Barat Daya, WK Jalu serta Southwest Andaman di Laut Andaman, WK Barong di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta WK Nawasena di Jawa Timur. Total komitmen pasti dari delapan WK tersebut mencapai 57,95 juta dolar AS dengan bonus tanda tangan sebesar 3,15 juta dolar AS. Adapun total potensi sumber daya dari seluruh WK tersebut diperkirakan mencapai 255 juta barel minyak dan 13,79 TCF gas.

“Yang penting kalian punya teknologi, kalian punya uang, kalian punya keseriusan. Silakan mengelola hasil yang ada untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, KAZAN– Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Federasi Rusia memperluas kerja sama sektor energi yang kini mencakup pengembangan energi nuklir, LNG, LPG, hingga energi baru terbarukan (EBT). Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 kedua negara bidang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknik di Kazan, Rusia, Selasa (12/5/2026).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerja sama strategis sektor ESDM, termasuk rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, serta proyekGrass Root Refinery(GRR) Tuban.

“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” kata Yuliot pada sesi pleno SKB RI–Rusia di Kazan, Rusia, dikutip Kamis (14/5/2026).

Yuliot menilai penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, baik untuk pasokan bahan bakar minyak maupun kelistrikan. Pemerintah juga terus membuka peluang investasi dan transfer teknologi energi guna mendukung target transisi energi nasional.

Rangkaian pembahasan RI–Rusia turut mencakup pengembangan LNG dan LPG, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalamAgreed Minutessebagai tindak lanjut resmi kedua negara.

Pemerintah Indonesia juga terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan dominasi energi bersih dalam tambahan kapasitas pembangkit baru.

“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas,” jelas Yuliot.

Ia mengatakan pemerintah juga menargetkan pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas 500 MW. Pengembangan PLTN modular kecil diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan sistem ketahanan energi nasional pada masa mendatang.

Forum SKB RI–Rusia menjadi mekanisme resmi kedua negara untuk mengevaluasi dan memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi energi Indonesia sekaligus mendukung hilirisasi industri dan investasi sektor energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) menggandeng PT Humpuss untuk menjajaki pengembangan lima proyek energi dan industri dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai US$1,5 miliar atau sekitar Rp25,5 triliun dengan asumsi kurs Rp17.000 per dolar AS.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara kedua perusahaan terkait pengembangan proyek energi dan industri di Indonesia.

Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastruktur Ray Gerungan mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis perseroan dalam memperkuat portofolio investasi berbasis energi berkelanjutan.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi strategis antara kompetensi, jaringan, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing pihak, sekaligus membuka peluang pengembangan proyek-proyek energi dan industri yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai tambah jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Melalui kerja sama tersebut, BIPI dan Humpuss akan menjajaki pengembangan lima proyek strategis, yakni reaktivasi catalytic polymerization unit (CPU), proyek reformate addition, kilang crude palm oil (CPO) menjadi minyak goreng, mini liquefied natural gas (LNG), serta pembangkit listrik panas bumi dan data center di Pulau Sabang, Aceh.

Ray Gerungan menilai kolaborasi itu mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan ekosistem energi nasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Selain itu, proyek berbasis energi bersih seperti mini LNG dan geothermal-powered data center juga dinilai sejalan dengan strategi transformasi bisnis perseroan menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan berbasis prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Ray Gerungan menjelaskan nota kesepahaman tersebut masih bersifat non-binding dan menjadi landasan awal bagi kedua pihak untuk melakukan studi kelayakan, evaluasi teknis, penjajakan komersial, hingga pembahasan struktur investasi untuk masing-masing proyek.

BIPI dan Humpuss juga membuka peluang pembentukan entitas usaha patungan atau joint venture dengan prinsip partisipasi setara dalam setiap proyek yang akan dikembangkan bersama.