Bisnis.com, JAKARTA — Total luas hutan primer tropis yang hilang pada 2025 turun 36,3% dibandingkan 2024 berdasarkan data terbaru GLAD Lab University of Maryland dan World Resources Institute (WRI). Meski demikian, tren kontras terjadi di Indonesia dengan angka kehilangan hutan primer tropis yang naik 14,2% sepanjang tahun lalu.

Pada 2025, dunia kehilangan 4,28 juta hektare hutan hujan primer tropis, atau setara dengan luas negara Denmark. Meski turun dibandingkan 6,73 juta hektare pada 2024, angka tersebut masih 46% lebih tinggi dibandingkan satu dekade lalu. Hutan primer menghilang dengan laju setara 11 lapangan sepak bola per menit.

Co-Director Global Forest Watch WRI Elizabeth Goldman mengatakan penurunan sebesar ini dalam satu tahun merupakan sinyal positif yang mencerminkan hasil nyata dari kebijakan pemerintah yang tegas.

Meski demikian, dia turut menyoroti bahwa penurunan ini terjadi setelah fenomena kebakaran ekstrem pada tahun sebelumnya. Dengan risiko perkembangan El Niño pada 2026, dia menyebutkan upaya pencegahan perlu diambil untuk menghindari dampak yang lebih masif.

"Kebakaran dan perubahan iklim saling memperburuk satu sama lain, dan dengan El Niño yang diperkirakan terjadi pada 2026, investasi dalam pencegahan dan respons akan sangat krusial seiring kondisi kebakaran ekstrem yang makin menjadi norma," katanya dalam paparan perilisan data, Rabu (29/4/2026).

Meski ada kemajuan, angka kehilangan hutan global juga masih jauh dari target yang dibutuhkan untuk memenuhi komitmen 2030 untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan hutan. Level saat ini masih setidaknya 70% lebih tinggi untuk mencapai target tersebut.

Sebagian besar penurunan global didorong oleh Brasil, rumah bagi hutan hujan terbesar di dunia. Pada 2025, Brasil memangkas kehilangan hutan primer nonkebakaran sebesar 41% dibandingkan 2024, sehingga mencapai level terendah yang pernah tercatat.

Penurunan ini sejalan dengan penguatan kebijakan lingkungan di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, termasuk peluncuran kembali rencana antideforestasi federal PPCDAm dan peningkatan sanksi terhadap kejahatan lingkungan.

Meski Brasil masih mencatat kehilangan hutan primer terluas secara absolut, tingkat kehilangan relatif terhadap luas hutannya kini hanya 0,5% atau lebih rendah dari sejumlah negara tropis lainnya.

Di Indonesia, Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya mengatakan kehilangan hutan sebagian besar masih terkendali dalam beberapa tahun terakhir, didukung kebijakan yang membatasi pembukaan hutan baru dan memberikan hak lebih besar kepada komunitas untuk mengelola hutan.

"Itu menunjukkan komitmen kuat terhadap penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Namun tekanan ekonomi yang meningkat bisa menguji kemajuan tersebut—dan apakah kemajuan itu bisa bertahan akan bergantung pada seberapa baik pertumbuhan diseimbangkan dengan iklim dan alam," katanya.

Terlepas dari kemajuan itu, data memperlihatkan total kehilangan hutan primer tropis Indonesia mencapai 295.595 hektare pada 2025, naik 14,2% dibandingkan 258.812 hektare pada 2024.

Sebagian besar kehilangan dipicu perluasan lahan pertanian dan kegiatan pertambangan. Ekspansi pertanian memicu kehilangan hutan primer tropis seluas 127.079 hektare, sementara aktivitasloggingmenyebabkan 89.588 hektare hilang dan komoditas tambang 15.220 hektare.

Kebakaran lahan memicu hilangnya hutan primer tropis seluas 13.149 hektare, lebih tinggi dibandingkan 9.011 hektare pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) memandang bahwa bencana hidrometeorologis yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan akumulasi dari kerusakan hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS) dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menegaskan perlunya agenda perbaikan kebijakan dan tata kelola lingkungan secara jangka panjang.

Data Global Forest Watch (2001–2024) menunjukkan hilangnya hutan primer basah dalam skala besar di tiga provinsi terdampak. Aceh tercatat kehilangan sekitar 320.000 hektare, Sumatra Barat sekitar 320.000 hektare, dan Sumatra Utara mencapai 390.000 hektare.

"Pemanfaatan dan alih fungsi hutan yang tidak mempertimbangkan daya dukung–daya tampung lingkungan telah memperburuk kerentanan ekosistem," tulis ICEL dalam siaran pers, Senin (8/12/2025).

ICEL menyebutkan nerkurangnya tutupan hutan, khususnya di wilayah hulu, menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menurun drastis sehingga hujan lebat langsung berubah menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir bandang dan longsor.

Kondisi ekosistem yang sudah rentan kemudian dihadapkan dengan hujan berintensitas ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar di Aceh dan Sumatra Utara serta sedang hingga lebat di sebagian Sumatera Barat. Kemunculan siklon tropis di sekitar khatulistiwa merupakan fenomena yang tidak umum, dan data BMKG menunjukkan meningkatnya frekuensi siklon tropis yang mendekati wilayah Indonesia dalam lima tahun terakhir, menandakan dinamika badai tropis yang semakin dipengaruhi oleh krisis iklim.

Peningkatan suhu bumi akan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, yang pada akhirnya memperbesar risiko bencana hidrometeorologis. Oleh karena itu, kemampuan mitigasi dan adaptasi Indonesia perlu diperkuat secara signifikan.

“Fenomena banjir dan longsor di Sumatera membutuhkan respons yang komperehensif dari Pemerintah melalui percepatan rehabilitas hutan dan lahan di kawasan kritis, evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan. Moratorium perizinan baru pun menjadi langkah penting untuk menjaga hutan alam yang tersisa.” ujar Difa Shafira, Kepala Divisi Hutan dan Keanekaragaman Hayati ICEL.

Lebih lanjut, peninjauan rencana tata ruang wilayah untuk memastikan kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung serta pengawasan pemanfaatan ruang pun menjadi langkah konkret. Pemerintah perlu melakukan serangkaian langkah korektif perbaikan tata kelola hutan untuk meningkatkan resiliensi terhadap cuaca ekstrem akibat krisis iklim.

Dalam hal ini, ICEL pun mendorong pemerintah untuk mengambil sejumlah langkah. Pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan di sektor kehutanan, perkebunan skala besar pertambangan, serta RTRW sebagai kebijakan korektif dengan mempertimbangkan daya dukung–daya tampung lingkungan dan tingkat kerentanan bencana. Izin yang melanggar atau merusak lingkungan harus dicabut.

Kemudian menerapkan moratorium perizinan baru di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besaryang berpotensi menambah beban ekologis dan meningkatkan risiko bencana. Selanjutnya memperkuat penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan fungsi kawasan hutan dan ekosistem, termasuk penindakan praktik ilegal serta pemulihan DAS dan ekosistem kritis.

Pemerintah juga diminta menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis data dan analisis risiko, dengan prioritas perlindungan kelompok paling rentan terhadap dampak banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Terakhir yakni memperbaiki tata kelola kehutanan secara komprehensif, termasuk mendorong pembaruan kebijakan dan peraturan di bidang kehutanan.