Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait usulan pengenaan tarif bea masuk tambahan 10% terhadap produk Indonesia yang diajukan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, Kemendag masih mempelajari substansi usulan tersebut.

"Saat ini, Kemendag masih mempelajari secara menyeluruh substansi usulan tersebut dan implikasinya terhadap perdagangan Indonesia," ujar Johni kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).

Usulan USTR tersebut berkenaan dengan hasil investigasi terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi terkait penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

Dalam hasil investigasi tersebut, Indonesia termasuk dalam enam negara yang dinilai gagal menegakkan secara efektif larangan impor barang yang diproduksi dengan kerja paksa. Lima negara lainnya adalah Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan.

Johni menjelaskan bahwa menurut USTR, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang dinilai telah memiliki kerangka kebijakan maupun komitmen terkait pencegahan masuknya barang impor yang diproduksi dengan kerja paksa.

"Maka, Indonesia diusulkan untuk dikenakan tarif tambahan [additional duties] sebesar 10%, yang merupakan kategori tarif tambahan terendah pada usulan tersebut," kata Johni.

Indonesia, lanjutnya, juga ditempatkan bersama sejumlah mitra utama Amerika Serikat, seperti Kanada dan Uni Eropa, yang dinilai telah memiliki langkah atau instrumen untuk melarang impor barang yang berkaitan dengan praktik kerja paksa.

Sementara itu, negara yang dinilai belum memiliki atau belum menerapkan kebijakan serupa secara efektif diusulkan untuk dikenakan tarif tambahan yang lebih tinggi, yakni sebesar 12,5%.

Kemendag menyatakan akan terus mencermati perkembangan proses di USTR dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Setiap langkah yang diambil akan mempertimbangkan efektivitas implementasi kebijakan, kepentingan nasional, serta keberlanjutan dan daya saing dunia usaha Indonesia.

"Kemendag juga akan terus memantau setiap dinamika perdagangan global dan memastikan agar industri dalam negeri tetap terjaga. Kemendag berkomitmen untuk senantiasa membuka akses pasar ke berbagai negara tujuan ekspor, termasuk Amerika Serikat," tutur Johni.

Sebelumnya, pada Selasa (2/6/2026), USTR mengumumkan hasil investigasi terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi terkait penerapan larangan impor barang hasil kerja paksa berdasarkan Section 301 Trade Act 1974.

USTR menyatakan kegagalan suatu negara menerapkan dan menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak adil, mengganggu perdagangan internasional, serta membuka peluang masuknya produk yang diproduksi dengan praktik eksploitasi tenaga kerja ke rantai pasok global.

“Gagalnya mitra dagang utama kami menangani impor barang yang dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima. Kondisi ini memaksa pekerja Amerika bersaing secara tidak adil di pasar global,” ujar U.S. Trade Representative Jamieson Greer dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/6/2026).

Sebagai tindak lanjut, USTR mengusulkan pengenaan tarif tambahan terhadap seluruh produk yang berasal dari negara-negara yang menjadi objek investigasi.

Meski demikian, usulan tersebut belum berlaku. USTR masih membuka periode konsultasi publik hingga 6 Juli 2026 dan akan menggelar dengar pendapat pada 7 Juli 2026 sebelum menetapkan kebijakan final. Adapun, investigasi ini dimulai pada 12 Maret 2026.

Bisnis.com, MATARAM — Lonjakan ekspor konsentrat tembaga dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melesat pada awal tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardhani mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga April 2026 mencapai Rp1,45 triliun atau tumbuh 8.218,28% secara tahunan.

"Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan bea keluar yang tumbuh 8.218,28% secara tahunan (YoY), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral menjelang berakhirnya masa relaksasi ekspor pada 30 April 2026," jelas Ratih, Jumat (29/5/2026).

Selain bea keluar, penerimaan cukai juga tumbuh 3,09% dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai hasil tambang. Sebaliknya, bea masuk mengalami kontraksi 23,30% akibat penurunan volume impor bahan baku dan bahan penolong sektor pertambangan.

Sebagai informasi, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), entitas anak PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), memperoleh rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sebesar 480.000 dry metric ton (dmt) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rekomendasi tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga April 2026.

Rekomendasi itu menjadi dasar bagi Kementerian Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaga bagi AMNT.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTB mencapai Rp308,85 miliar atau setara 42,69% dari target tahun berjalan.

Pertumbuhan PNBP terutama ditopang oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) yang meningkat 12,03%, didorong oleh kenaikan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan layanan pendidikan.

Adapun komponen PNBP lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,30% secara nominal, yang menunjukkan perbaikan kinerja penerimaan secara lebih luas.

Di sisi perdagangan luar negeri, NTB mencatat surplus neraca perdagangan kumulatif sebesar US$1,143 miliar hingga April 2026.

Nilai ekspor tercatat mencapai US$1,20 miliar, dengan kontribusi ekspor pada April sebesar US$536,22 juta. Kinerja tersebut ditopang oleh ekspor konsentrat tembaga, katoda tembaga, mutiara, dan serealia.

Sementara itu, nilai impor tercatat sebesar US$57,75 juta secara kumulatif sehingga menjaga posisi surplus perdagangan daerah.

Menurut DJPb NTB, pertumbuhan ekspor yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terutama didorong oleh pemberian izin ekspor konsentrat tembaga dan katoda hasil pengolahan smelter AMMN.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang masa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau tarif safeguard terhadap impor produk tirai, gorden, kerai dalam, kelambu tempat tidur, serta berbagai barang perabot sejenis lainnya. Langkah perlindungan pasar domestik ini diputuskan untuk berlaku selama dua tahun ke depan.

Kebijakan proteksi fiskal tersebut diketuk palu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2026 yang telah dinyatakan berlaku efektif terhitung sejak 22 Mei 2026.

Purbaya menggarisbawahi bahwa perpanjangan masa berlaku instrumen pemulihan perdagangan ini sangat krusial mengingat produsen tekstil dan perabot dalam negeri masih berada dalam fase rentan dan membutuhkan ruang bernapas tambahan guna merestrukturisasi daya saing mereka dari gempuran produk luar negeri.

"Bahwa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya, telah berakhir masa berlakunya, dan industri dalam negeri masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan penyesuaian struktural, sehingga perlu dilakukan perpanjangan pengenaan BMTP atas impor produk tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya," bunyi diktum pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Senin (25/5/2026).

Secara teknis administrasi kepabeanan, pengenaan BMTP tambahan ini mengikat secara hukum pada jajaran produk kain tirai dan sejenisnya yang diklasifikasikan ke dalam delapan pos tarif (harmonized system/HS), meliputi kode 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00.

Pemerintah menerapkan skema penurunan tarif secara bertahap (degressive) dalam lampiran PMK tersebut yakni Tahun Pertama (22 Mei 2026-21 Mei 2027) dipatok sebesar Rp9.841 per kilogram dan Tahun Kedua (22 Mei 2027-21 Mei 2028) diturunkan menjadi Rp9.248 per kilogram.

Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa instrumen BMTP merupakan pungutan negara yang sah dan diakui secara internasional untuk memulihkan stabilitas pasar atau mencegah ancaman kerugian struktural yang bersifat serius pada industri domestik akibat lonjakan volume barang impor yang tidak wajar.

Dengan berlakunya aturan baru ini, para pengusaha pabrik tekstil dalam negeri diharapkan dapat memanfaatkan jendela waktu dua tahun ini untuk membenahi efisiensi produksi, melakukan inovasi produk, hingga memperkuat jalur distribusi lokal agar mampu bertarung secara adil dengan produk tirai impor.

PMK Nomor 36 Tahun 2026 ini juga menegaskan bahwa besaran tarif safeguard tersebut bersifat kumulatif. Artinya, pungutan ini berlaku sebagai biaya tambahan di luar komponen bea masuk umum (Most Favoured Nation/MFN) maupun skema bea masuk preferensi yang didapat dari pakta perjanjian perdagangan internasional (Free Trade Agreement), serta mengikat bagi arus barang impor yang berasal dari seluruh negara tanpa pengecualian.

(Dhera Arizona)

Sri Lanka resmi memberlakukan biaya tambahan 50 persen pada bea masuk kendaraan. Langkah itu diambil demi menekan angka impor sekaligus meredakan tekanan terhadap mata uang lokal yang kian merosot imbas meluasnya konflik di Timur Tengah.

Lonjakan pajak ini dipicu depresiasi tajam nilai tukar rupee Sri Lanka sejak dimulainya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian memicu aksi balasan dari pihak Teheran.

AFP pada Sabtu (16/5) memberitakan situasi geopolitik yang memanas tersebut langsung berdampak buruk pada stabilitas sektor keuangan domestik mereka.

"Mengingat tekanan pada valuta asing saat ini, kami ingin masyarakat menunda impor (kendaraan) mereka selama tiga bulan," ujar Wakil Menteri Keuangan Anil Jayantha Fernando di Kolombo.

Sebelum kebijakan baru diketuk, kendaraan sebenarnya sudah dikenakan bea masuk reguler 30 persen.

Namun, beberapa instrumen pajak tambahan lainnya membuat akumulasi pajak impor efektif untuk satu unit mobil kini bisa melambung hingga lebih dari 100 persen.

Selain membatasi keran impor otomotif, Sri Lanka juga telah menaikkan harga energi lebih dari sepertiga sejak pecahnya perang di Timur Tengah.

Otoritas setempat bahkan mulai memberlakukan sistem jatah untuk pembelian bahan bakar jenis diesel dan bensin demi memangkas bengkaknya tagihan impor negara.

Berdasarkan data resmi pemerintah, nilai mata uang rupee Sri Lanka tercatat telah melemah sebesar 4,5 persen terhadap dolar AS sepanjang tahun ini.

Gubernur Bank Sentral Nandalal Weerasinghe juga sempat memperingatkan bahwa nilai tukar rupee akan terus merosot, kecuali harga minyak mentah dunia kembali turun atau Sri Lanka berani memotong drastis volume impor energinya.

Krisis energi dan mata uang ini menjadi ujian berat baru bagi Sri Lanka yang sebenarnya baru saja merangkak keluar dari keterpurukan ekonomi terburuknya pada tahun 2022 silam.

Kala itu, negara ini kehabisan cadangan valuta asing hingga tidak mampu membiayai impor komoditas paling mendasar seperti bahan pangan, bahan bakar, hingga obat-obatan.

Guna memulihkan kondisi tersebut, Sri Lanka hingga saat ini masih berada di bawah pengawasan program dana talangan atau bailout dari IMF senilai US$2,9 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramainya tren berburu kartu Pokemon dari luar negeri membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJCB) mengingatkan penumpang pesawat internasional agar memahami aturan barang bawaan dari luar negeri, termasuk untuk kartu koleksi atau trading card game (TCG).

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang mengatakan, kartu Pokemontetap masuk kategori barang bawaan penumpang yang berada dalam pengawasan kepabeanan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

“Semua barang bawaan penumpang dari luar negeri, termasuk kartu koleksi seperti Pokemon Card, tetap berada dalam pengawasan Bea Cukai,” ujar Hengky dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Meski demikian, Hengky menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir selama barang yang dibawa masih dalam batas kewajaran untuk kebutuhan pribadi.

Pemerintah, kata dia, memberikan fasilitas pembebasan bea masuk bagi barang bawaan penumpang dengan nilai hingga 500 dollar AS per orang per kedatangan atau sekitar Rp 8,7 juta (kurs Rp17.500 per dollar AS).

“Selama total nilai Pokemon Card yang dibawa masih dalam batas fasilitas tersebut dan jumlahnya tergolong untuk keperluan pribadi atau koleksi pribadi, prosesnya umumnya tidak menjadi masalah,” kata Hengky.

Namun, ia mengingatkan perlakuan berbeda akan diterapkan apabila jumlah kartu Pokemonyang dibawa dinilai tidak lagi wajar untuk koleksi pribadi dan mengarah pada tujuan komersial.

Dalam kondisi tersebut, barang dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa dan dikenakan bea masuk serta pajak impor sesuai ketentuan yang berlaku.

Hengky mengatakan kartu Pokemon kategori PSA Grade memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kartu jenis ini telah melalui proses sertifikasi dan penilaian kualitas oleh lembaga penilai internasional.

Karena itu, kartu Pokemon bernilai tinggi tetap wajib diberitahukan apabila dibawa dari luar negeri dan melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Sehingga Hengky mengimbau penumpang menyimpan bukti pembelian seperti struk, invoice, atau riwayat transaksi sebagai dokumen pendukung apabila diperlukan saat pemeriksaan.

“Pastikan membawa sesuai kebutuhan pribadi, deklarasikan dengan jujur, dan siapkan dokumen pendukungnya,” ujarnya.

Menurut Hengky, prinsip utama pengawasan Bea Cukai bukan untuk mempersulit penumpang, melainkan memastikan pemasukan barang dari luar negeri berjalan tertib dan adil.

“Bea Cukai hadir bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan proses pemasukan barang berjalan tertib dan adil bagi semua pihak,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com-Kartu Pokémon atau Trading Card Game (TCG) yang dibawa pulang dari luar negeri tetap masuk pengawasan Bea Cukai.

Barang koleksi tersebut wajib diberitahukan kepada petugas apabila nilainya melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, mengatakan aturan tersebut berlaku untuk semua barang bawaan penumpang dari luar negeri, termasuk kartu koleksi seperti Pokémon Card.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025. Aturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

"Namun tidak perlu khawatir, karena terdapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang bawaan penumpang dengan nilai hingga 500 dollar AS per orang per kedatangan," ujar Hengky kepada Kompas.com, pada Jumat (15/5/2026).

Artinya, penumpang masih bisa membawa pulang kartu Pokémon dari luar negeri tanpa masalah selama total nilainya tidak melebihi 500 dolar AS per orang per kedatangan.

Jumlah kartu yang dibawa juga harus wajar untuk keperluan pribadi atau koleksi pribadi.

Sebaliknya, barang dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa apabila jumlahnya dinilai tidak wajar untuk penggunaan pribadi atau mengarah ke tujuan komersial.

Barang tersebut dapat dikenakan bea masuk dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Hengky mengatakan kartu Pokémon kategori PSA Grade memiliki nilai ekonomi tinggi. Kartu jenis ini telah melalui proses sertifikasi dan penilaian kualitas oleh lembaga penilai internasional.

Karena itu, kartu Pokémon bernilai tinggi tetap wajib diberitahukan apabila dibawa dari luar negeri dan melebihi batas pembebasan bea masuk barang bawaan penumpang.

Bea Cukai Soekarno Hatta sebelumnya mengungkap pembawaan ribuan kartu Pokémon dari penumpang penerbangan internasional rute Manila Jakarta.

Barang tersebut ditemukan melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno Hatta.

Hengky mengatakan petugas melakukan dua penindakan pada Jumat (15/5/2026). Petugas menemukan total 2.678 kartu Pokémon, terdiri dari 87 kartu PSA Grade dan 2.591 kartu Non PSA Grade.

“Nilai keseluruhan barang yang diamankan mencapai Rp1.207.986.566,” katanya.

Menurut Hengky, hasil penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) menunjukkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 333,4 juta.

Hengky menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari kegiatan atensi dan profiling terhadap penumpang penerbangan PR535 rute Manila Jakarta.

Petugas bea cukai kemudian memantau penumpang sejak turun dari pesawat hingga pemeriksaan barang bawaan di area kedatangan internasional.

“Dari hasil pemeriksaan X-Ray dan pemeriksaan fisik di jalur merah, petugas menemukan ribuan kartu Pokémon bernilai tinggi yang disimpan di koper kabin maupun koper bagasi tanpa diberitahukan kepada petugas Bea Cukai,” kata dia.

Penindakan pertama menemukan 1.310 kartu Pokémon. Nilai barang tersebut mencapai Rp 741,5 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 204,6 juta.

Penindakan kedua menemukan 1.368 kartu Pokémon. Total nilai barang mencapai Rp 466,3 juta, dengan potensi penerimaan negara sebesar Rp 128,7 juta.

Bea Cukai Soekarno Hatta menegaskan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang internasional akan terus diperkuat. Pengawasan terutama menyasar barang koleksi bernilai tinggi yang kerap dibawa tanpa pemberitahuan.

“Langkah ini dilakukan untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku,” tutup Hengky.

IDXChannel - Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa tarif global baru Presiden Donald Trump adalah ilegal.

Dilansir dari Xinhua pada Jumat (8/5/2026), pengadilan tersebut menentang tarif 10 persen pada sebagian besar impor AS yang berlaku sejak Februari.

Pengadilan memutuskan bahwa Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 hanya mengizinkan pengenaan tarif jika terdapat defisit neraca pembayaran yang besar dan serius.

"Tetapi hal seperti itu tidak ada," kata Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield yang menggugat tarif tersebut.

"Defisit perdagangan bukanlah defisit neraca pembayaran. Seperti yang diputuskan pengadilan, kebijakan tarif presiden tidak sah, dan tarif yang dikenakan pada penggugat tidak diizinkan oleh hukum," katanya.

Pemerintahan Trump awalnya menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif universal di seluruh dunia pada April 2025. Mahkamah Agung memutuskan bahwa tarif tersebut melanggar hukum pada Februari tahun ini.

Tak lama kemudian, Trump menggunakan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 dan mengumumkan bea masuk sebesar 10 persen untuk mengganti tarif yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Menghadapi tarif global baru ini, koalisi 24 negara bagian AS mengajukan gugatan secara terpisah pada Maret 2026. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, JAKARTA — Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun atau pada 2029 dinilai perlu dibarengi dengan pemberian insentif yang atraktif guna mengakselerasi pencapaiannya.

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai program tersebut berpotensi menjadi pengungkit bagi industri nasional untuk memasok kebutuhan proyek secara signifikan.

Namun, dia mengatakan realisasi target itu tidak lepas dari sejumlah kendala mendasar.

Menurutnya, proyek PLTS skala besar membutuhkan skema pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah agar layak secara ekonomi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi hambatan utama.

“Infrastruktur jaringan juga menjadi tantangan karena lokasi PLTS sering jauh dari pusat beban, sehingga butuh percepatan transmisi dan interkoneksi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, kebutuhan insentif fiskal menjadi krusial untuk menarik investasi dan mempercepat realisasi proyek. Chandra mengatakan, beberapa bentuk insentif yang dinilai relevan antara lain adalah tax holiday serta pembebasan bea masuk untuk komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Di sisi lain, kemudahan akses terhadap pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung pengembangan proyek dalam skala besar. Skema pendanaan yang lebih fleksibel dinilai dapat mempercepat implementasi proyek yang saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Chandra juga melihat lonjakan permintaan domestik dari program PLTS berpotensi menjadi solusi bagi industri panel surya nasional yang terdampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Kapasitas produksi yang sebelumnya bergantung pada pasar ekspor dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan proyek dalam negeri.

“Program ini menjadi momentum untuk menjaga keberlanjutan industri panel surya nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt dipercepat untuk mendukung ketahanan energi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai menggelar rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada akhir April lalu

Brian mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo dengan Danantara, PLN, serta para ahli di kementerian dan perguruan tinggi mengevaluasi terkait program PLTS 100 gigawatt.

"Bapak Presiden menanyakan perkembangannya [PLTS], dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa instalasi untuk PLTS 100 GW telah disiapkan dan ditargetkan instalasi 17 gigawatt PLTS yang berasal dari diesel terlaksana pada tahun ini.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan menaikkan bea masuk untuk mobil dan truk yang diproduksi di Uni Eropa menjadi 25 persen, mulai minggu depan.

Trump mengumumkan untuk menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Uni Eropa ke Amerika Serikat dengan senang hati. Itu ia lakukan menyusul kegagalan Benua Biru dalam mematuhi perjanjian perdagangan kedua negara, sebagaimana ia ungkapkan di akun media sosialnya, Truth Social pada Jumat (1/5).

"Minggu depan saya akan menaikkan tarif yang dikenakan Uni Eropa terhadap mobil dan truk yang diimpor ke Amerika Serikat. Tarif tersebut akan dinaikkan menjadi 25 persen," tulis Trump, dilansir dari kantor berita Rusia, Ria Novosti pada Sabtu (2/5).

Ia mencatat bea masuk tersebut tidak akan berlaku untuk mobil yang diproduksi oleh perusahaan Eropa di dalam wilayah Amerika Serikat.

"Langkah terbaru ini menunjukkan betapa tidak dapat diandalkannya pihak AS," kata Bernd Lange dari Parlemen Eropa dalam komentarnya kepada Bloomberg News, Sabtu (2/5). "Ini bukan cara yang tepat untuk memperlakukan mitra dekat," tambahnya.

Berdasarkan kesepakatan perdagangan yang ditandatangani Juli tahun lalu, UE setuju untuk menghapus bea masuk atas barang-barang industri AS sebagai imbalan atas batas tarif 15 persen untuk sebagian besar produk UE.

Namun, para pejabat di Uni Eropa mengatakan AS belum mematuhi kesepakatan tersebut, dengan menunjukkan fakta bahwa Washington memperluas tarif 50 persen untuk baja dan aluminium Eropa pada Agustus, yang mencakup ratusan produk baru.

AS telah menerapkan ketentuan tertentu dari kesepakatan tersebut, membatasi tarif pada banyak ekspor UE di level 5 persen yang disepakati.

Parlemen Eropa telah berulang kali memblokir ratifikasi perjanjian tersebut setelah Mahkamah Agung AS membatalkan penggunaan undang-undang kekuasaan darurat oleh Trump untuk memberlakukan tarif global. Itu terjadi setelah Trump mengancam akan mencaplok Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark, anggota Uni Eropa.

Sementara itu, Kepala Dana Investasi Langsung Rusia sekaligus perwakilan khusus presiden Rusia untuk kerja sama investasi dan ekonomi dengan luar negeri, Kirill Dmitriev mencatat bahwa penerapan tarif baru AS terhadap kendaraan Eropa akan berdampak signifikan bagi sektor industri Uni Eropa. Apalagi, keputusan tersebut dijatuhkan saat kawasan tengah dilanda krisis energi.

"Tarif 25 persen untuk mobil dan truk dari Uni Eropa, ditambah dengan krisis energi yang sedang berlangsung akan menjadi "pukulan fatal" bagi sektor industri Uni Eropa yang kondisinya sudah melemah," kata Dmitriev melalui media sosial X.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global dan tarif impor Amerika Serikat (AS), pemerintah mendorong perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa untuk segera berlaku. RI berharap agar free trade agreement (FTA) yang sudah ditandatangani ini bakal mulai entry into force pada 1 Januari 2027.

Jalan panjang menuju pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) sebagaimana diketahui bukan lagi rahasia. Prosesnya memakan waktu selama satu dekade, dan melewati 19 sampai 20 kali perundingan.

Perjanjian dagang bebas dua negara anggota G20 ini bisa dibilang mengalami kemajuan signifikan tahun lalu. Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan perundingan IEU-CEPA rampung, di Brussel, Belgia.

Selang dua bulan setelahnya, pemerintahan kedua negara resmi menandatangani IEU CEPA di Bali tepatnya pada September 2025. Kini, perjanjian itu tinggal diratifikasi menjadi undang-undang oleh parlemen masing-masing negara.

Pada acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso optimistis bahwa proses ratifikasi oleh DPR di Indonesia tidaklah lama. Dia menyebut perjanjian dagang ini bisa mulai berlaku awal tahun depan.

"Ratifikasi saya optimistis setahun selanjutnya, 1 Januari 2027 kalau enggak ada yang extreme mestinya entry force langsung berlaku," terangnya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, terang pria yang akrab disapa Susi itu, kedua pihak masih melangsungkan proses penyusunan (legal drafting) maupun pemeriksaan final (legal scrubbing) dokumen hukum.

Tantangannya untuk di Uni Eropa khususnya terkait dengan penerjemahan dokumen hukum tersebut. Apalagi, parlemen Uni Eropa tidak seperti DPR RI yang memiliki satu bahasa nasional. Parlemen yang bermarkas di Brussel itu beranggotakan 27 negara.

"Kalau enggak salah harus translate ke 24 bahasa, tetapi itu ya proses yang tidak terlalu lama. Teknologi sekarang, walaupun legal akan beda tetapi intinya kami optimis, proses ini selesai setahun," ujar Susi.

Untuk diketahui, perjanjian dagang ini pada intinya membuka pasar yang lebih luas bagi masing-masing ekspor kedua negara. Apabila sudah berlaku, maka Indonesia dan Uni Eropa akan saling membebaskan bea masuk untuk produk impor satu sama lain.

Uni Eropa akan memiliki akses pasar lebih luas yakni sekitar 287 penduduk Indonesia, serta sebaliknya Indonesia bisa memperluas pangsa ekspor ke 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

"Selain domestik kan ada global demand dengan FTA, CEPA, semuanya itu kita buka open market dan kita jauh lebih kompetitif," tutur mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu itu.

Prospek di Tengah Ketidakpastian

Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor Indonesia, meski masih dikalahkan oleh China, Amerika Serikat (AS) dan India. Namun, dari sisi nilainya, ekspor Indonesia ke Uni Eropa melebihi nilai yang dikirim ke Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Pada Januari-Februari 2026, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar US$2,85 miliar atau berkontribusi 6,73% dari total ekspor nonmigas pada dua bulan pertama tahun ini. Kontribusinya hanya dikalahkan oleh India (7,35%), AS (11,81%) dan China (24,69%).

Nilainya juga meningkat 1,88% (yoy) dari Januari-Februari 2025 yaitu US$2,79 miliar. Ekspor ke Jepang juga mengalami peningkatan sepanjang 2025 yaitu US$19,2 miliar dari US$17,2 miliar atau tumbuh 11,57% (yoy).

Susi mengatakan beberapa produk industri yang khususnya akan diuntungkan dengan IEU-CEPA adalah alas kaki hingga tekstil. Dia menceritakan, alasan pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat perundingan IEU-CEPA adalah fenomena migrasi sejumlah pabrikan ke Vietnam.

Negara tetangga sekawasan Asean Indonesia ini sudah lebih dulu memiliki FTA dengan Uni Eropa. Perjanjian dagang bebas ini sudah entry into force sejak 1 Agustus 2020, atau di tengah dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di kala Vietnam dan Uni Eropa saling membebaskan bea masuk untuk 99% produk impor, bea masuk sejumlah barang dari Indonesia ke Uni Eropa masih 9% sampai 20%.

"Bahkan ada yang di atas 30%. Di dalam struktur biaya, let's say [bea impor] rata-rata 15% [kontribusinya], wah itu tinggi sekali," ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga pun mengejar berbagai perjanjian dagang bebas dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Tidak hanya dengan AS, Indonesia turut mengejar perjanjian dagang dengan Kanada maupun blok ekonomi EAEU (Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan).

"Minggu depan Pak Menko akan ke Rusia, itu marketnya besar juga. Kanada kita kan ada FTA juga," tutur Susi.

Diversifikasi tujuan ekspor dilakukan sejak tahun lalu bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan daya saing dengan Vietnam. Presiden Prabowo tercatat mempercepat berbagai perdagangan bebas usai pemerintahan AS mengganjar tarif impor atau bea masuk April 2025 lalu.

Tantangan tarif AS ini juga memiliki tantangan tersendiri. Kendati sudah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Indonesia, ketidakpastian masih tinggi usai Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977.

Presiden Trump kemudian mengenakan tarif global 15% pada Maret 2026 untuk seluruh negara secara sama rata, tidak terkecuali bagi Indonesia usai putusan Mahkamah Agung. Sejalan dengan itu, dia turut meluncurkan investigasi kepada Indonesia dan sejumlah negara lain berlandaskan pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda turut berharap agar IEU-CEPA untuk segera disahkan. Sebab, dia membandingkan proses perundingan CEPA antara Vietnam dan Uni Eropa yang berlangsung lebih cepat.

"Vietnam perundingannya tiga tahun, ratifikasinya lima tahun, Indonesia perundingannya 10 tahun. Ratifikasinya kita dijanjikan satu tahun atau dua tahun lebih, di kuartal I/2027," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Harapan pengusahan terhadap IEU-CEPA menjadi semakin besar usai aral yang dihadapi usai drama bea masuk yang diterapkan AS. Sebab, Yoseph mengakui bahwa pasar eskpor alas kaki Indonesia saat ini masih dipegang oleh AS sekitar 30%.

Besarnya pasar di AS ini tidak lepas dari tren kepemilikan sepatu oleh masyarakat Negara Paman Sam.

"Amerika itu, konsumsi sepatunya per orang itu setahun tujuh pasang. Beda sama kita, setahun mungkin dua pasang. Kalau dia buat olahraga, buat ekskul [ekstra kurikuler] semua bisa beda-beda jadi memang pasar 30% di AS," ujarnya.

Perlunya diversifikasi pasar ekspor turut diamini oleh Guru Besar dan Direktur International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB University, Sahara. Diversifikasi ini menjadi strategi untuk menghadapi berbagai dampak penerapan ART dengan AS.

Pada acara Quarterly Economic Review Q1-2026, Rabu (29/4/2026), Sahara menyebut pemerintah perlu segera memanfaatkan berbagai perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dengan negara lain. Bahkan, diversifikasi dinilai perlu turut dilakukan ke pasar-pasar nontradisional seperti Asean non-utama, Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah yang tidak terdampak konflik perang AS-Israel dan Iran.

Sahara juga mengingatkan pemerintah perlu segera menindaklanjuti ART yang sudah diteken dengan AS. Sebab, sebagaimana dokumen pakta dagang itu, tarif impor 19% yang dikenakan terhadap barang-barang dari Indonesia akan berlaku 90 hari sejak penandatanganan pada 19 Februari 2026.

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dokumen yang juga mewajibkan sebaliknya pemberlakuan tarif 0% terhadap mayoritas barang-barang dari AS harus berlaku pada sekitar pertengahan Mei 2026.

"Kami melihat bahwa perjanjian ART ini melampaui FTA dan CEPA, mengingat ART juga mencakup aspek ekonomi dan keamanan nasional serta memuat komitmen pembelian di mana Indonesia diwajibkan membeli sejumlah komoditas dari Amerika Serikat," terangnya pada webinar yang disiarkan melalui YouTube CORE Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor Amerika Serikat terhadap panel surya Indonesia dinilai dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengakselerasi transisi energi dan menyerap produksi lokal. Namun, hambatan TKDN dan masih lemahnya permintaan membayangi percepatan tersebut.

Departemen Perdagangan AS sebelumnya telah mengumumkan penerapan tarif bea masuk di kisaran 85,99% hingga 143,30% untuk produk panel surya asal Indonesia.

Dalam pengumuman pada laman resminya, AS telah memutuskan pengenaan tarif setelah investigasi terhadap berbagai produk yang masuk seperti sel fotovoltaik silikon kristal dari India, Indonesia dan Laos.

Departemen Perdagangan AS mencatat produk panel surya asal Indonesia terus masuk ke pasar domestik AS sejak 2022. Adapun, pada 2022, volume impor dari Indonesia mencapai 499,11 watt senilai US$177,53 juta.

Kemudian, pada 2023, volume impor panel surya mencapai 521,85 watt senilai US$171,9 juta dan meningkat hingga 1,8 miliar watt pada 2024 dengan nilai impor US$415 juta.

Adapun, Pemerintah AS akan memberlakukan tarif untuk panel surya ini mulai 6 Juli 2026 setelah dilakukan investigasi antidumping bersamaan terhadap sel surya dari India, Indonesia, dan Laos.

Merespons hal tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya bakal mengantisipasi tingginya tarif AS itu dengan mendorong permintaan dalam negeri.

Yuliot menuturkan, saat ini pemerintah memiliki program untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia mengatakan, industri panel surya dalam negeri dapat memasok kebutuhan PLTS tersebut sebagai substitusi ekspor.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa, dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya. Kemudian yang ini, arahan dari Presiden itu bagaimana kita juga mempercepat untuk PLTS 100 gigawatt untuk kebutuhan dalam negeri, jadi ink akan berimbang," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (29/4/2026).

Yuliot mengatakan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) tengah mendetilkan pembangunan PLTS 100 GW itu. Menurutnya, Ditjen EBTKE akan memprioritaskan pembangunan dengan kapasitas 17 GW terlebih dahulu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia mencapai 1.494,10 megawatt pada 2025. Angka tersebut tumbuh 64,30% secara year on year (yoy) dibandingkan dengan 2024 sebesar 909,4 megawatt.

Panel Surya RI Ditolak AS karena Dugaan Komponen China

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kebijakan tarif tersebut murni merupakan isu dagang. Menurutnya, AS menduga produk panel surya Indonesia masih mengandung cukup banyak komponen dari China.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut pun berpotensi mengurangi ekspor panel surya asal Indonesia ke pasar AS, yang berujung pada penurunan devisa dari sektor ini.

Meski demikian, Wijayanto menilai kebijakan tarif tersebut perlu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi agenda transisi energi nasional.

“Bagi Indonesia, ini justru kesempatan untuk meningkatkan local content dan mengkonsumsi di dalam negeri untuk mempercepat transisi energi,” katanya saat dihubungi, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, kebijakan tarif AS justru dapat mempercepat pemanfaatan panel surya di dalam negeri dan menjaga arah industrialisasi hijau berbasis pasar domestik.

Wijayanto menambahkan, pemanfaatan pasar domestik untuk menyerap produk panel surya Indonesia dapat menjadi solusi yang tepat. Namun, dia mengingatkan transisi energi tidak dapat hanya bertumpu pada PLTS karena struktur kebutuhan listrik Indonesia lebih besar pada malam hari.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut dukungan baterai atau sistem penyimpanan energi dalam skala besar yang masih mahal.

“Jadi, transisi energi harus mengandalkan berbagai jenis energi yang bisa diandalkan sepanjang waktu, ini meliputi angin, hydro, geothermal, surya dan biomassa,” ujarnya.

Terserap

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menambahkan, rencana pemerintah mendorong permintaan domestik melalui pembangunan PLTS merupakan langkah yang tepat. Dia menuturkan, hal ini akan membuat produk panel surya Indonesia terserap secara optimal.

"Jika kebijakan ini berkelanjutan juga bisa mempercepat transisi energi sekaligus mengembangkan industri," ujarnya.

Meski demikian, untuk memaksimalkan peluang ini, pemerintah perlu membenahi persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Bisman mengatakan tantangan TKDN pada sektor panel surya Indonesia terletak pada keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Keterbatasan tersebut membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan impor.

Bisman menyarankan adanya pelonggaran standar TKDN agar penyerapan produk tidak terhambat.

"Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal khusus seperti keringanan atau tarif khusus pajak," tambahnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengingatkan masih adanya jarak antara kapasitas produksi industri dengan permintaan dalam negeri yang masih terbatas.

Yusuf mengatakan, target pembangunan PLTS yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya tercermin dalam perencanaan yang operasional hingga saat ini. Tanpa peningkatan permintaan yang nyata, kelebihan kapasitas industri yang berpotensi terjadi akibat kebijakan tarif AS akan sulit terserap.

Jika akses AS sebagai pasar utama panel surya asal Indonesia tertutup, proses industrialisasi sektor ini berisiko terhenti. Hal tersebut akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan investasi, tertahannya transfer teknologi, hingga melemahnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Situasinya masih bisa dikelola, tetapi ruang waktunya terbatas. Diversifikasi pasar perlu dipercepat, bersamaan dengan upaya menciptakan permintaan domestik yang lebih kuat,” ujarnya.

Agar tidak mengganggu agenda transisi energi nasional, Yusuf mengatakan dalam jangka menengah respons kebijakan perlu difokuskan pada sinkronisasi perencanaan transisi energi, penciptaan permintaan domestik, dan dukungan pembiayaan yang lebih konkret.

Dia mengatakan, kondisi saat ini menunjukkan Indonesia telah memiliki basis industri energi bersih yang nyata. Seiring dengan hal tersebut, transisi energi tidak lagi menjadi sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari strategi industrialisasi nasional.

“Kalau momentum ini dimanfaatkan, tekanan eksternal bisa berubah menjadi dorongan untuk memperkuat pasar domestik. Jika tidak, peluang yang sudah terbentuk berisiko hilang,” katanya.

IDXChannel – Sejumlah saham emiten plastik menguat pada perdagangan Rabu (29/4/2026), di tengah sentimen kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk bahan baku menjadi 0 persen.

Sejumlah saham berkapitalisasi kecil mencatatkan penguatan signifikan. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) melonjak 25,16 persen ke Rp199 per saham, dengan nilai transaksi hingga Rp232,5 miliar.

PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) naik 21,14 persen ke Rp149 per unit, disusul PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) yang menguat 10,88 persen.

Selain itu, PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) naik 6,09 persen, PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (EPAC) meningkat 7,14 persen, dan PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) menguat tipis 0,83 persen.

Sebaliknya, saham emiten berkapitalisasi lebih besar cenderung bergerak terbatas. PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) turun 0,95 persen dan PT Primadaya Plastisindo Tbk (PDPP) stagnan di Rp360.

Tekanan juga terlihat pada duo emiten Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT).

Kenaikan saham lapis ketiga dinilai tidak lepas dari faktor likuiditas yang relatif terbatas, sehingga pergerakannya lebih sensitif terhadap sentimen jangka pendek.

Di sisi lain, faktor spesifik emiten turut menopang pergerakan. ESIPmenunjukkan lonjakan signifikan pada kuartal I-2026. Laba tahun berjalan tercatat melonjak sekitar 241 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp1,72 miliar, dari Rp502,99 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi top line, penjualan perseroan tumbuh lebih moderat, naik sekitar 4,03 persen menjadi Rp14,72 miliar, dibandingkan Rp14,15 miliar pada kuartal I-2025.

Sementara itu, perbaikan kinerja terutama ditopang efisiensi biaya. Beban pokok penjualan tercatat turun sekitar 7,75 persen menjadi Rp11,92 miliar, dari Rp12,92 miliar pada periode sebelumnya.

Saham ESIP pun telah terbang tinggi dalam tiga hari terakhir.

Sementara itu, FPNI dinilai memiliki keunggulan dari sisi pasokan bahan baku karena akses nafta dari jaringan grup, sehingga relatif lebih siap menghadapi gangguan distribusi global.

Di sisi lain, pergerakan saham seperti TPIA dan BRPT lebih dipengaruhi sentimen indeks global.

Keduanya merupakan bagian dari kelompok Barito yang sensitif terhadap dinamika indeks MSCI, terutama terkait isu free float dan komposisi indeks, sehingga pergerakannya tidak sepenuhnya mencerminkan sentimen sektoral.

Pemerintah sebelumnya bergerak cepat mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global akibat ketegangan di Selat Hormuz.

Dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, diputuskan pemberian insentif fiskal berupa pembebasan biaya masuk untuk komoditas LPG dan bahan baku plastik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil sebagai langkah darurat untuk menggantikan nafta, bahan baku utama industri petrokimia, yang sulit diperoleh dan harganya melonjak akibat situasi geopolitik.

"Hasil rapat tadi diambil keputusan beberapa hal yang sudah kami laporkan kepada Bapak Presiden kemarin, yaitu pertama insentif untuk LPG, di mana intervensi kebijakan untuk biaya masuk LPG utamanya untuk industri petrochemicals yang dengan adanya kasus di perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (28/4/2026).

Untuk menjaga operasional kilang, pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen. Langkah ini memungkinkan industri beralih ke bahan baku alternatif guna menjaga pasokan bahan baku plastik nasional.

Selain LPG, pemerintah juga membebaskan bea masuk untuk berbagai jenis bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilen, LLDPE, hingga HDPE menjadi 0 persen untuk periode enam bulan.

Airlangga menyebut harga plastik telah melonjak 50 hingga 100 persen, yang berpotensi mendorong kenaikan harga makanan dan minuman melalui biaya kemasan.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," tuturnya.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menekan biaya produksi industri petrokimia sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi.

Meski demikian, pelaku pasar tetap perlu mencermati volatilitas saham berkapitalisasi kecil yang cenderung tinggi. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.