Bisnis.com, JAKARTA— Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menargetkan kapasitas dryport berbasis rel yang tengah dikembangkan dapat mencapai hingga 1 juta TEUs per tahun seiring pertumbuhan kawasan industri dan permintaan logistik nasional.

Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, mengatakan pengembangan dryport tersebut menjadi bagian strategis untuk memperkuat posisi kawasan sebagai hub industri sekaligus logistik terintegrasi di Indonesia.

“Dengan adanya dryport, KEK Industropolis Batang tidak hanya menjadi kawasan industri, tetapi juga pusat logistik terintegrasi yang siap bersaing di tingkat global,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Dryport yang dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare ini pada tahap awal dirancang memiliki kapasitas 600.000 hingga 650.000 TEUs per tahun, dengan potensi peningkatan hingga 1 juta TEUs seiring ekspansi tenant dan aktivitas industri di kawasan.

Pengembangan fasilitas tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang dengan sejumlah mitra strategis, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), serta Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Ngurah menuturkan, keberadaan dryport berbasis rel akan menjadi tulang punggung sistem logistik kawasan dengan mengintegrasikan moda transportasi kereta api dan pelabuhan. Skema ini dinilai mampu menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Selain itu, dryport akan berfungsi sebagai gerbang ekspor-impor bagi tenant industri serta pusat konsolidasi logistik regional. Dengan konektivitas langsung ke jaringan pelabuhan dan transportasi darat, fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada angkutan berbasis jalan.

Pengembangan proyek akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyelesaian studi kelayakan pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2027–2028 hingga tahap operasional.

Melalui proyek ini, KEK Industropolis Batang membidik penguatan ekosistem logistik nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi, terutama bagi industri berorientasi ekspor yang membutuhkan konektivitas distribusi yang efisien dan terintegrasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa konektivitas berbasis rel akan menjadi game changer dalam sistem distribusi logistik.

“KAI siap mendukung penuh pengembangan dryport ini melalui penyediaan jaringan dan layanan angkutan barang berbasis rel yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi antara kawasan industri dan jaringan kereta api akan memberikan nilai tambah signifikan bagi para pelaku industri,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses groundbreaking pengembangan dryport ditargetkan dapat dimulai pada Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan implementasi proyek ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada perdagangan Selasa (21/4/2026), setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan rebalancing saham asal Indonesia pada Mei 2026.

Namun di tengah pelemahan indeks, investor asing justru melakukan aksi beli bersih atau net buy pada beberapa saham.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), investor asing mencatat net buy sebesar Rp 473,93 miliar di seluruh pasar.

Rinciannya, net buy di pasar reguler Rp 243,21 miliar, sementara di pasar tunai dan negosiasi Rp 230,72 miliar.

Aksi beli asing terlihat terkonsentrasi pada saham-saham tertentu di luar kelompok big caps. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) menjadi saham dengan net buy terbesar asing, yakni Rp 163,9 miliar.

Disusul PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) sebesar Rp 129,5 miliar, dan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) sebesar Rp 113,2 miliar.

Saham yang banyak diborong investor asing menunjukkan pola penguatan yang cukup solid sepanjang perdagangan Selasa.

Untuk saham SSMS, harga ditutup menguat ke level 1.365 atau naik 0,02 persen.

Secara intraday, saham ini sempat bergerak dari area bawah di kisaran 1.300-1.310, sebelum perlahan naik dan stabil di atas 1.340 hingga penutupan.

Saham EMAS menguat lebih agresif dengan kenaikan 7,47 persen ke posisi 9.350.

Pergerakan saham ini menunjukkan tren naik yang konsisten sejak awal sesi, sempat menyentuh angka tertinggi di sekitar 9.500, sebelum mengalami sedikit konsolidasi.

Adapun saham BNBR menjadi yang paling mencolok dengan lonjakan 11,65 persen ke level 230.

Saham ini sempat bergerak sideways di awal perdagangan sebelum mengalami lonjakan tajam hingga menyentuh area 240, lalu terkoreksi ringan dan kembali stabil di kisaran 230.

Sebaliknya, tekanan jual bersih alias net sell asing justru terjadi pada saham-saham berkapitalisasi besar.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat net sell sebesar Rp 168,9 miliar, diikuti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 128,6 miliar, serta PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 72,8 miliar.

Untuk diketahui, IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa, turun 34,73 poin atau 0,46 persen ke level 7.559,38.

Dari sisi aktivitas perdagangan, volume transaksi mencapai 43,55 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 18,01 triliun.

Frekuensi perdagangan menyentuh lebih dari 2,7 juta kali transaksi.

Menariknya, jumlah saham yang menguat mencapai 386 saham, lebih tinggi dibandingkan 264 saham yang melemah, sementara 168 saham bergerak stagnan.

Sentimen MSCI

MSCI memperpanjang pembekuan rebalancing indeks saham-saham Indonesia pada Mei 2026.

MSCI mengaku masih mengkaji dampak reformasi pasar modal terhadap aksesibilitas investasi.

“MSCI akan mengeluarkan saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC)”, tulis MSCI dalam pengumuman resminya.

Selain itu, MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan perhitungan free float. Namun, MSCI belum akan memasukkan sumber data baru hingga kajian atas reformasi pasar modal Indonesia selesai dilakukan.

“Pendekatan ini dilakukan untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu untuk evaluasi lebih lanjut atas reformasi yang baru diumumkan,” lanjut MSCI.

MSCI mengungkapkan telah menerima berbagai laporan dari otoritas pasar modal Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi yang dilaporkan mencakup peningkatan transparansi pemegang saham di atas 1 persen, pendalaman klasifikasi investor, pengenalan kerangka HSC, hingga rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan sikap hati-hati dengan menunda rebalancing saham Indonesia.

Bahkan, sejumlah kebijakan pembatasan masih diberlakukan.

Di antaranya, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan jumlah saham (number of shares), tidak menambahkan saham baru ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta tidak menaikkan klasifikasi saham ke segmen yang lebih besar, termasuk dari Small Cap ke Standard.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Keutamaan bulan Zulkaidah penting diketahui umat Muslim. Sebagai salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan (bulan Haram), umat Muslim dianjurkan memperbanyak amal saleh termasuk berzikir kepada Allah SWT.

Seperti diketahui, bulan Zulkaidah disebut bulan haramadalah karena besarnya kehormatan bulan tesebut serta dosa dan pahala di bulan-bulan tersebut juga besar.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Allah mengkhususkan empat bulan dan menjadikannya sebagai bulan-bulan haram, lalu mengagungkan kehormatan di bulan tersebut, menjadikan dosa di dalamnya lebih besar dan menjadikan amal saleh berpahala lebih besar." Bulan Zulkaidah atau bisa juga dibaca dengan Dzulqi'dah, dinamakan demikian, karena bangsa Arab itu di bulan ini duduk-duduk dan tidak melakukan perang dalam rangka untuk menghormati dan mengagungkannya.

Oleh karenanya, Zulkaidah merupakan bulan yang sunyi senyap bagi Jazirah Arab saat itu. Karena biasanya mereka selalu mendengar hiruk pikuk peperangan di antara suku-suku di sana. Mereka adalah bangsa yang mana perang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Sebab lainnya dari dinamakan dengan Zulkaidah adalah mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah haji.

Keutamaan Bulan Zulkaidah

Di antara keutamaan dari bulan Zulkaidah adalah:

Pertama, termasuk bulan Haram.

Bulan Zulkaidah merupakan salah satu bulan Haram tanpa ada perselisihan pendapat sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:



Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu." [At-Taubah: 36]

Kemudian dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya masa telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada empat bulan haram. Tiga bulan haram itu berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzul-Hijjah dan Muharram, lalu Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada (Al-Akhirah) dan Sya'ban." [Hadits riwayat Al-Bukhari (3197) dan Muslim (1679)]

Kedua, tidak ada kezaliman kepada orang lain.

Bangsa Arab pada masa jahiliyah dahulu sangat mengagungkan negeri haram dan bulan-bulan haram. Di antara bentuk pengagungan mereka kepada bulan haram ini adalah mereka tidak menakut-nakuti seorang pun, tidak pula menuntut balas atas darah yang telah dialirkan. Seorang lelaki di bulan haram atau di negeri haram melihat orang yang membunuh ayahnya atau anaknya atau saudaranya itu tidak terpengaruh atau tergerak untuk melakukan serangan kepadanya.

Ketiga, termasuk bulan-bulan Haji

Zulkaidah termasuk bulan-bulan haji. Allah Ta'ala berfirman:



"Musim haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi." [Al-Baqarah: 197]

Seorang sahabat Nabi ﷺ bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma berkata, "Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah." [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari menyebutkannya di dalam shahihnya (2/141).

Keempat, termasuk bulan yang agung di sisi Allah.

Bulan-bulan haram termasuk di dalamnya bulan Zulkaidah adalah bulan-bulan yang agung di sisi Allah. Di dalam bulan-bulan ini diharamkan melakukan kezaliman terhadap diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan dan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah.

Oleh karena itu, kita agungkan hari-hari di bulan haram ini sebagaimana Allah Ta'ala mengagungkannya. Sesungguhnya bulan haram itu termasuk syiar-syiar Allah Ta’alasebagaiman firman-Nya:



Artinya: "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." [Al-Hajj: 32]

Imam Qatadah rahimahullah berkata: "Sungguh kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman di luar bulan haram. Meskipun kezaliman dalam segala keadaan itu merupakan perkara besar (dosanya) akan tetapi Allah mengagungkan urusan-Nya sesuai yang Dia kehendaki."

Memperbanyak Zikir

Salah satu cara mengagungkan Allah SWT adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir merupakan pekerjaan hati dan lisan untuk senantiasa bertasbih serta mengagungkan Allah. Ini mengapa manfaat zikir kepada Allah dapat mendatangkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat yang melimpah.

Manfaat zikir kepada Allah bisa menenangkan hati, pikiran, jiwa, dan raga seseorang. Ajaibnya lagi, manfaat zikir dapat melancarkan rezeki dan menjauhkan seseorang dari godaan jin. Bahkan zikir adalah salah satu amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-ahzab ayat 41 memerintahkan hamba-Nya untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Zikir setelah salat, zikir pagi petang, dan lain sebagainya. "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dengan zikir yang sebanyakbanyaknya." (QS. Al-Ahzab: 41)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memasikan kabar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol belum akan berlaku dalam waktu dekat. Adapun, rencana aturan masih berada pada level kajian strategis. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang. Pasalnya, secara hukum belum ada regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait pungutan pajak itu dalam waktu dekat.

“Terkait dengan isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat,” kata Inge kepada iNews.id, Selasa (21/4/2026).

Inge menegaskan, setiap perumusan kebijakan baru di DJP akan dilakukan transparan serta melalui proses yang sangat hati-hati. Dia menyebut, pemerintah berkomitmen untuk menakar dampak ekonomi secara luas sebelum mengambil keputusan final.

Baca Juga

Siap-Siap! Jalan Tol Bakal Kena PPN Mulai 2028

Menurutnya, jika nantinya kebijakan tersebut akan diformalkan, pemerintah akan melibatkan koordinasi lintas sektoral serta kajian mendalam terhadap dunia usaha.

“Adapun mengenai mekanisme pemungutannya, apabila kebijakan ini akan diformalkan, tentu akan melalui proses yang komprehensif dan berhati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi secara luas,” tuturnya.

Inge mengatakan, rencana pengenaan pajak pada jalan tol adalah bagian dari visi jangka panjang guna menciptakan keadilan fiskal, namun belum bersifat operasional.

“Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan,” tuturnya. 

Dia menekankan, pemerintah tetap memegang teguh prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam setiap langkah reformasi perpajakan.

“Pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan yang akan diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Hingga saat ini, DJP meminta masyarakat untuk merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah terkait setiap perkembangan kebijakan perpajakan guna menghindari disinformasi.

Editor: Aditya Pratama

IDXChannel - Gabungan perusahaan asal China berencana menanamkan modal hingga Rp1,4 triliun untuk membangun hilirisasi industri unggas di Indonesia.

Kepastian kerja sama ini tengah diupayakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ketua Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menuturkan investasi sektor industri unggas ini bakal menambah alokasi dana bisnis dari Negeri Tirai Bambu ke Indonesia yang saat ini mencapai Rp80 triliun hingga 2025 di semua sektor.

Hilirisasi industri unggas yang akan dimulai di Provinsi Aceh itu akan mendukung transfer teknologi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk industri lokal.

"Kita menyaksikan bahwa dari China bisa membantu kita untuk ketahanan pangan. Pada zaman sekarang itu membutuhkan suatu inovasi baru, terobosan baru, relasi baru untuk bisa menggerakkan ekonomi," kata Anindya dalam momen pertemuan dengan gabungan pengusaha industri unggas asal China di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam momen sama, Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal, menekankan investasi dari gabungan pengusaha China bakal difokuskan pada produksi ayam dan produk turunannya.

Rencana investasi ini sudah dibicarakan sejak Maret 2026, saat rombongan Kadin Aceh melawat ke China.

"Kami sedang merencanakan investasi dengan menghadirkan investor skala besar di bidang unggas. Dengan total komitmen lebih dari Rp1,2 triliun, kami di Aceh telah menggelar karpet merah," kata Iqbal.

Selain unggas, investasi dari pengusaha China menyasar pembangunan fasilitas pengolahan susu yang bernilai 100 juta Renminbi (RMB) atau setara Rp252 miliar.

Seturut itu, pengusaha China juga ditargetkan membangun sarana peternakan yang terintegrasi, dengan nilai investasi 450 juta Renminbi atau setara Rp1,13 triliun.

Iqbal mengatakan bahwa kerja sama ini bakal berbuah peningkatan stok unggas yang bisa digunakan untuk kepentingan lokal maupun kebutuhan rantai pasok bagi program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Adapun Kadin menjadi investor atau memiliki sejumlah dapur MBG yang tersebar di Indonesia.

"Kami melihat masa depan di mana teknologi mutakhir China bersinergi sempurna dengan ketersediaan lahan dan sumber daya kami. Inilah wujud nyata dari win-win corporation," kata Iqbal.

Kadin memperkirakan kebutuhan akan telur di Aceh untuk program MBG mencapai 600 ribu butir per harinya. Sedangkan secara nasional, total kebutuhan telur sebesar 700 juta butir per bulan.

Di momen sama pula, pimpinan delegasi industri, Wang Zhongqiang menyatakan kesiapannya untuk membangun hilirisasi industri unggas, yang dapat dimulai pada komoditas ayam dan turunannya.

"Tujuan dari bisnis ini sebenarnya, mereka (pengusaha) berharap dapat mengekspor lebih banyak produk dari China ke pasar Indonesia. Selain itu, beberapa delegasi sebenarnya memiliki rencana untuk mendirikan pabrik di Indonesia," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore. Dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250 ribu ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” kata Seskab Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tulis Seskab Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” kata Seskab Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan minat investor asing terhadap Indonesia tetap tinggi meskipun dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan geokonomi.

Hal tersebut, kata dia, terbukti dari investasi yang masuk masih sesuai dengan yang direncanakan.

"Walaupun itu juga sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan kalau saya boleh sampaikan,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menjabarkan, tren realisasi dan target investasi nasional dalam jangka panjang terus menunjukkan peningkatan signifikan. Sebagai contoh dalam periode 2014–2024, total investasi mencapai sekitar Rp9.100 triliun, sementara target pada 2025–2029 meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun.

“Peningkatannya memang cukup signifikan, tapi alhamdulillah masih bisa tercapai target-target itu. Kita harapkan ini bisa terus terjaga investasi ini,” kata dia.

Sementara itu, sektor yang mendominasi investasi, kata Rosan, yaitu industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan lainnya. Investasi lain pada jasa lainnya, pertambangan, perumahan kawasan industri, transportasi, gudang, dan telekomunikasi.

Capaian ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas investasi, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Pada kesempatan yang sama, Rosan melaporkan realisasi investasi di kuartal I-2026 sebesar Rp498,79 triliun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni Rp497 triliun.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen secara year on year-nya," ujar Rosan.

Rosan merinci Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hampir seimbang di mana 49,89 persen merupakan PMDN, dan 50,02 persen merupakan PMA.

Adapun dari realisasi tersebut, berhasil menyerap tenaga kerja 706.569 orang atau 18,93 persen.

Dari sisi wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 50,37 persen, sementara investasi di Pulau Jawa sebanyak 49,63 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni 15,76 persen, kemudian disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Singapura masih menempati posisi teratas penyumbang investasi ke RI sebesar USD4,6 miliar, kemudian Hong Kong USD2,7 miliar, China USD2,2 miliar, Amerika Serikat (AS) USD1,7 miliar, dan Jepang USD1 miliar.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa Menkeu China memintanya untuk menerbitkan SBN valas di Daratan China, bukan di Hong Kong.

Sebagaimana diketahui, SBN valas berdenominasi renminbi China dinamakan Panda Bond dan diterbitkan di Daratan China. Sementara itu, Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.

"Dimsum Bond, jadi Menteri Keuangan China itu ngeledek. Itu bond ecek-ecek. Jadi kami diminta masuk ke Panda sebetulnya karena itu di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong, rupanya dia enggak suka Hong Kong," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menargetkan Panda Bond akan terbit pada semester II/2026. Namun, otoritas tidak menginfokan kapan.

Pembahasan soal penerbitan SBN valas pemerintah Indonesia di China disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an, di sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," ungkapnya.

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Menurut Suminto, saat ini minat investor terhadap obligasi pemerintah masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mematangkan rencana pengembangan kawasan industri perikanan terintegrasi berbasis koperasi di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Proyek ini disiapkan di atas lahan seluas 20 hektare hingga 60 hektare dan akan dilengkapi infrastruktur pendukung untuk memperkuat ekonomi nelayan.

Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Joko Juliantono mengatakan, dalam peninjauan lapangan beberapa waktu lalu, pemerintah mengidentifikasi sejumlah titik strategis di Desa Parean Girang dan Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, sebagai lokasi pengembangan kawasan industri.

Dia menyebutkan, kawasan pesisir yang ditinjau memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sentra industri perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pengembangan ini dirancang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengolahan, distribusi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi melalui koperasi.

“Lahan yang tersedia bervariasi antara 20-60 hektare dan akan dimanfaatkan untuk kawasan industri perikanan terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dalam konsep yang disusun, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas penyimpanan hasil tangkapan seperti cold storage untuk menjaga kualitas ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan 3 hingga 4 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) guna menjamin ketersediaan bahan bakar bagi aktivitas melaut.

Menurutnya, pengembangan SPBUN dinilai menjadi komponen penting dalam rantai produksi perikanan, mengingat selama ini nelayan kerap menghadapi kendala akses bahan bakar yang berdampak pada biaya operasional.

"Dengan adanya fasilitas tersebut, efisiensi biaya diharapkan meningkat dan produktivitas nelayan dapat terdongkrak," katanya.

Selain aspek infrastruktur, lanjutnya, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan melalui koperasi yang akan menjadi motor pengelolaan kawasan. Dukungan pendanaan akan melibatkan badan layanan umum (BLU), khususnya lembaga pengeola dana bergulir (LPDB) untuk memperkuat permodalan pelaku usaha perikanan.

"Model pembiayaan berbasis koperasi ini diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi nelayan dan pelaku usaha kecil di sektor perikanan, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. Integrasi kelembagaan koperasi juga diproyeksikan meningkatkan posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi," tuturnya.

Selain itu, pengembangan kawasan ini juga akan disinergikan dengan program kampung nelayan merah putih yang telah berjalan di sejumlah daerah. Integrasi program tersebut ditujukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, mulai dari produksi hingga pemasaran.