Bisnis.com, PALEMBANG — Agenda tahunan industri sawit, Andalas Forum VI Tahun 2026, resmi dimulai pada 16–17 April 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Forum rutin yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Sumatera ini melibatkan peserta dari Sumatra Selatan, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, serta Bangka Belitung.

Tahun ini, forum mengusung tema “Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan Berkelanjutan”, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi industri sawit yang saat ini dihadapkan pada tuntutan tata kelola yang terus berkembang.

“Yang tentunya harus kita dapat menyikapinya dengan bijak, jangan sampai tuntutan tata kelola ini menjadi boomerang bagi keberlanjutan industri sawit,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Andalas Forum VI, Kamis (16/4/2026).

Menurut Eddy, industri sawit selama ini telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sebagai sumber pendapatan masyarakat dan tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta sumber utama devisa negara.

Pada 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit tercatat mencapai US$39 miliar, yang turut mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$56 miliar. Sementara itu, pada 2025, perolehan devisa ekspor sawit kembali meningkat menjadi US$35,9 miliar, setelah mengalami dinamika pada 2023 dan 2024.

Oleh karena itu, kata dia, sinergi antara pelaku industri sawit dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan industri sawit yang berkelanjutan, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Namun kami yakin, dengan pengalaman yang berhasil melampaui berbagai krisis, termasuk krisis Covid dan dampak perang teluk, industri sawit ke depan akan memberikan peranan yang penting bagi Indonesia,” tuturnya.

Tantangan Industri Sawit

Lebih lanjut, Eddy memaparkan sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi industri sawit. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas utama melalui peremajaan tanaman serta penerapan good agricultural practice (GAP) dan good manufacturing practices (GMP).

Kedua, terkait kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyelesaian persoalan perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan dinilai masih belum tuntas.

“Tentunya mengharapkan dengan keluarnya Perpres 5 Tahun 2025 serta dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan, permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan untuk kepastian berusaha dan keberlanjutan investasi industri sawit,” jelasnya.

Ketiga, gejolak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah yang belum berakhir turut berdampak pada industri sawit, terutama terhadap kenaikan biaya produksi seperti BBM dan pupuk.

Keempat, tantangan hilirisasi dan peningkatan daya saing juga menjadi perhatian utama. Pemerintah telah menetapkan kebijakan hilirisasi bioenergi melalui penerapan B50 mulai 1 Juli 2026, yang diperkirakan akan memengaruhi permintaan CPO dan berpotensi mengurangi ketersediaan CPO untuk ekspor.

“Untuk itu, produksi harus dapat kita tingkatkan terutama melalui peremajaan tanaman khususnya melalui Program PSR dengan menggunakan klon-klon unggul serta menerapkan GAP dan GMP,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menambahkan bahwa pelaksanaan Andalas Forum VI di Palembang menjadi ruang diskusi yang komprehensif untuk menyalurkan berbagai ide mengenai masa depan industri sawit.

“Makanya tema kita sinergi tata kelola, jadi dari sisi tata kelola seperti apa, pertumbuhan ekonomi, dan juga sawit ini kan berkelanjutan jadi ada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Jadi kami bahas secara komprehensif,” ujar Alex.

Terkait aspek tata kelola, Alex menegaskan bahwa GAPKI akan terus menyelaraskan langkah dengan kebijakan pemerintah.

“Jadi regulasi pemerintah tentu harus kita taati, ikuti dan jalankan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Herman Deru Herman Deru berharap Andalas Forum VI Tahun 2026 dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri sawit.

“Jadi ada produk rekomendasi yang dihasilkan dan bermanfaat, baik itu untuk petani sawit perkebunan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan industri sawit semakin memperkuat perannya sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Sumsel.

Andalas Forum VI terdiri atas rangkaian seminar strategis yang dirancang untuk menjawab berbagai isu krusial industri sawit, baik di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, kegiatan ini juga diramaikan oleh 48 stand pameran serta 44 exhibitor, yang menampilkan berbagai inovasi serta dukungan terhadap perkembangan industri kelapa sawit.

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan UMR Palembang 2026, yang secara resmi disebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Palembang 2026, sebagai yang tertinggi di wilayah Sumatera Selatan.

Berdasarkan keputusan gubernur, UMK Palembang 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.192.837, melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2026.

Penetapan tersebut dilakukan setelah Pemprov Sumsel menaikkan UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar 7,10 persen, dari Rp 3.681.561 pada 2025 menjadi Rp 3.942.963.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan, UMP 2026 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan terkait.

“Untuk perusahaan yang sudah membayar upah di atas ketentuan UMP 2026, dilarang menurunkan atau mengurangi upah pekerja,” ujar Herman Deru saat pengumuman di Griya Agung, Palembang, Jumat (19/12/2025).

UMR Palembang 2026 dan UMK Sumsel 2026

Adapun UMR Palembang 2026 atau UMK Palembang 2026 menjadi yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya.

UMR Palembang 2026 atau UMK Palembang 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.192.837, naik Rp 276.202 dari UMK Palembang 2025 yang sebesar Rp 3.916.635.

Berikut rincian UMR 2026 di Sumatera Selatan, dengan Palembang sebagai daerah dengan upah tertinggi:

• UMR Kota Palembang 2026 atau UMK Kota Palembang 2026: Rp 4.192.837
• UMR Muara Enim 2026: Rp 4.178.363
• UMR Kabupaten Musi Rawas 2026: Rp 4.058.812
• UMR Kabupaten Musi Rawas Utara 2026: Rp 4.047.385
• UMR Lahat 2026: Rp 4.041.420
• UMR Kabupaten Musi Banyuasin: Rp 4.039.054
• UMR OKU Timur 2026: Rp 3.993.876
• UMR Kabupaten Banyuasin: Rp 3.976.492

Penetapan UMSP dan UMSK Sumsel 2026

Selain UMP dan UMK, Pemprov Sumsel turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025.

Terdapat sembilan sektor usaha yang memiliki besaran UMSP, di antaranya:

• Pertanian, kehutanan, dan perikanan: Rp 4.116.123
• Pertambangan dan penggalian: Rp 4.167.115
• Industri pengolahan: Rp 4.114.298
• Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin: Rp 4.143.870
• Konstruksi: Rp 4.130.071
• Perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan: Rp 4.110.356
• Transportasi dan pergudangan: Rp 4.147.400
• Informasi dan komunikasi: Rp 4.104.440
• Jasa penyewaan, ketenagakerjaan, dan penunjang usaha lainnya: Rp 4.074.869

Itulah gaji UMR Palembang 2026. UMK Palembang 2026 dapat menjadi acuan penting bagi pekerja dan pengusaha dalam penerapan sistem pengupahan tahun ini.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota Palembang mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari total anggaran sebesar Rp5,2 triliun, realisasi hingga akhir tahun hanya mencapai 91,67% atau Rp4,8 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Ahmad Nashir mengatakan, meskipun realisasi tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya lebih tinggi secara nominal, tetapi capaian tersebut masih berada di bawah sasaran.

“Persentasenya [realisasi] lebih besar pada 2024, yakni 94,96%, namun secara nilai realisasi 2025 lebih tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (8/1/2026).

Kondisi serupa, imbuhnya, terjadi pada belanja daerah Kota Palembang. Dari anggaran sebesar Rp5,3 triliun, realisasi pada tahun lalu hanya mencapai Rp4,8 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto di tahun tersebut ditargetkan sebesar Rp67,1 miliar, tetapi hanya berhasil direalisasikan hingga Rp102,1 miliar lebih atau 152%.

Nashir mengatakan untuk tahun 2026, Kota Palembang menetapkan target anggaran sebesar Rp4,6 triliun. Adapun strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) lewat program Anti Mager.

“Program ini mendorong ASN untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal,” jelasnya.

Salah satu langkah yang baru-baru ini dilakukan yaitu melalui peninjauan ke situs sejarah Goa Jepang. Lokasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata baru dan meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada pendapatan daerah.

“Karena target tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun, kami harus menggali potensi yang ada di berbagai sektor,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah memberikan kepastian terkait pengupahan tahun 2026, setelah Gubernur Sumsel Herman Deru menandatangani surat keputusan (SK) penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Anggota Dewan Pengupahan Sumsel, Cecep Wahyudin mengatakan bahwa seluruh nilai UMK dan UMSK yang tertuang dalam (SK) gubernur adalah hasil kesepakatan masing-masing dewan pengupahan daerah di kabupaten/kota.

Setelah itu, kata dia, hasil kesepakatan dilakukan finalisasi melalui pembahasan di tingkat provinsi.

“Seluruhnya (UMK dan UMSK) tersebut telah melalui mekanisme kesepakatan dewan pengupahan kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga,” katanya, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Meskipun demikian, kebijakan UMSK Sumsel tidak berlaku untuk seluruh daerah. Penetapan tersebut hanya ditunjukkan bagi 6 kabupaten/kota, meliputi Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Palembang, dan Musi Rawas Utara.

Sementara untuk daerah yang tidak memiliki UMSK diantaranya Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Banyuasin.

“Sebab nilainya lebih kecil dari upah minimum sektoral provinsi (UMSP) sehingga kedua wilayah tidak di SK-kan. Dengan begitu upah sektoral keduanya (daerah) mengacu pada UMSP,” jelasnya.

Secara rinci UMK dan UMSK di delapan kabupaten/kota di Sumsel 2026 sebagai berikut.

• Banyuasin

UMK: Rp3.976.492

UMSK: Mengikuti UMSP

• OKU Timur

UMK: Rp 3.993.876

UMSK: Mengikuti UMSP Sumsel

• Muba

UMK: Rp4.039.054

UMSK: a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp4.164.895. b. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4.179.294. c. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.164.895. d. Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4.164.895 e. Sektor Konstruksi sebesar Rp4.164.895.

• Lahat

UMK: Rp4.041.420

UMSK: a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp4.146.123. b. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4.197.115. c. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.144.298. d. Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4.173.870. e. Sektor Konstruksi sebesar Rp4.160.071. f. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp4.140.356. g. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp4.177.400. h. Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp4.134.440. i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha, Ketenagakerjaan dan Agen Perjalanan sebesar Rp4.104.869.

• Muara Enim

UMK: Rp4.178.363

UMSK: a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp4.240.899. b. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4.240.899. c. Sektor Pengelolaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4.240.899 d. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.240.899.

• Mura

UMK: Rp4.058.812

UMSK: a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp4.146.677 b. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4.198.048. c. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.144.839. d. Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4.174.631. e. Sektor Konstruksi sebesar Rp4.160.728. f. Sektor Pengangkutan dan Perdagangan sebesar Rp4.178.187.

• Palembang

UMK: Rp4.192.837

UMSK: a. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.318.622 b. Sektor Listrik, Gas dan Air sebesar Rp4.276.694. c. Sektor Angkutan/Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp4.318.622. d. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel sebesar Rp4.276.694. e. Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan, Bangunan Tanah dan Jasa Perusahaan sebesar Rp4.276.694.

• Muratara

UMK: Rp4.047.385

UMSK: a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp4.189.637. b. Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp4.241.807. c. Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp4.185.624. d. Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin sebesar Rp4.217.728. e. Sektor Konstruksi sebesar Rp4.201.676. f. Sektor Pedagang Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp4.181.610. g. Sektor Pengangkutan dan Pergudangan sebesar Rp4.221.742. h. Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 4.177.598. i. Sektor Aktifitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang lainnya sebesar Rp4.145.494.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) resmi menetapkan besaran upah minimum kota (UMK) dan upah minimum sektoral kota (UMSK) di Palembang naik sebesar 7,05%.

Penetapan UMK Palembang 2026 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumsel No: 982/KPTS/DISNAKERTRANS/2025, dengan nilai setelah kenaikan sebesar 7,05% menjadi Rp4,18 juta (Rp4.182.837).

Sementara untuk UMSK ditetapkan melalui SK Gubernur Sumsel No: 990/KPTS/DISNAKERTRANS/2026, dengan perincian meliputi sektor industri pengolahan Rp4.318.622, sektor listrik gas dan air Rp4.276.694, sektor angkutan/transportasi dan pergudangan Rp4.318.622.

Kemudian, sektor perdagangan besar eceran rumah tangga dan hotel Rp4.276.694, sektor keuangan asuransi dan usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan Rp4.276.694.

Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, penetapan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan Dewan Pengupahan dengan melibatkan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja.

“Seluruh ketetapan ini mulai berlaku efektif per 1 Januari 2026,” ujarnya, Kamis (25/12/2025).

Dia menuturkan, kenaikan ini merupakan bentuk keseimbangan dengan memastikan kesejahteraan pekerja. Namun, tetap mendorong dunia usaha tumbuh dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penetapan ini diharapkan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja, tetapi juga menjadi pemicu peningkatan produktivitas di sektor-sektor strategis.

"Pemerintah Kota Palembang menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia usaha dan pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan kompetitif," tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, kenaikan yang telah disepakati Dewan Pengupahan ini dapat menjadi sinergi pekerja dan dunia usaha.

“Dengan tujuan utama tentu agar sinergi pekerja dan dunia usaha yang berkesinambungan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembahasan besaran kenaikan upah minimum baik di tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) masih terus berlangsung menjelang tenggat penetapan pada 21 November ini, tak terkecuali di Sumatra Selatan (Sumsel).

Upah minimum di Tanah Air berpotensi naik hingga 10,5% seiring tuntutan kalangan buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengusulkan persentase kenaikan 8,5% hingga 10,5%. Angka ini lebih tinggi dari kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

Meskipun demikian, pemerintah menyatakan tak hanya mendengarkan aspirasi buruh, melainkan juga kalangan pengusaha dan masukan Dewan Pengupahan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan telah membahas formula baru kenaikan upah minimum bersama pimpinan konfederasi, federasi, dan serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan di Jakarta pada Jumat (31/10/2025) lalu.

Menurutnya, rancangan kebijakan pengupahan untuk UMP 2026 akan lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional dan daerah agar mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.

“Formula baru ini penting untuk menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlangsungan usaha, dan pemerataan ekonomi,” kata Ferry, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi.

Pada tahun lalu di Sumsel, kenaikan UMK 2025 disepakati naik 6,5% di 7 kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pengupahan, yakni Palembang, Muara Enim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Banyuasin.

Sementara itu, sebanyak 10 daerah lain yang tidak memiliki Dewan Pengupahan mengacu pada UMP Sumsel 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp3.681.571.

Berikut daftar UMK di Sumsel 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

1. Palembang: dari Rp3.916.635 menjadi Rp4.327.882
2. Muara Enim: dari Rp3.863.417 menjadi Rp4.269.076
3. Musi Rawas: dari Rp3.796.653 menjadi Rp4.195.302
4. Musi Rawas Utara: dari Rp3.796.654 menjadi Rp4.195.303
5. Musi Banyuasin: dari Rp3.778.348 menjadi Rp4.175.075
6. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur: dari Rp3.749.696 menjadi Rp4.143.414
7. Banyuasin: dari Rp3.715.028 menjadi Rp4.105.106
8. Prabumulih: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
9. Ogan Ilir: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
10. Ogan Komering Ilir (OKI): dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
11. OKU: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
12. OKU Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
13. Lahat: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
14. Empat Lawang: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
15. Pagar Alam: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
16. Lubuk Linggau: dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136
17. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI): dari Rp3.681.571 menjadi Rp4.068.136