Pekanbaru, (ANTARA) - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp403,01 per kilogram atau 12,32 persen dari periode sebelumnya sehingga menjadi Rp3.674,93 per kg.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti mengatakan kenaikan itu terjadi pada kelompok umur 9 tahun yang merupakan harga tertinggi. Penetapan ini berlaku untuk satu pekan ke depan yakni periode 10-16 Juni 2026.

"Kenaikan harga TBS kali ini terutama dipicu melonjaknya harga CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah), meski harga kernel mengalami sedikit penurunan," kata Vera di Pekanbaru, Riau, Rabu.

Dia mengatakan harga CPO naik sebesar Rp2.013,01 per kg menjadi Rp15.000,00/kg dibanding pekan lalu. Sedangkan kernel turun sebesar Rp12,35 per kg menjadi Rp13.360,00/kg pada pekan ini.

Berbeda halnya dengan petani swadaya, harga pembelian TBS petani mitra plasma periode satu pekan ke depan turun sebesar Rp 64,09 per kg atau mencapai 1,67 persen dari harga periode lalu dan kini menjadi Rp 3.768,52 per kg.

Harga penjualan CPO pekan ini, lanjutnya, turun sebesar Rp229,96 per kg menjadi Rp15.000,00 per kg. Sedangkan, kernel untuk TBS petani plasma juga turun sebesar Rp342,05 menjadi Rp13.360,00 per kg.

Vera menyampaikan perusahaan yang bermitra dengan Disbun Provinsi Riau menyatakan setuju dengan penetapan harga tersebut. Terkait pabrik yang membeli di bawah harga Disbun pihaknya telah mengeluarkan surat agar dinas kabupaten/kota untuk meningkatkan pengawasan.

"Memang harga Disbun ini berlaku untuk yang bermitra saja jadi kualitas TBS-nya juga harus sesuai dengan perjanjian kemitraannya," ujarnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengimbau seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Sumut untuk tetap membeli tandan buah segar (TBS) sawit pekebun sesuai harga pembelian yang ditetapkan Pemprov Sumut, serta menjaga kestabilan harga TBS dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan pekebun.

Hal itu tertuang dalam surat imbauan bernomor 800.1.13.4/015/VI/2026 yang dilihat Bisnis pada Selasa (9/6/2026).

Imbauan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut itu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kondisi industri kelapa sawit nasional serta tata niaga dan stabilitas harga TBS di Sumut, khususnya setelah pemerintah mengumumkan untuk mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Dalam surat tersebut, Pemprov Sumut menegaskan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memperkuat pengawasan transaksi ekspor dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tidak seharusnya berdampak pada harga pembelian TBS petani.

“Oleh karena itu, kebijakan pusat ini tidak boleh dijadikan alasan yang merugikan posisi tawar para petani,” demikian tertulis dalam surat tersebut.

Pemprov Sumut menyatakan imbauan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit, melindungi pekebun, serta menjaga iklim usaha yang kondusif.

Surat itu ditujukan kepada pemerintah kabupaten penghasil sawit, asosiasi pelaku usaha, serta puluhan perusahaan perkebunan dan PKS yang beroperasi di Sumut.

Selain meminta perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga penetapan pemerintah, Pemprov Sumut juga meminta dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota mengawal penerapan harga TBS di lapangan.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan pembelian TBS mengacu pada harga yang ditetapkan secara berkala oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut.

Pemprov Sumut juga meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Sumut mengoordinasikan anggotanya untuk menjaga stabilitas harga dan kemitraan dengan petani.

Sementara itu, asosiasi pekebun seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) diminta mengedukasi petani agar tidak melakukan tindakan spekulatif yang berpotensi merugikan.

“Jika ditemukan PKS yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang merugikan petani, harap segera melaporkannya secara resmi melalui jalur dinas untuk ditindaklanjuti,” tegas surat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus adanya indikasi praktik kartel di balik imbas penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penguatan harga CPO global dan nilai tukar dolar AS.

Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan pihaknya menemukan pola harga sawit yang tidak sejalan dengan kondisi pasar internasional.

Salah satu perhatian utama saat ini adalah fenomena pembelian TBS yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar global, di mana harga CPO justru mengalami penguatan, tetapi harga TBS di tingkat petani cenderung melemah.

“Salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, justru naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persengkongkol jahat, persengkongkol diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun, atau cenderung naik malah,” kata Ade dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Atas dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.

“Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi,” ujarnya.

Ade menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Dia juga Satgas Pangan Polri bersama aparat di daerah akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani maupun perekonomian nasional, terutama di sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Selain itu, dia menambahkan Satgas Pangan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk praktik yang mengarah pada manipulasi harga di sektor komoditas strategis seperti praktik under invoicing dan under pricing.

Sebelumnya,Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanyaketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Amran menyebut harga CPO dunia naik signifikan, namun tidak tercermin pada harga TBS.

Selama periode April 2024–Mei 2026, Amran menuturkan harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29–32%.

Di saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sementara harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” tutup Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan dari Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Peristiwa itu terjadi saat dalam Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (CPO) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit pada 20 Mei lalu.

Dalam rapat itu, Amran meminta penjelasan dari GAPKI kenapa harga TBS bisa anjlok sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global meningkat dan dollar AS menguat.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan, harga TBS dan CPO anjlok karena pasar panik usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI.

“Saya sudah lapor Pak Wamen (Wakil Menteri), jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian,” kata Edy.

Menurutnya, setelah pembentukan PT DSI diumumkan pengusaha tidak mengetahui skema dan wewenang perusahaan tersebut.

Edy mengaku mendapat pertanyaan dari _buyer_ di Uni Eropa dan negara importir lainnya. Namun, ia tidak bisa menjawab.

“Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak,” ujar Edy.

Mendengar ini, Amran mengonfirmasi bahwa pelaku usaha merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Ia lalu menanyakan kenapa di tengah ketidakpastian itu pengusaha memilih menurunkan alih-alih menaikkan harga TBS dan CPO.

“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?” cecar Amran.

“Biasa Pak, masalah ketidakpastian,” jawab Edy.

Namun, Amran tidak menerima jawaban tersebut. Sebagai pengusaha yang sudah menggeluti bisnis selama 20 tahun, ia juga kaget menghadapi dinamika komoditas nikel.

Sebagai pemilik tambang nikel, Amran memutuskan menaikkan harga nikel alih-alih menurunkan harga hasil tambang itu.

“Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah. Ini kamera sengaja saya live ?” kata Amran.

“Kaget ketidakpastian itu,” jawab Edy.

Menurutnya, begitu pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI banyak pelaku usaha sawit tidak memahami tugas, wewenang, hingga skema ekspor satu pintu.

GAPKI sudah mendatangi Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta jawaban terkait PT DSI namun tidak mendapat jawaban.

“Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi isu. Gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak,” tutur Edy.

Meski demikian, setelah PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni sebagai regulator, harga TBS dan CPO dalam negeri perlahan membaik.

Namun, Amran tidak puas dengan jawaban tersebut.

Sebab, pada kenyataannya harga TBS di tingkat petani belum kembali seperti sedia kala.

Menurut Amran, jika pengusaha sawit merasa kaget dengan kebijakan itu seharusnya hanya berlangsung selama beberapa hari.

“Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?” cecar Amran.

Edy lantas menjelaskan harga CPO mulai berangsur naik sejak PT DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni sebagai regulator.

Namun, ia menekankan harga tidak bisa seketika kembali normal karena harus bertahap.

Ia lalu menyebut pada hari ini akan digelar lelang pembelian harga CPO namun hasilnya masih bergantung pada harga internasional.

Mendengar itu, Amran lalu kembali menekankan para pengusaha tidak memainkan harga TBS dan CPO sehingga merugikan jutaan juta petani yang mengelola 16 juta hektar kebun sawit.

Amran bahkan mengancam jika pengusaha berpura-pura kaget dan menurunkan harga TBS, ia akan mengambil tindakan tegas.

“Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua,” ujar Amran.

canva.com Ilustrasi sawit

Lanjut Cecar Wilmar

Setelah mencecar GAPKI, Amran kemudian mendengarkan penjelasan dari Direktur Wilmar Group Tenang Sembiring.

Perwakilan raksasa perusahaan sawit itu juga menyebut harga CPO dalam negeri turun karena pasar merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Setelah pengumuman itu, proses lelang CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gagal membentuk harga.

“Karena ada kondisi itu jadi di KPB itu enggak ada terbentuk harga,” kata Tenang.

Namun, dalam forum itu pihak lain yang terlibat dalam lelang itu menjelaskan bahwa harga CPO gagal terbentuk karena harga yang ditawar perusahaan refinery terlalu rendah.

Mendengar ini, Amran geram. Ia lalu meminta daftar perusahaan yang menawar CPO dengan harga rendah sehingga harga gagal terbentuk.

“Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak. Aku juga aduh aku kaget juga sama kita kaget. Tahu enggak aku lagi beribadah you bikin kaget. Apa kenapa?” cecar Amran.

Tenang lantas menjelaskan bahwa pada 2 Juni lelang CPO di KPB kembali normal.

Namun, para petani di forum tersebut menyatakan harga TBS belum kembali normal.

Amran pun menyatakan bakal mencari tengkulak yang diduga menjadi biang karena membeli harga TBS di bawah harga acuan provinsi.

“Tengkulaknya aku cari juga nanti enggak usah pokoknya di mana masalah ini Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” kata Amran.

Rapat kemudian menyepakati harga TBS dan CPO kembali normal seperti sebelum pemerintah mengumumkan PT DSI.

Sebab, harga CPO di dunia sedang mahal dan nilai tukar dollar AS menguat sehingga tidak ada alasan harga TBS dan CPO dalam negeri turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan dari Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Peristiwa itu terjadi saat dalam Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (CPO) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit pada 20 Mei lalu.

Dalam rapat itu, Amran meminta penjelasan dari GAPKI kenapa harga TBS bisa anjlok sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global meningkat dan dollar AS menguat.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan, harga TBS dan CPO anjlok karena pasar panik usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI.

“Saya sudah lapor Pak Wamen (Wakil Menteri), jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian,” kata Edy.

Menurutnya, setelah pembentukan PT DSI diumumkan pengusaha tidak mengetahui skema dan wewenang perusahaan tersebut.

Edy mengaku mendapat pertanyaan dari _buyer_ di Uni Eropa dan negara importir lainnya. Namun, ia tidak bisa menjawab.

“Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak,” ujar Edy.

Mendengar ini, Amran mengonfirmasi bahwa pelaku usaha merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Ia lalu menanyakan kenapa di tengah ketidakpastian itu pengusaha memilih menurunkan alih-alih menaikkan harga TBS dan CPO.

“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?” cecar Amran.

“Biasa Pak, masalah ketidakpastian,” jawab Edy.

Namun, Amran tidak menerima jawaban tersebut. Sebagai pengusaha yang sudah menggeluti bisnis selama 20 tahun, ia juga kaget menghadapi dinamika komoditas nikel.

Sebagai pemilik tambang nikel, Amran memutuskan menaikkan harga nikel alih-alih menurunkan harga hasil tambang itu.

“Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah. Ini kamera sengaja saya live ?” kata Amran.

“Kaget ketidakpastian itu,” jawab Edy.

Menurutnya, begitu pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI banyak pelaku usaha sawit tidak memahami tugas, wewenang, hingga skema ekspor satu pintu.

GAPKI sudah mendatangi Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta jawaban terkait PT DSI namun tidak mendapat jawaban.

“Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi isu. Gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak,” tutur Edy.

Meski demikian, setelah PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni sebagai regulator, harga TBS dan CPO dalam negeri perlahan membaik.

Namun, Amran tidak puas dengan jawaban tersebut.

Sebab, pada kenyataannya harga TBS di tingkat petani belum kembali seperti sedia kala.

Menurut Amran, jika pengusaha sawit merasa kaget dengan kebijakan itu seharusnya hanya berlangsung selama beberapa hari.

“Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?” cecar Amran.

Edy lantas menjelaskan harga CPO mulai berangsur naik sejak PT DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni sebagai regulator.

Namun, ia menekankan harga tidak bisa seketika kembali normal karena harus bertahap.

Ia lalu menyebut pada hari ini akan digelar lelang pembelian harga CPO namun hasilnya masih bergantung pada harga internasional.

Mendengar itu, Amran lalu kembali menekankan para pengusaha tidak memainkan harga TBS dan CPO sehingga merugikan jutaan juta petani yang mengelola 16 juta hektar kebun sawit.

Amran bahkan mengancam jika pengusaha berpura-pura kaget dan menurunkan harga TBS, ia akan mengambil tindakan tegas.

“Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua,” ujar Amran.

canva.com Ilustrasi sawit

Lanjut Cecar Wilmar

Setelah mencecar GAPKI, Amran kemudian mendengarkan penjelasan dari Direktur Wilmar Group Tenang Sembiring.

Perwakilan raksasa perusahaan sawit itu juga menyebut harga CPO dalam negeri turun karena pasar merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Setelah pengumuman itu, proses lelang CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gagal membentuk harga.

“Karena ada kondisi itu jadi di KPB itu enggak ada terbentuk harga,” kata Tenang.

Namun, dalam forum itu pihak lain yang terlibat dalam lelang itu menjelaskan bahwa harga CPO gagal terbentuk karena harga yang ditawar perusahaan refinery terlalu rendah.

Mendengar ini, Amran geram. Ia lalu meminta daftar perusahaan yang menawar CPO dengan harga rendah sehingga harga gagal terbentuk.

“Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak. Aku juga aduh aku kaget juga sama kita kaget. Tahu enggak aku lagi beribadah you bikin kaget. Apa kenapa?” cecar Amran.

Tenang lantas menjelaskan bahwa pada 2 Juni lelang CPO di KPB kembali normal.

Namun, para petani di forum tersebut menyatakan harga TBS belum kembali normal.

Amran pun menyatakan bakal mencari tengkulak yang diduga menjadi biang karena membeli harga TBS di bawah harga acuan provinsi.

“Tengkulaknya aku cari juga nanti enggak usah pokoknya di mana masalah ini Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” kata Amran.

Rapat kemudian menyepakati harga TBS dan CPO kembali normal seperti sebelum pemerintah mengumumkan PT DSI.

Sebab, harga CPO di dunia sedang mahal dan nilai tukar dollar AS menguat sehingga tidak ada alasan harga TBS dan CPO dalam negeri turun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencecar pimpinan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan perwakilan dari Wilmar Group terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Peristiwa itu terjadi saat dalam Rapat Pengendalian Harga TBS dan minyak sawit mentah (CPO) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dihadiri asosiasi petani, refinery, GAPKI, dan Satgas Pangan, Senin (8/6/2026).

Adapun harga TBS anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk kelapa sawit pada 20 Mei lalu.

Dalam rapat itu, Amran meminta penjelasan dari GAPKI kenapa harga TBS bisa anjlok sementara harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global meningkat dan dollar AS menguat.

Ketua Umum GAPKI Edy Martono menjelaskan, harga TBS dan CPO anjlok karena pasar panik usai pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI.

“Saya sudah lapor Pak Wamen (Wakil Menteri), jadi sebenarnya karena masalah panik, ketidakpastian,” kata Edy.

Menurutnya, setelah pembentukan PT DSI diumumkan pengusaha tidak mengetahui skema dan wewenang perusahaan tersebut.

Edy mengaku mendapat pertanyaan dari _buyer_ di Uni Eropa dan negara importir lainnya. Namun, ia tidak bisa menjawab.

“Kita pun ditanya juga tidak tahu, Pak,” ujar Edy.

Mendengar ini, Amran mengonfirmasi bahwa pelaku usaha merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Ia lalu menanyakan kenapa di tengah ketidakpastian itu pengusaha memilih menurunkan alih-alih menaikkan harga TBS dan CPO.

“Berarti kaget? Kaget. Kenapa tidak lari naik kalau kaget? Kenapa lari turun?” cecar Amran.

“Biasa Pak, masalah ketidakpastian,” jawab Edy.

Namun, Amran tidak menerima jawaban tersebut. Sebagai pengusaha yang sudah menggeluti bisnis selama 20 tahun, ia juga kaget menghadapi dinamika komoditas nikel.

Sebagai pemilik tambang nikel, Amran memutuskan menaikkan harga nikel alih-alih menurunkan harga hasil tambang itu.

“Bapak kenapa lari kagetnya (menurunkan harga)? Itu menyusahkan 15 juta orang kagetnya Bapak? Coba sebut apa adanya lah. Ini kamera sengaja saya live ?” kata Amran.

“Kaget ketidakpastian itu,” jawab Edy.

Menurutnya, begitu pemerintah mengumumkan pembentukan PT DSI banyak pelaku usaha sawit tidak memahami tugas, wewenang, hingga skema ekspor satu pintu.

GAPKI sudah mendatangi Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna meminta jawaban terkait PT DSI namun tidak mendapat jawaban.

“Di perdagangan tidak tahu, di perekonomian juga tidak tahu waktu isu terjadi isu. Gitu Pak. Jadi memang sebenarnya masalah ketidakpastian itu, kaget tadi Pak,” tutur Edy.

Meski demikian, setelah PT DSI mulai beroperasi pada 1 Juni sebagai regulator, harga TBS dan CPO dalam negeri perlahan membaik.

Namun, Amran tidak puas dengan jawaban tersebut.

Sebab, pada kenyataannya harga TBS di tingkat petani belum kembali seperti sedia kala.

Menurut Amran, jika pengusaha sawit merasa kaget dengan kebijakan itu seharusnya hanya berlangsung selama beberapa hari.

“Kaget kan satu hari. Setelah ada kejelasan Bapak kan jawab sudah ada kejelasan. Lah kenapa belum recovery 100 persen? Berarti masih kaget?” cecar Amran.

Edy lantas menjelaskan harga CPO mulai berangsur naik sejak PT DSI mulai beroperasi sejak 1 Juni sebagai regulator.

Namun, ia menekankan harga tidak bisa seketika kembali normal karena harus bertahap.

Ia lalu menyebut pada hari ini akan digelar lelang pembelian harga CPO namun hasilnya masih bergantung pada harga internasional.

Mendengar itu, Amran lalu kembali menekankan para pengusaha tidak memainkan harga TBS dan CPO sehingga merugikan jutaan juta petani yang mengelola 16 juta hektar kebun sawit.

Amran bahkan mengancam jika pengusaha berpura-pura kaget dan menurunkan harga TBS, ia akan mengambil tindakan tegas.

“Oke kalau dia tidak berhenti kaget aku kasih kaget ya. Direskrimum, seluruh surat yang saya kirim tolong periksa yang harga turun masih sampai hari ini. Ada hampir 300 perusahaan periksa semua,” ujar Amran.

canva.com Ilustrasi sawit

Lanjut Cecar Wilmar

Setelah mencecar GAPKI, Amran kemudian mendengarkan penjelasan dari Direktur Wilmar Group Tenang Sembiring.

Perwakilan raksasa perusahaan sawit itu juga menyebut harga CPO dalam negeri turun karena pasar merasa kaget dengan pembentukan PT DSI.

Setelah pengumuman itu, proses lelang CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) gagal membentuk harga.

“Karena ada kondisi itu jadi di KPB itu enggak ada terbentuk harga,” kata Tenang.

Namun, dalam forum itu pihak lain yang terlibat dalam lelang itu menjelaskan bahwa harga CPO gagal terbentuk karena harga yang ditawar perusahaan refinery terlalu rendah.

Mendengar ini, Amran geram. Ia lalu meminta daftar perusahaan yang menawar CPO dengan harga rendah sehingga harga gagal terbentuk.

“Jadi udah Bapak pura-pura kaget aku juga pura-pura kaget nanti aku kasih kaget juga Bapak. Aku juga aduh aku kaget juga sama kita kaget. Tahu enggak aku lagi beribadah you bikin kaget. Apa kenapa?” cecar Amran.

Tenang lantas menjelaskan bahwa pada 2 Juni lelang CPO di KPB kembali normal.

Namun, para petani di forum tersebut menyatakan harga TBS belum kembali normal.

Amran pun menyatakan bakal mencari tengkulak yang diduga menjadi biang karena membeli harga TBS di bawah harga acuan provinsi.

“Tengkulaknya aku cari juga nanti enggak usah pokoknya di mana masalah ini Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” kata Amran.

Rapat kemudian menyepakati harga TBS dan CPO kembali normal seperti sebelum pemerintah mengumumkan PT DSI.

Sebab, harga CPO di dunia sedang mahal dan nilai tukar dollar AS menguat sehingga tidak ada alasan harga TBS dan CPO dalam negeri turun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan sekitar 270 hingga 300 perusahaan kelapa sawit ke aparat penegak hukum karena belum mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit ke level semula usai sempat turun dalam beberapa pekan terakhir.

Amran mengatakan langkah itu dilakukan untuk melindungi sekitar 15 juta petani sawit yang terdampak penurunan harga TBS di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Dari total 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, masih ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan yang belum menaikkan harga. Kami akan kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan Dirkrimsus untuk ditindaklanjuti," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang dinilai merugikan petani. Menurutnya, harga TBS seharusnya tidak turun karena kondisi pasar global justru mendukung kenaikan harga.

Amran mengungkapkan sebagian besar harga TBS saat ini mulai pulih. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 70 persen harga sawit di tingkat petani telah kembali normal.

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen," ujarnya.

Ia menyebut harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur masing-masing.

Menurut Amran, anjloknya harga TBS beberapa waktu lalu merupakan kondisi yang tidak wajar. Sebab, harga CPO global sedang naik, sementara nilai tukar rupiah yang telah menyentuh kisaran Rp18 ribu per dolar AS seharusnya memberi keuntungan tambahan bagi komoditas ekspor seperti sawit.

"Anomali. Harusnya tidak terjadi. Kenapa? Harusnya harga naik 10 persen, justru turun," ujarnya.

Ia bahkan menilai harga TBS saat ini semestinya bisa lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya.

"Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya. Karena ada selisih nilai dolar sekarang Rp18 ribu. Ini harusnya momentum dan kesempatan sektor pertanian kita gunakan dengan baik," kata Amran.

Dalam kesempatan sama, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi awal adanya praktik kartel atau persekongkolan dalam penetapan harga TBS.

Menurut Ade, penurunan harga TBS tidak sejalan dengan tren harga CPO global yang justru meningkat.

"Terkait fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik. Kami menduga adanya indikasi kartel atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO dunia tidak turun," kata Ade.

Untuk mendalami dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan kartel yang terjadi. Kami tidak segan-segan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai koridor hukum yang berlaku," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan anomali karena terjadi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Amran mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas ekspor. Maka dari itu, dia mengaku heran mengapa fenomena ini terjadi.

"Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik, bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Dia memerangkan, pemerintah telah meminta penjelasan dari berbagai pemangku kepentingan industri sawit terkait penurunan harga tersebut. Namun, hingga kini belum ada alasan yang dinilai dapat menjelaskan fenomena tersebut secara memadai.

Amran menyebut dalam pertemuan yang melibatkan asosiasi, perusahaan, pengusaha, hingga eksportir sawit, seluruh pihak sepakat untuk mengembalikan harga TBS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

"Kita sepakat semua, tidak ada satupun yang menolak, ketua asosiasinya, perusahaannya hadir, pengusahanya hadir, eksportirnya hadir, semua sepakat harga kembali seperti semula," kata dia.

Dia menegaskan, harga TBS harus kembali mengacu pada ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Sebagai contoh, daerah yang sebelumnya menetapkan harga Rp3.200 per kilogram harus kembali ke level tersebut.

"Kalau Rp3.200 per kg harusnya tetap Rp3.200. Ada Rp3.600 kembali ke Rp3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti pergub, peraturan gubernur. Harga yang dikeluarkan oleh gubernur," katanya.

Lebih lanjut, Amran menilai momentum saat ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perkebunan. Dia mengungkapkan nilai ekspor pertanian pada tahun lalu meningkat hingga Rp167 triliun, sehingga kenaikan harga komoditas ekspor semestinya dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada petani.

"Ini harusnya momentum ini, kesempatan ini sektor pertanian kita gunakan dengan baik. Tahun lalu ekspor kita naik Rp167 triliun. Jadi kalau ada katakanlah masalah, itu pasti ada positifnya. Positifnya ini kita gunakan, yaitu seperti perkebunan ini ekspor kita harusnya naik semua dan petani 15 juta merasakan itu nanti," kata Amran.

Untuk mengatasi masalah ini, Amran menyebut phaknya bersama penegak hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap ratusan perusahaan sawit yang belum menyesuaikan harga TBS kelapa sawit seperti yang telah disepakati bersama.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, MEDAN – Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan naik pada periode awal Juni 2026 setelah sempat terjun bebas hingga Rp650,- per kilogram (kg) pasca pengumuman kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hari ini, Rabu (3/6/2026), harga TBS petani mitra Pemprov terpantau ditetapkan di level Rp3.451,13 per kg, naik sekitar Rp198,24 per kg dari minggu lalu.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan kebijakan tata kelola ekspor komoditas strategis termasuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei lalu masih berdampak pada gejolak harga TBS.

"Memang sempat terjun bebas minggu lalu dari sekitar Rp3.900-an menjadi Rp3.200-an. Tapi minggu ini sudah mulai menanjak lagi. Harga beli khusus mitra Pemprov ditetapkan Rp3.451 per kg," kata Dewiana, Rabu (3/6/2026).

Diketahui, harga TBS petani khususnya mitra Pemprov Sumut terpantau hampir terus menanjak selama perang antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Sebelum pengumuman ekspor satu pintu komoditas strategis Indonesia melalui DSI, harga TBS petani mitra Pemprov bahkan ditetapkan Rp3.902 per kg.

Dewiana mengatakan kebijakan tata kelola ekspor sempat membuat pasar lokal panik. Harga pembelian TBS pun semakin tertekan lantaran kebijakan itu memicu kekhawatiran dan ketidakpastian pasar yang membuat harga CPO lokal dan ekspor acuan jatuh hingga Rp12.370,60 per liter dari sebelumnya Rp15.289,33 per liter.

Pada periode ini, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor tercatat mulai membaik menjadi Rp13.559,44 per liter. Namun, rata-rata harga kernel lokal masih tertekan hingga ke level Rp13.105,10 per kg dari sebelumnya Rp13.975 per kg.

Adapun sejak awal 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.456,72 per kg dari sebelumnya Rp3.261,21 per kg.

Namun kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang ditetapkan dengan harga Rp3.451,13 per kg.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Juni 2026 sebesar 93,03%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 3 Juni sampai dengan 9 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.914,10,-
• Usia 4 tahun = Rp3.107,89,-
• Usia 5 tahun = Rp3.214,73,-
• Usia 6 tahun = Rp3.308,08,-
• Usia 7 tahun = Rp3.277,10,-
• Usia 8 tahun = Rp3.393,77,-
• Usia 9 tahun = Rp3.423,42,-
• Usia 10-20 tahun= Rp3.451,13,-
• Usia 21 tahun = Rp3.456,72,-
• Usia 22 tahun = Rp3.425,98,-
• Usia 23 tahun = Rp3.376,45,-
• Usia 24 tahun = Rp3.274,19,-
• Usia 25 tahun = Rp3.180,51,-
• Usia 26 tahun = Rp3.156,24,-
• Usia 27 tahun = Rp3.110,71,-
• Usia 28 tahun = Rp3.062,64,-
• Usia 29 tahun = Rp3.013,28,-
• Usia 30 tahun = Rp2.963,91,-

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Timur kembali turun pada periode 16–31 Mei 2026 seiring melemahnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir mengatakan penurunan harga terjadi pada hampir seluruh perusahaan yang menjadi sumber data penetapan harga TBS di provinsi tersebut.

"Penurunan ini tentu berdampak pada harga TBS yang diterima petani sawit di Kaltim," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Pada periode tersebut, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp15.188,44 per kilogram, sedangkan harga kernel sebesar Rp14.780,48 per kilogram.

Berdasarkan hasil penetapan harga, TBS dari tanaman berumur 3 tahun dihargai Rp3.176,62 per kilogram. Harga kemudian meningkat sesuai umur tanaman, yakni Rp3.277,67 per kilogram untuk umur 4 tahun dan Rp3.368 per kilogram untuk umur 5 tahun.

Selanjutnya, harga TBS untuk tanaman berumur 6 tahun mencapai Rp3.442,01 per kilogram, umur 7 tahun Rp3.491,80 per kilogram, dan umur 8 tahun Rp3.548,32 per kilogram.

Adapun TBS dari tanaman berumur 9 tahun ditetapkan sebesar Rp3.591,32 per kilogram, sementara harga tertinggi tercatat pada tanaman berumur 10 tahun sebesar Rp3.617,10 per kilogram.

Muzakkir menjelaskan harga tersebut berlaku bagi petani yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit (PKS) di Kalimantan Timur, terutama petani yang tergabung dalam skema kebun plasma.

Menurutnya, pola kemitraan antara kelompok tani dan pabrik kelapa sawit menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga kepastian harga yang diterima petani dibandingkan transaksi di luar skema kemitraan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani kelapa sawit menyebut tidak semua pabrik kelapa sawit (PKS) menekan harga beli tandan buah segar (TBS).

Ketua Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera yang berkebun di Kayong, Kalimantan Barat, Morhaban mengatakan, pihak pabrik tetap membeli sesuai harga Disbun.

“Alhamdulillah, kondisi kami tetap bisa berusaha dengan tenang,” kata Morhaban dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Adapun Koperasi Petani Sawit Citra Sejahtera merupakan plasma mitra PT Cipta Usaha Sejati (CUS), perusahaan yang terafiliasi Artha Graha Group.

Morhaban mengatakan, saat harga TBS sawit anjlok dengan rata-rata dari Rp 3.500 menjadi Rp 2.500 hingga Rp 2.700 per kilogram, pihaknya tidak merasakan gejolak tersebut.

Pihak perusahaan tetap membeli TBS sesuai harga Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Barat (Kalbar).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Disbun Pemerintah Provinsi Kalbar pada minggu keempat bulan Mei menetapkan harga TBS sawit usia tanaman 3 tahun Rp 2.533,78 per kilogram.

Kemudian, Rp 2.717,79 per kilogram untuk usia tanaman 4 tahun;

Rp 2.914,55 per kilogram untuk tanaman usia 5 tahun dan seterusnya.

Harga TBS tertinggi Rp 3.370,64 per kilogram yang dipanen dari tanaman berusia 10 hingga 20 tahun.

“PT CUS membeli TBS tidak berdasarkan harga pasar yang lebih rendah, tapi harga Disbun,” ujar Morhaban.

Harga TBS diketahui anjlok setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI sebagai eksportir tunggal komoditas sawit.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar dalam konferensi pers bersama asosiasi petani, pabrik kelapa sawit, dan eksportir di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono alias Mas Dar persoalan itu timbul karena faktor psikis.

Pemerintah telah menjelaskan PT DSI tidak akan membuat pungutan kepada para eksportir produk olahan sawit bertambah.

“Harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja (tidak curang) itu tidak akan ada imbas siapapun tidak akan ada perubahan,” ujar Mas Dar di kantornya, Jumat.

Mas Dar mengatakan, Kementerian Pertanian telah mengantongi 139 pabrik kelapa sawit (refinery) yang menurunkan harga TBS.

Setelah diperingatkan beberapa hari lalu, 16 pabrik di antaranya kembali membeli dengan harga normal.

Saat ini, masih terdapat 123 pabrik yang membeli TBS petani di bawah harga acuan.

Pihaknya pun mengingatkan pabrik kelapa sawit dan eksportir beroperasi seperti biasa.

Pembelian TBS telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin,” tegas Mas Dar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis gejolak harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dapat segera diatasi setelah pelaku industri dan asosiasi sawit sepakat menjaga perdagangan berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga sawit global saat ini masih berada dalam tren yang baik dengan permintaan pasar yang tetap tinggi. Karena itu, penurunan harga TBS di tingkat petani dinilai tidak mencerminkan kondisi pasar internasional.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono usai rapat bersama pelaku industri sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut Sudaryono, persoalan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi ketidakpastian di rantai perdagangan setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi secara normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN.

“Ini harga dunia, harga pembeliannya lagi bagus, kenapa di petani kok jelek? Nah itu yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah. Dari jumlah tersebut, 16 PKS dilaporkan mulai menyesuaikan harga pembelian setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku industri.

Rapat tersebut dihadiri Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery.

Pemerintah juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit.

Selain membahas harga TBS, pemerintah menjelaskan tahapan implementasi ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi kebijakan akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan DSI berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel, bukan untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor.

“Objektifnya itu bukan untuk nyari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” katanya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat merespons penurunan harga TBS. Organisasi petani berharap harga di tingkat petani dapat segera kembali normal setelah kepastian mekanisme perdagangan semakin jelas.

“Kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sediakala supaya teman-teman petani kembali tersenyum,” ujar perwakilan Apkasindo, Qayuum Amri.

Seluruh peserta rapat, mulai dari asosiasi petani, eksportir, perusahaan refinery, hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah menandatangani kesimpulan bersama sebagai dasar tindak lanjut penataan perdagangan sawit selama masa transisi kebijakan.