Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur diperkirakan memasuki episode kekeringan relatif pada akhir April 2026, dengan sebagian besar wilayah hanya mencatat curah hujan maksimal 50 milimeter selama sepuluh hari terakhir bulan ini.

Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Samarinda tersebut menandai penurunan signifikan intensitas hujan di provinsi yang tengah bersiap menghadapi musim transisi.

Kendati demikian, wilayah barat Kalimantan Timur menjadi pengecualian dengan probabilitas hujan menengah berkisar 50 hingga 150 milimeter yang mencapai lebih dari 70%.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor menyatakan disparitas geografis ini menggarisbawahi kompleksitas pola cuaca regional yang kerap membelah provinsi menjadi dua zona iklim berbeda.

"Secara deterministik, sebagian besar wilayah Kaltim akan didominasi curah hujan kategori rendah, yakni 20 hingga 50 milimeter. Namun, beberapa wilayah seperti Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, sebagian Kabupaten Kutai Barat bagian barat, serta sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur bagian utara diprakirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50 hingga 100 milimeter," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Dia menambahkan, prediksi deterministik sifat hujan menunjukkan pola yang lebih mengkhawatirkan, dengan hampir seluruh wilayah Benua Etam akan mengalami kondisi bawah normal, dengan curah hujan hanya mencapai 31%—84% dari rerata historis.

Hanya sebagian kecil wilayah di Kabupaten Paser bagian barat daya dan Kabupaten Berau bagian timur yang masih mempertahankan status normal, yaitu berkisar 85%—115%.

Yang patut dicermati, meski mayoritas wilayah mengalami kekeringan relatif, sebagian Kabupaten Kutai Barat bagian tenggara dan Kabupaten Mahakam Ulu bagian tenggara justru berpotensi dilanda hujan kategori tinggi, mencapai 150 hingga 200 milimeter.

Adapun, Riza mengungkapkan catatan curah hujan tertinggi tercatat di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yang mencapai 161 milimeter.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membidik 576.000 bidang usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih sertifikasi halal pada periode tahun ini.

Langkah ini menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengatur berbagai instrumen pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa dukungan struktural dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial dalam pencapaian target tersebut.

Menurutnya, birokrasi daerah harus hadir memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar segera melegalkan status halal pada produk mereka.

“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Taj Yasin dalam agenda Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada tahun ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Integrasi sertifikasi halal dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem wisata ramah muslim guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.

Taj Yasin menambahkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kepastian konsumsi yang aman bagi wisatawan muslim. “Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan dukungan infrastruktur berupa hibah tanah untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sertifikasi dengan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memberikan apresiasi atas kontribusi Jawa Tengah yang saat ini menduduki peringkat kedua nasional dalam capaian sertifikasi halal. BPJPH menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban regulasi agama, melainkan telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup global yang menentukan daya saing pasar.

"Halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," jelas Aqil Irham di hadapan perwakilan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Aqil mendorong Pemda untuk melakukan orkestrasi anggaran secara gotong royong guna mempercepat proses sertifikasi bagi pengusaha lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah pada produk daerah, sehingga memiliki standar kesehatan dan kualitas yang diakui untuk menembus pasar ekspor internasional.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menghapus kekhawatiran konsumen dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Momentum Hari Kartini dimanfaatkan Pertamina untuk memperkuat peran wirausaha perempuan, khususnya di segmen ultra mikro hingga usaha kecil. Sebanyak 3.489 pelaku UMKM perempuan dari seluruh Indonesia mengikuti pendampingan kewirausahaan melalui program PFpreneur secara daring, Selasa (21/4/2026).

Para peserta merupakan wirausaha yang telah lolos seleksi administrasi dan memasuki tahap pra-kurasi. Pada tahap ini, mereka dibekali pemahaman dasar mengenai peran sebagai founder, karakteristik pelanggan, serta nilai produk atau usaha yang dijalankan.

Program PFpreneur sendiri terdiri dari empat tahapan, yakni pra-kurasi, kurasi 1, kurasi 2, dan kurasi final. Seluruh proses pembelajaran dilakukan secara asinkron melalui platform e-learning PFseries, yang dilengkapi dengan pre-test, post-test, serta tugas untuk memperkuat fondasi bisnis peserta.

Kurikulum yang disusun mencakup penguatan mindset kewirausahaan, analisis pasar, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan, strategi pemasaran, hingga peningkatan kapasitas digital.

Manager SMEPP Pertamina, Fety, menjelaskan bahwa PFpreneur menjadi pintu awal dalam ekosistem pembinaan UMKM yang lebih luas.

“Wirausaha perempuan adalah sosok Kartini yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. PFpreneur dirancang untuk memperkuat fondasi usaha sebelum peserta masuk ke program lanjutan seperti UMK Academy dan Pertapreneur Aggregator,” ujarnya.

Program ini diinisiasi oleh Pertamina Foundation sejak 2020 dan telah mendampingi lebih dari 6.325 UMKM perempuan dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan, hingga agribisnis.

Salah satu kisah sukses datang dari Sofyani Mirah, pendiri usaha olahan pisang Bananania asal Yogyakarta. Ia memulai perjalanan sebagai peserta PFpreneur pada 2020 dan berhasil meraih berbagai capaian, termasuk Champion Go Global UMK Academy, tampil di Trade Expo Indonesia, menjalin kerja sama dengan pembeli internasional dari China dan Kanada, hingga meraih Platinum Award Bina Mitra UMKM 2025.

President Director Pertamina Foundation, Agus Mashud S Asngari, menegaskan bahwa PFpreneur tidak sekadar program pelatihan, tetapi bagian dari ekosistem pemberdayaan perempuan.

“Program ini dirancang agar setiap perempuan pelaku usaha di Indonesia bisa mandiri, menginspirasi, dan menghidupi orang lain melalui wirausaha yang dijalankan, sejalan dengan semangat Kartini,” ujarnya.

Program PFpreneur juga mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk implementasi Asta Cita pemerintah dalam mendorong kewirausahaan, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

JAKARTA - Ketum Jokman Nusantara Bersatu Andi Azwan secara tegas membantah hasil penelitian Roy Suryo terkait foto Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ) yang digunakan di ijazah S1. Menurutnya,metode yang digunakan Roy ketinggalan zaman.

Andi Azwan membuktikan keaslian foto Jokowi dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (21/4/2026). Andi menjelaskan bahwa Roy Suryo mengunakan metode Vision Geometry Group (VGG) Face dalam menganalisis keaslian foto ijazah Jokowi.

"Saya mau bantah lagi yang mengenai penelitian dia mengenai image processing ya, dia menggunakan VGG (Vision Geometry Group) Face, itu ketinggalan zaman, saya pakai RetinaFace," ucap Andi.

Dalam kesempatan itu, Andi menampilkan dua foto pembanding Jokowi melalui videotron di panggung Rakyat Bersuara. Pada gambar pertama, ia menampilkan potret Jokowi berkacamata yang tercantum di ijazah, sementara foto kedua merupakan gambar Jokowi seorang diri saat menjabat sebagai presiden.

Pada gambar berikutnya Andi Azwan kembali menampilkan foto Jokowi di ijazah, tetapi pembandingnya adalah gambar Jokowi bersama rekannya ketika wisuda.

Melalui metode retina face menurutnya hanya membutuhkan satu sampe alias satu foto di ijazah Jokowi untuk mencari kecocokan dengan foto pembanding. Bahkan, bila pembandingan ada 100 orang dalam foto, metode ini bisa mendeteksi sosok yang paling cocok dengan gambar sampel. Sebab, algoritma retina face mendeteksi melalui dahi, mata, hidung, dan bibir secara lebih detail.

"Kalau dia (Roy Suryo) menggunakan seharusnya VGG Face, FaceNet, ArcFace itu menggunakan 100 sampel. Kalau saya sudah menggunakan namanya RetinaFace setingkat lebih atas dibandingkan yang tadi, yang artinya bisa melihat 100 orang dalam foto dengan sampel ada kecocokan dicari oleh RetinaFace," ucap Andi.

Dari analisis yang disampaikan Andi, menurutnya, foto Jokowi yang tertera dalam ijazah tersebut adalah asli. Sebab, jika dibandingkan dengan potret Jokowi saat wisuda dan ketika menjadi presiden, hasilnya sesuai dengan foto di ijazah. "Hasilnya cocok ini waktu dia masih kuliah dan semua orang bisa melakukan ini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tesla mengambil langkah baru di pasar otomotif China. Pabrikan asal Amerika Serikat itu resmi mendaftarkan fitur asisten suara berbasis kecerdasan buatan (AI) di Shanghai, seperti diumumkan otoritas setempat pada Selasa (21/4/2026).

Pendaftaran dilakukan kepada otoritas siber China sebagai bagian dari regulasi teknologi AI yang semakin diperketat. Fitur tersebut merupakan asisten suara yang didukung model AI generatif.

Asisten suara Tesla menjadi bagian dari 158 fungsi dan aplikasi AI yang telah lolos proses pendaftaran di Shanghai. Langkah ini menjadi syarat penting sebelum teknologi tersebut dapat digunakan secara luas di pasar China.

Langkah ini tidak lepas dari upaya Tesla menjaga posisinya di pasar otomotif terbesar di dunia, yakni China. Selama ini, Tesla menghadapi tantangan regulasi, terutama karena fitur Full Self-Driving (FSD) mereka belum mendapat izin penuh untuk dipasarkan di negara tersebut.

Di sisi lain, produsen kendaraan listrik lokal terus bergerak cepat. Mereka menghadirkan berbagai fitur berbasis AI untuk menarik konsumen yang semakin akrab dengan teknologi digital.

Persaingan di segmen kendaraan listrik di China kini tidak hanya soal jarak tempuh atau harga. Teknologi kabin, termasuk asisten suara berbasis AI, menjadi nilai tambah yang semakin penting.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan Tesla juga tengah menjajaki integrasi teknologi lokal seperti DeepSeek serta sistem kontrol suara AI Doubao milik ByteDance. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya adaptasi terhadap ekosistem digital China yang berbeda dengan pasar global.

Pengembangan asisten suara berbasis AI menandai pergeseran industri otomotif. Mobil tidak lagi sekadar alat transportasi, tetapi juga perangkat pintar yang terhubung dengan pengguna.

Bagi Tesla, pendaftaran ini menjadi sinyal penting. Bukan hanya soal kepatuhan regulasi, melainkan juga bagian dari strategi untuk tetap relevan di tengah persaingan teknologi yang semakin ketat.

IDXChannel - Emiten milik Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) mengungkapkan alasan rencana mengalihkan 507.380.875 saham PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) kepada PT Singaraja Putra Tbk (SINI).

Sekretaris Perusahaan PTRO Anto Broto menyampaikan, rencana transaksi penjualan seluruh kepemilikan saham perseroan pada pengalihan saham PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dilatarbelakangi oleh inisiatif perseroan dalam melakukan penataan portofolio usaha secara berkelanjutan.

"Dalam beberapa waktu terakhir, perseroan secara aktif melakukan evaluasi terhadap seluruh lini bisnis dan entitas anak guna memastikan keselarasan dengan arah strategis jangka panjang perseroan," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (21/4/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, kata Anto, perseroan memandang perlu untuk melakukan optimalisasi struktur usaha serta meningkatkan skala bisnis melalui penguatan fokus pada kegiatan usaha inti (core business). Mulai dari lini bisnis jasa pertambangan, EPC, EPCI dan logistik yang terintegrasi, termasuk pengembangan pada sektor pertambangan mineral lainnya yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.

"Hal tersebut merupakan pertimbangan strategis perseroan dalam melakukan transaksi penjualan KMS. transaksi penjualan KMS ini juga diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan dalam mengelola struktur keuangan serta mendukung pengembangan usaha ke depan," katanya.

Selanjutnya, Anto mengungkapkan, sekitar 70 persen dari hasil transaksi penjualan entitas transaksi penjualan PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) akan digunakan perseroan untuk pelunasan pinjaman jangka panjang pihak ketiga.

"Sementara sisanya untuk mendukung kegiatan operasional, investasi dan keperluan lainnya," ujar dia.

Sebagai informasi, PT Singaraja Putra Tbk (SINI) berencana melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 721.500.000 saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Sehingga, nilai maksimal mencapai Rp72,15 miliar.

Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh tersebut untuk mengambil alih sebanyak 507.380.875 saham PT Kemilau Mulia Sakti (KMS) dari PT Petrosea Tbk (PTRO).

Nilai dari rencana pengambilalihan KMS adalah sebesar Rp1,73 triliun. Nilai ini sebesar 110,27 persen dari jumlah aset perseroan.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kendaraan listrik tetap dikenai pajak. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, meski kendaraan listrik dikenal ramah lingkungan, penggunaannya tetap bergantung pada fasilitas publik yang sama.

“Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, pajak kendaraan bermotor masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Jalan, jembatan, hingga infrastruktur pendukung lainnya bergantung pada penerimaan ini.

Pemprov Jabar melihat kebijakan ini sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal. Penghapusan pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik, dinilai berisiko terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan.

Apalagi, terdapat potensi penundaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Jika kedua faktor itu terjadi bersamaan, ruang fiskal daerah bisa tertekan.

“Jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, kami akan kesulitan untuk membangun Jawa Barat,” kata Dedi.

Dalam konteks ini, kendaraan listrik diposisikan setara dengan kendaraan konvensional dalam hal kontribusi terhadap penggunaan jalan.

Meski tetap memungut pajak, Pemprov Jabar menekankan peningkatan kualitas layanan publik sebagai imbal balik. Pemerintah daerah meyakini masyarakat akan tetap patuh membayar pajak jika manfaatnya dirasakan langsung. Salah satunya melalui kondisi jalan yang baik dan layak dilalui.

Pendekatan ini dinilai penting di tengah meningkatnya adopsi kendaraan listrik di berbagai kota di Jawa Barat.

Untuk mendorong kepatuhan, Pemprov juga melakukan penyederhanaan layanan. Proses administrasi kendaraan dibuat lebih praktis.

Salah satu kebijakan baru adalah penghapusan kewajiban membawa KTP pemilik pertama saat mengurus administrasi kendaraan. Langkah ini diharapkan mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar menyatakan stok beras nasional valid sehingga laporan pemerintah dapat dipercaya karena telah melalui verifikasi langsung di lapangan.

"Jadi, data yang disampaikan pemerintah, baik Kementerian Pertanian maupun Bulog itu benar adanya," ujar Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut merujuk pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke gudang Perum Bulog di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4).

Dalam kunjungan itu, Presiden Prabowo mendapati kondisi gudang yang penuh beras dengan kapasitas 7.000 ton.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa sidak tersebut mengonfirmasi data cadangan pangan yang selama ini diumumkan pemerintah sekaligus membantah keraguan terhadap swasembada pangan nasional.

"Kalau sidak itu peninjauan mendadak, tidak dibuat-buat. Hasil sidak Presiden menunjukkan gudang memang terisi penuh. Jadi, kunjungan Presiden ke gudang Bulog itu istilahnya memverifikasi,” katanya.

Menurut Hermanto, sangat berisiko bagi pemerintah untuk memanipulasi data pangan karena dampaknya akan langsung terasa di masyarakat.

Oleh karena itu, ia meyakini angka stok beras yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ia juga menjelaskan angka cadangan beras sebesar 4,8 juta ton bukanlah angka yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil perhitungan yang terukur.

Stok tersebut berasal dari akumulasi cadangan sebelumnya, dikurangi penyaluran serta ditambah hasil panen yang berlangsung sejak awal 2026.

"Hingga April ini panen masih terus berjalan. Artinya, stok beras akan terus bertambah, terutama memasuki puncak panen April-Mei dan akan kembali meningkat pada musim panen berikutnya di Agustus-September," katanya.

Ia juga memaparkan mekanisme pengelolaan stok oleh Bulog yakni saat musim panen, menyerap gabah atau beras dari petani untuk memperkuat cadangan.

Sebaliknya, ketika pasokan di pasar menurun, Bulog melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dengan kondisi stok yang mencapai 4,8 juta ton, Hermanto menilai peluang Indonesia untuk tidak melakukan impor beras pada 2026 ini cukup besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa hal tersebut tetap bergantung pada faktor iklim.

"Kalau iklim tidak ekstrem, misalnya tidak terjadi El Nino yang parah, maka peluang kita tidak impor sangat terbuka. Apalagi masih ada panen di Agustus yang bisa menambah cadangan," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai sidak Presiden Prabowo menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap data pangan nasional, sekaligus menjawab keraguan terkait capaian swasembada pangan.

"Dengan sidak itu, Presiden memverifikasi langsung kondisi di lapangan. Ini penting untuk membantah keraguan publik terhadap ketersediaan beras dan upaya swasembada pangan," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita uang senilai Rp2 miliar dan logam mulia terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai . Penyitaan ini dilakukan setelah menggeledah safe deposit box (SDB) yang diduga milik eks Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal (RZ), Senin (20/4/2026).

"Penyidik melakukan penggeledahan pada safe deposit box (SDB) di salah satu bank di wilayah Kota Medan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Uang yang disita itu dalam bentuk mata uang asing Dolar AS, Ringgit, dan Rupiah, yang dijumlahkan ditaksir mencapai Rp2 miliar. "Dalam SDB yang diduga milik tersangka RZ tersebut, penyidik mengamankan dan menyita logam mulia, uang valas USD dan Ringgit, serta uang Rupiah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp2 miliar," ujarnya.

Budi menjelaskan, penggeledahan dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat bukti-bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara tersebut. "Sekaligus langkah awal yang progresif dalam upaya asset recovery," ucapnya.



Foto/Istimewa/Dok KPK

Diketahui, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT).

Keenam tersangka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024-Januari 2026. Lalu, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Kemudian, John Field selaku Pemilik PT BLUERAY, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BLUERAY, dan Deddy Kurniawan selaku Manager Operasional PT BLUERAY.

KPK kembali melakukan penahanan terhadap Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Jumat (27/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya pada Selasa (21/4/2026).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tutur Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tandas Teddy.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) memperkuat konektivitas digital berbasis satelit di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) guna meningkatkan layanan pelabuhan, efisiensi operasional, serta mendukung kedaulatan data dan informasi nasional.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan penguatan layanan digital di wilayah 3TP melalui pemanfaatan teknologi satelit," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan hal itu setelah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang beroperasi di Kabupaten Supiori, Papua dengan PT PSN.

Penandatanganan tersebut dilakukan Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid dan Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Dia mengatakan kerja sama itu kesempatan bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub yang memanfaatkan teknologi satelit mutakhir untuk digitalisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, khususnya di wilayah 3TP.

"Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi," ujarnya.

Melalui sinergi itu, ia berharap, kendala seperti keterbatasan sinyal yang menghambat pelaporan administrasi kapal dan pelabuhan dapat segera teratasi.

"Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," katanya.

Dengan adanya integrasi satelit itu, Masyhud optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia.

Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid menyampaikan sinergi itu awaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Ia menegaskan kerja sama itu juga langkah konkret mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

"Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial," katanya.

Menurut dia, penguatan kedaulatan digital dan data serta informasi menjadi aspek yang penting. Data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," katanya.

Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono menyatakan komitmen mendukung kedaulatan data nasional melalui infrastruktur satelit yang dimiliki perusahaan.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP," ujarnya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, pihaknya optimistis akses komunikasi fondasi penting bagi efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional.

"Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kinerja PT MNC Life Assurance ( MNC Life ) dinilai cemerlang dalam membangun portofolio investasi sekaligus menjamin nilai proteksi asuransi dari setiap premi yang dikeluarkan nasabah. Pengelolaan keuangan di instrumen investasi tidak mudah dilakoni saat dinamika pasar kian kompleks.

Adapun perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) ini kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam ajang Unitlink Award 2026.

MNC Life berhasil meraih dua penghargaan, yaitu kategori Saham Berdenominasi Rupiah melalui produk unitlink MNC Dinamis Saham, serta kategori Pendapatan Tetap Berdenominasi Rupiah melalui produk unitlink MNC Pendapatan Tetap Pasti.

MNC Life Assurance Tegaskan Literasi Keuangan Jadi Kunci Pertumbuhan Asuransi



Plt. Direktur PT Media Asuransi Indonesia, S. Edi Santosa menyampaikan, bahwa penghargaan ini diberikan kepada perusahaan asuransi jiwa yang mampu menunjukkan kinerja investasi unitlink yang konsisten dan optimal di tengah dinamika pasar.

Sebab bukan perkara mudah membangun portofolio investasi yang berorientasi profit dan menjaga nilai kebermanfaatan proteksi asuransi di waktu bersamaan.

“Unitlink Award 2026 merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang berhasil mengelola dana investasi secara optimal sehingga memberikan imbal hasil yang kompetitif dalam dua tahun terakhir,” tutur Edi dalam acara Unitlink Award 2026 yang diselenggarakan Media Asuransi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life, Risye Dillianti menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen MNC Life dalam menjaga kualitas pengelolaan investasi produk unitlink.

"Penghargaan ini mencerminkan pendekatan MNC Life yang disiplin, berbasis analisa yang kuat, serta manajemen risiko yang ketat dan berkelanjutan. Ke depan, unitlink akan semakin dituntut untuk lebih transparan dan adaptif, dan fokus kami tetap pada menjaga kualitas pengelolaan dana dengan standar risiko yang jelas serta arah investasi yang terukur," ucap Risye setelah menerima penghargaan.

Risye menekankan performa perusahaan menjaga kinerja produk investasinya menjadi hal vital, seiring fluktuasinya kondisi pasar keuangan, yang beririsan pula dengan sektor asuransi. “Di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks, tantangannya bukan hanya menghasilkan return, tetapi juga menjaga kualitas pengelolaan dana secara konsisten,” ujar Risye.