Bisnis.com, JAKARTA — Harga Referensi (HR) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) atau pungutan ekspor (PE) pada periode 1–30 Juni 2026 tercatat turun. Sebaliknya, harga referensi biji kakao meningkat seiring kenaikan biaya logistik akibat penutupan Selat Hormuz.

HR CPO Juni 2026 tercatat turun US$20,07 atau 1,91% menjadi US$1.029,51 per metrik ton (MT), dibandingkan periode 1–31 Mei 2026 yang sebesar US$1.049,58 per MT.

“HR CPO periode Juni 2026 turun dibandingkan periode Mei 2026 akibat penurunan permintaan dari negara importir utama seperti India. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 148 per MT dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Juni 2026, yaitu sebesar USD 128,6892 per MT untuk periode Juni 2026,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, dikutip dari siaran pers.

Penetapan BK CPO periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025. Adapun PE CPO mengacu pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 juncto PMK Nomor 9 Tahun 2026.

HR CPO dihitung berdasarkan rata-rata harga selama periode 20 April–19 Mei 2026, yakni Bursa CPO Indonesia sebesar US$920,80 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar US$1.138,22 per MT, dan harga Port Rotterdam sebesar US$1.429,40 per MT.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih harga rata-rata dari tiga sumber melebihi US$40, maka HR CPO dihitung menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan paling dekat dengan median. Dengan demikian, perhitungan HR CPO Juni 2026 menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar US$1.029,51 per MT.

Sementara itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dengan berat bersih maksimal 25 kilogram dikenakan BK sebesar US$33 per MT. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1415 Tahun 2026 tentang Daftar Merek RBD Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤25 Kg.

Harga Referensi Kakao Naik

Di sisi lain, HR biji kakao periode Juni 2026 ditetapkan sebesar US$3.832,17 per MT, naik US$563,48 atau 17,24% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan tersebut mendorong Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao menjadi US$3.511 per MT atau naik US$549 setara 18,53%.

“Ada kenaikan pada HR dan HPE biji kakao karena ditutupnya Selat Hormuz yang mengakibatkan peningkatan biaya logistik, biaya asuransi, dan bahan bakar. Selain itu, penurunan suplai dari Nigeria ikut mendorong kenaikan HR dan HPE biji kakao,” ungkap Tommy.

Penetapan BK biji kakao periode Juni 2026 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025, yakni sebesar 7,5%. Sementara itu, PE biji kakao mengacu pada Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 juncto PMK Nomor 9 Tahun 2026, juga sebesar 7,5%.

Untuk komoditas lainnya, tidak terdapat perubahan HPE produk kulit pada Juni 2026 dibandingkan periode sebelumnya. HPE keping kayu (chipwood), serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis hutan tanaman sungkai dan kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000–10.000 mm² juga tetap.

Adapun HPE getah pinus ditetapkan sebesar US$980 per MT, naik US$64 atau 6,99% dibandingkan Mei 2026. Kenaikan juga terjadi pada HPE kayu veneer dari hutan alam dan hutan tanaman, serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis meranti, merbau, rimba campuran, eboni, akasia, sengon, balsa, eukaliptus, dan jenis lainnya.

Sebaliknya, HPE kayu lapis untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box), HPE kayu keping atau pecahan (wood in chips or particle), serta HPE kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm² dari jenis jati, pinus, gmelina, dan karet mengalami penurunan.

Penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, serta HPE getah pinus tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1414 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil. Hal ini dinilai penting mengingat porsi yang diterima daerah saat ini masih belum mencerminkan kontribusi besar sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa selama ini daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang relatif terbatas dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari wilayahnya. Sementara itu, sektor sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, antara lain melalui pungutan ekspor dan bea keluar.

“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini. Pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah,” ujar Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Saat ini skema DBH Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dana ini bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.

Namun SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

SPKS menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif Bea Keluar crude palm oil (CPO) mencapai USD 148 per metrik ton, sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi USD 123,7035 per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.

Ironisnya, sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.

“Selama ini sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit atau sekitar Rp50 triliun setiap tahun digunakan untuk subsidi biodiesel. Program ini memang penting bagi energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil sawit justru tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka,” tegas Sabarudin.

SPKS menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan meningkatkan alokasi DBH Sawit bagi daerah penghasil agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat pada tahun 2026 hanya menerima sekitar Rp3 miliar per tahun dari DBH Sawit. Nilai ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dari wilayah tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta kontribusi pajak dari sektor sawit yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah penghasil sawit belum mendapatkan porsi yang adil dari kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menyoroti basis data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang dinilai belum akurat. Selama ini perhitungan banyak mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.

“Kami meminta Kementerian Keuangan menggunakan data yang lebih mutakhir dari pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses verifikasi data agar tidak terjadi ketimpangan alokasi dana,” jelasnya.

SPKS menegaskan bahwa peningkatan DBH Sawit sangat penting bagi daerah penghasil untuk memperbaiki infrastruktur perkebunan, terutama jalan produksi yang menghubungkan kebun petani dengan pabrik kelapa sawit. Infrastruktur yang buruk selama ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi bagi petani.

Saat ini banyak petani sawit harus menanggung biaya angkut hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, yang secara langsung mengurangi pendapatan petani.

“Jika dana DBH ditingkatkan dan digunakan untuk memperbaiki jalan produksi, maka biaya angkut petani bisa ditekan, kualitas buah tetap terjaga, dan harga yang diterima petani bisa lebih baik,” tambahnya.

SPKS juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana DBH Sawit tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta pembinaan petani untuk memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut SPKS, penguatan data petani dan sertifikasi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sawit rakyat semakin berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global.

“Daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan menyebut pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tetap 12,5 persen meski dunia sedang dihadapkan pada gejolak geopolitik.

Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, menyebut pungutan ekspor yang berlaku masih mengacu pada keputusan dalam rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sementara masih ikutin itu ya ikutin kemarin yang hasil rapat di Menko Perekonomian masih ikut,” kata Busan saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

SHUTTERSTOCK/MERCURY STUDIO Ilustrasi minyak kelapa sawit.

Busan menilai pungutan ekspor itu tidak akan membebani para eksportir karena harga CPO di pasar global sedang naik.

Adapun pungutan ekspor sawit 12,5 persen berlaku per 1 Maret 2026, naik dari sebelumnya 10 persen.

“Enggak (membebani), apalagi kan sekarang harga CPO juga sudah mulai sudah bagus,” ujar Busan.

Menurutnya, kenaikan pungutan ekspor itu ditetapkan bersama-sama dengan pertimbangan kondisi kedepan.

Pihaknya juga memprediksi kenaikan harga CPO di pasar global akan diikuti dengan peningkatan volume ekspor.

“Ekspornya dari sisi volume dan nilainya kan akan meningkat ya,” ucap Busan.

Ia menuturkan, meski sejumlah komoditas ekspor impor sedang tertekan imbas perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran, namun beberapa komoditas justru menunjukkan tren positif.

Permintaan terhadap CPO dan batu bara misalnya, sedang meningkat ketika banyak negara dibayangi krisis energi imbas kenaikan harga minyak dunia akibat perang tersebut.

“Misalnya kayak Filipina ya yang sekarang mereka tergantung selama ini bukan batu bara pasti akan semakin banyak permintaannya,” kata Busan.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan, saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

“Termasuk CPO kalau CPO kan banyak dibutuhkan kondisi sekarang ya suplai kita pasti banyak dibutuhkan,” tambahnya.

Menurutnya, beberapa negara eksportir minyak nabati yang menjadi substitusi CPO terdampak perang sehingga tidak ekspor tersendat.

“Kalau itu kami optimis ya kalau ekspor CPO akan meningkat termasuk juga baik baik value maupun volumenya,” tutur Busan.

Berdasarkan data Trading Economics, harga CPO di pasar global saat ini mencapai 4.600 Ringgit Malaysia atau Rp 19,4 juta per ton.

Harga CPO itu naik 9,30 persen dibandingkan bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksi kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia tetap meningkat meski dibayangi eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan harga komoditas utama seperti CPO dan batu bara yang sempat turun masing-masing sekitar 16% dan 19% pada tahun lalu kini mulai meningkat.

Budi optimistis kenaikan tersebut akan mendorong nilai ekspor Indonesia, meskipun sebagian harus dikompensasi dengan kenaikan biaya logistik.

“Sekarang harga komoditas keduanya [CPO dan batu bara] tahun ini kan mulai naik. Artinya kalau naik, berarti nilai ekspor kita pasti meningkat. Nanti mungkin kita kompensasi dengan biayanya. Tapi kalau negara-negara yang ekspor CPO kan tidak banyak juga ke Timur Tengah,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Untuk itu, Budi memperkirakan ekspor CPO akan tetap meningkat, baik dari sisi nilai maupun volume. Terlebih, sambung dia, kebutuhan komoditas energi dan bahan baku di berbagai negara masih tinggi, bahkan cenderung meningkat di tengah gangguan pasokan dari negara lain.

“Permintaannya [CPO] bakal meningkat, termasuk batu bara kan kalau sekarang batu bara kan juga mulai banyak yang minta misalnya kayak Filipina yang sekarang mereka tergantung selama ini bukan batu bara pasti akan semakin banyak permintaannya, termasuk CPO,” lanjutnya.

Selain itu, peluang ekspor Indonesia juga semakin terbuka karena adanya hambatan produksi dan distribusi dari negara pesaing, sehingga Indonesia berpotensi mengisi kekosongan pasokan global.

“Kemungkinan juga karena negara-negara penyuplai yang lain kan juga terhambat juga misalnya substitusi dari CPO ya sehingga kalau itu kami optimis ya kalau ekspor CPO akan meningkat baikvaluemaupun volumenya,” jelasnya.

Pungutan Ekspor CPO Tetap Berjalan

Selain itu, Budi memastikan pungutan ekspor (PE) CPO tetap mengacu pada keputusan sebelumnya dan tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha di tengah tren harga yang menguat.

Hal itu sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 (PMK 9/2026) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Pada Kementerian Keuangan.

Dalam beleid tersebut, tarif PE produk kelapa sawit untuk CPO dan produk turunannya naik menjadi 12,5% dan mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Menurut Budi, kebijakan PE CPO tersebut tidak membebani eksportir di tengah eskalasi Timur Tengah yang masih berlanjut. “Enggak [membebani eksportir], apalagi kan sekarang harga CPO juga sudah mulai sudah bagus,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah mengatakan nilai ekspor CPO masih berpotensi bertahan karena tertopang harga tinggi, meski ada tambahan beban dari kebijakan domestik.

Imaduddin menuturkan harga CPO (CIF Rotterdam) naik dari sekitar US$1.300/MT pada awal Januari menjadi mendekati US$2.000/MT pada awal Maret, seiring pergerakan harga minyak Brent yang sempat menyentuh US$130 per barel.

“Tekanan tambahan datang dari kebijakan domestik, pemerintah menaikkan tarif pungutan ekspor CPO mulai 1 Maret 2026 yang menambah beban eksportir di saat biaya logistik sudah tinggi,” kata Imaduddin kepadaBisnis, Kamis (26/3/2026).

Dia menambahkan, risiko terbesar bagi ekspor CPO jika konflik berlanjut jangka panjang adalah gangguan sistemik pada jalur pelayaran global. Terlebih, jalur ini krusial bagi rute ekspor CPO ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Selain itu, risiko lainnya adalah perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Menurutnya, kenaikan biaya energi berpotensi menekan aktivitas industri dan mengurangi permintaan terhadap produk ekspor Indonesia di China dan India.

“Jika perlambatan ini bersifat struktural, bukan hanya harga yang terkoreksi, tetapi volume permintaan global terhadap CPO bisa turun,” ujarnya.

Di samping itu, Indef menyebut risiko lainnya adalah bersifat domestik, yakni produksi sawit Indonesia cenderung stagnan di kisaran 54–56 juta ton per tahun selama lima tahun terakhir. Serta, adanya ancaman El Nino di paruh kedua 2026 yang bisa menekan produksi lebih jauh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen memicu kekhawatiran petani sawit rakyat. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Kenaikan pungutan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026. Pemerintah menaikkan tarif dari sebelumnya 10 persen untuk mendukung pembiayaan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menuju B50.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, kenaikan pungutan ekspor hampir pasti berdampak pada harga sawit yang diterima petani. Berdasarkan kajian Prananta Center Universitas Indonesia, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1 persen berpotensi menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.

“Kalau tarifnya naik 2,5 persen, dampaknya ke petani bisa besar. Harga TBS bisa turun sekitar Rp500 sampai Rp800 per kilogram,” kata Sabarudin, Senin (16/3/2026).

Sabarudin menjelaskan, penurunan harga tersebut terjadi ketika biaya produksi petani terus meningkat, terutama untuk pupuk dan perawatan kebun. Kondisi itu membuat harga sawit yang turun langsung menggerus pendapatan petani.

SPKS memperkirakan penurunan harga TBS dapat memicu kerugian petani sekitar Rp85 miliar hingga Rp100 miliar setiap bulan. Dalam setahun, potensi kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Sabarudin mengatakan, po karena rantai perdagangan dinilai belum berpihak kepada petani. Banyak pabrik kelapa sawit membeli TBS melalui perantara sehingga harga yang diterima petani lebih rendah.

Akibat kondisi tersebut, harga yang diterima petani bisa lebih rendah 30 hingga 40 persen dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Banyak pabrik yang sebenarnya terafiliasi dengan perusahaan besar, tapi tetap membeli lewat tengkulak. Di situ harga petani makin ditekan,” kata Sabarudin.

SPKS juga menyoroti penggunaan dana pungutan ekspor sawit yang dinilai belum memberi manfaat besar bagi petani. Organisasi tersebut mencatat sekitar 90 persen dana pungutan ekspor atau sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun digunakan untuk mendukung subsidi program biodiesel.

Sementara itu, program yang langsung menyasar petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dinilai masih berjalan lambat dan sulit diakses.

Menurut Sabarudin, banyak petani kesulitan mengikuti program PSR karena terbentur persyaratan administrasi, mulai dari dokumen lahan hingga persoalan status kawasan hutan.

“Padahal banyak petani yang lahannya sudah bersertifikat, tapi tetap terkendala administrasi,” kata Sabarudin.

SPKS meminta pemerintah meninjau kembali rencana kenaikan pungutan ekspor CPO tersebut. Organisasi petani tersebut khawatir kebijakan itu justru memperburuk kondisi ekonomi petani sawit rakyat.

“Kalau pungutan terus naik, yang paling terasa dampaknya ya petani,” kata Sabarudin.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 12,5% dari sebelumnya 10% karena sangat memberatkan petani sawit.

"Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Tarif pungutan ekspor CPO tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Dia merujuk pada kajian lembaga riset Prananta Center Universitas Indonesia (UI) yang menyebutkan, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menurunkan harga TBS sawit di tingkat petani sekitar Rp333 per kilogram (kg).

Adapun, jika pungutan ekspor CPO dinaikkan sebesar 2,5% menjadi 12,5%, maka dampaknya terhadap harga TBS petani bisa sangat signifikan. "Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.

Menurut dia, penurunan harga tersebut akan berdampak besar terhadap pendapatan petani sawit rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang sedang lesu serta meningkatnya biaya produksi di sektor perkebunan.

SPKS menilai kenaikan pungutan ekspor tersebut justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi, termasuk kenaikan harga pupuk dan kebutuhan operasional kebun lainnya.

Berdasarkan perhitungan SPKS, jika penurunan harga TBS tersebut terjadi secara nasional, maka potensi kerugian yang dialami petani sawit di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan atau sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Kebijakan Mandatori Biodiesel

SPKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana peningkatan mandatori Biodiesel dari B40 menjadi B50. Menurut Sabarudin, penerapan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban petani karena pembiayaan program biodiesel sebagian besar bersumber dari pungutan ekspor sawit.

“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mandatori biodiesel," ujarnya.

Menurut dia, program ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani sawit, tetapi justru lebih banyak menguntungkan korporasi yang terlibat dalam industri biodiesel. Dia juga menyoroti adanya ketimpangan dalam rantai perdagangan sawit di tingkat petani.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak pabrik kelapa sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar maupun industri biodiesel yang tetap membeli TBS petani melalui perantara atau tengkulak.

Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali jauh lebih rendah sekitar 30-40 persen dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ironisnya, banyak pabrik sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar masih membeli TBS melalui perantara. Hal ini menyebabkan petani menjual sawit dengan harga yang lebih rendah,” kata dia.

Sabarudin menambahkan, kondisi tersebut semakin disesalkan oleh petani sawit karena hingga saat ini mereka merasa belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan program biodiesel.

SPKS juga menyoroti ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor CPO. Menurut Sabarudin, sekitar 90 persen dana pungutan ekspor atau sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun selama ini digunakan untuk mendukung subsidi program biodiesel kepada korporasi besar.

Sementara itu, program yang secara langsung menyentuh kepentingan petani sawit seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun bantuan sarana dan prasarana perkebunan dinilai masih sangat terbatas.

Petani sawit sangat merasakan ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor ini. "Sebagian besar dana justru digunakan untuk subsidi biodiesel kepada korporasi besar, sementara program untuk petani masih sangat terbatas,” ujarnya.

SPKS memperkirakan nilai subsidi yang diterima perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri biodiesel mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun, yang sebagian besar berasal dari dana pungutan ekspor CPO.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% dari 10% pada awal Maret ini. Dengan kenaikan pungutan ini, sejumlah saham CPO dapat dipertimbangkan investor.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan dengan kenaikan levy CPO ini, maka investor sebaiknya menghindari eksportir CPO mentah. Dia menyarankan agar investor dapat melakukan rotasi ke emiten terintegrasi hulu-hilir, atau yang fokus pada pasar domestik.

“Kenaikan pungutan ekspor langsung menggerus margin laba,” tutur Wafi, Jumat (6/3/2026).

Sebaliknya, lanjut Wafi, emiten dengan fasilitas refinery lebih tangguh karena beban kenaikan tarifnya lebih ringan. Sementara itu, penjualan CPO domestik tidak terdampak kebijakan ini.

Adapun Wafi memberikan rekomendasi untuk mencermati saham SMAR, SIMP, TAPG, AALI, dan LSIP dengan sentimen ini.

Sementara itu, Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan di awal tahun 2026 Pemerintah telah memutuskan untuk tetap menjalankan mandatori B40 dan membatalkan rencana implementasi B50 di tahun ini. Keputusan tersebut mempertimbangkan kesiapan teknis dan keterbatasan pendanaan untuk subsidi biodiesel.

Seiring keputusan tersebut, pemerintah juga menaikkan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% dari 10%, efektif 1 Maret 2026. Pungutan untuk produk turunan juga naik 2,5%. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pendanaan subsidi biodiesel oleh BPDPPKS agar pendistribusian subsidi tetap berjalan.

“Dari sisi emiten, dampaknya cenderung negatif bagi produsen CPO yang berorientasi ekspor. Kenaikan levy menekan harga dan margin, serta berpotensi menurunkan daya saing dibanding Malaysia,” tulis Tim Riset Phintraco Sekuritas.

Dari sisi pemilihan emiten, Phintraco Sekuritas menilai strategi yang dapat dipilih oleh para investor adalah dengan fokus pada emiten dengan eksposur downstream dan pasar domestik yang lebih besar. Hal tersebut karena emiten-emiten ini cenderung lebih resilien terhadap kenaikan levy dan fluktuasi ekspor.

Adapun emiten CPO pilihan Phintraco Sekuritas yang bisa diperhatikan dan pertimbangkan dengan kenaikan levy ini adalah TAPG dan DSNG.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) naik pada periode 1–31 Maret 2026, sementara komoditas lainnya seperti biji kakao cenderung turun.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menyampaikan bahwa bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) CPO ditetapkan sebesar US$938,87 per metrik ton (MT) pada bulan ini, meningkat 2,22% atau US$20,4 dibandingkan dengan bulan lalu yang sebesar US$918,47 per MT.

Menurut dia, penguatan HR CPO dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, terutama dari negara importir utama seperti India dan China, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan.

“Terbatasnya pasokan terjadi akibat penurunan produksi dan kenaikan pada harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai,” kata Tommy dalam keterangan resmi, Minggu (1/3/2026).

Adapun, penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga selama periode 20 Januari–19 Februari 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar US$882,76 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar US$994,97 per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar US$1.252,36 per MT.

Sementara itu, HR biji kakao pada Maret 2026 ditetapkan sebesar US$4.047,45 per MT, merosot 29,21% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tommy menjelaskan bahwa penurunan tersebut berdampak pada penurunan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao sebesar 30,44% menjadi US$3.722 per MT pada bulan ketiga tahun ini dibandingkan dengan bulan lalu.

“Turunnya HR dan HPE biji kakao dipengaruhi turunnya permintaan yang tidak diimbangi peningkatan pasokan, seiring membaiknya produksi di negara produsen utama seperti Pantai Gading,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag mencatat HPE produk kulit tetap sama dengan bulan lalu, sedangkan komoditas getah pinus naik 4,88% menjadi US$903 per MT pada Maret 2026. Perubahan harga patokan ekspor produk kayu juga tercatat bervariasi tergantung jenisnya.

Adapun, penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, hingga HPE getah pinus periode Maret 2026 ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No. 373/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menaikkan tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan sejumlah produk turunan kelapa sawit dari 10% menjadi 12,5% yang berlaku mulai 1 Maret 2026.

Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 69/2025 mengenai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP) pada Kementerian Keuangan.

PMK tersebut ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Dalam pertimbangan beleid tersebut, perubahan tarif ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal II ketetapan PMK No. 9/2026.

Secara terperinci, lampiran PMK No. 9/2026 memuat bahwa produk CPO, yang termasuk dalam kelompok II, dikenakan tarif pungutan ekspor sebesar 12,5% dari harga referensi CPO yang ditetapkan kementerian penyelenggara urusan perdagangan.

Terdapat pula produk dalam kelompok yang sama yakni minyak inti sawit (crude palm kernel oil), palm oil mill effluent oil, minyak tandan kosong kelapa sawit (empty fruit bunch oil), serta high acid palm oil residue yang juga dikenakan besaran tarif pungutan ekspor 12,5%.

Sementara itu, produk turunan sawit yang termasuk dalam kelompok III, kelompok IV, dan kelompok V dikenakan tarif pungutan ekspor masing-masing 12%, 10%, dan 7,25% dari harga referensi CPO oleh Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, jenis layanan kelompok I yang memuat komoditas tanda buah segar, inti sawit alias palm kernel, buah sawit, bungkil inti kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit, serta cangkang kernel sawit dikenakan tarif tetap per metrik ton yang bervariasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tambahan pungutan sebesar 2,5% berpotensi menekan harga CPO hingga 3%.

Kendati demikian, Gapki menilai dampak kenaikan PE CPO masih relatif terbatas dan tidak akan mengganggu kinerja ekspor secara signifikan.

“Kenaikan [pungutan ekspor CPO] 2,5% ini kemungkinan akan menekan harga CPO -3% dan harga TBS [tandan buah segar] kurang lebih 7–8%. Kalau kenaikan tidak signifikan, seharusnya kinerja ekspor tidak terganggu,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (22/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai kenaikan pungutan ekspor minyak kelapa sawit ataucrude palm oil(CPO) sebesar 2,5% yakni dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026 berpotensi menekan petani sawit.

Untuk diketahui, kenaikan pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% itu untuk menopang pembiayaan program Biodiesel B40.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan pungutan ekspor CPO memiliki dua sisi dampak bagi sektor pertanian.

Menurutnya, pungutan ekspor dapat mendorong hilirisasi industri serta memastikan pemenuhan kebutuhan domestik tetap terjaga. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi sektor hulu.

“Negatifnya adalah di sisi hulu atau produsennya tertekan. Setiap ada kenaikan pungutan ini yang kena adalah petani-petaninya,” kata Eliza kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (25/1/2026).

Apalagi, Eliza menilai, dalam struktur pasar domestik yang cenderung oligopsoni, posisi tawar petani masih lemah sehingga setiap tambahan biaya di tingkat ekspor kerap dikompensasikan oleh industri pengolah CPO melalui penurunan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Akibatnya, lanjut dia, petani berpotensi merugi apabila kebijakan pungutan ekspor CPO tidak dibarengi dengan regulasi perlindungan serta kepastian harga bagi petani. Ketidakpastian harga ini dapat mengganggu keputusan petani dalam melakukan perawatan tanaman dan penggunaan bibit unggul.

Sebagai contoh, kata Eliza, penurunan harga TBS hingga Rp400 per kilogram saja dapat memangkas keuntungan petani lebih dari separuh, sehingga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani.

Selain itu, Eliza menambahkan, pungutan ekspor juga berdampak terhadap daya saing CPO Indonesia di pasar global karena menjadi komponen biaya tambahan dalam harga cost, insurance, and freight (CIF).

“Daya saing CPO kita terhadap pesaing utama, seperti Malaysia dapat melemah, sebab biaya ekspor relatif lebih tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Eliza menilai pembeli komoditas global cenderung sangat sensitif terhadap harga, sehingga peningkatan beban fiskal dapat mendorong pengalihan permintaan ke negara pemasok dengan biaya total yang lebih rendah.

Kendati demikian, Eliza memperkirakan dampak kenaikan PE terhadap volume ekspor tidak akan terlalu signifikan. Menurutnya, produksi CPO nasional yang relatif stagnan di tengah peningkatan konsumsi domestik seiring implementasi B40 akan mendorong penyesuaian volume ekspor.

“Kalau dari sisi volume ekspor, karena produksi kita relatif stagnan sementara konsumsi dalam negeri akan terus meningkat karena B40, jadinya volume ekspor akan disesuaikan jadi turun, namun tidak begitu signifikan,” tuturnya.

Eliza menyebut kondisi tersebut justru berpotensi mendorong harga CPO global akibat keterbatasan pasokan. Dia mencatat tren ekspor CPO Indonesia sejak tahun lalu sudah mengalami penurunan, salah satunya dipengaruhi dampak El Nino 2023 yang menekan produksi.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengatakan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% akan menekan harga TBS di tingkat petani.

Menurutnya, beban kebijakan tersebut terutama ditanggung sektor hulu, khususnya petani sawit yang hanya berperan sebagai penjual TBS, padahal sekitar 42% dari total 16,38 juta hektare perkebunan sawit nasional merupakan perkebunan rakyat.

“Artinya adalah kenaikan PE khususnya yang menanggung bebannya adalah petani sawit yang praktis hanya penjual TBS,” kata Gulat kepadaBisnis.

Menurut Apkasindo, kenaikan pungutan ekspor berpotensi menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang menjadi dasar penetapan harga referensi (HR). Adapun HR ditetapkan berdasarkan rata-rata harga CPO domestik dengan bobot akumulasi sebesar 60%.

“Jika harga CPO tertekan karena asumsi rumus penetapan HR maka dipatikan harga CPO akan turun dan terdampaklah ke harga TBS petani sawit. Karena rujukan pembelian harga TBS adalah harga rata-rata mingguan CPO untuk petani bermitra, dan harga CPO harian untuk petani swadaya,” sambungnya.

Apkasindo memperkirakan penerapan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5% akan menekan harga TBS petani sawit sekitar Rp380 per kilogram. Jika beban tersebut ditambah dengan bea keluar, maka total tekanan harga yang ditanggung petani dapat mencapai Rp625 per kilogram TBS.

Saat ini, harga TBS petani bermitra pada Oktober—Desember 2025 di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.850–Rp1.900 per kilogram TBS. Sementara itu, TBS petani swadaya atau mandiri dijual di rentang Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan HPP Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.

Gulat menilai kenaikan PE ini akan berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga petani sawit, terlebih di tengah masih mahalnya harga pupuk dan ketiadaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit dalam lima tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026.

Adapun, kenaikan pungutan ekspor CPO tersebut bertujuan untuk menopang pendanaan implementasi program biodiesel B40 yang akan diperluas secara nasional.

Kepala Divisi Komunikasi dan Kelembagaan Agrinas Palma, Renaldi Zein mengatakan pada prinsipnya, perseroan tidak melihat hal itu sebagai kendala, selama pungutan tersebut masuk ke kas negara dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Terkait pungutan tarif ekspor CPO, rasa itu tidak ada masalah, sejauh pungutan tersebut masuk ke kas negara,” ujar Renaldi di Jakarta, pada Jumat (23/1/2026).

Kendati demikian, kalangan petani sawit mengkhawatirkan kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% per Maret 2026 akan memberikan tekanan langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Selain itu, harga CPO juga berisiko tertekan hingga 3%.

Renaldi mengatakan, meski pergerakan harga CPO bersifat fluktuatif, permintaan secara global terus menunjukkan tren peningkatan. Dalam kondisi tersebut, situasi pasar dinilai masih memberikan ruang positif bagi perseroan.

“Kami memantau demandCPO di dunia ini semakin naik, meski harganya fluktuatif. So far, itu adalah keuntungan bagi kami. Yang paling penting buat kami adalah bagaimana memakmurkan pekerja kebun,” jelasnya.

Sebagai catatan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dibentuk melalui penugasan negara untuk mengelola lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sejak mulai beroperasi pada 16 Januari 2025, total lahan yang berada dalam pengelolaan Agrinas Palma tercatat mencapai sekitar 1,7 juta hektare, dengan luasan tanaman kurang lebih 774.000 hektare.

Dari aktivitas pengelolaan tersebut, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp4,3 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,6 triliun. Selain itu, Agrinas Palma telah menyetorkan kontribusi ke kas negara sebesar Rp530 miliar serta menempatkan dana dalam bentuk deposito senilai Rp1 triliun.

“Sampai hari ini, Agrinas Palma belum bisa dibilang sebagai perusahaan yang berorientasi profit, karena kami hanya ditugaskan mengelola lahan titipan negara dan tidak memiliki aset. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mematuhi regulasi dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.