Bisnis.com, JAKARTA – Emiten minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tengah bersiap menyambut regulasi baru ekspor satu pintu yang rencananya diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Kebijakan ini utamanya berimbas pada emiten yang memiliki pangsa ekspor, seperti PT Mahkota Group Tbk. (MGRO).

Sepanjang 2025, pendapatan usaha perseroan tercatat sebesar Rp6,33 triliun, terdiri dari pendapatan pasar domestik sebesar Rp4,74 triliun dan pangsa ekspor sebesar Rp1,59 triliun.

Direktur Utama PT Mahkota Group, Usli mengatakan bahwa pihaknya menilai kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Dia berharap regulasi baru tersebut dapat menciptakan tata kelola ekspor yang lebih tertib dan terintegrasi.

"Selain itu, penerapan regulasi yang jelas dan terukur diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi perseroan serta mendorong praktik bisnis yang lebih baik sesuai prinsip good corporate governance," ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Kendati memiliki pangsa ekspor, Usli menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan, mengingat kegiatan usaha MGRO berfokus pada pengolahan, sedangkan hilirisasi CPO menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah.

Selanjutnya, MGRO juga terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan internal guna memastikan seluruh kegiatan usaha tetap berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara dari sisi pendapatan dan arus kas, Usli menilai implementasi kebijakan ekspor satu pintu dapat memberikan peluang untuk peningkatan volume penjualan dan optimalisasi harga jual produk perseroan seiring dengan penguatan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk domestik.

"Sehingga diharapkan dapat menjaga kestabilan pasar dan membuka peluang perluasan pasar ekspor yang lebih berkualitas serta dapat mendukung kelancaran penerimaan kas dan likuiditas," jelasnya.

Sementara untuk laba usaha dan laba bersih, Usli menilai kebijakan ekspor satu pintu memberi peluang perseroan untuk meningkatkan margin usaha secara bertahap dan menjaga profitabilitas yang berkelanjutan.

Adapun, tahun ini MGRO menargetkan total produksi CPO sebesar 165.000 ton melalui optimalisasi operasional di seluruh entitas anak usaha. Dengan target produksi tersebut, MGRO menargetkan pendapatan konsolidasi tahun ini mencapai Rp2,94 triliun. Sedangkan dari sisi bottom line, MGRO menargetkan laba bersih operasional sekitar Rp67,07 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani berharap badan ekspor komoditas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hanya berperan menjadi verifikator dan pengawas saja dalam kegiatan ekspor.

Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, DSI dapat menciptakan platform ekspor secara online mulai dari penerimaan tandan buah segar (TBS) hingga produksi di pabrik kelapa sawit.

Selain itu, platform juga sebaiknya dapat digunakan untuk informasi stok tangki, pengiriman stock di pelabuhan, hingga penjualan dan ekspor.

"Ini harus dihubungkan juga dengan pihak Bea Cukai dan segala macam. Ini harus integrasi data," kata dia ketika ditemui di Kantor Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, DSI harapannya dapat menjadi pengelola big data di masa depan.

"Kemudian itu juga di birokrasi yang memang harus disederhanakan," imbuh dia.

Darto mengungkapkan, kegiatan ekspor di Indonesia yang melibatkan banyak pihak mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga otoritas pelabuhan dapat disederhanakan.

"Karena untuk konteks trading minyak sawit global itu ya real time, begitu approval-nya lama, ya susah untuk kami," ungkap dia.

Meskipun memiliki kapasitas produksi minyak sawit yang besar, Darto juga mengingatkan agar Indonesia dapat terus waspada dengan pesaing dan negara lain yang juga tengah mengembangkan komoditas minyak sawit.

Persebaran negara penghasil minyak sawit kini telah mencakup wilayah seperti China, Papua Nugini, hingga negara di Afrika dan Amerika Latin.

"India yang sebagai peminta minyak sawit kita paling (besar) sedang menanam sawit," ungkap dia.

DSI hanya tambah regulasi

Dalam kesempatan yang sama, Kobar Sembiring seorang petani sawit swadaya asal Kalimantan Tengah menilai, kehadiran DSI hanya akan menambah regulasi yang ada.

"Jadi ujung-ujungnya nanti ini tetap ada diserahkan ke swasta," ungkap dia.

Kobar menjelaskan, peristiwa ini mengingatkan dengan apa yang terjadi pada 2022 ketika terdapat larangan ekspor oleh pemerintah.

Tangki penyimpanan pabrik yang penuh karena tidak ada ekspor membuat produksi minyak sawit berhenti.

Hal itu berdampak pada TBS petani tidak diterima selama beberapa pekan oleh pabrik dan menjadi busuk.

Setelah keran ekspor dibuka, pemerintah menambah peraturan dengan adanya Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Sebagai ilustrasi, dengan lahan seluas 2 hektar, petani sawit dapat mengumpulkan 2 ton.

Dengan harga sekitar Rp 2.500 per kg, maka penghasilan yang didapatkan petani sekitar Rp 5 juta per hektar.

Padahal petani masih harus menanggung biaya pekerja, pupuk, hingga bahan bakar.

"Jadi kami menolak dengan keras itu DSI, kecuali pemerintah mau terapkan itu ke BUMN dulu. Bikin dulu percontohannya. Kalau itu bagus jalannya oke, silakan," tutup dia.

DSI tetap akan cari profit

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menyatakan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI tetap memiliki tugas untuk menghasilkan keuntungan atau profit.

PT DSI merupakan BUMN yang baru dibentuk khusus untuk mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.

Pada tahap awal beroperasi, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga paduan besi (ferrous alloy).

Pandu menuturkan, seiring PT DSI berada di bawah Danantara maka berorientasi profit, sejalan dengan karakter sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki tujuan menghasilkan keuntungan.

"Karena di bawah Danantara, ide awalnya menjadi suatu perusahaan, dan perusahaan BUMN memang harus profit, for profit," ujarnya dalam diskusi B-Universe Economic Insight Series 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan PT DSI ini bermula dari keinginan pemerintah untuk mengatasi praktik under-invoicing, yakni nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) menguat pada perdagangan Selasa (26/5/2026), mengikuti lonjakan tajam harga minyak mentah. Prospek produksi Malaysia yang melemah serta pelemahan ringgit turut menopang harga.

Kontrak acuan CPO untuk pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 0,47 persen menjadi 4.494 ringgit Malaysia per ton metrik saat jeda perdagangan siang.

“Kontrak berjangka dibuka gap up mengikuti kenaikan tajam harga minyak mentah dari posisi terendah sebelumnya, prospek produksi minyak sawit Malaysia yang lebih lemah untuk Mei, serta pelemahan ringgit Malaysia,” ujar Kepala Riset Komoditas Sunvin Group yang berbasis di Mumbai, Anilkumar Bagani, seperti dikutip Reuters.

Pasar berjangka akan tutup pada Rabu seiring libur Iduladha.

Kontrak minyak kedelai paling aktif di Dalian turun 0,17 persen, sedangkan kontrak minyak sawitnya naik 0,51 persen. Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade turun 0,89 persen.

Minyak sawit mengikuti pergerakan harga minyak nabati pesaing karena bersaing dalam pasar minyak nabati global.

Berdasarkan data perusahaan inspeksi AmSpec Agri Malaysia dan Intertek Testing Services, ekspor minyak sawit Malaysia periode 1-25 Mei turun masing-masing 18,0 persen dan 14,5 persen dibandingkan periode 1-25 April.

Harga minyak mentah Brent naik lebih dari 2 persen pada perdagangan Asia Selasa setelah militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke Iran.

Kondisi itu membuat pasar tetap waspada karena kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz masih belum tercapai.

Kenaikan harga minyak mentah membuat minyak sawit menjadi opsi bahan baku biodiesel yang lebih menarik.

Ringgit Malaysia, mata uang perdagangan minyak sawit, melemah 0,35 persen terhadap dolar AS sehingga komoditas tersebut menjadi sedikit lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang asing.

Pada Maret, Indonesia mengekspor 2,17 juta ton metrik produk minyak sawit, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Senin. Angka itu turun dari 2,88 juta ton metrik pada periode yang sama tahun lalu. (Aldo Fernando)

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tekanan pada awal 2026.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor produk sawit sama-sama turun pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan itu terjadi di tengah meningkatnya biaya logistik global, melemahnya permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor utama, serta tekanan dari sisi produksi domestik. Kondisi tersebut turut memengaruhi stok minyak sawit nasional dan penerimaan devisa dari ekspor.

Berdasarkan data GAPKI yang dikutip pada Selasa (26/5/2026), produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada Maret 2026 tercatat sebesar 4,403 juta ton atau turun 12,22 persen dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 5,015 juta ton.

Sementara itu, produksi palm kernel oil (PKO) juga turun menjadi 418.000 ton.

Dengan demikian, total produksi CPO dan PKO pada Maret 2026 mencapai 4,821 juta ton, turun 12,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumsi domestik juga mengalami pelemahan. Total konsumsi sawit nasional pada Maret 2026 tercatat 2,115 juta ton atau turun 8,25 persen dibanding Februari 2026.

Penurunan konsumsi terjadi di seluruh sektor, mulai dari pangan, biodiesel, hingga oleokimia.

Konsumsi untuk pangan turun 9,03 persen menjadi 897.000 ton, biodiesel turun 7,71 persen menjadi 1,056 juta ton, dan oleokimia turun 7,43 persen menjadi 162.000 ton.

Tidak hanya di pasar domestik, tekanan juga terjadi pada kinerja ekspor.

Ekspor sawit Indonesia turun lebih dari 34 persen pada Maret 2026

GAPKI mencatat total ekspor produk sawit Indonesia pada Maret 2026 mencapai 2,168 juta ton, turun 34,25 persen dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 3,297 juta ton.

Penurunan ekspor terjadi hampir di seluruh jenis produk sawit.

Penurunan terdalam terjadi pada ekspor CPO yang anjlok 75,61 persen menjadi hanya 96.000 ton dari sebelumnya 395.000 ton. Sementara ekspor olahan minyak sawit turun 33,57 persen menjadi 1,506 juta ton, sedangkan olahan minyak inti sawit turun 44,67 persen menjadi 94.000 ton.

Di tengah penurunan tersebut, produk oleokimia menjadi satu-satunya yang masih mencatat kenaikan tipis sebesar 1,42 persen menjadi 468.000 ton.

Turunnya volume ekspor turut menekan nilai ekspor sawit nasional. Pada Maret 2026, nilai ekspor produk sawit tercatat sebesar 2,61 miliar dollar AS, turun sekitar 29,27 persen dibanding Februari 2026 yang mencapai 3,69 miliar dollar AS.

Menurut GAPKI, penurunan ekspor terjadi di sejumlah pasar utama Indonesia. China tercatat mengurangi impor hingga 314.000 ton, India turun 291.000 ton, Pakistan turun 113.000 ton, Bangladesh turun 90.000 ton, serta kawasan Afrika turun 81.000 ton.

Penurunan juga terjadi untuk tujuan Timur Tengah sebesar 77.000 ton, Malaysia 71.000 ton, Amerika Serikat 41.000 ton, dan Uni Eropa 25.000 ton.

Sementara itu, ekspor ke Rusia justru meningkat sebesar 24.000 ton.

Biaya logistik global membengkak

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sebelumnya menjelaskan, penurunan ekspor sawit Indonesia tidak lepas dari meningkatnya biaya pengiriman dan asuransi global akibat ketegangan geopolitik internasional.

Ia mengatakan, kenaikan biaya freight dan asuransi membuat harga minyak sawit Indonesia menjadi kurang kompetitif dibanding minyak nabati lain di pasar global.

“Ekspor Februari—Maret itu data kita menunjukkan terjadi penurunan ekspor kita. Penurunannya sekitar 30 persen ke semua negara,” kata Eddy.

Ia menjelaskan, biaya transportasi dan asuransi meningkat hingga sekitar 50 persen. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara importir mulai beralih menggunakan minyak nabati alternatif yang lebih murah.

“Karena transportasinya naik, mereka menggantikan dengan minyak nabati lain,” ujar Eddy.

Menurut dia, turunnya ekspor juga berdampak pada realisasi domestic market obligation (DMO). Namun, ia menegaskan penurunan DMO bukan karena perusahaan lebih memilih ekspor dibanding memenuhi kebutuhan domestik.

Stok sawit kembali naik

Di tengah penurunan produksi, konsumsi, dan ekspor, stok minyak sawit Indonesia justru meningkat pada akhir Maret 2026.

GAPKI mencatat stok akhir minyak sawit Indonesia pada akhir Maret mencapai 2,568 juta ton, naik dibanding posisi akhir Februari 2026 sebesar 2,026 juta ton.

Kenaikan stok terjadi karena penurunan penyerapan pasar, baik domestik maupun ekspor, lebih besar dibandingkan penurunan produksi.

Meski demikian, secara tahunan atau year on year (yoy), kinerja industri sawit Indonesia hingga kuartal I 2026 masih menunjukkan pertumbuhan.

GAPKI mencatat produksi CPO dan PKO secara kumulatif Januari-Maret 2026 mencapai 15,558 juta ton atau naik 18,44 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,135 juta ton.

Sementara itu, nilai ekspor kumulatif Januari-Maret 2026 tercatat sebesar 9,66 miliar dollar AS atau naik 10,40 persen dibanding periode yang sama 2025. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya volume ekspor dan harga sawit global.

GAPKI menyebut rata-rata harga CPO Januari-Maret 2026 mencapai 1.356 dollar AS per ton CIF Rotterdam, lebih tinggi dibanding rata-rata periode sama tahun sebelumnya sebesar 1.230 dollar AS per ton CIF Rotterdam.

Tekanan eksternal dan domestik membayangi industri sawit

Selain tekanan logistik global, industri sawit nasional juga menghadapi tantangan dari sisi kebijakan domestik dan permintaan global.

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) sebelumnya memperkirakan pungutan ekspor sawit berpotensi meningkat di atas 10 persen seiring rencana implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026.

Di sisi lain, pasar ekspor Eropa juga mengalami perlambatan. Data Komisi Eropa menunjukkan impor minyak sawit Uni Eropa hingga awal Maret 2026 turun menjadi 1,9 juta ton dibanding periode sebelumnya.

Pasokan dari Indonesia ke Uni Eropa juga turun sekitar 8 persen.

GAPKI sebelumnya juga mengingatkan, stagnasi produksi domestik dan peningkatan kebutuhan biodiesel dapat memberi tekanan tambahan terhadap ketersediaan pasokan ekspor sawit Indonesia.

Meski tekanan terjadi pada Maret 2026, GAPKI masih melihat adanya pertumbuhan secara tahunan, terutama dari sisi produksi dan nilai ekspor.

Namun, volatilitas permintaan global, kenaikan biaya logistik, dan dinamika kebijakan energi domestik tetap menjadi faktor yang membayangi industri sawit nasional sepanjang tahun ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Purbaya menyebut temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar.

"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.

Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.

Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$84 juta)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap pihaknya menemukan indikasi manipulasi harga ekspor oleh sejumlah perusahaan sawit besar melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Modus yang ditemukan, perusahaan mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

Menurut Purbaya, salah satu perusahaan dalam sampel tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar US$2,6 juta, sementara nilai impor yang tercatat di AS mencapai US$4,2 juta.

"Ada yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$1,44 juta di sana (impor) US$4 jutaan. Berubah harganya 200 persen," kata Purbaya sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menilai praktik tersebut selama ini sulit terdeteksi karena data Bea Cukai hanya mencatat data ekspor dari Indonesia, sementara data transaksi lanjutan di negara tujuan tidak terpantau.

Pemerintah kemudian menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pemeriksaan detail kapal per kapal untuk menelusuri dugaan manipulasi tersebut.

"Clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under-invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under-invoicing dan lain-lain, tetapi basically nipu," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mulai menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mengaku akan meminta laporan perkembangan penyelidikan pada pekan depan.

Selain di sektor sawit, Kementerian Keuangan juga mengaku menemukan indikasi praktik serupa di sektor batu bara. Namun, Purbaya belum mengungkap detail temuannya.

Ia menegaskan pemerintah tidak berniat mematikan usaha para eksportir. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan devisa hasil ekspor masuk secara optimal ke dalam negeri.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembentukan BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor komoditas strategis.

IDXChannel – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani dilaporkan turun tajam setelah pemerintah mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas melalui satu BUMN.

Kebijakan tersebut memicu ketidakpastian di rantai perdagangan sawit dan mulai menekan pendapatan petani kecil.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, mengatakan harga sawit di tingkat petani mengalami penurunan drastis sejak wacana penunjukan eksportir tunggal diumumkan.

“Harga di tingkat petani merosot,” ujar Gulat dalam pernyataannya kepada Reuters, Senin (25/5/2026).

Organisasi petani sawit lainnya, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), menyebut sejumlah tempat penampungan hasil panen mulai berhenti beroperasi.

Distribusi dan pengangkutan buah sawit juga disebut tersendat, sehingga TBS menumpuk di sejumlah daerah dan paling membebani petani swadaya.

Menurut POPSI, ketidakjelasan mekanisme ekspor membuat trader dan pabrik cenderung menahan pembelian. Kondisi itu memicu kekhawatiran terjadinya penurunan pendapatan yang lebih dalam bagi petani kecil.

Tekanan juga dirasakan petani di daerah. Supriyadi, petani sawit asal Mamuju, mengatakan harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.800 per kilogram (kg) kini merosot menjadi sekitar Rp1.000 per kilogram.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, menilai penurunan harga terjadi setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan sementara penjualan.

Menurut dia, pasar merespons negatif rencana penerapan sistem perdagangan ekspor dengan skema pembeli tunggal atau satu pintu.

SPKS juga mengungkapkan sebagian petani mulai mempertimbangkan mengurangi penggunaan pupuk, bahkan menghentikannya sementara, karena khawatir harga sawit terus melemah dan biaya produksi tidak lagi tertutupi.

Di sisi lain, pemerintah berencana menunjuk Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), unit usaha di bawah sovereign wealth fund (SWF) Danantara, sebagai eksportir tunggal minyak sawit Indonesia.

Langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan penerimaan pajak dan devisa dari ekspor komoditas strategis. (Aldo Fernando)

IDXChannel - Rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) mulai membayangi saham-saham perkebunan sawit.

Namun, analis menilai kebijakan baru tersebut belum mengarah pada pembatasan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), sehingga dampaknya terhadap fundamental emiten dinilai masih terbatas.

Dalam riset 20 Mei 2026, analis CGS International Sekuritas Indonesia (CGSI) Rut Yesika Simak dkk menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi rencana pengelolaan baru ekspor komoditas strategis saat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Tahap awal kebijakan itu akan mencakup ekspor minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy.

Di bawah skema tersebut, pelaporan dan dokumentasi ekspor akan ditangani oleh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), entitas pemantauan ekspor sumber daya alam di bawah Danantara.

CGSI menilai arah kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada perbaikan tata kelola ekspor, pengurangan praktik under invoicing, transfer pricing, serta kebocoran devisa hasil ekspor. Karena itu, kebijakan ini dinilai berbeda dengan larangan ekspor CPO pada 2022 lalu.

“Pembahasan sejauh ini lebih menitikberatkan pada dokumentasi, transparansi, dan perlindungan penerimaan negara, bukan pembatasan volume ekspor,” tulis analis CGSI.

Minyak sawit menjadi salah satu komoditas yang mendapat sorotan utama pemerintah terkait dugaan praktik transfer pricing dan manipulasi harga ekspor.

Pemerintah menilai ada kasus produk sawit Indonesia yang dikirim terlebih dahulu ke negara perantara sebelum diteruskan ke tujuan akhir dengan harga berbeda signifikan, sehingga potensi pendapatan pajak dan devisa tercatat di luar Indonesia.

CGSI memperkirakan implementasi awal kebijakan dilakukan bertahap. Dalam fase awal, transaksi ekspor tetap dilakukan langsung antara perusahaan dan pembeli luar negeri, sementara DSI hanya menangani sisi dokumentasi dan verifikasi.

Pemerintah menargetkan skema baru ini mulai berjalan pada 1 September 2026. Namun, pihak Danantara mengisyaratkan masa transisi bisa diperpanjang hingga Desember 2026, sedangkan sistem transaksi berbasis platform kemungkinan baru efektif pada awal Januari 2027.

Menurut CGSI, selama skema tersebut masih berfokus pada pelaporan dan pemantauan, dampak langsung terhadap laba emiten perkebunan relatif terbatas.

Risiko utama baru akan muncul apabila platform nantinya berubah menjadi perantara perdagangan wajib atau menerapkan harga non-pasar, biaya tambahan, maupun spread transaksi yang dapat menekan harga jual rata-rata produsen.

Untuk perusahaan hilir, dampaknya dinilai akan bergantung pada apakah margin ekspor tergerus oleh mekanisme baru tersebut, mengingat sebagian besar ekspor sawit Indonesia berupa produk olahan.

Meski demikian, CGSI menilai koreksi harga saham sektor perkebunan belakangan ini sudah cukup merefleksikan ketidakpastian kebijakan jangka pendek.

Sepanjang bulan berjalan, saham PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) masing-masing telah turun sekitar 31 persen dan 32 persen, sedangkan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) melemah sekitar 18 persen.

CGSI tetap mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor perkebunan Indonesia. Secara valuasi, saham-saham sektor ini dinilai masih menarik dengan rasio price to earnings (PER) sekitar 7,2 kali untuk proyeksi 2026 dan dividend yield sekitar 6,4 persen.

CGSI masih menjagokan TAPG dan DSNG sebagai pilihan utama sektor. DSNG dinilai menarik berkat prospek pertumbuhan, implementasi ESG, dan neraca yang lebih bersih.

Sementara TAPG diunggulkan karena produktivitas kebun dan tingkat ekstraksi minyak sawit yang dinilai tertinggi di antara emiten sejenis, serta profil dividennya yang solid.

Menurut CGSI, sentimen positif sektor ke depan akan datang dari kejelasan implementasi kebijakan ekspor, penguatan harga CPO, permintaan biodiesel B50, dan pasokan ekspor yang semakin ketat.

Risiko utama tetap berasal dari potensi intervensi harga non-pasar, biaya platform tambahan, hingga pengetatan regulasi lanjutan. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) rebound pada Jumat (22/5/2026), didorong aksi beli murah setelah harga sebelumnya jatuh tajam menyusul pengumuman sistem pemantauan ekspor baru dari Indonesia awal pekan ini.

Kontrak acuan minyak sawit untuk pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 0,65 persen menjadi 4.487 ringgit Malaysia per ton pada 15.45 WIB.

Secara mingguan, kontrak tersebut sejauh ini mencatat kenaikan 1,56 persen dan berada di jalur penguatan mingguan pertama setelah tiga pekan berturut-turut melemah.

Kepala Riset Komoditas Sunvin Group yang berbasis di Mumbai, Anilkumar Bagani, mengatakan, dikutip Reuters, penguatan harga didorong aksi bargain hunting serta koreksi naik setelah penurunan tajam sebelumnya.

Sementara pelaku pasar masih menunggu kejelasan terkait sistem pemantauan ekspor baru Indonesia.

Menurut dia, pasar khawatir Indonesia akan mendorong ekspor minyak sawit lebih besar sebelum sistem baru tersebut sepenuhnya diterapkan, sehingga membatasi ruang kenaikan harga.

Kontrak minyak kedelai paling aktif di Dalian turun 0,85 persen, sementara kontrak minyak sawit di bursa tersebut melemah 1,65 persen. Adapun harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) naik 0,35 persen.

Harga minyak sawit biasanya mengikuti pergerakan minyak nabati pesaing karena bersaing dalam pangsa pasar minyak nabati global.

Harga minyak dunia naik pada Jumat, namun masih berada di jalur pelemahan mingguan karena investor meragukan peluang tercapainya terobosan dalam perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Kenaikan harga minyak mentah membuat minyak sawit lebih menarik sebagai bahan baku biodiesel.

Industri minyak sawit Malaysia juga mencermati rencana Indonesia untuk memusatkan ekspor sejumlah komoditas utama, termasuk minyak sawit.

Pejabat Malaysian Palm Oil Board (MPOB) pada Kamis mengatakan kebijakan tersebut berpotensi mengganggu sementara arus ekspor dan membebani sentimen pasar selama masa transisi.

Sementara itu, survei kargo menunjukkan ekspor produk minyak sawit Malaysia pada 1-20 Mei turun antara 13,9 persen hingga 20,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. (Aldo Fernando)

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), memicu kekhawatiran pelaku industri sawit Malaysia.

Mereka menilai kebijakan baru tersebut berpotensi mengganggu arus perdagangan global dan memicu volatilitas harga minyak nabati dunia dalam jangka pendek.

Kekhawatiran itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menunjuk satu lembaga negara sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas utama Indonesia, seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy.

Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berjalan penuh pada September 2026 melalui unit baru di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar lebih dari separuh perdagangan global.

Karena itu, perubahan mekanisme ekspor dinilai dapat memengaruhi rantai pasok internasional dan pembentukan harga komoditas minyak nabati dunia.

Industri sawit Malaysia khawatir terjadi gangguan pasokan

Pelaku industri sawitMalaysia menilai transisi menuju sistem ekspor terpusat berpotensi memicu keterlambatan pengiriman dan ketidakpastian pasar, terutama pada masa awal implementasi kebijakan.

Direktur Utama Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Parveez Ghulam Kadir mengatakan pasokan minyak sawit secara langsung kemungkinan tidak akan terganggu.

Namun, perubahan administrasi ekspor di Indonesia dinilai dapat menyebabkan keterlambatan sementara dalam pengiriman.

“Ini bisa memengaruhi dinamika pasar utama seperti harga, keandalan, dan strategi sumber pasokan,” ujar Ahmad Parveez, dikutip dari Reuters, Jumat (22/5/2026).

Ia mengatakan pembeli internasional kemungkinan akan mulai mendiversifikasi sumber pasokan untuk mengantisipasi risiko keterlambatan atau inefisiensi selama masa transisi kebijakan tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Malaysian Palm Oil Association (MPOA) Roslin Azmy Hassan juga menilai pasar global akan menghadapi tekanan ketidakpastian dalam jangka pendek.

Menurut dia, keterlambatan ekspor dan potensi fluktuasi harga menjadi perhatian utama pelaku industri.

Roslin mengatakan Malaysia berpotensi memperoleh keuntungan dari situasi tersebut karena dianggap memiliki kerangka ekspor yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

“Pembeli mungkin akan mencari pemasok yang lebih andal selama masa transisi kebijakan di Indonesia,” katanya.

Dikhawatirkan ubah mekanisme perdagangan sawit

Rencana sentralisasi ekspor juga dinilai dapat mengubah struktur perdagangan minyak sawit Indonesia yang selama ini berbasis mekanisme pasar.

Mantan Ketua MPOA M.R. Chandran mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memusatkan kekuatan penetapan harga pada entitas yang berafiliasi dengan negara. Kondisi itu dinilai dapat mengurangi transparansi dan meningkatkan pengaruh politik dalam perdagangan komersial.

“Mekanisme ekspor terpusat dapat merusak ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini,” ujar Chandran, dikutip dari Kontan.

Ia menilai Malaysia bisa memperoleh peluang tambahan apabila importir global mulai mencari alternatif pasokan dari negara dengan kebijakan yang dianggap lebih stabil.

Kekhawatiran terhadap gangguan pasokan juga muncul karena pasar minyak sawit global saat ini sudah menghadapi tekanan dari meningkatnya permintaan biodiesel dan dampak cuaca kering akibat El Nino terhadap produksi.

Wakil Presiden Patanjali Foods Aashish Acharya mengatakan pasar minyak sawit global sedang berusaha menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Menurut dia, kebijakan Indonesia berpotensi menambah ketidakpastian di pasar.

“Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar,” ujar Acharya.

Setelah pengumuman kebijakan tersebut, kontrak berjangka minyak sawit Malaysia sempat melonjak sekitar 2 persen sebelum kembali melemah. Pelaku pasar menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengurangi fleksibilitas perdagangan dan mengubah pola distribusi global.

Pemerintah Indonesia sebut untuk perkuat pengawasan ekspor

Pemerintah Indonesia menyatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga ingin mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas ekspor.

Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan Indonesia kehilangan ratusan miliar dollar AS selama puluhan tahun akibat lemahnya pengelolaan sumber daya alam dan praktik manipulasi harga ekspor.

Melalui kebijakan baru tersebut, ekspor komoditas utama nantinya akan dilakukan melalui perusahaan perdagangan yang dikendalikan negara di bawah Danantara.

Tahap transisi akan dimulai pada 1 Juni 2026, ketika eksportir diwajibkan melaporkan data perdagangan utama kepada pemerintah.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan pemerintah tetap akan menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan. Namun, harga ekspor akan ditinjau ulang agar sesuai dengan harga pasar global.

“Kami akan menghormati kontrak yang ada,” ujar Dony.

Meski demikian, pelaku industri menilai masih banyak ketidakjelasan mengenai implementasi teknis kebijakan tersebut, terutama terkait kontrak jangka panjang dan mekanisme perdagangan internasional.

Investor dan pasar keuangan ikut mencermati

Kekhawatiran juga datang dari sektor lain seperti batu bara dan nikel. Pelaku industri menilai perubahan sistem ekspor yang terlalu cepat dapat mengganggu hubungan dagang dan menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody’s bahkan disebut memperingatkan bahwa kebijakan baru ini dapat memengaruhi kinerja ekspor dan meningkatkan risiko terhadap iklim investasi Indonesia.

Pasar keuangan Indonesia turut merespons negatif pengumuman tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level terendah tahun ini, sementara nilai tukar rupiah melemah.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap melanjutkan berbagai kebijakan untuk memperkuat industri sawit nasional. Pada Mei 2026, pemerintah menetapkan harga referensi CPO sebesar 1.049,58 dollar AS per ton untuk penghitungan bea keluar dan pungutan ekspor sawit.

Kenaikan harga referensi tersebut membuat total pungutan ekspor dan bea keluar CPO mencapai 309,20 dollar AS per ton pada Mei 2026. Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan mendukung program peremajaan sawit dan pengembangan biodiesel nasional.

Malaysia sendiri melihat peluang untuk mempertahankan daya saing di pasar global di tengah perubahan kebijakan Indonesia. Negara itu merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

Pelaku industri Malaysia menilai permintaan global terhadap minyak sawit akan tetap kuat. Namun, mereka mengingatkan pasar membutuhkan kepastian dan stabilitas pasokan untuk menjaga keseimbangan perdagangan minyak nabati dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mendapat perhatian dari kalangan petani sawit swadaya. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kebijakan tersebut tetap mengedepankan perlindungan harga tandan buah segar (TBS) dan keberlanjutan penghidupan petani di daerah.

Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting. Namun, menurut dia, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap petani sawit rakyat.

“Negara hadir untuk melindungi petani. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi,” kata Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

SPKS menilai kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar sawit domestik. Menurut Sabarudin, petani membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.

Ia menyebut, harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami penurunan. SPKS juga mengingatkan bahwa petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional. Karena itu, keberlanjutan industri sawit nasional dinilai sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.

Menurut Sabarudin, pemerintah perlu membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum implementasi kebijakan dilakukan secara penuh. Langkah tersebut penting agar penguatan tata kelola ekspor dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap rantai pasok sawit nasional.

“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” ujar Sabarudin.

SPKS juga mendorong adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan, serta alokasi manfaat industri sawit untuk mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.

Sebelumnya, pemerintah berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI untuk meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap kewajiban domestic market obligation (DMO) untuk komoditas crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah bakal dijalankan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) setelah badan ekspor baru itu beroperasi penuh.

Selama ini, kewajiban DMO dijalankan langsung oleh eksportir atau produsen sawit. Melalui skema tersebut, pelaku usaha diwajibkan memasok sebagian CPO ke kebutuhan dalam negeri sebelum memperoleh izin ekspor, terutama untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng domestik.

Namun, pemerintah kini tengah menyiapkan skema baru setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Nanti kalau sudah berjalan (PT DSI) ya, sudah berjalan penuh ya DMO (akan beralih ke) PT DSI otomatis. Kan eksportirnya (di) aturannya, eksportir (yang menjalankan kewajiban DMO)," kata Budi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Budi menjelaskan pembahasan teknis mengenai badan ekspor baru tersebut masih berlangsung. Ia juga tengah menyiapkan peraturan menteri perdagangan (Permendag) untuk mengatur pelaksanaan ekspor tiga komoditas strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloys.

"Otomatis (akan ada Permendag baru), ini ya harus selesai, hari ini harus selesai (penyusunan aturan barunya). Hari ini, paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengatakan nantinya peran eksportir akan dialihkan ke BUMN ekspor yang ditunjuk pemerintah. Dengan skema tersebut, pemerintah berharap posisi tawar Indonesia dalam menentukan harga komoditas global bisa lebih kuat.

"Sebenarnya kan maksudnya ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita ya, kita yang ekspor," kata Budi.

Menurut dia, selama ini Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia untuk sejumlah komoditas seperti CPO. Karena itu, pemerintah ingin Indonesia memiliki daya tawar lebih besar dalam pembentukan harga internasional.

"CPO aja kita ekspor nomor satu, seharusnya harga juga dari kita yang paling menentukan," ujarnya.

Budi juga memastikan nantinya PT DSI tetap akan memperoleh margin dalam menjalankan fungsi ekspor tersebut. Hanya saja, skema ekspornya berubah dari sebelumnya dilakukan oleh eksportir swasta menjadi melalui BUMN.

"Seperti biasa juga kan, cuma diganti aja eksportirnya ke BUMN ekspor, nah dengan harapan justru akan lebih, harganya akan lebih bagus," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) kemudian ditunjuk sebagai BUMN baru yang akan menjalankan fungsi tersebut. Pada tahap awal, perusahaan akan menangani ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys.

Pemerintah menyebut pembentukan PT DSI bertujuan memperkuat pengawasan ekspor, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan devisa hasil ekspor masuk penuh ke dalam negeri.

Dalam tahap awal mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, PT DSI akan berfungsi sebagai pengawas dan perantara transaksi ekspor.

Selanjutnya, pada tahap implementasi penuh, perusahaan akan bertindak langsung sebagai pembeli dan eksportir komoditas SDA ke pasar internasional.

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih fokus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan ekspor daripada terburu-buru menerapkan kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit . Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Dr. Sudarsono Soedomo menilai langkah tersebut penting agar upaya memperbaiki pengawasan perdagangan tidak justru menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu investasi, dan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.

Sudarsono bisa memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing. Namun persoalan utama perdagangan ekspor Indonesia bukan semata kurangnya kewenangan negara.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono dalam keterangannya.

Karena itu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah apakah masalah utama berada pada kurangnya kewenangan, atau justru lemahnya kapasitas dan kredibilitas institusi yang sudah ada. Ia mengingatkan, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan akar persoalan apabila problem utama terletak pada kualitas tata kelola dan penegakan hukum.

Dalam pandangannya, sentralisasi perdagangan skala besar juga membawa risiko yang tidak kecil bagi industri sawit nasional. Perdagangan sawit global, kata dia, sangat bergantung pada kecepatan, fleksibilitas, jaringan pembeli, reputasi dagang, dan kepercayaan pasar internasional.

“Jika seluruh transaksi dipusatkan pada satu entitas, maka muncul risiko inefisiensi, perlambatan keputusan, rente ekonomi, konflik kepentingan, dan discretionary power yang berlebihan,” katanya.

Sudarsono juga menilai alasan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing belum tentu membutuhkan mekanisme ekspor satu pintu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya integrasi data, audit, pengawasan beneficial ownership, serta pengawasan devisa hasil ekspor.

Ia menyarankan pemerintah lebih fokus pada penguatan integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan, penggunaan harga referensi internasional, digitalisasi pengawasan perdagangan, serta audit berbasis data real time.

“Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan,” paparnya.

Lebih lanjut, Sudarsono mengingatkan bahwa implementasi kebijakan yang tidak hati-hati dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi Indonesia. Ia menilai investor global sangat sensitif terhadap kepastian dan stabilitas kebijakan.

“Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan Malaysia sebagai pesaing utama di pasar sawit global. Menurutnya, apabila Indonesia menambah lapisan birokrasi sementara Malaysia lebih fleksibel dan cepat, pembeli internasional bisa mengalihkan sebagian kontrak atau menjadikan Malaysia sebagai trading hub alternatif.

“Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien,” ujarnya.

Terkait target implementasi penuh kebijakan pada September 2026, Sudarsono menilai kesiapan industri masih perlu dipertanyakan. Menurutnya, perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Dalam pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Sudarsono berharap kebijakan tersebut tidak dijalankan secara tergesa-gesa. Ia mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan. “Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepercayaan atau trust merupakan modal utama dalam perdagangan global dan tidak bisa dibangun hanya dengan membentuk lembaga baru. “Justru bila terlalu sering membentuk lembaga baru, pasar dapat membaca bahwa pemerintah sendiri tidak percaya pada institusi yang sudah ada,” ujarnya.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru. “Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” tandasnya.