Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan reformasi besar-besaran pada pasar saham Indonesia, termasuk mencegah praktik manipulasi perdagangan saham atau aksi goreng saham.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut peningkatan pengawasan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur perdagangan, meninjau kembali peraturan, hingga melakukan pengetatan pengawasan perdagangan.

"Ke depannya diharapkan pengawasan akan menjadi lebih efektif ya, sehingga catatan terkait dengan manipulasi, orchestrated trading, ya itu ke depan akan lebih baik lagi penanganannya," ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), dikutip detikfinance.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan pihaknya akan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara integritas pasar dan aktivitas perdagangan. Hal itu dilakukan agar pasar modal Indonesia tetap menarik bagi investor.

"Tetapi di sisi lain, likuiditas pasar tetap kita jaga dengan baik," ujar Jeffrey.

Praktik goreng saham menjadi satu sorotan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam laporan berjudul MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, MSCI masih menyoroti masalah keterbatasan transparansi perdagangan dan juga perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga dengan wajar.

"Masalah terkait kelayakan investasi masih ada akibat keterbatasan transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar. Informasi pasar saham yang terperinci tidak selalu diungkapkan dalam bahasa Inggris," tulis MSCI dalam laporan terbarunya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menargetkan renovasi Stasiun Gambir rampung pada 2028. Nantinya, itu akan menjadi stasiun nasional yang memadukan layanan kereta jarak jauh (KJJ) dengan Commuter Line atau KRL.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut renovasi ini bertujuan membangun konektivitas antar-moda transportasi di Jakarta. Stasiun Gambir pun diproyeksikan menjadi hub perkeretaapian di Indonesia.

"Kalau (hub perkeretaapian) almost ya. Karena di situ kan nanti bisa connect dengan beberapa stasiun, moda transportasi. (Naik) kereta menjadi lebih mudah terjangkau, maksudnya yang naik kereta bisa nyambung LRT, malah sampai (Kereta Cepat) Whoosh dari (Stasiun) Cawang. Kemudian bisa sampai ke bandara juga," ujar Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6), dikutip dari detikfinance.

Dudy memastikan layanan penumpang KRL di Stasiun Gambir tidak akan menggantikan layanan kereta jarak jauh. Keduanya akan tetap beroperasi berdampingan.

Ia juga tidak khawatir jika penggabungan dua layanan kereta ini akan membuat Stasiun Gambir menjadi terlalu padat. Menurutnya, Stasiun Gambir masih memenuhi kapasitas dan akan ditambah jalur di Stasiun Gambir untuk KRL.

"Nggak (crowded) juga sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya lahannya masih bisa memenuhi kapasitas. Tentunya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas apakah seluruh (kereta) Commuter disitu. Tapi yang pasti bahwa itu ada (kereta) Commuter dan ada (kereta) jarak jauh yang kita satukan," jelas Dudy.

[Gambas:Youtube]

Saat ditanya apakah Stasiun Gambir akan menggeser posisi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, Dudy menepisnya. Menurut Dudy, Stasiun Gambir akan mengusung konsep sebagai wajah perkeretaapian Indonesia.

"Enggak juga. Jadi, (Stasiun Gambir menjadi) stasiun nasional. Jadi kayak mukanya, wajahnya perkeretaapian," beber Dudy.

Dudy menegaskan proyek revitalisasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait waktu pelaksanaannya, Dudy menyebut PT KAI sedang mematangkan perencanaannya dan ditargetkan selesai pada 2028.

"Kalau dari KAI berharap ini bisa selesai di tahun 2028 kalau nggak salah," tutur Dudy.

Anggaran proyek ini tidak berasal dari anggaran Kementerian Perhubungan, melainkan anggaran dari PT KAI. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah sedang menggodok aturan penyerahan aset stasiun dari kementerian ke operator.

"(angggaran dari) KAI. Kita kan sedang menuju bahwa aset itu akan dikelola, akan diserahkan kepada KAI, sedang kita godok aturannya supaya pemisahan antara regulator dan operator menjadi lebih jelas. Modelnya bisa seperti Angkasa Pura. Kemudian Airnav sudah berjalan, Pelindo," jelas Dudy.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini tengah defisit 20 juta metrik ton batu bara dikontrakkan. Hal ini diungkapkan saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR beberapa waktu lalu.

Bahlil menyampaikan, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN, dilansir dari Detikfinance.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujarnya dalam Raker, Senin (15/6). 

Bahlil mengungkapan bahwa PLN membutuhkan batu berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit listrik. Akan tetapi, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.

Sebelumnya, Bahlil telah rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Pertemuan itu membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi," jelasnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung sebagai upaya pengawasan energi primer agar hal terkait tidak berlangsung berkepanjangan. 

"Agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Melihat adanya penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Danantara Indonesia menilai hal ini sebagai sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Penguatan pasar saham juga disebut mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja perusahaan-perusahaan dalam negeri yang dinilai masih solid.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, apresiasi pasar modal terhadap saham-saham Indonesia menunjukkan investor mulai menempatkan prospek jangka panjang Indonesia sebagai pertimbangan utama.

"Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan," ujar Dony berdasarkan keterangan tertulis, Minggu (14/6), dilansir Detikfinance.

Menurut Dony, pergerakan pasar dalam jangka pendek memang kerap dipengaruhi berbagai sentimen, mulai dari isu global hingga dinamika domestik.

Namun, pada akhirnya investor akan kembali menilai kekuatan ekonomi nasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang sehat.

"Tentu ada isu dan sentimen yang cukup memengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara," ucap Dony.

Ia juga menyebut perusahaan-perusahaan nasional, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih memiliki fondasi kuat di sejumlah sektor strategis, seperti perbankan, pertambangan, dan infrastruktur.

Menurut Dony, kondisi itu menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.

"Teman-teman bisa melihat bahwa fundamental perusahaan kita, baik perbankan, tambang, infrastruktur maupun perusahaan BUMN lainnya semuanya bagus," ujarnya.

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali saham atau buyback oleh BUMN, Dony menilai langkah itu merupakan mekanisme bisnis yang wajar dilakukan ketika perusahaan merasa harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

"Buyback itu sebetulnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu pasti kita ambil. Sayang kan daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi dengan saham kita sendiri," tutur Dony.

Dony pun optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan terus menguat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan berlanjutnya transformasi BUMN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, penguatan fundamental ekonomi juga perlu ditopang sektor riil, terutama industri perumahan yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian.

BTN, kata Nixon, tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan melalui inovasi pembiayaan untuk mendorong permintaan hunian masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan permintaan pasar, bukan sekadar menunggu.

"Kita harus bisa menciptakan demand, jangan hanya menunggu market. Karena itu, BTN terus mendorong berbagai strategi supaya sektor perumahan tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki akses untuk membeli rumah," tutur Nixon.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) alias KoinWorks setelah pengurus perusahaan tersebut ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit melalui fintech.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah proses hukum yang menjerat pengurus perusahaan.

"OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tersebut tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Friderica dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Friderica menjelaskan OJK mencermati perkembangan proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap KoinWorks selaku perusahaan penyelenggaran pinjaman online (pinjol).

Menurut dia, pemanggilan dilakukan menyusul adanya penahanan terhadap pengurus KoinWorks, serta sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang diterima OJK terkait perusahaan tersebut.

"OJK mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan manipulasi pengajuan kredit melalui sebuah bank BUMN dan platform pinjol KoinWorks.

Ketiga tersangka merupakan pengurus PT Lunaria Annua Teknologi yang diduga bekerja sama dalam proses analisis kredit yang tidak layak serta pengajuan dan penyaluran pembiayaan yang melawan hukum kepada sejumlah nasabah.

Sementara itu, KoinWorks menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Perusahaan menjelaskan perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan bank BUMN. Dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan bank sesuai peran masing-masing pihak.

"KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku," demikian pernyataan perusahaan, melansir detikfinance.

[Gambas:Youtube]

Bos PT Kimia Farma Tbk (KAEF) buka suara terkait kabar Danantara berencana memisahkan perusahaannya dari holding farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma (Persero).

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan dari Danantara dan Bio Farma, dilansir dari Detikfinance, Jumat (5/6).

"Kami menunggu dari Biofarma, karena kami sebagai objek di sini. Bukan kami berinisiatif, tapi kami ada sebagai objek, di mana teman-teman dari Bio Farma lah yang akan menentukan," ungkap Djagad dalam acara Public Expose di kantor Bio Farma Group, Rabu (3/6).

Djagad mengaku belum bisa memastikan kapan pemisahan tersebut dilakukan. Itu karena, rencana tersebut menjadi inisiatif dari Danantara dan Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi.

Meski begitu, Kimia Farma mengikuti arahan Danantara. Djagad mengatakan, Danantara berencana memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan.

"Pelaksanaan deholdingisasi, kita menunggu saja, sesuai dengan arah Bio Farma. Tapi kalau streamlining, pengurangan atau mengurangi jumlah anak usaha, itu kita sedang berproses," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Djagad menambahkan, Kimia Farma telah memperbaiki portofolio produk sepanjang tahun 2025. Setidaknya, perseroan telah memangkas sebanyak 181 produk menjadi 494 produk sepanjang tahun lalu.

"Kimia Farma melakukan rasionalisasi atau penghapusan produk yang tidak kita teruskan produksinya sebesar 181 produk, sehingga jumlah produk eksisting pada tahun 2025 turun dari 675 menjadi 494," pungkasnya.

Lembaga pemeringkat indeks saham global FTSE Russell mengeluarkan sejumlah saham emiten Indonesia dari daftar indeks FTSE Global Equity Index Series (GEIS).

Pada Sabtu (23/5) lalu, FTSE Russell mengumumkan 4 saham Indonesia didepak dari indeksnya dalam laporan berjudul June 2026 Quarterly Review.

Dalam laporan tersebut, beberapa saham perseroan dikeluarkan karena beberapa alasan. Mulai dari adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSG), mempunyai free float di bawah batas minimum, hingga dinilai gagal penyaringan pengawasan saham atau failed surveillance.

Kemudian, pada Selasa (2/6), 4 saham Indonesia lainnya juga ikut didepak. Keputusan penyesuaian indeks tersebut akan mulai berlaku pada Senin (22/6) mendatang.

"Efektif mulai 22 Juni 2026 karena sekuritas tersebut terdaftar di Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia, yang merupakan segmen pasar yang tidak memenuhi syarat untuk GEIS, dan sesuai dengan Perlakuan Indeks Indonesia untuk Tinjauan Indeks Juni 2026," tulis FTSE Russell dalam pengumuman resminya, Selasa (2/6).

Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan segmen pencatatan yang tidak masuk dalam kriteria kelayakan FTSE Global Equity Index Series. Karena itu, saham-saham yang berada pada papan tersebut berpotensi dikeluarkan dari indeks FTSE Russell.

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menilai pengeluaran saham ini dilakukan sebagai konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang dilakukan self regulatory organization (SRO).

"Kita pahami itu sebagai konsekuensi jangka pendek dari upaya reformasi yang kita lakukan bersama-sama di pasar modal kita," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, seperti dikutip Detikfinance, Senin (25/5).

Berikut saham emiten Indonesia yang didepak FTSE Russell beserta alasannya:

Saham milik Grup Sinar Mas ini didepak dari kategori large cap GEIS lantaran masuk dalam kategori saham dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSG), dilansir dari detik.com.

"Failed high shareholding concentration (gagal memenuhi kriteria konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi)," tulis pengumuman FTSE Russell, Sabtu (23/5).

Saham perseroan ini dikeluarkan dari kategori micro cap karena memiliki free float di bawah batas minimum.

Saham emiten ini dinilai tidak memenuhi kriteria lantaran gagal penyaringan pengawasan saham atau failed surveillance stocks screen.

Saham dari perusahaan ini juga didepak dengan alasan tidak memenuhi kriteria lantaran gagal penyaringan pengawasan saham (failed surveillance stocks screen).

Saham ini dikeluarkan dari GEIS Mid Cap Index karena dianggap tak memenuhi persyaratan indeks setelah tercatat di Papan Pengembangan BEI.

Begitu pun dengan saham perusahaan ini juga didepak dari GEIS Mid Cap Index karena dianggap tak memenuhi persyaratan indeks.

Saham perseroan ini dicoret dari GEIS Micro Cap Index setelah gagal memenuhi proses peninjauan indeks (failed surveillance stocks screen).

Saham perusahaan ini pun dikeluarkan dari Micro Cap Index karena dianggap gagal memenuhi proses peninjauan indeks (failed surveillance stocks screen).

Bank Indonesia (BI) buka suara soal tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17.949 per dolar AS selama periode libur dan cuti bersama Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, ditambah meningkatnya kebutuhan valuta asing (valas) di dalam negeri.

"Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh berlanjutnya ketidakpastian global akibat perkembangan konflik di Timur Tengah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).

Selain faktor global, BI juga mencatat adanya peningkatan kebutuhan dolar AS secara musiman, antara lain untuk pembayaran utang luar negeri (ULN) dan repatriasi dividen di tengah arus masuk dolar AS yang terbatas.

BI menegaskan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen intervensi.

"Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, around the world, around the clock," kata Ramdan.

Komitmen tersebut dilakukan melalui optimalisasi intervensi pasar valas lewat transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder secara konsisten dan terukur.

Selain itu, BI juga memperkuat efektivitas kebijakan moneter melalui penguatan struktur suku bunga instrumen moneter yang dinilai pro-market untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik dan mendukung arus modal asing masuk ke Indonesia.

Dari sisi permintaan dolar AS, BI juga menetapkan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$25 ribu per pelaku per bulan yang berlaku mulai Juni 2026.

BI menambahkan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, termasuk memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi.

"Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah," ujar Ramdan.

Melansir detikfinance, berdasarkan data Investing pada Kamis (28/5), dolar AS sempat berada di posisi Rp17.949 dengan rentang perdagangan Rp17.772 hingga Rp17.995.

Berdasarkan data Google Finance, dolar AS tercatat sempat menyentuh Rp17.904 pada pukul 04.00 UTC sebelum bergerak ke level Rp17.850.

Adapun pada perdagangan Jumat (29/5) sore, rupiah ditutup melemah 35 poin atau 0,20 persen ke level Rp17.880 per dolar AS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia sedang bagus.

Hal itu disampaikan saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh level Rp 17.800/US$. Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), dolar AS menguat 0,29 persen(52 poin) atau berada di level Rp 17.795.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), dikutip dari detikfinance.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai rencana menguji kembali ketahanan (stress test) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat tren pelemahan nilai tukar, Purbaya menyatakan tidak.

Sebab, pihaknya telah menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh US$ 100 dolar. Justru Purbaya berkelakar bahwa dirinya yang stres.

"Ya, saya stress," tuturnya berkelakar. "Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan."

"Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya," Purbaya menekankan.

Purbaya juga menyebut imbal hasil (yield) di pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan. Hal itu tak lepas dari aksi pemerintah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) treasury operation demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali," terang Purbaya.

Menurut Purbaya, selama pasar obligasi Indonesia terkendali, aliran modal asing masuk. Ke depan, lanjut Purbaya, akan ada aksi lagi untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, terutamanya untuk melakukan investasi dan pasti juga bond kita akan terjaga juga," bebernya.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," Purbaya menjelaskan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal.

Pasalnya, menurut Purbaya, fundamental ekonomi Indonesia sedang bagus.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), seperti dikutip dari detikfinance.

Purbaya juga tak berencana menguji kembali ketahanan (stress test) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah tren pelemahan nilai tukar. Pasalnya, pihaknya telah menghitung hal tersebut saat harga minyak dunia menyentuh US$100 dolar.

rupiah

"Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan," ujarnya.

"Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya," sambungnya,

Purbaya juga menyinggung imbal hasil (yield) di pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan di tengah pelemahan rupiah. Hal itu tak lepas dari aksi pemerintah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) treasury operation demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali," terang Purbaya.

Purbaya menilai selama pasar obligasi Indonesia terkendali, aliran modal asing akan masuk.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," ujarnya.

Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), nilai tukar rupiah melemah 0,29 persen(52 poin) ke Rp 17.795 per dolar AS. Pagi tadi, rupiah makin terpuruk hingga menembus level Rp17.827 per dolar AS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia sedang bagus.

Hal itu disampaikan saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh level Rp 17.800/US$. Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), dolar AS menguat 0,29 persen (52 poin) atau berada di level Rp 17.795.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), dikutip dari detikfinance.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai rencana menguji kembali ketahanan (stress test) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat tren pelemahan nilai tukar, Purbaya menyatakan tidak.

Sebab, pihaknya telah menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh US$ 100 dolar. Justru Purbaya berkelakar bahwa dirinya yang stres.

"Ya, saya stress," tuturnya berkelakar.  "Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan."

"Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya," Purbaya menekankan.

Purbaya juga menyebut imbal hasil (yield) di pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan. Hal itu tak lepas dari aksi pemerintah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) treasury operation demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali," terang Purbaya.

Menurut Purbaya, selama pasar obligasi Indonesia terkendali, aliran modal asing masuk. Ke depan, lanjut Purbaya, akan ada aksi lagi untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, terutamanya untuk melakukan investasi dan pasti juga bond kita akan terjaga juga," bebernya.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," Purbaya menjelaskan.

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi membantah kabar adanya rencana pengambilalihan maupun perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah pembahasan penguatan tata niaga sumber daya alam (SDA).

Jodi menegaskan inisiatif yang didorong Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan berfokus pada penguatan sistem pengawasan dan integrasi data lintas instansi, bukan restrukturisasi kelembagaan Bea Cukai.

"Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," ujar Jodi dalam keterangan, Senin (25/5).

Menurutnya, pembaruan tata niaga yang sedang dibahas secara spesifik difokuskan pada sektor SDA karena dinilai membutuhkan pengawasan ekstra untuk menjaga akurasi pencatatan serta meminimalkan kebocoran penerimaan negara.

"Sebagai aset strategis bangsa, sektor ini membutuhkan standar pengawasan ekstra guna memastikan pencatatan yang presisi dan perlindungan maksimal terhadap penerimaan negara," jelasnya.

Dalam konteks tersebut, DEN menyoroti penguatan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga) sebagai salah satu model integrasi tata kelola berbasis sistem yang dinilai berhasil.

SIMBARA saat ini menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga dalam tata niaga mineral dan batu bara, mulai dari proses produksi, penjualan, pembayaran kewajiban negara, hingga ekspor.

Menurut Jodi, sistem tersebut memungkinkan pengawasan dilakukan lebih terintegrasi dan transparan sekaligus memperkecil ruang penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara.

"Ke depan, pendekatan seperti SIMBARA diharapkan dapat menjadi salah satu ujung tombak penguatan tata kelola perdagangan dan ekspor SDA melalui integrasi data yang lebih menyeluruh dan real-time," katanya.

Selain integrasi data, DEN juga mendorong percepatan digitalisasi dan penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengawasan tata niaga SDA.

"Bentuk penguatan yang didorong adalah integrasi data lintas instansi, percepatan digitalisasi, dan penerapan Artificial Intelligence (AI)," imbuh Jodi.

Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari modernisasi sistem kerja untuk memperkuat transparansi dan efektivitas pengawasan negara. Menurutnya, Luhut selama ini menekankan pentingnya birokrasi yang tangkas dan mampu mengadopsi teknologi lintas instansi demi meningkatkan efisiensi nasional.

"Kami berharap penjelasan ini memberikan kepastian informasi di ruang publik maupun di kalangan pelaku usaha dan pemangku kepentingan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal kuat terkait masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Luhut menyampaikan pungutan ekspor yang sebelumnya dilakukan oleh DJBC, nantinya dapat dialihkan melalui BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dengan sistem yang terintegrasi.

Dengan begitu, DJBC hanya akan melakukan pengawasan dan didorong untuk memakai ekosistem digital berbasis Artificial Intelligence (AI).

"Bea Cukai? Ya kita lihat saja nanti Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua punya mainan. Kalau memang nanti enggak perlu ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai, atau tugasnya dia Bea Cukai ada tapi semua AI. Semua berbasis AI," ujar Luhut saat ditemui usai memberi sambutan dalam acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/5) dikutip Detikfinance.

Luhut menilai posisi DJBC ke depannya memang perlu dilakukan perbaikan mendalam agar sejalan dengan kehadiran BUMN ekspor tersebut.

Hal ini karena badan usaha di bawah BPI Danantara ini hanya bertugas mengatur tata kelola ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam tertentu saja, sedangkan sisanya masih menggunakan sistem lama yang sudah ada.

"Ya nanti saya pikir Bea Cukai ya perlu ada reformasi, ya kenapa tidak? Kalau memang nanti dengan badan (ekspor) ini. Tapi saya sekali lagi percaya dengan sistem. Jadi sistem dengan digitalisasi ini berbasis AI, saya ya sangat pro pada itu karena itu enggak bisa dibohongi," jelasnya.