Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan hasil rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga, menunjukkan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

“Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya,” kata Bambang usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pasokan BBM maupun LPG secara umum dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

“Proses suplai daripada crude maupun BBM itu clear, nggak ada masalah, dan termasuk juga LPG,” ujarnya.

Di sisi hilir, BPH Migas melaporkan ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data BPH Migas, ketahanan stok BBM jenis Pertalite tercatat sekitar 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari. Sementara itu, untuk jenis solar, ketahanan stok sekitar 16,5 hari dan Pertamina Dex mencapai 64,5 hari, serta avtur sebesar 28,1 hari.

Meski demikian, Komisi XII menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran.

Menurut dia, pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.

“Kami mendorong sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ada efek jera yang dapat diberikan kepada para penyeleweng,” tegas Bambang.

Dalam rapat dengan DPR, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan operasional pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” kata Wahyudi.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tetap tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Ia menyebut BPH Migas juga tengah melakukan pengawasan lapangan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, antara lain di Bitung, Lhokseumawe, Jember dan Banyuwangi.

Salah satu temuan berupa satu truk yang diduga melakukan pengisian atau pengambilan BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan di salah satu SPBU dan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami juga melakukan tangkap tangan, itu adanya potensi penyalahgunaan. Jadi satu truk yang mengambil BBM di SPBU (secara tidak sesuai ketentuan) dan sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ia menambahkan tindakan juga dilakukan terhadap SPBU yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk penghentian penyaluran sebagai bentuk sanksi.

"SPBU tersebut kita tidak izinkan untuk menyalurkan BBM subsidi maupun kompensasi negara,” ucap Wahyudi.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR serta pemerintah mengimbau masyarakat untuk turut mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi dan tidak melakukan penyalahgunaan di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua (Waket) Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya elektrifikasi kendaraan dan penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional di tengah dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kondisi saat ini, menjadi pengingat bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik, terutama ketenagalistrikan di tengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, elektrifikasi kendaraan merupakan langkah strategis untuk mengalihkan konsumsi energi di sektor transportasi dari bahan bakar fosil ke listrik.

“Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan, subsidi energi meningkat dari Rp95,7 triliun (2020) menjadi Rp159,6 triliun (2023), lalu naik ke Rp203,4 triliun pada 2024, terutama untuk BBM dan LPG.

Bahkan pada 2025, total anggaran mencapai Rp394,3 triliun, dan direncanakan Rp210,06 triliun dalam RAPBN 2026, dengan porsi besar tetap untuk BBM dan LPG.

Untuk itu, Sugeng juga mendorong konversi kompor berbahan bakar gas ke kompor listrik di tingkat rumah tangga.

“Penggunaan kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia luas di berbagai daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kedua langkah tersebut tidak hanya mendukung transisi menuju energi bersih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.

“Peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif akan memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan elektrifikasi kendaraan dan kompor listrik perlu didukung regulasi yang matang agar implementasinya berjalan efektif dan tidak membebani masyarakat.

“Dengan demikian, transisi energi dapat berlangsung bertahap sekaligus memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional,” ujar dia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan delapan proyek hulu migas akan onstream sepanjang 2026. Hal ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan lifting nasional.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menerangkan, total investasi dari delapan proyek tersebut mencapai 478 juta dolar AS. Secara desain, kapasitasnya mampu menambah hampir 8.500 barel minyak per hari dan 389 MMSCFD gas. Adapun kontribusi produksi efektif pada 2026 diproyeksikan sebesar 8.200 barel minyak per hari dan 214 MMSCFD gas.

“Tambahan produksi di 2026 itu 8.200 barrel oil per day, untuk gasnya 214 MMSCFD,” kata Djoko dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia merinci, proyek minyak antara lain fasilitas produksi Lapangan Sedingin North 1 di PHR dengan potensi 3.255 barel per hari dan target onstream kuartal IV 2026. Di area Minas terdapat tambahan 1.212 barel per hari yang dijadwalkan mengalir pada kuartal II 2026. Pertamina EP juga menyiapkan Lapangan Puspa Asri berkapasitas 1.034 barel per hari pada kuartal IV 2026.

Untuk gas dan kondensat, Donggi Senoro akan menambah 2.800 barel kondensat per hari dan dijadwalkan onstream setelah Lebaran 2026. PHE Offshore melalui Platform OX menargetkan hampir 3.000 barel kondensat per hari serta 21,3 MMSCFD gas.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) sebagai prasyarat utama investasi di sektor-sektor strategis nasional.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan penerapan ESG tidak boleh berhenti pada komitmen normatif, melainkan harus tecermin dalam kebijakan, pengawasan, dan praktik operasional perusahaan.

"ESG tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dan terukur," kata Bambang dalam diskusi panel acara "ESG Sustainability Forum 2026" di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan kebutuhan investasi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi mencapai 161 miliar dolar AS per tahun, sehingga kepastian tata kelola dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

Menurut dia, sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, utilitas publik, dan infrastruktur digital memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga penerapan ESG perlu menjadi standar bersama.

Bambang menilai penerapan ESG yang konsisten akan membantu mencegah risiko lingkungan dan sosial yang berpotensi menimbulkan biaya ekonomi jangka panjang.

Ia mengatakan DPR memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah dan praktik usaha sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Penegakan hukum dan kepastian regulasi, lanjut Bambang, menjadi prasyarat agar implementasi ESG tidak menimbulkan ketidakpastian usaha dan iklim investasi tetap terjaga.

"Kalau ESG tidak kita perkuat, kita bisa tertinggal dalam kompetisi global," ujarnya.

Diskusi panel tersebut juga menyoroti perlunya integrasi ESG ke dalam perencanaan bisnis, pembiayaan, serta pelaporan perusahaan agar dapat diukur dan dievaluasi secara konsisten.

Menurut Bambang, integrasi tersebut penting agar penerapan ESG tidak bersifat simbolik, melainkan berdampak nyata terhadap kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha.

Ia menambahkan bahwa penerapan ESG yang baik juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Pendekatan tersebut, kata Bambang, diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan nasional.

Sementara itu, pemerintah sebelumnya juga telah berhasil menarik investasi melalui berbagai instrumen ESG, setelah membangun kerangka kerja ESG sejak 2022 sebagai panduan bagi kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Dalam agenda International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Kementerian Keuangan saat itu menyampaikan bahwa dukungan fiskal tersebut telah mampu menggaet investasi total sekitar 18,8 miliar dolar AS di berbagai sektor strategis seperti pembangunan jalan, jalan tol, energi, dan air.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Satya Widya Yudha, Unggul Priyanto, dan Mohammad Fadhil Hasan merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta di tengah isu pelantikan Dewan Energi Nasional (DEN) pada Rabu (28/1).

Pantauan CNNIndonesia.com, Satya tiba paling awal di istana, ia tiba jelang Pukul 13.00 WIB. Ia mengenakan setelan jas dibalut dengan dasi biru.

Setelahnya, Fadhil Hasan menyusul. Kemudian diikuti Unggul yang datang sekitar 15 menit setelahnya.

Namun, ketiganya masih irit berbicara terkait maksud dan tujuannya datang ke Istana hari ini.

"(Pelantikannya Pukul 15.00 WIB) Kurang lebih begitu," ujar Unggul di lokasi.

Satya merupakan satu dari delapan anggota DEN periode 2026-2030 yang lolos fit and proper test di Komisi XII DPR pada November 2025 lalu.

Selain Satya, terdapat tujuh orang lain yang juga telah ditetapkan sebagai anggota DEN yakni, Johni Jonatan Numberi dari unsur Akademisi, Mohammad Fadhil Hasan dari unsur Akademisi.

Lalu, Sripeni Inten Cahyani dari unsur Industri, Unggul Priyanto dari unsur Teknologi, Saleh Abdurrahman dari unsur Lingkungan Hidup, Muhammad Kholid Syeirazi dari unsur Konsumen, dan Surono dari unsur Konsumen.

DPR lewat rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 pada Selasa (25/11/2025) juga telah menyetujui mereka sebagai calon anggota DEN dari pemangku kepentingan.

Komisi XII DPR mencermati secara umum bahwa pelaksanaan program Kementerian ESDM sepanjang 2025 menunjukkan capaian positif

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI memuji kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia atas sejumlah capaian positif dan terukur di sektor ESDM sepanjang 2025.

"Tahun 2025 memiliki arti penting untuk meninjau pelaksanaan kebijakan program Kementerian ESDM, baik dari aspek penerimaan negara bauran energi, lifting migas, maupun akses energi bagi masyarakat. Komisi XII DPR mencermati secara umum bahwa pelaksanaan program Kementerian ESDM sepanjang 2025 menunjukkan capaian positif," sebut Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya saat Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara DPR Jakarta, Kamis.

Menurut Komisi XII DPR, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, capaian positif tersebut tercermin dari optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM, realisasi lifting minyak dan gas bumi yang melampaui target APBN, peningkatan konsumsi listrik per kapita, hingga kebijakan mandatori biodiesel.

Selain itu, Komisi XII DPR juga memberi apresiasi atas upaya pemerintah dalam pemerataan akses listrik yang langsung dirasakan masyarakat, terutama pada program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

"Capaian lisdes adalah 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi dan BPBL sebanyak 205.968 instalasi terpasang. Ini menjadi capaian yang patut diapresiasi besar karena melebihi target yang sudah disepakati antara Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR," sebut Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari.

Hal ini, tambahnya, menunjukkan bahwa Menteri ESDM sudah berhasil memimpin jajarannya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ratna menegaskan harapannya agar program-program yang dinilai baik dan berdampak langsung bagi masyarakat dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

"Kami mohon program-program bagus serta menyentuh rakyat seperti ini dapat dipertahankan tahun-tahun mendatang," ujar Ratna.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa capaian 2025 adalah hasil kerja lintas sektoral antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, dan sejumlah badan usaha.

Bahlil juga menegaskan bahwa target migas tahun ini berhasil dilewati, meski selisihnya tipis.

"Target migas kita sebesar 605.000 barrel oil per day (BOPD), dan Alhamdulillah, kepada pimpinan kami laporkan bahwa lifting minyak kita pada 2025 sebesar 605,3 BOPD, artinya mencapai target APBN 2025, ada kelebihan sedikit," ujarnya.

Lebih jauh, Bahlil menekankan bahwa perluasan akses penerangan dan listrik untuk daerah yang belum berlistrik merupakan prioritasnya untuk mewujudkan pemerataan yang dirasakan langsung masyarakat.

"Kita mempunyai hati dan rasa yang sama, khususnya terkait dengan lisdes dan BPBL, ini jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah, sampai saya selesai menjadi Menteri Kabinet Merah Putih, semua desa, kelurahan (yang belum terlistriki) itu teraliri listrik semua. Sekalipun lifting migas tercapai, tapi kalau desa-desa, kelurahan-kelurahan belum mendapat listrik, saya merasa menjadi menteri yang gagal," tegas Bahlil.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Satu Tahun merupakan langkah strategis memperkuat tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), dalam mengendalikan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan kepastian usaha.

Menurut dia, kebijakan itu relevan karena dalam beberapa periode terakhir pasar komoditas mengalami tekanan. Dalam situasi harga yang turun, menurut dia, negara harus mempunyai instrumen untuk memastikan produksi tidak lepas kendali.

“RKAB Satu Tahun adalah alat kendali agar pasokan lebih terukur, sehingga harga mineral dan batubara tidak jatuh lebih dalam,” kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

Di sektor batubara misalnya, menurut dia, harga internasional cenderung turun dibanding periode puncak beberapa tahun lalu.

Data menunjukkan harga batubara acuan jenis GAR 4.200 kcal pernah menyentuh level 39,40 dolar AS/ton pada Juni 2025, dan pada 24 Desember 2025 berada di 44,99 dolar AS/ton, jauh di bawah puncaknya 154,21 dolar AS/ton pada Oktober 2021.

Kondisi itu, kata dia, menggambarkan pasar yang rentan terhadap oversupply dan pelemahan demand.

Dia menambahkan, kecenderungan penurunan harga juga terjadi pada mineral strategis seperti nikel. Pada awal 2026, harga nikel global berada di kisaran 17.791 dolar AS/ton (21 Januari 2026), sementara pada awal 2025 harga sempat bergerak di kisaran 15 ribu dolar AS/ton dan berfluktuasi seiring isu oversupply. Hal ini menunjukkan bahwa pasar nikel juga menghadapi tekanan struktural dari sisi pasokan.

Menurut dia, RKAB Satu Tahun memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun skenario pasokan yang lebih presisi, dengan menyesuaikan produksi terhadap kebutuhan domestik termasuk industri dan kelistrikan, kebutuhan hilirisasi, serta dinamika ekspor.

Dengan pola tersebut, dia menilai negara akan memiliki basis yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan supply–demand agar pembentukan harga lebih sehat.

Secara tata kelola, dia juga menilai RKAB satu tahun juga memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis realisasi, mulai dari kepatuhan volume produksi, pengendalian risiko lingkungan, hingga aspek keselamatan kerja.

Ia menilai pendekatan ini akan menutup celah praktik produksi berlebihan yang tidak sejalan dengan kapasitas pengolahan, kemampuan logistik, maupun kebutuhan pasar.

"Ketika produksi disiplin dan sesuai kebutuhan, harga akan lebih stabil, penerimaan negara lebih terjaga, dan industri hilir juga mendapat kepastian pasokan,” kata dia.

Untuk itu, dia terus mendorong agar kebijakan RKAB Satu Tahun dijalankan secara konsisten dengan prinsip transparansi, kepastian regulasi, dan penguatan pengawasan, sehingga sektor mineral dan batubara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti ketertinggalan Indonesia dari Malaysia hingga Vietnam dalam konsumsi listrik per kapita. Kondisi tersebut dinilai menghambat daya saing industri sekaligus menahan laju pembangunan nasional.

Sugeng menilai konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator penting kemajuan sebuah negara. Indonesia, kata dia, masih berada di papan bawah di kawasan ASEAN, bahkan tertinggal dari negara-negara dengan basis industri yang kini tumbuh agresif.

“Konsumsi listrik per kapita kita sekarang baru sekitar 1.400 kilowatt jam per kapita,” ujar Sugeng dalam acara Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia membandingkan capaian tersebut dengan negara-negara tetangga. Brunei Darussalam telah mencapai sekitar 8.000 kilowatt jam per kapita, Singapura 7.200 kilowatt jam per kapita, dan Malaysia sekitar 3.800 kilowatt jam per kapita. Thailand dan Vietnam juga berada jauh di atas Indonesia dalam pemanfaatan listrik untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Ketertinggalan ini, menurut Sugeng, bukan sekadar persoalan statistik. Rendahnya konsumsi listrik per kapita mencerminkan melemahnya basis industri nasional, terutama sektor manufaktur yang membutuhkan pasokan listrik stabil dan memadai.

“Dari 10 negara ASEAN, kita berada di peringkat lima terbawah. Kita hanya lebih baik dari Timor Leste, dan dengan Kamboja pun berpotensi segera tersusul,” kata legislator Partai Nasdem itu.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyebut Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Senin hari ini merupakan proyek strategis nasional yang selaras dengan Astacita, khususnya memperkuat ketahanan energi nasional.

Bambang, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi dan kemandirian pengolahan minyak dalam negeri.

"Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas kilang yang meningkat, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dapat ditekan secara bertahap," ucapnya.

Ia menilai peningkatan kapasitas dan kemampuan kilang Balikpapan akan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pasokan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Menurut ketua komisi yang mengurusi bidang energi dan sumber saya mineral itu, dengan kemampuan pengolahan yang lebih besar maka pasokan energi menjadi lebih stabil dan risiko gangguan distribusi dapat diminimalkan.

Penguatan infrastruktur energi nasional melalui modernisasi kilang dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam bermanfaat bagi rakyat.

RDMP Balikpapan, sebut Bambang, juga memperkokoh struktur industri pengolahan migas nasional. Modernisasi kilang mendorong peningkatan nilai tambah serta memperkuat peran sektor energi sebagai pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ia meyakini bahwa RDMP Balikpapan memiliki arti strategis dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Keberadaan kilang berkapasitas besar dan modern menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi jangka menengah dan panjang.

"Komisi XII DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memodernisasi kilang nasional. RDMP Balikpapan harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional yang sejalan dengan Astacita, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie menilai capaian lifting migas nasional pada 2025 yang berhasil melampaui target APBN mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memulihkan kepercayaan terhadap kinerja sektor hulu migas setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan penurunan produksi.

Menurut dia, keberhasilan tersebut bukan sekadar capaian angka produksi, tetapi juga menjadi indikator membaiknya tata kelola dan efektivitas kebijakan di sektor migas nasional. Hal itu dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan industri migas di tengah tantangan lapangan tua dan kebutuhan investasi yang besar.

"Keberhasilan melampaui target lifting migas APBN menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan Kementerian ESDM berjalan efektif. Ini mencerminkan kepemimpinan yang mampu mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan di sektor migas untuk bekerja lebih fokus dan terukur,” kata Rusli Habibie di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, penguatan koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi migas nasional. Upaya optimalisasi lapangan dan percepatan pengembangan lapangan dinilai memberikan hasil yang konkret.

Dari perspektif ekonomi makro, dia menilai capaian lifting migas yang melampaui target APBN turut memperkuat posisi fiskal negara serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dampak ini dinilai strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dan stabilitas anggaran negara.

Selain itu, dia menilai sektor energi dan sumber daya mineral tetap memiliki peran sentral dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga kinerja sektor hulu migas harus terus dijaga melalui kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa capaian lifting migas pada 2025 menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kinerja sektor migas ke depan.

"Dengan arah kebijakan yang semakin jelas serta kepemimpinan yang kuat di Kementerian ESDM, kami optimistis sektor hulu migas nasional dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi dan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional SPBU, agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR RI melaksanakan uji coba penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, di Desa Nyelanding, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memperkuat pemerataan energi di daerah ini.

"Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional SPBU, agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, di Desa Nyelanding, Selasa.

Ia mengatakan dalam uji coba penyaluran BBM Satu Harga di Desa Nyelanding, Kabupaten Bangka Selatan kali ini, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, serta jajaran Pertamina Patra Niaga melakukan peninjauan, untuk memastikan seluruh sarana, prasarana, serta aspek teknis operasional SPBU telah memenuhi ketentuan sebelum beroperasi secara penuh melayani masyarakat.

“SPBU ini nantinya akan melayani penyaluran BBM bagi masyarakat sekitar, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan kebutuhan aktivitas sehari-hari," katanya lagi.

Dia menyatakan untuk sektor pertanian, BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui surat rekomendasi yang terintegrasi dengan Program XStar.

"Kehadiran SPBU ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan energi bagi masyarakat wilayah perbatasan lintas kabupaten yang sebelumnya berjarak sekitar 20 kilometer dari SPBU terdekat, sekaligus mendukung pemerataan energi dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat,” katanya pula.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan pengoperasian SPBU BBM Satu Harga di Desa Nyelanding merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemerataan akses energi.

“Wilayah ini sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan BBM, sehingga dengan beroperasinya SPBU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, selain memastikan kesetaraan harga, kehadiran SPBU ini juga memberikan kemudahan akses BBM yang pada akhirnya mendukung kelancaran aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” demikian Bambang Patijaya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi menyampaikan Pertamina memastikan kesiapan operasional SPBU telah memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang berlaku.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan aman, lancar, dan tepat sasaran," katanya lagi.

Ia menekankan melalui uji coba ini, Pertamina memastikan seluruh aspek operasional SPBU siap melayani masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertanian dan kebutuhan harian warga.

"Kehadiran SPBU BBM Satu Harga di Desa Nyelanding diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, kepastian harga, serta manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dan wilayah sekitarnya," katanya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,JAKARTA — PT Timah Tbk. (TINS) meminta dukungan regulasi pemerintah agar bijih timah yang diambil dari tambang ilegal yang beroperasi di dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dapat dikembalikan kepada perseroan.

Dorongan itu disampaikan Direktur Produksi dan Komersialisasi PT Timah, Ilhamsyah Mahendra, dalam rapat bersama Komisi XII DPR di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Ilhamsyah menjelaskan, dukungan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, penerbitan aturan turunan yang memberi kewenangan kepada PT Timah dan aparat untuk menindak aktivitas tambang ilegal. Aturan itu juga perlu mengatur mekanisme pengembalian bijih timah dari tambang ilegal yang berada dalam IUP perusahaan.

"Nah, ini untuk pengaturan bagaimana produksi biji kita agar menemukan titik stabil dan konsisten, karena ini penting. Implikasinya kepada global demand and supply, bagaimana produksi PT Timah ini bisa dirasa punya konsistensi," ujarnya.

Kedua, percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola serta tata niaga pertimahan. Menurut Ilhamsyah, regulasi tersebut diperlukan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis strategis, sekaligus memperkuat agenda hilirisasi.

Ketiga, pembinaan dan legalisasi aktivitas penambangan rakyat di dalam IUP PT Timah sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pola kerja sama dengan koperasi. “PT Timah sendiri kita sudah mulai implementasi. Jadi, program pemerintah prioritas kita sudah lakukan. Kami starting sekarang sudah ada lima koperasi yang sudah mulai dan bertransaksi sebagai pilot [percontohan], ini didukung penuh dan dimonitor penuh,” kata Ilhamsyah.

Isu tambang ilegal timah kembali mencuat setelah berbagai kasus penyelundupan dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah memerintahkan penutupan 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung. Ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur.

Padahal, Indonesia memiliki cadangan timah yang besar. Pada 2024, cadangan timah tercatat 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta ton dalam bentuk logam, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, produksi timah justru turun menjadi 39.814 ton pada 2024, dari 67.600 ton pada 2023.

Sumber daya timah pada 2024 mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih, naik dibandingkan 2023. Adapun sumber daya dalam bentuk logam turun menjadi 2,53 juta ton dari 2,71 juta ton pada tahun sebelumnya