JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Danantara mulai merestrukturisasi PT Danareksa (Persero). Langkah ini dilakukan untuk mengubah Danareksa menjadi perusahaan pengelola aset (asset management) dengan target dana kelolaan hingga Rp 185 triliun.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengatakan transformasi tersebut akan mengakhiri peran Danareksa sebagai holding multi-sektor. Ke depan, perusahaan difokuskan pada bisnis inti sebagai manajer investasi.

"Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp 185 triliun," ujar Dony dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Restrukturisasi ditandai dengan pemisahan (spin-off) sejumlah unit usaha yang tidak sejalan dengan fokus bisnis pengelolaan aset. Unit seperti kawasan industri, konstruksi, clearing house, dan jasa keuangan akan dilepas dan dialihkan ke holding sektoral masing-masing.

Selain itu, transformasi juga mencakup penggabungan (merger) sejumlah manajer investasi (MI) milik BUMN. Empat MI BUMN akan dikonsolidasikan ke dalam Danareksa untuk memperkuat kapasitas pengelolaan dana.

“Dari hasil merger empat asset management BUMN, semuanya akan menjadi bagian dari Danareksa,” kata Dony.

Proses pelepasan anak usaha ditargetkan rampung pada pertengahan bulan depan, sementara pengumuman resmi hasil konsolidasi dijadwalkan pada 10 Mei.

Dengan perubahan model bisnis ini, pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi lebih fokus, efisien, dan kuat dalam mengelola aset negara secara profesional.

Setelah integrasi manajer investasi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), total dana kelolaan Danareksa diproyeksikan mencapai Rp 185 triliun. Nilai tersebut berpotensi mendorong posisi Danareksa menjadi perusahaan manajemen aset terbesar kedua di Indonesia.

Sebagai bagian dari penataan BUMN secara menyeluruh, pemerintah juga terus menjalankan program penyederhanaan (streamlining) perusahaan pelat merah.

Dony mengungkapkan, sebanyak 167 BUMN telah ditutup atau dilikuidasi dalam satu tahun terakhir.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ditemui di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memangkas jumlah BUMN, termasuk anak dan cucu usaha, dari sekitar 1.100 entitas menjadi 257 perusahaan.

Menurut dia, kebijakan ini bertujuan mengembalikan fokus BUMN pada bisnis inti sekaligus meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Ia menegaskan, penyederhanaan tersebut tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

“Streamlining ini tujuannya untuk karyawan. Jadi tidak usah khawatir, semuanya dilakukan dengan niat baik. Tidak usah khawatir untuk karyawan, karena karyawan tidak akan di-PHK. Ini adalah proses melakukan efisiensi terhadap perusahaan di sisi bisnis prosesnya, bukan di sisi karyawannya,” kata dia.

Ke depan, proses konsolidasi BUMN akan terus berlanjut dan mencakup berbagai sektor, mulai dari konstruksi, logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, industri semen, hingga asuransi.

“Jadi semuanya akan kita eksekusi. Karena memang deadline dari Bapak Presiden. Secepat mungkin kita bisa menyelesaikan, semakin baik,” pungkas Dony.

nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara resmi memulai langkah restrukturisasi terhadap PT Danareksa (Persero) untuk menjadi entitas pengelola aset (asset management) yang dibidik dapat mencapai Rp185 triliun.

“Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp185 triliun," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Langkah restrukturisasi Danareksa ditandai dengan pemisahan (spin-off) berbagai anak usaha yang tidak selaras dengan inti bisnis sebagai pengelola aset.

Poin-poin penting dalam transformasi tersebut meliputi spin off dan konsolidasi lintas sektor.

Unit bisnis seperti kawasan industri, konstruksi (karya), clearing house, dan jasa keuangan yang selama ini berada di bawah naungan Danareksa akan dilepaskan untuk dikonsolidasikan ke dalam holding sektoral masing-masing sesuai dengan kompetensi intinya.

“Jadi nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya. Jadi nanti dari hasil merger yang empat, itu ada empat asset management kita (BUMN), itu akan menjadi Danareksa,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa proses pelepasan anak-anak usaha Danareksa dijadwalkan rampung sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Pengumuman resmi mengenai hasil konsolidasi ini ditargetkan dilakukan pada 10 Mei mendatang.

Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pasca-konsolidasi, Danareksa diprediksi akan mengelola dana yang sangat signifikan. Ini karena Manajer Investasi (MI) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dikonsolidasikan jadi satu di bawah payung Danareksa.

Dengan integrasi MI Himbara, total dana kelolaan diproyeksikan mencapai Rp185 triliun. Transformasi ini diproyeksikan bakal melambungkan posisi Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset terbesar nomor dua di Indonesia.

​Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih fokus, efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kereta api menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria memastikan layanan kereta api aman dan nyaman, setelah meninjau langsung sejumlah fasilitas di dalam kereta api jarak jauh.

“Kereta api menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota. Untuk itu, layanan yang dihadirkan senantiasa aman, nyaman, andal dan terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony yang menghadiri groundbreaking hilirisasi fase II di Cilacap, Jawa Tengah, menempuh perjalanan menuju Jakarta menggunakan kereta api.

Chief Operating Officer (COO) Danantara itu menyempatkan diri meninjau langsung sejumlah fasilitas di dalam kereta api jarak jauh.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta kualitas layanan bagi penumpang tetap terjaga sepanjang perjalanan.

Dony menyampaikan bahwa kereta api memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Karena itu, standar pelayanan dan keselamatan perlu terus diperkuat agar pengalaman perjalanan penumpang semakin baik.

BP BUMN bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan, memperkuat standar keselamatan, serta menghadirkan transportasi kereta api yang semakin aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Melalui peninjauan langsung ini, BP BUMN menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal kualitas layanan transportasi publik, khususnya pada kereta api jarak jauh yang menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memastikan operasional perjalanan kereta api (KA) jarak jauh dengan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir kembali normal usai kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4).

“Seluruh perjalanan saat ini berlangsung lancar dengan keberangkatan tepat waktu sesuai jadwal,” kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Kamis.

Adapun pada periode libur panjang Hari Buruh pada 30 April hingga 4 Mei 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 68 perjalanan KA reguler, ditambah tujuh perjalanan KA tambahan dari Stasiun Gambir serta satu KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata memastikan penanganan maksimal dan santunan cepat bagi korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

“Seluruh korban kecelakaan kereta api dipastikan memperoleh penanganan terbaik, serta hak-hak korban dan keluarga, termasuk santunan, dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif,” ujar Tedi dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memimpin rapat pembahasan percepatan penyaluran santunan serta penanganan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Pembahasan tersebut dilakukan bersama manajemen PT KAI (Persero), PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta delapan rumah sakit rujukan yang menangani para korban.

Dalam rapat tersebut, BP BUMN menekankan pentingnya penanganan yang cepat, tepat, dan terbaik bagi seluruh korban di setiap rumah sakit rujukan.

Selain itu, BP BUMN juga mendorong percepatan proses santunan agar hak korban dan keluarga dapat segera diterima secara akurat serta tanpa hambatan administratif.

Seluruh biaya perawatan dan penanganan korban dipastikan tidak dibebankan kepada keluarga korban. Pembiayaan dan penjaminan dilakukan melalui koordinasi antar-BUMN dan badan usaha terkait, antara lain PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, PT KAI, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

BP BUMN akan terus mengawal proses penanganan ini untuk memastikan seluruh hak korban dan keluarga terpenuhi.

Koordinasi lintas lembaga juga terus diperkuat agar layanan kesehatan, penjaminan biaya perawatan, dan penyaluran santunan dapat berjalan optimal, cepat, responsif, serta berpihak kepada masyarakat.

Kecelakaan kereta api melibatkan kereta api jarak jauh dan kereta api komuter pada Senin (27/4) terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam insiden kecelakaan itu, Kereta Api Argo Bromo menabrak KRL Commuter Line yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur, setelah satu taksi menemper KRL di area perlintasan kereta dekat Bulak Kapal menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta.

Per Rabu pukul 11.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara kereta Commuter Line dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam bertambah menjadi 16 orang.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan langkah intervensi untuk menyelesaikan proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria kepada wartawan di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyelesaian masalah finansial proyek Whoosh perlu fokus pada keberlanjutan operasional kereta cepat ini ke depannya.

Pasalnya, operasional Whoosh sejauh ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Maka, kata dia, beban utang Whoosh tidak bisa dibebankan hanya kepada operator.

"Untuk penyelesaian finansial inilah yang kami cari solusinya. Mau tidak mau tentu harus ada keterlibatan pemerintah di dalam penyelesaian ini. Karena kalau dibebankan kepada kereta api saja, tentu tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya," kata Dony.

Dia menggarisbawahi intervensi pemerintah dalam proyek ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap penggunaan transportasi umum.

Adapun terkait bentuk intervensi yang disiapkan, Dony menyebut rinciannya akan disampaikan usai pihaknya merampungkan koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan keputusan restrukturisasi secara administratif sudah diputuskan, hanya tinggal menunggu momentum pengumuman.

"Sudah diputuskan oleh Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nanti diperiksa secara resminya dan dia yang mengumumkan," tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Whoosh telah rampung.

"Sudah kelar (restrukturisasi), tinggal diumumkan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada Pemerintah China.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan di antara kedua negara.

"Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan," kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Ailangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan program perbaikan lintasan kereta api memang menjadi bagian dari program kerja pemerintah tahun 2026. Hal itu menimbang pentingnya aspek keselamatan dari program tersebut.

Ia turut memastikan anggarannya berasal dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana perkeretaapian.

“Itu (anggaran) dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada bujet juga, tapi dari pemerintah ini kan Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” katanya menjelaskan.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T ya, Rp4 triliun. Demi keselamatan," kata Presiden Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa.

Presiden menjelaskan bahwa ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh.

Menurut Prabowo, langkah itu diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan.

Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang (flyover).

"Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya nanti pelaksanaannya kita tunjuk," ujar dia.

Khusus untuk wilayah Bekasi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover melalui skema bantuan presiden karena kondisi kepadatan lalu lintas yang sangat mendesak.

Pemerintah Daerah Bekasi sebelumnya telah mengajukan pembangunan ribuan meter flyover untuk meminimalkan risiko kecelakaan di titik-titik rawan.

Presiden menegaskan bahwa anggaran besar tersebut harus dikeluarkan sekarang mengingat pentingnya peran kereta api sebagai moda transportasi massal bagi masyarakat.

Penanganan itu ditargetkan mampu menuntaskan persoalan keselamatan di perlintasan sebidang yang telah terbengkalai selama hampir 80 tahun sejak masa kemerdekaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Pemerintah segera menyiapkan agenda evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan transportasi massal di Indonesia. Ini dilakukan imbas terjadinya kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dengan kereta api jarak jauh (KAJJ) di Stasiun Bekasi Timur

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan, pembenahan aspek keselamatan perkeretaapian telah menjadi prioritas utama pemerintah tahun ini.

Dony menjelaskan program penguatan prasarana, termasuk perbaikan ribuan lintasan, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.

“Pertama-tama kami turut berduka cita dan prihatin atas kecelakaan yang terjadi. Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja tahun ini, sebagaimana arahan Prabowo Subianto, di mana sekitar 1.800 lintasan kereta wajib diperbaiki dan dilengkapi dengan pintu pengaman,” ujar Dony ke awak media di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Evaluasi sistem keamanan ini tidak hanya menyasar aspek teknis di lapangan, tetapi juga merambah ke sisi manajemen operasional. Dony memastikan pihak BUMN akan bersinergi dengan pemerintah dalam hal pendanaan, di mana penguatan prasarana didukung oleh Kementerian Perhubungan dan internal BUMN.

“Dengan kejadian ini, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan transportasi massal. Presiden juga telah menyampaikan akan ada tambahan dukungan untuk memperkuat sistem keselamatan,” kata Dony.

Terkait penyebab pasti kecelakaan, pemerintah tetap menunggu hasil kerja dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

“Kami akan menunggu hasil investigasi KNKT, yang nantinya menjadi dasar evaluasi manajemen, termasuk melihat penyebab dan dampak dari kejadian tersebut,” ujar dia.

Senada dengan BP BUMN, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya pembenahan strategis pada titik-titik rawan, khususnya perlintasan sebidang.

AHY mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka guna merumuskan langkah pencegahan yang efektif. Selain penempatan petugas penjaga, pemerintah mulai mengkaji pembangunan infrastruktur permanen seperti flyover di lokasi yang padat lalu lintas.

“Kami mendorong (KNKT) agar proses investigasi dilakukan secara transparan, sehingga dapat diketahui secara jelas penyebab insiden serta langkah pencegahan ke depan,” kata AHY.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat segera mengembalikan kepercayaan publik terhadap keamanan transportasi massal sekaligus mewujudkan target nol kecelakaan (zero accident) dalam sistem perkeretaapian nasional.

(Dhera Arizona)

Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

“Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan proses perampingan BUMN akan dieksekusi seluruhnya pada 2026, sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain melakukan likuidasi, terdapat tiga strategi optimalisasi BUMN lainnya, yakni divestasi, konsolidasi, dan restrukturisasi.

​Likuidasi dilakukan bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi dilakukan terhadap perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

“Asset management akan bersatu, kemudian hotel dan lain-lain sudah bersatu, kemudian pos dan logistik akan bersatu,” ucap Dony.

Danantara juga membidik konsolidasi BUMN di bidang sekuritas dan juga asuransi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi BUMN.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan segera mengevaluasi menyeluruh operasional kereta api untuk meningkatkan keamanan bagi pengguna moda transportasi massal itu menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.

“Akan segera kami melakukan evaluasi menyeluruh baik itu terhadap operasional daripada kereta api kita dan terutama sekali yang berkaitan dengan keamanan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan terdapat kurang lebih 1.800 perlintasan kereta api yang harus ditingkatkan kualitasnya demi mencegah terulangnya kecelakaan kereta api.

Persoalan tersebut juga telah menuai perhatian Presiden Prabowo Subianto yang dicerminkan melalui alokasi anggaran untuk segera memperbaiki seluruh lintasan tersebut, baik melalui pembangunan pos jaga maupun flyover.

Anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai hampir Rp4 triliun.

Nantinya, lanjut Dony, anggaran untuk perbaikan perlintasan akan dikombinasikan dengan anggaran kereta api dan BUMN yang akan berpartisipasi dalam meningkatkan keamanan pengguna kereta api maupun pengguna jalan raya yang melewati perlintasan.

“Ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap mass transportation ini. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa Presiden sangat mencintai transportasi umum kereta api ini,” kata Dony.

Kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh dan kereta api komuter pada Senin (27/4) terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam insiden kecelakaan itu, Kereta Api Argo Bromo menabrak KRL Commuter Line yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur, setelah satu taksi menemper KRL di area perlintasan kereta dekat Bulak Kapal menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN Dony Oskaria meminta kepada Jasa Raharja untuk memberi jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, serta meminta kepada PT KAI untuk memberi kompensasi.

“Saya sudah minta KAI untuk memberikan kompensasi dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk kedukaan kita,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa.

Dony menyampaikan proses evakuasi korban kecelakaan kereta api merupakan prioritas pemerintah, termasuk memberikan fasilitas rumah sakit yang melibatkan Jasa Raharja.

Ia secara langsung turut memastikan kelancaran proses evakuasi korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Dony pun berkomitmen untuk meninjau seluruh perlintasan kereta api di Indonesia, sebab berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang.

Dony menyampaikan keselamatan penumpang selalu menuai perhatian khusus bagi pemerintah. Sejak awal tahun, lanjut dia, pemerintah sudah sangat memperhatikan keselamatan pengguna kereta api.

“Saya selalu bilang bahwa kereta api hanya punya dua KPI. Satu berkaitan dengan safety, yang kedua elektrifikasi,” ujar Dony.

Dony menyampaikan terdapat kurang lebih 1.800 perlintasan kereta api yang harus ditingkatkan kualitasnya demi mencegah terulangnya kecelakaan kereta api.

Anggaran yang diperlukan diperkirakan mencapai hampir Rp4 triliun. Nantinya, lanjut Dony, anggaran untuk perbaikan perlintasan akan dikombinasikan dengan anggaran kereta api dan BUMN yang akan berpartisipasi dalam meningkatkan keamanan pengguna kereta api maupun pengguna jalan raya yang melewati perlintasan.

Kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh dan kereta api komuter pada Senin (27/4) terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam insiden kecelakaan itu, Kereta Api Argo Bromo menabrak KRL Commuter Line yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur, setelah satu taksi menemper KRL di area perlintasan kereta dekat Bulak Kapal menurut Humas PT Kereta Api Indonesia Daop I Jakarta.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia.

PT Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan biaya perawatan kepada delapan rumah sakit (RS) yang menangani korban kecelakaan yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh di Bekasi Timur, Jawa Barat.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara optimal tanpa kendala administratif.

Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) akan fokus pada penanganan korban kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria memastikan penanganan korban kecelakaan akan menjadi prioritas utama.

​"Fokus utama kami saat ini bukan hanya pemulihan operasional jalur, tetapi memastikan setiap individu yang terdampak mendapatkan penanganan yang paling cepat dan terbaik," ujar Dony dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2026).

Dia menegaskan bahwa instruksi presiden sangat jelas, yakni keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Saat ini, seluruh energi dikerahkan untuk memastikan layanan medis bagi para korban berjalan cepat dan tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika meninjau langsung lokasi musibah kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Selasa dini hari bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad.

​"Atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah, BP BUMN serta Danantara, kami mengucapkan duka yang mendalam dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas musibah yang terjadi," ujar Dony.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan keprihatinannya atas insiden yang melibatkan dua layanan kereta api di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).

"Kemenhub memastikan evakuasi dilakukan secara cepat dengan mengutamakan keselamatan korban terdampak," kata Dudy yang tengah berada di lokasi untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar, dikutip dalam siaran pers.

Adapun, lanjutnya, pendataan jumlah korban masih terus dilakukan. Kemenhub akan terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal seiring perkembangan di lapangan.

Selain itu, Kemenhub juga mendukung langkah-langkah investigasi dari KNKT dan pihak terkait guna mendalami penyebab insiden tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi dan restrukturisasi menyeluruh dengan memangkas 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200–300 perusahaan.

​"Kita melakukan asesmen mendalam melalui empat tahapan, mulai dari global benchmark, potensi pasar, hingga kapabilitas internal," ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

​Langkah tersebut dilakukan seiring dengan pembentukan Sovereign Wealth Fund Danantara, yang akan mengonsolidasikan aset-aset negara agar lebih terarah dan berdaya saing global.

Dony memaparkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.077 perusahaan di ekosistem BUMN yang sedang ditinjau secara fundamental untuk dirampingkan menjadi sekitar 200-300-an perusahaan pada tahun ini.

Dari hasil asesmen tersebut, BP BUMN membagi perusahaan ke dalam empat kuadran utama. Pertama adalah ​likuidasi bagi perusahaan yang beban utangnya jauh melebihi aset dan tidak memiliki daya saing pasar.

Kemudian, ​divestasi bagi perusahaan berskala kecil yang berada di luar bisnis inti, misalnya agen perjalanan milik BUMN energi.

​Langkah yang krusial lain adalah penggabungan atau konsolidasi perusahaan berdasarkan sektor industri, seperti logistik, rumah sakit, hingga perhotelan agar memiliki skala ekonomi yang besar.

Lebih lanjut, pengembangan bagi BUMN strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi dan pertahanan.

​Selain perampingan, Dony juga menegaskan perubahan paradigma mendasar dalam interaksi antar-BUMN. Istilah "Sinergi BUMN" kini secara tegas diganti dengan kewajiban.

​"Sekarang pemiliknya adalah Danantara. Bukan sinergi lagi, tapi namanya 'wajib' menggunakan perusahaan BUMN. Seluruh kebutuhan di lingkungan BUMN yang bersinggungan dengan perusahaan seperti di Defend.id hukumnya wajib," ujarnya.

Dony mencontohkan industri pertahanan, seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, hingga PT LEN Industri, tidak boleh lagi berjuang sendirian tanpa sinergi BUMN lain.

​"Industri pertahanan kita harus menjadi unggulan. Tidak mungkin sebuah industri bisa berkembang dan melakukan transfer teknologi jika kita tidak memiliki keberpihakan. Saya wajibkan seluruh BUMN, seperti Pelni, ASDP, dan Pertamina International Shipping (PIS), untuk membangun kapalnya di PT PAL," ujar Dony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026