Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan harapan agar harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Hal itu ia sampaikan kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengatakan pemerintah fokus menjaga stabilitas harga BBM. Hal ini seiring dengan kondisi pasokan energi yang terjaga dan harga minyak dunia dalam rentang terkendali.

“Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya, ya doakan,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi berlaku hingga akhir tahun. Stabilitas harga energi penting untuk menjaga aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Bahlil mengungkapkan, kebijakan tersebut tetap memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP). Saat ini, harga rata-rata masih berada dalam batas aman bagi APBN. Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari sehingga kebutuhan impor masih cukup besar.

“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insya Allah sudah aman,” ujarnya.

Untuk menjaga pasokan, pemerintah memperluas kerja sama dengan berbagai negara. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui komunikasi dengan Rusia untuk pengadaan minyak mentah dan pembangunan infrastruktur energi. Bahlil menambahkan, pembahasan pasokan minyak mentah dari Rusia telah mendekati tahap final. Kerja sama tersebut juga mencakup rencana pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan yang masih dalam tahap pembahasan lanjutan.

“Kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah mengedepankan prinsip memperoleh harga terbaik dalam setiap transaksi energi agar tidak melampaui harga pasar global. Bahlil juga melaporkan penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan telah diselesaikan sesuai tenggat waktu satu pekan dan akan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan teknis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, meski harga energi global sedang bergejolak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah lawatan ke Rusia dan Prancis.

Seusai menghadap Presiden di Istana Negara pada Kamis (16/4/2026), Bahlil menyampaikan bahwa stabilitas harga BBM subsidi masih sejalan dengan kondisi pasokan energi nasional yang terjaga.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ucapnya dikutip dari keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dari sisi fiskal, pemerintah menilai kebijakan tersebut masih aman untuk dijalankan. Hal ini didukung oleh harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang masih berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil tanpa menambah beban masyarakat.

"Ini kan tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dollar itu sudah aman dalam IBBM. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dollar. Jadi kita itu baru split 7 dollar," jelas Bahlil.

Sementara dari sisi pasokan, pemerintah masih menghadapi kebutuhan impor sekitar 1 juta barrel per hari. Kondisi ini terjadi karena konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barrel per hari, sedangkan produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600.000-610.000 barrel per hari.

Untuk itu, pemerintah membuka peluang penguatan kerja sama energi dengan Rusia, tidak hanya pada pasokan minyak mentah, tetapi juga di sektor infrastruktur penunjang.

Bahlil menyebut ada pembahasan mengenai investasi di bidang kilang dan penyimpanan energi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

"Ada beberapa investasi mereka (Rusia) yang pick up, sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan," ujar Bahlil.

Adapun dengan sejumlah langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas energi dapat terus terjaga sepanjang tahun. Kepastian harga BBM subsidi ini diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang di tengah dinamika harga energi global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali mempertegas hal itu saat bertemu awak media di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan, kebijakan tersebut lahir dengan mempertimbangkan kondisi pasokan energi nasional saat ini. Menurutnya, pasokan energi masih aman, kemudian pergerakan harga minyak dunia relatif terkendali. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui pengamanan pasokan dari berbagai negara, termasuk Rusia.

“Amanlah, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, bensin, maupun LPG insyaallah aman. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” kata Menteri ESDM.

Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Selisih tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah memperluas sumber pasokan energi dari berbagai negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan Rusia, termasuk pengadaan minyak mentah serta pembangunan infrastruktur energi.

“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, kebutuhan crude nasional mencapai sekitar 300 juta barel per tahun sehingga pemerintah harus fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasokan LPG. Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun sehingga diperlukan tambahan sumber pasokan alternatif.

Menurut Bahlil, pembahasan pasokan crude dengan Rusia telah mendekati tahap final, sementara kerja sama terkait LPG dan investasi infrastruktur masih dalam proses lanjutan. Pemerintah, lanjut dia, tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi dengan membuka peluang kemitraan bersama berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Menteri ESDM juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk kepentingan rakyat kurang mampu.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Prabowo mengatakan bahwa kondisi geopolitik global yang panas, perang terjadi di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel memang telah berdampak terhadap gejolak harga minyak dunia.

Namun, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, setidaknya dalam 12 bulan ke depan. Tim ekonomi di pemerintah juga telah melaporkan sejumlah langkah yang diambil.

"Untuk BBM subsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil, pertahankan 80% rakyat kita, tapi pada saatnya untuk orang-orang kuat, orang kaya, kalau mau pakai yang mahal dia harus bayar pakai harga pasar," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa selain memastikan tidak ada kenaikan harga BBM, stok BBM pun aman. Ketersediaan energi Indonesia di tengah tantangan geopolitik global aman.

"Intinya sekarang kita siap, kuat hadapi setahun, setelah itu kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa cari alternatif lain selain punya kekuatan dalam negeri," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa dirinya telah menerima informasi bahwa cadangan minyak Indonesia besar, terutama batu bara.

"Dari batu bara kita bisa hasilkan solar, bisa hasilkan bensin. Dari singkong, dari jagung, jadi," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi bangsa yang santai. Memang, ketersediaan energi Indonesia aman di tengah tantangan global, tetapi Indonesia tetap harus berhemat.

"Aman bukan berarti santai-santai, tapi kita waspada," ujarnya.

Dia juga menilai bahwa krisis yang terjadi saat ini merupakan peluang untuk bisa lebih efisien.

"Krisis ini bagi saya adalah suatu peluang, krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan, adalah peluang, membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien. Tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi," ujar Prabowo.

Kepastian terkait dengan tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Akan tetapi, dia mengatakan untuk penyesuaian harga BBM nonsubsidi masih dikaji.

Dia mengatakan pemerintah saat ini terus memantau perkembangan harga energi global sebelum mengambil keputusan terkait BBM nonsubsidi.

“Kita lagi monitor. BBM kita terdiri dari dua, subsidi dan nonsubsidi,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, fokus utama pemerintah adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan BBM subsidi yang digunakan mayoritas masyarakat. Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

“Yang subsidi, pemerintah sudah mengambil keputusan untuk tidak melakukan penyesuaian,” tegasnya.

BBM Nonsubsidi Berpotensi Disesuaikan

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah tengah menyusun berbagai skema perhitungan, terutama mempertimbangkan kondisi fiskal negara. Prasetyo menjelaskan, selama ini subsidi energi juga dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga diperlukan evaluasi agar kebijakan lebih tepat sasaran.

“Sedang kita lakukan formula perhitungan. Jika secara fiskal tidak memungkinkan, ada kemungkinan penyesuaian untuk nonsubsidi,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan terkait BBM nonsubsidi tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan negara serta dinamika harga energi dunia. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara beban fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat.

“Kita akan terus mencari skema terbaik agar dampaknya tetap terkendali,” ucap Presetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,26% ke 6.971,03 pada perdagangan Selasa (7/4/2026). Koreksi indeks sejalan dengan gerak saham big caps yang berakhir di zona merah.

Melansir IDX Mobile, kemarin sebanyak 431 saham ditutup koreksi, 261 saham menguat dan 266 saham stagnan. Pasar mencatat transaksi 25,49 miliar saham dengan nilai Rp13,45 triliun. Kapitalisasi pasar kini menjadi Rp12.223 triliun.

Saham big caps yang melemah kemarin antara lain adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang turun 2,42% ke Rp3.230, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) melemah 2,17% ke Rp4.510, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turun 3,08% ke Rp4.870, serta saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang turun 1,90% ke Rp3.100.

Tim riset Phintraco Sekuritas menjelaskan bahwa IHSG tertekan oleh sentimen negatif konflik Timur Tengah yang menyengat harga minyak global.

"Investor berada pada posisi yang tidak menentu di antara mengharapkan adanya kesepakatan yang mengakhiri perang dan eskalasi signifikan yang membuat harga minyak mentah terus menguat. Koreksi beberapa saham yang masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, menambah sentimen negatif yang membebani indeks," tulis riset tersebut.

Adapun, harga minyak mentah yang bertahan di level harga tinggi berpotensi meningkatkan beban subsidi energi yang dapat memperlebar defisit APBN. Depresiasi rupiah di sisi lain juga berpotensi meningkatkan kenaikan inflasi dari barang-barang impor.

Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun ini. Hal ini didasarkan pada perhitungan ketahanan APBN yang diproyeksikan masih mampu menanggung beban subsidi hingga harga minyak mentah rata-rata US$100 per barel hingga akhir tahun ini.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, Phintraco Sekuritas menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan fiskal di mana setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$ 1 per barel akan berimplikasi pada tambahan kebutuhan subsidi mencapai Rp6,8 triliun.

Untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di level 2,92% tanpa menghabiskan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Kementerian Keuangan berencana melakukan pemangkasan anggaran pada pos-pos pengeluaran kementerian dan lembaga yang dinilai kurang efisien.

Kondisi gejolak global yang mempertaruhkan ketahanan fiskal menjadi sentimen negatif pasar, dan pelemahan IHSG kemarin berada di dalam rentang perkiraan Phintraco Sekuritas, yakni di kisaran 6.900 sampai 7.100.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak naik hingga akhir tahun 2026.

"Saya menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun." ujar Purbaya dalam konferensi pers terkait kebijakan transportasi dan BBM, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengungkap jika pemerintah sudah mensimulasikan berbagai skenario menghadapi kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi menekan BBM subsidi.

Ketika kenaikan mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel, pemerintah sudah siap akan hal ini.

Juga tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah tiga persen.

"Jadi waktu kita exercise dengan harga minyak dunia rata-rata 100 dollar per barrel sampai akhir tahun dan dengan exercise yang lain, pemotongan dan penghematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen," jelas Purbaya.

Antisipasi kenaikan harga minyak dunia

Apabila harga minyak dunia melonjak tak terkendali, Purbaya masih punya jurus jitu untuk meredamnya supaya tak berdampak serius ke Indonesia.

"Kalau kepepet gimana? misal harganya lebih tinggi lagi nggak terkendali, selama suplainya ada kita masih punya bantalan uang sebesar Rp 420 triliun yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai," jelasnya.

Meski demikian, opsi itu dirasa tidak akan digunakan.

"Tapi rasanya sih masih jauh (tidak digunakan) karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di angka 100 dollar AS untuk waktu berkepanjangan," jelasnya.

Purbaya menenangkan agar masyarakat tak perlu khawatir karena keuangan negara cukup untuk membiayai BBM subsidi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah tekanan harga energi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia.

“Jadi yang bersubsidi, sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat tahu, tidak usah ribut, tidak usah takut. Kita sudah hitung,” ujarnya dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Pemerintah menyusun simulasi pada berbagai level harga minyak. Perhitungan dilakukan pada kisaran 80 dollar AS, 90 dollar AS, hingga 100 dollar AS per barel.

Setiap skenario disertai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas APBN.

Purbaya menyebut, defisit anggaran masih terkendali. Angkanya diproyeksikan berada di kisaran 2,92 persen terhadap produk domestik bruto.

Posisi ini masih di bawah batas aman 3 persen.

"Sudah siap yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi 100 100 dollar AS, jadi kita sudah siap berlapis-lapis," lanjutnya.

Kebijakan menahan harga BBM bersubsidi diarahkan untuk menjaga daya beli. Konsumsi rumah tangga diharapkan tetap stabil.

Tekanan fiskal tetap diwaspadai. Beban subsidi berpotensi meningkat jika harga minyak dunia terus naik.

Kenaikan harga energi dipicu konflik di Timur Tengah. Kondisi ini meningkatkan biaya impor energi Indonesia.

Pemerintah menyiapkan kombinasi kebijakan fiskal dan energi. Tujuannya menjaga tekanan anggaran tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi.

Harga BBM non-subsidi per 1 April 2026 di wilayah Jabodetabek, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara:

Pertamax RON 92: Rp 12.300

Pertamax Green 95: Rp 12.900

Pertamax Turbo RON 98: Rp 13.100

Dexlite CN 51: Rp 14.200

Pertamina Dex CN 53: Rp 14.500

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi tidak akan naik sampai dengan akhir 2026.

Menurut Purbaya, APBN masih bisa menjadi peredam kejut (shock absorber) dengan asumsi harga minyak naik ke level US$80 hingga US$100 per barel sepanjang tahun. Bahkan, menurutnya harga BBM subsidi bisa ditahan untuk tidak naik apabila harga minyak rata-rata US$100 per barel sepanjang tahun.

"Harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata, untuk yang bersubsidi ya. Kalau yang nonsubsidi bukan hitungan kami. Saya enggak ada di anggaran juga, jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman," terangnya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan exercise kebutuhan anggaran apabila harga minyak naik masing-masing sampai US$80 per barel, US$90 per barel maupun US$100 per barel. Sebagaimana diketahui, APBN 2026 dirancang dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel.

Dengan demikian, Bendahara Negara memastikan defisit APBN masih akan berada di bawah batas 3% terhadap PDB apabila harga minyak rata-rata di level US$100 per barel.

"Kami sudah hitung asumsi harga minyak dunia US$100 [per barel] rata-rata sepanjang 2026 dan dengan exercise tertentu anggaran bisa ditekan masih di 2,92% dari PDB," tuturnya.

Di sisi lain, Purbaya kembali menyatakan opsi terbuka bagi otoritas fiskal untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Nilainya mencapai Rp420 triliun.

"Itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sejumlah hal penting terkait kebijakan di sektor energi. Bahlil menegaskan tidak ada penyesuaian harga untuk BBM subsidi.

"Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada, baik naik ataupun turun. Artinya, tetap atau flat, masih menggunakan harga saat ini," ujar Bahlil saat konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan hingga saat ini Kementerian ESDM bersama tim Pertamina maupun SPBU swasta lainnya masih melakukan pembahasan. Ia menyebutkan hasilnya akan segera disampaikan kepada publik.

"Waktunya kapan? Tunggu dulu. Artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama," sambung Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil meminta seluruh masyarakat menunggu informasi resmi dari pemerintah. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mencerna informasi yang beredar.

"Saya mohon agar kita juga harus lebih cerdas dalam mengelola informasi. Tujuannya apa? Agar kita tetap stabil," ucap Bahlil.

Bahlil menambahkan, cadangan BBM saat ini berada di atas standar minimum nasional, baik solar, bensin, gas, avtur, maupun LPG.

"Artinya, sekalipun kita tahu semua ketegangan geopolitik yang belum kita ketahui kapan berakhir, dan beberapa negara lain telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka efisiensi, kita bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait isu kenaikan harga BBM subsidi per 1 April 2026.

"Kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun artinya flat, masih pakai harga sekarang," ucap Bahlil, Selasa (31/4/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan hingga saat ini pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) masih mengkaji harga BBM non subsidi yang ideal untuk bulan depan. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan hingga saat ini masih belum ada kenaikan.

"Untuk BBM yang non-subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain, sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu, Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga Masih tetap sama," katanya.

Dia juga menyampaikan, saat ini fluktuasi harga minyak global makin bergejolak imbas perang Timur Tengah. Imbasnya, harga minyak dunia pun melambung ke level di atas US$100 per barel.

Angka tersebut lebih tinggi dari Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan dalam APBN 2026, yakni US$70 per barel. Oleh karena itu, pemerintah terus memutar otak.

"Sudah barang tentu dengan dinamika fluktuasi harga yang perkembangannya cepat, maka kami juga akan melakukan kajian-kajian lebih cepat sesuai dengan perkembangan yang ada pada dunia," tutur Bahlil.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) buka suara soal harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan BBM nonsubsidi tidak akan naik pada 1 April 2026. Kepastian tidak adanya kenaikan harga BBM sebagaimana disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan tidak akan ada kenaikan harga BBM meski ada risiko kenaikan harga minyak global imbas memanasnya kondisi geopolitik.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Pihaknya pun bakal menindaklanjuti arahan dari pemerintah.

"Kami dari Pertamina tentunya mengapresiasi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dengan rencana penyesuaian harga BBM di Indonesia. Dan arahan yang sudah disampaikan tadi akan kami tindaklanjuti dalam operasional kami di Pertamina," kata Baron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Dia pun memastikan stok BBM Pertamina saat ini dalam kondisi aman. Kendati demikian, Baron tak merinci berapa stok yang dimaksud.

"Hingga saat ini kami sedang menyediakan energi pada seluruh negeri dan dalam proses penyediaan ini kami mengerahkan semua sumber daya kami," tutur Baron.

Sebelumnya, Istana angkat bicara terkait dengan kabar rencana penyesuaian harga BBM yang akan berlaku pada 1 April 2026.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa telah terdapat koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, atas petunjuk dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, Prabowo selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan.
"Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," kata Prasetyo pada Selasa (31/3/2026).
Dia berharap masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih akurat dan tidak perlu panik. Menurutnya, ketersediaan BBM pun dijamin pemerintah.
"Kita jamin [ketersediaan BBM]. Dan harga tidak terjadi penyesuaian," ujarnya.