Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Indonesia harus semakin mandiri di tengah ketidakpastian global yang masih menghantui. Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi pilar utama agar perekonomian domestik dapat 'move on' dari tingginya ketidakpastian dunia saat ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa dunia terus dihadapkan pada gejolak yang terus berlanjut, mulai dari konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung, buka-tutup Selat Hormuz, hingga bayang-bayang perang dagang antarkekuatan ekonomi besar.

Rangkaian peristiwa tersebut memicu rambatan ketidakpastian yang tinggi pada lanskap keuangan dan ekonomi global dan domestik. Merespons tekanan eksternal tersebut, Perry menggarisbawahi urgensi kemandirian ekonomi nasional.

"Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on [kita harus jalan terus]," ujar Perry dalam agenda Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pemimpin otoritas moneter sejak 2018 itu meyakini bahwa UMKM merupakan sebagai fondasi ekonomi kerakyatan sekaligus pilar krusial bagi pertumbuhan ekonomi makro.

Dia menjelaskan bahwa jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai setidaknya 65 juta pelaku, yang mana mayoritas di antaranya masih berada pada skala kecil. Oleh sebab itu, sambungnya, UMKM juga mempunyai peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

Apalagi, Perry juga menekankan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan agenda strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, BI akan melakukan pembinaan lewat 46 kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi Indonesia mulai dari membimbing wirausahawan lewat pendidikan, mentoring, hingga uji coba yang salah satunya santri-santri di pesantren.

"Kalau globalnya bergejolak, ya kita tidak bisa mengandalkan global. Yang bisa kita, diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita," tutup Perry.

Bisnis.com, JAKARTA – Mata uang rupiah dibuka menguat pada perdagangan Rabu (10/6/2026) pada level Rp17.894 per dolar AS. Rupiah dibuka menguat usai Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,5% pada Selasa (9/6/2026).

Mengutip data RTI Infokom, rupiah dibuka menguat 106 poin atau 0,59% ke Rp17.894 per dolar AS.

Rupiah dibuka menguat bersama mata uang di Asia seperti yen Jepang naik 0,01%, dolar Hong Kong menguat tipis 0,0%, dan won Korea Selatan naik 0,11%.

Sementara itu, yuan China melemah 0,06%, dolar Singapura turun 0,07%, baht Thailand turun 0,46%, dan dolar Taiwan melemah 0,11%.

Pengamat komoditas dan mata uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup pada rentang Rp18.050-Rp18.100 hari ini.

Dia menuturkan sentimen pasar membaik setelah Iran dan Israel mengatakan mereka telah menghentikan serangan satu sama lain setelah seruan dari Presiden AS Donald Trump agar mereka segera menghentikan penembakan, meskipun Teheran mengatakan akan melanjutkan serangan jika Israel terus menyerang Hizbullah di Lebanon.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam pernyataan video yang disiarkan oleh televisi Israel bahwa Israel akan merespons dengan kekuatan jika Iran menyerang lagi. Trump mengatakan kepada Axios dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin bahwa ia memperingatkan Netanyahu bahwa ia mungkin akan mendapati dirinya berperang sendirian jika ia kembali berperang dengan Iran.

Pasar juga khawatir bahwa inflasi yang didorong oleh energi dapat tetap tinggi, mendorong investor untuk mengurangi ekspektasi terhadap penurunan suku bunga Federal Reserve dan, dalam beberapa kasus, memperhitungkan kemungkinan pengetatan kebijakan lebih lanjut. Hal ini telah mendorong imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar AS lebih tinggi. Para pedagang akan mengamati rilis Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada bulan Mei, yang akan dirilis hari Rabu, yang diperkirakan akan naik 4,2% YoY, setelah angka April yang sudah tinggi sebesar 3,8%.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan, BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50% hari ini.

Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% kurang lebih 1% yang ditetapkan Pemerintah.

Sehubungan dengan itu, BI memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing.

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua langkah yang akan dijalankan dalam menjaga nilai tukar rupiah . Dua langkah ini disampaikan Perry usai bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Perry mulanya menegaskan bahwa koordinasi fiskal- moneter selama ini sangat-sangat erat. Dimana, kedua sektor sama-sama menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah



"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah," kata Perry.

"Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter-fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah," ujarnya melanjutkan.

Pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portofolio inflow (aliran modal masuk) kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, ia mengakui memang itu ada outflow (aliran modal keluar) di saham dan SBN dan juga tentu saja SRBI.

BI Respons Rupiah Tembus Rp18.000, Samakan Nasib dengan Tetangga RI



"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Nomor satu itu ya," tuturnya.

Langkah kedua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap dijaga, tapi tentu saja adalah peningkatan remunerasi ataupun bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah.

"Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan," pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI). Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat tersebut.

"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6).

Prasetyo mengatakan pemerintah telah beberapa kali membantah kabar tersebut. Menurut dia, rumor mengenai pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak memiliki dasar.

"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas yang bertanggung jawab mengelola perekonomian nasional. Langkah itu dinilai penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi," kata Prasetyo.

Menurut dia, pertemuan sejumlah pejabat ekonomi di DPR pada Sabtu merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi tersebut.

"Dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, pemerintah, dan DPR menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Isu mengenai posisi Menteri Keuangan sebelumnya juga telah dibantah langsung oleh Purbaya. Ia menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah rumor yang menyebut dirinya akan digeser menjadi Gubernur BI di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

"Tidak benar," ujarnya singkat.

Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara pada 8 September 2025.

Pengangkatannya saat itu sempat memunculkan perdebatan karena ia menggantikan Sri Mulyani yang telah lama menjabat sebagai menteri keuangan di beberapa periode pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat terkait di Gedung DPR RI, Sabtu (6/6/2026) pagi. Salah satu kesepakatannya yakni pengelolaan kas pemerintah akan tetap ditempatkan di BI.

Dasco mengatakan pertemuan itu digelar untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi sekaligus memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.

“Hasil koordinasi hari ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak,” ujar Dasco.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penguatan koordinasi fiskal dan moneter saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Perry, terdapat dua langkah yang disepakati. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar arus modal asing kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia.

“Dengan kenaikan suku bunga luar negeri memang terjadi arus keluar dana dari saham dan SBN. Karena itu, fiskal dan moneter sepakat meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya arus modal masuk kembali besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” kata Perry.

Kedua, pemerintah dan BI akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI dengan penyesuaian remunerasi.

Perry menjelaskan peningkatan remunerasi dari BI kepada pemerintah dapat membantu menjaga beban bunga pemerintah tetap terkendali sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan.

“Kalau remunerasi BI kita tingkatkan, secara neto beban bunga pemerintah tetap terkendali,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sembari memperkuat koordinasi dengan BI agar dampak kebijakan terhadap perekonomian semakin besar.

Menurut Purbaya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin erat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Ia menilai stabilitas rupiah penting karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor.

“Saya dengar penjual tempe dan tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor,” ujar Purbaya.

Menurut dia, pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya membebani pelaku usaha dan konsumen.

“Dengan kebijakan yang lebih baik, kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu dan tempe serta ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik, tidak terbebani lagi oleh kenaikan biaya hidup yang terlalu besar,” katanya.

Purbaya menambahkan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik. Karena itu, pemerintah optimistis koordinasi yang lebih kuat dengan BI dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan koordinasi yang erat antara pemerintah, BI, dan otoritas fiskal menjadi penting untuk menjaga perekonomian nasional di tengah tantangan global.

Menurut Prasetyo, berbagai indikator ekonomi menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap perlu mempercepat berbagai program yang mendorong sektor riil agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat. Program tersebut antara lain di sektor pangan, energi, perikanan, serta industrialisasi dan hilirisasi.

“Kita harus tetap optimistis menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka menjaga ekonomi tetap kuat dan terus tumbuh,” ujar Prasetyo.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menyangkal isu yang beredar mengenai pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia (BI). Alih-alih mengganti, yang terpenting saat ini peran keduanya harus diperkuat.

Hal ini dikatakan Mensesneg menjawab isu yang berhembus pada Kamis (4/6/2026) bahwa Istana sempat menimbang pergantian dua pejabat tersebut.

"Lho siapa yang mau mengganti? Nggak ada yang mau mengganti," ujar Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Dia berkali-kali menegaskan rumor itu tidak benar adanya. Sehingga, dia memastikan tidak ada rencana pergantian tersebut.

"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah informasi yang beredar terkait isu dirinya mengundurkan diri. "Enggak bener lah," tulis Purbaya, Kamis (4/6/2026).

Dalam informasi itu, juga beredar kabar bahwa Purbaya akan digantikan Chatib Basri, mantan Menkeu periode 2013-2014. Selain Chatib, Budi Gunadi Sadikin juga ikut diisukan menggantikan Purbaya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan pimpinan Komisi XI DPR sebagai mitra kerja pemerintah di bidang ekonomi.

Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Bukan Tumbal Agar Ekonomi RI Tumbuh Cepat



"DPR dan teman-teman dari otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup.

Dasco menyebut langkah ini juga menjadi penting dalam rangka menguatkan koordinasi fiskal dan moneter dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini," ujarnya.

"Dan Alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang terus melemah mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan DPR RI memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah kurs rupiah yang masih tertekan dan memicu kekhawatiran investor dan masyarakat.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot tercatat masih melemah, meski ditutup menguat tipis pada perdagangan Jumat (5/6/2026). Mata uang Garuda naik 13 poin atau 0,07 persen ke level Rp 18.036 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kurs rupiah diperkirakan bakal tertekan hingga mendekati level psikologis Rp 19.000 per dollar AS pada pekan depan, apabila sentimen negatif terus berlanjut.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih menantang.

“Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat keras bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry saat ditemui di gedung DPR/MPR RI usai pertemuan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini telah berjalan erat. Ke depan, koordinasi semakin difokuskan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan seirama, saling mendukung, dan saling memperkuat sesuai kewenangan masing-masing, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” paparnya.

Terdapat dua langkah utama yang kini menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing (portfolio inflow) kembali masuk ke Indonesia.

Kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal (capital outflow), baik dari pasar saham maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflow kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow Ada saham dan SBN,” paparnya.

Karena itu, pemerintah dan BI sepakat untuk meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik sehingga aliran modal asing dapat kembali mengalir masuk dalam jumlah yang lebih besar dan mendukung penguatan rupiah.

Langkah kedua berupa menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia, disertai peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan Bank Indonesia kepada pemerintah.

Kebijakan tersebut memungkinkan operasi moneter tetap berjalan secara efektif untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara kebijakan fiskal juga dapat berjalan optimal dalam mendukung perekonomian.

“Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap berada di Bank Indonesia. Selain itu, dilakukan peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskal juga tetap mendukung,” lanjut Perry.

Ia menegaskan kedua langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara otoritas fiskal dan moneter dan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Koordinasi fiskal dan moneter yang selama ini telah berjalan kuat akan terus diperkuat agar mampu memberikan respons yang lebih efektif terhadap berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo menekankan, bahwa Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi maupun moneter global. Di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak yang menyentuh level di atas asumsi makro nasional, fundamental ekonomi dalam negeri dianggap menunjukkan performa yang impresif.

Perry merujuk, pada kondisi ekonomi pada triwulan pertama 2026, yang membukukan pertumbuhan sebesar 5,61% atau melampaui capaian periode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 5,1%.

BI juga menitikberatkan soal kenaikan pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga di dalam negeri yang tetap terkendali. Inflasi pada bulan terakhir dilaporkan berada di angka 2,4%, sebuah indikator positif yang menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan sesuai dengan target sasaran pemerintah.

Antisipasi Krisis, Ini Isi Pertemuan Prabowo dan Tokoh Ekonomi Nasional di Istana



Perry juga menegaskan, bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan dalam membangun kekuatan ekonomi dari dalam.

"Kita bersyukur Indonesia berdaya tahan nasional. Kita bisa bangkit dari krisis '97-'98, krisis global, bahkan Covid. Tuhan cinta sama kita," ujar Perry dalam sambutannya di acara seminar nasional di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Otoritas moneter meyakini bahwa akumulasi pengalaman panjang bangsa dalam melewati berbagai turbulensi ekonomi masa lalu telah membentuk mentalitas yang tangguh bagi para pengambil kebijakan. Pengalaman sejarah tersebut menjadi pondasi utama bagi otoritas moneter dalam menyusun strategi perlindungan yang jauh lebih kuat bagi integritas sistem keuangan domestik saat ini.

Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kata Perry, demi memperkuat benteng pertahanan tersebut, BI terus menyiagakan cadangan devisa di posisi USD146 miliar. Langkah konkret untuk meredam spekulasi juga dilakukan dengan memangkas batas pembelian Dolar AS tanpa dokumen pendukung dari semula 50.000 Dolar AS menjadi 25.000 Dolar AS per orang per bulan.

Perry menekankan, bahwa kerangka kebijakan yang sinkron antara sisi fiskal dan moneter terbukti menjadi kunci vital dalam memitigasi dampak buruk fluktuasi pasar dunia. Bank Indonesia juga konsisten menyokong dana pembangunan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar yang mencapai 140 triliun Rupiah hanya dalam sepekan terakhir di bulan Mei.

Otoritas moneter meyakini stabilitas nasional tidak bisa dicapai hanya melalui kerja satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang dilakukan hingga tingkat tertinggi pemerintahan dipastikan terus berjalan secara intensif guna memastikan bauran kebijakan nasional tetap berada pada jalur yang selaras dengan kepentingan publik.

"Sinergi, sinergi, sinergi karena kita hanya akan menang, hanya akan kuat, hanya akan berhasil kalau kita bersatu. Oleh karena itu sinergi kami sangat kuat dengan Pemerintah," tegas Perry.

Lebih lanjut, dia berpandangan soal ancaman pengelolaan jalur logistik energi global saat ini harus disikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Kondisi eksternal yang penuh gejolak menuntut respons kebijakan yang sangat responsif agar kepentingan domestik tidak tergerus oleh kepentingan spekulan internasional.

Sektor energi, pangan, dan instrumen keuangan pun diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dari segala bentuk intervensi pasar yang merugikan.

"Ini yang membuat kenapa seluruh dunia harus membuat respon kebijakan nasional yang first thing first adalah TANAS (Ketahanan Nasional). This time is about TANAS," tuturnya.

IDXChannel- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan Indonesia memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi maupun moneter global.

Di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dan fluktuasi harga minyak yang menyentuh level di atas asumsi makro nasional, fundamental ekonomi dalam negeri dianggap menunjukkan performa yang impresif.

Perry merujuk pada kondisi ekonomi pada triwulan pertama 2026 yang membukukan pertumbuhan sebesar 5,61 persen atau melampaui capaian periode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 5,1 persen.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut didukung oleh stabilitas harga di dalam negeri yang tetap terkendali. Inflasi pada bulan terakhir dilaporkan berada di angka 2,4 persen, sebuah indikator positif yang menunjukkan bahwa bauran kebijakan moneter dan fiskal berjalan sesuai dengan target sasaran pemerintah.

Perry juga menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan dalam membangun kekuatan ekonomi dari dalam.

"Kita bersyukur Indonesia berdaya tahan nasional. Kita bisa bangkit dari krisis '97-'98, krisis global, bahkan Covid. Tuhan cinta sama kita," ujar Perry dalam sambutannya di acara seminar nasional di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia meyakini bahwa akumulasi pengalaman panjang bangsa dalam melewati berbagai turbulensi ekonomi masa lalu telah membentuk mentalitas yang tangguh bagi para pengambil kebijakan.

Pengalaman sejarah tersebut menjadi pondasi utama bagi otoritas moneter dalam menyusun strategi perlindungan yang jauh lebih kuat bagi integritas sistem keuangan domestik saat ini.

Adapun demi memperkuat benteng pertahanan tersebut, BI terus menyiagakan cadangan devisa di posisi USD146 miliar. Langkah konkret untuk meredam spekulasi juga dilakukan dengan memangkas batas pembelian Dolar AS tanpa dokumen pendukung dari semula USD50.000 menjadi USD25.000 per orang/bulan.

Perry menekankan kerangka kebijakan yang sinkron antara sisi fiskal dan moneter terbukti menjadi kunci vital dalam memitigasi dampak buruk fluktuasi pasar dunia.

Bank Indonesia juga konsisten menyokong dana pembangunan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar yang mencapai Rp140 triliun hanya dalam sepekan terakhir di bulan Mei.

Otoritas moneter meyakini stabilitas nasional tidak bisa dicapai hanya melalui kerja satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi yang dilakukan hingga tingkat tertinggi pemerintahan dipastikan terus berjalan secara intensif guna memastikan bauran kebijakan nasional tetap berada pada jalur yang selaras dengan kepentingan publik.

"Sinergi, sinergi, sinergi karena kita hanya akan menang, hanya akan kuat, hanya akan berhasil kalau kita bersatu. Oleh karena itu sinergi kami sangat kuat dengan Pemerintah," kata Perry.

Lebih lanjut, dia berpandangan soal ancaman pengelolaan jalur logistik energi global saat ini harus disikapi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Kondisi eksternal yang penuh gejolak menuntut respons kebijakan yang sangat responsif agar kepentingan domestik tidak tergerus oleh kepentingan spekulan internasional.

Sektor energi, pangan, dan instrumen keuangan pun diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa dari segala bentuk intervensi pasar yang merugikan.

"Ini yang membuat kenapa seluruh dunia harus membuat respon kebijakan nasional yang first thing first adalah TANAS (Ketahanan Nasional). This time is about TANAS," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk ritel dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

“Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah,“ ujar Aida dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) sebagaimana keterangan resmi BI dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

BI, kata Aida, bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

Hal tersebut, kata Aida, penting terlebih saat ini ketika dinamika ekonomi global terus bereskalasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan kondisi finansial masyarakat.

"Di tengah dinamika global, BI memastikan setiap kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan," ujarnya.

Selain itu, Aida menjelaskan, untuk memperkuat stabilitas ekonomi, Bank Sentral juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital antara lain melalui QRIS yang membuat transaksi serta akses ke produk keuangan dan investasi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan UMKM.

Aida mengajak generasi muda agar paham digital, selalu tumbuh, dan matang finansial.

Selain itu, ujar Aida, BI juga turut mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program inovasi seperti Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dan Digdaya x Hackathon guna mempersiapkan generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi digital.

"BI secara aktif juga menjalankan upaya pelindungan konsumen melalui program PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai risiko fraud dan kejahatan digital," kata dia.

LIKE IT merupakan program kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

BI pada awal Mei 2026 mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) , Perry Warjiyo meyakini bahwa volatilitas nilai tukar rupiah akan segera mereda, untuk kemudian bergerak stabil dan mencatatkan tren penguatan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS). Tren penguatan kurs rupiah diprediksi mulai terlihat pada periode Juli hingga Agustus 2026.

Langkah penyelamatan mata uang ini ditandai dengan keputusan BI mengerek BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps) hingga bertengger di level 5,25%. Selaras dengan itu, suku bunga Deposit Facility diputuskan ikut terkerek naik sebesar 50 bps ke posisi 4,25%, diikuti suku bunga Lending Facility yang juga naik 50 bps menjadi 6,00%.

Perry menegaskan bahwa jika ditinjau dari indikator fundamentalnya, nilai tukar rupiah saat ini sejatinya sedang berada di bawah nilai wajar atau mengalami kondisi undervalue. Kejatuhan kurs yang terjadi belakangan ini murni disebabkan oleh hantaman sentimen eksternal.

Rupiah Jeblok Tembus Rp17.600 per Dolar AS, DPR Desak Gubernur BI Mundur



Ia menerangkan, mulai dari proteksionisme tarif dagang global, ketegangan militer di Timur Tengah, lonjakan harga komoditas energi, hingga kebijakan moneter restriktif dari bank-bank sentral utama dunia, terutama bank sentral AS (The Fed).

"Dengan harga minyak yang tinggi, pertumbuhan yang global yang menurun, inflasi global yang naik, arah suku bunga moneter di berbagai negara yang cenderung ketat termasuk Fed Fund Rate, suku bunga Yield, US Treasury yang meningkat tinggi dan dolar yang menguat. Itu faktor yang memberikan tekanan kepada pelemahan nilai tukar di hampir seluruh dunia termasuk rupiah," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Selain dinamika eksternal, Perry tidak menampik adanya faktor pemicu dari dalam negeri yang turut menekan rupiah sejak memasuki kuartal kedua tahun ini. Tekanan tersebut berasal dari melonjaknya kebutuhan valuta asing (valas) domestik yang bersifat siklikal atau musiman sepanjang bulan April hingga Juni.

Lonjakan permintaan dolar AS di pasar dalam negeri tersebut didominasi oleh penyerapan dana untuk keperluan ibadah haji dan umrah, kewajiban pelunasan utang luar negeri korporasi yang jatuh tempo, serta jadwal remitansi atau pembagian dividen tahunan perusahaan kepada investor asing.

Rupiah Ambles Tembus Rp17 Ribu, Perry Warjiyo Blak-blakan Soal Strategi Intervensi BI



"Itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan valas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi," tutur Perry.

Meski dihantam sentimen berlapis, Perry menegaskan fondasi makroekonomi dalam negeri saat ini sangat kokoh dan memiliki daya tolak yang kuat terhadap krisis. Indikator positif itu tercermin dari angka defisit transaksi berjalan yang relatif kecil, laju pertumbuhan ekonomi nasional yang melesat tinggi, serta tingkat inflasi yang masih sangat jinak.

Di waktu yang sama, amunisi moneter BI berupa intervensi pasar valas yang masif dan kebijakan menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terbukti ampuh menjaring kembali modal asing (capital inflows) untuk masuk ke pasar keuangan domestik.

Mendasarkan pada kombinasi perbaikan data ekonomi serta siklus tahunan pasar valas, Gubernur BI optimistis Rupiah akan segera keluar dari zona merah begitu memasuki paruh kedua tahun ini.

"Kenapa kami meyakini ini akan stabil di bulan Juni dan akan cenderung menguat pada bulan Juli dan Agustus? Kalau kita melihat histori itu memang rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni. Tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Kami meyakini rupiah akan stabil dan cenderung menguat ke depan," tutup Perry.