JAKARTA, KOMPAS.com - Tekanan eksternal dan domestik masih membayangi pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini, Kamis (28/5/2026). Bahkan rupiah berpotensi tembus Rp 17.900 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sebagai informasi, pada perdagangan pagi ini rupiah sudah melemah sekitar 70 poin hingga berada di kisaran Rp 17.870 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, tekanan terhadap mata uang Garuda masih cukup besar sehingga pelemahan diperkirakan berlanjut hingga akhir perdagangan.

canva.com ilustrasi

"Kita melihat bahwa dalam perdagangan di hari ini ya libur nasional kemungkinan besar 100 poin ya rupiah akan melemah bisa saja dalam perdagangan di sampai sore ini rupiah akan melemah di Rp 17.900," ujarnya kepada media, Kamis (28/5/2026).

Ibrahim menjelaskan, tekanan terbesar berasal dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa AS dan Israel disebut memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas kawasan serta distribusi energi global.

Selain itu, konflik Rusia dan Ukraina juga dinilai memperbesar ketidakpastian pasar keuangan dunia.

Kondisi tersebut mendorong investor global memburu aset safe haven seperti dollar AS.

Menurut Ibrahim, meningkatnya tensi geopolitik membuat harga minyak mentah dunia kembali melonjak.

Harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) bahkan disebut telah bergerak di kisaran 96 dollar AS per barrel.

Kenaikan harga minyak tersebut dinilai berpotensi memicu inflasi global, termasuk di AS.

Situasi itu memperbesar ekspektasi bahwa bank sentral AS (The Federal Reserve) akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

WIKIMEDIA COMMONS/BRITT LECKMAN/FEDERAL RESERVE Gedung bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed).

"Pada hari Rabu Presiden Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari dia mengatakan bahwa kekhawatiran utama Bank Sentral saat ini adalah inflasi yang lebih tinggi daripada kondisi pasar tenaga kerja yang memburuk," ungkapnya.

Penguatan dollar AS akibat ekspektasi suku bunga tinggi itu kemudian memberikan tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara dari sisi domestik, Ibrahim menilai pelemahan rupiah dipicu tingginya kebutuhan dollar AS untuk impor minyak, pembayaran dividen perusahaan, hingga kewajiban utang luar negeri yang jatuh tempo.

Dia juga menyoroti adanya perpindahan dana masyarakat ke instrumen valuta asing di tengah ketidakpastian pasar.

Selain itu, sentimen investor disebut turut dipengaruhi berbagai isu tata kelola program pemerintah yang memicu kekhawatiran pelaku pasar.

"Kemudian dibarengi juga dengan manajemen yang bobrok di pemerintahan tentang masalah MBG (makan bergizi gratis), kemudian yang terakhir adalah Koperasi Merah Putih ya ini membuat negara mengalami kerugian puluhan triliun," imbuhnya.

Meski demikian, Ibrahim menilai Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Namun, kuatnya tekanan eksternal dan domestik membuat ruang penguatan rupiah menjadi terbatas dalam jangka pendek.

"Apa yang memengaruhi baik dari external maupun internal ini sangat mendukung sekali pelemahan mata uang rupiah. Ada kemungkinan hari besok pembukaan pasar besok di hari Jumat rupiah ini akan mendekati level Rp 18.000 kemungkinan besar," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Langkah pemerintah menyiapkan program stimulus ekonomi yang rencananya disalurkan pada semester II/2026 mengundang reaksi beragam dari kalangan pengamat. Ada yang memandang bahwa program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2026, tetapi ada pula yang pesimistis.

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan, jika melihat dari nilai insentif, program tersebut tak signifikan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II/2026.

“Melihat nilai insentif, program ini tidak akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi semester II secara signifikan,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%. Insentif diberikan kepada penulis buku dengan International Standard Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Rencananya, pemerintah menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Ketiga, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP untuk periode Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Sementara itu, Pengamat dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai stimulus ini cukup membantu menjaga pertumbuhan ekonomi semester II/2026 agar tidak melambat terlalu dalam, terutama di tengah ketidakpastian global, tekanan geopolitik, dan lemahnya perdagangan internasional.

“Tetapi saya tidak melihat stimulus ini cukup kuat untuk menjadi game changer besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ronny kepada Bisnis, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, terdapat tiga alasan mengapa program ini tidak cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertama, ukuran stimulus relatif masih terbatas dibandingkan dengan tekanan daya beli masyarakat dan pelemahan kelas menengah. Kedua, sebagian insentif bersifat temporer sehingga efeknya cenderung jangka pendek. Ketiga, transmisi kebijakan ke ekonomi riil sering kali tidak secepat yang direncanakan pemerintah.

Namun, Ronny melihat pemerintah sedang mencoba mengirim sinyal penting bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi perlambatan ekonomi.

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, menjaga optimisme publik dan dunia usaha itu sendiri sudah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi,” ungkapnya.

Ke depan, dia menilai bahwa pemerintah perlu memastikan stimulus tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Artinya stimulus harus makin diarahkan untuk menciptakan pekerjaan formal baru, meningkatkan produktivitas industri, memperkuat UMKM naik kelas, dan menjaga daya beli kelompok rentan serta kelas menengah secara bersamaan.

“Karena fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap ada pada konsumsi rumah tangga dan stabilitas pasar tenaga kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Vendor smartphone asal China, Infinix, mulai mengatur ulang strategi bisnis di tengah tekanan konflik geopolitik global, kelangkaan chipset dan memori, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang memicu kenaikan biaya produksi serta distribusi perangkat elektronik.

Infinix misalnya. Brand smartphone di bawah naungan Transsion Holding itu, mengandalkan penguatan rantai pasok dan percepatan peluncuran produk untuk menjaga penjualan di tengah tekanan berlapis ini.

Head of Marketing Infinix Indonesia Sergio Ticoalu mengatakan, kondisi industri smartphone saat ini masih dibayangi fluktuasi harga komponen, terutama memori, yang dinilai berdampak signifikan terhadap biaya produksi seluruh merek ponsel. Kendati demikian, dengan strategi yang tepat, dia menyebut penjualan ponsel Infinix masih cenderung stabil.

Infinix, lanjut Sergio, memilih menjaga konsistensi pasokan melalui strategi supply chain yang diklaim lebih solid, mulai dari kantor pusat hingga distribusi regional. Strategi itu juga dibarengi percepatan peluncuran produk sepanjang kuartal I dan II/2026 guna mengantisipasi perubahan harga komponen yang bergerak cepat setiap kuartal.

“Caranya itu adalah bagaimana kita bisa tetap keep up dengan market, supply chainnya kita jaga. Kita berlomba-lomba untuk release produk secepat mungkin di tahun ini karena lebih lama kita launching produk, itu kan pasti harga bakal naik terus,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sergio mengakui penyesuaian harga tidak terhindarkan di tengah lonjakan harga memori dan pelemahan rupiah. Namun, dengan efisiensi rantai pasok Infinix katanya tetap mampu menawarkan spesifikasi kompetitif di pasar Indonesia.

Di sisi lain, dia melihat permintaan pasar smartphone secara industri mengalami sedikit penurunan pada awal tahun seiring melemahnya daya beli masyarakat. Konsumen disebut kini lebih selektif dalam membeli perangkat baru.

Kendati demikian, penjualan Infinix lagi-lagi disebut masih stabil, ditopang distribusi yang luas dan penguatan penjualan pada lini menengah hingga premium. Dia menjelaskan lini Note dan GT menjadi penopang pertumbuhan penjualan perusahaan pada kuartal I/2026. Bahkan, segmen mid-range hingga high-end disebut mencatat peningkatan penjualan signifikan dibandingkan seri entry-level.

Menurut Sergio, respons pasar terhadap produk premium Infinix di luar ekspektasi perusahaan. Hal itu mendorong perseroan memperkuat citra merek ke arah lifestyle dan menyasar konsumen muda yang lebih luas, tidak hanya segmen low-end. “Sekarang Infinix sudah mulai tap into mid to high-end market,” katanya.

Selain smartphone, perusahaan juga mulai memperluas ekosistem perangkat Internet of Things (IoT) seperti smartwatch dan true wireless stereo (TWS) yang dijadwalkan meluncur dalam waktu dekat.

Untuk beberapa kuartal ke depan, Sergio menyebut, pihaknya menargetkan tetap berada di posisi tiga besar pasar smartphone Indonesia dari sisi shipment. Pasalnya sejauh ini, Infinix menjadi salah satu tulang punggung penjualan grup Transsion di Indonesia.

“Kita pengen push tahun ini bisa keep top 3 market Indonesia secara shipment,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sergio berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah guna menopang daya beli masyarakat sekaligus menekan biaya operasional industri elektronik di Tanah Air. Dukungan insentif pemerintah bagi industri manufaktur juga diharapkan agar vendor smartphone tetap mampu berinovasi dan menjaga daya saing di tengah tekanan global.

“Yang paling penting jaga stabilitas supaya buying power tetap oke dan cost operation juga bisa ditekan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri kosmetik menghadapi jalan yang cukup berat untuk menangkap peluang potensi pertumbuhan yang diproyeksikan melampaui US$10 miliar pada 2026.

Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor hingga potensi kenaikan harga, seiring tekanan geopolitik yang belum mereda menjadi hambatan nyata untuk mencapai potensi besar tersebut.

Sektor kosmetik nasional merupakan salah satu subsektor prioritas yang diklaim memiliki kinerja baik. Kementerian Perindustrian mencatat, nilai pasar industri kosmetik Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$9,74 miliar dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 4,33% hingga 4,37%. Selain itu, kinerja ekspor kosmetik meningkat dari US$416,8 juta pada 2024 menjadi US$473,8 juta pada 2025.

Berbagai lembaga riset termasuk Statista juga memproyeksikan nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 menembus lebih dari US$10 miliar dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5,5% dalam lima tahun ke depan.

Pertumbuhan industri kosmetik juga tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia dan sekitar 85% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan, di tengah gambaran positif ini, penguatan ekosistem industri kosmetik masih menghadapi tantangan dari sisi bahan baku. “Karena bahan baku kosmetik masih didominasi impor hingga sekitar 80 persen,” ujarnya di sela-sela acara Indonesia Cosmetic Ingredients (ICI) ke-16.

Hal serupa disampaikan Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) Sancoyo Antarikso. Menurutnya, sebagian bahan baku utama sebenarnya sudah dapat diproduksi di dalam negeri, khususnya untuk produk tertentu seperti sabun mandi berbasis crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). Namun, berbagai bahan tambahan lain masih bergantung pada impor karena keterbatasan teknologi dan skala ekonomis.

“Kalau kosmetik itu dalam satu SKU (Stock Keeping Unit), jumlah bahan bakunya bisa puluhan. Nah, puluhan itu kecil-kecil, kadang kalau mau bikin di sini (dalam negeri), agak nggak masuk skala ekonomisnya,“ sebut Sancoyo.

Seiring konflik yang memanas di Timur Tengah, industri juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi akibat penguatan dolar AS dan terganggunya rantai pasok internasional. Selain bahan baku kosmetik, industri juga terdampak kenaikan harga bahan kemasan berbasis petrokimia dan plastik.

“Dolarnya makin mahal, supply chain terganggu, bahan baku petrochemicals juga terdampak. Bahan-bahan kemasan juga terdampak,” imbuhnya.

Harga Melonjak

Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Indonesia Solihin Sofian mengatakan, perang di kawasan Teluk telah memicu kelangkaan bahan baku turunan minyak yang selama ini menjadi komponen penting industri kosmetik, terutama untuk kemasan plastik dan bahan dasar produk.

Menurutnya, harga bahan baku kemasan plastik saat ini melonjak hingga 100%—129% dibandingkan sebelum konflik terjadi. Padahal, komponen kemasan menyumbang sekitar 25% terhadap struktur biaya produksi atau cost of goods sold (COGS) industri kosmetik.

Solohin menjelaskan, tekanan terbesar dirasakan pada produk kosmetik yang menggunakan kemasan plastik seperti sampo, lotion, dan krim. Sementara itu, produk parfum relatif lebih stabil karena mayoritas menggunakan kemasan berbahan kaca.

Selain kemasan, kenaikan juga terjadi pada bahan baku dasar kosmetik berbasis minyak seperti white oil dan propylene glycol yang naik sekitar 42%—47%.

“Tentu (konflik geopolitik) dampaknya luar biasa besar, bukan hanya shortage saja, tapi juga kenaikan harga,” katanya saat dihubungi Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Solohin menyebut, akibat kondisi ini, industri kosmetik skala besar hanya stok bahan baku hanya mampu bertahan dalam 6 bulan. Industri yang semakin kecil skalanya sampai ke UMKM, mungkin hanya bisa bertahan dalam hitungan mingguan.

“Jadi kalau saya hitung-hitung, industri menengah itu akan bisa bertahan sampai akhir bulan Mei, dalam hal penyediaan bahan baku kemasan,” imbuhnya.

Menurutnya, kondisi tersebut mulai memaksa pelaku industri menaikkan harga jual produk. Dia menyebut sebagian industri kosmetik skala menengah telah menaikkan harga produk sebesar 9%—21%, bahkan ada yang melakukan penyesuaian harga dua kali dalam sebulan.

Kondisi itu dinilai berisiko menggerus daya saing produk lokal, terutama ketika harga kosmetik domestik mulai melampaui produk impor yang lebih murah. “Begitu naik, harga itu berada di atas harga produk-produk import, maka ini kembali tekanan kepada industri kosmetika lokal nasional,” tegasnya.

Selain kenaikan bahan baku, industri juga menghadapi tekanan dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena sekitar 80% bahan baku kosmetik nasional masih bergantung pada impor. Solihin menambahkan biaya logistik dan asuransi pengiriman juga melonjak akibat tingginya risiko geopolitik di jalur perdagangan internasional.

Tekanan tersebut, lanjutnya, dapat berujung pada penurunan utilisasi industri hingga efisiensi tenaga kerja apabila situasi tidak segera membaik. “Kalau kapasitas produksi nasional kosmetika turun, tentu langkah yang paling tidak enak yaitu PHK,” sebut Solihin.

Dia menjelaskan pelaku industri saat ini masih berupaya bertahan dengan menekan margin keuntungan dan melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari mengurangi jumlah shift produksi hingga menghentikan produk yang kurang laku di pasar. Solihin memprediksi, bila penurunan produksi terjadi sampai 15%, maka efisiensi tenaga kerja juga bisa sekitar 15%.

Dorong Pasokan Baru & Hilirisasi

Dia mendorong pemerintah mempercepat proses perizinan impor dari negara sumber baru untuk menjaga pasokan bahan baku industri. Selain itu, Solihin menilai pengembangan bahan baku lokal dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan industri kosmetik nasional.

CEO Martha Tilaar Group Martha Tilaar Group, Kilala Tilaar mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan tanaman herbal, aromatik, dan kosmetik yang belum dimanfaatkan optimal sebagai bahan baku kosmetik.

“Indonesia punya 33.000 tanaman obat, aromatik, dan kosmetik. Belum kita manfaatin, dimanfaatin oleh orang-orang luar negeri, diambil bahan baku mentahnya, diproses di luar negeri, balik lagi ke sini, dengan harga mungkin 8 kali lipat misalnya,” tuturnya.

Dia optimistis industri kosmetik Indonesia memiliki peluang menjadi kekuatan baru di pasar global melalui pengembangan identitas produk lokal.

“Mimpi kita bersama adalah kita mau geser K-Beauty. Mungkin 10 tahun lagi, kita mau menciptakan Indonesian Beauty,” tegas pria yang karib dipanggil Kiki itu.

IDXChannel - Ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi rantai pasok bisnis membuat kalangan pengusaha bergantung bantuan pemerintah sebagai salah satu bantalan fiskal. Keberpihakan pemerintah kepada industri dinantikan demi menyiasati tekanan pada arus keuangan perusahaan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, bantuan dari perbankan untuk menjaga fundamental perusahaan menjadi vital saat ini. Seturut itu, keringanan soal bunga utang dari perbankan juga diperlukan.

"Di satu sisi, kami mesti jaga kesehatan keuangan, di lain sisi juga para pelaku usaha membutuhkan sedikit keringanan. Ini bagaimana inconvenience bisa dilalui dengan memberikan suatu fleksibilitas dari sisi cashflow," kata Anin saat dijumpai di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Anin menyoroti kestabilan keuangan perusahaan yang berlabel mapan sejauh ini menciptakan efek rambatan ke pelaku usaha UMKM. Atas dasar itu, dampak keuangan yang dialami perusahaan sebagai industri hulu bakal berdampak ke sektor usaha di level terkecil.

Setidaknya, kata Anin, kalangan industri semua sektor terutama yang berkapitalisasi besar mesti memiliki kekuatan finansial sampai dua kuartal ke depan pada tahun ini. Ketahanan fiskal perusahaan ini salah satunya untuk memastikan efisiensi yang berujung PHK massal dapat diminimalisir.

"Saya rasa itu (ketahanan keuangan) yang paling penting. Karena kalau bisa cashflow-nya dijaga selama enam bulan ke depan," kata Anin.

Merujuk survei Kadin Indonesia Institute yang memberikan gambaran dunia usaha di kuartal I-2026 menunjukkan konflik geopolitik memberikan tekanan yang cukup besar, terutama melalui kenaikan biaya dan pelemahan permintaan.

Dampak terbesar terlihat pada lonjakan harga energi atau komoditas sebesar 20,9 persen, yang menunjukkan ketegangan global mendorongkenaikan harga input produksi dan biaya operasional, sehingga menekan margin usaha di berbagai sektor.

Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah (16,2 persen) dan penurunan permintaan pasar (16,2 persen) menjadi dampak signifikan lainnya. Pelemahan nilai tukar meningkatkan biaya impor bahan baku, sementara permintaan yangmenurun mencerminkan melemahnya daya beli dan aktivitas perdagangan,baik domestik maupun global.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Institute, mengungkap mayoritas perusahaan memilih menerapkan efisiensi biaya operasional imbas tekanan geopolitik.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, mengatakan perang di Asia Barat (Timur Tengah) membuat harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi mahal.

“Tetapi juga masuk kepada kenaikan operasional atau operational expenditure (Opex), ya tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan daya beli,” kata Anindya dalam konferensi pers di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Anindya mengatakan, setiap menghadapi krisis industri memiliki dua pilihan yakni mengencangkan ikat pinggang atau segera mengejar pertumbuhan.

Namun, berdasarkan survei Kadin terhadap 210 perusahaan di 27 provinsi mayoritas pelaku usaha memilih mengencangkan ikat pinggang. “Mereka ingin melakukan efisiensi untuk bertahan tetapi berubah secepat mungkin dari survival ke growth path lagi. Karena growth-lah yang bisa membuat kita bertahan dari penciptaan lapangan kerja,” tutur Anindya.

Direktur Insight Kadin Institute Fakhrul Fulvian, menyebut, dari 210 perusahaan itu, 33,9 persen perusahaan memilih efisiensi biaya operasional.

Mereka memilih menekan biaya produksi, distribusi, dan operasional.

Strategi itu dipilih sebagai bentuk antisipasi dampak konflik di Asia Barat. “Semuanya berpikir di melakukan efisiensi biaya operasional,” ujar Fakhrul.

Meski demikian, riset juga mengungkapkan biaya 29,3 persen responden belum atau tidak melakukan langkah khusus.

Sebagian perusahaan memilih menunggu dan melihat perkembangan dinamika karena keterbatasan kapasitas adaptasi.

Sementara itu, 9,9 persen perusahaan lainnya memilih menerapkan diversifikasi mitra dagang; 9,5 persen meninjau kontrak dan rantai pasok; dan 7,1 persen diversifikasi sumber bahan baku.

“Strategi ini mencerminkan upaya mengurangi ketergantungan pada pasar atau pemasok tertentu guna meminimalkan risiko gangguan global,” ucap Fakhrul.

Selain itu, survei itu juga mengungkapkan bagi 20,9 persen perusahaan dampak terbesar gejolak geopolitik yang dirasakan perusahaan adalah lonjakan harga energi dan komoditas.

Akibatnya, biaya produksi dan operasional naik, menekan margin keuntungan di berbagai sektor bisnis.

Selain itu, 16,2 persen perusahaan tanah air juga terpukul pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan permintaan pasar.

Pelemahan nilai tukar terhadap dollar AS membuat biaya impor bahan baku membengkak. “Sementara permintaan yang menurun mencerminkan melemahnya daya beli dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun global,” tutur Fakhrul.

Adapun survei ini dilakukan pada 17 Maret sampai 5 April kemarin untuk memotret persepsi pelaku usaha pada kuartal (Q1) 2026.

Survei ini menggunakan metode random sampling kepada 210 anggota Kadin di 27 provinsi yang dipilih secara acak melalui WhatsApp dan Online Survey Form. Fakhrul menyebut, margin of error dari survei ini sebesar 9 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan geopolitik dan ketidakpastian regulasi menempatkan industri pertambangan nasional pada posisi serba sulit, terlebih pemerintah justru menahan laju produksi demi menjaga nilai komoditas dan penerimaan negara.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui dinamika global yang tidak stabil membuat arah industri makin sulit diprediksi. Di sisi lain, pelaku usaha menilai pengendalian produksi yang terlalu ketat berisiko mengganggu keberlanjutan investasi hingga memicu dampak ekonomi di daerah.

Dalam sebuah diskusi, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan bahwa kondisi global saat ini bergerak dalam ketidakpastian yang tinggi.

“Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya itu sudah kita tidak ketahui dan enggak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” katanya, belum lama ini.

Dia tidak menampik jika sektor minerba kini berada dalam tekanan akibat perebutan mineral kritis dan gangguan rantai pasok global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya saja tidak cukup tanpa dukungan energi dan bahan baku penunjang.

Kendati demikian, menurut dia, posisi Indonesia masih strategis karena kekayaan sumber daya alam, terutama dalam mendukung agenda ketahanan energi dan penghiliran.

Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, ketergantungan pada pihak luar tetap menjadi risiko. “Kalau kita tidak punya sumber daya energi, ketahanan energi kita berarti rapuh sekali. Kita akan sangat tergantung pada negara lain,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Skema ini kini diubah dari tiga tahunan menjadi tahunan untuk memastikan pengendalian pasokan lebih terukur.

Rita menekankan pendekatan yang digunakan adalah value over volume. Evaluasi pemerintah menunjukkan peningkatan produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara. “Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” kata Rita.

Menurut dia, produksi berlebih justru berpotensi menciptakan oversupply yang menekan harga komoditas global. Dalam kerangka itu, kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan.

“Untuk domestic market obligation, kita semua harus taat. Kita harus penuhi dengan jalan itu kita bisa bertahan,” kata Rita.

Di sisi lain, pelaku industri melihat kebijakan tersebut menyisakan tantangan di level operasional dan investasi. Wakil Ketua IMA Bidang Komunikasi Bernandus Irmanto mengatakan bahwa risiko dalam industri tambang semakin kompleks, terutama pada sektor nikel.

Bernandus yang juga Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) menyoroti keterbatasan bahan baku penunjang seperti sulfur yang dibutuhkan dalam proses High Pressure Acid Leach (HPAL).

Ketersediaan material menjadi persoalan utama…

Penghiliran Butuh Dukungan Investasi dan Teknologi

Adapun, ketersediaan material, kata Bernandus, menjadi persoalan utama, bahkan ketika kemampuan finansial tersedia. “Masalahnya kalau pun punya uang untuk membeli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?” ujarnya.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mencari alternatif bahan baku, termasuk pirit dan limbah industri seperti phosphogypsum. Di sisi lain, industri juga menghadapi tekanan dalam aspek keberlanjutan, terutama tingginya ketergantungan pada bahan bakar, seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel.

Untuk mengatasi hal tersebut, Vale misalnya mulai mengkaji penggunaan teknologi ramah lingkungan, termasuk elektrifikasi kendaraan tambang. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala produktivitas.

Di sisi lain, Bernadus menambahkan bahwa penghiliran tetap menjadi arah utama industri. Namun, membutuhkan dukungan investasi dan teknologi yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri, khususnya China. Ketergantungan ini memperbesar eksposur terhadap risiko geopolitik.

Dia juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan bagi proyek penghiliran yang sedang berjalan. Beberapa proyek yang ditargetkan beroperasi pada kuartal III/2026 membutuhkan jaminan pasokan bahan baku yang stabil. “Kami berharap bisa terpenuhi sesuai kapasitas, saat ini baru diberikan kuota 30%,” ujarnya.

Menurut dia, pengendalian pasokan juga perlu dihitung secara hati-hati agar tidak berdampak pada permintaan dan harga. Kenaikan harga nikel berisiko menekan daya saing industri baterai berbasis nikel di tengah kompetisi dengan teknologi alternatif seperti Lithium Iron Phosphate.

“Kalau kita mengendalikan supply, kan harapannya demand tetap, sehingga harga naik. Tapi begitu supply kita kendalikan, demand turun, harga juga tidak akan baik,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat mengganggu peran nikel sebagai komoditas strategis dalam transisi energi. “Jangan sampai kita berharap naik, tapi malah membunuh mimpi bahwa nikel itu akan jadi motor besar penggerak transisi energi,” katanya.

Kebijakan pengendalian produksi perlu dilakukan secara terukur…

Potensi PHK di Industri Tambang

Dari sektor batu bara, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Priyadi Sutarso menilai kebijakan pengendalian produksi perlu dilakukan secara terukur dan tidak mendadak.

Dia menekankan bahwa dampak kebijakan tersebut tidak hanya pada penerimaan negara, tetapi juga pada tenaga kerja dan ekonomi daerah. Industri batu bara, yang banyak bergantung pada kontraktor, berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika produksi dipangkas.

Menurut dia, sudah ada rencana lay off tenaga kerja, khususnya dari perusahaan kontraktor tambang seiring dengan rencana pemangkasan produksi dalam RKAB yang akan diputuskan pemerintah. “Pada umumnya kan industri batu bara ini menggunakan jasa kontraktor. Ini sharing risiko. Multiplier effect-nya besar sekali. Tidak hanya sekadar hitung-hitungan penerimaan negara melalui PNBP saja,” ujarnya.

Priyadi mengungkapkan jika pada era 90-an industri batu bara tidak banyak dilirik dan kebanyakan di daerah remote, tetapi saat ini kondisi berbeda.

Priyadi menyebutkan bahwa kontribusi industri tambang terhadap pembangunan daerah sangat signifikan, termasuk membuka akses wilayah terpencil melalui pembangunan infrastruktur seperti bandara.

Dia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan yang mendadak dapat menimbulkan ketidakstabilan, terutama bagi daerah yang sangat bergantung pada pendapatan dari sektor tambang.

Selain itu, tantangan operasional juga meningkat akibat keterbatasan pasokan energi, terutama bahan bakar minyak. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas alat berat di tambang.

Dia mencontohkan dinamika kebijakan ekspor batu bara yang berubah seiring dengan fluktuasi harga global. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar kebijakan ke depan mempertimbangkan dampak secara menyeluruh.

“Karena itu, tadi yang mungkin belum dihitung adalah multiplier efeknya di daerah. Saya khawatirnya terjadi ketidakstabilan. Karena banyak daerah tambang yang tinggi PAD-nya tergantung dari batu bara,” ujar Priyadi.

Selain itu, imbuhnya, ketegangan antara kebutuhan menjaga harga komoditas dan memastikan keberlanjutan industri menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah dan pelaku usaha.

Di tengah tekanan global, ruang kompromi antara pengendalian produksi dan kepastian usaha menjadi semakin krusial.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata menyiapkan serangkaian strategi untuk menjaga kinerja sektor pariwisata nasional di tengah tekanan geopolitik global yang mulai mengganggu arus wisatawan mancanegara.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri menyampaikan bahwa pembatasan wilayah udara di Timur Tengah imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari 2026, telah memicu pembatalan ratusan penerbangan menuju Indonesia.

“Dalam periode 29 hari dari 28 Februari hingga 28 Maret 2026, tercatat 770 penerbangan dari enam titik asal seperti Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, dan Muscat dibatalkan. Kondisi ini berpotensi menghilangkan 60.752 kunjungan wisatawan mancanegara serta devisa sebesar Rp2,04 triliun,” kata Widiyanti dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, kawasan Timur Tengah merupakan titik utama bagi wisatawan jarak jauh (long haul) dengan karakter belanja tinggi. Apabila kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun, maka potensi kehilangan kunjungan wisman dapat menyentuh 1,44 juta hingga 1,68 juta, hingga potensi kehilangan devisa Rp48,3 triliun hingga Rp56,5 triliun.

Namun demikian, Widiyanti menyebut bahwa Kemenpar tetap mempertahankan target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16 juta hingga 17,6 juta pada tahun ini.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai penyesuaian strategi, terutama dengan mengalihkan fokus pasar secara bertahap.

“Arah strategi yang telah disiapkan meliputi penguatan pasar short haul dan medium haul yang lebih resilien dan memiliki potensi tinggi,” ujarnya.

Widiyanti memerinci, pengalihan fokus pasar ini mencakup kawasan seperti Australia, Selandia Baru, Asia Timur, India, dan Filipina. Penambahan kapasitas kursi penerbangan diharapkan mencapai 2,84 juta kursi.

Berikutnya, guna menjaga konektivitas wisata jarak jauh, Kemenpar mendorong optimalisasi maskapai penerbangan non-Timur Tengah, khususnya dalam membuka dan menambah rute langsung dari Eropa dan Amerika.

Upaya lain, lanjut Widyanti, mencakup kampanye digital secara masif untuk mendorong permintaan perjalanan ke Indonesia, serta penyelenggaraan cross border events di wilayah perbatasan guna menarik wisatawan negara tetangga tanpa membebani kapasitas penerbangan.

“Dan juga penguatan promosi wisatawan Nusantara untuk menjaga perjalanan wisatawan nusantara dan tingkat hunian hotel,” ujarnya.

Kendati demikian, Widiyanti menilai keberhasilan strategi ini akan bergantung pada sinergi lintas kementerian dan lembaga. Hal ini terutama dalam menjaga keseimbangan antara sisi pasokan dan permintaan sektor pariwisata ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan WFH memang dirancang untuk diberlakukan pasca-Idulfitri, meski waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Pascalebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga akan mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.

Adapun, kebijakan ini mencuat seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap beban anggaran negara, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Ketika harga minyak dunia menembus level di atas US$100 per barel—jauh di atas asumsi dalam APBN—tekanan terhadap fiskal menjadi semakin nyata dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

Dalam konteks ini, WFH dipandang sebagai solusi jangka pendek yang relatif mudah diterapkan untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa harus menggelontorkan anggaran tambahan.

Dengan berkurangnya mobilitas harian pekerja, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan sektor formal, penggunaan kendaraan pribadi maupun dinas dapat ditekan secara signifikan.

Respons Pengusaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons gagasan pemerintah untuk menerapkan WFH guna menghemat konsumsi BBM. Menurut Apindo, kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.

Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional.

Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Negara Lain yang Telah Terapkan WFH

Langkah serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara yang lebih dulu menghadapi tekanan energi akibat konflik geopolitik. Pemerintah Pakistan, misalnya, menerapkan skema kerja empat hari dalam sepekan dengan sekitar 50% pegawai bekerja dari rumah untuk menghemat konsumsi energi.

Tidak hanya itu, Thailand juga mendorong pegawai negeri untuk bekerja dari rumah sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi nasional.

Di Vietnam, pemerintah bahkan mengimbau sektor usaha untuk mengadopsi WFH guna menekan penggunaan bahan bakar di tengah lonjakan harga energi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa WFH telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang umum digunakan berbagai negara sebagai respons cepat untuk meredam konsumsi energi, khususnya BBM, dalam situasi krisis global.

Bisnis.com, JAKARTA — Bitcoin mengalami penguatan dalam 24 jam terakhir seiring membaiknya sentimen risiko global setelah tensi Amerika Serikat dan Eropa terkait Greenland mereda.

Meski terjadi rebound, pelaku pasar masih menunggu konfirmasi lanjutan, sehingga diperkirakan masih bisa melanjutkan kenaikan dengan level US$92.000 atau sekitar Rp1,55 miliar sebagai area teknikal yang dinilai krusial.

Pada perdagangan Kamis (22/1/2026), harga Bitcoin naik sekitar 0,13% ke level US$89.853 atau sekitar Rp1,5 miliar dalam 24 jam terakhir, memantul setelah terkoreksi 6,75% secara mingguan.

Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengungkapkan sejumlah faktor pendorong menguatnya harga Bitcoin kali ini, antara lain akumulasi whale saat harga turun di bawah US$90.000 (Rp1,521 miliar), meredanya tekanan geopolitik AS–Eropa, serta harga yang bertahan di area support teknikal kunci.

Aktivitas pembelian oleh whale (pemegang dalam jumlah besar) menjadi sorotan utama. Data menunjukkan alamat dompet dengan kepemilikan minimal 1.000 BTC menambah kepemilikan saat harga jatuh di bawah US$90.000, sementara investor ritel cenderung melakukan aksi jual.

"Pola divergensi ini kerap terjadi menjelang fase rebound, karena pembelian pelaku besar menyerap tekanan jual yang muncul dari panic selling ritel," kata Analis Tokocrypto, Fyqieh Fachrur, dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Dia menilai akumulasi whale juga memberikan sinyal kepercayaan terhadap prospek Bitcoin, meskipun volatilitas jangka pendek masih tinggi.

“Ketika whale aktif membeli di bawah US$90.000, itu biasanya mengindikasikan area tersebut dianggap menarik untuk akumulasi. Namun rebound ini masih perlu konfirmasi lanjutan karena tekanan dari sisi makro dan arus dana institusional belum sepenuhnya mereda,” ujarnya.

Sentimen pasar juga didukung oleh faktor geopolitik. Meredanya tensi AS - Eropa terkait Greenland, termasuk penundaan ancaman tarif dan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan militer, ikut mendorong risk appetite kembali membaik.

"Indeks Fear & Greed kripto juga ikut naik tipis ke level 34 dari sebelumnya 32, meski masih berada di area fear. Bitcoin tertahan di level support, sementara dari sisi teknikal, Bitcoin dinilai berhasil bertahan di area support penting berdasarkan Fibonacci retracement, meskipun indikator momentum masih cenderung bearish," lanjutnya.

Di saat yang sama, Bitcoin juga menghadapi resistensi jangka pendek di area rata-rata pergerakan 7 hari (7-day SMA) sekitar US$92.864.

“Area US$92.000–93.000 menjadi level kunci. Jika Bitcoin mampu reclaim dan bertahan di atas area ini, peluang invalidasi tren turun jangka pendek akan lebih besar,” kata Fyqieh.

Namun penguatan Bitcoin masih dibatasi beberapa faktor penahan. Salah satunya adalah tekanan dari arus keluar ETF Bitcoin yang mencapai sekitar US$707,3 juta pada 21 Januari, serta hambatan teknikal lebih besar di area 200-day SMA sekitar US$105.541 yang masih jauh dari harga saat ini.

Bitcoin juga masih berada sekitar 18% di bawah rekor tertinggi (ATH) Oktober 2025 di US$109.309, mencerminkan adanya kehati-hatian pasar terhadap risiko makro yang belum sepenuhnya hilang.

Ke depan, pelaku pasar akan mencermati apakah akumulasi whale berlanjut dan apakah terjadi spot exchange outflows yang konsisten sebagai sinyal suplai yang semakin ketat.

Selain itu dari pasar global, sentimen positif juga datang dari pernyataan mantan Presiden AS Donald Trump yang memuji penasihat ekonominya, Kevin Hassett.

“Hal ini dinilai meredakan kekhawatiran pasar karena menutup potensi Hassett menjadi Ketua The Fed. Hassett sebelumnya dipandang sebagai figur yang paling tidak independen dan cenderung dovish, sejalan dengan keinginan Trump untuk memangkas suku bunga secara agresif,” jelas Fyqieh.

Namun demikian, sentimen positif tersebut tertahan oleh data tenaga kerja AS yang lebih kuat dari perkiraan. Kondisi ini membuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed mundur hingga sekitar Juni 2026, meski pelaku pasar masih memperkirakan adanya dua kali penurunan suku bunga sepanjang tahun ini.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki nasional tengah berada pada persimpangan penting di tengah kuatnya kinerja ekspor dan meningkatnya tekanan geopolitik.

Di satu sisi, sektor padat karya ini berhasil membukukan rekor ekspor tertinggi dalam lima tahun terakhir, namun di sisi lain eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memberikan tekanan terhadap biaya produksi dan stabilitas rantai pasok.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan geopolitik global mendorong percepatan transformasi sektor manufaktur nasional. Pemerintah menilai perubahan lanskap ekonomi dunia menuntut industri untuk lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi agar mampu bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik telah mengubah pola distribusi bahan baku dan barang jadi. Industri yang sebelumnya bergantung pada satu atau dua negara pemasok kini dipaksa mencari alternatif untuk menjaga keberlanjutan produksi.