Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sangat sehat.

Penegasan itu disampaikan Purbaya untuk membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya memastikan APBN mampu menjalankan tugas untuk membiayai program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Isu dana negara yang tinggal Rp120 triliun, habis itu habis, tidak benar," kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat kemarin (24/4).

Ia menekankan hingga saat ini anggaran di kas negara sangat melimpah dan mampu membiayai program prioritas pemerintah, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

"Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," imbuhnya.

Purbaya menjelaskan dana Rp120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI).

Ia merinci pemerintah masih memiliki SAL sebesar Rp420 triliun yang belum digunakan sama sekali.

Selain ditempatkan di BI sebagai simpanan sebesar Rp120 triliun, RpRp300 triliun lainnya ditempatkan di perbankan dalam bentuk deposito. Duit deposito itu dapat dicairkan kapan saja saat dibutuhkan.

"Yang Rp300 triliun kita masukkan ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas dan kredit bisa berjalan. Itu yang saya sebut sebagai penguasaan kebijakan moneter," ujarnya.

Purbaya menambahkan langkah menyimpan dana di perbankan juga merupakan bagian dari upaya mendorong perekonomian. Sebab, bunga simpanannya dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah.

Ia juga menyebut langkah pemerintah dalam menjaga APBN tetap sehat dan kredibel mendapat pujian dari investor saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pekan lalu.

"Jadi saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Bahkan, investor di sana kagum. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan soal defisit dan lain-lain, semuanya sudah jelas bagi mereka. IMF dan Bank Dunia juga sama, tidak menanyakan hal itu lagi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya menegaskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada pada level yang memadai.

“Nggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait uang senilai Rp120 triliun, dana yang dimaksud merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang biasa diparkir di Bank Indonesia (BI).

Menkeu menyatakan dana Rp120 triliun tersebut merupakan bagian dari total SAL yang mencapai Rp420 triliun.

Sementara Rp300 triliun sisanya digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan sebagai modal mengakselerasi aktivitas perekonomian. Injeksi dana ini bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi perbankan.

Pemerintah mulanya menempatkan dana SAL senilai Rp200 triliun, yang kemudian disusul tambahan Rp100 triliun. Tambahan dana ini dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Namun, Purbaya menegaskan, penempatan dana tersebut bersifat deposito on call, yang bisa diambil oleh pemerintah ketika dibutuhkan.

“Dulu biasanya ditaruh di BI, sekarang harusnya masuk ke ekonomi. Itu yang menunjang pertumbuhan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Tapi uangnya nggak habis, masih deposito saya. Itu langkah yang pintar (smart move) sebetulnya,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi APBN, hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy). Lonjakan ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan sebesar 20,7 persen (yoy).

Sementara belanja pemerintah tumbuh 31,4 persen (yoy) dan defisit APBN terjaga pada level 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu memastikan APBN tetap solid dan mampu menjadi peredam gejolak (shock absorber) di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,33% atau 57 poin ke Rp17.229 per dolar AS dalam perdagangan Jumat (24/4/2026). Sementara itu, indeks dolar AS juga menguat 0,04 ke 98,81.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa meski menguat, nilai tukar rupiah kini sedang tertekan oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terendahanya di Rp17.300 per dolar AS, sebelum kemudian rebound pada penutupan pasar Jumat (24/4).

Dari luar negeri, konflik AS-Iran yang berkepanjangan menyulut harga minyak dunia dan pada gilirannya menekan fiskal Indonesia sebagai negara net importir minyak. Dalam perkembangan konflik Timur Tengah, Iran mengundurkan diri dari rencana pembicaraan dengan AS yang difasilitasi Pakistan. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis malam bahwa dia tidak ingin terburu-buru mencapai kesepakatan dengan Iran.

"Trump mengatakan Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama tiga minggu setelah pembicaraan di Washington, meskipun langkah tersebut tidak memberikan banyak keringanan bagi pasar," kata Ibrahim, Jumat (24/4/2025).

Sementara sentimen dalam negeri datang dari kondisi fiskal negara yang sedang diuji. Ibrahim mengatakan, untuk menenangkan pasar pemerintah telah menegaskan bahwa APBN saat ini dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tekanan ekonomi akibat perang di Timur Tengah yang membuat harga komoditas energi melonjak. Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini sudah melampaui asumsi makro APBN 2026, yakni di atas US$100 per barel.

Pemerintah juga masih bisa menahan kenaikan BBM bersubsidi dalam negeri tanpa harus menguras cadangan APBN dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL). Ibrahim menjelaskan bahwa SAL pemerintah yang kini nominalnya mencapai Rp423 triliun belum terpakai sedikit pun untuk menghadapi tekanan belanja subsidi akibat kenaikan harga komoditas energi.

Dengan adanya kombinasi sentimen yang menyertai rupiah tersebut, Ibrahim memperkirakan rupiah akan cenderung melemah dalam perdagangan pekan depan.

"Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.220 sampai Rp17.260. Rupiah untuk sepekan ke depan diperkirakan ada di kisaran Rp17.180 sampai Rp17.400 per dolar AS," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi belanja pemerintah sekitar Rp150 triliun serta potensi peneriman dari windfall harga komoditas akan cukup untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan melebar akibat harga minyak.

Oleh sebab itu, Purbaya menegaskan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp420 triliun yang dimiliki pemerintah di Bank Indonesia (BI) maupun perbankan adalah opsi terakhir dalam menutup defisit fiskal apabila kenaikan harga minyak terjadi sepanjang tahun. Sebab, dia menyatakan pemerintah sampai saat ini berkomitmen untuk menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

"[SAL] Rp420 triliun itu betul-betul last line of defense. Yang kami kendalikan adalah belanja yang lain dan penghematan sudah cukup. Jadi saya tenang-tenang saja, makanya kalau di luar ribut saya bingung," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, upaya penghematan belanja dan potensi windfall harga komoditas yang tengah dihitung bersama Kementerian ESDM cukup untuk menutup defisit APBN. Sebab, diketahui belanja pemerintah meningkat khususnya subsidi BBM sebab kenaikan harga minyak dunia.

Purbaya juga memastikan harga BBM subsidi, yakni Pertalite dan Solar, tidak akan naik sampai akhir tahun. Selain itu, defisit diprakirakan tetap di bawah 3% dengan perhitungan apabila harga minyak naik rata-rata sampai US$100 per barel sepanjang tahun.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengeklaim pemerintah sudah menghemat belanja sekitar Rp150 triliun. Namun, dia belum mengungkap berapa potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

"Jadi yang [penghematan] Rp150 triliun tambah nanti penambahan dari ESDM. Jadi udah aman, hitungannya sudah aman dengan asumsi sampai US$100 per barel akhir tahun rata-rata," katanya.

Pada pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Selasa (21/4/2026), Purbaya turut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan defisit APBN harus di bawah 3% terhadap PDB. Hal ini juga disampaikan olehnya kepada sejumlah lembaga dan investor global saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS), dalam rangka Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internastional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting).

"Angka defisit itu bukan sekadar target, tetapi sinyal ke dunia. Kita serius atau tidak. Jadi dalam acara itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita. Kita tidak akan pernah menembus 3%," ujarnya kepada para pejabat Kemenkeu saat pelantikan di Aula Mezzanine, Gedung Juanda, Kemenkeu.

Adapun Purbaya menyatakan sejauh ini tidak akan memberikan insentif bagi konsumen BBM nonsubsidi, yang akhir pekan lalu harganya sudah diumumkan naik. Dia menyebut pemerintah saat ini tengah memprioritaskan masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga energi.

SKENARIO PERANG

Dalam laporan terbaru lembaga pemeringkat S&P Global Ratings, intensitas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran pada April 2026 bakal memuncak dan penutupan Selat Hormuz bakal melonggar.

Kendati demikian, sejumlah disrupsi diproyeksikan bertahan sehingga rata-rata kenaikan harga minyak jenis Brent bakal bertengger di level US$85 per barel sepanjang 2026.

Adapun berdasarkan skenario perang berkepanjangan, maka minyak Brent bisa memuncak hingga US$200 per barel dan rata-rata harga bertengger di US$130 per barel di 2026.

Skenario pesimistis S&P ini dapat berdampak buruk ke APBN apabila benar terjadi. Hal ini lantaran pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak di level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

Asumsi harga minyak bertengger rata-rata US$100 per barel ini juga menjadi acuan pemerintah terkait dengan defisit APBN. Dengan skenario itu, otoritas fiskal masih bisa menahan defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyiapkan tiga skenario terburuk terkait dengan dampak perang. Skenario pertama, konflik tidak akan bertahan lama tetap memicu kenaikan harga energi 2026 sebesar 19%.

Akan tetapi, efeknya tetap akan teras dengan pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan turun ke 3,1% sedangkan inflasi naik ke 4,4%.

Skenario kedua sudah masuk ke skenario buruk. Disrupsi berlanjut dan memicu kenaikan harga energi lebih tinggi, sekaligus memicu naiknya ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi global semakin turun ke 2,5% dan inflasi naik ke 5,4%.

"Skenario terparah kami mengasumsikan disrupsi pasokan energi berlanjut hingga tahun depan, dengan ketidakstabilan makro lebih besar. Pertumbuhan global turun ke 2% tahun ini dan tahun berikutnya, dan inflasi melebihi 6%," terang Direktur Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas pada press briefing, Selasa (14/4/2026).

Manajemen PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) buka suara terkait penempatan dana pemerintah berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 55 triliun di perseroan. Dana tersebut merupakan bagian dari total Rp 200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan penempatannya telah diperpanjang hingga September 2026.

Direktur BMRI Mochamad Rizaldi mengatakan, penempatan dana SAL tersebut sejatinya difokuskan untuk mendukung penyaluran kredit serta menjaga kelancaran fungsi intermediasi perbankan.

Dia melaporkan, penyaluran dana diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti UMKM, industri padat karya serta sektor strategis lainnya, termasuk perkebunan, ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, energi terbarukan, layanan kesehatan dan manufaktur.

“Harapan kami, Bank Mandiri berupaya terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya saing ekspor serta memperluas penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Rizaldi dalam paparan publik kuartal I 2026 BMRI secara Virtual, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan, penempatan dana SAL merupakan bagian dari upaya bersama perseroan untuk menjaga efektivitas transmisi likuiditas di sistem keuangan, sekaligus mendukung percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Di internal BMRI, kata dia, dana tersebut dikelola secara hati-hati (prudent) dan produktif dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku serta kebutuhan likuiditas bank. Sesuai tujuan penempatannya, dana difokuskan untuk memperkuat penyaluran kredit.

Namun, Rizaldi tidak menyebutkan apakah dana tersebut juga ditempatkan pada instrumen surat berharga negara (SBN), termasuk besaran porsinya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah penempatan dana SAL ke bank Himbara sebesar Rp 100 triliun. Hal ini dilakukan sebelum Lebaran Idulfitri 2026 lalu. Langkah tersebut dilakukan Purbaya setelah dia memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp 200 triliun hingga September 2026.

Purbaya menjelaskan, penempatan dana SAL di Bank Himbara kini mencapai Rp 300 triliun. Ia menjelaskan tambahan penempatan dana ini bertujuan untuk melonggarkan likuiditas perbankan yang mulai ketat. Penilaian itu didasari dari pengamatannya atas meningkatnya yield surat berharga.

“Kalau bond yield naik 0,1% saya udah perhatiin, ada apa nih? Naik 0,4%, pasti kekeringan, kekurangan likuiditas di bank kurang atau apa penyebabnya? Saya cek, oh betul bank kurang. Saya tambah lagi masukin ke sistem,” katanya.

Purbaya menyebut pembagian penempatan dana dilakukan secara fleksibel. Selain Bank Himbara, BPD DKI atau Bank Jakarta juga mendapatkan penempatan dana sekitar Rp 2 triliun. Di sisi lain, ia mengatakan belum melakukan hal yang sama untuk bank swasta.

BMRI Cetak Laba Rp 15,4 Triliun pada Kuartal I 2026

Sementara itu, BMRI membukukan laba konsolidasi sebesar Rp 15,4 triliun pada kuartal pertama 2026. Angka tersebut naik 16,6% dari laba konsolidasi periode yang sama tahun 2025.

Bank Mandiri mencatatkan pendapatan bunga bersih mencapai Rp 1.530 triliun. Pertumbuhannya mencapai 17,4% secara tahunan dibandingkan kredit pada 2024 sebesar Rp 1.383 triliun.

"Pertumbuhan kredit tersebut juga kami fokuskan untuk mendorong aktivitas ekonomi real, khususnya pada sektor produktif dan padat karya," kata Direktur Utama Bank Mandiri Riduan dalam paparan publik Kuartal I 2026 Bank Mandiri yang digelar secara virtual, Selasa (21/4).

Hal tersebut, lanjut Riduan, tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM Bank Mandiri yang mencapai 5,27% secara yoy, jauh lebih baik dibandingkan kredit UMKM yang di industri perbankan yang masih melanjutkan konstraksi.

Total aset konsolidasi Bank Mandiri juga naik 17,4% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.254 triliun. Adapun pertumbuhan kredit tersebut juga diikuti dengan kualitas aset yang terjaga. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross bank only tercatat 0,98%, dengan coverage ratio yang tetap solid di level 245%.

“Pertumbuhan Bank Mandiri yangs angat baik tersebut selalu diiringi dengan pengelolaan kualitas aset yang disiplin,” ujarnya.

Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tumbuh 21,1% yoy menjadi Rp 1.675 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia tidak membutuhkan bantuan pendanaan dari International Monetary Fund (IMF) meski ekonomi global sedang diwarnai ketidakpastian.

Purbaya menyebut kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat. Kekuatan salah satunya ditopang oleh Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuannya dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/6).

"Saya tanya ke mereka apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu mengurangi ketidakpastian. Dia bilang IMF tidak punya otoritas melakukan hal itu, tetapi mereka menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang membutuhkan. Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Rabu (15/4).

Menurut Purbaya, pihak IMF sempat mempertanyakan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global saat ini. Namun, Purbaya menjelaskan pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan sejak akhir tahun lalu.

"Mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan bahwa kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan IMF memperkirakan ketidakpastian global masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, terutama akibat perang AS dan Israel melawan Iran yang belum mereda.

"IMF menjelaskan ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan karena perang juga tidak jelas hasilnya akan seperti apa. Jadi, kita akan menghadapi ketidakpastian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia tidak membutuhkan bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam menghadapi dampak dari ketidakpastian global.

Purbaya menyebut IMF menyediakan dana bantuan untuk negara-negara yang terdampak akibat ketidakpastian yang dipicu perang. Namun, dia menyebut Indonesia tidak membutuhkan bantuan itu berkat adanya bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) di kas pemerintah senilai total Rp420 triliun.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," jelasnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).

Purbaya menceritakan bahwa IMF tidak memiliki kebijakan khusus untuk mengurangi ketidakpastian. Lembaga itu juga memprakirakan ketidakpastian global masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan akibat perang yang belum terlihat ujung penyelesaiannya.

Kesempatan itu turut diambil Purbaya dan rombongan untuk menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah Indonesia kepada IMF. Dia menyampaikan kepada Direktur Pelaksana IMF bahwa Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir 2025.

Ekonom yang pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami percepatan ketika terjadi guncangan akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya adalah menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun.

"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini," ucapnya.

Adapun sepanjang hari itu Purbaya bertemu berbagai pihak mulai dari investor, lembaga multilateral maupun pemeringkat asing. Beberapa di antaranya adalah 18 investor termasuk Goldman Sachs Asset Management dan Fidelity, Bank Dunia serta S&P.

Pertemuan ini digelar di Washington DC di sela-sela partisipasinya pada acara IMF and World Bank Group Spring Meeting 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.

Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan bekerja menggerakkan perekonomian dengan mekanisme invisible hand atau tangan tak terlihat.

Artinya, injeksi dana pemerintah itu mendorong perbankan mengoptimalkan fungsi intermediasi mereka sehingga aktivitas perekonomian dapat terakselerasi.

“Kebijakan saya itu memaksa invisible hand berfungsi di sekitar finansial sehingga perbankan akan memilih proyek-proyek yang bagus dan membuat ekonomi bergerak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Purbaya menyebut kebijakan itu tidak menargetkan program prioritas pemerintah sebagai fokus utama penyaluran dana.

Dia membebaskan perbankan memilih target pembiayaan yang bisa menggerakkan perekonomian.

“Nggak selalu program prioritas. Saya sebetulnya nggak peduli di mana mereka taruh (dana), secara teoretis ya. Tapi, begitu taruh di situ, dia (dana) akan menyebar ke sistem perekonomian karena banknya dipaksa oleh invisible hand,” jelas Menkeu.

“Jadi, strategi kita di belakang seperti itu, mengaktifkan invisible hand,” tuturnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menempatkan dana SAL sebesar Rp200 triliun di perbankan. Dengan tambahan terbaru Rp100 triliun, total penempatan dana SAL kini mencapai sekitar Rp300 triliun.

Purbaya menjelaskan, tambahan SAL itu diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

Penambahan dana tersebut dilakukan menjelang periode Lebaran guna memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga di tengah potensi peningkatan kebutuhan dana masyarakat.

Kebijakan itu juga menjadi respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil (yield) obligasi yang mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sektor perbankan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keraguan sejumlah pihak yang menilai dirinya tidak mampu mengelola anggaran negara.

Purbaya awalnya menjelaskan bagaimana saat ini pemerintah masih memiliki bantalan fiskal dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SAL adalah tabungan negara yang berasal dari sisa lebih anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

SAL tidak digunakan untuk kas harian, tetapi sebagai cadangan fiskal, investasi jangka pendek pemerintah, dan pengaman keuangan saat negara menghadapi krisis.

Menurut Purbaya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas anggaran ketika misalnya saat ini harga minyak mentah dunia meningkat karena perang di Timur Tengah.

"Ketika keadaan seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi (SAL). Jadi anggaran kita aman," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Purbaya mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI terkait pengelolaan SAL guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Saat ini, kata dia, total SAL mencapai Rp420 triliun. Dana tersebut di antaranya terdiri dari Rp300 triliun yang ditempatkan di perbankan, sisanya di Bank Indonesia.

Purbaya kemudian menanggapi cibiran yang menyebut dirinya tidak bisa menghitung anggaran negara. Ia menegaskan telah berpengalaman menghitung anggaran sejak awal 2000-an.

"Nanti ada yang bilang Pak Purbaya tidak bisa hitung. Saya sudah menghitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005," ujar Purbaya.

Ia mengungkap pernah menjadi penasihat pemerintah, termasuk saat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen pada 2005.

Saat itu, ia menjadi salah seorang yang menghitung detail dampak kenaikan harga BBM ke anggaran.

Purbaya juga menyebut Indonesia bahkan pernah memiliki model perhitungan fiskal yang mampu memproyeksikan perubahan asumsi harga minyak mentah dunia hingga 10 tahun ke depan.

"Jadi di luar orang bilang, 'Pak menteri keuangannya tidak bisa menghitung.' Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons keraguan sejumlah pihak yang menilai dirinya tidak mampu mengelola anggaran negara.

Purbaya awalnya menjelaskan bagaimana saat ini pemerintah masih memiliki bantalan fiskal dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), SAL adalah tabungan negara yang berasal dari sisa lebih anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

SAL tidak digunakan untuk kas harian, tetapi sebagai cadangan fiskal, investasi jangka pendek pemerintah, dan pengaman keuangan saat negara menghadapi krisis.

Menurut Purbaya, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas anggaran ketika misalnya saat ini harga minyak mentah dunia meningkat karena perang di Timur Tengah.

"Ketika keadaan seperti ini, kita masih punya tambahan bantalan tadi (SAL). Jadi anggaran kita aman," ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Purbaya mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Komisi XI DPR RI terkait pengelolaan SAL guna menjaga keberlanjutan fiskal.

Saat ini, kata dia, total SAL mencapai Rp420 triliun. Dana tersebut di antaranya terdiri dari Rp300 triliun yang ditempatkan di perbankan, sisanya di Bank Indonesia.

Purbaya kemudian menanggapi cibiran yang menyebut dirinya tidak bisa menghitung anggaran negara. Ia menegaskan telah berpengalaman menghitung anggaran sejak awal 2000-an.

"Nanti ada yang bilang Pak Purbaya tidak bisa hitung. Saya sudah menghitung anggaran sejak tahun 2002, 2003, 2005," ujar Purbaya.

Ia mengungkap pernah menjadi penasihat pemerintah, termasuk saat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen pada 2005.

Saat itu, ia menjadi salah seorang yang menghitung detail dampak kenaikan harga BBM ke anggaran.

Purbaya juga menyebut Indonesia bahkan pernah memiliki model perhitungan fiskal yang mampu memproyeksikan perubahan asumsi harga minyak mentah dunia hingga 10 tahun ke depan.

"Jadi di luar orang bilang, 'Pak menteri keuangannya tidak bisa menghitung.' Saya hanya menegaskan di sini bahwa saya bisa hitung," ujar Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun tekanan harga energi global masih berlangsung.

Purbaya mengatakan, kebijakan tersebut tetap dijalankan karena kondisi fiskal dinilai masih cukup kuat untuk menahan beban subsidi energi.

“Subsidi terhadap BBM tidak akan dihilangkan dan akan terus diadakan sampai akhir tahun,” ujar Purbaya dalam konpers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata mencapai 100 dollar AS per barrel hingga akhir tahun.

“Dengan asumsi tersebut dan ditambah efisiensi serta penghematan anggaran, kita bisa pastikan defisit masih di sekitar 2,9 persen,” kata Purbaya.

Menurut dia, dengan kondisi tersebut, harga BBM bersubsidi dapat dipertahankan tanpa harus membebani anggaran secara berlebihan.

Purbaya juga menegaskan pemerintah memiliki bantalan fiskal yang cukup untuk menghadapi skenario terburuk, termasuk jika harga minyak melonjak lebih tinggi dari asumsi.

Ia menyebutkan, pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun yang dapat digunakan dalam kondisi mendesak.

“Selama suplai masih ada, kita punya bantalan Rp 420 triliun dalam bentuk SAL yang bisa dipakai kalau kondisi terpaksa,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kemungkinan harga minyak dunia bertahan di atas 100 dollar AS per barrel dalam waktu lama relatif kecil, seiring dinamika global, termasuk perkembangan politik di Amerika Serikat.

Purbaya pun meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi keuangan negara.

Ia memastikan ruang fiskal pemerintah masih memadai untuk mendukung berbagai kebijakan, termasuk menjaga stabilitas harga energi.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir atau berspekulasi negara kehabisan uang. Anggaran kita cukup,” kata dia.

Pemerintah, lanjutnya, telah memperhitungkan seluruh konsekuensi fiskal dari setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga akhir tahun.