IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras spekulasi yang beredar mengenai potensi penurunan peringkat (downgrade) utang atau kredit sovereign Indonesia.

Purbaya meluruskan bahwa dirinya justru baru dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings, pada Rabu (3/6/2026) malam, selepas menghadiri rapat pembahasan RUU P2SK di Kompleks Parlemen.

Isu miring terkait pemangkasan peringkat utang ini santer terdengar di pasar keuangan dalam beberapa hari terakhir. Rumor tersebut dituding menjadi salah satu faktor utama yang memicu rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

“Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade,” kata Purbaya ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (3/6/2026).

Perwakilan dari S&P diketahui telah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) untuk menemui sejumlah pejabat pemerintah serta otoritas regulator pasar keuangan, termasuk manajemen Danantara.

Sebelum agenda di Jakarta ini, Purbaya selaku Bendahara Negara sebenarnya telah lebih dulu berdiskusi dengan pihak S&P saat melakukan kunjungan kerja di Washington, AS.

Dari hasil dialog tersebut, Purbaya optimistis pihak S&P kini memiliki pemahaman yang jauh lebih positif dan komprehensif terhadap kondisi ekonomi domestik.

"Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," imbuhnya.

Di tengah bergulirnya isu tersebut, S&P Global Ratings resmi menerbitkan laporan terbaru dengan menyematkan peringkat kredit penerbit jangka panjang ‘BBB’ dan peringkat jangka pendek ‘A-2’ kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Prospek (outlook) yang diberikan untuk institusi ini adalah stabil, sejalan dengan peringkat kredit sovereign Republik Indonesia.

Meski demikian, S&P memberikan catatan bahwa posisi peringkat DIM ini terikat erat dengan kondisi kredibilitas fiskal pemerintah pusat.

“Kami dapat menurunkan peringkat DIM apabila kami mengambil tindakan serupa terhadap peringkat sovereign Indonesia,” tulis S&P dalam laporannya, Rabu (3/6/2026).

Pemberian peringkat ini didasari oleh ekspektasi kuat S&P bahwa pemerintah Indonesia akan selalu mengalirkan dukungan penuh dan tepat waktu bagi operasional DIM.

Oleh karena itu, S&P menyamakan posisi rating DIM secara penuh dengan peringkat kredit pemerintah.

Di satu sisi, S&P tidak menetapkan profil kredit mandiri (stand-alone credit profile/SACP) untuk DIM karena indikator tersebut tidak menjadi parameter utama penentuan peringkat.

Untuk urusan likuiditas, S&P memproyeksikan struktur pendanaan utama DIM dalam jangka pendek dan menengah akan bersumber dari setoran dividen tahunan yang dialokasikan BUMN ke BPI Danantara. Nilai aliran dana dari dividen tersebut ditaksir berada di angka miliaran dolar AS setiap tahunnya.

“Kami mengestimasi pembayaran dividen BUMN mencapai USD5miliar hingga USD6 miliar per tahun. Dividen yang tersedia bagi DIM merupakan jumlah bersih setelah dikurangi kebutuhan dukungan keuangan dan dukungan pemegang saham kepada BUMN, serta tidak akan dibebani kebutuhan tersebut,” tulis S&P.

Langkah S&P menyematkan outlook stabil ini terhitung lebih positif dibandingkan kompetitornya. Sebelum rilis ini keluar, lembaga pemeringkat global lainnya, yakni Moody's Ratings, telah lebih dulu menetapkan peringkat kredit Baa2 untuk PT Danantara Investment Management (DIM), namun dengan menyertakan prospek atau outlook negatif pada seluruh peringkat yang diberikan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel– Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menetapkan peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM).

Sementara Outlook atau prospek peringkat ditetapkan stabil, setara peringkat Kredit Pemerintah Indonesia.

Dalam laporan yang diterbitkan pada 3 Juni 2026, S&P menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit Indonesia, yakni BBB/Stable/A-2, karena menilai terdapat kemungkinan yang hampir pasti pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa kepada perusahaan apabila dibutuhkan.

"Kami percaya bahwa PT. Danantara Investment Management (DIM) memainkan peran penting dalam prioritas pembangunan Indonesia, termasuk meningkatkan nilai jangka panjang aset pemerintah dan mendukung investasi pemerintah dalam proyek-proyek strategis," kata S&P Global Ratings mengutip laman resminya, Rabu (3/6/2026).

Menurut lembaga pemeringkat tersebut, hubungan antara Danantara dan pemerintah dinilai sangat erat. Selain karena pemerintah merupakan pemilik penuh BPI Danantara, pemerintah juga memiliki pengawasan langsung terhadap rencana kerja dan anggaran lembaga tersebut melalui DPR serta Dewan Pengawas yang beranggotakan sejumlah menteri koordinator, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara.

S&P juga menegaskan tidak memberikan penilaian profil kredit mandiri (stand-alone credit profile) kepada DIM karena faktor utama yang mendasari peringkat tersebut adalah ekspektasi kuat terhadap dukungan pemerintah.

"Karena dukungan pemerintah menjadi faktor utama, kami menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit negara Indonesia," ujar S&P.

Lembaga pemeringkat itu menilai Danantara memegang peranan penting dalam mengelola aset negara melalui investasi yang bertujuan meningkatkan nilai jangka panjang dan mendukung agenda pembangunan pemerintah. Sebagai kendaraan investasi utama BPI Danantara, DIM bertugas mengalokasikan dana ke berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas nasional.

S&P memperkirakan sumber pendanaan utama Danantara dalam beberapa tahun ke depan berasal dari dividen tahunan BUMN yang disalurkan melalui BPI Danantara. Nilai dividen tersebut diperkirakan mencapai sekitar USD5 miliar hingga USD6 miliar per tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai investasi, termasuk proyek strategis yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski sebagian investasi diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah, S&P menilai proyek-proyek yang didanai Danantara tetap harus memenuhi standar imbal hasil tertentu.

Sebagai contoh, S&P menyoroti investasi Danantara pada proyek pembangkit listrik berbasis pengolahan sampah atau waste-to-energy yang mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah terpadu. Namun demikian, lembaga tersebut tidak memperkirakan mayoritas investasi Danantara akan sepenuhnya ditentukan oleh arahan kebijakan pemerintah.

S&P juga menilai pemerintah memiliki kemampuan untuk memantau kondisi keuangan Danantara secara berkala sehingga dapat mendeteksi potensi permasalahan lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Ke depan, prospek peringkat Danantara akan mengikuti perkembangan peringkat kredit Indonesia. S&P menyatakan bakal turunkan peringkat DIM apabila dukungan pemerintah terhadap Danantara melemah.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Wall Street pada Selasa (2/6/2026) berakhir sedikit lebih tinggi dalam sesi perdagangan yang bergejolak, di mana saham-saham mencari arah karena investor mencermati pesan-pesan yang beragam tentang pembicaraan perdamaian AS-Iran dan beberapa perkembangan terkait kecerdasan buatan (AI).

Indeks acuan S&P 500 naik 0,1 persen dan berakhir di 7.610,51 poin, menyelesaikan di atas level 7.600 untuk pertama kalinya. NASDAQ Composite yang didominasi saham teknologi menetap sedikit di atas garis datar di 27.093,90 poin. Indeks Dow Jones Industrial Average yang berisi saham-saham unggulan naik 0,5 persen dan ditutup pada 51.308,46 poin. Ketiga indeks tersebut mencatat penutupan rekor.

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir di tengah baku tembak di Teluk dan operasi militer Israel di Lebanon, mengancam gencatan senjata yang rapuh antara pihak-pihak yang bertikai yang telah berlaku sejak awal April.

Selain itu, ketidakpastian mengenai keadaan perundingan perdamaian antara AS dan Iran semakin meningkat, terutama setelah kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, pada Senin mengatakan bahwa mereka telah mengetahui bahwa tim negosiasi Teheran menangguhkan "dialog dan pertukaran teks" yang dimediasi dengan Washington karena aksi militer di Lebanon dan pelanggaran gencatan senjata di semua lini, termasuk Lebanon. Tasnim menambahkan bahwa Iran juga akan "sepenuhnya memblokir" Selat Hormuz yang penting.

Trump kemudian pada Senin menegaskan bahwa pembicaraan dengan Iran "berlanjut, dengan kecepatan yang cepat."

Meski begitu, Kantor Berita Fars Iran pada Selasa melaporkan bahwa saat ini tidak ada pertukaran pesan dengan AS, mengutip sumber yang mengetahui informasi tersebut. Kantor berita tersebut mengatakan pertukaran telah dihentikan setidaknya selama beberapa hari untuk mencapai nota kesepahaman awal antara Washington dan Teheran, mengutip sumber tersebut.

Trump kembali membalas pesan tersebut melalui Truth Social:”laporan berita palsu yang menyatakan bahwa Republik Islam Iran dan AS berhenti berbicara beberapa hari yang lalu adalah salah dan keliru. Percakapan antara kami telah berlangsung terus-menerus, termasuk empat hari yang lalu, tiga hari yang lalu, dua hari yang lalu, satu hari yang lalu, dan hari ini.”

"Ke mana arahnya, kita tidak pernah tahu, tetapi seperti yang saya katakan kepada Iran, 'Sudah waktunya, dengan cara apa pun, bagi Anda untuk membuat kesepakatan. Anda telah melakukan ini selama 47 tahun, dan ini tidak dapat dibiarkan berlanjut lebih lama lagi!'" tambah Trump.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Rubio sebelumnya dalam sidang di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat menyatakan pihaknya masih dalam pembicaraan.

Alphabet Dorongan Pengeluaran AI sebesar USD80 Miliar Dolar AS; Marvell Perusahaan USD1 Triliun Berikutnya?

Beralih dari Timur Tengah, saham teknologi menjadi fokus di tengah serangkaian perkembangan di bidang AI. Yang paling menonjol adalah pengumuman Alphabet tentang rencana besar untuk mengumpulkan modal ekuitas sebesar USD80 miliar, karena perusahaan induk Google ini bertujuan untuk membiayai biaya infrastruktur AI-nya yang meroket.

Penawaran tersebut terdiri dari penawaran publik yang dijamin sebesar USD30 miliar, dibagi antara saham depositari yang mewakili saham preferensi konvertibel wajib, saham biasa Kelas A, dan saham modal Kelas C, dan penawaran di pasar terbuka sebesar USD40 miliar yang diharapkan akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun 2026. Konglomerat Berkshire Hathaway juga telah setuju untuk menyuntikkan USD10 miliar melalui penempatan pribadi.

Kepala strategi pasar di Jones Trading, Michael O’Rourke, mengatakan penggalangan modal Google telah menambah tekanan pada perusahaan-perusahaan hyperscaler lainnya karena pasar memperkirakan mereka kemungkinan perlu mengikuti jejak Google.

“Pernyataan Jensen Huang bahwa ia memperkirakan Marvell Technology akan menjadi perusahaan bernilai triliun dolar suatu hari nanti telah membuat sahamnya naik hampir 30 persen. Saham perusahaan memori melemah setelah SK Hynix mengatakan berencana untuk menggandakan kapasitas produksi memorinya selama lima tahun ke depan," kata O’Rourke kepada Investing.com, Rabu (3/6/2026).

Pengumuman Alphabet datang hanya sehari setelah tonggak penting industri AI berupa pengajuan pernyataan pendaftaran draf secara rahasia oleh Anthropic untuk debut pasar yang diusulkan. Perusahaan rintisan AI dan pengembang Claude ini mengalahkan pesaingnya dan pengembang ChatGPT, OpenAI, dalam langkah pertama dalam perlombaan untuk menjadi perusahaan publik.

Di tempat lain, saham Marvell Technology melonjak lebih dari 32 persen. CEO Nvidia, Jensen Huang, menyatakan bahwa perusahaan semikonduktor ini bisa menjadi "perusahaan triliun dolar" berikutnya. Pada penutupan perdagangan terakhir, kapitalisasi pasar Marvell berada sedikit di bawah USD192 miliar.

Huang juga mengklaim bahwa Nvidia memiliki pasokan yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan pesat permintaan unit pemrosesan pusat (CPU) dan unit pemrosesan grafis (GPU) yang didorong oleh AI. Saham Nvidia turun 0,7 persen.

Sementara itu, Hewlett Packard Enterprise mencatatkan hasil kuartal kedua yang memecahkan rekor dan mempercepat target keuangan jangka panjangnya hingga dua tahun, karena ekspansi pusat data AI meningkatkan permintaan untuk server dan produk jaringannya. Sahamnya melonjak lebih dari 19 persen.

Lowongan Kerja di AS Capai Level Tertinggi sejak Mei 2024

Dari data ekonomi, sorotan tertuju pada laporan Ringkasan Lowongan Kerja dan Perputaran Tenaga Kerja (JOLTS) bulan April. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, lowongan pekerjaan pada April mencapai 7,618 juta, jauh di atas perkiraan konsensus sebesar 6,860 juta dan angka revisi naik pada Maret sebesar 6,887 juta. Ini adalah angka tertinggi sejak Mei 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja AS tetap kuat, menguatkan tren yang diamati dalam laporan pekerjaan pada Maret dan April yang diterbitkan sebelumnya dan kemungkinan akan terus membuat Federal Reserve (The Fed) fokus pada bagian inflasi dari mandat gandanya. Para pedagang akan menerima laporan pekerjaan Mei pada hari Jumat.

"Laporan lowongan pekerjaan ini bernada hawkish untuk prospek suku bunga Fed, tetapi sinyalnya cukup lemah setelah mempertimbangkan detail laporan tersebut," kata kepala ekonom AS di Fifth Third Commercial Bank, Bill Adams.

"Untuk saat ini, pasar keuangan lebih fokus pada Selat Hormuz sebagai pendorong prospek suku bunga. Jika konflik Iran bergeser ke belakang, kendala pasokan tenaga kerja kemungkinan akan mengambil alih peran sentral dalam perhitungan pasar," tambah Adams.

(Febrina Ratna Iskana)

Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings menilai rencana pemerintah Indonesia mengendalikan pengiriman komoditas melalui badan ekspor terpusat berpotensi menekan ekspor. Langkah ini juga dinilai berpotensi mengurangi penerimaan negara, dan memengaruhi neraca pembayaran Indonesia.

Dalam pernyataannya S&P menyebut faktor-faktor tersebut meningkatkan risiko penurunan terhadap peringkat kredit Indonesia. Kebijakan itu dinilai menambah ketidakpastian terhadap prospek ekonomi dan arus devisa ekspor. S&P menilai sentralisasi ekspor berisiko juga mengganggu kelancaran perdagangan komoditas.

“Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian penurunan yang lebih besar terhadap peringkat S&P untuk Indonesia,” kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Kamis (21/5).

Pernyataan S&P muncul di tengah tekanan berat di pasar saham domestik setelah pemerintah mengumumkan pembentukan badan ekspor khusus sumber daya alam melalui Danantara Sumberdaya Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan pasar terjadi karena investor belum memahami manfaat pembentukan badan ekspor tersebut.

“Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Pasar kalau ada ketidakpastian pasti takut, jadi menjual (saham) dahulu,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (21/5).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan badan ekspor bertujuan memperkuat pengawasan ekspor SDA dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor. Pemerintah meyakini langkah itu dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Menurut Purbaya, apabila pasar memahami dampak kebijakan tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG justru berpotensi menguat. Ia mengatakan keberadaan badan ekspor justru dapat meningkatkan profitabilitas emiten, khususnya perusahaan terbuka di sektor SDA.

“Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa. Nanti pelan-pelan akan naik secara signifikan kalau pasar sudah mengerti,” kata dia.

Sebagai implementasi dari kebijakan ekspor satu pintu, pemerintah pun telah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, juga menilai pasar masih menunggu implementasi kebijakan tersebut.

“Insya Allah pasti baik (hasilnya), kan kami pasti akan melihat market. Kami optimis secepatnya (naik),” ujar Pandu.

IHSG Kembali ke Level 6.000

Tekanan di pasar saham semakin dalam setelah IHSG kembali turun ke level 6.000-an, mendekati posisi saat pandemi Covid-19 pada 2021. Secara year to date (ytd), IHSG tercatat sudah melemah 28,94% dan merosot 19,09% dalam sebulan terakhir.

Padahal, indeks sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) pada 20 Januari 2026 di level 9.134 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 16.590 triliun. Namun hingga Mei 2026, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia susut menjadi Rp 10.642 triliun.

IHSG juga semakin jauh dari level 9.000 setelah anjlok signifikan dalam beberapa bulan terakhir. IHSG ditutup merosot 3,54% atau 223,56 poin ke Rp 6.094 pada penutupan perdagangan Kamis (21/5).

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia, volume transaksi perdagangan pada Kamis mencapai 35,54 miliar saham dan frekuensi sebanyak 2,14 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 10.576 triliun dengan total nilai transaksi sebesar Rp 18,28 triliun.

IDXChannel – Dua lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global Ratings dan Moody's Ratings, kompak menyoroti risiko kebijakan ekspor satu pintu komoditas yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, meski keduanya turut mengakui potensi manfaatnya bagi stabilitas makroekonomi Indonesia.

Melansir dari Reuters, Kamis (21/5/2026), Moody's menilai rencana sentralisasi ekspor komoditas tersebut bersifat kredit negatif bagi emiten pertambangan. Lembaga itu menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan risiko distorsi pasar.

Di sisi lain, Moody's mengakui langkah tersebut dapat mendukung arus masuk valuta asing serta memperkuat nilai tukar rupiah. Namun secara keseluruhan, kebijakan itu dinilai berpotensi menekan sentimen investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih luas.

Sebelumnya, S&P Global Ratings memperingatkan bahwa rencana pemusatan ekspor komoditas utama melalui entitas BUMN berisiko menekan indikator kredit sovereign apabila implementasinya tidak berjalan mulus.

Dalam catatan riset yang dikutip Dow Jones Newswires, Kamis (21/5), S&P menilai tenggat waktu implementasi yang relatif singkat justru meningkatkan risiko gangguan perdagangan. Kondisi itu berpotensi membebani ekspor, penerimaan pemerintah, hingga neraca pembayaran Indonesia.

Menurut S&P, ketidakpastian kebijakan juga dapat memengaruhi sentimen investor dan kepercayaan dunia usaha apabila arah kebijakan pemerintah dinilai semakin sulit diprediksi.

S&P menambahkan, sentimen investor dan kepercayaan bisnis juga dapat melemah jika kebijakan menjadi kurang dapat diprediksi, yang bisa memperlambat investasi dan memicu arus keluar modal.

Meski demikian, S&P melihat kebijakan tersebut tetap memiliki sisi positif apabila berhasil meningkatkan rasio penerimaan pemerintah. Kondisi itu dinilai dapat memperkuat ketahanan fiskal Indonesia dengan membatasi pelebaran defisit anggaran.

Selain itu, peningkatan penerimaan negara juga dinilai dapat mengurangi dampak kenaikan biaya pendanaan saat tekanan makroekonomi meningkat.

Berlaku Juni 2026

Sebelumnya, dalam pidato di hadapan DPR pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy (NPI/FeNi), efektif mulai 1 Juni 2026.

CEO Danantara Rosan Roeslani menjelaskan, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan meningkatkan penerimaan devisa negara yang selama ini dinilai hilang akibat praktik under invoicing oleh sejumlah eksportir.

Pasar pun diperkirakan akan terus mencermati keseimbangan antara manfaat stabilisasi makro yang ditawarkan kebijakan ini dan risiko nyata terhadap iklim investasi di sektor sumber daya alam (SDA) Indonesia. (Aldo Fernando)

Ottawa: RBC Capital Markets kembali menaikkan target akhir tahun untuk indeks S&P 500 menjadi 7.900 poin dari sebelumnya 7.750.

Optimisme terhadap pertumbuhan sektor kecerdasan buatan (AI) serta kuatnya kinerja laba perusahaan menjadi alasan utama di balik revisi tersebut.

Target terbaru itu mencerminkan potensi kenaikan sekitar 7,7 persen dibanding posisi penutupan indeks pada Kamis lalu di level 7.335,66.

Reli pasar saham Amerika Serikat memang terus berlanjut dalam beberapa pekan terakhir. Sentimen positif terhadap investasi AI dan prospek pertumbuhan laba emiten mendorong minat investor kembali mengalir ke pasar ekuitas. Bahkan, sepanjang bulan lalu, S&P 500 mencatat kenaikan bulanan terbesar sejak November 2020.

Langkah RBC mengikuti sejumlah institusi keuangan besar di Wall Street seperti J.P. Morgan dan Barclays yang sebelumnya juga menaikkan proyeksi untuk indeks saham AS. Mereka menilai risiko geopolitik mulai mereda, sementara momentum pertumbuhan laba perusahaan masih cukup solid.

Dalam laporannya, RBC menyebut revisi positif terhadap proyeksi pendapatan perusahaan terutama datang dari sektor teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan AI. Permintaan tinggi terhadap infrastruktur AI juga dinilai terus menopang valuasi saham-saham teknologi berkapitalisasi besar.

Selain itu, perusahaan-perusahaan AS dianggap masih mampu bertahan di tengah tingginya biaya operasional dan ketidakpastian geopolitik global. Kondisi tersebut membuat saham growth berkapitalisasi jumbo tetap menjadi motor utama penguatan pasar.

RBC juga menilai reli pasar tetap berlangsung meskipun ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari inflasi yang belum sepenuhnya turun, ketidakpastian arah penurunan suku bunga AS, hingga tensi geopolitik yang belum benar-benar reda.

Di sisi lain, RBC menurunkan rekomendasi sektor kesehatan AS menjadi “market weight” dari sebelumnya “overweight”. Langkah itu dilakukan karena adanya revisi laba, arus keluar dana investor, serta ketidakpastian kebijakan, meskipun valuasi saham sektor kesehatan masih dinilai menarik.

(SAW)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan lembaga pemeringkat S&P Global Ratings tak berencana mengubah peringkat utang Indonesia hingga 2028.

“Mereka tanya apakah saya tahu artinya, saya bilang tolong jelaskan. Keluarlah dari dia, ‘Itu artinya selama dua tahun ke depan, rating peringkat kamu (Indonesia) tidak akan berubah',” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Sebagai catatan, peringkat utang Indonesia saat ini berada pada level BBB/Stable/A-2.

Purbaya berpendapat keyakinan S&P Ratings untuk mempertahankan peringkat utang Indonesia dalam dua tahun ke depan dipengaruhi oleh paparan kinerja perekonomian nasional yang disampaikan oleh Menkeu dan jajarannya saat pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat, pekan lalu.

“Fondasi ekonomi bagus. Di tengah gejolak ini (ekonomi) masih bagus dan bisa terkendali. Komitmen kita kuat ya terkendali. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu. Artinya, dua tahun ke depan (peringkat utang RI) nggak akan berubah,” ujarnya.

Menkeu pun berkomitmen untuk mengatasi kendala program-program yang menjadi sorotan S&P Ratings, salah satunya rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara.

Purbaya menyatakan akan memacu performa penerimaan pajak agar bisa mencetak pertumbuhan yang stabil, sebagaimana kinerja pada tiga bulan pertama 2026 yang mencetak rerata pertumbuhan pada level 30 persen.

Dalam upaya mengejar setoran pajak, Menkeu mengaku tak berniat meningkatkan tarif pajak. Strateginya lebih berfokus pada menggali potensi penerimaan dari kebocoran pajak hingga memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) di otoritas terkait.

“Bukan menjamin, tapi dia (S&P) bilang sampai dua tahun nggak berubah. Kami tangkap saja apa yang mereka bilang. Karena kan ada perbaikan pemungutan pajak. Dia bilang ada beberapa matriks yang dipakai, salah satu elemen yang agak mengganggu, itu (pungutan pajak),” katanya menambahkan.

Purbaya pun mengungkapkan S&P Ratings akan berkunjung ke Indonesia pada Juni mendatang. Dalam kunjungan itu, kedua pihak bakal melanjutkan diskusi tentang manajemen fiskal hingga stabilitas ekonomi Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Rupiah pada perdagangan hari ini lebih dipengaruhi oleh tekanan domestic terkait outlook yang negative dari lembaga rating

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat melemah 50 poin atau 0,29 persen menjadi Rp17.189 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.139 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi outlook negatif dari lembaga rating Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap peringkat obligasi.

“Rupiah pada perdagangan hari ini lebih dipengaruhi oleh tekanan domestic terkait outlook yang negative dari lembaga rating S&P terhadap peringkat obligasi pemerintah karena tekanan fiskal pemerintah yang besar,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa lembaga pemeringkat S&P Global Ratings khawatir terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya memproyeksikan defisit menyempit ke level 2,8 persen dari PDB.

Adapun untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan upaya pihaknya memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

“Dari eksternal, sebenarnya memberikan sentimen positive (terhadap rupiah), terlihat dari mayoritas mata uang regional yang menguat dan indexdollar yang relatif stabil,” ucap Rully.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp17.189 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.142 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menekan ketahanan fiskal dan eksternal negara-negara Asia Tenggara. Namun, di antara negara utama di kawasan, posisi Indonesia dinilai relatif lebih rentan dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam jika gangguan energi berlangsung lebih lama.

Laporan terbaru S&P Global Ratings belum lama ini menyoroti bahwa ketahanan kredit negara-negara berkembang di Asia Tenggara akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka menyerap guncangan harga energi. Dalam skenario dasar, harga minyak diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan, sebelum perlahan stabil. Namun jika konflik berkepanjangan, tekanan terhadap anggaran dan neraca eksternal akan semakin besar.

"Gangguan energi yang berkepanjangan akan meningkatkan tekanan terhadap fiskal dan sektor eksternal negara-negara Asia Tenggara," tulis S&P Global Ratings dalam analisisnya, dikutip pada Jumat (17/4).

Bagi Indonesia, risiko utama datang dari kombinasi kebijakan subsidi energi dan ketergantungan pada impor minyak. Kenaikan harga energi global berpotensi langsung membebani anggaran negara melalui peningkatan belanja subsidi, sekaligus memperlebar defisit transaksi berjalan akibat impor minyak yang lebih mahal. Dalam situasi ini, indikator kredit pemerintah dinilai lebih sensitif terhadap perubahan dibandingkan negara tetangga.

Kendati demikian, tekanan tersebut tidak sepenuhnya tanpa penyangga. Sebagai eksportir komoditas, Indonesia justru mendapat keuntungan dari kenaikan harga sejumlah produk seperti minyak sawit dan nikel. Peningkatan penerimaan negara dari sektor ini membantu menahan pelebaran defisit fiskal. Pemerintah juga berupaya menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan defisit di kisaran 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Namun, dibandingkan negara lain di kawasan, bantalan Indonesia dinilai tidak sekuat pesaingnya. Malaysia, misalnya, memiliki keunggulan sebagai produsen energi dengan kapasitas produksi domestik yang signifikan. Kenaikan harga minyak justru dapat meningkatkan pendapatan negara dari royalti dan pajak korporasi, sehingga sebagian tekanan fiskal bisa teredam. Selain itu, kedalaman pasar keuangan domestik Malaysia memberi fleksibilitas lebih besar dalam pembiayaan utang.

Thailand berada pada posisi yang berbeda. Negara ini tetap menghadapi perlambatan ekonomi akibat lonjakan harga energi, tetapi memiliki stabilitas moneter dan eksternal yang relatif kuat. Inflasi yang terkendali serta struktur utang pemerintah yang moderat memberi ruang bagi kebijakan fiskal untuk merespons guncangan tanpa segera menggerus peringkat kredit.

Sementara itu, Vietnam menunjukkan ketahanan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan ekspor yang masih kuat. Meski kini menjadi importir energi, struktur neraca pemerintah yang relatif ringan dan sektor manufaktur yang ekspansif menjadi penopang utama. Risiko bagi Vietnam lebih terletak pada potensi pelemahan nilai tukar dan berkurangnya cadangan devisa jika tekanan eksternal berkepanjangan.

Perbandingan ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih kompleks. Di satu sisi, status sebagai eksportir komoditas memberi bantalan alami terhadap kenaikan harga global. Namun di sisi lain, ketergantungan pada impor energi dan besarnya peran subsidi membuat tekanan fiskal lebih cepat terasa.

"Kami menilai peringkat kredit Indonesia akan lebih rentan jika konflik berlangsung lebih lama," kata S&P Global Ratings.

Dalam skenario dasar, pelemahan indikator kredit Indonesia diperkirakan masih terbatas. Tetapi jika harga energi melonjak tajam dan bertahan lama—misalnya dalam skenario ekstrem dengan harga minyak mendekati US$ 130 per barel sepanjang tahun—ruang fiskal dapat tergerus lebih dalam.

Respons Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN. Hal itu dia sampaikan merespons kekhawatiran lembaga pemeringkat S&P Ratings terkait rasio pembayaran utang Indonesia.

"Ada kekhawatiran sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak kita, tapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali," kata Purbaya dalam keterangan pers, Kamis (16/4).

Ia menjelaskan, S&P menyoroti secara terperinci kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi pemerintah dalam menjaga defisit agar tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan adanya peluang penurunan defisit APBN 2025 dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi sementara defisit APBN 2025 berada di level 2,92% terhadap PDB. Setelah audit final, pemerintah memperkirakan angka tersebut bisa menyempit menjadi sekitar 2,8% PDB.

"Saya sebutkan hal itu ke mereka (S&P), ada indikasi (defisit APBN) turun ke 2,8%. Jadi, mereka amat positif dengan hasil seperti itu," klaimnya.

Untuk APBN 2026, pemerintah berupaya meningkatkan kinerja penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai, antara lain melalui langkah restrukturisasi organisasi di lingkungan Kemenkeu.

Perbaikan tersebut mulai tercermin dalam kinerja penerimaan pajak. Pada dua bulan pertama 2026, pertumbuhan penerimaan tercatat sekitar 30%. Sementara pada Maret, pertumbuhan mencapai 20,7%, yang antara lain dipengaruhi faktor musiman.

Secara kumulatif hingga akhir kuartal I 2026, penerimaan pajak mencapai Rp 394,8 triliun atau sekitar 16,7% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Purbaya menyebut S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan prospek stabil.

"Yang penting adalah mereka juga melihat pertumbuhan kita membaik di triwulan IV 2025 dibanding triwulan sebelumnya, dan indikator awal sekarang mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka mengonfirmasi ke saya bahwa outlook peringkat kita tetap stabil," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede di Jakarta, Jumat, mengatakan memperkirakan rupiah memperoleh sentimen positif seiring potensi gencatan senjata antara AS dengan Iran.

Perkiraan itu melihat dari potensi berakhirnya gencatan senjata akan dibarengi pula dengan pembukaan kembali Selat Hormuz.

“Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa konflik yang telah berlangsung selama tujuh minggu tersebut hampir berakhir, sementara Gedung Putih menyampaikan keyakinan terhadap tercapainya kesepakatan dan membuka kemungkinan adanya pertemuan lanjutan secara langsung di Pakistan,” katanya kepada ANTARA.

Nilai tukar rupiah pada Jumat pagi melemah 18 poin atau 0,10 persen menjadi Rp17.157 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.139 per dolar AS.

Mengutip Anadolu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan AS dan Iran tetap bersedia untuk terlibat dalam dialog berkelanjutan dan mendesak agar tak ada spekulasi terkait rencana pembicaraan kedua di Islamabad.

Juru Kemlu Pakistan Tahir Andrabi mengatakan bahwa hal rinci terkait delegasi AS dan Iran nantinya merupakan urusan internal pihak-pihak yang bersangkutan.

Berbicara dalam konferensi pers di Islamabad, Andrabi menyampaikan bahwa program nuklir Iran termasuk di antara isu serius dan konstruktif yang dibahas dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Komentar tersebut muncul ketika Pakistan meningkatkan upaya mediasi setelah pembicaraan selama 16 jam antara AS dan Iran pada akhir pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan.

Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif sedang melakukan kunjungan regional ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir ke Iran untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Iran.

Sentimen positif juga berasal dari data Produk Dometik Bruto (PDB) Tiongkok yang solid pada kuartal I-2026. Hal itu dinilai memperkuat keyakinan investor bahwa pemerintah Tiongkok mampu meredam dampak konflik Iran dengan gangguan yang terbatas, ditopang oleh cadangan minyak yang memadai serta berbagai langkah mitigasi.

Tercatat, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 5 persen year-on-year (yoy), meningkat dari 4,5 persen yoy pada kuartal IV-2025 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 4,8 persen yoy, sekaligus mencatatkan laju pertumbuhan tercepat dalam tiga kuartal terakhir.

Melihat sentimen dari sisi domestik, lanjut Josua, Bank Indonesia (BI) turut menopang kepercayaan pasar, seiring Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kembali komitmen bank sentral terhadap stabilitas kebijakan dalam pertemuan dengan investor di New York dan Boston.

Pemerintah juga menyoroti pengakuan eksternal terhadap ketahanan ekonomi Indonesia dari Asian Development Bank (ADB) dan FTSE Russell.

Salah satu proyeksi disampaikan oleh ADB yang memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027, naik dari realisasi 5,1 persen pada 2025. Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan ADB April 2026 bertajuk The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.

Pada periode yang hampir bersamaan, lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menyampaikan bahwa S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB (investmentgrade) dengan outlook stabil pasca tinjauan di Washington, D.C.

Meski demikian, penguatan rupiah disebut relatif terbatas dibandingkan mata uang regional lainnya. Hal itu antara lain dipengaruhi persepsi investor yang masih melihat fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih rentan, serta meningkatnya permintaan dolar AS seiring periode pembayaran kupon dan dividen instrumen keuangan domestik kepada investor non-residen.

“Untuk hari ini, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp17.075–Rp17.200 per dolar AS,” kata Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai respons kekhawatiran lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) terhadap rasio pembayaran utang Indonesia.

“Ada kekhawatiran sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan pajak kita, tapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali,” kata Purbaya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Menkeu, S&P menanyakan secara detail kondisi fiskal Indonesia, termasuk konsistensi menjaga defisit tetap di bawah ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menyampaikan ada peluang defisit APBN Tahun Anggaran 2025 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menurun dari proyeksi awal setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen PDB. Adapun pada hasil akhir audit nanti, Purbaya menyebut proyeksinya defisit menyempit ke level 2,8 persen PDB.

“Saya sebutkan hal itu ke mereka, ada indikasi (defisit APBN) turun ke 2,8 persen. Jadi, mereka amat positif dengan hasil seperti itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk APBN Tahun Anggaran 2026, Menkeu menyampaikan upaya Kemenkeu memperbaiki pengumpulan pajak serta kepabeanan dan cukai, salah satunya melalui restrukturisasi organisasi.

Dampak upaya perbaikan terlihat pada kinerja pengumpulan pajak yang mencetak pertumbuhan sekitar 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Sementara pada Maret, pertumbuhan pajak tercatat naik 20,7 persen yang dipengaruhi oleh faktor musiman.

Dalam periode tiga bulan pertama 2026 ini, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Atas kinerja itu, Purbaya mengatakan S&P memutuskan untuk mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil.

“Yang penting adalah mereka juga melihat pertumbuhan kita membaik di triwulan IV-2025 dibanding triwulan sebelumnya, dan indikator awal sekarang mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka mengonfirmasi ke saya bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar positif dari kunjungannya ke Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Usai bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat, Purbaya mengonfirmasi Indonesia berhasil mempertahankan peringkat utang pada level Triple B (BBB) dengan outlook stabil.

Peringkat Triple B (BBB) ini menempatkan Indonesia tetap dalam kategori Investment Grade atau layak investasi, yang menandakan risiko gagal bayar yang rendah di mata investor global.

Dalam pertemuan tersebut, S&P menggali secara mendalam konsistensi kebijakan fiskal Indonesia, terutama mengenai batasan defisit anggaran.

"Mereka (S&P) menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga dibawah 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap disiplin dalam menjaga batas defisit tersebut.

"Saya bilang kita konsisten dengan kebijakan itu, Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita dijaga dibawah 3 persen,” kata Purbaya.

Terkait perhatian S&P mengenai rasio pembayaran utang terhadap pendapatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai perbaikan kinerja pengumpulan pajak dan cukai. Purbaya meyakinkan kondisi tersebut masih terkendali seiring dengan restrukturisasi internal di Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai.

"Saya sampaikan ke mereka kita sudah restrukturisasi organisasi Pajak dan Cukai supaya performnya lebih baik. Dan ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan dibulan januari-maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen mereka sepetinya cukup puas,” ujar Purbaya.

Dampaknya, kata Purbaya, S&P memberikan respons positif terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

"Dan beritanya agak menyenangkan buat saya bahwa S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap triple B dengan outlook yang tetap stabil,” ujarnya.

Selain kedisiplinan fiskal, S&P menyoroti perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 yang dinilai lebih baik dari periode sebelumnya. Menkeu juga memberikan indikasi angka defisit yang diproyeksikan berada di kisaran 2,8 persen.

“Dan yang terpenting adalah mereka melihat pertumbuhan kita membaik di kuartal IV dibanding sebelumnya. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi saya kemarin bahwa outlook peringkat kita tetap stabil,” kata Purbaya.

Mengenai diskusi mendalam soal pembayaran bunga utang yang dibandingkan dengan pendapatan, Menkeu memastikan pengawasan ketat terus dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal.

"Saya bilang itu akan kita monitoring terus dan pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap kita jaga dan tidak memburuk dari sisi pembayaran,” ujarnya.

Dengan demikian, Purbaya juga meluruskan isu mengenai laporan risiko tinggi di kawasan Asia. Dia menjelaskan, penilaian tersebut mengacu pada laporan lama yang muncul sebelum pertemuan resmi dengan S&P dilakukan, sehingga hasil konfirmasi terbaru ini menjadi acuan utama kondisi ekonomi terkini Indonesia.

(Dhera Arizona)