Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mempercepat diversifikasi energi di Tanah Air melalui implementasi Biodiesel (B50) dan Bioetanol (E10) dinilai memungkinkan untuk terealisasi.Kendati begitu, akselerasi tersebut bergantung pada kesiapan pasokan, industri, hingga infrastruktur yang masih menyisakan sejumlah tantangan mendasar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar mengatakan akselerasi kedua program tersebut menjadi relevan di tengah tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan menekan ketergantungan impor energi.

“Prinsipnya memungkinkan, apalagi dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan impor dan semakin tingginya harga BBM,” kata Bisman kepadaBisnis, Kamis (17/4/2026).

Meski demikian, jelasnya, karakteristik dan tingkat kesiapan antara B50 dan E10 berbeda signifikan. Implementasi B50 dinilai lebih siap untuk dipercepat karena ditopang oleh ekosistem industri biodiesel berbasis kelapa sawit yang sudah terbentuk.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan bahan baku minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) yang melimpah. Faktor itu akan mendukung keberlanjutan program dalam jangka pendek.

Namun, percepatan B50 tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait jaminan pasokan CPO yang berkelanjutan serta potensi kenaikan harga bahan baku yang dapat menekan keekonomian program.

“Tantangan B50 yg utama terkait jaminan keberlanjutan pasokan CPO, potensi kenaikan harga bahan baku,” ungkapnya.

Selain itu, kesiapan infrastruktur distribusi serta penyesuaian spesifikasi mesin kendaraan menjadi faktor krusial yang harus dipastikan sebelum implementasi diperluas.

Seperti diketahui, implementasi kebijakan pencampuran bahan bakar nabati (BBN) dengan bahan bakar minyak (BBM) tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan BBN.

Beleid tersebut antara lain mengatur penerapan wajib sederet jenis BBN mulai dari biodiesel 50% atau B50, bioetanol 10% atau E10, diesel biohidrokarbon dan bioavtur hingga 2030.

Untuk B50 sendiri, beleid tersebut membedakan penahapan biodiesel berdasarkan jenis bahan bakar. Untuk jenis BBM tertentu berupa minyak solar atau solar subsidi, implementasi dimulai pada level B40 pada 2026 sebelum meningkat menjadi B50 pada 2027 dan dipertahankan hingga 2030 secara nasional.

Sementara itu, untuk jenis BBM umum berupa minyak solar alias nonsubsidi, implementasi B50 secara nasional ditargetkan mulai 2028 dan dipertahankan hingga 2030. Pada 2026 hingga 2027, solar nonsubsidi baru ditargetkan menerapkan B40.

Akselerasi Implementasi Bioetanol

Di sisi lain, kata Bisman, implementasi bioetanol atau E10 dinilai lebih kompleks. Pengembangan bioetanol di dalam negeri masih berada pada tahap awal, sehingga ruang percepatan relatif lebih terbatas dibandingkan biodiesel.

“Kondisi E10 walaupun memungkinkan tetapi agak sulit karena industri bioetanol relatif baru dan masih tahap awal,” kata Bisman.

Menurutnya, tantangan utama E10 terletak pada keterbatasan bahan baku yang hingga saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan dalam skala besar.

Selain itu, pengembangan E10 membutuhkan investasi besar pada fasilitas produksi, termasuk pembangunan industri pendukung yang belum sepenuhnya terbentuk.

“Kalau E10 tantangan lebih banyak, misal aspek bahan baku saja relatif terbatas,” ungkapnya.

Selain itu, Bisman menjelaskan kesiapan kendaraan serta standar bahan bakar di pasar domestik juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 menunjukkan bahwa Pemerintah RI menargetkan implementasi campuran BBN berupa E10 ke BBM jenis bensin mulai 2028 untuk sejumlah wilayah secara bertahap.

Pada 2026, implementasi pencampuran bioetanol ke bensin masih berada pada level 5% alias E5. Kebijakan itu juga masih difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030.

Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai Indonesia bisa memperoleh minyak dengan harga 59 dolar AS per barel dari Rusia, lebih murah daripada harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah, yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Yayan memaparkan, setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi embargo terhadap minyak Rusia sejak 2022, harga minyak Rusia pada 2025 mencapai 25 dolar AS per barel. Harga itu, lanjut Yayan, lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dari Timur Tengah yang berada di level 60–70 dolar AS per barel.

Saat ini, dengan ditutupnya Selat Hormuz akibat perang antara AS-Israel melawan Iran, harga minyak dunia kian melonjak hingga di kisaran 100 dolar AS per barel. Bahkan, sempat menyentuh 116 dolar AS per barel.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi penerimaan, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar 59 dolar AS per barel,” ucap Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan bahwa jika Indonesia membeli minyak dari Rusia dengan biaya logistik sekitar 30 persen dari harga minyak, maka harga minyak tersebut akan berada di kisaran 76,7–80 dolar AS per barel. Harga tersebut sudah termasuk biaya logistik.

Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk membeli minyak dari Rusia sekitar 31–51 persen lebih murah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel. “Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tutur Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow pada awal Kuartal II/2026 menandai babak baru diplomasi energi Indonesia di tengah lanskap geopolitik global yang semakin terfragmentasi.

Ketika ketegangan di kawasan Timur Tengah mengganggu jalur distribusi energi dunia dan meningkatkan volatilitas harga minyak, Indonesia dihadapkan pada dilema klasik yakni mempertahankan ketergantungan pada pemasok tradisional atau memperluas portofolio sumber energi ke mitra alternatif seperti Rusia.

Namun, di balik peluang diversifikasi tersebut, tersimpan kompleksitas baru berupa tekanan geopolitik, risiko sanksi, hingga potensi lahirnya ketergantungan baru.

Prabowo menyampaikan bahwa sebagian besar kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya menunjukkan kemajuan pesat, meskipun masih ada beberapa agenda yang perlu dipercepat realisasinya.

Ia juga menilai Rusia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik global. Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

“Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini,” ujarnya.

Sementara itu, Putin menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu pilar utama hubungan bilateral kedua negara.

“Kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik 12%,” jelasnya.

Putin juga menyoroti sejumlah sektor kerja sama yang tengah dikembangkan, mulai dari energi hingga pendidikan.

"Kita berbicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang komuniter, antara lain di bidang pendidikan,” tutur Putin.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk proses keanggotaan di BRICS.

“Kami diterima begitu cepat di BRICS. Presiden Putin juga mendukung berbagai keperluan Indonesia,” ujar Prabowo.

Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

Pertemuan yang Membuka Peluang

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang memperluas sumber pasokan sekaligus pengembangan teknologi energi bagi Indonesia.

“Bagus sekali kunjungan Presiden ke Rusia, yang secara khusus akan membahas soal energi. Rusia dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan pasokan dan pengembangan energi di Indonesia yang lebih luas,” ujarnya kepada Bisnis.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut langkah tersebut sebagai manuver diplomasi energi yang strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan global.

Menurutnya, kontrak pasokan energi jangka panjang dari sumber alternatif dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kontrak jangka panjang dari sumber alternatif memperkuat energi trilemma Indonesia—keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan,” jelasnya.

Namun, dia menilai upaya diversifikasi tersebut tidak serta-merta menggantikan peran Timur Tengah sebagai pemasok energi utama Indonesia.

“Sangat realistis untuk mengurangi persentase ketergantungan pada satu kawasan, namun sulit untuk mengganti Timur Tengah sepenuhnya karena faktor geografis dan spesifikasi kilang kita,” ujarnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengamankan pasokan energi di tengah disrupsi global.

Menurutnya, konflik di Timur Tengah telah menciptakan kondisi seller’s market, di mana negara produsen migas memiliki kendali lebih besar dalam menentukan harga dan distribusi.

“Diplomasi tingkat tinggi antar negara menjadi sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan pasokan migas yang dibutuhkan segera,” ujarnya.

Eddy menambahkan, situasi tersebut juga harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transisi energi melalui peningkatan elektrifikasi dan pengembangan bioenergi guna menekan ketergantungan pada impor BBM.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Lanskap energi global dalam beberapa tahun terakhir berubah drastis akibat konflik geopolitik, mulai dari perang Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah, yang mengganggu rantai pasok energi dunia. Kondisi ini membuat negara pengimpor energi seperti Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti tingginya ketergantungan impor minyak Indonesia. Dari konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, sekitar 1,2 juta barel di antaranya dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, Rusia dapat menjadi salah satu alternatif sumber pasokan energi bagi Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi energi, termasuk pengembangan nuklir melalui perusahaan energi Rusia, Rosatom.

Adapun, Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal menilai langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto ke Rusia sudah tepat sebagai upaya diversifikasi sumber energi agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan.

Selama ini, impor energi Indonesia banyak berasal dari Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Meski demikian, menurut Moshe, pemerintah mulai memperluas sumber impor ke wilayah lain, termasuk Afrika.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Dia menegaskan ketergantungan energi sebaiknya dibatasi agar tidak terlalu besar pada satu sumber. “Jangan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Meskipun menjanjikan, kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa kerja sama energi dengan Rusia juga memiliki risiko geopolitik, terutama terkait potensi tekanan dari Amerika Serikat yang masih memberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak Rusia.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS. Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Bhima menilai risiko tersebut perlu diperhitungkan karena dapat berdampak pada pelaku usaha Indonesia yang bergantung pada pasar AS. “Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang bagi ketahanan energi Indonesia tetap terletak pada percepatan transisi energi. “Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ujarnya.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan work from home (WFH) yang kembali diterapkan oleh pemerintah dinilai tidak serta merta menjadi ancaman bagi emiten transportasi. Sebaliknya, perubahan pola mobilitas justru membuka peluang baru bagi emiten taksi milik keluarga Djokosoetono, PT Blue Bird Tbk. (BIRD) untuk menjaga kinerja tetap stabil.

Pemerintah melalui Kementerian PANRB resmi menerapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kombinasi work from office (WFO) dan WFO. Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan pola kerja ASN selama lima hari kerja dengan komposisi empat hari bekerja dari kantor (Senin–Kamis) dan satu hari bekerja dari rumah pada Jumat.

Kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya penghematan energi dan pengurangan dampak lingkungan melalui pengurangan mobilitas pegawai serta optimalisasi kerja berbasis teknologi.

Direktur Utama BIRD Adrianto Djokosoetono menilai pengurangan mobilitas harian akibat WFH memang berdampak pada perjalanan rutin, terutama di jam sibuk. Namun, kebutuhan transportasi tidak hilang melainkan bergeser dan menjadi lebih tersebar di berbagai waktu.

Kondisi ini dinilai menciptakan pola permintaan yang lebih dinamis. Perjalanan tidak lagi terpusat pada jam berangkat dan pulang kantor, melainkan menyebar ke jam-jam nonsibuk, termasuk untuk kebutuhan rekreasi, bisnis fleksibel, hingga aktivitas harian lainnya.

“Kebijakan ini lebih mendorong perubahan pola mobilitas, bukan menghilangkan kebutuhan perjalanan. Perjalanan kerja mungkin berkurang di hari tertentu, namun kebutuhan mobilitas jadi terdistribusi di luar jam sibuk,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Pemerintah saat ini juga tengah mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk pejabat dalam penggunaan transportasi publik sebagai respons terhadap ancaman krisis energi global akibat gejolak geopolitik. Berdasarkan data Tradingview pada Senin (13/4/2026), harga minyak mentah jenis Brent melonjak 6,95% ke level US$101,82 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat 8,17% ke level US$104,46 per barel.

Dorongan pemerintah terhadap penggunaan transportasi publik menjadi katalis positif bagi BIRD. Dengan portofolio layanan yang beragam, mulai dari taksi, shuttle, hingga rental, perusahaan dinilai cukup tangguh dalam menangkap perubahan tren tersebut.

Dalam merespons dinamika WFH dan ketidakpastian global, BIRD juga mengedepankan strategi adaptif untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnis.

Salah satu langkah kunci adalah diversifikasi sumber energi armada. Perseroan mulai mengembangkan penggunaan bahan bakar alternatif seperti Compressed Natural Gas atau CNG serta memperluas armada kendaraan listrik secara bertahap.

Langkah ini tidak hanya bertujuan menekan biaya operasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada satu jenis energi, terutama di tengah fluktuasi harga energi akibat kondisi geopolitik global.

Selain itu, BIRD juga mengoptimalkan pengelolaan armada dengan pendekatan berbasis data. Penyesuaian kapasitas dan distribusi kendaraan dilakukan secara lebih presisi sesuai dengan pola permintaan di masing-masing wilayah.

Didukung sistem monitoring terintegrasi, perusahaan dapat memastikan ketersediaan layanan tetap optimal tanpa mengorbankan efisiensi.

Pengembangan kendaraan listrik menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang BIRD. Namun, implementasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem serta kebutuhan di tiap daerah operasional.

Pendekatan ini dinilai penting agar perusahaan tetap mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya, kualitas layanan, dan keberlanjutan bisnis.

Sepanjang 2025, Blue Bird mencatatkan penambahan sedikitnya 1.800 armada baru, yang kini membuat total armada perseroan mencapai lebih dari 26.000 unit termasuk armada kendaraan listrik. Khusus kendaraan listrik, Andre menyebut lebih dari 700 kendaraan listrik telah beroperasi di berbagai lini layanan Bluebird Group, mulai dari taksi reguler, rental mobil, hingga bus listrik.

Ekspansi jaringan operasional juga dilakukan perseroan melalui peningkatan jumlah pool menjadi 58 lokasi dan perluasan pangkalan yang kini mencapai sedikitnya 1.300 titik di berbagai kota di Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangannya, BIRD membukukan pendapatan neto sebesar Rp5,7 triliun sepanjang 2025. Pendapatan ini naik 13,20% secara tahunan dari Rp5,03 triliun pada 2024.

Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan taksi sebesar Rp3,99 triliun, dan pendapatan non taksi sebesar Rp1,71 triliun pada tahun 2025. Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, laba bersih BIRD pun meningkat 8,65% secara tahunan menjadi Rp635,8 miliar. Sebelumnya, pada 2024, BIRD mencetak laba bersih sebesar Rp585,19 miliar.

Kinerja solid Blue Bird pada 2025 tersebut diklaim tidak lepas dari upaya investasi berkelanjutan yang telah dilakukan perseroan sepanjang tahun lalu. Beberapa strategi seperti penambahan armada hingga optimalisasi aplikasi, dinilai telah menjadi mesin pendorong kinerja solid perseroan tahun lalu.

Dampak Ganda

Head of Online Trading BCA Sekuritas, Achmad Yaki menilai kebijakan kerja fleksibel atau work from home (WFH) yang kembali digaungkan akan membawa dampak beragam bagi emiten transportasi, bagi BIRD. Di tengah dorongan penggunaan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, prospek kinerja perseroan dipandang berada di persimpangan antara tekanan dan peluang baru.

“Pengurangan mobilitas dan dorongan penggunaan transportasi publik [seperti MRT/LRT/Trans Jakarta] berpotensi punya dampak ganda bagi emiten transportasi konvensional seperti BIRD,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa di satu sisi pengurangan mobilitas masyarakat berpotensi menekan permintaan taksi konvensional. Hal ini menjadi perhatian mengingat kontribusi pendapatan dari segmen taksi masih mendominasi BIRD hingga sekitar 70% pada 2025, sementara non taksi menyumbang 30%.

Meski demikian, di balik tekanan tersebut tersimpan peluang. Peralihan masyarakat ke transportasi publik justru membuka ruang bagi BIRD untuk memperkuat peran sebagai penghubung first mile dan last mile. Integrasi layanan taksi dengan moda transportasi massal seperti KRL, MRT, dan busway dinilai dapat menciptakan sumber permintaan baru.

Apalagi, BIRD saat ini telah memperkuat kapasitas armadanya dengan lebih dari 26.000 unit, termasuk penambahan kendaraan listrik (EV). Ekspansi ini juga difokuskan untuk memperluas layanan di luar wilayah Jabodetabek, seiring meningkatnya kebutuhan mobilitas di kota-kota besar lainnya.

Selain itu, inovasi digital melalui aplikasi My Blue Bird juga menjadi kunci. Kolaborasi dengan layanan transportasi lain, termasuk taksi online maupun pemain sejenis, dinilai berpotensi membuka sumber pendapatan baru di tengah perubahan pola mobilitas masyarakat.

Dengan berbagai dinamika tersebut, BCA Sekuritas merekomendasikan accumulative buy untuk saham BIRD dengan target harga di level Rp1.840 per saham.

Senada, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji mengatakan di balik penurunan mobilitas, muncul peluang baru bagi transportasi massal seperti Mass Rapid Transit Jakarta (MRT), LRT, dan layanan bus perkotaan. Moda ini dinilai semakin relevan sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat yang kini lebih selektif dan efisien dalam bepergian.

Dengan berkurangnya aktivitas harian ke kantor, masyarakat cenderung memilih moda transportasi yang lebih terintegrasi dan hemat biaya.

Di sisi lain, tekanan biaya energi seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut mendorong perubahan preferensi masyarakat terhadap kendaraan. Kondisi ini mempercepat peralihan ke kendaraan yang lebih efisien, termasuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Transformasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pelaku industri transportasi. Operator seperti BIRD didorong untuk melakukan konversi armada secara selektif menuju kendaraan listrik guna menekan biaya operasional dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan daya saing layanan.

Selain itu, pengembangan ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi EV di Indonesia. Integrasi antara transportasi publik, kendaraan listrik, dan infrastruktur pendukung diyakini akan membentuk ekosistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Digitalisasi juga menjadi pilar utama. Layanan berbasis aplikasi, pemantauan waktu tempuh hingga integrasi antarmoda menjadi nilai tambah yang semakin dibutuhkan pengguna. Pelaku industri yang mampu mengoptimalkan layanan digital diperkirakan akan memiliki keunggulan kompetitif di tengah perubahan ini.

Namun demikian, dia masih merekomendasikan saham BIRD dengan wait and see.

Sumber: Laporan Keuangan BEI per 31 Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin menandai babak baru strategi diversifikasi energi Indonesia di tengah ketidakpastian pasokan global. Di saat ketergantungan impor migas masih tinggi dan tekanan geopolitik kian kompleks, opsi kerja sama dengan Rusia kembali mengemuka sebagai peluang sekaligus risiko bagi ketahanan energi nasional.

Langit malam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menjadi saksi langkah penting yang diambil Prabowo Subianto. Pada Minggu (12/4/2026), Presiden Republik Indonesia itu bertolak menuju Moskow untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin—sebuah pertemuan yang tidak sekadar simbol diplomasi, tetapi juga mencerminkan arah baru strategi energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kunjungan ini, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi sangat krusial di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

“Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia,” katanya.

Lebih jauh, dia menambahkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut bukan hanya soal diplomasi politik, melainkan juga menyangkut isu strategis seperti energi.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” tandas Teddy.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap energi global mengalami perubahan drastis. Konflik geopolitik, terutama sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan struktural dalam sektor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000–700.000 barel per hari.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti besarnya ketergantungan ini dengan mengartikan sekitar 70% kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4/2026).

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada distribusi energi nasional, termasuk pasokan yang dikelola oleh Pertamina. Di sisi lain, opsi pengalihan impor ke negara lain seperti Amerika Serikat juga tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kalau kemudian mau dialihkan ke Amerika itu tidak semudah itu juga. Jadi sebagai salah satu alternatif, Rusia saya kira cukup bagus juga sebagai sumber,” jelasnya.

Fahmy menilai Rusia memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi cadangan minyak, tetapi juga penguasaan teknologi energi, termasuk energi nuklir yang dapat menjadi opsi jangka panjang bagi Indonesia.

Salah satu aspek menarik dari kerja sama dengan Rusia juga dari sisi potensi pengembangan energi nuklir. Mengingat, Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi nuklir paling maju di dunia, melalui perusahaan seperti Rosatom.

Pengembangan PLTN di Indonesia telah lama menjadi wacana, namun belum terealisasi karena berbagai pertimbangan, mulai dari aspek keamanan hingga penerimaan publik.

“Rusia punya minyak, kemudian juga kalau ke depan mengembangkan nuklir, dia punya teknologi nuklir juga. Jadi saya kira itu sama-sama strategis,” katanya.

Dia menambahkan, diversifikasi sumber energi perlu dilakukan secara menyeluruh agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu. Kombinasi pasokan dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.

“Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika. Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia. Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan,” ujarnya.

Bahkan, secara keseluruhan, Fahmy menilai langkah pemerintah untuk membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia tidak terlambat, melainkan menjadi bagian penting dalam merespons tantangan pasokan energi global saat ini.

“Saya kira tidak terlambat untuk membahas ini sekarang meskipun harga minyak terus mengalami kenaikan. Ini justru untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan yang dibutuhkan Indonesia,” pungkasnya.

Peta Impor Energi Indonesia: Dari Timur Tengah ke Afrika

Selama beberapa dekade, Indonesia sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak mentah dan LPG. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait menjadi tulang punggung impor energi nasional.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber impor. Data dari berbagai laporan industri menunjukkan bahwa Indonesia kini juga mengimpor minyak dari negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari kawasan Asia seperti Malaysia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal, menegaskan bahwa langkah ini sudah berada di jalur yang benar agar Indonesia tidak bergantung hanya pada negara tertentu.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Kendati demikian, ketergantungan terhadap kawasan tertentu masih cukup tinggi, terutama untuk LPG. Sekitar 50% impor LPG Indonesia masih berasal dari Timur Tengah, menjadikannya titik rawan dalam ketahanan energi nasional.

Selain itu, Moshe menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam sumber impor energi agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada satu negara atau kawasan tertentu. Dia mengingatkan bahwa ketergantungan energi sebaiknya dibatasi maksimal 20%–30% dari satu sumber.

“Jagan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Rusia: Opsi Lama yang Kembali Menguat

Di tengah upaya diversifikasi tersebut, Rusia muncul kembali sebagai opsi strategis. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia, Rusia memiliki kapasitas untuk memasok energi dalam jumlah besar dengan harga kompetitif.

Menurut Moshe, peluang kerja sama dengan Rusia sebenarnya sudah terbuka sejak awal konflik Ukraina. Bahkan, Rusia menawarkan berbagai insentif, termasuk diskon harga energi.

“Perang Ukraina dimulai saya juga sudah menyarankan kalau memang ada opsi diversifikasi energi dengan membeli migas dari Rusia ya kita lakukan. Kenapa? Karena waktu itu Rusia menawarkan banyak kemudahan dan juga diskon harga BBM, gas, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa momentum tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Kini, dengan harga energi global yang kembali meningkat, opsi tersebut kembali relevan.

“Padahal kita bisa saving berapa triliun itu per harinya kalau kita lakukan dari awal-awal,” jelas Moshe.

Sejarah Singkat Kerja Sama Energi Indonesia–Rusia

Hubungan energi antara Indonesia dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Uni Soviet, kerja sama bilateral telah terjalin, meskipun lebih banyak berfokus pada sektor militer dan teknologi.

Dalam sektor energi, beberapa tonggak penting antara lain. Misalnya, pada 2000-an awal Rusia mulai menjajaki investasi di sektor migas Indonesia melalui perusahaan seperti Rosneft. Lalu pada 2016 terjadinya penandatanganan kerja sama antara Pertamina dan Rosneft untuk pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.

Adapun, pada 2018–2020 antara kedua negara terjadi diskusi intensif mengenai pengembangan energi nuklir sipil, termasuk potensi pembangunan PLTN. Namun, banyak dari proyek tersebut berjalan lambat atau tertunda, terutama karena faktor geopolitik dan pertimbangan ekonomi.

Geopolitik Energi: Antara Rusia dan Amerika Serikat

Meskipun menjanjikan, tetapi kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memicu sanksi ekonomi.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS.

“Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ada potensi sanksi yang mengintai Indonesia.

“Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Bhima menilai bahwa di sinilah prinsip politik luar negeri Indonesia diuji. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia secara teoritis memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat blok tertentu.

Alhasil, kata Bhima, di tengah perdebatan mengenai sumber impor, muncul satu benang merah dari para ahli: Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada energi fosil impor. Dia menegaskan bahwa solusi jangka panjang adalah transisi energi.

“Di tengah situasi geopolitik yang rumit, Indonesia harus bisa melepas ketergantungan dari migas. Masalahnya ada di impor BBM dan LPG yang besar sekali,” ujarnya.

Bhima mendorong percepatan transisi energi sebagai solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah tersebut meliputi pembangunan energi terbarukan dalam skala besar hingga perubahan pola konsumsi energi masyarakat.

“Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ucapnya.

Dalam konteks ini, kunjungan Prabowo ke Moskow dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun strategi energi yang lebih adaptif dan fleksibel.

Diversifikasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan menggabungkan pasokan dari Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, dan Rusia, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan ketahanan energi.

Pada akhirnya, kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan antara realisme dan idealisme. Di satu sisi, kebutuhan akan pasokan energi yang stabil dan terjangkau mendorong pemerintah untuk menjajaki semua opsi, termasuk Rusia. Di sisi lain, tekanan geopolitik dan komitmen internasional membatasi ruang gerak tersebut.

Namun satu hal yang pasti: dunia energi sedang berubah, dan Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pola lama.

Selain itu, konflik geopolitik global, termasuk ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, turut memperumit upaya mencari sumber pasokan energi baru. Kondisi tersebut membuat biaya dan risiko dalam pengadaan migas semakin tinggi.

“Perang masih berlanjut di Timur Tengah, yang artinya waktu dan energi untuk mencari pasokan migas sangat mahal. Dibanding cari penjual minyak, lebih baik sumber daya yang ada dorong transisi energi,” pungkasnya.

Dengan demikian, Bhima menekankan bahwa fokus kebijakan energi Indonesia ke depan perlu diarahkan pada penguatan energi domestik dan percepatan transisi menuju energi bersih, ketimbang sekadar mencari alternatif impor baru.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Dan di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan LPG nasional tetap aman di tengah penyesuaian sumber impor energi. Pemerintah mengalihkan pasokan LPG yang sebelumnya berasal dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara lain untuk menjaga keberlanjutan suplai di dalam negeri.

Bahlil mengatakan, langkah pengalihan itu dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif pasokan agar kebutuhan energi masyarakat dan sektor usaha tetap terjaga di tengah dinamika pasar global.

“LPG? Sampai dengan sekarang insyaallah doain kita tetap aman,” kata Menteri ESDM di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan LPG, tetapi juga memastikan rantai pasok energi nasional tetap fleksibel. Menurut dia, penyesuaian sumber impor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu kawasan pemasok.

Ia menyebut pasokan LPG dari Timur Tengah kini telah dialihkan ke sejumlah negara alternatif. Pengalihan itu dilakukan sejalan dengan strategi pemerintah menjaga stabilitas pasokan energi di tengah perubahan kondisi pasar internasional.

“Karena yang kita ambil dari Middle East itu sudah kita alihkan ke negara lain ya, seperti di Amerika, di Australia, beberapa negara lain,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, pola serupa juga diterapkan pada pasokan minyak mentah atau crude. Pemerintah mulai menyesuaikan sumber impor dari kawasan Timur Tengah ke sejumlah negara di Afrika, seperti Angola dan Nigeria, guna memperluas pilihan pasokan.

Langkah itu, kata Bahlil, tidak bisa dilepaskan dari situasi energi global yang menuntut pemerintah lebih adaptif. Dalam kondisi seperti saat ini, pemerintah harus memastikan pasokan tetap tersedia dan tidak terganggu oleh dinamika perdagangan internasional.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga membuka opsi impor bahan bakar minyak (BBM) dari berbagai negara. Ia menilai pendekatan itu diperlukan karena prioritas utama pemerintah ialah menjaga ketersediaan energi di dalam negeri, bukan sekadar menentukan asal negara pemasok.

Bahlil mengungkapkan, persaingan mendapatkan pasokan energi di pasar global juga semakin ketat. Menurut dia, barang yang sudah masuk tender pun masih bisa berpindah ke pembeli lain ketika ada penawaran harga yang lebih tinggi.

Pemerintah juga melanjutkan langkah diversifikasi energi melalui implementasi B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dengan strategi pengalihan impor dan penguatan energi alternatif itu, negara berupaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan situasi global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan implementasi bahan bakar campuran biodiesel 50 persen (B50) akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, setelah melalui serangkaian uji coba dalam beberapa bulan terakhir.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba penggunaan B50 telah dilakukan selama hampir enam bulan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat hingga transportasi.

“B50 sudah hampir 6 bulan kita melakukan uji pakai di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, kemudian truk, dan sekarang masih bergulir terus,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, hasil uji coba sejauh ini menunjukkan performa yang cukup baik dan mendukung untuk segera diimplementasikan secara luas.

“Sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik. Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” katanya.

Menurut Bahlil, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah sejak awal untuk mencari sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya impor.

“Inilah kenapa pemerintah dari awal itu mencari energi alternatif,” jelasnya.

Bahlil juga menyinggung respons publik di awal wacana pengembangan B50 dan bioetanol yang sempat menuai keraguan.

Namun, ia menilai kondisi global saat ini justru membuktikan pentingnya diversifikasi energi.

“Dulu kan kalian ketawain gue ketika mau canangkan untuk B50 dan ethanol. Bayangkan sekarang kalau tidak ada kita diversifikasi, kita mau berharap kepada siapa?” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk turut mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai bertujuan menjaga kepentingan nasional.

“Jadi kalau boleh teman-teman media juga mendukung apa yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil.

Bisnis.com, MALANG — Kemandirian nasional menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis energi global yang dipicu memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran serta potensi penutupan Selat Hormuz.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Priyo Iswanto, menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa sumber daya alam dan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi.

“Kemandirian energi adalah kunci agar kita tidak terus-menerus terdampak gejolak global. Indonesia memiliki potensi besar, tetapi tanpa pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan cukup untuk menahan dampak krisis yang semakin kompleks,” ujarnya dikutip Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, penguatan sektor industri, energi, dan ekonomi domestik menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Karena itulah, pemerintah perlu segera mempercepat strategi yang berorientasi pada ketahanan nasional agar Indonesia tidak bergantung pada dinamika pasar energi global.

“Kita harus memperkuat fondasi domestik, mulai dari sektor industri hingga energi, agar tidak selalu rentan ketika terjadi gangguan pasokan global,” tambahnya.

Memanasnya konflik geopolitik yang berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz turut meningkatkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Jalur strategis tersebut selama ini menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global, sehingga gangguan pasokan berpotensi memicu tekanan besar terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Priyo menilai situasi ini bukan sekadar persoalan politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional.

“Penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Dalam kondisi seperti ini, ruang gerak diplomasi menjadi terbatas karena persoalan utamanya adalah berkurangnya pasokan energi,” jelasnya.

Dia menambahkan, kenaikan harga minyak akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi energi.

“Diplomasi saja tidak cukup ketika harga minyak melonjak tinggi. Pemerintah harus bersiap menghadapi tekanan besar terhadap APBN, terutama pada subsidi energi yang akan meningkat,” tegasnya.

Untuk meredam dampak tersebut, Priyo menilai pengendalian konsumsi bahan bakar minyak, khususnya pada sektor non-vital, perlu segera dilakukan. Selain itu, percepatan diversifikasi energi juga harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak.

“Pengurangan konsumsi BBM di sektor non-vital harus segera dilakukan dan melibatkan seluruh masyarakat. Di sisi lain, diversifikasi energi, terutama energi terbarukan, harus digencarkan secara masif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dalam negeri,” ungkapnya.

Diajuga menekankan, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri dan perekonomian nasional. Menurutnya, krisis ini justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi menuju energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena selain terbatas, juga rentan terhadap gejolak global seperti saat ini. Ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri nasional,” katanya.

Priyo juga menilai krisis ini juga menguji kemampuan Indonesia dalam menjaga keseimbangan politik luar negeri. Prinsip bebas aktif harus tetap dijalankan tanpa terjebak dalam keberpihakan tertentu.

“Tidak mudah bersikap netral dalam situasi seperti ini, tetapi diplomasi Indonesia harus mampu menjembatani kepentingan ekonomi dan politik tanpa menimbulkan konflik baru,” ujarnya.

Dia mendorong pula agar pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

“Maka dari itu, kita harus mendorong pemerintah untuk mulai mempertimbangkan penggunaan energi alternatif, termasuk energi nuklir, sebagaimana telah dilakukan oleh banyak negara maju. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga memperkuat fondasi menuju kemandirian energi untuk menopang industri di masa depan,” ucapnya.

Bisnis.com, PADANG — Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi memiliki pandangan yang realistis terkait kebijakan pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) bagi ASN dan pihak swasta setiap hari Jumat setiap pekannya yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Dia menilai kendati langkah ini dapat menghemat kompensasi BBM APBN sekitar Rp6,2 triliun serta belanja BBM masyarakat sekitar Rp59 triliun. Namun, dari sudut ekonomi perilaku, pilihan itu mengandung risiko memperpanjang pola libur, apalagi pekerja Muslim tetap keluar untuk salat Jumat, sehingga penghematan mobilitas tidak akan penuh.

“Jadi klaim pengurangan konsumsi BBM 20% terasa terlalu ambisius bila dibaca sebagai penurunan konsumsi nasional,” katanya, Kamis (2/4/2026).

Syafruddin menjelaskan satu hari WFH hanya mengurangi satu bagian dari mobilitas, sedangkan konsumsi BBM nasional juga datang dari logistik, distribusi, industri, jasa, dan perjalanan non-kerja.

Secara teori, hari Rabu bisa memberi efek pengurangan komuter yang lebih murni karena tidak menempel pada akhir pekan dan tidak terganggu aktivitas ibadah Jumat. Namun, sekalipun dipindah ke Rabu, angka 20% tetap sulit tercapai untuk konsumsi BBM nasional, walau mungkin lebih masuk akal pada segmen perjalanan kerja perkotaan tertentu.

Menurutnya dalam kondisi perekonomian saat ini, WFH bukan kebijakan optimal, tetapi tetap berguna sebagai respons cepat jangka pendek. Indonesia sedang menghadapi inflasi tahunan 3,48% pada Maret 2026 setelah sebelumnya 4,76% pada Februari, sementara harga minyak global melonjak dan Brent sempat menembus US$100 per barel walau asumsi APBN 2026 masih memakai ICP US$70 per barel.

Dalam situasi seperti itu, lanjut dia, pemerintah membutuhkan instrumen yang murah, cepat, dan mudah dijalankan untuk menekan permintaan energi.

Dikatakannya WFH memenuhi tiga syarat itu. Masalahnya, WFH tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketergantungan pada energi fosil, lemahnya transportasi publik, dan struktur subsidi yang masih luas.

“Jadi, kebijakan ini layak dipakai sebagai bantalan awal, tetapi tidak cukup kuat bila pemerintah ingin menjaga stabilitas energi dan fiskal dalam horizon yang lebih panjang. Kebijakan optimal tetap harus bergerak ke reformasi transportasi, penajaman subsidi, efisiensi belanja, dan diversifikasi energi,” sebutnya.

Kemudian Syafruddin bilang WFH mempengaruhi roda perekonomian dengan cara yang campuran. Di satu sisi, WFH menekan permintaan BBM, parkir, transportasi harian, dan konsumsi di kawasan perkantoran. Efek itu membuat sektor transportasi, UMKM kantin, ritel harian, dan jasa informal di area kantor cenderung melemah.

Di sisi lain, WFH dapat membantu menahan imported inflation, mengurangi tekanan kompensasi BBM, dan menjaga daya beli agregat bila pemerintah berhasil meredam kenaikan biaya energi. Karena itu, WFH cenderung kontraktif secara mikro pada beberapa sektor yang hidup dari mobilitas kantor, tetapi bisa stabilisator secara makro bila dipakai pada saat harga energi melonjak akibat guncangan geopolitik

“Jadi WFH bukan resep ekspansi ekonomi, melainkan alat pengendalian tekanan biaya dalam masa risiko tinggi. Efek akhirnya akan sangat bergantung pada durasi kebijakan, kepatuhan pelaksanaan, dan apakah pengeluaran rumah tangga yang berkurang di transportasi pindah ke konsumsi lain di rumah,” tegas dia.

Syafruddin menyarankan pemerintah punya pilihan kebijakan ekonomi yang lebih kuat untuk menghemat energi dan anggaran negara selain WFH. Pemerintah dapat memperketat sasaran subsidi energi berbasis data rumah tangga, membatasi penggunaan kendaraan dinas, menerapkan jam kerja bergelombang, mempercepat transportasi massal, memperbesar bauran biodiesel, mempercepat konversi energi di bangunan pemerintah, dan memotong belanja birokrasi yang tidak produktif.

Langkah-langkah itu memberi dampak yang lebih struktural karena menurunkan konsumsi energi tanpa terlalu mengganggu ritme produksi. APBN 2026 juga sudah menempatkan ketahanan energi sebagai agenda penting, sehingga efisiensi semestinya tidak berhenti pada perubahan lokasi kerja ASN.

“Pemerintah perlu menggeser kebijakan dari simbol penghematan menuju reformasi konsumsi energi yang lebih tepat sasaran, terukur, dan tahan lama. WFH bisa tetap dipakai, tetapi hanya sebagai lapisan awal dari paket kebijakan yang lebih lengkap,” ujarnya.

Pertimbangan ekonomi yang rasional terhadap WFH bagi pekerja dan belanja program seperti MBG harus berangkat dari perbedaan yang tegas antara stabilisasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Di mana, WFH memberi manfaat cepat melalui penurunan mobilitas dan biaya energi, tetapi efeknya terbatas dan sementara.

Program MBG berbeda karena pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk 2026 guna memperbaiki gizi, kualitas sumber daya manusia, dan permintaan domestik.

Dalam ancaman krisis global akibat guncangan geopolitik, negara perlu menjaga keseimbangan, negara harus hemat pada belanja yang tidak produktif, tetapi tetap berani membiayai program yang memperkuat produktivitas masa depan.

Oleh karena itu, WFH layak dipakai untuk menahan tekanan energi sesaat, sedangkan MBG tetap layak dipertahankan bila tata kelolanya efisien, tepat sasaran, dan mampu menciptakan efek pengganda di daerah.

“Pilihan ekonomi yang sehat bukan memotong program pembangunan manusia, melainkan memperbaiki prioritas agar fiskal tetap kuat saat dunia menghadapi harga energi tinggi, tekanan inflasi, dan ketidakpastian global,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) membukukan kinerja keuangan positif sepanjang 2025 dengan pertumbuhan laba bersih mencapai 20%. Capaian ini memperkuat langkah perseroan dalam memperluas ekspansi dan diversifikasi bisnis energi.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, pendapatan RAJA meningkat 5% dari US$254 juta menjadi US$266 juta. Sementara itu, laba bersih naik dari US$29 juta menjadi US$35 juta, didorong oleh kinerja operasional yang solid serta kontribusi aksi korporasi strategis.

Direktur Utama RAJA, Djauhar Maulidi menyampaikan pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas strategi perseroan dalam menyeimbangkan penguatan bisnis inti dan ekspansi anorganik.

“Pertumbuhan ini menunjukkan strategi kami berjalan optimal, baik dari sisi penguatan bisnis inti maupun ekspansi melalui akuisisi yang memberikan nilai tambah bagi Perseroan,” kata Djauhar dikutip Rabu (1/4/2026).

Dari sisi operasional, kontribusi utama berasal dari segmen midstream dan downstream. Mulai beroperasinya proyek kompresor gas di Sengkang serta peningkatan penjualan gas menjadi pendorong utama kinerja.

Selain itu, kontribusi non-operasional dari akuisisi Hafar yang diselesaikan pada Agustus 2025 turut memperkuat laba perseroan.

Djauhar mengatakan langkah ini mempertegas strategi diversifikasi sebagai motor pertumbuhan berkelanjutan.

Untuk mendukung ekspansi, RAJA menyiapkan belanja modal (capex) sebesar US$200 juta. Dana tersebut akan dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan pipa BBM Balikpapan–Samarinda dan pengembangan mini LNG di Jawa Barat.

Perseroan juga tengah mengkaji pengembangan fasilitas LNG di Kalimantan Utara sebagai bagian dari penguatan portofolio gas. Investasi ini diharapkan meningkatkan kapasitas operasional sekaligus memperluas sumber pendapatan.

Di sisi anorganik, melalui entitas anak PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), RAJA tengah menyelesaikan akuisisi SMS Development Limited yang memiliki participating interest di Blok Madura Strait.

Selain itu, perseroan juga menjalankan proses due diligence dan negosiasi untuk akuisisi aset migas di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini bertujuan meningkatkan eksposur pada aset hulu produktif.

Djauhar menegaskan seluruh strategi ekspansi dilakukan secara selektif dan terukur dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan menargetkan sejumlah proyek dan transaksi tersebut mencapai milestone utama pada kuartal II/2026. Dengan demikian, kontribusi terhadap kinerja diharapkan mulai terlihat dalam jangka menengah.

Dengan kombinasi pertumbuhan organik dan anorganik, RAJA optimistis dapat memperkuat posisinya di sektor energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menyatakan telah melakukan diversifikasi sumber energi guna memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah dinamika geopolitik global, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa menegaskan, langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu kawasan sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

“Dari total kebutuhan kita (BBM) yang dari Middle East, itu kurang lebih sekitar 20 persen,” ujarnya.

Menurut Bahlil, pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dengan mencari sumber alternatif dari negara lain.

“Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden, untuk mencari sumber-sumber pasokan lain untuk mengganti yang dari Middle East. Dan Alhamdulillah, sudah dapat,” kata dia.

Selain diversifikasi impor, pemerintah juga memperkuat produksi dalam negeri melalui pengembangan kilang, salah satu proyek yang telah diresmikan yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) yang berada di Balikpapan, dengan kapasitas produksi mencapai 5,6 juta kiloliter bensin dan sekitar 4,5 juta kiloliter solar.

Ia menjelaskan, ke depan impor energi Indonesia masih akan didominasi minyak mentah (crude), sementara kebutuhan BBM seperti RON 90, 95, 98, dan 92 sebagian telah dipenuhi dari produksi dalam negeri dan sebagian lainnya dari kawasan Asia Tenggara.

Untuk komoditas LPG, pemerintah juga mulai mengalihkan sumber pasokan ke negara di luar Timur Tengah, termasuk dari Amerika, sebagai bagian dari strategi diversifikasi.

“Jadi secara pasokan, Insya Allah mohon doanya, clear, nggak ada masalah,” ujar Bahlil.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat koordinasi guna mendukung proses pelintasan kapal Indonesia yang berada di kawasan Teluk Persia agar dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses tersebut. Di samping itu, Kementerian ESDM juga tetap menjaga ketahanan pasokan energi nasional.
"Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah," ujar Anggia melalui keterangan resmi, Minggu (29/3/2026).
Untuk menjaga ketahanan pasokan BBM dalam negeri, Anggia mengatakan bahwa pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber energi dengan membuka opsi pasokan minyak mentah dan BBM dari kawasan selain Timur Tengah.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperluas sumber impor minyak dari berbagai negara guna menjaga kesinambungan pasokan dalam negeri.
Sebagai informasi, sepanjang 2025 Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah. Dari jumlah tersebut, sekitar 19% atau 25,36 juta barel di berasal dari Arab Saudi.
Selebihnya, pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari berbagai sumber, antara lain Afrika, Amerika Latin, Amerika Serikat (AS), Malaysia, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki kerja sama jangka panjang dengan Singapura dan Malaysia untuk pasokan produk BBM.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menuturkan, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tehran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Iran guna memastikan keselamatan kapal dan awak kapal Indonesia.
"Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional," kata Nabyl.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Indonesia dalam penanganan situasi ini.
Saat ini, Pertamina melalui Pertamina International Shipping (PIS) tengah mempersiapkan aspek teknis dan administratif agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman.
"Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron.