Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan sistem digital pada 2026. Program ini tidak hanya mengubah cara distribusi bantuan, tetapi juga mendesain ulang seluruh proses agar lebih transparan, akurat, dan efisien berbasis teknologi.

Uji coba digitalisasi bansos tahun ini diperluas ke 41 kabupaten/kota di 25 provinsi. Menariknya, sebanyak 78 lokasi pilot project berada di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah untuk memperkuat pemerataan sistem sekaligus menguji kesiapan daerah dalam mengadopsi teknologi baru.

Skema Digitalisasi Bansos 2026

Transformasi digital ini tidak sekadar memindahkan sistem ke platform online, tetapi juga merombak alur penyaluran bansos secara menyeluruh. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa proses bisnis bansos yang sebelumnya terdiri dari tujuh tahapan kini disederhanakan menjadi tiga langkah utama:

1. Pendaftaran
2. Validasi dan verifikasi
3. Penyaluran bantuan

Penyederhanaan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat sekaligus mempercepat proses distribusi bantuan. Selain itu, sistem baru ini juga mengandalkan integrasi data nasional berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di sisi teknologi, digitalisasi bansos mulai memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi penerima. Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa sistem ini akan memperkuat ketepatan sasaran sekaligus menjaga keamanan data pribadi masyarakat.

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh sinergi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah,” ujarnya.

Tahapan Peralihan Digitalisasi Bansos 2026

Penerapan digitalisasi bansos dilakukan secara bertahap, bukan langsung secara nasional. Pemerintah menggunakan skema piloting atau uji coba sebagai bagian dari strategi manajemen perubahan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa program ini telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi sebelum diperluas ke puluhan daerah lainnya.

“Kalau berhasil, maka akan diberlakukan secara nasional. Digitalisasi bansos ini adalah untuk membuat saluran lebih presisi agar bantuan semakin tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

Tahapan peralihan ini mencakup:

1. Uji coba di daerah percontohan
2. Evaluasi sistem dan kesiapan infrastruktur
3. Perluasan bertahap ke lebih banyak wilayah
4. Implementasi nasional

Pendekatan ini bertujuan memastikan sistem berjalan stabil, terukur, dan minim kesalahan sebelum diterapkan secara luas. Saat ini, digitalisasi bansos belum diterapkan secara nasional penuh. Program masih dalam tahap uji coba di 41 kabupaten/kota, 25 provinsi, Mayoritas lokasi berada di luar Pulau Jawa. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada kesiapan infrastruktur digital, dukungan pemerintah daerah, serta kebutuhan peningkatan akurasi data penerima bantuan.

Kementerian PANRB bersama Kementerian Komunikasi dan Digital memimpin koordinasi pelaksanaan, dengan dukungan dari Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dampak dan Tujuan Digitalisasi Bansos

Digitalisasi bansos diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti:

1. Salah sasaran (inclusion error)
2. Penerima layak yang tidak terdata (exclusion error)
3. Keterlambatan distribusi
4. Potensi kebocoran anggaran

Dengan sistem berbasis data terintegrasi, pemerintah menargetkan bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Cara Cek Bansos Secara Digital

Seiring dengan digitalisasi, masyarakat kini dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui HP, tanpa harus datang ke kantor desa atau kelurahan.

1. Cek melalui situs resmi Kemensos

1. Buka: cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih wilayah sesuai KTP
3. Masukkan nama lengkap
4. Isi kode captcha
5. Klik “Cari Data”

2. Cek melalui aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store/App Store
2. Login menggunakan NIK/KK
3. Pilih menu “Cek Bansos”
4. Masukkan data sesuai KTP
5. Klik “Cari Data”

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan yang diterima, seperti PKH atau BPNT. Data ini bersumber dari DTSEN yang diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah.

Digitalisasi bansos menjadi langkah besar pemerintah dalam mereformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia. Dengan skema yang lebih sederhana, teknologi yang lebih canggih, serta kolaborasi pusat dan daerah, program ini berpotensi meningkatkan ketepatan dan efektivitas bantuan.

Namun, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kualitas data, serta kemampuan adaptasi pemerintah daerah dan masyarakat terhadap sistem baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2026), untuk membahas kondisi ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Teddy menyatakan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih terjaga, meski pemerintah tetap mewaspadai potensi dampak eksternal.
“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan sejumlah skenario kebijakan yang difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat serta pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu strategi utama yang didorong adalah penguatan digitalisasi pemerintahan atau govtech.

“Penguatan digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting untuk memastikan efektivitas kebijakan, termasuk dalam menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat,” kata Teddy.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tengah menguji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi. Program tersebut direncanakan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota guna meningkatkan transparansi serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Menurutnya, digitalisasi bansos diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pemerintah melihat peluang untuk menarik arus investasi dari luar negeri, khususnya kawasan Timur Tengah. Upaya ini akan didukung percepatan pembentukan Indonesia Financial Center sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat daya tarik investasi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan Kota Mataram sebagai lokasi uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) untuk memperbaiki akurasi data kemiskinan. Program ini menargetkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran melalui integrasi basis data nasional.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram HM Ramadhani mengatakan, Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terpilih dalam program tersebut. “Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram jadi satu-satunya daerah yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos,” kata Ramadhani di Mataram, Rabu (4/2/2026).

Ramadhani mengatakan, digitalisasi dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik dalam penanganan kemiskinan, terutama ketidaksinkronan basis data keluarga miskin. “Selama ini, sering ditemukan masalah seperti data ganda, warga yang sudah meninggal namun masih terdaftar, hingga adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

Pendataan bansos ke depan memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut diperbarui secara berkala untuk meminimalkan risiko salah sasaran.

Seluruh data masyarakat dikelompokkan dalam desil 1 hingga desil 10 guna menentukan jenis perlindungan sosial yang sesuai. Skema bantuan mencakup BPJS Kesehatan atau universal health coverage, bantuan langsung tunai, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.

Program ini melibatkan sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyediaan infrastruktur digital dan sistem server terintegrasi. Pemerintah berharap sistem yang lebih rapi dapat menekan potensi konflik sosial di tingkat lingkungan akibat salah sasaran bantuan.

“Target utama digitalisasi bansos adalah menuntaskan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini berada di angka 1,09 persen atau sekitar 5.038 jiwa,” katanya. Ramadhani menambahkan, angka tersebut ditargetkan nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2029, selaras dengan target Pemerintah Provinsi NTB.

Untuk kemiskinan secara keseluruhan, Kota Mataram saat ini berada di angka 7,15 persen. “Pemerintah optimistis dengan waktu tiga tahun yang tersisa dan dukungan sistem digital, intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan miskin dapat dilakukan dengan lebih efektif,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun ini.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mulanya menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan seiring pengecekan yang dilakukan pemerintah terhadap profil penerima bansos Tanah Air. Hasilnya, terdapat banyak data keluarga penerima manfaat (KPM) yang perlu diperbarui.

“Ini ada data yang menunjukkan lebih dari 4,6 juta KPM penerima bansos mendapatkan bansos lebih dari 5 tahun. Kemudian 360.000 lebih di antaranya menerima bansos lebih dari 18 tahun, dan 2,7 juta lebih penerima bansos masih pada usia produktif,” kata Saifullah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, usai proses pemutakhiran, sebanyak 3,9 juta KPM dinyatakan tak lagi menerima bansos antara lain karena menyesuaikan desil, graduasi, meninggal, terlibat judi online (judol), maupun karena berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, sebanyak 11 juta penerima bantuan iuran dialihkan dari desil atas menjadi desil yang sesuai, yaitu desil 1 sampai dengan desil 4.

Saifullah kemudian menyampaikan bahwa Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang sama-sama dipimpin Luhut Binsar Panjaitan terlibat aktif dalam digitalisasi bansos. Sejauh ini, piloting bansos digital juga telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur kepada 357.000 KPM.

“Jadi piloting ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos. Hasilnya, ada 77% dinyatakan error ketika menggunakan data yang lama. Setelah diukur dengan DTSEN, error-nya menjadi turun 28,2%,” ujarnya.

Seiring proses digitalisasi bansos yang terus dilakukan, Saifullah lantas berharap angka kesalahan data tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10%.

Pemerintah juga disebutnya akan memperluas digitalisasi bansos hingga ke 40 kabupaten/kota pada tahun ini, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan melakukan secara nasional digitalisasi bansos ini, di mana ujungnya nanti setiap orang boleh mengajukan untuk menerima bansos, tetapi aplikasi mesin ini yang akan menjawab apakah individu atau keluarga itu bisa mendapatkan bansos,” tegas Saifullah.

Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mematangkan sistem digital untuk penyaluran bantuan sosial (digitalisasi bansos). Targetnya, tahun ini uji coba dilakukan di 40 daerah sebelum diberlakukan dalam skala nasional.

"Ini uji coba dan tahun ini (digitalisasi bansos) akan dikembangkan di 40 kabupaten/kota. Yang sudah selesai ini di Kabupaten Banyuwangi, sekarang masih dalam tahap finalisasi, insyaallah tahun ini akan ditambah di 40 kabupaten/kota," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (27/1).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengungkapkan digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya pembenahan basis data penerima bantuan. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memastikan bansos lebih tepat sasaran.

"Kita harapkan nanti dengan digitalisasi bansos itu, kita bisa membuat data kita makin akurat," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan dengan melibatkan Dewan Ekonomi Nasional. Saat ini, uji coba penyaluran bansos digital telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

"Jadi ini masih piloting, ini baru mencoba bersama-sama dengan tim besar yang dipimpin oleh Pak Luhut untuk melakukan satu proses digitalisasi bansos," katanya.

Ia mengakui sejumlah kendala teknis masih ditemukan pada uji coba tahap awal. Namun, Kemensos terus melakukan penyempurnaan sistem dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima bansos.

Menurut Gus Ipul, masyarakat bisa mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan dengan digitalisasi bansos. Namun, keputusan akhir tetap ditentukan oleh sistem berbasis DTSEN.

Jika uji coba di 40 daerah tersebut berjalan baik, Kemensos akan menerapkan digitalisasi bansos secara nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau nanti sukses di 40 kabupaten/kota ini, insyaallah sesuai arahan Presiden kita akan lakukan secara nasional digitalisasi bansos ini," pungkas Gus Ipul.

Jakarta: Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah yang adaptif terhadap inovasi. Kali ini, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu dipilih sebagai kota percontohan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Program ini dipantau langsung oleh sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga perwakilan kementerian dan lembaga strategis.

Kehadiran mereka menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membangun sistem penyaluran bansos yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital.

Peran strategis PERURI

Sebagai GovTech Indonesia, PERURI mendukung uji coba ini. Direktur Utama PERURI, Dwina Septiani Wijaya, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik.

“Digitalisasi bansos di Banyuwangi adalah langkah besar menuju pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Kami di PERURI siap mendukung penuh transformasi digital pemerintahan, dengan menyediakan infrastruktur yang menjamin keamanan, transparansi, dan kepatuhan regulasi,” ujar Dwina dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Oktober 2025.

Banyuwangi jadi pilihan percontohan nasional

Pemilihan Banyuwangi sebagai lokasi pilot project dinilai tepat. Daerah ini sudah siap secara infrastruktur digital dan memiliki tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Selain itu, keberagaman geografis dan sosial Banyuwangi dianggap representatif sebelum program bansos digital diperluas ke tingkat nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyebutkan antusiasme masyarakat sangat tinggi.

“Sejak dibuka pendaftaran digital penerima bansos, antusiasme masyarakat terlihat tinggi. Hingga awal Oktober 2025, lebih dari 250 ribu warga telah berhasil mendaftar baik secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos di tingkat desa dan kelurahan,” ungkapnya.

Salah satu inovasi utama dalam uji coba ini adalah integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, penyaluran bansos diharapkan lebih tepat sasaran, bebas tumpang tindih, dan dapat dipantau secara real time.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)