Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan, kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Dana tersebut digunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan," ujar Dadan dalam keterangannya pada Kamis (19/3), dikutip Detikfinance.

Dadan mencontohkan, dengan program sudah berjalan 2,5 bulan, uang yang beredar di Jawa Barat sudah mencapai sekitar Rp11-12 triliun. Menurutnya, inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah.

Menurut Dadan, sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan 25.574 SPPG di seluruh Indonesia.

Sekitar 93 persen dana BGN disalurkan lewat cara ini, sehingga terjadi pemerataan pengiriman dana ke seluruh wilayah.

"Uang Badan Gizi Nasional, 93 persen itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah," tutur Dadan.

Program MBG, kata Dadan, dirancang untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.

Selain itu, SPPG juga menciptakan lapangan kerja baru mulai dari tenaga operasional hingga ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

"Saya harapkan terjadi satu pergerakan ekonomi circular di satu daerah yang sekarang alhamdulillah sudah mulai disadari oleh semua pihak betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi di daerah akan berkembang," ujar Dadan.

Menurutnya, kini sudah banyak kepala daerah ingin uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut.

Untuk mendukung hal ini berjalan optimal, tenaga ahli gizi ditempatkan di setiap SPPG agar pemenuhan gizi sesuai dengan potensi dan preferensi masyarakat lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan telah mencairkan anggaran sebesar Rp32,1 triliun kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya dalam waktu 1,5 bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pencairan dana MBG bernilai jumbo itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah kementerian dan lembaga di Indonesia.

“Hari ini Badan Gizi sudah mencairkan Rp32,1 triliun, dan belum pernah ada sepanjang sejarah Republik ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp32,1 triliun dalam waktu 1,5 bulan,” kata Dadan dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

Dadan menjelaskan, dana MBG yang dicairkan ke setiap SPPG rata-rata mencapai hampir Rp1 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% digunakan untuk pembelian bahan baku, 20% dialokasikan untuk biaya operasional termasuk gaji relawan, sementara 10% sisanya diberikan sebagai insentif bagi pihak yang membangun dan mengelola SPPG di setiap lokasi.

Dia menjelaskan, pencairan dana tersebut ditopang oleh besarnya alokasi anggaran BGN pada 2026. Tahun ini, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun ditambah dana cadangan Rp67 triliun sehingga totalnya mencapai sekitar Rp335 triliun.

Adapun, sebanyak 93% dari total anggaran MBG itu disalurkan langsung oleh BGN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke SPPG yang tersebar di seluruh provinsi.

Dadan menilai sebaran jumlah SPPG di setiap provinsi mencerminkan besarnya perputaran uang di daerah. Di Aceh, misalnya, telah berdiri 608 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp608 miliar setiap bulan.

Sementara di Jawa Barat, sambung dia, terdapat 5.295 SPPG atau setara dengan perputaran dana sekitar Rp5,295 triliun per bulan.

Dengan pola penyaluran tersebut, BGN memproyeksikan uang yang sudah beredar di masyarakat dalam 1,5 bulan terakhir telah mencapai sekitar Rp29 triliun dan tersebar merata di seluruh provinsi.

Mengacu kajian Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, Dadan menambahkan bahwa setiap Rp1 belanja BGN berpotensi menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat. Menurutnya, proyeksi tersebut sejalan dengan kajian World Bank yang menyatakan investasi di sektor nutrisi dapat memberikan imbal hasil hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang.

“Ini pasti jangka pendek, kita belum menghitung bagaimana anak sehat menjadi produktif 20 tahun ke depan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) membenarkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut dipantau oleh organisasi non-pemerintah asal Amerika Serikat (AS), Rockefeller Foundation.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hal ini bermula saat dirinya menemani Presiden Prabowo Subianto dalam santap malam bersama perwakilan organisasi tersebut beberapa waktu lalu.

Dia mengeklaim bahwa pelaksanaan MBG menjadi kajian yang cukup menarik bagi Rockefeller Foundation karena bisa melibatkan banyak mitra dan berjalan secara cepat.

“Yang jelas memang kita sekarang dipantau. Terutama dengan program ini terlihat bahwa selain kita melakukan intervensi pemenuhan gizi, ekonomi di masyarakat juga bergerak kencang, karena uang yang kita turunkan langsung ke bawah,” kata Dadan kepada wartawan di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Lebih lagi, dia menjelaskan bahwa BGN telah mengucurkan dana Rp19,5 triliun untuk pelaksanaan MBG pada Januari 2026.

Menurutnya, roda ekonomi dapat bergerak bukan hanya karena kebutuhan bahan baku sajian MBG, tetapi juga diiringi sektor di luar rantai pasok makanan.

“Sebagai contoh, ternyata entrepreneur atau wirausaha yang bergerak di bidang sabun ini banyak sekali sekarang. Karena kebutuhan SPPG banyak, satu SPPG satu hari itu membutuhkan kurang lebih 25 liter sabun,” ujar entomologis atau ahli serangga IPB University ini.

Dadan lantas menyebut bahwa dirinya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengatur alokasi kebutuhan MBG selama Ramadan. Hal ini bertujuan agar harga bahan pokok tetap terkendali.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dalam waktu sekitar satu tahun.

Eks Danjen Kopassus ini menyebutkan bahwa pelaksanaan MBG melampaui berbagai prediksi awal yang meragukan kemampuan pemerintah menjalankan program tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini, tadi malam saya cek kepala BGN. Kita sudah mencapai 60 juta penerima manfaat. Tidak ada yang menduga kita mampu,” kata Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) yang tidak terserap berpotensi dialihkan untuk mendukung program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, termasuk kakao dan kelapa.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor hulu perkebunan dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah menurun akibat faktor usia.

Widiastuti menjelaskan, penggunaan dana MBG yang tidak terserap menjadi salah satu opsi untuk mendukung revitalisasi tanaman perkebunan prioritas.

“… bagaimana untuk pemberdayaan, karena tanaman juga sudah tua. Itu juga banyak yang kita coba lakukan dan kita petakan, termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Namun, Widiastuti menyebut pembahasan terkaitpersetujuan penggunaan dana MBGmasih berlangsung dan belum final.

“Jadi kalau melihat keputusannya kita juga belum melihat,” ujarnya.

Kendati demikian, Widiastuti menerangkan programreplantingakan difokuskan pada komoditas yang paling membutuhkan peremajaan, seperti kakao dan kelapa. Selain itu, pemerintah juga tengah memetakan dukungan kebijakan untuk komoditas lain, termasuk singkong.

“Kalau yang kondisinya memang butuh peremajaan, akan disegerakan. Kebetulan, contohnya kayak kakao, iya. Kelapa, iya. Yang kita tangani juga bukan hanya di-replanting, tapi yang lainnya juga kayak permasalahan, tadi ada singkong, ini butuh sisi lartas, itu juga kita lakukan,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

Teranyar, Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program MBG sebesar Rp70 triliun kepada pemerintahkarena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

Adapun di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

“Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Untuk tahun depan, Dadan mengungkap BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto perlu dipertahankan setidaknya dalam 10 tahun ke depan.

Menurutnya, MBG merupakan program yang sangat baik, karena dinilai menimbulkan simpul-simpul ekonomi baru. Selain itu, kata Luhut, program itu akan membuat perputaran uang lebih merata sehingga menciptakan keseimbangan (equality) serta diklaim mampu mengurangi angka kemiskinan.

Luhut pun menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menerima alokasi dana jumbo dari APBN untuk menjalankan program MBG, sehingga perlu dipertahankan dalam jangka panjang.

“Karena itu, menurut saya harus dipelihara terus MBG ini. Mungkin paling tidak 10 tahun. Nanti mungkin setelah itu bertahap kita lihat, kita evaluasi, mau kita bagaimanakan,” ujar Luhut dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Di lain sisi, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun kepada Pemerintah Indonesia karena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.

Pada tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Prabowo karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini. Alhasil, Luhut pun mendorong BGN untuk merealisasikan anggaran negara dengan baik dan membangun ekosistem menyeluruh.

“Jadi MBG itu suatu program yang sangat baik. Tapi pelaksanaannya di sana-sini ada yang kurang, ya kita perbaiki. Jadi memang dipaksa dia harus belanja dengan benar, dan harus membangun ekosistem di dalam itu,” jelas Luhut.

Sementara itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun 2025 yang hanya senilai Rp71 triliun.

Secara terperinci, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, nantinya BGN akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun setiap hari.

"APBN 2026 didorong untuk memenuhi program prioritas, tak hanya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga inklusif. Kita lihat ketahanan pangan, energi, gizi, pendidikan bermutu, pertahanan semesta, percepatan investasi, dan perdagangan global," ujar Luhut.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, MBG juga tak luput dari kendala yang dihadapi, salah satunya yakni maraknya kasus keracunan di kalangan siswa penerima MBG.

Sebelumnya, lembaga riset ekonomi, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat per 28 Agustus 2025, MBG telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat, namun dalam waktu 8 bulan pelaksanaannya, korban keracunan makanan akibat MBG tembus 4.000 orang.

Alhasil, ke depannya Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga standar zero incident atau tidak boleh ada lagi kasus keracunan satu pun dalam pelaksanaan program MBG.